27
Rila Kusumaningsih, Diktat Hukum Perusahaan, 2013, Hlm.1.
Kasmir dan Jakfar, Studi Kelayakan Bisnis, Jakarta: PRENADA MEDIA, 2004, Hlm. 39.
Diana Halim Koentjoro. Hukum Administrasi Negara. Bogor: Ghalia Indonesia. 2004. hlm 57.
Rila Kusumaningsih, Op. Cit. Hlm 8.
Ibid., Hlm.6
Ibid.,Hlm.10
Ibid., Hlm.13
Ibid, Hlm.13
Ibid, Hlm.16
Richard Burton S, Aspek Hukum dalam Bisnis, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2003, Hlm.146
Rai Widjaya, Hukum Perusahan, Hlm 12-13.
Kasmir dan Jafar, Op. Cit, hal.52.
Kasmir dan Jafar, Op. Cit. , hal.53.
Rika Handayani, http://rikahandayani374.blogspot.co.id/2013/01/prosedur-mendirikan-perusahaan.html, Diakses pada 17 Oktober 2016 Pukul 09.30 WIB.
Richard Burton Simatupang, Op. Cit. hal.155.
Ibid, hal.156.
Ibid, hal.157.
Ibid, hal.158.
Jumingan, Studi Kelayakan Bisnis Teori & Pembuatan Proposal Kelayakan, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011, Hlm. 160.
Kasmir dan Jakfar, Op. Cit., Hlm. 303.
Husein Umar, Studi Kelayakan Bisnis Teknik Menganalisis Kelayakan Rencana Bisnis Secara Komprehensif, Jakarta:PT SUN, 2003, Hlm. 304.
Ibid., Hlm 306.
BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah
Upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik dan laju pertumbuhan ekonomi dalam rangka otonomi daerah, ditempuh melalui peningkatan profesionalisme pelayanan publik, termasuk di dalamnya bidang perizinan yang memberikan efek meningkatkan kualitas pelayanan publik. Beragam pelayanan publik dibidang perizinan, yang bersinggungan langsung dengan kegiatan usaha atau bisa dibilang aspek perizinan ini merupakan dasar dibentuknya atau berdirinya suatu usaha.
Jenis badan hukum usaha yang ada di Indonesia sangat beragam mulai dari perusahaan perseorangan, firma sampai kepada bentuk koperasi. Dalam mendirikan suatu usaha, pemberian izin dari pejabat yang berwenang diperlukan demi terkontrolnya kegiatan usaha yang akan berjalan, mengarahkan aktivitas tertentu, mencegah bahaya bagi lingkungan yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas tertentu, dan lain sebagainya yang akan diuraikan di pembahasan selanjutnya.
Izin usaha merupakan suatu bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan suatu kejadian usaha oleh seorang pengusaha atau suatu perusahaan. Bagi pemerintah, pengertian usaha dagang adalah suatu alat atau sarana untuk membina, mengarahkan, mengawasi, dan menerbitkan izin-izin usaha perdagangan. Agar kegiatan usaha lancar, maka setiap pengusaha wajib untuk mengurus dan memiliki izin usaha dari instansi pemerintah yang sesuai dengan bidangnya.
Dari pemaparan di atas terlihat bahwa perizinan memiliki keterkaitan penting bagi pendirian usaha, dimana pendirian usaha ini akan lancer apabila disertai dengan kelengkapan izin. Tetapi banyak sekali fakta di lapangan yang mengabaikan atau mengenyampingkan peranan perizinan dalam pendirian usahanya, sehingga dalam hal ini penulis akan memaparkan keterkaitan perizinan dalam pendirian suatu usaha, agar membantu para pelaku atau calon pelaku usaha untuk memerhatikan pentingnya aspek perizinan disini.
Rumusan Masalah
Dari latar belakang yang dipaparkan oleh penulis di atas, maka dapat disimpulkan rumusan masalahnya menjadi:
Bagaimana aspek keterkaitan perizinan dalam pendirian sektor usaha?
Apakah aspek lingkungan hidup berperan penting dalam pemberian izin pendirian usaha?
Tujuan Penulisan Makalah
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka jelas tujuan dari penulisan makalah ini adalah:
Untuk lebih memahami mengenai keterkaitan anatara perizinan dengan pendirian usaha.
Untuk mengetahui bahwa aspek lingkungan hidup ternyata berperan penting dalam pemberian izin pendirian usaha.
BAB II
PEMBAHASAN
Tindakan Hukum TUN
Tindakan hukum TUN terdiri dari 2 macam, yaitu sebagai berikut:
Tindakan hukum TUN berdasar hukum perdata (hukum privat) misalnya menyewakan ruangan (pasal 1548 BW), jual beli (pasal 1457 BW) ataupun perjanjian kerja (BK III BW) yang dilakukan oleh pejabat TUN untuk kepentingan jabatan.
Tindakan hukum TUN berdasarkan hukum publik, yaitu tindakan menurut hukum publik yang bersifat sepihak yang dilakukan oleh badan atau pejaat TUN dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan dengan maksud menimbulkan akibat hukum.
Yang relevan dalam hal tindakan hukum TUN adalah unsur-unsur sebagai berikut:
Tindakan hukum publik adalah tindakan hukum TUN yang mengikat warga masyarakat walaupun warga itu tidak menginginkanya. contohnya dalam hal pajak, dasarnya yaiotu UU Perpajakan yang memberikan wewenang atributif kepada pejabat TUN untuk menarik pajak.
Bersifat sepihak
Pada akhirnya, tergantung kepada kehenfak sepihak badan/pejabat TUN yang memiliki wewenang untuk berbuat. contohnya yaitu SK Pengangkatan / Pemberhentian Pegawai, IMB.
Konkret
Ditujukan kepda hal tertentu
Individual
Ditujukan kepada orang atau orang-orang tertentu. Contohnya yaitu berlakunya UU No 5 Tahun 1986 untuk daerah-daerah tertentu.
Tindakan hukum yang demikian disebut Beschikking (ketetapan atau keputusan).
Undang-undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Uasaha Negaradalam pasal 1 angka 3 menyebutkan:
''Keputusan tata usaha adalah suatu penetapan tertulis yang dilakukan oleh badan atau pejabat atta usaha negara (TUN) yang berdasarkan peraturan perundnag-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, final yang menimbulkan akinat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata".
Hal itu dapat dijelaskan sebagai berikut:
Konkret artinya objek yang diputuskan tidak abstraki tapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan, umpamanya keputusan pemberian izin mendirikan bangunan untuk si A.
Individual, artinya keputusan TUN tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu, baik nama, alamat maupun hal yang dituju. Bila yang dituju lebih dari seorang, maka tipa-tiap nama orang yang terkena keputusan itu harus disebutkan satu per satu.
Final, artinya sudah definitif, tidak lagi memrlukan persetujuan atasan dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum.
Berdasarkan peraturan perundnag-undangan yang berlaku.
Hal ini maksudnya bahwa pejabat TUN yang membuat penetapan itu haruslah memdapat wewenang dari undang-undang yang berlaku, baik secara astribusi, delegasi maupun mandat.
Unsur-unsur terakhir dari keputusan TUN adalah menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata.
Menimbulkan akibat hukum berarti menimbulkan suatu perub ahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada.
Penetapan tertulis harus mampu menimbulkan suatu perubahan dalam hubungan-hubungan hukum yang telah ada, misalnya:
Melahirkan hubungan hukum baru
Menghapuskan hubungan hukum yang telah ada
Menetapkan suatu status
Melahirkan suatu wewenang bagi suatu badan atau jabatan TUN untuk berbuat sesuatu
Menyebabkan diubahnya atau dicabutnya suatu wewenang yang dimiliki oleh suatu badan atau jabatan TUN.
Izin Sebagai KTUN (Keputusan Tata Usaha Negara)
Izin dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara ( beschiking), karena:
Izin sebagai ketetapan tertulis
Adanya penetapan tertulis ini menurut Undang-undang Peradilan Tata Uasaha Negara, antara lain untuk mempermudah dalam rnagka pembuktian.
Izin dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Uasaha Negara
Yaitu pemerintah atas permohonan yang diajukan oleh badan hukum perdata atau perorangan. Pemerintah merupakan Pejabat Tata Usaha Negara karena ia melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan pemerintahan baik pusat maupun daerah berdasarkan peraturan perundnag-undangan yang berlaku.
Keputusan berisi Tindakan Tata Usaha Negara
Tindakan ukum tata usaha negara dimaksudkan untuk membedakan dengan tindakan hukum perdata dan tindakan hukum pidana sehingga dalam konteks ketentuan tersebut, aparatur pemerintah mengeluarkan keputusan itu dalam kapasitasnya sebagai organ pemerintah, buka sebagai su jek hukum perdata yang melepaskan kewenangan publiknya, juga bukan sebagai pejabat negara. Dalam hal ini izin, maka pejabat pemerintah juga melakukan perbuatan hukum tata usaha negara.
Keputusan yang berdasarkan peraturan perundnag-undnagan yang berlaku.
Semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh badan perwakilan rakyat bersama pemerintah.
Dasar dalam penerbitan izin pada umumnya peraturan perundnag-undangan yang berlaku.
Izin bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam keptun itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau ditentukan.
Izin bersifat individual, artinya dalam izin tersebut harus disebutkan secara jelas siapa yang diberi izin.
Izin bersifat final, artinya dengan izin tersebut seseorang telah mempunyai hak untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sesuai dengan isinya yang secara definitive dapat menimbulkan akibat hukum tertentu.
Keputusan yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang/badan hukum perdata.
Pemahaman tentang Perizinan
Pengertian Perizinan
Menurut Sjahran Basah : izin merupakan perbuatan hukum negara yang bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan. Menurut Ten Berge izin dibagi menjadi dua yaitu :
Izin dalam arti luas yaitu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang;
Dalam arti sempit yaitu Dispensasi, Lisensi dan Konsensi
Pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi peraturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.
Tujuan Perizinan
Tujuan izin dalam arti luas yaitu untuk mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti keinginan pemerintah.
Mengarahkan aktifitas tertentu. Contoh : IMB
Mencegah bahaya bagi lingkungan yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas tertentu. Contoh : izin pengusahaan hutan
Keinginan melindungi objek objek tertentu. Contoh : izin pemugaran benda cagar budaya
Hendak membagi benda-benda yang sedikit (mengatur distribusi benda). Contoh : izin penggalian tambang
Mengarahkan dengan menyeleksi orang-orang dan akivitas-aktivitas (menyeleksi orang dan/atau ktivitas tertentu). Contoh : surat izin praktek (SIP).
Tujuan perizinan itu dapat dilihat dari dua sisi yaitu :
Dari sisi pemerintah
Untuk melaksanakan peraturan
Sebagai sumber pendapatan daerah
Dari sisi masyarakat
Untuk adanya kepastian hukum
Untuk adanya kepastian hak
Untuk memudahkan mendapatkan fasilitas.
Sifat Izin
Dasarnya izin merupakan keputusan pejabat/badan tata usaha negara yang berwenang, yang isinya atau substansinya mempunyai sifat sebagai berikut :
Izin bersifat bebas, dimana penerbitannya tidak terikat pada aturan dan hukum tertulis yang memiliki kadar kebebasan besar dalam memutuskan pemberian izin
Izin bersifat terikat, penerbitannya terikat pada aturan hukum tertulis dan tidak tertulis yang kadar kebebasannya dan wewenangnya tergantung pada kadar sejauhmana peraturan perundang-undangan mengaturnya.
Izin yang bersifat menguntungkan, yang bersifat menguntungkan isi nyata keputusan merupakan titik pusat yang memberi anugerah kepada yang bersangkutan yakni diberikan hak-hak atau pemenuhan tuntutan yang tidak akan ada tanpa keputusan tersebut.
Izin yang bersifat memberatkan, isinya mengandung unsur-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan kepadanya yang memberikan beban kepada orang lain atau masyarakat sekitarnya.
Izin yang segera berakhir, menyangkut tindakan-tindakan yang akan segera berakhir atau masa berlakunya relative pendek,
Izin yang berlangsung lama, menyangkut tindakan-tindakan yang berakhirnya atau masa berlakunya relative lama.
Izin yang bersifat pribadi, isinya tergantung pada sifat atau kualitas pribadi aau pemohon izin.
Izin yang bersifat kebendaan, isinya tergantung pada sifat dan objek izin.
Elemen Pokok Perizinan
Izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut produser dan persyaratan tertentu. Beberapa unsur perizinan :
Wewenang
Untuk dapat melaksanakan dan menegakkan kesatuan hukum positif perlu wewenang, tanpa wewenang tidak dapat dibuat keputusan yuridis yang bersifat konkret.
Izin sebagai bentuk ketetapan
Lembaga pemerintah
Sebagai rule of the game yang mengatur tindakan dan menentukan apakah suatu organisasi dapat berjalan secara efisien dan efektif.
Peristiwa konkret
Peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu dan fakta hukum tertentu yang beragam sesuai keragaman perkembangan masyarakat.
Proses dan prosedur
Yang merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat yang harus memenuhi syarat tertentu yang ditentukan sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin.
Persyaratan
Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh izin yang dimohonkan yang berupa dokumen kelengkapan atau surat-surat dan bersifat kondisional dan dilakukan sepihak oleh pemerintah.
Waktu penyelesaian izin, ditentukan oleh instansi bersangkutan.
Biaya perizinan, ditetapkan dalam proses pemberian izin yang dapat dilihat saat tindakan penelitian, pemerikaan, pengukuran dan pengajuan.
Pengawasan penyelenggaraan izin, pengawasan internal dari atasan langsung dan pengawasan internal dan pengawasan eksternal dilakukan oleh pengawasan masyarakat, KPK, Ombudsman DPRD prov/kab/kota agar kinerjanya menjadi lebih baik.
Penyelesaian pengaduan dan sengketa,penyelenggara elayanan perizinan wajib menyelesaikan setiap pengaduan masyarakat menegenai ketidakpuasan dalam pemberian pelayanan izin sesuai kewenangannya.
Sanksi
Hak dan kewajiban antara pemohon dan instansi pemberi izin harus tertuang dalam regulasi dan deregulasi perizinan di Indonesia, tertulis, jelas, seimbang, dan wajib dipenuhi.
Masalah Pengaturan Perizinan
Masalah perizinan dalam dunia bisnis, salah satunya yakni sektor usaha/perdagangan. Begitu pelik masalah perizinan, pemerintah mengeluarkan peraturan yaitu Inpres No. 5 Tahun 1984 tanggal 14 April 1984 tentang peoman penyelenggaraan dan pengendalian perizinan di bidang usaha, yang untuk menyederhanakan sistem perizinan yang begitu banyak berikut pelaksanaannya. Dimaksud juga guna menunjang berhasilnya pelaksanaan pembangunan yang bertumpu pada trilogi pembangunan yaitu pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, serta pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.
Ada 4 masalah terkait perizinan dunia bisnis yakni :
Bentuk dan jenis izin yang diselenggarakan secara bertahap
Bentuk hukum yang dipersyaratkan dalam perizinan
Adanya bidang kegiatan industri yang dalam pemberian izin dibedakan antara badan yang dikelola oleh departemen seperti perindustrian, pertanian, pertambangan dan energi serta departemen lainnya
Di bidang perdagangan pada dasarnya izin diterbitkan oleh departemen perdagangan, disyaratkan untuk mendapat rekomendasi dari departemen terkait sehingga jalurnya lebih panjang
Dalam lapangan perizinan, sering ditemui masalah antara pihak pemberi izin yang membebani berbagai persyaratan dan kewajiban sert sangsi yang diberikn oleh pemerintah, dengan pihak yang meminta izin yang harus memenuhi syarat dan kewajiban.
Pemahaman tentang Organisasi Usaha
Organisasi Usaha (Busniess Organizaton)
Bentuk Badan Usaha
Badan usaha dapat dibagi dalam beberapa bentuk yaitu :
Perseroan terbatas atau PT
Koperasi
Maatschap atau persekutuan
VOF atau Vennootchap Onder Firma atau Fa
CV atau Commanditaire Vennootschap
Macam-macam Perusahaan
Selain dari bentuk-bentuk usaha sebagaimana yang telah disebutkan diatas, juga dikenal berbagai macam perusahaan yang dibedakan atas dasar kepemilikannya sehingga dengan demikian ada yang disebut :
Perusahaan Negara yaitu : perusahaan yang modalnya dimiliki oleh Negara dan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan selain itu ada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bisa berupa perusahaan Daerah (PD) atau bisa berupa PT. Perusahaan Negara menurut UU no.19 Prp tahun 196 adalah semua perusahaan dalam bentuk apapun yang modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaab Negara RI, kecuali di tentukan lain berdasarkan UU,
Perusahaan Negara dibedakan antara :
Perusahaan Jawatan (perjan)
Perusahaan Umum (Perum)
Perusahaan Perseroan (persore) yang berbentuk PT.
Perusahaan Swasta yang modalnya dimiliki oleh swasta, umumnya berbentuk PT salah satu dari bentuk-bentuk usaha yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan
Selain pembedaan antara perusahaan Negara dan perusahaan swasta sebagaimana disebutkan diatas, pembagian juga bisa dilihat seperti berikut yaitu :
Perusahaan Nasional yaitu perusahaan yang sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu perseratus) dari modal dalam negeri yang ditanam didalamnya dimiliki oleh Negara dan/atau swasta nasional, jadi dalam hal ini kepemilikannya bisa oleh Negara atau juga bisa swasta, namun sebutannya adalah perusahaan nasional, dengan catatan bahwa kepemilikan modal dalam negeri, minimal 51%
Perusahaan Asing adalah perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan untuk persyaratan perusahaan nasional sebagaimana disebutkan diatas, misalnya modal dalam negeri yang dimiliki oleh Negara atau swasta nasional yang ditanam didalamnya, besarnya kurang 51%
Selanjutnya Perusahaan Asing Tersebut bisa berupa :
Perusahaan Patungan (join venture Company)
Perusahaan murni Asing(100%)
Izin Usaha
Jenis-jenis Izin Usaha
Kegiatan usaha dimanapun selalu memerlukan berbagai dokumen penunjang usaha beserta izin-izin yang diperlukan sebelum menjalankan kegiatan. Dokumen dan izin-izin in diperlukan untuk melindungi kepentingan perusahaan itu sendiri dari berbagai hal. Kemudian dokumen dan izin-izin ini juga diperlukan bagi instansi tertentu sebagai data untuk melakukan berbagai pengawasan terhadap jalannya kegiatan usaha tersebut dari berbagai penyimpangan yang mungin terjadi. Juga untu memudahkan instansi tertentu untuk mengambil tindakan tertentu, sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada pihak-pihak tertentu pula apabila perusahaan melakukan penyimpangan. Oleh karena itu bagi pembuat studi kelayakan bisnis, masalah izin-izin perlu segera diurus sebelum usaha dijalankan.
Dalam prakteknya terdapat berbagai izin. Banyaknya izin dan jenis-jenis yang dibutuhkan tergantung dari jenis usaha yang dijalankan. Adapun izin yang dimaksud adalah:
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Izin-izin Usaha
Sertifikat Tanah atau Surat Berharga yang dimiliki.
Izin-izin perusahaan lainnya yang harus segera diurus bagi pemilik usaha dan yang harus dinila oleh penilai adalah yang sesuai dengan jenis bidang usaha perusahaan tersebut. Izin-izin tersebut antara lainnya:
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
Surat Izin Usaha Industri (SIUI)
Izin Usaha Tambang
Izin Usaha Perhotelan dan Pariwisata
Izin Usaha Farmasi dan Rumah Sakit
Izin Usaha Pertenakan dan Pertanian
Izin Domisili, dimana perusahaan/lokasi proyek berada
Izin Gangguan
Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Izin Tenaga Kerja Asing Jika Perusahaan menggunakan tenaga kerja asing.
Disamping keabsahan dokumen diatas yang tidak kalah pentingnya adalah penelitian dokumen lainnya yaitu:
Bukti diri (KTP dan SIM)
Sertifikat Tanah
Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)
Serta surat-surat atau serifikat lainnya yang dianggap perlu.
Prosedur Pengurusan Izin Usaha
Perizinan usaha adalah alat untuk membina, mengarahkan, mengawasi, dan menerbitkan penerbitan usaha. Mengenai persiapan pendirian usaha berdasarkan proposal usaha ada 6 hal yang perlu dipersiapkan dalam mempersiapkan pendirian usaha, yaitu pengurusan izin usaha, penentuan tempat/ lokasi usaha., pengadaan fasilitas produksi dan bahan baku produksi, perekrutan dan penepatan SDM (Sumber Daya Manusia), dan persiapan administrasi usaha.
Membuat Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Izin Gangguan (HO)
Surat Izin Tempat Usaha (SITU) merupakan pemberian izin tempat usaha yang kepada seseorang atau badan usaha yang tidak menimbulkan gangguan atau kerusakan lingkungan di lokasi tertentu. Sedangkan Surat Izin Gangguan (HO) adalah pemberian izin tempat usaha kepada perusahaan atau badan di likasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, gangguan, atau kerusakan lingkunagan. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Izin Gangguan (HO/Hinder Ordonantie) harus diperpanjang atau dadaftar setiap lima tahun sekali.
Langkah-langkah buntuk mendapatkan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Izin Gangguan (HO), yaitu sebagai berikut.
Membuat surat izin tetangga
Membuat surat keterangan domisili perusahaan
Dokumen yang diperlukan untuk membuat Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Izin Gangguan (HO), antara lain :
Fotocopy KTP permohonan
Foto permohonan ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 buah
Formulir isian lengkap dan sudah ditandatangani
Fotocopy pelunasan PBB tahun berjalan
Fotocopy IMB (Izin Mendirikan Bangunan)
Fotocopy sertifikat tanah atau akta tanah
Denah lokasi tempat usaha
Surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga (Izin Tetangga) yang diketahui RT/RW
Izin sewa atau kontrak
Surat keterangan domisili perusahaan
Fotocopy akta pendirian perusahaan dari notaris
Berita acara pemeriksaan lapangan
Membuat Nomor Rekening Perusahaan
Sebelum membuat ak ta pendirian perusahaan, notaris akan menanyakan berapa presentase saham masing-masing pemilik. Oleh sebab itu harus melakukan hal berikut ini.
Membuat nomor rekening atas nama perusahaan
Melakukan setoran modal
Menyerahkan bukti setoran
Membuat Nama Logo dan Merek Perusahaan
Anda harus merancang dan mendesign identitas dari usaha terlebih dahulu, yang meliputi:
Nama perusahaan
Logo perusahaan
Alamat perusahaan
Kartu nama dan tag line (slogan)
Kop surat dan dokumen-dokumen lainnya
Stempel perusahaan
Maksud dan tujuan usaha
Jumlah usaha
Susunan direksi dan komisaris (khusus untuk PT)
Membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Sudah menjadi ketetapan pemerintah bahwa setiap wajib pajak baik individu maupun pemilik perusahaan harus mempunyai Nomor Induk Wajib Pajak (NPWP). Apabila omset penjualan mulai berkembang dan terus meningkat dalam jumlah tertentu diwajibkan mendaftarkan perusahaan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan akan diberikan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP). Wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak akan dikenakan sanksi pidana sesuai pasal 39 Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajaknnya.
Membuat Akta Pendirian Perusahaan
Kesepakatan tersebut dituangkan dalam akta pendirian perusahaan yang dibuat dihadapan notaries. Hal ini bertujuan untuk :
Menghindari terjadinya perselisihan
Memberikan penjelasan status kepemilikan perusahaan
Mencantumkan nilai saham (Presentase kepemilikan)
Mengetahui besarnya modal
Surat perizinan yang hanya ditandatangani diatas materai oleh RT/RW dianggap kuarang sah dihadapan hukum.
Untuk membuat akta pendirian perusahaan diperlukan dokumen-dokumen berikut :
Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) para pendiri
Fotocopy Kartu Keluaraga (KK)
Fotocopy NPWP penanggung jawab
Foto penenggumng jawab pwerusahaan ukuran 3 x 4
Fotocopy lunas PBB tahun terakhir
Fotocopy surat kontrakan/ sewa kantor
Surat ketarangan domisili dari pengelola gadung
Surat keterangan domisili dari RT/RW
Foto kantor tampak depan, tampak dalam (ruangan berisi meja, kursi, dan komputer)
Setalah mendapatkan akta pendirian perusahaan, harus mendaftarkan dan mengesahkan perusahaan ke kementrian terkait, yaitu :
Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Kementrian tenaga Kerja
Kementrian Perindustrian dan Kementrian Perdagangan
Kementrian Pekerjaan Umum
Membuat Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
Surat izin usaha perdagangan atau disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan perdagangan. Dasar hukum untuk mendapatkan SIUP adalah UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, yang menyebutkan bahwa suatu perusahaan wajib didaftarkan dalam jangka waktu 3 bulan setelah perusahaan mulai menjalankan usahanya.
Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, khususnya ketentuan mengenai izin, telah dikeluarkan keputusan mentri perdagangan Nomor : 1458/Kp/XII/84 tanggal 19 Desember 1984 tentang surat izin usaha perdagangan (SIUP). Dalam Keputusan Mentri tersebut disebutkan bahwa setiap perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan diwajibkan memiliki SIUP, untuk memperoleh SIUP ini, perusahaan terlebih dahulu wajib mengajukan Surat Permohonan Izin (SPI) yang dapat diperoleh secara cuma-cuma pada kantor Wilayah Departemen Perdagangan atau Kantor Perdagangan setempat.
Ketentuan perusahaan yang harus memiliki SIUP dibedakan atas 3 kelompok:
Perusahaan kecil, yaitu perusahaan yang mempunyai modal dan kekayaan bersih (netto) dibawah Rp. 25.000.000.
Perusahaan menengah, yaitu perusahaan yang mempunyai modal dan kekayaan bersih (netto) Rp. 25.000.000 sampai dengan Rp.100.000.000.
Perusahaan besar, yaitu perusahaan yang mempunyai modal dan kekayaan bersih diatas Rp.100.000.000.
SIUP perusahaan kecil menengah memnyai masa berlaku yang tidak terbatas selama perusahaan yang memilikinya masih menjalankan, kegiatan usahanya. Sedangkan SIUP perusahaan besar mempunyai masa berlaku lima tahun dan dapat diperpanjang.
Sekalipun SIUP merupakan persyaratan pokok, ada perusahaan-perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban untuk memiliki SIUP yang terdiri dari:
Cabang/perwakilan perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan perdagangan mempergunakan SIUP kantor pusat perusahaan.
Perusahaan yang telah mendapat izin usaha dari departemen teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melakukan kegiatan perdagangan
Perusahaan jawatan (Perjan) dan Perusahaan Umum (Perum), dan;
Perusahaan kecil perorangan.
Yang dimaksud dengan perusahaan kecil perorangan adalah perusahaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
Tidak merupakan badan hukum atau persekutuan
Diurus, dijalankan atau dikelola oleh pemiliknya atau dengan memperkejakan anggota keluarganya yang terdekat,
Keuntungan perusahaan benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi keperluan nafkah hidup sehari-hari pemiliknya; dan
Setiap usaha dagang berkeliling, pedagang pinggir jalan atai pedagang kaki lima.
Perusahaan yang memiliki SIUP mempunyai 3 kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu sebagai berikut:
Wajib lapor apabila tidak melakukan lagi kegiatan perdagangan atau menutup perusahaan disertai dengan pengembalian SIUP, mengenai pembukuan cabang/perwakilan perushaan, atau mengenai penghentian kegiatan atau penutupan cabang/perwakilan.
Wajib memberikan data/informasi mengenai kegiatan usahanya apabila diperlukan oleh mentri atau pejabat yang berwenang, dan
Wajib membayar uang jaminan dan biaya administrasi perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Membuat Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
Tanda Daftar Perusahaan (TDP) adalah daftar catatatan resmi sebagai bukti bahwa perusahaan/ badan usaha talah melakukan wajib daftar perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tantang wajib daftar. Berdasarkan pasal 38 KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), akta pendirian perusahaan yang memuat anggaran dasar yang sudah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Munusia Republik Indonesia, harus didaftarkan di Panitera Pengadilan Negara sesuai domisili perusahaan, kemudian diumumkan melalui Berita Negara.
Hal-hal yang perlu di daftarkan
Akta pendirian perusahaan
Akta perubahan anggaran dasar dan laporan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Akta perubahan anggaran dasar dan surat persetujuan Mentri Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indinesia.
Prosedur permohonan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
Permohonan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang berupa PT dan yayasan harus mendapatkn pengesahaan dan persetujuan akta pendirian perusahaan dari Menteri Hukum dan hak Asai Manusia terlebih dahulu.
Perusahaan mengambil formulir permihonan permohonan TDP
Perusahaan membayar biaya administrasi pendaftaran TDP sesuai dangan Surat Keputusan Menteri Perdagangan No.286/Kep/II/85.
Petugas kantor pendaftaran perusahaan
Dokumen-dokmen yang diperlukan untuk pengurusan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
Dokumen yang diperlukan untuk pengurusan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), antara lain :
Untuk Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (CV)/ Firma (Fa) dan Koperasi adalah sebagai berikut.
Formulir Isian
Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan
Fotocopy Pengesahaan Akta
Asli dan Fotocopy Pengesahaan Akta Pendirian
Fotocopy Surat Keterangan Domisili Perusahaan
Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha
Nomor Pokok Wajib Pajak
Fotocopy SIUP
Fotocopy KTP
Fotocopy akta Pendirian dan Pengesahan
Fotocopy KTP penanggung jawab koperasi
Bukti setor biaya administrasi
Fotocopy paspor jika pemilik WNA
Perusahaan Perorangan (PO)
Formulr Isian
Fotocopy Surat Keterangan Domisili Perusahaan
Fotocopy SIUP
Fotocopy KTP penanggung jawab
Fotocopy NPWP
Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SIUP)
Membuat AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)
Analisis Mengenai Dampak lingkunagan (AMDAL) adalah hasil kajian mengenai dampak penting dari suatu kegiatan usaha yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang digunakan untuk proses pengambilan keputusan mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha di indonesia.
Perizinan Menurut Undang-undang Gangguan (UUG)
Salah satu izin yang sering menjadi problema dunia usaha adalah mengenai izin undang-undang gangguan yang diatur dalam staatsblaad tahun 1926 Nomor 226. Izin UUG sebetulnya bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada warga/penghuni disekitar lokasi suatu usaha. Sebab tidak jarang terjadi suatu tempat usaha ditutup oleh pemerintah (pemerintah daerah) hanya karena usaha tersebut diprotes oleh warga masyarakat sekitarnya. Masyarakat tidak pernah memberikan persetujuan kepada pengelola tempat usaha tersebut.
Jenis-jenis usaha yang diberikan izin UUG oleh walikota terdiri atas 54 jenis usaha atau dapt dibagi menjadi tiga kelompok besar yaitu:
Kelompok usaha dagang, bengkel, warung yang terdiri dari:
Dagang oli eceran
Dagang minyak tanah eceran, gas elpiji
Bengkel las
Dagang bahan kimia
Tempat penyimpanan/garansi/pool kendaraan angkutan jenis IV dan kendaraan roda empat maksimal 10 buah
Dagang karbit dan tempat penyimpanannya
Bengkel sepeda. Sepeda motor
Warung nasi, mie bakso, sate dan sejenisnya
Kelompok industri rumah tangga, terdiri dari:
Membuat tahu, tempe dan lainnya
Bengkel bubut dengan jumlah karyawan tidak lebih dari lima orang
Membuat air aki dan tempat penyimpananya
Penggilingan bakso/daging, mie
Membuat kecap/taoge dan tauco
Membuat rupuk
Pengalengancat,, oli, alkohol dan sejenisnya
Obat nyamuk
Karet busa
Jenis usaha lain terdiri dari:
Penjahit pakaian jadi
Pemangkas rambut
Salon kecantikan
Bahan bangunan
Tempat penampungan jenazah
Membuat balon
Tempat pencucian mobil
Untuk mendapat izin UGG, pemohon berkewajiban mengisi formulir yang telah disediakan dengan dilampiri beberapa jenis dokumen, seperti: gambar situasi, gambar ruangan, surat bukti pemilikan tanah dan bangunan atau persetujuan pemilik; izin mendrikan banguna dan izin penggunaan bangunan; akta badan hukum bila diperlukan; tanda bukti WNI dan ganti nama bila diperlukan; rekomndasi analisis dampak lingkungan bila perlu; surat persetujuan tetangga; akta jual beli perusahaan/ penyerahan/ hibah/ warisan bila diperlukan; Nomor Pokok Wajib Pajak; pengantar dari lurah setempat yang diketahui camat.
Aspek Lingkungan Hidup dalam Pendirian Usaha
Studi lingkungan usaha merupakan suatu langkah yang penting dilakukan dengan tujuan untuk menemukan apakah lingkungan di mana usaha itu akan berdiri nantinya tidak akan menimbulkan ancaman atau justru dapat memberikan peluang di luar dari usaha yang utama. Kesalahan dalam hal ini akan berdampak negatif di kemudian hari, dan jika ini terjadi maka sangat sulit untuk mengubahnya karena akan meminta pengorbanan materi yang cukup besar. Guna menghindari segala kemungkinan pengaruh negatif, sebaiknya dari awal setiap akan mendirikan usaha perlu membuat kajian lingkungan dan dimasukkan ke dalam unsur penilaian dan kelayakan usaha.
Pengertian AMDAL
Lingkungan hidup merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk ditelaah sebelum suatu investasi atau usaha dijalankan. Sudah barang tentu telaah yang dilakukan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan jika suatu investasi jadi dilakukan, baik dampak negatif maupun yang berdampak positif. Dampak yang timbul ada yang langsung mempengaruhi pada saat kegiatan usaha/ proyek dilakukan sekarang atau baru terlihat beberapa waktu kemudian di masa yang akan datang. Dampak lingkungan hidup yang terjadi adalah berubahnya suatu lingkungan dari bentuk aslinya seperti perubahan fisik kimia, biologi atau sosial. Perubahan lingkungan ini jika tidak diantisipasi dari awal akan merusak tatanan yang sudah ada, baik terhadap fauna, flora maupun manusia itu sendiri.
Pengertian Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) menurut PP Nomor 27 tahun 1999 pasal 1 adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan kegiatan. Arti lain analisis dampak lingkungan adalah teknik untuk menganalisis apakah proyek yang akan dijalankan akan mencemarkan lingkungan atau tidak dan jika ya, maka diberikan jalan alternatif pencegahannya.
Kegunaan AMDAL
AMDAL bukanlah suatu proses yang berdiri sendiri melainkan bagian dari proses AMDAL yang lebih besar dan lebih penting, menyeluruhdan utuh dari perusahaan dan lingkungannya, sehingga AMDAL dapat dipakai untuk mengelola dan memantau proyek dan lingkungannya dengan menggunakan dokumen yang benar. Beberapa peran AMDAL, adalah sebagai berikut:
Peran AMDAL dalam Pengelolaan Lingkungan
Aktivitas pengelolaan lingkungan baru dapat dilakukan apabila rencana pengelolaan lingkungan telah disusun berdasarkan perkiraan dampak lingkungan yang akan timbul akibat dari proyek yang akan dibangun.
Peran AMDAL dalam pengelolaan proyek
AMDAL merupakan salah satu studi kelayakan lingkungan yang disyaratkan untuk mendapatkan perizinan selain aspek-aspek studi kelayakan yang lain seperti aspek teknis dan ekonomis. Bagian dari AMDAL yang diharapkan oleh aspek teknis dan ekonomis biasanya adalah sejauh mana keadaan lingkungan dapat menunjang perwujudan proyek, terutama sumber daya yang diperlukan proyek tersebut seperti air, energy, manusia dan ancaman alam sekitar.
AMDAL sebagai dokumen penting
Laporan AMDAL merupakan dokumen penting sumber informasi yang detail mengenai keadaan lingkungan pada waktu penelitian proyek dan gambaran keadaan lingkungan di masa setelah proyek dibangun. Dokumen ini juga penting untuk evaluasi, untuk membangun proyek yang lokasinya berdekatan dan dapat digunakan sebagai alat legalitas.
Komponen AMDAL
AMDAL meliputi keseluruhan kegiatan pembuatan 5 (lima) dokumen yang terdiri dari:
PIL (Penyajian Informasi Lingkungan);
KA (Kerangka Acuan);
ANDAL (Analisis Dampak Lingkungan);
RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan);
RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan).
BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
Tindakan Hukum TUN
Undang-undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam pasal 1 angka 3 menyebutkan:
''Keputusan tata usaha adalah suatu penetapan tertulis yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara (TUN) yang berdasarkan peraturan perundangg-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, final yang menimbulkan akinat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata".
Izin Sebagai KTUN (Keputusan Tata Usaha Negara)
Izin dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara ( beschiking)
Izin sebagai ketetapan tertulis
Izin dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Uasaha Negara
Keputusan berisi Tindakan Tata Usaha Negara
Keputusan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dasar dalam penerbitan izin pada umumnya peraturan perundnag-undangan yang berlaku.
Izin bersifat konkret
Izin bersifat individual
Izin bersifat final
Keputusan yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang/badan hukum perdata.
Pemahaman tentang Perizinan
Pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi peraturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.
Prosedur Pengurusan Izin Usaha
a. Membuat Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Izin Gangguan (HO)
b. Membuat Nomor Rekening Perusahaan
c. Membuat Nama Logo dan Merek Perusahaan
d. Membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
e. Membuat Akta Pendirian Perusahaan
f. Membuat Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
g. Membuat Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
h. Membuat AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)
Aspek Lingkungan Hidup dalam Pendirian Usaha
Pengertian Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) menurut PP Nomor 27 tahun 1999 pasal 1 adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan kegiatan. Arti lain analisis dampak lingkungan adalah teknik untuk menganalisis apakah proyek yang akan dijalankan akan mencemarkan lingkungan atau tidak dan jika ya, maka diberikan jalan alternatif pencegahannya.
Saran
Dari pembahasan makalah ini bahwa setiap mendirikan usaha baik dalam bentuk perusahaan kecil atau besar harus sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku sesuai dengan undang-undang dan peraturan pemerintah. memenuhi persyaratan dalam pendirian usaha serta memperhatikan dampak yang terjadi ketika mendirikan suatu perusahaan seperti pada aspek lingkungan.
DAFTAR PUSTAKA
Buku
Burton, Richard S. 2003. Aspek Hukum dalam Bisnis. Jakarta : PT Rineka Cipta.
Halim, Diana Koentjoro. 2004. Hukum Administrasi Negara. Bogor: Ghalia Indonesia.
Husein Umar. 2003. Studi Kelayakan Bisnis Teknik Menganalisis Kelayakan Rencana Bisnis Secara Komprehensif. Jakarta:PT SUN.
Jumingan. 2011. Studi Kelayakan Bisnis Teori & Pembuatan Proposal Kelayakan. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Kasmir dan Jakfar. 2004. Studi Kelayakan Bisnis. Jakarta: PRENADA MEDIA.
Kusumaningsih, Rila. 2013. Diktat Hukum Perusahaan.
B. Internet
Rika Handayani., http://rikahandayani374.blogspot.co.id/2013/01/prosedur-mendirikan-perusahaan.html, Diakses Pada 17 Oktober 2016 Pukul 09.30.
