PP No.41 Tahun 2007 ini diterbitkan berdasarkan tuntutan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 1. Nama organisasi di daerah yaitu satuan kerja erangkat daerah !"#PD$. 2. %esaran organisasi daerah ditentukan berdasarkan jum&ah enduduk' &uas (i&ayah dan jum&ah )P%D sehingga reng jum&ah erangkat daerah dibagi berdasarkan ni&ai * 40' 40 + 70' dan , 70. 3. %esaran beban kerja masing-masing erangkat daerah memunyai jum&ah yang sama untuk setia daerah. 4. )da erangkat daerah yang dibentuk untuk urusan i&ihan berdasarkan kondisi' kekhasan dan otensi daerah. . )da enggabungan berdasarkan erumunan urusan diba(ahi dinas' badan' kantor' insektorat dan rumah sakit. . /um&ah bidang erangkat daerah ditetakan sama besarnya antara daerah kei& dan daerah besar. 7. Penyeraan anggaran &ebih banyak karena jum&ah erangkat yang sama. . "usunan organisasi Proinsi a$
"ekretaris daerah 3 asisten' 4 bagian dan masing-masing bagian a&ing banyak 3 subbagian.
b$ "ekretaris DPD 4 bagian dan masing-masing bagian a&ing banyak 3 subbagian. $ Dinas 1 sekretariat 3 subbagian' a&ing banyak 4 bidang' tia bidang 3 seksi. 5. "usunan organisasi daerah #ab6#ota a$ "ekretaris daerah 4 bagian' masing-masing bagian terdiri 4 subbagian. b$ "ekretaris DPD 4 bagian' masing-masing bagian terdiri dari 3 subbagian. $ Dinas 1 sekretaris terdiri dari 3 subbagian' 4 bidang masing-masing bidang terdiri dari 3 seksi. d$ Unit e&aksana teknis 1 subbagian tata usaha dan tenaga ungsiona&
K)l)5i/
1. 8emberikan kesematan yang &uas bagi )"N untuk berkarir karena e&uang duduk di ese&on &ebih tersedia. 2. Daerah #ab6#ota bisa &ebih okus dan memi&iki ruang gerak yang &uas da&am menja&ankan otonomi daerah. K)#!/3/
1. Tidak ada erbedaan ungsi yang tegas antara badan' dinas dan kantor. 2. Dierangkat daerah ada dua enge&o&a urusan (ajib sehinggga tidak terja&in koordinasi yang baik . 3. Tidak adanya emetaan beban masing-masing urusan' ungsi enunjang dan ungsi endukung' dan juga da&am emetaan di&akukan yang ada hanya tio&ogi daerah. 4. Pemerintah Daerah #ab6#ota kurang koordinasi dengan Pemerintah Daerah Proinsi da&am urusan emerintahan karena Pemerintah Daerah #ab6#ota bisa saja &angsung ke Pusat tana diketahui o&eh Pemerintah Daerah Proinsi. . Pemerintah roinsi dengan emerintah #ab6#ota tidak seja&an' namun seerti berja&an sendiri sehingga ke(enangan emerintah roinsi terhada Pemerintah Daerah #ab6#ota &emah dan menjadi kurang atuh dan tunduk serta terkesan dua&isme keemiminan didaerah. . Pendistribusian )"N tidak merata karena interensi ter&a&u tinggi. 7. PP nomor 41 Tahun 2007 kurang eisien karena Pemerintah Daerah Proinsi dan #ab6#ota da&am mengerjakan roda emerintahan untuk mensejahterakan masyarakat kurang koordinasi.
2( P)!.#!/ P))!i/. N! 18 T#/ 2016 .)/./3 P)!/3. D)!( Peraturan Pemerintah !PP$ Nomor 1 tahun 201 tentang Perangkat Daerah. PP No.
1 Tahun 201 ini ada&ah tindak&anjut dari amanat da&am Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 1. Nama organisasi di dearah yaitu organisasi erangkat daerah !9PD$. 2. Pembentukan erangkat daerah di&akukan berdasarkan asas a. Urusan Pemerintahan yang menjadi ke(enangan Daerah: b. intensitas Urusan Pemerintahan dan otensi Daerah: . eisiensi: d. eektiitas: e. embagian habis tugas: . rentang kenda&i: g. tata kerja yang je&as: dan h. ;&eksibi&itas.
3. %esaran organisasi di daerah baik roinsi mauun #ab6#ota berdasarkan kriteria tie&ogi dengan hasi& emetaan urusan emerintah umum 20< dan teknis 0<. Umum indikatornya /um&ah enduduk' &uas (i&ayah dan jum&ah anggaran sedangkan teknis berdasarkan beban tugas utama. 8aka dari erhitungan tersebut didaatkan tie organisasi sekretaris daerah' sekretaris DPD roinsi mauun daerah kab6#ota yang dibagi menjadi Tie ) untuk beban kerja besar' tie % untuk beban kerja sedang dan tie = untuk beban kerja kei&. 4. Dasar Penge&omokan organisasi erangkat daerah didasarikan ada konsesi embentukan organisasi yang terdiri atas e&emen yaitu kea&a daerah ! strategic apex$' sekretaris daerah !middle line$' dinas daerah !operating core$' badan6ungsi enunjang !technostructure$ dan sta endukung ! supporting staff $. . /um&ah erangkat daerah &ebih banyak dari sebe&umnya' namun jum&ah struktur erangkat daerah seara kese&uruhan akan berkurang karena adanya erbedaan jum&ah bidang dan kasi ada setia erangkat daerah. . Penyeraan anggaran &ebih sedikit' karena ada erbedaan jum&ah bidang dan subbidang K)l)5i/
1. #edudukan' tugas dan ungsi erangkat daerah di PP ini dije&askan dengan tegas. 2. )danya koordinasi antara Pemerintah #ab6#ota dengan emerintah daerah Proinsi da&am erenanaan' e&aksanaan embangunan. 3. Pemerintah Daerah Proinsi memi&iki kekuatan da&am me&akukan sinergisitas terhada emerintah daerah #ab6#ota. 3. Tidak ada &agi dua keemiminan da&am urusan tugas seerti ha&nya PP sebe&umnya. 4. %esarnya unsur erangkat daerah yang berdasarkan tie&ogi uku roorsiona& sehingga erangkat daerah memi&iki rasio yang baik terhada daerahnya masing + masing. . >ebih eisien karena adanya sa&ing koordinasi sehingga je&as siaa yang mengerjakan' siaa yang bertanggung ja(ab' d&&. K)#!/3/
)da engurangan jum&ah unsur erangkat daerah' ini menjadi hi&angnya kesematan )"N untuk berkarir menduduki ese&on-ese&on tertentu
