tugas ppkn

NO 1

SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA

Landasan Hukum Lembaga Negara Indonesia

Komisi Yudisial (KY) Tugas dan Wewenang KY Berikut tugas dan wewenang dari Komisi Yudisial. 

Mengawasi perilaku hakim.



Mengusulkan

nama

calon

hakim

agung.

Dasar Hukum KY Dasar

hukum

lembaga

negara

Komisi

Yudisial antara lain : 

Pasal 24A ayat (3) UUD RI 1945, dan



Pasal 24B ayat (1) UUD RI 1945.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tugas dan Wewenang BPK Berikut tugas dan wewenang dari Badan Pemeriksa Keuangan. 

Berwenang memeriksa

mengawasi pengelolaan

dan

keuangan

negara (APBN) dan daerah (APBD) serta

menyampaikan

hasil

pemeriksaan kepada DPR dan DPD dan

ditindaklanjuti

oleh

aparat

penegak hukum. 

Mengintegrasi peran BPKP sebagai instansi

pengawas

internal

departemen yang bersangkutan ke

dalam BPK.

Dasar Hukum BPK Dasar

hukum

lembaga

negara Badan

Pemeriksa Keuangan antara lain : 

Pasal 23E, 23F, 23G UUD RI 1945,



UU RI No. 15 tahun 2006 tentang badan pemeriksa keuangan sebagai pengganti UU RI No. 5 tahun 1973 tentang badan pemeriksa keuangan.



UU RI No. 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan

pengelolaan

dan

tanggung jawab keuangan negara. 

UU RI No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara.



UU RI No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara.

2

Penjabaran Trias Politika dalam Sistem Pemerintahan RI

1. Legislatif : kekuasaan untuk membuat UU. Pembuatan UU harus diberikan pada suatu badan yang berhak khusus untuk itu. JIka penyusunan UU tidak diletakkan ada suatu badan tertentu, maka mungkinlah tiap golongan atau tiap orang mengadakan UU untuk kepentingannya sendiri. Di dalam negara demokrasi yang peraturan perundang-undangan harus berdasarkan kedaulatan rakyat, maka badan perwakilan rakyat yang harus dianggap sebagai badan yang mempunyai kekuasaan tertinggi untuk menyusun UU yang dinamakan legislatif. Legislatif ini sangatlah penting di dalam kenegaraan, karena UU ibarat yang menegakkan hidup perumahan negara dan sebagai alat yang menjadi pedoman hidup bagi masyarakat dan negara. Sebagai badan pembentuk UU maka legislatif itu hanyalah berhak untuk mengadakan UU saja, tidak boleh melaksanakannya. Untuk menjalankan UU itu haruslah diserahkan kepada suatu badan lain.

2. eksekutif : kekuasaan untuk menjalankan UU. Kekuasaan menjalankan UU ini dipegang oleh kepala negara. Kepala negara tentu tidak dapat dengan sendirinya menjalankan segala UU ini. Oleh karena itu kekuasaan dari kepala negara dilimpahkannya (didelegasikannya) kepada pejabat-pejabat pemerintah atau negara yang bersama-sama merupakan suatu badan pelaksana UU (badan eksekutif). Badan inilah yang berkewajiban menjalankan kekuasaan eksekutif. 3. Yudikatif: kekuasaan untuk mengawasi dan mengadili. Kekuasaan yudikatif ini berkewajiban untuk mempertahankan UU dan berhak untuk memberikan peradilan kepada rakyat. Badan Yudikatif yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan perkara yang dijatuhi dengan hukuman terhadap setiap pelanggaran UU yang telah diadakan dan dijalankan. Walaupun para hakim itu biasanya diangkat oleh kepala negara (eksekutif) tetapi mereka mempunyai kedudukan yang istimewa dan mempunyai hak tersendiri, karena ia tidak diperintah oleh kepala negara yang mengangkatnya, bahkan yudikatif adalah badan yang berhak menghukum kepala negara, jika kepala negara melanggar hukum.