Tugas Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila
UPAYA UPAYA YANG HARUS DILAKUKAN AGAR DEMOKRASI DI INDONESIA SEMAKIN BERKEMBANG
Untuk memenuhi salah satu tugas
Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila
Dosen Pembimbing : DRS. EDIJAN TANDJUNG, M.Si
Bambang Budiana NPM : CA116112092
INSTITUT ILMU SOSIAL DAN MANAJEMEN STIAMI
Program studi. Ilmu Administrasi Perpajakan
DAFTAR ISI
Kata Pengantar……………………………………………………… i
Daftar isi……………………………………………………………… ii
BAB I. Pendahuluan
Latar belakang……………………………………………… 1-2
Rumusan masalah………………………………………… 2
Maksud dan tujuan………………………………………… 2
BAB II. Pembahasan
Pengertian demokrasi……………………………………. 3-5
Sejarah demokrasi di Indonesia………………………… 5-7
Demokrasi yang di anut oleh Indonesia……………….. 7
Demokrasi di Indonesia setelah kemerdekaan……….. 8-10
Demokrasi di Indonesia saat ini………………………… 10
Pelaksaan demokrasi pancasila di Indonesia………… 11
Upaya penegakan demokrasi di Indonesia agar
semakin berkembang……………………………………. 11-12
BAB III. Penutup
Kesimpulan……………………………………………….. 13-14
Saran……………………………………………………… 14
Daftar Pustaka…………………………………………………… iii
KATA PENGANTAR
Kami panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena rahmatnya saya dapat menyelesaikan makalah Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila.
Selain sebagai tugas untuk memenuhi syarat Ujian Tengah Semester (UTS), makalah ini dibuat untuk menambah pengetahuan dan ilmu kita tentang mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dan pancasila, tentang demokrasi yang ada di indonesia, perkembangan demokrasi, juga bagaimana cara agar kita bisa menjadikan Indonesia sebagai Negara yang maju.
Banyak sekali hambatan dalam penyusunan makalh ini baik waktu, sarana dan lain-lain. Oleh sebab itu, selesainya makalah ini bukan semata-mata karena kemampuan saya, karena banyak pihak yang membantu dan mendukung dalam isi dari makalah ini. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian makalah ini.
Saya harapkan makalah ini nantinya dapat berguna bagi para pembaca, jika ada kesalahan dalam penyusunan makalah ini saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar dapat lebih baik lagi.
BAB I
Pendahuluan
Latar Belakang
Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.
Indonesia adalah salah satu negara yang menjunjung tinggi demokrasi, untuk di Asia Tenggara Indonesia adalah negara yang paling terbaik menjalankan demokrasinya, mungkin kita bisa merasa bangga dengan keadaan itu.
Didalam praktek kehidupan kenegaraan sejak masa awal kemerdekaan hingga saat ini, ternyata paham demokrasi perwakilan yang dijalankan di Indonesia terdiri dari beberapa model demokrasi perwakilan yang saling berbeda satu dengan lainnya.
Mungkin untuk pertama kali dalam sejarah, demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh para pendukungnya yang berpengaruh (UNISCO 1949).
Mungkin karena hal tersebut, demokrasi menjadi sebuah pemacu besar yang sangat diidam-idamkan oleh setiap bangsa. Tidak terkecuali di Indonesia, demokrasi telah mengalami beberapa penyesuaian sehingga lebih sejalan dengan falsafah hidup bangsa yakni pancasila. Maka dari itu, Indonesia memiliki sebuah ideologi politik yang lebih khas dari bangsa lain, demokrasi pancasila.
Namun di umurnya yang lebih dari setengah abad, ternyata demokrasi di Indonesia belum mampu terealisasi dengan baik. Masyarakat kita bahkan terkadang belum bisa memahami demokrasi dengan bijak. Masalah itulah yang akan di bahas dalam makalah ini, yakni mengenai upaya penegakan demokrasi di Indonesia agar lebih maju dan berkembang
Rumusan Masalah
Melihat latar belakang yang telah dikemukakan maka beberapa masalah yang dapat penulis rumuskan dan akan dibahas dalam laporan ini adalah:
Apakah arti demokrasi?
Bagaimanakah sejarah demokrasi di Indonesia?
Apa jenis demokrasi yang dianut negara Indonesia?
Bagaimanakah proses demokrasi di Indonesia semenjak kemerdekaan?
Bagaimanakah proses demokrasi di Indonesia saat ini?
Bagaimana pelaksanaan demokrasi pancasila di Indonesia ?
Bagaimana upaya penegakan demokrasi di Indonesia agar semakin berkembang?
Maksud dan tujuan
Makalah ini di buat dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :
Makalah ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas Mata Kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Menambah ilmu pengetahuan antara pembuat dan pembaca makalah tentang apa itu demokrasi
Menambah ilmu pengetahuan antara pembuat dan pembaca makalah mengenai upaya penegakan demokrasi di Indonesia
Menambah ilmu pengetahuan antara pembuat dan pembaca makalah mengenai pelaksanaan demokrasi pancasila di Indonesia saat ini
Menambah ilmu pengetahuan antara pembuat dan pembaca makalah bagaimana proses dan perkembangan demokrasi di Indonesia
BAB II
Pembahasan
Pengertian Demokrasi
Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan atau kratein yang berarti memerintah. Demokrasi dapat diterjemahkan sebagai "rakyat berkuasa". Dengan kata lain demokrasi adalah pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung, setelah melalui proses pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam suatu negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, kekuasaan tertingginya berada ditangan rakyat. Jadi demokrasi berarti kekuasaan dari rakyat.
Secara historis demokrasi telah tumbuh sejak zaman yunani kuno yaitu pada masa Negara Kota (City State) Athena sekitar abad ke 6 sampai abad ke 3 sebelum Masehi. Sehingga sampai kini dikenal bahwa Negara Kota Athena Kuno merupakan negara demokrasi pertama di dunia yang mampu menjalankan demokrasi secara langsung dengan majelis sekitar 5000 sampai 6000 orang.
Dalam demokrasi para pejabat membuat undang-undang dan menjalankan program untuk kepentingan umum atas nama rakyat. Hak-hak rakyat di hormati dan di junjung tinggi, karena pejabat dipilih dan diangkat oleh rakyat.
Dalam negara yang demokratis warganya bebas mengambil keputusan melalui kekuasaan mayoritas, namun tidak dibenarkan bahwa kekuasaan mayoritas itu selalu demokratis. Suatu negara dapat dikatakan demokratis bila kekuasaan mayoritas disandingkan dengan jaminan Hak Asasi Manusia. Sehingga kelompok mayoritas dapat melindungi kaum minoritas, dan hak minoritas tidak dapat di hapuskan oleh suara mayoritas.
Istilah -istilah demokrasi tersebut banyak dikaji oleh para ahli. Meskipun terdapat perbedaan, namun pada dasarnya pandangan-pandangan para ahli itu mempunyai kesamaan prinsip. Berikut ini adalah pandangan demokrasi menurut beberapa pendapat.
Abraham Lincoln (Presiden Amerika ke-16)
Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
Giovani Sartori
Demokrasi dipandang sebagai suatu sistem dimana tidak seorang pun dapat memilih diriya sendiri, tidak seorang pun dapat mengindentifikasikan dengan kekuasaannya, kemudian tidak dapat merebut dari kekuasaan lain dengan cara-cara tak terbatas dan tanpa syarat.
Sidney Hook
Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesempatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa
Carol C. Gould
Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang didalamnya rakyat memerintah sendri, baik melalui partisipasi langsung dalam merusmuskan keputusan-keputusan yang memengaruhi mereka maupun dengan cara memilih wakil-wakil mereka.
Kamus Besar Bahasa Indonesia
Demokrasi berarti bentuk pemerintahan dimana segenap rakyat turut serta memerintah dengan peraturan wakilnya. Adapun arti lainnya, yaitu demnokrasi merupakan suatu gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan-persamaan yang sama bagi semua warga Inegara
Ensiklopedi Populer Politik Pmebangunan Pncasila
Demokrasi adalah suatu pola pemerintahan, yang pelaksanaa pemerintahnya bersumber pada mereka yang diperintah. Atau demokrasi adalah pola pemerintahan yang mengikutsertakan secara aktif semua anggota masyarakat dalam keputusan yang diambil oleh mereka yang berwenang.
Berdasarkan beberapa pengertian demokrasi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dimana kekuasaan atau kedaulatan adaditangan rakyat. Dengan kata lain, rakyat dapat dilibatkan dalam setiap aspek kehidpan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Sejarah demokrasi di Indonesia
Sejak Indonesia merdeka dan berdaulat sebagai sebuah negara pada tanggal 17 Agustus 1945, para Pendiri Negara Indonesia (the Founding Fathers) melalui UUD 1945 (yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945) telah menetapkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disebut NKRI) menganut paham atau ajaran demokrasi, dimana kedaulatan (kekuasaan tertinggi) berada ditangan Rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dengan demikian berarti juga NKRI tergolong sebagai negara yang menganut paham Demokrasi Perwakilan (Representative Democracy).
Penetapan paham demokrasi sebagai tataan pengaturan hubungan antara rakyat disatu pihak dengan negara dilain pihak oleh Para Pendiri Negara Indonesia yang duduk di BPUPKI tersebut, kiranya tidak bisa dilepaskan dari kenyataan bahwa sebahagian terbesarnya pernah mengecap pendidikan Barat, baik mengikutinya secara langsung di negara-negara Eropah Barat (khususnya Belanda), maupun mengikutinya melalui pendidikan lanjutan atas dan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia sejak beberapa dasawarsa sebelumnya, sehingga telah cukup akrab dengan ajaran demokrasi yang berkembang di negara-negara Eropah Barat dan Amerika Serikat. Tambahan lagi suasana pada saat itu (Agustus 1945) negara-negara penganut ajaran demokrasi telah keluar sebagai pemenang Perang Dunia-II.
Didalam praktek kehidupan kenegaraan sejak masa awal kemerdekaan hingga saat ini, ternyata paham demokrasi perwakilan yang dijalankan di Indonesia terdiri dari beberapa model demokrasi perwakilan yang saling berbeda satu dengan lainnya.
Sejalan dengan diberlakukannya UUD Sementara 1950 (UUDS 1950) Indonesia mempraktekkan model demokrasi parlemeter murni (atau dinamakan juga Demokrasi Liberal), yang diwarnai dengan cerita sedih yang panjang tentang instabilitas pemerintahan (eksekutif = Kabinet) dan nyaris berujung pada konflik ideologi di konstituante pada bulan Juni-Juli 1959.
Guna mengatasi konflik yang berpotensi mencerai-beraikan NKRI tersebut di atas, maka pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Ir.Soekarno mengeluarkan dekrit presiden yang memberlakukan kembali UUD 1945, dan sejak itu pula diterapkan model demokrasi terpimpin yang diklaim sesuai dengan ideologi Negara Pancasila dan paham Integralistik yang mengajarkan tentang kesatuan antara rakyat dan negara.
Namun belum berlangsung lama, yaitu hanya sekitar 6 s/d 8 tahun dilaksanakan-nya demokrasi terpimpin, kehidupan kenegaraan kembali terancam akibat konflik politik dan ideologi yang berujung pada peristiwa G.30.S/PKI pada tanggal 30 September 1965, dan turunnya Ir. Soekarno dari jabatan Presiden RI pada tanggal 11 Maret 1968.
Presiden Soeharto yang menggantikan Ir. Soekarno sebagai Presiden ke-2 RI dan menerapkan model Demokrasi yang berbeda lagi, yaitu dinamakan demokrasi pancasila (Orba), untuk menegaskan klaim bahwasanya model demokrasi inilah yang sesungguhnya sesuai dengan ideologi negara pancasila.
Demokrasi pancasila (Orba) berhasil bertahan relatif cukup lama dibandingkan dengan model-model demokrasi lainnya yang pernah diterapkan sebelumnya, yaitu sekitar 30 tahun, tetapi akhirnyapun ditutup dengan cerita sedih dengan lengsernya Jenderal Soeharto dari jabatan Presiden pada tanggal 23 Mei 1998, dan meninggalkan kehidupan kenegaraan yang tidak stabil dan krisis disegala aspeknya.
Sejak runtuhnya orde baru yang bersamaan waktunya dengan lengsernya Presiden Soeharto, maka NKRI memasuki suasana kehidupan kenegaraan yang baru, sebagai hasil dari kebijakan reformasi yang dijalankan terhadap hampir semua aspek kehidupan masyarakat dan negara yang berlaku sebelumnya. Kebijakan reformasi ini berpuncak dengan di amandemennya UUD 1945 (bagian Batangtubuhnya) karena dianggap sebagai sumber utama kegagalan tataan kehidupan kenegaraan di era Orde Baru.
Amandemen UUD 1945, terutama yang berkaitan dengan kelembagaan negara, khususnya laginya perubahan terhadap aspek pembagian kekuasaan dan aspek sifat hubungan antar lembaga-lembaga negaranya, dengan sendirinya mengakibatkan terjadinya perubahan terhadap model demokrasi yang dilaksana-kan dibandingkan dengan model demokrasi pancasila di era orde baru.
Model demokrasi pasca reformasi (atau untuk keperluan tulisan ini dinamakan saja sebagai demokrasi reformasi, karena memang belum ada kesepakatan mengenai namanya) yang telah dilaksanakan sejak beberapa tahun terakhir ini, nampaknya belum menunjukkan tanda-tanda kemampuannya untuk mengarah-kan tatanan kehidupan kenegaraan yang stabil (ajeq), sekalipun lembaga-lembaga negara yang utama, yaitu lembaga eksekutif (Presiden/Wakil Presiden) dan lembaga-lembaga legislatif (DPR dan DPD) telah terbentuk melalui pemilihan umum langsung yang memenuhi persyaratan sebagai mekanisme demokrasi.
Demokrasi yang di anut oleh Indonesia
Setelah berbicara sedikit mengenai demokrasi itu sendiri, maka kemudian akan kita lihat bagaimana implikasi atau aplikasi demokrasi itu sendiri di Indonesia. Indonesia yang sudah kita kenal dengan sebutan negara yang berlandaskan demokrasi sebenarnya memiliki model demokrasi yaitu demokrasi pancasila.
Dikemukakan beberapa pengertian demokrasi pancasila yang dikemukakan oleh beberap ahli tata negara di Indonesia. Prof. Dardji Darmodihardjo,S.H mengungkapkan bahwa demokrasi pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan seperti dalam pembukaan UUD 1945.
Kemudian ditambahkan oleh Prof. dr. Drs. Notonagoro,S.H. bahwa demokrasi pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang berketuhanan Yang Maha Esa, yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Demokrasi di Indonesia setelah kemerdekaan
Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dibagi menjadi beberapa periode, yaitu:
Pelaksanaan demokrasi pada masa revolusi ( 1945 – 1950 ).
Tahun 1945 – 1950, Indonesia masih berjuang menghadapi Belanda yang ingin kembali ke Indonesia. Pada saat itu pelaksanaan demokrasi belum berjalan dengan baik. Hal itu disebabkan oleh masih adanya revolusi fisik. Pada awal kemerdekaan masih terdapat sentralisasi kekuasaan hal itu terlihat Pasal 4 aturan peralihan UUD 1945 yang berbnyi sebelum MPR, DPR dan DPA dibentuk menurut UUD ini segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden denan dibantu oleh KNIP. Untuk menghindari kesan bahwa negara Indonesia adalah negara yang absolut pemerintah mengeluarkan :
Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945, KNIP berubah menjadi lembaga legislatif.
Maklumat pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 tentang Pembentukan Partai Politik.
Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945 tentang perubahan sistem pemerintahn presidensil menjadi parlementer
Pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Lama
Masa demokrasi Liberal 1950 – 1959
Masa demokrasi liberal yang parlementer presiden sebagai lambang atau berkedudukan sebagai Kepala Negara bukan sebagai kepala eksekutif. Masa demokrasi ini peranan parlemen, akuntabilitas politik sangat tinggi dan berkembangnya partai-partai politik. Namun demikian praktik demokrasi pada masa ini dinilai gagal disebabkan :
Dominannya partai politik
Landasan sosial ekonomi yang masih lemah
Tidak mampunya konstituante bersidang untuk mengganti UUDS 1950 atas dasar kegagalan itu maka Presiden mengeluarkan dekrit presiden 5 Juli 1959
Bubarkan konstituante
Kembali ke UUD 1945 tidak berlaku UUD S 1950
Pembentukan MPRS dan DPAS
Masa demokrasi Terpimpin 1959 – 1966
Pengertian demokrasi terpimpin menurut Tap MPRS No. VII/MPRS/1965 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong diantara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan nasakom dengan ciri:
Dominasi Presiden
Terbatasnya peran partai politik
Penyimpangan masa demokrasi terpimpin antara lain:
Mengaburnya sistem kepartaian, pemimpin partai banyak yang dipenjarakan
Peranan parlemen lembah bahkan akhirnya dibubarkan oleh presiden dan presiden membentuk DPRGR
Jaminan HAM lemah
Terjadi sentralisasi kekuasaan
Terbatasnya peranan pers
Kebijakan politik luar negeri sudah memihak ke RRC (Blok Timur)
Akhirnya terjadi peristiwa pemberontakan G 30 September 1965 oleh PKI.
Pelaksanaan demokrasi Orde Baru 1966 – 1998
Pelaksanaan demokrasi orde baru ditandai dengan keluarnya surat perintah 11 Maret 1966, orde baru bertekad akan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen. Awal orde baru memberi harapan baru pada rakyat pembangunan disegala bidang melalui Pelita I, II, III, IV, V dan pada masa orde baru berhasil menyelenggarakan Pemilihan Umum tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Namun demikian perjalanan demokrasi pada masa orde baru ini dianggap gagal sebab:
Rotasi kekuasaan eksekutif hampir dikatakan tidak ada
Rekrutmen politik yang tertutup
Pemilu yang jauh dari semangat demokratis
Pengakuan HAM yang terbatas
Tumbuhnya KKN yang merajalela
Sebab jatuhnya Orde Baru:
Hancurnya ekonomi nasional ( krisis ekonomi )
Terjadinya krisis politik
TNI juga tidak bersedia menjadi alat kekuasaan orba
Gelombang demonstrasi yang menghebat menuntut Presiden Soeharto untuk turun jadi Presiden
Pelaksanaan demokrasi pada masa Reformasi 1998 s/d sekarang.
Berakhirnya masa orde baru ditandai dengan penyerahan kekuasaan dari Presiden Soeharto ke Wakil Presiden BJ Habibie pada tanggal 21 Mei 1998.
Demokrasi di Indonesia saat ini
Pelaksanaan demokrasi Orde Reformasi 1998 – sekarang
Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi dengan mendasarkan pada pancasila dan UUD 1945, dengan penyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan-peraturan yang tidak demokratis, dengan meningkatkan peran lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara dengan menegaskan fungsi, wewenang dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.
Demokrasi Indonesia saat ini telah dimulai dengan terbentuknya DPR – MPR hasil pemilu 1999 yang telah memilih presiden dan wakil presiden serta terbentuknya lembaga-lembaga tinggi yang lain.
Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis antara lain:
Keluarnya Ketetapan MPR RI No. X/MPR/1998 tentang pokok-pokok reformasi
Ketetapan No. VII/MPR/1998 tentang pencabutan tap MPR tentang Referandum
Tap MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bebas dari KKN
Tap MPR RI No. XIII/MPR/1998 tentang pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI
Amandemen UUD 1945 sudah sampai amandemen I, II, III, IV
Pelaksaan demokrasi pancasila di Indonesia
Pengertian demokrasi pancasila secara umum adalah Demokrasi yang berintikan sila keempat pancasila, dan diintegrasikan dengan sila-sila pancasila yang lainnya.
Dardji Darmodihardjo dalam Budiyanto (2004) mengemukakan bahwa demokrasi pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber kepada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan Pembukaan UUD 1945. Menurut Ruyadi demokrasi pancasila memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
Pelaksanaan demokrasi harus berdasarkan atas Pancasila.
Bertolak dari paham kekeluargaan.
Ada jaminan keselarasan antara kepentingan perorangan dan kepentingan masyarakat.
Menghargai hak-hak asasi manusia, serta menjamin hak-hak minoritas.
Pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan berdasarkan atas kelembagaan (institusional).
Bersendi atas hukum.
Menjamin untuk menyampaikan pendapat dan berbeda pendapat.
Pengambilan keputusan yang dianjurkan dalam system pemerintahan demokrasi pancasila adalah musyawarah mufakat. Akan tetapi, bila dalam musyawarah tidak mencapai kata mufakat maka dimungkinkan untuk melaksanakan voting (pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak).
Upaya penegakan demokrasi di Indonesia agar semakin berkembang
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, beberapa hal yang telah kita tegakan dengan berlandaskan demokrasi pancasila adalah seperti berikut ini.
Kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, sehingga kapanpun dan bagaimanapun rakyat bisa saja menggulingkan kekuasaan pemerintah yang sedang berkuasa dengan alasan kuat yang rasional
Segala kegiatan dilakukan dengan berasaskan kekeluargaan dan gotong-royong
Pengambilan keputusan didasari dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, hal ini bisa terlihat pula dari organisasi-organisasi intra dan ekstrakurikuler di sekolah ataupun di perguruan tinggi.
Tidak ada partai pemerintah atau oposisi, semua partai berlandaskan untuk kepentingan bersama rakyat Indonesia
Hak dan kewajiban dijalankan dengan seimbang, tidak berat sebelah ke satu sisi
Hak Asasi Manusia dijunjung tinggi dan dilindungi oleh hukum yang jelas
Pendapat rakyat disampaikan melalui lembaga perwakilan rakyat dan tidak menganut sistem partai tunggal
Pemilu dilaksanakan secara LUBERJURDIL dan sistem hukum diterapkan secara fleksibel (tidaak kaku terhadap perkembangan zaman namun juga tidak mudah terbawa arus perubahan), dll.
Ternyata kenyataan pelaksanaan demokrasi di Indonesia tidaklah semulus yang kita bayangkan, hal-hal di atas merupakan kenyataan yang kini mulai menjadi ekspektasi. Bangsa dan Negara kita perlahan mulai membelot dari tujuan dan cita-cita demokrasi sesungguhnya. Hal itu bisa dibuktikan dengan maraknya kasus pemerintah ataupun rakyat Indonesia yang tidak sesuai dengan nilai dan norma pancasila. Disini kita haruslah mulai menata diri dan mendemokratisasi kembali kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Sehingga jangan sampai demokrasi hanya menjadi pemanis bernegara saja, namun juga bisa terealisasi sesuai dengan hakikatnya.
BAB III
Penutup
Kesimpulan
Demokrasi diartikan sebagai pemerintahan atau kekuasaan dri rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Istilah demokrasi ini memberikan posisi penting bagi rakyat sebab dengan demokrasi, hak-hak rakyat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi Negara dijamin.
Penerapan demokrasi di berbagai Negara di dunia memiliki ciri khas dan spesifikasi masing-masing, lazimnya sangat dipengaruhi oleh ciri khas masyarakat sebagai rakyat dalam suatu negara. Indonesia sendiri menganut demokrasi pancasila di mana demokrasi itu dijiwai dan diintegrasikan oleh nilai-nilai luhur Pancasila sehingga tidak dapat diselewengkan begitu saja.
Implementasi demokrasi pancasila terlihat pada pesta demokrasi yang diselenggarakan tiap lima tahun sekali. Dengan diadakannya Pemilihan Umum baik legislatif maupun presiden dan wakil presiden terutama di era reformasi ini, aspirasi rakyat dan hak-hak politik rakyat dapat disalurkan secara langsung dan benar serta kedaulatan rakyat yang selama ini hanya ada dalam angan-angan akhirnya dapat terwujud.
Dari pengalaman masa lalu bangsa kita, kelihatan bahwa demokrasi belum membudaya. Kita memang telah menganut demokrsai dan bahkan telah di praktekan baik dalam keluarga, masyarakat, maupun dalam kehidupan bebangsa dan bernegara. Akan tetapi, kita belum membudanyakannya.
Membudaya berarti telah menjadi kebiasaan yang mendarah daging. Mengatakan "Demokrasi telah menjadi budaya" berarti penghayatan nilai-nilai demokrasi telah menjadi kebiasaan yang mendarah daging di antara warga negara. Dengan kata lain, demokrasi telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisah-pisahkan dari kehidupanya. Seluruh kehidupanya diwarnai oleh nilai-nilai demokrasi.
Namun, itu belum terjadi. Di media massa kita sering mendengar betapa sering warga negara, bahkan pemerintah itu sendiri, melanggar nilai-nilai demokrasi. Orang-orang kurang menghargai kebabasan orang lain, kurang menghargai perbedaan, supremasi hukum kurang ditegakan, kesamaan kurang di praktekan, partisipasi warga negara atau orang perorang baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan pilitik belum maksimal, musyawarah kurang dipakai sebagai cara untuk merencanakan suatu program atau mengatasi suatu masalah bersama, dan seterusnya. Bahkan dalam keluarga dan masyarakat kita sendiri, nilai-nilai demokrasi itu kurang di praktekan
Upaya penegakan demokrasi di Indonesia telah dilaksanakan cukup lama dengan menggandeng beberapa sistem yang disesuaikan dengan zamannya, mulai dari demokrasi liberal hingga demokrasi pancasila.
Pelaksanaan demokrasi di Indonesia saat ini harus mulai kita perhatikan kembali, karena dengan sengaja ataupun tidak ternyata kita telah menyimpang dari cita-cita demokrasi yang sebenarnya.
Saran
Sebagai seorang pemuda dan warga Negara yang baik, sudah sepatutnya kita menggali informasi sebanyak-banyaknya mengenai sistem politik di Negara kita sendiri, demokrasi pancasila. Nilai-nilai moral dalam demokrasi pancasila harus ditinjau kembali dan diterapkan dalam segala aktivitas berbangsa dan bernegara kita. Hal itu dimaksudkan agar demokrasi pancasila memiliki nama dan realisasi yang harum sampai ke mata dunia luar.
Daftar Pustaka
http:\pkb\materi\Demokrasi Di Indonesia dan Sejarahnya _ Koran Demokrasi Indonesia.mht
http:\pkb\materi\Lingkaran Kehidupan_ Makalah Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia.mht
http:\pkb\materi\Makalah Perkembangan Demokrasi di Indonesia « Welcome to KRISIYANTO Blog.mht
https://wesleysinagabonar.wordpress.com/2012/10/23/demokrasi-pancasila-dalam-kehidupan-masyarakat-indonesia/
https://www.academia.edu/5160513/MAKALAH_DEMOKRASI_DI_INDONESIA
https://www.academia.edu/11982952/Upaya_Penegakan_Demokrasi_di_Indonesia
https://salmantabir.wordpress.com/tag/check-and-balances/
