1. Ciri khas demokrasi di indonesia ? Jawab : Ciri khas demokrasi pancasila: a.Demokrasi pancasila bersifat kekeluargaan dan gotong royong yang bernafas Ketuhanan Yang Maha Esa. b.Demokrasi pancasila harus menghargaihak hak asasi manusia serta menjamin hak hak minoritas. c.Pengambilan keputusan dalam demokrasi pancasila sedapat mungkin jdidasarkan atas musyawarah untuk mufakat. d.Demokrasi pancasila harus bersendi atas hukum. Demokrasi pancasila merupakan demokrasi yang paling sesuai dengan kepribadian bangsa dan bersumber tata nilai sosial budaya yang mengandung prinsip prinsip sebagai berikut: 1.Demokrasi yang berketuhanan Yang Maha Esa. 2.Demokrasi yang Menjunjung tinggi hak asasi manusia 3.Demokrasi yang Menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan 4.Demokrasi yang Didukung oleh kecerdasan warga negara 5.Demokrasi yang Menjamin terselenggaranya peradilan yang bebas 6.Demokrasi yang Menjamin berkembangnya otonomi daerah 7.Demokrasi yang Menerapkan konsep negara hukum 8.Demokrasi yang Mengutamakan kedaulatan rakyat 9.Demokrasi yang Menumbuhkan kesejahteraan rakyat 10.Demokrasi yang Berkeadilan social 2. Sistem demokrasi di indonesia ? Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani: demos dan kratos/kratein. Demos berarti rakyat kratos berarti memerintah kratein berarti pemerintahan. Jadi demokrasi berarti pemerintahan rakyat. Maksudnya ialah sesuatu sistem pemerintahan dengan rakyat diikutsertakan dalam pemerintahan negara. Pengertian demokrasi Pancasila, adalah demokrasi, kedaulatan rakyat yang dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila yang lainnya. Hal ini berarti bahwa dalam menggunakan hak-hak demokrasi haruslah selalu disertai dengan rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, menurut keyakinan agama masing-masing, haruslah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan martabat dan harkat kemanusiaan, haruslah menjamin dan memperkokoh persatuan bangsa dan harus dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan sosial (Pejabat Presiden Soeharto, 1967). Adapun isi pokok demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut: 1.
Pelaksanaan demokrasi itu harus berdasarkan atas Pancasila seperti tersebut di dalam Pembukaan
UUD 1945 dan penjabarannya lebih lanjut seperti apa yang tersebut di dalam Batang Tubuh UUD 1945 dan Penjelasan UUD 1945. 2.
Demokrasi ini harus menghargai hak-hak asasi manusia serta menjamin adanya hak-hak minoritas,
baik berdasarkan kelompok ataupun kekuatan sosial politik. 3. Pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan harus berdasarkan atas kelembagaan, atau institusional. 4.
Demokrasi ini harus bersendi atas hukum, sebagaimana dijelaskan di dalam Penjelasan UUD 1945.
Komponen :a. suprastruktur ; presiden, DPR, MPR, MA, DPA b. infrastruktur : parpol, ormas, organisasi profesi, organisasi mahasiswa, dll. Input : aspirasi yang berasa dari masyarakat yang diwakilkan oleh komponen infrastruktur yang disampaikan kepada komponen suprastruktur.
Output : hasil yang diperoleh dari aspirasi yang telah ditanggapi oleh suprastruktur. Tujuan ; mencapai jah dan kam dalam negara indo Sila Pertama : Ketuhanan Yang Maha Esa, memuat pengakuan eksplisit akan eksistensi Tuhan sebagai sumber Pencipta sekaligus memperlihatkan relasi esensial antara yang mencipta dan dicipta. Tercermin antara lain hormat dan bekerja sama antar pemeluk agama dan kepercayaan, kebebasan memeluk agama, tidak memaksakan agama dan kepercayaan kepada orang lain. Nilai sila pertama menempatkan sikap anarkis sebagai perbuatan yang tidak mendatangkan kemashlatan. Sila Kedua : Kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu sikap dan perbuatan manusia yang sesuai dengan kodrat hakikat manusia yang sopan dan susila nilai. Tercermin dalam pengakuan atas persamaan hak dan kewajiban, saling mencintai, tenggangrasa, tidak semena-mena terhadap orang lain. Nilai sila kedua menempatkan sikap anarkis sebagai sikap yang dapat mengganggu keselamatan manusia lainnya dan tidak beradab. Sila Ketiga : Persatuan Indonesia, perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang dijiwai oleh Ketuhanan Yang Maha Esa serta Kemanusiaan yang adil dan Beradab. Nilai sila ketiga menempatkan sikap anarkis sebagai pemecah persatuan dan kesatuan bangsa dengan sikap persatuan yang sempit. Sila Keempat : Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, berarti bahwa rakyat dalam melaksanakan tugas kekuasaannya ikut dalam pengambilan keputusan-keputusan. Sila keempat merupakan asas tata pemerintahan Indonesia yang dinyatakan dalam alinea keempat UUD 1945 yang berbunyi : “…maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia, yang berkedaulatan rakyat..”. Sikap anarkis bertentangan dengan sila keempat karena tidak mengutamakan musyawarah mufakat untuk kepentingan bersama, tidak memiliki itikad baik dan bertanggungjawab dalam melaksanakan keputusan bersama. Sila Kelima : Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung arti bahwa keadilan berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan baik materil maupun spiritual. Baik warga negara Indonesia didalam maupun diluar negeri (Syarbaini, 2002 : 42). Tercermin dalam kekeluargaan, gotongroyong, adil, dan keharmonisan bidang sosial. Kelima sila tersebut perlu dijiwai dan dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia yang sedang mengalami pembelajaran dalam demokrasi agar terhindar dari sikap anarkis khususnya melalui pelembagaan nilai-nilai Pancasila. Pelembagaan nilai-nilai Pancasila dapat diartikan sebagai penanaman nilai-nilai Pancasila agar dapat melekat dalam kehidupan masyarakat. Pelembagaan merupakan proses kontinu dari pemerintah, instansi hingga masyarakat. 3. Konsep ketahanan nasional secara komprehensif dan integral ? Ketahanan Nasional adalah kondisi hidup dan kehidupan nasional yang harus senantiasa diwujudkan dan dibina secara terus-menerus secara sinergi. Hal demikian itu, dimulai dari lingkungan terkecil yaitu diri pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara dengan modal dasar keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan kekuatan nasional. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa ketahanan nasional ialah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya, menuju kejayaan bangsa dan negara. Hakekat Ketahanan Nasional Indonesia adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemempuan menggambarkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional. HAKEKAT KETAHANAN NASIONAL DAN KONSEPSI KETAHANAN NASIONAL INDONESIA
1. Hakekat Ketahanan Nasional Indonesia = Keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup dan tujuan negara. 2. Hakekat Konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia = Pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan nasional. ASAS KETAHANAN NASIONAL 1. Pendekatan Kesejahteraan dan Keamanan Konsepsi ketahanan nasional hakikatnya adalah konsepsi pengaturan kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dan keamanan bagai satu keping mata uang, keduanya tidak dapat dipisahkan tetapi dapat dibedakan. 2. Komprehensif dan Integral Ketahanan nasional dalam memecahkan masalah-masalah kehidupan nasional secara komprehensif integral (utuh menyeluruh), tidak dipandang dari satu sisi saja. SIFAT-SIFAT KETAHANAN NASIONAL 1. Manunggal Aspek kehidupan bangsa Indonesia dikelompokkan ke dalam delapan gatra atau astagatra. 2. Mawas ke dalam dan Mawas ke luar Ketahanan nasional terutama diarahkan pada diri bangsa dan negara sendiri. 3. Kewibawaan Makin meningkatnya pembangunan nasional, akan meningkatkan ketahanan nasional. 4. Berubah menurut Waktu Ketahanan nasional, sebagai kondisi bangsa tidak selalu tetap, tergantung dari upaya bangsa dalam pembangunan nasional dari waktu ke waktu dan ketangguhannya menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan. 5. Tidak Membenarkan Adu Kekuatan dan Adu Kekuasaan Konsep ketahanan nasional tidak hanya mengutamakan kekuasaan fisik tetapi juga kekuatan moral yang dimiliki suatu bangsa. 6. Percaya Pada Diri Sendiri Ketahanan nasional ditingkatkan dan dikembangkan didasarkan atas kemampuan sumber daya yang ada pada bangsa dan sikap percaya kepada diri sendiri. LANDASAN KETAHANAN NASIONAL 1. Pancasila 2. UUD 1945 3. Wawasan Nusantara WAJAH DAN FUNGSI KETAHANAN NASIONAL 1. Wajah Ketahanan Nasional a. Sebagai Kondisi b. Sebagai Doktrin Nasional c. Sebagai Metode Pemecahan Masalah 2. Fungsi Ketahanan Nasional a. Sebagai Doktrin Nasional atau Doktrin Perjuangan b. Sebagai Pola Dasar Pembangunan Nasional c. Sebagai Metode Pembinaan Kehidupan Nasional d. Sebagai Sistem Kehidupan Nasional Tujuan ketahanan nasional pada dasarnya untuk menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (AHTG). Jadi semakin kuat ketahanan nasional suatu bangsa semakin dapat menjamin kelangsungan hidup atau survival hidup suatu bangsa dan Negara. Oleh karena itu, sekarang yang dibutuhkan adalah bagaimana membangun ketahanan nasional nasional secara bottom up approach melalui pembinaan tingkat ketahanan dari mulai ketahanan nasional, ketahanan daerah, ketahanan lingkungan, ketahanan keluarga dan ketahanan pribadi.
Dengan pembangunan ketahanan nasional melalui pendekatan dari bawah maka diharapkan dapat tercapai kondisi keamanan nasional yang menjamin kelangsungan hidup bangsa dan Negara dan sekaligus pelaksanaan pembangunan di berbagai daerah. Pengaruh Aspek Ketahanan Nasional Pada Kehidupan Bernegara Ketahanan nasional merupakan gambaran dari kondisi sistem (tata) kehidupan nasional dalam berbagai aspek pada saat tertentu. Tiap-tiap aspek relatif berubah menurut waktu, ruang dan lingkungan terutama pada aspek-aspek dinamis sehingga interaksinya menciptakan kondisi umum yang sulit dipantau karena sangan komplek. Konsepsi ketahanan nasional akan menyangkut hubungan antar aspek yang mendukung kehidupan, yaitu: 1. Aspek alamiah (Statis) a. Geografi b. Kependudukan c. Sumber kekayaan alam 2. Aspek sosial (Dinamis) a. Ideologi b. Politik c. Ekonomi d. Sosial budaya e. Ketahanan keamanan PENGARUH ASPEK IDEOLOGI Ideologi => Suatu sistem nilai yang merupakan kebulatan ajaran yang memberikan motivasi. Dalam Ideologi terkandung konsep dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh bangsa. Keampuhan ideologi tergantung pada rangkaian nilai yang dikandungnya yang dapat memenuhi serta menjamin segala aspirasi hidup dan kehidupan manusia. Suatu ideologi bersumber dari suatu aliran pikiran/falsafah dan merupakan pelaksanaan dari sistem falsafah itu sendiri. 1. IDEOLOGI DUNIA Liberalisme(Individualisme) Negara adalah masyarakat hukum (legal society) yang disusun atas kontrak semua orang (individu) dalam masyarakat (kontraksosial). Liberalisme bertitik tolak dari hak asasi yang melekat pada manusia sejak lahir dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun termasuk penguasa terkecuali atas persetujuan dari yang bersangkutan. Paham liberalisme mempunyai nilai-nilai dasar (intrinsik) yaitu kebebasan a. kepentingan pribadi yang menuntut kebebasan individu secara mutlak. Tokoh: Thomas Hobbes, John Locke, J.J. Rousseau, Herbert Spencer, Harold J. Laski b. Komunisme(ClassTheory) Negara adalah susunan golongan (kelas) untuk menindas kelas lain. Golongan borjuis menindas golongan proletar (buruh), oleh karena itu kaum buruh dianjurkan mengadakan revolusi politik untuk merebut kekuasaan negara dari kaum kapitalis & borjuis, dalam upaya merebut kekuasaan / mempertahankannya, komunisme,akan: 1. Menciptakan situasi konflik untuk mengadu golongan-golongan tertentu serta menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. 2. Atheis, agama adalah racun bagi kehidupan masyarakat. 3. Mengkomuniskan dunia, masyarakat tanpa nasionalisme. 4. Menginginkan masyarakat tanpa kelas, hidup aman, tanpa pertentangan, perombakan masyarakat dengan revolusi.
c. PahamAgama Negara membina kehidupan keagamaan umat dan bersifat spiritual religius. Bersumber pada falsafah keagamaan dalam kitab suci agama. Negara melaksanakan hukum agama dalam kehidupan dunia. 2. IDEOLOGI PANCASILA Merupakan tatanan nilai yang digali (kristalisasi) dari nilai-nilai dasar budaya bangsa Indonesia. Kelima sila merupakan kesatuan yang bulat dan utuh sehingga pemahaman dan pengamalannya harus mencakup semua nilai yang terkandung didalamnya. Ketahanan ideologi diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan ideologi bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan yang dari luar/dalam, langsung/tidak langsung dalam rangka menjamin kelangsungan kehidupan ideologi bangsa dan negara Indonesia. . Politik di Indonesia Cara mewujudkan Ketahanan Nasional di bidang politik dilihat dari aspek politik dalam negeri : Sistem pemerintah berdasarkan hukum, tidak berdasarkan kekuasaan yang besifat absolut, kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya olehMPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat Mekanisme politik memungkinkan adanya perbedaan pendapat, namun perbedaan pendapat tidak menyangkut nilai dasar sehingga tidak berseberangan yang dapat menjurus kepada konflik fisik Kepemimpinan nasional mampu mengakomodasi aspirasi yang hidup dalam masyarakat dengan tetap berpedoman pada Pancasila, UUD 1945, dan wawasan nusantara Komunikasi politik bertimbal balik antara pemerintah dengan masyarakat dan anatarkelompok atau golongan dalam masyarakat terjalin dengan baik untuk mencapau tujuan nasional dan kepentingan nasional. Politik berasal dari kata politik yang mengandung makna kekuasaan (pemerintahan) dan atau politik yang berarti kebijaksanaan. Di Indo¬nesia, kita tidak memisahkan politik dari policik. Hubungan ini ter¬cermin pada pemerintahan negara yang berfungsi sebagai penentu ke¬bijaksanaan dan ingin mewujudkan aspirasi semi tuntutan masyarakat. Karena itu, kebijaksanaan pemerintahan negana tersebut harus serasi dan selaras dengan keinginan dan aspirasi masyarakat. Politik di Indonesia, yang harus dilihat dalam konteks Ketahanan Nasional, meliputi dua bagian utama, yairu Politik dalam negeri dan Politik luar negeri. Politik Dalam Negeri Politik dalam negeri adalah kehidupan politik dan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang mampu menyerap aspirsi, dan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam satu sistem. Unsur-¬unsurnya terdiri dari struktur politik, proses politik, budaya politik, komunikasi politik, dan partisipasi politik. Struktur Politik merupakan wadah penyaluran kepentingan masyarakat dan sekaligus wadah pengkaderan pimpinan nasional. Proses Politik merupakan suatu rangkaian pengambilan keputusan tentang berbagai kepentingan politik maupun kepentingan umum yang bersifat nasional dan penentuan dalam pemilihan kepemimpinan yang puncaknya terselenggara dalam Pemilu. Budaya Politik merupakan pencerminan dari aktualisasi hak dan kewajiban rakyat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang dilaksanakan secara dasar dan rasional melalui pendidikan politik maupun kegiatan politik yang sesuai dengan disiplin nasional. Komunikasi Politik merupakan suatu hubungan timbal balik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dimanan rakyat merupakan sumber aspirasi dan sumber pimpinan nasional. Politik Luar Negeri Politik luar negeri adalah salah satu sarana pencapaian kepantingan nasional dalam pergaulan antarbangsa. Politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan pada Pembukaan UUD 1945 melaksanakan ketertiban dunia
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, serta anti penjajahan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Sebagai Bagian Integral dari Strategi Nasional Politik luar negeri merupakan proyeksi kepentingan nasional dalam kehidupan antar bangsa. Dijiwai oleh falsafah negara Pancasila se bagai tuntutan moral dan etika, politik luar negeri Indonesia di tujukan pada kepentingan nasional terutama pembangunan nasional. Dengan demikian, politik luar negeri merupakan bagian integral dari strategi nasional dan secara keseluruhan merupakan salah satu sarana pencapaian tujuan nasional. ASPEK EKONOMI 1.1. Pengeritan Ekonomi Ekonomi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup meliputi kegiatan produksi barang dan jasa serta mendistribusikannya kepada konsumen atau pemakai. Kegiatan produksi dalam perekonomian melibatkan factor-faktor produksi berupa: a. Tenaga kerja, b. Modal, c. Teknologi, d. Sumber daya alam, e. Manajemen. 1.2. Ekonomi Indonesia Pengelolaan dan pengembangan ekonomi Indonesia didasarkan pada pasal 33 UUD 1945 sebagai berikut : a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. b. Cabang-cabang produksi yang penting bagai Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. c. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. d. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. e. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Peranan Negara dalam system ekonomi kerakyatan sesuai dengan pasal 33 lebih ditekankan bagi segi penataan kelembagaan melalui pembuatan peraturan perundang-undangan. Penataan itu baik menyangkut cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, maupun sehubungan dengan pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Tujuannya adalah untuk menjamin agar kemakmuran masyarakat senantiasa lebih diutamakan daripada kemakmuran orang seorang, dan agar tampuk produksi tidak jatuh ke tangan orang seorang yang memungkinkan ditindasnya rakyat banyak oleh segelintir orang yang berkuasa. 1.3. Ketahanan di Bidang Ekonomi Ketahanan ekonomi nasional merupakan suatu konsep yang berkaitan dengan banyak dimensi. Dimensi-dimensi itu meliputi : a. Stabilitas ekonomi, b. Tingkat integritas ekonomi, c. Ketahanan system ekonomi terhadap goncangan dari luar system ekonomi, d. Margin of savety dari garis kemiskinan dan tingkat pertumbuhan ekonomi, e. Keunggulan kompetitif produk-produk ekonomi nasional, f. Kemantapan ekonomi dari segi besarnya ekonomi nasional, g. Tingkat integritas ekonomi nasional dengan ekonomi global.
1.4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketahanan di Bidang Ekonomi Negara berkembang seperti Indonesia dalam pengelolaan factor produksi menjadi barang dan jasa mempunyai cirri sebagai berikut: a. Bumi dan sumber alam, • Belum ada kemampuan sepenuhnya untuk memanfaatkan kekayaan alam, yaitu karena, kurang modal, belum memiliki keterampilan teknologi yang memadai dan tingkat manajemen yang belum memenuhi harapan. • Bencana alam seperti banjir dan musim kering yang hanya dikuasai dengan pengendalian sungai dan banjir. • Struktur ekonomi agraris merupakan tekanan berat atas areal tanah dan lingkungan dengan konsekuensi social yang amat luas. • Negara yang tidak mempunyai kekayaan alam sangat tergantung kepada impor bahan baku yang banyak memerlukan devisa sehingga perkembangan industrinya lamban. b. Tenaga kerja Pertambahan penduduk yang cepat bisa menguntungkan, karena persediaan tenaga kerja yang cukup, namun harus disertai dengan peningkatan keterampilan teknologis dan perluasan kesempatan kerja. Apabila kebijaksanaan ini ditempuh maka akan menimbulkan pengangguran kelihatan atau tak kelihatan. Untuk jangka panjang perlu ditempuh penanggulangan sebagai berikut: Peningkatan keterampilan teknologi, Transmigrasi, Keluarga berencana, Distribusi penduduk secara ekonomi geografis yang dipadukan dengan masalah keamanan nasional. c. Faktor modal Modal dapat diperoleh dari tabungan, pajak, reinvestasi perusahaan, pendapatan ekspor dan modal asing. Negara berkembang menghadapi kekurangan modal dan pemupukan modal dalam negeri terbatas, misalnya disebabkan: Pendapatan masyarakat rendah, sehingga tidak memungkinkan adanya tabungan, Dasar tariff pajak dan aparatur pemungutan pajak masih terbatas, Kemampuan investasi modal perusahaan masih kurang. Untuk mengurangi masalah ekonomi dalam bidang modal perlu ditempuh strategi pembangunan yang bertujuan: Memberikan pendidikan keterampilan secara masal dan terarah, Industrialisasi untuk perluasan lapangan pekerjaan, Peningkatan produksi barang dan jasa untuk konsumsi dalam negeri dan untuk ekspor barang setengah jadi dan barang jadi, Pembinaan permodalan bagi pengusaha golongan ekonomi lemah. d. Faktor teknologi Penggunaan teknologi memerlukan pertimbangan-pertimbangan, misalnya: Labour intensive (Padat karya) Teknologi intermediate atau teknologi Elektra. Teknologi mutakhir atau technocratium. e. Hubungan dengan ekonomi luar negeri Hal-hal yang harus diperhatikan oleh Negara-negara berkembang di bidang hubungan ekonomi luar negeri adalah sebagai berikut: Melebarnya jurang pemisah antara Negara maju dengan Negara berkembang, kerena pertumbuhan ekonomi yang tidak sama. Akibat perkembangan tersebut ialah berupa kemerosotan harga bahan ekspor tradisional dan menurunkan hasil produksi Negara berkembang.
Makin tinggi kapasitas produksi dan volume ekspor Negara industri, makin mudah keadaan tersebut dipengaruhi oleh perkembangan pasaran internasional. Adanya pengelompokan Negara maju menjadi masyarakat ekonomi. f. Prasarana atau infrastruktur Prasarana merupakan segal sesuatu yang diperlukan untuk menunjang produksi barang dan jasa. Prasarana adalah factor utama bagi pertumbuhan dan kelangsungan ekonomi Negara. Usaha subversip dan infiltrasi baik dalam suasana damai, apalagi dalam keadaan perang selalu menjadikan prasarana sebagai sasaran utama dari pihak lawan. g. Faktor manajemen Manajemen adalah tata cara mengelola perusahaan. Public administration adalah manajemen atau tatacara perusahaan oleh aparatur Negara, sedangkan business managemen adalah tatacara perusahaanoleh pihak swasta. 2. ASPEK SOSIAL BUDAYA Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang secara relative mandiri hidup bersama cukup lama, yang mendiami suatu wilayah tertentu, memiliki kebudayaan yang sama, dan melakukan sebagian besar kegiatannya dalam kelompok tersebut. Manusia mengembangkan kebudayaan tidak lain sebagai upaua mempertahankan kelangsungan hidupnya menghadapi berbagai tantangan yang muncul dari lingkungannya untuk kemudian mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Karena itulah dapat dikatakan bahwa kebudayaan merupakan wujud tanggapan aktif manusia terhadap tantangan yang dating dari lingkungan. Aspek social biasanya mengacu pada masalah struktur social dan pola hubungan social yang ada di dalamnya, sedangkan kalau kita bicara aspek budaya, mengacu pada kondisi kebudayaan yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan. Atas dasar itu, maka hal tersebut akan dibicarakan dalam bahasan berikut. 2.1. Struktur Sosial di Indonesia struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh dua cirinya yang bersifat unik. Secara horizontal ditandai oleh adanya kesatuan-kesatuan berdasarkan perbedaan suku-bangsa, agama, adat, serta perbedaan kedaerahan. Secara vertical struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh perbedaan-perbedaan vertical antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Pluralitas masyarakat Indonesia yang bersifat multi dimensional telah menimbulkan persoalan tentang bagaimana masyarakat Indonesia terintegrasi secara horizontal, sementara sratifikasi social sebagaimana terwujud pada masyarakat Indonesia akan memberi bentuk pada integrasi. Oleh karena itulah maka timbul persoalan yang timbul dari struktur masyarakat Indonesia yang demikian adalah bagaimana masyarakat Indonesia terintegrasi pada tingkat nasional sehingga menunjang penciptaan ketahanan nasional yang mantap. 2.2. Kondisi Budaya di Indonesia Lapisan social yang berbeda membawa perbedaan perilaku kebudayaan yang diwujudkan dalam keadaan tertentu seperti bahasa yang digunakan, kebiasaan berpakaian, kebiasaan konsumsi makanan dan sebagainya. Semua itu menambah keanekaragaman tampilan budaya masyarakat Indonesia. Kebudayaan baru yang lebih penting daripada kebudayaan-kebudayaan lain dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa adalah kebudayaan nasional atau kebudayaan Indonesia. Kebudayaan ini tidak sama dengan kebudayaan daerah tertentu tidak sama artinya dengan penjumlahan budaya-budaya daerah di kepulauan Indonesia. Apa yang disebutkan kebudayaan bangsa dalam penjelasan UUD 1945 dirumuskan sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah si seluruh Indonesia. Perkataan puncak-puncak kebudayaan itu artinya adalah kebudayaan yang diterima dan dijunjung tinggi oleh sebagian besar suku-suku bangsa di Indonesia dan memiliki persebaran di sebagian besar wilayah Indonesia.
