UNDANG – UNDANG PEMILU ERA REFORMASI Oleh : Titus Umbu Jawa ray
1. UU NO. 3 TAHUN 1999 Tentang PEMILU Reformasi 1998 yang meruntuhkan kekuasaan pemerintahan orde bar baru u yang yang otori otorite ter, r, gaun gaung g demo demokr kras asii mula mulaii munc muncul ul kepe keperm rmuk ukaa aan. n. Pemerintahan masa transisi merespon aspirasi publik melalui UU no 3 tahun 1999. Dalam UU ini mengatur tentang proses pemilihan secara langsung oleh masyarakat sebagai wujud dari kedaulatan rakyat. Misi yang dibangun dalam UU no 3/1999, ingin mengembalikan kedaul kedaulata atan n ditang ditangan an rakyat rakyat.. kongkr kongkritn itnya ya adalah adalah melalu melaluii pemili pemilihan han langsung anggota DPR, DPRD I dan DPRD II. Namun, satu hal yang belum berubah, yakni posisi ABRI yang masih dianggap penting dalam parlemen. Alasannya “ABRI dalam sejarah kehidupan politik nasional, memainkan memainkan peranan dalam sistem sistem politik Indonesia. Indonesia. Oleh karena karena itu, keberadaan ABRI masih diperlukan di DPR, DPRD I, dan DPRD II yang secara bertahap jumlahnya akan dikurangi sesuai dengan Ketetapan MPR Nomor XIV/MPR/ 1998. Dari asumsi diatas, penulis menganggap bahwa ABRI yang menjadi kekuatan
pemerintahan
orde
baru
masih
sangat
kuat
dalam
peme pemeri rint ntah ahan an.. Hal Hal ini ini me meny nyeb ebab abka kan n pros proses es tran transi sisi si tida tidak k be berj rjal alan an dengan lancar, karena ABRI yang menjadi musuh utama kaum reformis masih dianggap penting dalam parlemen. Disisi lain yang tidak berubah dari UU ini, sebutan DPRD I dan DPRD II masih menggunakan pola piker yang lama, sehingga nyaris tidak ada perubahan dari orde baru ke era reformasi. Adapun tujuan pemilihan langsung dalam UU ini untuk mengisi keanggotaa keanggotaan n MPR. Dengan Dengan mengguna menggunakan kan system system proporsiona proporsionall stelsel stelsel daftar. daftar. Stelsel daftar daftar artinya ; system system penentuan penentuan anggota anggota DPR, dimana calon yang terpilih dari partai adalah yang memnuhi jumlah bilangan
pembagi pemilih menurut urutan daftar calon tetap yang telah ditetapkan sebelumnya. Apabila jumlah suara dibutuhkan mencapai jumlah untuk satu orang wakil, maka yang terpilih adalah calon nomor urut satu. Kalau jumlah suara cukup untuk dua wakil, maka nomor urut dua yang diambil, dan begitu seterusnya. Penanggungjawab dalam pemilihan umum sesuai dengan UU no. 3/19 3/1999 99 adal adalah ah pres presid iden en.. Peny Penyel elen engg ggara ara pemi pemilu lu dila dilaku kuka kan n komi komisi si pemilihan umum (KPU), yang keanggotaanya terdiri atas partai politik satu orang dari masing-masing parpol peserta pemilu dan lima orang utusan dari pemerintah yang bertanggungjawab kepada presiden. 2. Unda Undang ng-U -Und ndan ang g Repu Republ blik ik Indo Indone nesi sia a Nomo Nomor r 4 tahun tahun 2000 2000 Tentang perubahan atas undang-undang nomor 3 tahun 1999 Tentang pemilihan umum. Dala Dalam m UU no 4 tahu tahun n 2000 2000 peru peruba baha han n atas atas UU no 3/ 1999 1999,, perubahan yang signifikan terjadi, dimana d imana keanggotaan yang sebelumnya terdiri atas unsure parpol dan pemerintah menjadi lembaga yang non partis partisan an dan indepe independe ndent nt tanpa tanpa campur campur tanga tangan n pemeri pemerinta ntah. h. Hal lain lain yang yang diatur yaitu anggota KPU tidak lagi berjumlah banyak sesuai dengan dengan parpol peserta pemilu, melainkan melainkan telah telah dibatasi dibatasi cukup 11 orang. orang. Dari Dari kesebe kesebelas las orang orang itu, itu, diusu diusulka lkan n oleh oleh preside presiden n dan disetu disetujui jui oelh oelh presiden yang kemudian diangkat melalui keputusan presiden. UU no 4/ 2000 telah menghadirkan perubahan yang sedikit lebih baik, karena penyelenggara pelihan umum tidak lagi bermuatan politik dan bebas dari intervensi pemerintah. 3. Undang Undang-Un -Undan dang g Republ Republik ik Indone Indonesia sia Nomor Nomor 12 Tahun Tahun 2003 2003 Tentang Tentang Pemilihan Pemilihan umum Anggota Anggota Dewan Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat, Dewa Dewan n Perw Perwak akil ilan an Daer Daerah ah,, Dan Dan Dewa Dewan n Perw Perwak akil ilan an Raky Rakyat at Daerah. Dalam UU no 12 tahun 2003, yang menjadi landasan pemikiran dilakukannya pemilihan langsung, yaitu mengamalkan amanat UUD 1945
tentang kedaulatan rakyat. Pemilu yang diatur dalam UU 12/2003 tentang pemilihan
anggota
DPR,
DPD,
DPRD
Provinsi,
dan
DPRD
Kabupaten/Kota. Adap Adapun un pese pesert rta a pemi pemilu lu sesu sesuai ai UU ini, ini, pese pesert rta a Pemi Pemilu lu untu untuk k memi me mili lih h angg anggot ota a DPR, DPR, DPRD DPRD Prov Provin insi si,, dan dan DPRD DPRD Kabu Kabupa pate ten n /Kot /Kota a adalah partai politik. Sedangkan peserta pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan. Perbedaan mencolok dari UU sebelumnya dengan UU no 12 / 2003, dalam dalam UU no 3/1999 3/1999 pemili pemilihan han umum umum dilaku dilakukan kan untuk untuk memili memilih h DPR, DPR, DPRD I, dan DPRD II bahkan masih membutuhkan anggota dari ABRI, selain itu penyebutan untuk DPRD I dan DPRD II menjadi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Sela Se lain in itu, itu, jika jika dala dalam m UU no 3/19 3/1999 99 me meng nggu guna naka kan n pemi pemili liha han n umum system system proporsiona proporsionall stelsel stelsel daftar daftar untuk untuk memilih memilih anggota anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, maka dalam UU no 12/2003 dilaksanak dilaksanakan an dengan dengan sistem sistem proporsional proporsional dengan dengan daftar daftar calon terbuka, artinya ; siapa saja calon DPR yang meraih dukungan terbanyak didaerah pemilihannya, sah menjadi anggota DPR tanpa harus melihat nomor urut berapa. Pemilu dalam UU no 12/2003 juga dilakukan pemilihan DPD yang dilaks dilaksana anakan kan denga dengan n sistem sistem distri distrik k berwak berwakil il banyak banyak.. Artiny Artinya; a; calon calon anggota DPD harus memperoleh dukungan masyarakat di provinsi wilayah pemilihannya sesuai dengan jumlah penduduk. Misalnya, provinsi yang berpen berpendud duduk uk 1.000. 1.000.000 000 orang orang harus harus mendapa mendapatka tkan n dukung dukungan an paling paling sedikit 1000 pemilih. 4. Undang Undang-Un -Undan dang g Republ Republik ik Indone Indonesia sia Nomor Nomor 23 Tahun Tahun 2003 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden UU no 23 tahun 2003 merupakan aturan pemilihan umum presiden yang lahir pertama kali di era reformasi. Dalam UU ini menganut system peml pemlih ihan an lang langsu sung ng yang yang me meru rupa paka kan n wuju wujud d dari dari keda kedaul ulat atan an raky rakyat at..
Dimana calon presiden dan wakil presiden diusulkan berpasangan oleh satu partai politik atau koalisi partai politik. UU n0 23/2003 merupakan paying hokum bagi pemilihan umum langs langsung ung preside presiden n
dan wapres wapres yang dilakuk dilakukan an pada tahun 2004. 2004. Ini Ini
sebuah peristiwa yang bersejarah karena pertama kali dilakukan pemilihan langsung presiden dengan asas jujur, adil dan transparan. 5. Undang Undang-Un -Undan dang g Republ Republik ik Indone Indonesia sia Nomor Nomor 22 Tahun Tahun 2007 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Untuk
per pertama
kali
UU
yang
mengatur
sendir diri
tentang
penyelenggara pemilihan umum, seperti komisi pemilihan umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dan Bawaslu sebagai badan yang yang bertu bertugas gas menga mengawas wasii penyel penyeleng enggar garaan aan Pemilu Pemilu di seluru seluruh h wilaya wilayah h Negara Kesatuan Republik Indonesia. Serta Dewan Kehormatan sebagai alat kelengkapan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu yang dibentuk untuk menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. Terbentuknya lembaga mandiri dan independent seperti tersebut diatas adalah untuk menjamin terselenggaranaya PEMILU langsung yang profesional, integritas dan akuntabilitas. 6. Unda Undang ng-u -und ndan ang g repu republ blik ik Indo Indone nesi sia a Nomo Nomor r 10 tahu tahun n 2008 2008 Tentan Tentang g Pemili Pemilihan han umum umum anggot anggota a dewan dewan perwak perwakila ilan n rakyat rakyat,, Dewa Dewan n perw perwak akil ilan an daer daerah ah,, dan dan
dewa dewan n perw perwak akil ilan an raky rakyat at
Daerah. 7. Unda Undang ng-u -und ndan ang g repu republ blik ik Indo Indone nesi sia a Nomo Nomor r 42 tahu tahun n 2008 2008 Tentang Pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Seperti pada UU sebelumnya pemilihan langsung dilandaskan atas kedaulatan ditangan rakyat. KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum pres presid iden en dan dan waki wakill pres presid iden en.. Peng Pengaw awas asan an peny penyel elen engg ggar araa aan n Pemi Pemilu lu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan oleh Bawaslu. Calon Presiden
dan calon Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik. Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi memenuhi persyaratan perolehan kursi kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% 25% (dua (dua pulu puluh h lima lima pers persen en)) dari dari suar suara a sah sah nasi nasion onal al dala dalam m Pemi Pemilu lu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. PENULIS, Titus Umbu Jawa Ray Mahasiswa Ilmu Pemerintahan STPMD”APMD” YOGYAKARTA
REFERENSI 1. Undang-Und Undang-Undang ang Dasar (UUD) 1945 - sebelu sebelum m peruba perubahan han 2. UU NO. NO. 3 TAHUN TAHUN 1999 1999 Tent Tentang ang PEM PEMILU ILU 3. Unda Undang ng-U -Und ndan ang g Repu Republ blik ik Indo Indone nesi sia a Nomo Nomorr 4 tahu tahun n 2000 2000 Tent Tentan ang g perubahan atas undang-undang nomor 3 tahun 1999 Tentang pemilihan umum. 4. Unda Undang ng-U -Und ndan ang g Repu Republ blik ik Indon Indones esia ia Nomo Nomorr 12 Tahu Tahun n 2003 2003 Tent Tentan ang g Pemilihan umum Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 5. Unda Undang ng-U -Und ndan ang g Repu Republ blik ik Indon Indones esia ia Nomo Nomorr 23 Tahu Tahun n 2003 2003 Tent Tentan ang g Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden. 6. Unda Undang ng-U -Und ndan ang g Repu Republ blik ik Indon Indones esia ia Nomo Nomorr 22 Tahu Tahun n 2007 2007 Tent Tentan ang g Penyelenggara Pemilihan Umum. 7. Unda Undang ng-u -und ndan ang g repu republ blik ik Indo Indone nesi sia a Nom Nomor 10 tahu tahun n 2008 2008 Tent Tentan ang g Pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, Dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat Daerah. 8. Unda Undang ng-u -und ndan ang g repu republ blik ik Indo Indone nesi sia a Nomo Nomorr 42 tahu tahun n 2008 2008 Tent Tentan ang g Pemilihan umum presiden dan wakil presiden.
