SUMBER : DIREKTORAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2
BIO DATA WIDYAISWARA : Nama : Drs. Sukhyar Rajanin MSi NIP : 010072631/ 19511103197603 195111031976031001 1001 Pangkat/Gol : Pembina Utama Madya ( IV/ d) Tpt/Tgl lahir : Tanah Datar 03-11- 1951 Jabatan : Widyaiswara Utama Riwayat Ringkas Pendidikan / Jabatan : - APDN (1975) - Staf Ktr Bupati – Camat (1975 – 1978 1978 ) - STIA – LANRI ( 1978 – 1980 1980 ) - Staf Ktr Gubernur Sumbar- Biro Pemerintahan (1981 – 1994) 1994) - Diklat Prop.Sumbar- Bidang Diklat Struktural (1994 – 1998) 1998) - SPAMEN SPAMEN (1997 ) dan SPADYA SPADYA (1991) - Pasca Sarjana (S2) FISIP-UI (1998-2000 ) - Staf Ditjen OTDA ( 2000 – 2002 2002 ) - Widyaiswara ( 2003 sd. Sekarang Sekarang ) Keluarga : Istri ; Dr. Irfani Basri MPd, 3 (tiga) anak Alamat : Jl.PPA. Bambu Apus Raya, Perumahan “The Bamboo” No. C3JAKTIM Telp : (021) 84591630 - HP : 081318650110
2
BIO DATA WIDYAISWARA : Nama : Drs. Sukhyar Rajanin MSi NIP : 010072631/ 19511103197603 195111031976031001 1001 Pangkat/Gol : Pembina Utama Madya ( IV/ d) Tpt/Tgl lahir : Tanah Datar 03-11- 1951 Jabatan : Widyaiswara Utama Riwayat Ringkas Pendidikan / Jabatan : - APDN (1975) - Staf Ktr Bupati – Camat (1975 – 1978 1978 ) - STIA – LANRI ( 1978 – 1980 1980 ) - Staf Ktr Gubernur Sumbar- Biro Pemerintahan (1981 – 1994) 1994) - Diklat Prop.Sumbar- Bidang Diklat Struktural (1994 – 1998) 1998) - SPAMEN SPAMEN (1997 ) dan SPADYA SPADYA (1991) - Pasca Sarjana (S2) FISIP-UI (1998-2000 ) - Staf Ditjen OTDA ( 2000 – 2002 2002 ) - Widyaiswara ( 2003 sd. Sekarang Sekarang ) Keluarga : Istri ; Dr. Irfani Basri MPd, 3 (tiga) anak Alamat : Jl.PPA. Bambu Apus Raya, Perumahan “The Bamboo” No. C3JAKTIM Telp : (021) 84591630 - HP : 081318650110
DASAR HUKUM 1. 2. 3. 4. 5.
6.
UU No. 25 Th 2004 ttg Sistem Perenc. Pemb. Nasional; UU No. 32 Th 2004 ttg Pemerintahan Daerah; UU No. 33 Th 2004 ttg Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah ; PP. NO.72 Tahun 2005 Tentang Desa; PP. No. 79 Tahun 2005 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; Permendagri No. 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2
POTRET PERMASALAHAN
ANGKA KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN Sumber: Badan Pusat Statistik
Tingkat Kemiskinan (% thd Jumlah Penduduk)
Angka Kemiskinan (juta orang)
40
26
39
38
22
19,14
18,41 18,20
37
17,42
16,66
15,97
2003
2004
2005
18
17,75
16,58
36
14
35
10
34
2000
33 2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2001
Angka Pengangguran (Juta Orang)
14
2002
2006
2007
2007
Tingkat Pengangguran (% thd Jumlah Angkatan Kerja) 12
12
11,27
10
10,28
10
8
8,10
9,10
9,50
9,86
9,11
8
6
6,08
4
6 2
4
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Agt '07
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
A t '07
ISU DAN PERMASALAHAN KEMISKINAN PENGANGGURAN KESEHATAN PENDIDIKAN DSB
Dalam upaya meningkatkan otonomi daerah dan otonomi desa UU PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH REVISI UU No 32 / 2004
UU PEMERINTAHAN DAERAH UU TENTANG DESA
TUJUAN REVISI UU NOMOR 32 TAHUN 2004
1. Membuka kran APBN langsung ke Desa/Kelurahan sehingga
keterbatasan APBD bisa diatasi terutama akselerasi pembangunan pedesaan yang didasarkan pada sistem perencanaan yang dibangun oleh desa/kelurahan 2. Memberikan kewenangan mengatur yang lebih luas bagi desa
dalam melaksanakan fungsi ekonomi dan masyarakat , masalah ketentraman dan ketertiban serta membuka akses sumber daya alam yang terkandung di desa dalam rangka menunjang pembangunan perdesaan
Lanjutan :
3, Menata administrasi keuangan desa secara tertib dan akuntabel
dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perdesaan 4. Upaya penertiban dan pembaharuan mekanisme dan prosedur
pembentukan desa sehingga pembentukan desa-desa baru lebih objektif dan dapat mencapai sasaran, mempermudah pelayanan masyarakat. 5. Merumuskan secara rinci mengenai hak dankewajban perangkat
desa termasuk masalah kesejahteraan dan pembinaan dan pengawasan
Kawasan Pemberdayaan
Koordinasi program Pengendalian Aparatur
Lingkup Tugas Kepala Desa
Pemerintahan dan Otonomi Desa
Otonomi Evaluasi Biaya Pembangunan
Keuangan dan Administrasi
APB Desa Pelayanan Aministratif
1
KEWENANGAN KEUANGAN KELEMBAGAAN
PERSONIL
KEWENANGAN DESA
- urusan pemerintahan yg sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa - urusan pemerintahan yg menjadi kewenangan kab/ kota yg diserahkan pengaturannya kepada desa - tugas pembantuan - urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan pe Undang-undangan diserahkan kepada desa
KEWENANGAN KELURAHAN
- Menyelenggarakan urusan pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan - melaks. Urusan pemerintahan yg dilimpahkan oleh Bupati/Walikota
FUNGSI PEMERINTAH
PUBLIC REGULATION PUBLIC GOODS EMPOWERMENT
KUASA MENGATUR
KUASA ADMINISTRATIF
KEWENANGAN PENDELEGASIAN KOORDINASI
LURAH
PENDELEGASIAN
PENDELEGASIAN UNTUK DAN A.N.
MEMINTA JAWABAN BIROKRASI SEHINGGA PELAYANAN MASYARAKAT LOKAL BISA DISELESAIKAN LURAH
Langkah Langkah : 1.
Inventarisasi Kew.
2.
Penetapan Kew yg diserahkan.
3.
Penetapan Perda Kab/Kota.
4.
Perumusan Sarana-Pembiayaan dan Capacity Building.
5.
Sosialisasi Pemdes.
6.
Kesediaan Pemdes Dalam Perdes
7.
Penyerahan Urusan
–
Positif List
Ktr Biaya Dll
Langkah Langkah : 1.
Inventarisasi Kew.
2.
Penetapan Kew yg dilimpahkan.
3.
Penetapan Perda Kab/Kota.
4.
Perumusan Sarana-Pembiayaan dan Capacity Building.
5.
Sosialisasi
6.
Pelimpahan urusan
Positif List
Ktr Biaya Dll
IMB RUMAH DESA
PENGATURAN TATA PEMUKIMAN
PASAR DESA
IJIN GALIAN C
TUJUAN WISATA PEDESAAN
PEMBERSIHAN JALAN-JALAN KAB/TEPI SUNGAI
SURAT KENAL LAHIR, dsb.
(POSITIVE LIST KEWENANGAN, LIHAT PD
PERMENDAGRI NO. 30 TAHUN 2006) JUMLAH URUSAN YANG DISERAHKAN TERGANTUNG KESEPAKATAN KAB/KOTA DGN DESA
PRODUK HUKUM DESA (PERMENDAGRI NO. 29 TAHUN 2006) SUMBER PENDAPATAN BARU BIAYA DI KAB/KOTA – DIALIHKAN KE DESA
PENGELOLAAN HUTAN DESA
MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN
TUGAS
MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMBANGUNAN
MENYELENGGARAKAN URUSAN KEMASYARAKATAN
MEMIMPIN PENYELENGGARAAN PEMDES BERDSRKAN
KEGIATAN YG DITETAPKAN BERSAMA DGN BPD MENGAJUKAN RENCANA PERATURAN DESA MENETAPKAN PERATURAN DESA
MENGAJUKAN RENCANA APBDesa MEMBINA KEHIDUPAN MSY DESA
TUGAS PEMDES
MEMBINA PEREKONOMIAN DESA MENGKOORDINASIKAN PEMBANGUNAN DESA
SECARA PARTISIPATIF DAN SWADAYA MASYARAKAT MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MENJALIN HUB. KERJA SAMA DGN MITRA PEMDES PENGEMBANGAN PENDAPATAN DESA DAN SEBAGAINYA
Menetapkan PERDES bersama KADES
FUNGSI
Menampung Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Pengawasan Kinerja Pemdes (PP No. 72/Tahun 2005)
ISU
DAN PERMASALAHAN
BIROKRAT YG EFEKTIF
BIROKRAT YANG EFEKTIF
BERORIENTASI PADA TUGAS
BERORIENTASI PADA MASYARAKAT
1.
BAGAIMANA MEMAHAMI REGULASI
2.
BAGAIMANA MEMAHAMI KEBIJAKAN
3.
BAGAIMANA MEMAHAMI ATASANBAWAHAN
4.
BAGAIMANA MEMAHAMI LINGK. KERJA/WILAYAH KERJA
1.
MENUMBUHKAN SALING PERCAYA
2.
MENUMBUHKAN SALING MENGHARGAI
3.
MEMELIHARA KEPENTINGAN SOSIAL
4.
MENUMBUHKAN HUBUNGAN SALING MENGUNTUNGKAN
PENDEKATAN SITUASIONAL
DISEDUAIKAN DENGAN ASAL USUL, ADAT ISTIADAT DAN BUDAYA SETEMPAT
TRANSFORMASIONAL
GOOD GOVERNANCE
1. ASAS KEPASTIAN HUKUM 2. ASAS AKUNTABILITAS 3. ASAS KETERBUKAAN 4. ASAS PROFESIONALITAS
GOOD GOVERNANCE
1. 2. 3. 4.
ASAS KEPASTIAN HUKUM ASAS AKUNTABILITAS ASAS KETERBUKAAN ASAS PROFESIONALITAS
PROGRAM MENGANGKAT SEKDES YG ADA SEKARANG MENJADI PNS:
Yang sudah jadi Sekdes sebelum tanggal 15 Oktober 2004 dan masih menjabat hingga saat ini
Diangkat sesuai Pendidikannya
Tidak lebih berusia 51 tahun
Sekdes diisi PNS Dengan syarat sbb: Pengetahuan/Pengalaman Teknis Pemerintahan Pengetahuan Administrasi dan Administrasi Keuangan Pengetahuan Perencanaan dan Pembangunan Kemampuan Koordinasi Penyusunan Peraturan Memahami SOS BUD
Sekdes PNS diangkat SEKDA a.n. Bupati/Walikota
1. Yang tidak memenuhi syarat,
selambat-lambatnya 6 (Enam) Bulan diberhentikan – diisi dari PNS yang ada 2. Diberi Pesangon : 1 s/d 5 Tahun : 5 Juta
Selebihnya 1 Juta Per Tahun Beban : APBD
A. LAPORAN KEPALA DESA
1. LPPD Kepala Desa - Akhir Tahun Anggaran - Akhir Masa Jabatan 2. LKPJ Kepala Desa - Akhir Tahun Anggaran - Akhir Masa Jabatan 3. Penginformasian LPPD kepada masyarakat
B. LAPORAN ADMINISTRASI KEUANGAN SPD
- Laporan Pertanggungan Jawab SPD kepada Kepala Desa - Laporan Administrasi Keuangan SPD kepada Kepala Desa
Urusan pemerintahan berdasarkan hak asal
usul Desa Urusan pemerintahan yang diserahkan
Kabupaten/Kota Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan lainnya yang oleh
peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa
–
Contoh ; SISTEMATIKA LPPD AKHIR MASA JABATAN KEPALA DESA
BAB I PENDAHULUAN
BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
BAB III KEWENANGAN DESA: A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN PADA DESA BAB IV TUGAS PEMBANTUAN : A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA B, TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN BAB V URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA A. KERJASAMA ANTAR DESA B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA C. BATAS DESA D. PENCEGAHAN DAN PENANGULANGAN BENCANA E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
PENDAPATAN ASLI DESA PENDAPATAN SBG AKIBAT PENYERAHAN OTONOMI BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI BAGIAN DARI DANA PERIMBANGAN KAB/KOTA UTK DESA ( ALOKASI DANA DESA ) BANTUAN PEM, PEM PROP / KAB / KOTA HIBAH DAN BANTUAN PIHAK KETIGA PINJAMAN DLL
KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA BAGIAN DARI DANA PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH YANG DITERIMA KABUPATEN/KOTA
ARAHAN KEBIJAKAN UMUM
SETELAH DIKURANGI ALOKASI DASAR UNTUK BELANJA PEGAWAI NEGERI SIPIL MINIMAL 10% UNTUK SELURUH DESA
PEMERINTAHAN DESA BERWENANG MENGATUR DAN MEGURUS SESUAI KEPENTINGAN MASYARAKAT DESA
BELANJA PUBLIK & PEMBERDAYAAN MSY ( 70 % ) DIGUNAKAN UNTUK
PERBAIKAN SARANA PUBLIK SKALA KECIL ( REHABILITASI ) PENYERTAAN MODAL UTK BUMDES PENGADAAN KETAHANAN PANGAN LINGKUNGAN DAN TATA PEMUKIMAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA PENINGKATAN KESEHATAN DAN PENDIDIKAN SOSIAL BUDAYA PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DSB YG DIANGGAP PENTING
Sistem Perencanaan Program dan Keuangan Kelurahan Kabupaten
Evaluasi
Kecamatan Administratip
RASK
LK
Operasional
KEUANGAN KELURAHAN
PKPBM didukung strategi penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan.
(1) Penguatan kapasitas masyarakat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan kolektif masyarakat kawasan perdesaan dalam : a.melaksanakan penataan ruang desa secacra partisipatif; b berpartisipasi dalam pelaksanaan PPTAD; c. berpartisipasi dlm kerjasama jejaring penataan ruang partisipatif &PPTAD; dan d. melaksanakan Forum PKPBM Antara Desa. (2) Sasaran penguatan kapasitas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komunitas kawasan: a. perdesaan terpencil; b. perdesaan tertinggal; c. perdesaan pesisir pantai; d. perdesaan di pinggir dan dalam hutan; e. perdesaan kritis dan rawan bencana; f. perdesaan berbatasan dengan Negara tetangga; g. perdesaan desa adapt; h. perdesaan di pinggir area pertambangan; i. perdesaan di pinggir area industri; j. perdesaan dataran tinggi dan di pinggir situ atau danau; dan k. perdesaan daerah aliran sungai
Penguatan kapasitas kelembagaan dalam PKPBM meliputi :
a. Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa; b. Lembaga Kemasyarakatan sbg mitra pemerintah desa dlm pemberdayaan masyarakat; c. Kelembagaan usaha ekonomi kecil, badan usaha milik desa, koperasi dan sejenisnya; d. Kader Pemberdayaan Masyarakat; dan e. Forum PKPBM antar desa. Kegiatan penguatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan meliputi :
a. b. c. d. e. f. g. h.
fasilitasi; pelatihan berbasis kompetensi; pendampingan; pemagangan; studi banding pola percontohan keberhasilan (best practice); penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi; advokasi; dan kegiatan lain sesuai kebutuhan.
Kegiatan dilakukan dalam bentuk proses belajar partisipatif yang
diarahkan untuk menghasilkan aksi bersama yang produktif.
Bagian Ketiga Kemitraan a. PKPBM dilaksanakan melalui kemitraan multi-pihak pemangku kepentingan. b. Untuk mendukung kemitraan antar desa dibentuk Forum PKPBM Antar Desa. c. Pembentukan Forum PKPBM Antar Desa ditetapkan dengan Keputusan Camat berdasarkan usulan masyarakat yang fasilitasi oleh Badan/Dinas/Kantor PMD. Bentuk dan struktur Forum PKPBM Antar Desa disusun sesuai kebutuhan lokal. Tugas Forum PKPBM Antar Desa meliputi : a. menyelenggarakan rapat dan musyawarah antar desa; b. membahas hal-hal strategis dalam penyusunan rencana PKPBM; c. melakukan koordinasi dengan pemerintah desa untuk membahas rencana PKPBM dalam musrenbangdes; dan d. memberikan dukungan atas pelaksanaan PKPBM oleh masyarakat. Untuk menguatkan kesewadayaan dan partisipasi masyarakat Kepala Desa memfasilitasi pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat PKPBM. Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat dapat dilakukan dengan cara : a. mebentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat PKPBM; atau b. memanfaatkan Kader Pemberdayaan Masyarakat yang telah ada di desa. c. Kader Pemberdayaan Masyarakat adalah mitra Pemerintah Desa yang bertugas : memberdayakan masyarakat di desanya untuk berpartisipasiaktif dan produktif dalam PKPBM; mewakili desanya di forum PKPBM Antar Desa; dan menginisiasi kerjasama dengan lembaga kemasyarakatan lainnya.
Dalam rangka mendukung terselenggarannya Forum PKPBM Antar Desa,
di Kabupaten/Kota dan Provinsi dibentuk Lembaga Kemitraan PKPBM. Lembaga Kemitraan PKPBM dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi oleh Badan/Dinas/Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Bentuk dan struktur Lembaga Kemitraan PKPBM disusun sesuai dengan kebutuhan Provinsi dan Kabupaten/Kota bersangkutan. Pembentukan Lembaga Kemitraan PKPBM Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Kota. Pembentukan Lembaga Kemitraan PKPBM Provinsi ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
(1) Lembaga Kemitraan PKPBM Kabupaten/Kota mempunyai tugas antara lain: a. mengkoordinir ketertiban multi-pihak pemangku kepentingan PKPBM (non pemerintah) di Kab/Kota berkonsultasi dengan Pemerintah Kab/Kota Cq. Badan/Dinas/Kantor PMD; b. menggalang dukungan dari multi-pihak pemangku kepentingan PKPBM dalam pelaksanaan dan pengembangan PKPBM; dan c. mengikuti musrenbang Kabupaten/Kota.
(2) Pemerintah Kab/Kota berkewajiban memfasilitasi kerjasama Forum
PKPBM Antar Desa lintas kecamatan. (3) Lembaga Kemitraan PKPBM Provinsi mempunyai tugas antara lain : a. mengkoordinir keterlibatan pemangku kepentingan PKPBM (non pemerintah) di wilayah provinsi berkonsultasi dgn Pemerintah Provinisi cq. Badan/Dinas/Kantor PMD; b. menggalang dukungan dari berbagai pihak di wilayah dan di luar provinsi dalam rangka memfasil itasi terwujudnya kesewadayaan masyarakat desa; c. mendorong kerjasama antar Lembaga Kemitraan PKPBM lintas Kab/Kota dlm melakukan penguatan kapasitas Forum PKPBM Antar Desa dlm mengembang kan kesewadayaan masyarakat desa; dan d. mengikuti musrenbang Profinsi. (4) Pemerintah Provinsi berkewajiban memfasilitasi kerjasama antar Lembaga Kemitraan PKPBM Lintas Kabupaten/Kota.
Tahapan Pembangunan Kawasan Perdesaan Masyarakat meliputi : a. Persiapan dan pemasyarakatan Perdesaan Berbasis Masyarakat meliputi : b. Perencanaan; c. Penetapan; d. Pelaksanaan; e. Pemanfaatan dan pemeliharaan; dan f. Pengendalian dan pengawasan.
(1) Tahap persiapan PKPBM meliputi : a. penyiapan Kader Pemberdayaan Masyarakat PKPBM; b. pembentukan Foruk PKPBM Antar Desa; c. sosialisasi kebijakan PKPBM; dan d. diskusi kelompok perencanaan partisipatif. (2) Penyiapan kader pemberdayaan masyarakat dan pembentukan Forum PKPBM Antar Desa adalah untuk mendukung perencanaan partisipatif.
Perencanaan PKPBM harus memperhatikan : a. RTRWP dan RTRWK/K; b. Permasalahan ruang desa; c. Profil desa dan d. Potensi unggulan desa. (1) Langkah-langkah perencanaan PKPBM meliputi : a. musyawarah masyarakat tingkat desa; b. musyawarah masyarakat antar desa; c. penetapan lingkup kegiatan dan wilayah sasaran PKPBM; dan d. penyusunan dokumen perencanaan PKPBM. (2) Output rencana PKPBM mencakup; a. tata ruang desa; b. PPTAD; dan c. Penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan.
a. Dokumen rencana PKPBM diusulkan untuk dibahas pada Musrenbangdes untuk ditetapkan dalam RPJM dan RKP Desa. b. Dokumen rencana PKPBM desa diusulkan dan dibahas dalam Musrenbang Kecamatan yang merupakan dokumen rencana PKPBM antar Desa. c. Dokumen rencana PKPBM kabupaten/Kota untuk ditetapkan dalam RPJM dan RKP Kabupaten/Kota yang merupakan dokumen rencana PKPBM Kabupaten/Kota. d. Dokumen rencana PKPBM Kab/Kota diusulkan dan dibahas sebagai dokumen rencana PKPBM Prov dlm Musr enbang Prov untuk ditetapkan dlm RPJM dan RKP Provinsi dan e. Dokumen rencana PKPBM Provinsi diusulkan dan dibahas sebagai dokumen rencana PKPBM Nasional dlm Musrenbang Nas utk ditetapkan dlm RPJM dan RKP Pemerintah.
Pelaksanaan PKPBM mencakup : a. pemasyarakatan rencana PKPBM; b. Penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan; c. Pelaksanaan penataan ruang partisipatif dan pengembangan PPTAD; dan d. Monitoring dan evaluasi.
(1) a. b. c. (2)
Pemanfaatan hasil PKPBM meliputi : penggunaan tata ruang desa; pendayagunaan hasil PPTAD; dan pemeliharaan hasil PKPBM. Tata cara pemanfaatan dan pemeliharaan hasil PKPBM lintas desa diatur dengan kesepakatan antar desa; lintas kecamatan diatur dengan kesepakatan antar kecamatan; lintas Kabupaten diatur dengan kesepakatan antar kabupaten.
Mendagri melakukan pengendalian atas program PKPBM yg sifatnya lintas wilayah provinsi. Gubernur melakukan pengendalian atas progr am PKPBM yg sifatnya lintas wilayah kab. Bup/Walikota melakukan pengendalian atas program PKPBM masing-2 Kab/Kota. Camat melakukan pengendalian & pengawasan program PKPBM lintas desa yang mencakup : persiapan dan pemasyarakatan kebijakan PKPBM; perencanaan dan pelaksanaan musyawarah di desa dan antar desa; penetapan rencana pola tata desa PPTAD; dan pelaksanaan dan pemanfaatan tata ruang desa dan PPTAD. Dalwas dilakukan melalui kegiatan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Pengawasan dilakukan melalui was sos oleh masyarakat dan pengawasan fungsional. Was sos oleh masyarakat dilakukan pada saat perencanaan tata ruang desa, pelaksanaan & pemanfaatan tat ruang desa, pemanfaatan ruang di luar desa dan pelaksanaan PPTAD. Untuk mendukung peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan sosial dapat dibentuk unit pengaduan masyarakat/dgn memanfaatkan lembaga yang sudah ada. • • • •
•
•
•
Mendagri, Gubernur, Bup/Walikota, dan Camat, melakukan pembinaan thd pelaks PKPBM. melakukan pembinaan yang meliputi : a. penetapan standarisasi dan supervise Penataan Ruang Partisipatif, PPTAD dan Pengaturan Kapasitas Masyarakat, Kelembagaan dan Kemitraan; b. pemberian fasilitas penguatan kelembagaan; c. pemberian fasilitas PKPBM lintas batas provinsi dengan provinsi lainnya; dan d. koordinasi penyusunan rencana, serta monitoring dan evaluasi Penataan Ruang Partisipatif, PPATD dan Penguatan Kapasitas Masyarakat, Kelembagaan dan Kemitraan. melakukan pembinaan terhadap Bupati/Walikota dalam hal : a. pemberian fasilitas pelaksanaan PKPBM lintas Kabupaten/Kota; b. koordinasi penguatan kelembagaan; dan c. monitoring dan evaluasi Penataan Ruang Partisipatif, PPATD dan Penguatan Kapasitas Masyarakat, Kelembagaan dan Kemitraan. melakukan pembinaan terhadap Camat dalam hal : a. penetapan panduan operasional; b. pemberian fasilitasi perencanaan dan penganggaran; c. penguatan kelembagaan; fasilitasi musyawarah masyarakat; dan d. pendelegasian urusan kepada Camat dalam hal pelaksanaan PKPBM lintas kecamatan. melakukan pembinaan terhadap Kepala Desa dalam hal : a. pemberian fasilitasi musyawarah masyarakat; b. penguatan kapasitas kelembagaan; dan c. pemberian fasilitas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan & pelestarian program PKPBM antar desa.
Pendanaan PKPBM bersumber dari : a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinisi; c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah Kabupaten; d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
UPAYA UPAYA PEMERINTAH PUSAT TELAH DIMULAI MELALUI KEMENTERIAN DALAM NEGERI YAITU PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ( P N P M ) MANDIRI PEDESAAN , YANG MELIBATKAN MASYARAKAT DESA / KELURAHAN MULAI DARI PERENCANAAN , PELAKSANAAN PEMANFAATAN, SAMPAI KEBERLANJUTAN PROGRAM DENGAN PRINSIP
