Nama : Dieggy Ardha Gumilar NIM : 130710101243 130710101243 LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD)
LPMD adalah singkatan dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, sebagai Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah melalui musyawarah dan mufakat, sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat mas yarakat di bidang pembangunan. Dasar Hukum Pembentukan LPMD :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tenta ng Desa (Lembaran NegaraTahun 2005 Nomor 158, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4857); 2. Peraturan
Menteri
Dalam
Negeri
Nomor
5
Tahun
2007
tentang
Pedoman
PenataanLembaga Kemasyarakatan 3. Peraturan Daerah Kabupaten / Kota 4. Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa(LPMD) Kedudukan LPMD :
1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa selanjutnya disingkat LPMD, berkedudukandi Desa, dan merupakan lembaga masyarakat yang bersifat lokal dan secaraorganisatoris berdiri sendiri. 2. Lembaga
Pemberdayaan
Masyarakat
Desa
(LPMD)
dalam
melaksanakan
tugasnyabertanggungjawab kepada Kepala Desa. Tugas Pokok LPMD
Tugas pokok Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) adalah sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dalam: 1. Merencanakan pembangunan yang didasarkan atas asas musyawarah; 2. Menggerakkan
dan
meningkatkan
prakarsa
dan
partisipasi
masyarakat
untukmelaksanakan pembangunan secara terpadu, baik yang berasal dari berbagai kegiatanPemerintah maupun swadaya gotong royong masyarakat; 3. Menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat untuk mengembangkan, meningkatkan kemakmuran masyarakat Desa.
Telah ditegaskan dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007,bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) mempunyai tugas: 1. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif; 2. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat; 3. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Fungsi LPMD adalah :
1. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan; 2. penanaman
dan
pemupukan
rasa
persatuan
dan
kesatuan
masyarakat
dalam
kerangkamemperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia; 3. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat; 4. penyusunan
rencana,
pelaksanaan,
pelestarian
dan
pengembangan
hasil-
hasilpembangunan secara partisipatif; 5. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotongroyong masyarakat; dan 6. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam sertakeserasian lingkungan hidup. Susunan Organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) :
1. Susunan Organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) adalah sebagai berikut:
Ketua
Sekretaris
Bendahara
Anggota pengurus lainnya yang terbagi dalam seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan
2. Seksi-seksi
dalam
Lembaga
Pemberdayaan
Masyarakat
Desa
(LPMD)
berdasarkankebutuhan masing-masing Desa dan diharapkan agar dapat menyentuh seluruh aspekkebutuhan hidup masyarakat. 3. Contoh Seksi-seksi dalam Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) (dapat dikembangkan atau dikurangi sesuai dengan kebutuhan masing – masing desa),
Seksi Agama;
Seksi Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
Seksi Kesehatan dan Keluarga Berencana;
Seksi Pemuda dan Olah Raga;
Seksi Pendidikan;
Seksi Budaya dan Kesenian;
Seksi Pemberdayaan Perempuan
Dst
Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD).
1. Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) terdiri dari pemuka pemuka agama, tokoh masyarakat dan anggota masyarakat yang ada di Desa; 2. Pengurus
Lembaga
Pemberdayaan
Masyarakat
Desa
(LPMD)
tidak
boleh
merangkapjabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salahsatu partai politik; 3. Pengurus
Lembaga
Pemberdayaan
Masyarakat
Desa
(LPMD)
tidak
boleh
dirangkapKepala Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD); 4. Pemilihan pengurus dilakukan secara musyawarah dan dipimpin oleh Kepala Desa; 5. Jumlah
anggota
pengurus
atau
seksi-seksi
disesuaikan
kebutuhan
LembagaPemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) masing-masing; 6. Memasukan
unsur
Perempuan
dalam
Pengurus
Lembaga
Pemberdayaan
MasyarakatDesa (LPMD); 7. Syarat-syarat sebagai pengurus, (pada dasarnya adalah anggota masyarakat yangmempunyai
kemauan,
kemampuan
dan
kepedulian
dalam
upaya
pemberdayaanmasyarakat) sebagai berikut: a) Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia; b) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c) Setia dan Taat kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945; d) Berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap masyarakat; e) Penduduk setempat dan berdomisili di wilayah Desa yang bersangkutan; f) Mempunyai kemampuan, kemauan dan kepedulian untuk bekerja dan membangun; g) dipilih secara musyawarah dan mufakat ;
h) Syarat-syarat lain yang ditentukan berdasarkan Peraturan Daerah, Peraturan Desadan musyawarah di Desa.
Masa bakti pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD). 1.
Pengurus
Lembaga
Pemberdayaan
Masyarakat
Desa
(LPMD)
dipilih
melaluimusyawarah/mufakat dari anggota masyarakat, ditetapkan dengan Keputusan KepalaDesa yang didalamnya sudah tercakup masa bakti kepengurusan LPMD, sebagai tindaklanjut
pelaksanaan
Peraturan
PemberdayaanMasyarakat
Desa
Desa
(LPMD)
tentang
yang
Pembentukan
telah
disetujui
Lembaga
oleh
Badan
Permusyawaratan Desa(BPD); 2.
Masa bhakti pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) selama 5(lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
Tata Cara Pembentukan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa(LPMD):
1. Sebagai tindak lanjut persetujuan pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dituangkan dalamPeraturan Desa, maka Kepala Desa segera mengadakan rapat khusus tentangpembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD); 2. Bakal Calon Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dipilih melaluimusyawarah/mufakat masyarakat Desa; 3. Hasil
Musyawarah/mufakat
dituangkan
dalam
Berita
Acara
Pembentukan
PengurusLembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD); 4. Nama-nama calon pengurus yang terpilih dalam musyawarah/mufakat ditetapkan olehKepala Desa sebagai Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)yang
selanjutnya
dituangkan
dalam
Keputusan
Kepala
Desa
tentang
PenetapanPengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
Pemberhentian anggota pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa(LPMD)
Anggota pengurus berhenti atau diberhentikan karena: a) Berhalangan Tetap; b) Melakukan tindak pelanggaran hukum dan perbuatan yang bertentangan dengankepatutan sosial; c) Meninggal dunia; d) Mengundurkan diri;
e) Pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk Desa lain; f) Berakhir masa bhaktinya; g) Tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai anggota pengurus;
Tata kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
1. Hubungan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dengan Pemerintah Desa a. Sebagai mitra dalam rangka pemberdayaan masyarakat Desa; b. Sebagai mitra dalam aspek perencanaan, pelaksanaan pengendalian, evaluasi danpelestarian hasil-hasil kegiatan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat; c. Hubungan
dalam
bentuk
kerja
sama
menggerakkan
swadaya
masyarakat
dalammelaksanakan pembangunan partisipatif
2. Hubungan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dengan Lembaga atau Organisasi kemasyarakatan lainnya a. Bersifat koordinatif dan kemitraan untuk mempercepat proses pembangunan; b. Segala kegiatan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa, terpadu perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi yang meliputi sasaran dan lokasiserta pelestarian dari hasil-hasil pembangunan Sumber Dana.
1. swadaya masyarakat; 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan/atau AnggaranPendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi; 4. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan 5. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan
LPMK adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan , sebagai wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi kebutuhan demokrasi masyarakat di bidang pembangunan . Dasar pembentukan / Hukum LPMK adalah Berdasarkan Permendagri No 5 tahun 2007 . Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten/Kota .
Tugas LPMK adalah : 1.
Memfasilitasi kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan.
2.
Menyusun garis besar kebijakan-kebijakan program pembangunan
3.
Memberikan usul dan saran kepada lurah dalam kegiatan pemberdayaan dan kemasyarakatan.
4.
Mengupayakan peningkatan kerjasama dengan lembaga lain dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Fungsi LPMK adalah : Berdasarkan Perda Kota Surakarta. No 7 tahun 2002
Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat kelurahan.
Pengkoordinasian perencanaan pembangunan.
Pengkoordinasian perencanaan lembaga kemasyarakatan.
Perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu.
Penggalian dan pemanfaatan sumberdaya kelembagaan untuk pembangunan di kelurahan.
Berdasar Permendagri No 5 Tahun 2007
penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotongroyong masyarakat ; dan
penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.
Kewenangan LPMK
Menegakkan nilai-nilai demokrasi dalam men yelenggarakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja pengurus
Sifat dan Tata kelembagaan
Dalam kepengurusan LPMK pada tingkat Kalurahan adalah : Kemitraan, Konsultatif, koordinatif . Dan Struktur organisasinya Diatur dalam Perda , dengan struktur sebagai berikut : 1. Ketua , 2. wakil ketua 1, 3. wakil ketua 2, 4. Sekretaris 1 – 2, 5. Bendahara 1- 2. 6. Seksi-seksi : Agama, PKK , Pendidikan Pemuda Olahraga, Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Perekonomian dan Koperasi , Kesenian dan Budaya , Keamanan, Kesejahteraan , Kesehatan , serta Informasi dan Komunikasi .
Syarat-syarat kepengurusan
Telah diatur pula dalam Perda , dengan ketentuan sebagai berikut :
Tokoh masyarakat yang merupakan perwakilan dari hasil pemilihat masyarakat setempat, dan selanjutnya diusulkan ditingkat kelurahan melalui RW.
Berusia sekurang-kurangnya 21 tahun atau sudah kawin.
Berpendidikan serendah-rendahnya SLTP.
Mempunyai keperdulian yang tinggi terhadap masyarakat dan l ingkungannya.
Sanggup menyediakan waktu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab s ebagai pengurus LPMK.
Pemilihan bakal calon anggota LPMK dilaksanakan melalui musyawarah RT dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 KK yang terdaftar . 1. Sebagai warga RT yang bersangkutan untuk memilih sebanyak-banyaknya 2 (dua) bakal calon anggota LPMK. 2. Hasil Musyawarah RT, selanjutnya diajukan ketua RT kepada RW. 3. Pemilihan calon anggota LPMK ditingkat RW dilakukan oleh ketua RW untuk menetapkan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang anggota LPMK mewakili RW tersebut, dengan ketentuan : a)
Melakukan musyarawah untuk mufakat dengan para calon terpilih dari RT.
b)
Dalam hal musyawarah tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara untuk mencari suara terbanyak.
c)
Apabila pemungutan suara menghasilkan suara yang sama, maka dilakukan pemungutan ulang.
d)
Apabila pemungutan ulang tetap menghasilkan angka sama, maka ketua RW diberikan kewenangan untuk menunjuk langsung calon anggota LPMK.
Kepengurusan di tetapkan dengan keputusan Bupati / Walikota , Dilantik oleh Walikota atau yang ditunjuk , masa bakti kepengurusan adalah selama 4 tahun, maksimal 2 periode , dan pertanggung jawaban , dilakukan kepada masyarakat melalui Rapat Paripurna .
Pemberhentian anggota LPMK , dapat terjadi karena :
Meninggal Dunia
Mengajukan berhenti atas permintaan sendiri.
Tidak bertempat tinggal di wilayah kelurahan di mana dia dipilih
Melanggar sumpah/janji dan melakukan perbuatan tercela.
Penyelenggaraan Rapat-rapat :
Rapat Paripurna = rapat yang dihadiri oleh seluruh pengurus LPMK, ketua RW dan Ketua RT sebagai wakil masyarakat.
Rapat Pleno = rapat seluruh penguru LPMK, forum pengambilan keputusan tertinggi.
Rapat Kerja = rapat pengurus LPMK dan seksi-seksi .
Rapat LPMK dilaksanakan minimal 3 bulan sekali.
Sumber Dana operasional LPMK :
Bantuan Pemerintah Kelurahan
Bantuan Pemerintah Kota
Bantuan Pemerintah Propinsi
Bantuan Pemerintah
Bantuan lainnya yang sah.
Monitoring pelaksanaan Dilakukan oleh Pemkot , dengan proses pembinaan , antara lain : 1.
memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
2.
memberikan pedornan penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
3.
menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
4.
memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
5.
melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan; dan
6.
menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lembaga Kemasyarakatan;
7.
memberikan penghargaan alas prestasi yang dilaksanakan Lembaga Kemasyarakatan
Program / kegiatan dan perencanaan kerja : Berdasar PJM Kel/des hasil Musrenbang yang disusun sesuai mekanisme perencanaan pembangunan daerah (perda) dan disusun secara partisipati . Dengan peran serta dalam Musrenbang sebagai :
Fasilitasi Pembentukan panitia Musrenbangkel,
Panitia Pengarah Musrenbangkel
Peserta.
Tim Penyempurna rumusan kegiata.
