PPG DALJAB 2018
1. Lakukan analisis mengenai proses lahirnya dekrit presiden 5 Juli 1959 dan konsekuensinya
dalam
ketatanegaraan
Indonesia.
Jawaban
saudara
harus
memenuhi indikator sebagai berikut : a. Jalannya sidang konstituante b. Peran Soekarno dan TNI c. Lahirnya pemikiran Demokrasi Terpimpin d. Sistem pemerintahan Demokrasi Terpimpin 2. Lakukanlah analisis mengenai pembebasan Irian barat dari tangan Belanda. Jawaban Saudara harus memenuhi indikator sebagai berikut : a. Latar belakang Pembebasan Irian Barat b. Awal Konfrontasi pembebasan c. Jalannya pembebasan Irian Barat d. Upaya – upaya upaya yang ditempuh oleh kedua pihak mengenai pembebasan pembebasan Irian Barat
PPG DALJAB 2018
Jalannya sidang konstituante konstituante
Peran Soekarno dan TNI
Lahirnya pemikiran Demokrasi Terpimpin
Sistem pemerintahan Demokrasi Terpimpin
Undang-undang Dasar yang pertama di Indonesia, UUD 1945, dibentuk dalam waktu yang singkat oleh sebuah komite yang diangkat oleh militer Jepang. Undang-Undang Dasar Indonesia yang berikutnya, UUD Sementara 1950, adalah sebuah evolusi dari sistem pemerintahan masa revolusi. Namun, sudah jelas dari namanya bahwa pemimpin-pemimpin Indonesia bermaksud mengganti UUDS tersebut dengan sebuah undang-undang dasar yang lebih permanen yang diciptakan oleh wakil-wakil yang dipilih oleh masyarakat Indonesia secara demokratis. Pada tahun 1955, Indonesia baru melaksanakan pemilihan umum nasional yang pertama. Pada bulan September, rakyat memilih wakil untuk DPR, dan pada bulan Desember pemilih kembali memilih wakil-wakil yang lebih banyak lagi yang akan bekerja di sebuah institusi yang dikenal dengan ‗Konstituante‘.
Setelah Pemilihan Umum I tahun 1955 di Indonesia telah terbentuk Konstituante. Konstituante ini merupakan badan pembentuk UUD (Konstitusi). Salah satu tugas Konstituante adalah menyusun atau merumuskan Rancangan Undang-Undang Dasar (Rancangan UUD) sebagai pengganti UUDS 1950. Sesuai dengan sifatnya yang sementara, maka UUDS 1950 harus diganti dengan UUD yang bersifat tetap. Konstituante akhirnya mengadakan sidangnya yang pertama pada tanggal 10 Nopember 1956 di Bandung, dipimpin oleh Wilopo, SH, dengan pidato pembukaan oleh Presiden Sukarno. Sidang Konstituante itu tidak menghasilkan apa-apa. Justru dalam sidang itu terjadi perpecahan antara partai atau golongan. Setiap wakil partai ingin memaksakan pendapatnya sesuai dengan kehendak partai yang diwakilinya. Sehingga sidang Konstituante itu ditandai oleh perdebatan yang tiada habisnya. Perdebatan terbesar terutama tentang isu dasar negara (golongan yang mendukung Islam sebagai dasar negara dan golongan yang mendukung Pancasila) terjadi sangat sengit.
PPG DALJAB 2018 Konstituante selanjutnya melaksanakan tujuh kali sidang pleno. Satu kali pada tahun 1956, tiga kali sidang pada tahun 1957, dua kali sidang pada 1958 dan satu kali sidang pleno pada tahun 1959. Salah satu sidang pleno yang paling menarik masyarakat luas dan paling sengit perdebatannya terjadi pada 11 Nopember hingga 6 Desember 1957 yang membahas masalah Dasar Negara. Sidang yang dilaksanakan dalam dua babak itu melibatkan 47 pembicara dalam babak pertama dan 54 pembicara dalam babak kedua. Masing-masing kubu beragumentasi dengan ‗kuat‘ pendapatnya tentang dasar negara. Ada tiga kubu di sana. Kubu Pancasila, Kubu
Islam dan Kubu Ekonomi Sosialis-Demokrasi. Kubu yang menginginkan Dasar Negara Pancasila diajukan oleh: PNI (Partai Nasional Indonesia), PKI (Partai Komunis Indonesia), Republik Proklamasi, Parkindo (Partai Kristen Indonesia), Partai Katolik, PSI (Partai Sosialis Indonesia), dan IPKI (IKatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia) bersama 14 faksi kecil lainnya. Mereka mempunyai 274 kursi dalam Majelis Konstituante. Sementara kubu yang menginginkan Islam sebagai Dasar Negara, mempunyai 230 kursi. Mereka terdiri dari empat faksi besar. Yaitu Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia), NU (Nahdhatul Ulama), PSII (Partai Sarekat Islam Indonesia), Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah) dan empat fraksi kecil lainnya. Masuknya kaum komunis ke dalam kubu pembela Pancasila, dipandang oleh kubu Islam sebagai upaya membelokkan Pancasila dari prinsip dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan kubu yang menginginkan Dasar Negara Ekonomi Sosialis dan Demokrasi (sesuai pasal 1 dan pasal 33 UUD 1945), hanya mempunyai 10 kursi. Mereka terdiri dari : Partai Buruh, Partai Murba dan Acoma. Pada kenyataannya, sampai tahun 1958 Konstituante belum berhasil merumuskan Rancangan UUD sebagaimana yang diharapkan. Antara kedua kelompok tersebut ternyata tidak pernah tercapai kata sepakat mengenai isi Undang-Undang Dasar (Wilopo, 1978 : 54) .
Kegagalan Konstituante untuk merumuskan Rancangan UUD bukan karena para anggota Konstituante tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugasnya, melainkan karena terjadinya perbedaan pendapat di antara para anggota Konstituante mengenai isi Rancangan UUD. Oleh karena itu, Sidang Konstituante cenderung dijadikan arena perdebatan antara para anggota Konstituante. Masing-masing anggota cenderung mengutamakan kepentingan partainya dan kurang memperhatikan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Dengan demikian, tidak mengherankan apabila Konstituante, akhirnya gagal melaksanakan tugasnya. Dalam membangun kehidupan yang demokratis, perbedaan pendapat merupakan sesuatu yang wajar. Namun, bukan berarti masing-masing pribadi, kelompok, golongan, dan/atau partai dapat memaksakan kehendaknya.
PPG DALJAB 2018 Setiap perbedaan pendapat harus diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat. Oleh karena
itu,
menyalahkan
demokrasi
liberal
sebagai
penyebab
kegagalan
Konstituante
melaksanakan tugasnya merupakan pemikiran yang kurang bijaksana. Toh negara-negara Barat, demokrasi liberal dapat dilaksanakan secara baik. Namun, adanya pendapat yang mengatakan bahwa demokrasi liberal tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia patut untuk dihargai. Berdasarkan kenyataan di atas, maka persoalan yang paling mendasar sebenarnya terletak pada kesadaran masing-masing dalam menempatkan kepentingan pribadi dan kepe ntingan umum (bangsa dan negara). Selama kepentingan pribadi diletakkan di atas segala-galanya, maka demokrasi model manapun tidak akan berhasil membangun kehidupan yang demokratis. Oleh karena itu, demokrasi harus diartikan sebagaimana pengertian dasarnya, yaitu kekuasaan rakyat. Artinya, masing-masing pihak harus dapat menerima pendapat pihak lain. Dengan kata lain, apabila kepentingan bangsa dan negara diletakkan di atas segala-galanya, niscaya kehidupan yang demokratis dapat diwujudkan.
PPG DALJAB 2018
Secara umum, faktor-faktor yang menyebabkan Badan Konstituante gagal menyusun UUD baru adalah sebagai berikut :
Terjadinya perbedaan pendapat di antara para anggota Konstituante mengenai isi Rancangan UUD.
Sidang Konstituante cenderung dijadikan arena perdebatan antara para anggota Konstituante. Masing-masing anggota cenderung mengutamakan kepentingan partainya dan kurang memperhatikan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara
. Ketika itu situasi di dalam negeri goncang
karena
adanya
pergolakan
di
daerah-daerah
yang
memuncak
menjadi
pemberontakan PRRI & Permesta.
Presiden mengajukan gagasan yang dikenal ―konsepsi presiden‖, karena sampai tahun 1957 konstituante belum berhasil melakukan
tugasnya. Maka pada 21 Pebruari 1957 mengajukan gagasan yang disebut Konsepsi Presiden yang berisi : a. Demokrasi terpimpin b. Kabinet Gotong Royong yang beranggotakan semua wakil parpol c. Pembentukan Dewan Nasional yang beranggotakan semua wakil partai politik Konsepsi ini ditolak oleh beberapa partai seperti Masyumi, NU, PSII, Partai Katolik dan PRI karena lebih banyak didominasi oleh PKI. Pada tanggal 22 April 1959 dihadapan sidang Badan Konstitante presiden mengumumkan kembali ke UUD 1945 namun jumlah
PPG DALJAB 2018 pendukung tidak mencapai KUORUM sehingga situasi tetap tidak menentu. Untuk itulah maka presiden mengeluarkan dekritnya pada tanggal 5 Juli 1959
Pemungutan suara dilakukan terhadap usul presiden untuk kembali ke UUD 1945. Hasilnya 269 mendukung menerima UUD 1945, 199 menolak
Badan Konstituante yang dibentuk melalui pemilihan umum tahun 1955 dipersiapkan untuk merumuskan undang-undang dasar konstitusi yang baru sebagai pengganti UUDS 1950. Pada tanggal 20 November 1956 Dewan Konstituante memulai persidangannya dengan pidato pembukaan dari Presiden Soekarno. Sidang yang akan dilaksanakan oleh anggota-anogota Dewan Konstituante adalah untuk menyusun dan menetapkan Republik Indonesia tanpa adanya pembatasan kedaulatan. Sampai tahun 1959, Konstituante tidak pemah berhasil merumuskan undang-undang dasar baru.
Ketegangan-ketegangan politik yang terjadi pasca Pemilihan Umum 1955 membuat situasi politik tidak menentu. Kekacauan politik ini membuat keadaan negara menjadi dalam keadaan darurat. Hal inii diperparah dengan Dewan Konstituante yang mengalami kebuntuan dalam menyusun konstitusi baru, sehingga negara Indonesia tidak mempunyai pijakan hukum yang mantap. Dalam suasana politik yang makin memburuk ditambah lagi dengan meluasnya pemberontakan-pemberontakan daerah, Presiden Soekarno melontarkan suatu gagasan untuk memperbaiki keadaan pemerintahan. Di hadapan para pemimpin partai dan tokoh masyarakat di Istana Merdeka pada tanggal 21 Februari 1957 Presiden Soekarno mengemukakan konsepsinya yang kemudian dikenal sebagai "Konsepsi Presiden Soekarno" atau "Konsepsi Presiden". Konsepsi Presiden ini pada pokoknya berisi : 1. Sistem Demokrasi Parlementer secara Barat tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia,oleh karena itu harus diganti dengan sistem Demokrasi Terpimpin 2. Untuk pelaksanaan sistem Demokrasi Terpimpin perlu dibentuk suatu kebinet gotong royong yang anggotanya terdiri dari semua partai dan organisasi berdasarkan perimbangan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Konsepsi Presiden ini mengetengahkan pula perlunya pembentukan "Kabinet Kaki Empat" yang mengandung arti bahwa keempat partai besar, yakni PNI, Masyumi, NU, dan PKI, turut serta di dalamnya untuk menciptakan kegotong royongan nasional.
PPG DALJAB 2018 3. Pembentukan Dewan Nasional yang terdiri dari golongan-golongan fungsional dalam masyarakat. Tugas utama Dewan Nasional ini adalah memberi nasihat kepada kabinet baik diminta maupun tidak diminta. Konsepsi Presiden ini menimbulkan perdebatan yang hangat dalam masyarakat dan dalam DPR. Partai-partai seprerti Masyumi, NU, PSII, Katolik, dan PRI menolak konsepsi ini, dan berpendapat bahwa mengubah sistem pemerintahan dan susunan ketatanegaraan secara radikal seperti itu adalah wewenang Konstituante. Suasana makin tegang setelah usaha-usaha untuk melaksanakan Konsepsi Presiden (berpusat di ibu kota) mendapat tentangan di daerahdaerah, yang mengakibatkan gerakan daerah semakin memuncak dan semakin meluas. Tidak lama kemudian, pada bulan Maret 1957 Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo mengembalikan mandatnya. Pada perayaan Sumpah Pemuda tahun 1956, dalam pidatonya Bung Karno mengecam partai-partai dan sistem demokrasi liberal. Bung Karno menganggap bahwa partai-partai adalah penyakit. Bung Karno bahkan mengutuk Maklumat No. X tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai-partai sebagai sebuah kesalahan. Herbert Feith mengungkapkan bahwa dalam pidatonya Bung Karno mengatakan: ―Ada penyakit yang kadang -kadang bahkan lebih hebat daripada rasa suku dan rasa daerah! Yaitu Penyakit apa??? Penyakit saudara-saudara!!! Di dalam bulan November 1945 — terus terang saja kita membuat satu kesalahan yang amat besar, yaitu kita menganjurkan dibangunkan partai, partai, partai. Itu suatu kesalahan: November 1945!
‖
Di dalam pidato tersebut juga Bung Karno mengajukan keinginannya bahwa ―saya inginkan supaya di Indonesia ini ada demokrasi
, geleide democratie!‖ . Presiden
Soekamo menyatakan bahwa segala kesulitan yang dihadapi negara pada waktu itu disebabkan adanya banyak partai politik, sehingga merusak persatuan dan kesatuan negara. Oleh karena itu, ada baiknya parta-partai politik dibubarkan. Untuk sementara waktu, masalah politik dan perdebatan Konsepsi Presiden menjadi beku, karena perhatian masyarakat diarahkan kepada upaya penumpasan pem-berontakan PRRIPermesta. Setelah pemberontakan itu berhasil diatasi, masalah politik muncul kembali. Masalah menjadi sangat serius, karena konstituante mengalami kemacetan dalam menetapkan dasar negara. Kemacetan itu teriadi karena masing-masing partai hanya mengejar kepentingan partainya saja tanpa mengutamakan atau mendahulukan kepentingan negara dan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Masalah utama yang dihadapi oleh konstituante adalah tentang penetapan dasar negara. Terjadi tarik-ulur di antara golongan-golongan dalam konstituante. Sekelompok partai
PPG DALJAB 2018 menghendaki agar Pancasila menjadi dasar negara, namun sekelompok partai lainnya menghendaki agama Islam sebagai dasar negara. Dalam upaya mengatasi kemacetan konstituante, muncul gagasan untuk kembali ke UUD 1945 dari kalangan ABRI, Agustus 1958 KSAD Jendral A.H. Nasution mengajukan usul tertulis kepada Presiden Soekarno untuk KEMBALI ke UUD 1945. Dengan kembali ke UUD 1945, maka berbagai kekalutan politik dapat diselesaikan dengan dasar yang kokoh untuk diselesaikan, yaitu pemerintahan yang stabil, masalah dasar negara teratasi, semangat '45 dapat dipulihkan, sehingga persatuan dapat dipulihkan juga. Berbagai partai politik ada yang memberikan dukungan terhadap gagasan tersebut, kemudian Kabinet juga menerima gagasan kembali ke UUD 1945 pada tanggal 19 Februari 1959. Hal ini didukung oleh A. H. Nasution selaku Pimpinan ABRI. Ia menggerakkan Dewan Menteri untuk mendesak Dewan Konstituante agar menetapkan UUD 1945 secara konstitusional. Pada tanggal 19 Februari 1959 Dewan Menteri pun segera mengadakan sidang dan menghasilkan keputusan mengenai pelaksanaan Demokrasi Terpimpin dalam rangka kembali ke UUD 1945 Pada tanggal 22 April 1959, Presiden Soekarno menyampaikan anjuran pemerintah supaya konstituante menetapkan UUD 1945 menjadi konstitusi Negara Republik Indonesia. Menanggapi anjuran pemerintah itu dan sesuai dengan aturan yang berlaku, konstituante dapat menentukan sikap atau melakukan pemungutan suara. Namun, hingga pemungutan suara dilakukan sebanyak tiga kali (30 Mei, 1 Juni dan 2 Juni 1957), hasil tetap tidak mencapai dua per tiga suara. Dengan demikian Konstituante juga gagal menetapkan berlakunya kembali UUD 1945. Terjadilah suasana tegang yang diperburuk dengan adanya penolakan partai politik tertentu untuk menghadiri sidang lagi. Perkembangan ini dianggap sebagai keadaan darurat akhirnya mengeluarkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 melalui suatu upacara resmi di Istana Negara. Adapun Isi Dekrit Presiden adalah sebagai berikut :
Bubarkan Konstituante
Berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950
Akan dibentuk DPRS, MPRS, dan DPAS Secara umum Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mendapat dukungan luas dari masyarakat.
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) segera mengeluarkan Perintah Harian yang ditujukan kepada seluruh anggota TNI untuk melaksanakan dan mengamankan Dekrit tersebut
PPG DALJAB 2018
Latar belakang dicetuskannya sistem demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno : 1. Dari segi keamanan nasional : Banyaknya gerakan separatis pada masa demokrasi liberal, menyebabkan ketidakstabilan negara. 2. Dari segi perekonomian : Sering terjadinya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal menyebabkan program-program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh, sehingga pembangunan ekonomi tersendat. 3. Dari segi politik : Konstituante gagal dalam menyusun UUD baru untuk menggantikan UUDS 1950. Masa Demokrasi Terpimpin yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno diawali oleh anjuran Soekarno agar Undang-Undang yang digunakan untuk menggantikan UUDS 1950 adalah UUD 1945. Namun usulan itu menimbulkan pro dan kontra di kalangan anggota konstituante. Sebagai tindak lanjut usulannya, diadakan pemungutan suara yang diikuti oleh seluruh anggota konstituante. Pemungutan suara ini dilakukan dalam rangka mengatasi konflik yang timbu l dari pro kontra akan usulan Presiden Soekarno tersebut. Hasil pemungutan suara menunjukan bahwa :
269 orang setuju untuk kembali ke UUD 1945
119 orang tidak setuju untuk kembali ke UUD 1945
Melihat dari hasil voting, usulan untuk kembali ke UUD 1945 tidak dapat direalisasikan. Hal ini disebabkan oleh jumlah anggota konstituante yang menyetujui usulan tersebut tidak mencapai 2/3 bagian, seperti yang telah ditetapkan pada pasal 137 UUDS 1950. Bertolak dari hal tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekret yang disebut Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
Undang-undang Dasar yang menjadi pelaksanaan pemerintahan negara belum berhasil dibuat sedangkan Undang-undang Dasar Sementara (UUDS 1950) dengan sistem pemerintahan demokrasi liberal dianggap tidak sesuai dengan kondisi kehidupan masyarakat Indonesia. Kegagalan konstituante dalam menetapkan undang-undang dasar sehingga membawa Indonesia ke jurang kehancuran sebab Indonesia tidak mempunyai pijakan hukum yang mantap. adalah untuk menyelesaikan masalah negara yang semakin tidak menentu dan untuk menyelamatkan negara.
PPG DALJAB 2018
a.
Pembubaran konstituante
b.
Tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945.
c.
Pembentukan MPRS dan DPAS
Demokrasi Terpimpin
di Indonesia antara tahun 1959-1966, yaitu dari
dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 hingga Jatuhnya kekuasaan Sukarno. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi dimana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara, kala itu Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin muncul seiring keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Tap MPRS Nomor VIII/MPRS/1959. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menjadi akhir dari Demokrasi Liberal dan awal bagi Demokrasi Terpimpin di Indonesia. Dalam hal ini, Demokrasi Terpimpin diharapkan mampu mengatasi berbagai persoalan yang ada pada masa Demokrasi Liberal. Konsepsi Demokrasi Terpimpin dalam pandangan Soekarno bercirikan demokrasi yang dipimpin oleh hikmah dalam permusyawaratan perwakilan. Meskipun berbeda dengan demokrasi perwakilan, namun demokrasi terpimpin bukan bentuk ketidaktaktoran atau sentralisme. Kepemimpinan akan didasarkan pada musyawarah, demokrasi terpimpin merupakan cara bukan tujuan, dan demokrasi terpimpin dimaksudkan sebagai demokrasi gotong-royong (Poesponegoro,2010).
karena demokrasi di Indonesia saat itu mengandalkan pada kepemimpinan Presiden Sukarno. Terpimpin pada saat pemerintahan Sukarno adalah kepemimpinan pada satu tangan saja yaitu presiden.
Demokrasi Terpimpin harus mengembalikan keadaan politik negara yang tidak setabil sebagai warisan masa Demokrasi Parlementer/Liberal menjadi lebih mantap/stabil. Demokrasi Terpimpin merupakan reaksi terhadap Demokrasi Parlementer/Liberal. Hal ini disebabkan karena : Pada masa Demokrasi parlementer, kekuasaan presiden hanya terbatas sebagai kepala negara. Sedangkan kekuasaan Pemerintah dilaksanakan oleh partai.
Dengan adanya peristiwa Dekrit Presiden 5 Juli 1959 membawa perubahan pada sistem pemerintahan di Indonesia. Perubahan tersebut diantaranya yaitu :
PPG DALJAB 2018
Setelah dikeluarkanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Kabinet Karya atau Kabinet Djuanda dibubarkan pada tanggal 9 Juli 1959 dan diganti dengan Kabinet Kerja. Dalam kabinet ini Sokerno bertindak selaku sebabagi Perdana Menteri sedangkan Ir. Djuanda sebagai menteri pertama dengan wakilnya dr. Leimena dan dr. Subandrio. Dengan dibentuknya Kabinet Kerja ini Soekarno ingin melemahkan Nasution dengan cara memasukkannya ke dalam kabinet dan menngantikannya di puncak pimpinan tentara.
Pada tanggal 22 April 1959 di hadapan Konstituante, Presiden Soekarno berpidato yang menganjurkan untuk kembali kepada Undang-undang 1945. Yang pada saat itu kondisi negara sedang dalam mengalami krisis politik akibat pergolakan di berbagai daerah-daerah di Indonesia seperti PRRI/Permesta dan dengan adanya tindakan ini ada harapan bahwa tindakan ini akan menghidupkan kembali semangat optimisme, pengabdian dan revolusi yang sehubungan dengan suasana tahun 1945. Para pemimpin PNI dan PKI telah menyetujui gagasan untuk memberlakukan kembali Undang-undang Dasar 1954 dan hanya Masyumilah yang tetap mempertahankan oposisinya yang kaku terhadap Demokrasi Terpimpin.
Pada bulan Maret DPR yang terpilih pada tahun 1955 yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang no. 7 tahun 1953, tetap melaksanakan tugasnya dengan landasan UUD 1945 dengan syarat menyetujui segala perombakan yang dilakukan oleh pemerintah. Penolakan Anggaran Belanja Negara yang tidak disangka-sangka tersebut menyebabkan dikeluarkannya Penetapan Presiden No. 3 Tahun 1960, yang menyatakan pembubaran DPR hasil Pemilihan Umum 1955. Kemudian tindakan tersebut disusul dengan dibentuknya DPR baru. Pada tanggal 24 Juni 1960 Presiden Soekarno selesai menyusun komposisi DPR baru yang diberi nama Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) . ―Penggodoan‖ komposisi itu dilakukan di Istana Tampaksiring, Bali dengan mengundang para ketua tiga partai besar yaitu PNI, NU, dan PKI serta kolonel Wiluyo Puspotudo yang mewakili TNI AD. Para anggota DPR-GR dilantik pada tanggal 25 Juni 1960.
Soekarno memberi penekanan pada tema yang sudah terlihat dalam tulisan-tulisannya pada tahun 1926, yang menghendaki persatuan antara Nasionalisme, Islam dan Marxisme. Tema itu sekarang dinamakan doktrin Nasakom (Nasionalisme, Agama dan Komunisme). Tampaknya dotrin ini mengandung arti bahwa PNI (untuk Nasionalisme), NU (untuk Agama) dan PKI (untuk Komunisme). PNI dan NU sudah terwakili, ada masalah yang
PPG DALJAB 2018 timbul karena Nasakom yaitu dimasukkannya para menteri PKI di dalam kebinet, hal inilah yang tidak disetujui pihak militer. Pihak tentara mengambil tindakan membatasi PKI pada tahun 1960.
Dalam rangka melaksanakan konsep Demokrasi Terpimpin berdasarkan UUD 1945 Presiden Soekarno membentuk alat-alat kenegaraan seperti MPRS, yang anggota terdiri dari anggota-anggota DPR, utusan daerah dan utusan golongan dengan persyaratan setuju kembali kepada UUD 1945 dan setia kepada perjuangan RI. Pimpinan MPRS diangkat oleh Presiden yang terdiri atas ketua merangkap wakil Perdana Menteri III. Adapun wakil-wakil ketuanya diangkat dari pimpinan parta-partai besar (PNI, NU, dan PKI) serta wakil Angakatan Bersenjata yang masing-masing diberi kedudukan sebagai menteri tanpa porto folio. Selain itu, langkah Presiden Soekarno selanjutnya adalah mengeluarkan Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1959. Dan dengan Penetapan Presiden No. 3 tahun 1959, Presiden menghidupkan Dewan Pertimbangan Agung (DPA), badan yang berkewajiban memberi jawaban atas pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usul kepada presiden, Soekarno mengangkat dirinya sebagai ketua, dan menunjuk Roeslan Abdulgani sebagai wakil ketua dengan 43 anggotanya.
Tindakan Presiden Soekarno selanjutnya dalam menegakkan Demokrasi Terpimpin adalah dengan mendirikan lembaga-lembaga negara baru Front Nasional, yang dibentuk melalui Penetapan Presiden No. 13 tahun 1959. Dalam penetapan itu disebutkan, Front Nasional adalah suatu organisasi massa yang memperjuangkan cita-cita Proklamasi dan citacita yang terkandung dalam UUD 1945. Front Nasional itu sendiri diketuai oleh Presiden Soekarno.
Pada Demokrasi Presiden Soekarno diangkat menjadi Presiden seumur hidup. Namun di sisi lain, Soekarno makin ditolaknya oleh garis besar AD yang sebenarnya sedang mencari strategi untuk melumpuhkannya. Melihat besarnya kekuatan PKI yang tumbuh pesat menjadi partai terkuat, maka pihak nekolim khawatir bila pemilu digelar, PKI akan menang mutlak dan otomatis Presidennya juga dari orang PKI. Oleh Karena itu pihak Angkatan Darat melalui Jenderal A.H. Nasution dengan mengajak Suwiryo (ketua PNI waktu itu) mengusulkan agar Soekarno dijadikan Presiden seumur hidup, agar tidak perlu diadakannya pemilu. Dengan ditiadakannya pemilu, tertutuplah kesempatan bagi orang PKI untuk menjadi Presiden.
PPG DALJAB 2018 http://www.konstituante.net/id/page/9--sejarah_konstituante.html http://pendidikanzone.blogspot.com/2016/10/sidang-sidang-konstituante-dekrit-presiden-5-juli1959.html https://www.sridianti.com/4-penyebab-kegagalan-penyusunan-undang-undang-baru.html
PPG DALJAB 2018
Latar belakang Pembebasan Irian Barat
Awal Konfrontasi pembebasan
Jalannya pembebasan Irian Barat
Upaya – upaya yang ditempuh oleh kedua pihak mengenai pembebasan Irian Barat
Apabila ditinjau dari , bahwa berdasarkan perjanjian international 1896 yang diperjuangkan oleh Prof. Van Vollen Houven (pakar hukum adat Indonesia) di sepakati bahwa ‖Indonesia‖ adalah bekas Hindia Belanda. Sedangkan Irian Barat walaupun dikataka n oleh Belanda secara kesukuan berbeda dengan bangsa Indonesia, tetapi secara sah merupakan wilayah Hindia Belanda. Apabila ditinjau dari , bahwa bangsa Indonesia yang asli adalah Homo Wajakensis dan Homo Soloensis yang mempunyai ciri-ciri : kulit hitam, rambut keriting ( ) yang merupakan ciri ciri suku bangsa Aborigin (Australia) dan ras negroid (Papua). Apabila ditinjau dari , bahwa Konferensi Meja Bundar yang dilakukan untuk mengatur penyerahan kedaulatan Indonesia diwarnai dengan usaha licik Belanda yang ingin terus mempertahankan Irian Barat (New Guinea) dengan alasan kesukuan. Akhirnya KMB memutuskan penyelesaian Irian Barat akan ditentukan dalam masa satu tahun setelah penyerahan kedaulatan melalui perundingan antara RIS dengan Kerajaan Bela nda.
Benarkah alasan Belanda mempertahankan Irian Barat karena masalah kesukuan ? Ternyata bukan ! Alasan sebenarnya adalah bahwa pada saat itu Belanda sedang mengadakan eksplorasi / penelitian sumber daya alam di Irian dan berhasil menemukan fakta bahwa di Irian Barat terdapat tambang emas dan uranium terbesar di dunia (sekarang dinamakan Freeport yang merupakan perusahaan asing milik Belanda) yang tidak akan habis di gali selama 100 tahun.
Pada awalnya, Irian Barat merupakan wilayah jajahan Belanda dan bagian dari kesatuan dari pulau-pulau lain di Indonesia dalam Hindia Belanda. Namun, ketika penyerahan kemerdekaan kepada RI, Irian Barat belum disertakan di dalamnya. Hal ini menyebabkan kepemilikan wilayah itu menjadi permasalahan antara RI dan Belanda, sehingga munculah upaya pembebasan Irian Barat dari tahun 1945-1963. Dalam sidang BPUPKI ditegaskan bahwa wilayah Republik Indonesia mencakup seluruh wilayah bekas Hindia Belanda, yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu, ketika Indonesia merdeka maka Irian Barat sudah seharusnya ikut merdeka.
PPG DALJAB 2018 Namun, Belanda tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia, tetapi justru melakukan agresi ke NKRI, sehingga berkobarlah perang kemerdekaan (1945-1949). Akibat perjuangan Indonesia dan dukungan forum internasional, Belanda akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia melalui Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949. Kendati Belanda telah mengakui, namun dalam penyerahan kedaulatan tersebut Irian Barat belum disertakan dan baru akan dirundingkan satu tahun kemudian. Pada kenyataannya masalah Irian Barat tidak mudah untuk diselesaikan, karena Belanda tetap bersikeras mempertahankan wilayah itu dan memasukan wilayah Irian Barat ke dalam Konstitusi nya pada tanggal 19 Pebruari 1952. Dengan demikian Belanda sendiri telah melanggar isi yang telah disepakati dengan RIS.
Ada 3 bentuk perjuangan dalam rangka pembebesan Irian Barat : Diplomasi, Konfrontasi Politik dan Ekonomi serta Konfrontasi Militer.
Ditempuh guna menunjukkan niat baik Indonesia mandahulukan cara damai dalam menyelesaikan persengketaan. Perjuangan tersebut dilakukan dengan perundingan. Jalan diplomasi ini sudah dimulai sejak
(1950) yang selanjutnya dijadikan program
oleh setiap kabinet.
Pada tanggal 24 Maret 1950 diselenggarakan Konferensi Tingkat Menteri Uni Belanda Indonesia. Konferensi memutuskan untuk membentuk suatu komisi yang anggotanya wakilwakil Indonesia dan Belanda untuk menyelidiki masalah Irian Barat. Hasil kerja Komisi ini harus dilaporkan dalam Konferensi Tingkat Menteri II di Den Haag pada bulan Desember 1950. Ternyata pembicaraan dalam tingkat ini tidak menghasilkan penyelesaian masalah Irian Barat. Pertemuan Bilateral Indonesia Belanda berturut-turut diadakan pada tahun 1952 dan 1954, namun hasilnya tetap sama, yaitu Belanda enggan mengembalikan Irian Barat kepada Indonesia sesuai hasil KMB.
PPG DALJAB 2018
Setelah perundingan bilateral yang dilaksanakan pada tahun 1950, 1952 dan 1954 mengalami kegagalan, Indonesia berupaya mengajukan masalah Irian Barat dalam forum PBB. Sidang Umum PBB yang pertama kali membahas masalah Irian Barat dilaksanakan tanggal 10 Desember 1954. Sidang ini gagal untuk mendapatkan 2/3 suara dukungan yang diperlukan untuk mendesak Belanda. Indonesia secara bertrurut turut mengajukan lagi sengketa Irian Barat dalam Majelis Umum X tahun 1955, Majelis Umum XI tahun 1956, dan Majelis Umum XII tahun 1957. Tetapi hasil pemungutan suara yang diperoleh tidak dapat memperoleh 2/3 suara yang diperlukan
Gagal melalui cara bilateral, Indonesia juga menempuh jalur diplomasi secara regional dengan mencari dukungan dari negara-negara Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika yang diadakan di Indonesia tahun 1955 dan dihadiri oleh 29 negara-negara di kawasan Asia Afrika, secara bulat mendukung upaya bangsa Indonesia untuk memperoleh kembali Irian sebagai wilayah yang sah dari RI. Namun suara bangsa-bangsa Asia Afrika di dalam forum PBB tetap tidak dapat menarik dukungan internasional dalam sidang Majelis Umum PBB.
Kegagalan pemerintah Indonesia untuk mengembalikan Irian Barat baik secara bilateral, Forum PBB dan dukungan Asia Afrika, membuat pemerintah RI menempuh jalan lain pengembalian Irian Barat, yaitu jalur konfrontasi.
Sejak tahun 1957 Indonesia melancarkan aksi konfrontasi dalam upaya pembebasan Irian Barat. Jalan konfrontasi yang pertama kali ditempuh oleh Indonesia adalah konfrontasi bidang ekonomi.
dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap aset-
aset dan kepentingan ekonomi Belanda di Indonesia. Bentuk konfrontasi ekonomi yang dilakukan pemerintah Indonesia dilakukan dengan tindakan-tindakan berikut :
Nasionalisme de javasche Bank menjadi Bank Indonesia tahun 1951 pada masa kabinet Sukiman
Setelah menempuh jalur diplomasi sejak tahun 1950, 1952 dan 1954, serta melalui forum PBB tahun 1954 gagal untuk mengembalikan Irian Barat kedalam pangkuan RI, pem erintah
PPG DALJAB 2018 RI mulai bertindak tegas dengan tidak lagi mengakui Uni Belanda Indonesia yang dibentuk berdasarkan KMB. Ini berarti bahwa pembatalan Uni Belanda Indonesia secara sepihak oleh pemerintah RI berarti juga merupakan bentuk pembatalan terhadap isi KMB. Tindakan pemerintah RI ini juga didukung oleh kalangan masyarakat luas, partai-partai dan berbagai organisasi politik, yang menganggap bahwa kemerdekaan RI belum lengkap/sempurna selama Indonesia masih menjadi anggota UNI yang dik epalai oleh Ratu Belanda. Pada tanggal 3 Mei 1956 Indonesia membatalkan hubungan Indonesia Belanda, berdasarkan perjanjian KMB. Pembatalan ini dilakukan dengan Undang Undang No. 13 tahun 1956 yang menyatakan, bahwa untuk selanjutnya hubungan Indonesia Belanda adalah hubungan yang lazim antara negara yang berdaulat penuh, berdasarkan hukum internasional. Sementara itu hubungan antara kedua negara semakin memburuk, karena :
terlibatnya orang-orang Belanda dalam berbagai pergolakan di Indonesia (APRA, Andi Azis, RMS)
Belanda tetap tidak mau menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia
Pengusaha pribumi harus bersaing dengan pedagang asing khususnya Cina
Timbulnya upaya dari pemerintah untuk memberikan bantuan kepada pengusaha nasional
Timbulnya perasaan anti-Cina di kalangan masyarakat Indonesia yang terjadi di beberapa kota, misalnya di Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surakarta. Bangsa Indonesia berusaha melepaskan diri dari ikatan ekonomi dengan Belanda
Banyak pengusaha Belanda di Indonesia yang menjual perusahaannya kepada pedagang Cina.
Sepuluh tahun menempuh jalan damai, tidak menghasilkan apapun. Karena itu, pada tanggal 18 Nopember 1957 dilancarkan aksi-aksi pembebasan Irian Barat di seluruh tanah air. Dalam rapat umum yang diadakan hari itu, segera diikuti pemogokan total oleh buruh-buruh yang bekerja pada perusahaan-perusahaan milik Belanda pada tanggal 2 Desember 1957. Pada hari itu juga pemerintah RI mengeluarkan larangan bagi beredarnya semua terbitan dan film yang menggunakan bahasa Belanda. Kemudian KLM dilarang mendarat dan terbang di seluruh wilayah Indonesia
PPG DALJAB 2018
Pada tanggal 3 Desember 1957 semua kegiatan perwakilan konsuler Belanda di Indonesia diminta untuk dihentikan. Kemudian terjadi serentetan aksi pengambil alihan modal perusahaan-perusahaan milik Belanda di Indonesia, yang semula dilakukan secara spontan oleh rakyat dan buruh yang bekerja pada perusahaan-perusahaan Belanda ini. Namun kemudian ditampung dan dilakukan secara teratur oleh pemerintah. Pengambilalihan modal perusahaan perusahaan milik Belanda tersebut oleh pemerintah kemudian diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1958. Pada tanggal 27 Desember 1958, presiden Soekarno mengeluarkan UU nomor 86 tahun 1958 tentang nasionalisasi semua perusahaan Belanda di Indonesia. Perusahaanperusahaan yang dinasionalisasi seperti : Perusahaan Perkebunan, Nederlandsche Handel- Maatschappij , Perusahaan Listrik, Perusahaan Perminyakan, Rumah Sakit (CBZ) manjadi
RSCM. Pada saat itu juga dilakukan aksi pengambilalihan atau nasionalisasi secara sepihak terhadap perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia. Perusahaan-perusahaan tersebut antara lain Netherlandsche Handel Maatscappij (NHM) menjadi Bank Dagang Negara, Bank Escompto, dan percetakan de Unie. Tindakan Indonesia yang mengambil alih seluruh modal dan perusahaan Belanda menimbulkan kemarahan Belanda, bahkan negara-negara Barat sangat terkejut atas tindakan Indonesia tersebut. Akibatnya hubungan IndonesiaBelanda semakin tegang, bahkan PBB tidak lagi mencantumkan masalah Irian Barat dalam agenda sidangnya sejak tahun 1958. Melihat aksi Indonesia, Belanda tidak tinggal diam, Bulan April 1961 Belanda membentuk Dewan Papua. Dewan ini akan menyelenggarakan penentuan nasib sendiri bagi rakyat Irian Barat. Bahkan lebih lanjut, Belanda menunjukkan keberanian dan kekuatannya dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
Membentuk Negara Boneka Papuadengan lagu dan bendera Papua
Mendatangkan bantuan dan mengirimkan pasukan dengan kapal perangnya ke perairan Irian, antara lain kapal Karel Doorman
Memperkuat angkatan perang Belanda di Irian Barat.
Pada tahun 1956 secara sepihak Indonesia membatalkan hasil KMB yang dikukuhkan dalam UU No 13 tahun 1956. Kemudian untuk mengesahkan kekuasaannya atas Irian Barat, maka pada tanggal (Maluku) 17 Agustus 1956 pemerintah Indonesia membentuk Provinsi Irian Barat dengan ibukotanya Soa Siu, Tidore. Wilayahnya meliputi wilayah yang
PPG DALJAB 2018 diduduki Belanda serta daerah Tidore, Oba, Weda, Patani, dan Wasile. Gubernurnya yang pertama adalah Zainal Abidin Syah . Selanjutnya dibentuk Partai Persatuan Cenderawasih dengan tujuan untuk dapat segera menggabungkan wilayah Irian Barat ke dalam RI. Pada tanggal 4 Januari 1958 pemerintah membentuk
. Tujuannya
untuk mengerahkan massa dalam upaya pembebasan Irian Barat.
Hubungan diplomatik Indonesia – Belanda bertambah tegang dan mencapai puncaknya ketika pemerintah Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda. Dalam pidato Presiden yang berjudul ‖
pada peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke 15, tanggal 17 Agustus 1960, presiden memaklumkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Belanda. Tindakan ini merupakan reaksi atas sikap Belanda yang dianggap tidak menghendaki penyelesaian secara damai pengembalian Irian Barat kepada Indo nesia. Bahkan, menjelang bulan Agustus 1960, Belanda mengirimkan kapal induk ‖ Karel Doorman ke Irian melalui
Jepang. Disamping meningkatkan armada lautnya, Belanda juga memperkuat armada udaranya dan angkutan darat nya di Irian Barat Karena itulah pemerintah RI mulai menyusun kekuatan bersenjatanya untuk mempersiapkan segala sesuatu kemungkinan. Konfrontasi militer pun dimulai.
Dampak dari tindakan konfrontasi politik dan ekonomi tersebut maka tahun 1961 dalam Sidang Majelis Umum PBB terjadi perdebatan mengenai masalah Irian Barat. Diputuskan bahwa Diplomat Amerika Serikat Ellsworth Bunker bersedia menjadi penengah dalam perselisihan antara Indonesia dan Belanda. Bunker mengajukan usul yang dikenal dengan
, yaitu :
a. Pemerintah Irian Barat harus diserahkan kepada Republik Indonesia b. Setelah sekian tahun, rakyat Irian Barat harus diberi kesempatan untuk menentukan pendapat apakah tetap dalam negara Republik Indonesia atau memisahkan diri c. Pelaksanaan penyelesaian masalah Irian Barat akan selesai dalam jangka waktu dua tahun d. Guna menghindari bentrokan fisik antara pihak yang bersengketa, diadakan pemerintah peralihan di bawah pengawasan PBB selama satu tahun
PPG DALJAB 2018 menyetujui usul itu dengan catatan jangka waktu diperpendek. tidak mengindahkan usul tersebut bahkan mengajukan usul untuk menyerahkan Irian Barat di bawah pengawasan PBB. Selanjutnya PBB membentuk negara Papua dalam jangka waktu 16 tahun. Jadi Belanda tetap tidak ingin Irian Barat menjadi bagian dari Indonesia. Keinginan Belanda tersebut tampak jelas ketika tanpa persetujuan PBB, Belanda mendirikan negara Papua, lengkap dengan bendera dan lagu kebangsaan. Tindakan Belanda tersebut tidak melemahkan semangat bangsa Indonesia. Indonesia menganggap bahwa sudah saatnya menempuh jalan kekuatan fisik (militer).
Menunjukkan kesungguhan Indonesia dalam memperjuangankan apa pun yang memang menjadi haknya
Menunjukkan kesungguhan dan memperkuat posisi Indonesia
Menunjukkan sikap tidak kenal menyerah dalam merebut Irian Barat adalah :
Pada Desember 1960, mengirimkan misi ke Uni Soviet untuk membeli senjata dan perlengkapan perang lainnya
KSAD mengunjungi beberapa negara, seperti India, Pakistan, tahiland, Filipina, Australia, Selandia Baru, Jerman, Perancis, dan Inggris untuk menjajaki sikap negara-negara tersebut bila terjadi perang antara Indonesia dengan Belanda
Tindakan persiapan Indonesia tersebut dianggap oleh Belanda sebagai upaya untuk melaklukan Agresi. Sehingga Belanda kemudian memperkuat armada dan angkatan perangnya di Irian Barat dengan mendatangkan kapal induk Karel Dorman. Maka Pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Sukarno mengumumkan di Yogyakarta yang telah dirumuskan oleh Dewan Pertahanan Nasional.
Peristiwa ini menandai dimulainya secara resmi konfrontasi militer terhadap Belanda dalam rangka mengembalikan Irian Barat ke pangkuan ibu pertiwi.
1) Gagalkan Pembentukan Negara boneka papua buuatan Belanda 2) Kibarkan Sang merah Putih di Irian Barat, Tanah air Indonesia 3) Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa
PPG DALJAB 2018 Tanggal 11 Januari 1962 dibentuk Komando Tertinggi dan Komando Mandala Pembebasan Irian Barat yang berkedudukan di Makassar yang langsung di b awah ABRI dengan tugas merebut Irian Barat. adalah sebagai berikut
Menyelenggarakan operasi Militer untuk membebaskan Irian Barat. Operasi militer tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu penyusupan (infiltrasi), serangan besar-besaran (eksploitasi), dan penegakan kekuasaan Republik Indonesia (Konsolidasi).
Menggunakan segenap kekuatan dalam lingkungan Republik Indonesia untuk membebaskan Irian Barat. Kekuatan itu terdiri atas tentara regulerdan suka relawan maupun berbagai potensi perlawanan rakyat lainnya Tanggal 13 Januari 1962,
dilantik sebagai Panglima Mandala
dengan pangkat Mayor Jendral, beliau juga merangkap sebagai Deputi KSAD untuk wilayah Indonesia bagian timur. Tapi pada bulan April 1961,
dan
mulai mempersiapkan rencana agar PBB memberi kesan bahwa penyerahan kepada Indonesia terjadi secara legal. Walaupun ragu, presiden
akhirnya mendukung hal ini karena iklim
Perang Dingin saat itu dan kekhawatiran bahwa Indonesia akan meminta pertolongan pihak komunis Soviet bila tidak mendapat dukungan AS. Sebelum konsolidasi yang dilakukan oleh Komando Mandala selesai, Tanggal 15 Januari 1962 terjadi pertempuran di Laut Aru. Dalam pertempuran tersebut Deputi KSAL Komodor Yos Sudarso gugur. Kejadian tersebut kemudian diperingati sebagai hari bahari.
Soekarno membentuk Komando Mandala, dengan Mayjen Soeharto sebagai Panglima Komando yang berpusat di Makasar. Tugas komando Mandala adalah untuk merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi militer untuk menggabungkan Papua bagian barat dengan Indonesia. Strategi yang disusun oleh Panglima Mandala guna melaksanakan instruksi tersebut: 1.
(sampai akhir 1962),yaitu dengan memasukkan 10 kompi di sekitar sasaran-sasaran tertentu untuk menciptakan daerah bebas de facto yang kuat sehingga sulit dihancurkan oleh musuh dan mengembangkan pengusaan wilayah dengan membawa serta rakyat Irian Barat.
2.
(awal 1963),yaitu mengadakan serangan terbuka terhadap induk militer lawan dan menduduki semua pos-pos pertahanan musuh yang penting.
PPG DALJAB 2018 3.
(awal 1964),yaitu dengan menunjukkan kekuasaan dan menegakkan kedaulatan Republik Indonesia secara mutlak di seluruh Irian Barat. Pelaksanaannya Indonesia menjalankan tahap infiltasi, selanjutnya melaksanakan operasi
Jayawijaya, 1. Maret - Agustus 1962 dilancarkan operasi pendaratan melalui laut dan udara 2. Rencana serangan terbuka untuk merebut Irian Barat sebagai suatu operasi penentuan, yang diberi nama Operasi Jaya wijaya‖. Sementara itu sebelum
dilaksanakan, diadakan perundingan di Markas
Besar PBB pada tanggal 15 Agustus 1962, yang menghasilkan suatu resolusi penghentian tembak menembak pada tanggal 18 Agustus 1962. Beberapa operasi milter lainnya yaitu : 1. Operasi Banteng di Fak-Fak Dan Kaimana 2. Operasi Srigala di Sorong dan Teminabiuan 3. Operasi Naga di Merauke 4. Operasi Jatayu di Sorong, Kaimana, dan Merauke
Setelah operasi-operasi infiltrasi mulai mengepung beberapa kota penting di Irian Barat, sadarlah Belanda dan sekutu-sekutunya, bahwa Indonesia tidak main-main untuk merebut kembali Irian Barat. Atas desakan Amerika Serikat, Belanda bersedia menyerahkan irian Barat kepada Indonesia melalui Persetujuan New York / New York Agreement. Permasalahan Irian Barat kemudian ditengahi oleh diplomat Amerika Serikat, yang mengusulkan masalah tersebut dibawa ke meja perundingan. Pada tanggal 15 Agustus 1962, perundingan antara Indonesia dan Belanda dilaksanakan di Markas Besar PBB di New York. Pada perundingan itu, Indonesia diwakili oleh Soebandrio, dan Belanda diwakili oleh Jan Herman van Roijen dan C.W.A. Schurmann. Isi dari Persetujuan New York adalah: 1. Belanda akan menyerahkan pemerintahan Papua bagian barat kepada United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) , yang didirikan oleh Sekretaris Jenderal PBB.
UNTEA kemudian akan menyerahkan pemerintahan kepada Indonesia 2. Bendera PBB akan dikibarkan selama masa peralihan 3. Pengibaran bendera Indonesia dan Belanda akan diatur oleh perjanjian antara Sekretaris Jenderal PBB dan masing-masing pemerintah 4. UNTEA akan membantu polisi Papua dalam menangani keamanan. Tentara Belanda dan Indonesia berada di bawah Sekjen PBB dalam masa peralihan
PPG DALJAB 2018 5. Indonesia, dengan bantuan PBB, akan memberikan kesempatan bagi penduduk Papua bagian barat untuk mengambil keputusan secara bebas melalui 6. Musyawarah dengan perwakilan penduduk Papua bagian barat 7. Penetapan tanggal penentuan pendapat 8. Perumusan pertanyaan dalam penentuan pendapat mengenai kehendak penduduk Papua untuk tetap bergabung dengan Indonesia; atau memisahkan diri dari Indonesia 9. Hak semua penduduk dewasa, laki-laki dan perempuan, untuk ikut serta dalam penentuan pendapat yang akan diadakan sesuai dengan standar internasional 10. Penentuan pendapat akan diadakan sebelum akhir tahun 1969.
a. Paling lambat 1 Oktober 1962 pemerintahan sementara PBB (UNTEA) akan menerima serah terima pemerintahan dari tangan Belanda dan sejak saat itu bendera merah putih diperbolehkan berkibar di Irian Barat b. Pada tanggal 31 Desember 1962 bendera merah putih berkibar disamping bendera PBB c. Pemulangan anggota anggota sipil dan militer Belanda sudah harus selesai tanggal 1 Mei 1963 d. Selambat lambatnya tanggal 1 Mei 1963 pemerintah RI secara resmi menerima penyerahan pemerintahan Irian Barat dari tangan PBB e. Indonesia harus menerima kewajiban untuk mengadakan Penentuan Pendapat rakyat di Irian Barat, paling lambat sebelum akhir tahun 1969 Sesuai dengan perjanjian New York, pada tanggal 1 Mei 1963 berlangsung upacara serah terima Irian Barat dari UNTEA kepada pemerintah RI. Upacara berlangsung di Hollandia (Jayapura). Dalam peristiwa itu bendera PBB diturunkan dan berkibarlah merah putih yang menandai resminya Irian Barat menjadi propinsi ke 26. Nama Irian Barat diubah menjadi Irian Jaya (sekarang Papua)
Sebagai salah satu kewajiban pemerintah Republik Indonesia menurut persetujuan New York, adalah pemerintah RI harus mengadakan penentuan pendapat rakyat di Irian Barat paling lambat akhir tahun 1969. pepera ini untuk menentukan apakah rakyat Irian Barat memilih, ikut RI atau merdeka sendiri. Penentuan pendapat Rakyat akhirnya dilaksanakan pada tanggal 24 Maret sampai dengan 4 Agustus 1969. Mereka diberi dua opsi, yaitu : bergabung dengan RI atau merdeka sendiri.
PPG DALJAB 2018 Setelah Pepera dilaksanakan, Dewan Musyawarah Pepera mengumumkan bahwa rakyat Irian dengan suara bulat memutuskan Irian Jaya tetap merupakan bagian dari Republik Indonesia. Hasil ini dibawa Duta Besar
untuk dilaporkan dalam sidang umum PBB
ke 24 bulan Nopember 1969. Sejak saat itu secara de yure Irian Jaya sah menjadi milik RI.
Dengan menganalisa fakta-fakta pembebasan Irian Barat sampai kemudian dilaksanakan Pepera, dapat diambil kesimpulan bahwa Pepera mempunyai arti yang sangat penting bagi pemerintah Indonesia, yaitu :
bukti bahwa pemerintah Indonesia dengan merebut Irian Barat melalui konfrontasi bukan merupakan sebuah tindakan aneksasi / penjajahan kepada bangsa lain, karena secara sah dipandang dari segi de facto dan de jure Irian Barat merupakan bagian dari wilayah RI
upaya keras pemerintah Ri merebut kembali Irian Barat bukan merupakan tindakan sepihak, tetapi juga mendapat dukungan dari masyarakat Irian Barat. Terbukti hasil Pepera menyatakan rakyat Irian ingin bergabung dengan Republik Indonesia
http://ilmusekolahmudah.blogspot.com/2016/05/latar-belakang-dan-sejarah-pembebasan.html https://kuninghijau.wordpress.com/2012/09/07/perjuangan-pembebasan-irian-barat/ http://www.donisetyawan.com/upaya-pembebasan-irian-barat/
