MODUL 5 KB 4

3.4 Uraian Materi 3.4.1

Dinamika

Perkembangan

Sistem

Politik

dan

Demokrasi

di

Indonesia. Dinamika Dinamika Perkembangan Perkembangan Sistem Politik Indonesia

Untuk mengukur perkembangan suatu sistem politik, banyak kriteria yang dikemukakan oleh para saraja Ilmu Politik. Lucyan Pye, salah seorang

teoritisi

”

pembangunan politik ”, merumuskan konsep perkembangan (pembangunan) politik sebagai ” syndrom pembangunan syndrom pembangunan”, yaitu: ü

persamaan,

ü

kapasitas, dan

ü

deferensiasi.

Sementara Weiner berpendapat bahwa tingkat integrasi politik yang dimiliki oleh suatu masyarakat menentukan bekerjanya sistem politik dan merupakan kunci kemampuan suatu negara dalam mengendalikan kekuatan-kekuatan dan proses pembangunan dan perubahan yang cepat dalam masyarakat. Integrasi politik yang dimaksud adalah ü

Integrasi bangsa

ü

Integrasi wilayah

ü

Integrasi nilai

ü

Integrasi elit massa

ü

Perilaku integratif

Sedangkan Gabriel Almond berpendapat bahwa apa yang benar-benar dilakukan atau dikerjakan oleh sistem politik menjadi kriteria untuk menilai kemampuan sistem politik atau kapabilitas sistem politik. Kapabilitas sistem yang dimaksud adalah ü

Kapabilitas ekstraktif

ü

Kapabilitas regulatif

ü

Kapabilitas distributif

ü

Kapabilitas responsif

ü

Kapabilitas simbolik

ü

Kapabilitas domestik dan internasiona int ernasionall

Pada pihak lain Alfian berpendapat bahwa adanya keseimpangan antara konflik dengan konsensus dalam proses politik merupakan pertanda kematangan sistem politik.

1

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.







Dari berbagai pendapat di atas dapatlah disimpulkan bahwa setidak-tidaknya ada lima kriteria atau ukuran menilai tingkat perkembangan suatu sistem politik yaitu: Ø integrasi politik Ø kapabilitas (kemampuan) Ø persamaan Ø deferensiasi dan spesifikasi strktur politik Ø keseimbangan konflik-konsensus

Lebih lanjut penguasaan materi tentang fungsi dan struktur sistem politik dalam sistem politik Indonesia, silahkan dibaca referensi berikut ini, di nataranya: Indonesia . Bandung: Pustaka Setia. ü Anggara, Sahya. 2013. Sistem Politik Indonesia. 2001. Perbandingan Sistem Pemerintahan Pemerintahan.. Jakarta: ü Mariana, Dede, dkk. 2001. Perbandingan Universitas Terbuka. Kantaprawira, Rusadi. R usadi. 1983. Sistem Politik Indonesia Suatu Model ü Kantaprawira, Pengantar . Bandung: Sinar Baru. ü Rahman, Arifin. 2001. Sistem Politik Indonesia: dalam Perspektif Struktural

Fungsional . Surabaya: SIC.

Demokrasi di Indonesia

Bagian demokrasi ini membahas (1) pengertian konsep demokrasi dan nilainilai demokrasi; (2) Varian demokrasi dan Demokrasi Pancasila; (3) demokratisasi dan civil society; society; dan (4) demokrasi dan pendidikan demokrasi di Indonesia. Pengertian Pengertian Konsep Demokrasi dan Nilai-Nilai Demokrasi

Kata demokrasi sudah terbiasa terdengar di kalangan masyarakat umum. Dalam berbagai peristiwa dan konteks. Kita sering menyebutkan kata demokrasi. Demikian pula dalam bentuk sifatnya, yaitu demokratis kita gunakan untuk berbagai tingkatan, mulai individu, masyarakat, bangsa maupun negara. Walaupun demikian, kata demokrasi ataupun sifat demokratis tidak jarang dipakai dalam konteks yang justru bertentangan dengan makna demokrasi itu sendiri. S eperti ditulis oleh Zamroni (2011: 3) yang menyatakan perkataan demokrasi dan dalam bentuk sifatnya,







demokrasi itu hanya untuk menutupi sistem politik yang sesungguhnya yang bersifat diktator. Di Indonesia pernah muncul terminologi demokrasi terpimpin dan demokrasi Pancasila, tetapi isi dan praktiknya jauh dari hakikat dan makna Pancasila itu sendiri. Secara istilah (Etimologi), kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani demokratia yang berarti “ Rule of the people”, merupakan paduan dari dua kata, demos berarti demos berarti rakyat ra kyat ( people ( people)) dan kratos berarti kratos berarti kekuasaan ( power) atau power) atau pemerintah. Dengan demikian, demokrasi berarti kekuasaan atau pemerintah ada di tangan rakyat. Dalam konteks ini kekuasaan atau pemerintah tertinggi bearada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas. Dalam ucapan Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat ke-16 (periode 1861-1865) “democracy is government of the people, by the people, and for the people , yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. ”

Pada kesempatan yang lain, Lincoln menyatakan

This country, with its institutions, This

“

belongs to the people who inhabit it. Whenever they shall grow weary of the existing goverment, goverment, they can exercise their constitutional rights of amending it, or their revolutionary right to dismember or overthrow it (Negara ini {Amerika Serikat} ”

dengan lembaga-lembaganya adalah milik rakyatnya. Manakala mereka meragukan pemerintahan yang ada, mereka mereka dapat menggunakan hak konstitusional mereka dengan melakukan amandemen atas institusi itu, atau hak-hak revolusioner mereka untuk membubarkan atau menggulingkan pemerintahan yang ada). Dalam pembicaraan tentang demokrasi, sering muncul istilah kebebasan. Kebebasan dan demokrasi sering dipakai secara timbal balik, tetapi keduanya tidak sama. Memang dalam demokrasi terkandung kebebasan, tetapi k ebebasan ebebasan itu tidaklah absolut, melainkan memiliki keterbatasan. Keterbatasan itu adalah t idak mengganggu kebebasan orang lain. Demokrasi sesungguhnya adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga mencakup seperangkat praktik dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan sering berliku-liku, sehingga demokrasi sering disebut suatu p elembagaan elembagaan dari kebebasan. kebebasan.







beragama, berpendapat, berserikat, menegakkan rule of law, law, adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak kelompok minoritas, dan masyarakat yang warga negaranya negaranya saling memberi peluang yang sama. Definisi lain dikemukakan oleh Joseph Schumpeter yang menyatakan

The democratic method is that institutional

“

arrangement for arriving at political decisions in which individuals acquire the power to decide by means of a competitive struggle for the people votes

”

(Metode

yang demokratis adalah suatu pengaturan kelembagaan guna mencapai keputusan politik, dimana setiap individu berusaha mendapatkan kekuasaan untuk mengambil keputusan lewat kompetisi guna memperoleh s uara rakyat) (Schumpeter, 1947). Dari Demokrasi Langsung ke Demokrasi Perwakilan

Istilah demokrasi, pertama kali dipakai di Yunani Kuno, Khususnya di kota Athena sekitar Abad ke-6 sampai abad ke-3 SM untuk menunjukan sistem pemerintahan yang berlaku di sana. Kota-kota di daerah Yunani pada waktu itu kecilkecil. Penduduknya tidak begitu banyak sehingga mudah dikumpulkan oleh pemerintah dalam suatu rapat untuk bermusyawarah. Sekitar 5000-6000 orang berkumpul secara fisik dalam sebuah majelis untuk menyelenggarakan rapat guna menjalankan demokrasi langsung. Dalam rapat itu diambil keputusan bersama mengenai garis-garis besar kebijakan pemerintah yang akan dilaksanakan dan segala permasalahan permasalahan mengenai kemasyarakatan. kemasyarakatan. Karena rakyat ra kyat ikut serta secara langsung, pemerintah itu disebut disebut pemerintahan demokrasi demokrasi langsung (direct ( direct democracy democracy ). Tetapi dalam perjalanan sejarah, kota-kota terus berkembang dan penduduknya pun terus bertambah. Dalam kondisi seperti itu, masyarakat modern dengan besar dan kerumitannya menawarkan sedikit kesempatan untuk demokrasi langsung. Kini, bentuk paling pali ng umum demokrasi beralih b eralih dari demokrasi langsung lan gsung menjadi demokrasi tidak langsung/perwakilan (indirect ( indirect democracy) democracy) Nilai-nilai atau Karakteristik Karakteristik Demokr De mokrasi asi

Demokrasi, merupakan sesuatu yang penting, karena nilai-nilai yang dikandungnya sangat diperlukan sebagai acuan untuk menata kehidupan berbangsa







Pentingnya demokrasi digambarkan Samuel P. Huntington (dalam Gunawan, 1997:3) bahwa kecenderungan politik yang paling penting pada akhir abad ke-20, adalah dunia sedang memasuki " global democratic revolution". revolution". Kecenderungan revolusi demokrarasi secara global ditunjukkan Huntington dengan banyaknya negara-negara di Eropa Selatan, Amerika Latin, Eropa Timur, Asia Timur meninggalkan sistem pemrintahan otoriter dan menggantikannya dengan sistem pemerintahan yang yang demokratis. Indonesia pada erareformasi, erareformasi, juga sedang s edang mengalami proses ini. Bahkan Ba hkan secara

sangat

berlebihan Francis Fukuyama

(dalam

Gunawan,

1997:3)

menyatakan menyatakan dunia sekarang sedang menyaksikan suatu proses universalisasi dari demokrasi liberal yang merupakan suatu model terakhir dari bentuk pemerintahan yang diciptakan manusia. Karena demokrasi liberal ini dinilai paling mampu memenuhi keinginan manusia untuk dihargai martabatnya sebagai manusia. Nilai-nilai

demokrasi memang sangat menghargai martabat manusia,

namun pilihan apakah demokrasi liberal atau demokrasi yang lain yang akan diterapkan, hal ini tidak dapat lepas dari konteks masyarakat masyarakat yang bersangkutan. Tentang nilai-nilai nilai-nilai yang dikandung demokrasi demokrasi ada beberapa pendapat. Sigmund Neuman (dalam (dalam Budiardjo, ed., 1980:156) 1980:156) menya-takan menya-takan meliputi nilai-nilai sebagai berikut. 1. Sebagai zoon politicon, politicon, manusia menemukan kepuasan dan kebebasan jiwanya dalam melakukan peranannya di dalam masyarakat. Ia ingin menjadi suatu makhluk sosial. 2. Setiap generasi dan setiap masyarakat harus menemukan jalannya sendiri yang berguna, untuk sampai sampai kepada kepuasan, dan untuk ini, ini, ia harus meninjau kembali masalah-masalah dunia, negara dan masyarakat. 3. Kebesaran demokrasi d emokrasi terletak dalam hal ia memberikan setiap hari h ari kepada manusia kesempatan untuk pergunakan kebebasannya kebebasannya dan dalam pada itu, memenuhi kewajibannya dan dengan demikian menjadikan pribadi yang lebih baik. Henry B. Mayo (dalam (dalam Budiardjo, eds.1980: 165-179) menga-jukan beberapa nilai nilai demokrasi, yaitu sebagai sebagai berikut.







2. Menjamin terjadinya perubahan secara damai. Misalnya, dalam menghadapi berbagai perubahan sosial, iptek yang sangat pesat, dengan metode

demokrasi akan

mampu

menga-komodasinya

secara

fleksibel, misalnya dengan memperhatikan PO ( Public ( Public Opinion) Opinion) sehingga perubahan tetap terjamin berjalan secara secara damai. 3. Pergantian penguasa dengan teratur. Dalam demokrasi suksesi kepemimpinan didasarkan pada pilihan atau enunjukkan oleh orang banyak dan dengan cara damai dan absah, serta dilakukan secara teratur dalam suatu periode tertentu. Kondisi yang demikian, tidak akan terjamin pada

suksesi

kepemimpinan kepemimpinan yang nondemokrasi,

misalnya dengan

cara

menunjuk diri sendiri pada kerajaan atau lewat kudeta. 4. Penggunaan paksaan sedikit mungkin. Dalam pembuatan dan pelaksanaan serta penegakan keputusan politik dalam demokrasi lebih mendasarkan pada kemauan umum atau persuasif, dibandingkan lewat paksaan fisik maupun nonfisik (misal ancaman, intimidasi, dll.). 5. Pengakuan terhadap nilai keanekaragaman. keanekaragaman. Demokrasi mengakui eksistensi dan keabsahan keanekaragaman, dan pentinya saluran terbuka dan dan kebebasan politik. Pengakuan dan jaminan nilai tersebut, karena adanya suatu keyakinan bahwa alternatif yang lebih banyak akan lebih dekat kepada kepada kebaikan dan dan kebenaran. 6. Menegakan keadilan. Demokrasi

memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk mengajukan

wakilnya, hal ini mencerminkan adanya pengakuan dan jaminan terhadap unsur persamaan. 7. Memajukan ilmu pengetahuan. Dengan pengakuan dan jaminan adanya persamaan dan kebebasan bagi setiap orang untuk me-ngembangkan potensi pikiran, kreativitas, daya inovasi, afeksi, maka hal ini akan memberikan motivasi dan kesempatan yang seluasluasnya bagi perkembangan ilmu p engetahuan dan teknologi. Sebagai suatu sistem sosial kenegaraan, United States Information Agencies (1999: 5) mengintisarikan demokrasi sebagai sistem yang memiliki 11 (sebelas) pilar









2.

Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah

3.

Kekuasaan mayoritas

4.

Hak-hak minoritas

5.

Jaminan hak-hak asasi manusia

6.

Pemilihan yang bebas dan jujur

7.

Persamaan di depan hukum

8.

Proses hukum yang wajar

9.

Pembatasan pemerintah secara konstitusional

10. Pluralisme sosial, ekonomi dan politik 11. Nilai-nilai toleransi, toleransi, pragmatisme, kerjasama kerjasama dan mufakat Sementara itu, dalam konteks NKRI, Achmad Sanusi (Sanusi, 2006) mengetengahkan sepuluh pilar demokrasi yang dipesankan oleh para pembentuk negara (The (The Founding Father s) s) sebagaimana diletakkan di dalam UUD 1945 sebagai ’ ’

berikut: 1.

Demokrasi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Esensinya adalah seluruh sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI haruslah taat asas, konsisten, atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.







kehidupan bernegara dan berbangsa tidak dimaksudkan untuk diperlakukan hanya sebagai kumpulan dogma-dogma saja, melainkan harus ditata dengan menggunakan akal budi dan akal pikiran yang sehat. Pengolahan itu harus dilakukan dengan cerdas. 3.

Demokrasi yang berkedaulatan rakyat Demokrasi menurut UUD 1945 ialah demokrasi yang berkaudalatan rakyat, yaitu kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyatlah yang memiliki atau memegang kedaulatan itu. Kedaulatan itu kemudaian dilaksanakan menurut undang-undang dasar.

4.

Demokrasi dengan rule of law Negara adalah organisasi kekuasaan, kekuasaan, artinya organisasi yang memiliki kekuasaan dan dapat menggunakan kekuasaan itu dengan paksa. Dalam negara hukum, kekuasaan dan hukum itu merupakan kesatuan konsep yang integral dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Implikasinya adalah kekuasaan negara harus punya legitimasi hukum.

5.

Demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara Demokrasi dikuatkan dengan pembagaian kekuasaan negara dan diserahkan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab menurut undang-undang dasar.

6.

Demokrasi dengan hak asasi manusia







kehakiman yang merdeka ( Independent ). ). Ia tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan apapun. Kekuasaan yang merdeka ini memberikan memberikan kesempatan seluasluasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. Di muka pengadilan, semua pihak mempunyai hak dan kedudukan yang sama. 8.

Demokrasi dengan otonomi daerah Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai denga peraturan perundang- undangan. Hal ini merupakan pelaksana amanat UUD 1945 yang mengatur bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintah daerah (pasal 18 UUD 1945).

9.

Demokrasi dengan kemakmuran Demokrasi bukan sekedar soal kebebasan dan hak, bukan sekedar soal k ewajiban dan tanggung jawab, bukan sekedar soal mengorganisir kedaulatan rakyat atau pembagian kekuasaan. Demokrasi bukan pula sekedar otonomi daerah dan keadilan hukum. Sebab bersamaan dengan itu semua, demokrasi menurut UUD 1945 ternyata dit ujukan untuk membangun negara n egara berkemakmuran/kesejahteraan berkemakmuran/kesejahteraan (Welfare State) State) oleh dan untuk sebesar-besarnya rakyat rakyat Indonesia.

10. Demokrasi yang berkeadilan sosial







pemerintahan yang kekuasaan pemerintahannya dibatasi oleh konstitusi. Menurut Budiardjo (2008: 107) demokrasi konstitusional gagasan bahwa pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang pada warga negaranya. negaranya. Pembatasan-pembatasan Pembatasan-pembatasan atas kekuasaan

pemerintah

berdasarkan

konstitusi

( constitutional

government ). ).

Pembatasan kekuasaan pemerintahan melalui konstitusi sejalan dengan pandangan Lord Acton bahwa k ekuasaan yang tanpa pembatasan akan cenderung diselewengkan atau disalahgunakan. Postulat bahwa Powert tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely telah menjadi keniscayaan pembatasan kekuasaan itu. Varian Demokrasi

Penggolongan Demokrasi atas dasar bidang kehidupan a. Demokrasi Politik b. Demokrasi ekonomi c. Demokrasi Sosial d. Demokrasi Industrial 2. Penggolongan Demokrasi berdasarkan Jaminan Kebebasan Kebebasan dan dan Persamaan. a. Madisonian Democracy b. Populistic Democracy c. Demokrasi poliarkis 3. Demokrasi Langsung dan Perwakilan International Commission of Jurist sebagai sebagai organisasi ahli hukum i nternasional dalam konfe-rensinya di Bangkok tahun 1965, mengemukakan bahwa syarat – syarat syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintah yang demokratis di bawah Rule of Law







1) perlindungan konstitusionil, dalam arti bahwa konstitusi, selain dari menjamin hak-hak individu, harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak hak-hak yang dijamin, 2) badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak ( independent and impartial tribunals), tribunals), 3) pemilihan umum yang bebas, bebas, 4) kebebasan untuk menyatakan pendapat, 5) kebebasan untuk berserikat /berorganisasi dan beroposisi, 6) pendidikan kewarganegaraan kewarganegaraan (civic (civic education). education ). 4.4.2

Demokrasi di Indonesia

Perlu dipahami bahwa demokrasi yang berjalan di Indonesia telah menghasilkan sejumlah kemajuan berarti dari segi prosedural. Pemilu legislatif, pemilu presiden, hingga Pilkada dapat berlangsung dengan bebas, transparan, demokratis, dan paling penting dalam suasana damai. Check and balance balance di antara lembaga-lembaga eksekutif dengan legislatif juga berlaangsung sangat dinamis. Kebebasan berpendapat dan berserikat jauh lebih baik dibanding masa Orde Baru. Hal paling mendasar adalah dibenahinya beberapa kelemahan dalam Batang Tubuh UUD 1945 yang kemudian membuat wajah konstitusi kita tampil berbeda dibanding Batang Tubuh UUD 1945 yang asli (As ’ad Said Ali, 2009: 99). Demokrasi Indonesia dikatakan demokrasi pancasila, dimana prinsip-prinsip demokrasi yang dijalankan berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Demokrasi Pancasila dapat diartikan secara luas maupun sempit, sebagai berikut:









kerakyatan dan nilai keadilan sangat mendukung demokrasi. Nilai-nilai Pancasila menentang menentang sist em otoriter atau kediktatoran. Demokrasi Pancasila dalam arti sempit adalah berdasar pada sila keempat Pancasila yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan permusyawaratan perwakilan. Dengan demikian, demokrasi Pancasila dalam arti sempit adalah masalah pengambilan keputusan yaitu pengambilan keputusan yang dipimpin oleh hitmat kebijaksanaan. Wujud dari pengambilan keputusan yang dipimpin

oleh

hidmat

kebijaksanaan

adalah

dengan

musyawarah

mufakat

(Dirjendikti, 2012:100). Dalam sejarah ketatanegaraan ketatanegaraan negara Republik Indonesia yang t elah lebih dari setengah abad, perkembangan demokrasi mengalami pasang surut. Praktik demokrasi Indonesia berhubungan dengan periodisasi demokrasi yang pernah dan berlaku dan sejarah Indonesia. Mirriam Budiardjo (2008:127-128) menyatakan bahwa dipandang dari sudut perkembangan sejarah demokrasi Indonesia sampai masa Orde Baru dapat dibagi dalam 4 (empat) masa, yaitu: Masa pertama Republik Indonesia (1945-1959) yang dinamakan masa demokrasi







kata lain, Demokrasi Pancasila mengandung tiga karakter utama, yaitu kerakyatan, permusyawaratan, permusyawaratan, dan hikmat kebijaksanaan. kebijaksanaan. Tiga karakter tersebut sekaligus berkedudukan sebagai cita-cita luhur penerapan demokrasi di Indonesia. Cita-cita kerakyatan merupakan bentuk penghormatan kepada rakyat Indonesia dengan memberi k esempatan esempatan kepada rakyat Indonesia untuk berperan berperan atau terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. pemerintah. Cita-cita permusyawaratan permusyawaratan memancarkan memancarkan keinginan untuk mewujudkan negara persatuan yang dapat mengatasi paham paham perseorangan atau golongan. golongan. Adapun, cita-cita hikmat kebijaksanaan merupakan keinginan bangsa Indonesia bahwa demokrasi yang diterapkan di Indonesia merupakan demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, perikemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan. Untuk menambah pemahaman mengenai nilai yang dikandung dalam Demokrasi Pancasila, disimak ilustrasi berikut. Seorang tukang judi mengatakan bahwa masalah judi adalah halal karena urusan judi merupakan urusan usaha manusia untuk mencari nafkah. Pendapat tersebut itu bijak dan benar menurut dirinya sebagai manusia. Tetapi apakah yakin bahwa Tuhan







e. Pengambilan Pengambilan keputusan dengan musyawarah musyawarah mufakat. mufakat. f. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. g. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Demikianlah beberapa beberapa nilai lebih Demokrasi Demokrasi Pancasila yang merupakan merupakan corak has budaya demokrasi di Indonesia. Indonesia. Pelaksanaanya bagaimana? Tentunya berpulang kepada

kemauan

kita

sendiri.

Apakah

kita

mempunyai

kemauan

untuk

melaksanakannya melaksanakannya dalam menyelesaikan menyelesaikan suatu s uatu persoalan atau ti dak? Pendidikan Demokrasi

Saat ini di alam demokrasi harus ditumbuhkan kesadaran bahwa demokrasi hanya akan tumbuh kuat jika didukung oleh warga-warga yang demokratis, yakni warga yang memiliki dan menjalankan sikap hidup demokratis. Ini artinya warga negara yang bersikap dan berbudaya hidup demokratis menjadi syarat bagi berjalannya negara demokrasi. Sebagaimana dikatakan Bahmueller dalam Udin Winataputra (2001:72 ) bahwa perkembangan demokrasi suatu negara tergantung pada sejumlah faktor

menentukan, yakni: tingkat perkembangan ekonomi,







Winataputra, 2001:12). Pada dasarnya, pendidikan demokrasi dapat dilakukan melal ui tiga cara, yaitu: 1.

Pendidikan demokrasi secara formal: pendidikan yang lewat tatap muka, diskusi timbal balik, presentasi, serta studi kasus.

2.

Pendidikan demokrasi secara informal: pendidikan yang lewat tahap pergaulan di rumah maupun masyarakat, sebagai bentuk aplikasi nilai berdemokrasi sebagai hasil interaksi terhadap lingkungan sekitarnya dan langsung dapat dirasakan hasilnya.

3.

Pendidikan demokrasi secara non formal: pendidikan yang melewati lingkungan masyarakat secara lebih makro karena pendidikan di luar sekolah memiliki parameter yang signifikan terhadap pembentukan jiwa seseorang, seperti kelompok masyarakat, lembaga swadaya, partai politik, pers, dan lain-lain (Budi Juliardi, 2016:101). Pendidikan demokrasi dalam berbagai konteks, dalam hal ini untuk pendidikan

formal (di sekolah dan perguruan tinggi), nonformal (pendidikan di luar s ekolah), ekolah), dan







1. Mengevaluasi perkembangan Sistem Politik Indonesia d engan menggunakan indikator-indikator sebagai berikut. a) Integrasi Politik b) Kapabilitas (kemampuan) c) Persamaan d) Deferensi Deferensi dan Spesifikasi Fu ngsi dan Struktur Politik e) Keseimbangan Konflik dan Konsensus 2. Mengvaluasi dinamika perkembangan demokrasi di Indonesia dengan menggunakan indikator implementasi nilai-nilai demokrasi di Indonesia, menurut: a) Samuel Huntington b) Sigmun Newman c) Hendry B. Mayo d) Sanusi

MODUL 5 KB 4

Recommend Documents