Tugas Bandar Udara Cirebon

TUGAS MATA KULAIH LAPANGAN TERBANG BANDAR UDARA CAKRABUANA CIREBON

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan Perkembangan teknologi yang semakin meningkat, salah

satunya

merupakan

adalah

suatu

dalam

kegiatan

bidang

Transportasi.

manusia

untuk

Transportasi

melakukan

suatu

perjalanandengan jarak tertentu, dari tempat yang satu ke tempat yanglain dengan menggunakan menggunakan alat transportasi.Sistem transportasi.Sistem transportasi nasional

menyelenggarakan

penumpang disseluruh

dan

barang

wilayahtanah

dari air

transprtasi suatu dan

guna

tempat

untuk

memperlancararus

ketempat

pelayanan

yang

lain

internasional.

Terselenggaranya Terselenggaranya sistem transportasiterpadu, transportasiterpadu, tertib, lancar, dan aman serta terjangkau oleh kemampuan masyarakat dalamrangka mencapai jasa transportasi yang handal dan berkemampuan tinggi.Sejak tinggi.Sejak zaman dahulu,

alat

transportasi

juga

ikut

berkembang

seiring

dengankemajuan teknologi. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa transportasi terbagi menjadi tiga bagian, yaitu taransportasi darat, laut dan udara. Dimulai dengan transportasidarat dengan alat transportasinya dapat berupa kendaraan bermotor, kendaraan roda


empat, kereta api, dan sebagainya. sebagainya. Begitupula dengan transportasi laut. Yang akan kitabahas kali ini adalah tentang taransportasi udara, yang alat

transportasinya

transportasi

udara

adalah terletak

pesawat pada

terbang.

kecepatan

Keunggulan yang

alat

tinggi

dan

kemampuanya untuk menembus daerah yang terisolasi. Tetapi banyak juga kelemahanya,antara kelemahanya,antara lain kemampuan angkut terbatas, sarana dan prasarananya mahal, serta biayaoperasinya juga mahal. Oleh karena itu transportasi udara lebih banyak diminati untuk perjalanan jarak jauh

1.2. Rumusan Masalah

Ada beberapa rumusan masalah yang dibahas dalam makalah ini, yaitu sebagai sebagai berikut: 1.

Pengertian Bandar Udara Cakrabhuana Cirebon

2.

Pengelolaan Bandar Udara Cakrabhuana Cirebon

3.

Perbedaan bandar udara komersial dan dikelola oleh TNI AU

1.3. Tujuan

Setelah mempelajari dan membaca makalah ini diharapkan : 1. Mampu

mendefinisikan

tentang

pengertian

tentang

fasilitas

Bandar

Udara

Cakrabhuana Cirebon 2. Mampu

menjelaskan

cakrabhuana Cirebon

bandar

udara


3. Mampu menjelaskan memahami dan membedakan bandar udara yang dikelola oleh BUMN dan bandar udara yang dikelola oleh TNI AU


BAB II PEMBAHASAN

2.1. PENGERTIAN BANDAR UDARA CAKRABHUANA CIREBON

Bandar udara merupakan sebuah fasilitas tempat pesawat terbang dapat lepas landas dan mendarat. Bandar udara yang paling sederhana minimal memiliki sebuah landas pacu namun bandarabandara besar biasanya dilengkapi berbagai fasilitas lain, baik untuk operator layanan penerbangan maupun bagi penggunanya. Menurut

Annex

14

dari

ICAO

(International

Civil

Aviation

Organization) : Bandar udara adalah area tertentu di daratan atau perairan

(termasuk

bangunan,

instalasi

dan

peralatan)

yang

diperuntukkan baik secara keseluruhan atau sebagian untuk kedatangan, keberangkatan dan pergerakan pesawat.

Sedangkan definisi bandar udara menurut PT (persero) Angkasa Pura adalah "lapangan udara, termasuk segala bangunan dan peralatan yang merupakan kelengkapan minimal untuk menjamin tersedianya fasilitas bagi angkutan udara untuk masyarakat". Selain itu bandar udara juga memiliki fungsi yang sama dalam hal


pengoperasiannya, seperti contoh bandar udara yang dikelola oleh BUMN dan bandar udara yang dikelola oleh TNI AU.

2.2. Fasilitas Bandar Udara Cakrabhuana Cirebon

Fasilitas bandara ini terdapat beberapa hal di dalamnya salah satunya adalah runway. Semua komponen fasilitas bandar udara memiliki suatu fungsi yang berbeda-beda namun memiliki tujuan yang sama dan saling menunjang satu dengan yang lainnya. Kebanyakan fasilitas bandar udara diartikan sebagai fasilitas yang

menunjang

dalam

keberhasilan

pengoperasian

penerbangannya namun pada akhirnya semua dilakukan demi untuk mewujudkan pengoperasian yang aman sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam dunia penerbangan. Keselamatan menjalankan mewujudkan

penerbangan

menjadi

pengoperasiannya terselenggaranya

hal

prioritas itu

kepuasan

utama

dalam

dikarenakan

demi

pelanggan

dalam

menggunakan jasa angkutan udara. Di indonesia beberapa bandar udara bahkan dalam hal pengurusan pengoperasiannya dilakukan dengan cara yang seefektif mungkin untuk menjadikan bandar udara yang dapat bersaing dalam memperebutkan pasar yang ada.

2.3. PENGELOLAAN BANDAR UDARA CAKRABHUANA CIREBON


Pada umumnya kita ketahui bandar udara di Inonesia ini dikelola oleh dua instansi yang berbeda satu sama lain namun tetap memiliki kesamaan dalam hal tujuan dan priorotas utamanya. Pada periode tahun 1950-1970, fungsi bandara hanya sebagai fasilisator penerbangan yang melayani jasa air traffic operations dengan

menyediakan

infrastruktur

dan

fasilitas

untuk

penerbangan. Pada perkembangan periode 1970-1990 bandara telah

mengembangkan

penuh

bagi

masyarakat

operasinya pengguna

menjadi jasa

penyedia

penerbangan

layanan dengan

menyediakan berbagai layanan publik termasuk restoran dan tempat belanja. Mulai tahun 1990-an model bisnis bandara telah bertransformasi

dengan

menekankan

pada

pendapatan

yang

optimal. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menginstruksikan seluruh pengelola bandara internasional, baik PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura II, maupun Kepala Bandara Unit Pelaksana Teknis (UPT), untuk segera mengimplementasikan konsep bandara ramah lingkungan (ecological airport/eco-airport). Pengelolaan bandara di Indonesia selain ditangani Departemen Perhubungan, Pemerintah juga menyerahkan sebagian bandara untuk di kelola PT (Persero) Angkasa Pura. PT. (Persero) Angkasa Pura adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara di bawah Departemen Perhubungan yang bergerak di bidang pengelolaan dan pegusahaan bandar udara di Indonesia.


Sesuai dengan UU No 1 th 2009, mulai tahun ini kewenangan pengelolaan bandar udara seharusnya sudah diambil alih oleh apa yang disebut sebagai Otoritas Bandara. Dalam UU ini diatur otoritas bandara paling lama diimplementasikan pada tahun 2012. Selama

ini

kewenangan

tersebut

berada

di

tangan AdministraturBandara. Namun belum sempat hal ihwal otoritas bandara itu direalisasikan, sudah muncul gagasan untuk menyerahkan pengelolaan bandara kepada pihak asing. Gagasan Mustafa Abubakar itu terang saja memunculkan pendapat pro dan kontra. Konkretnya, menurut Menteri, pemerintah membuka peluang kepada investor asing untuk mengelola pengembangan Bandar Udara

Soekarno-Hatta

dengan

membentuk

anak

perusahaan

bersama PT Angkasa Pura II. Menteri menjelaskan, pemerintah terus mencari investor, baik lokal maupun asing untuk ikut melakukan

pengembangan

bandara

yang

sudah

berusia

seperempat abad tersebut. “Kami juga sedang mencari investasi yang besar untuk meningkatkan Bandara Soekarno-Hatta, dan ini terbuka sekali untuk investor asing,” katanya. Menurut dia, untuk pengembangan,

nantinya

akan

dibentuk

anak

perusahaan

Bandara Soekarno-Hatta yang akan mengelola kerja sama dengan investor. Mustafa mengemukakan sejak direksi PT Angkasa Pura (AP)

II

yang

merupakan

pengelola

Bandara

Soekarno-Hatta

dilantik, Kementerian BUMN telah memberi tugas untuk membuat


strategi

besar

untuk

pengelolaan

dan

peningkatan

bandara

tersebut. Direksi AP II sendiri sebagaimana diungkapkan kepada AVIASI, akan menjadikan bandara yang dikelolanya berkelas dunia.

Syarat dan Aturan

Dalam

UU

Penerbangan,

hal

yang

berkaitan

dengan

kebandarudaraan diatur mulai dari Bab XI. Pasal 193 UU ini mengatur: Tatanan kebandarudaraan nasional diwujudkan dalam rangka penyelenggaraan bandar udara yang andal, terpadu, efisien, serta mempunyai daya saing global untuk menunjang pembangunan nasional dan daerah yang berwawasan nusantara. Tatanan kebandarudaraan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)

merupakan

sistem

perencanaan

kebandarudaraan

nasional yang menggambarkan interdependensi, interrelasi, dan sinergi antar unsur yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, geografis, potensi ekonomi, dan pertahanan keamanan dalam rangka mencapai tujuan nasional. Tatanan kebandarudaraan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: Peran, fungsi, penggunaan, hierarki, dan klasifikasi bandar udara; serta

Rencana

induk

nasional

bandar

udara.

Sedangkan

menyangkut Otoritas Bandar Udara diatur dalam Pasal 227 yang


berbunyi: Otoritas bandar udara ditetapkan oleh dan bertanggung jawab

kepada

Menteri.

Otoritas

bandar

udara

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk untuk satu atau beberapa bandar udara terdekat. Otoritas bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Pasal 228: ”Otoritas bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab: Menjamin keselamatan, keamanan, kelancaran, dan kenyamanan di bandar udara; Memastikan terlaksana dan terpenuhinya ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan, kelancaran, dan kenyamanan di bandar udara; Menjamin terpeliharanya pelestarian lingkungan bandar udara; Menyelesaikan

masalah-masalah

yang

dapat

mengganggu

kelancaran kegiatan operasional bandar udara yang dianggap tidak dapat

diselesaikan

oleh

instansi

lainnya;

Melaporkan kepada pimpinan tertingginya dalam hal pejabat instansi di bandar udara, melalaikan tugas dan tanggungjawabnya serta mengabaikan dan/atau tidak menjalankan kebijakan dan peraturan yang ada di bandar udara; dan Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Menteri.” Kewenangan dalam Pasal 227 ayat (1) mempunyai wewenang:


Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di bandar udara; Mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan ketentuan keselamatan,

keamanan,

kelancaran,

serta

kenyamanan

penerbangan di bandar udara; Mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan ketentuan pelestarian lingkungan; Pasal 229 UU Penerbangan menyebutkan otoritas

bandar

udara

sebagaimana

Mengatur, mengendalikan, dan mengawasi penggunaan lahan daratan dan/atau perairan bandar udara sesuai dengan rencana induk bandar udara; Mengatur, mengendalikan, dan mengawasi penggunaan kawasan keselamatan operasional penerbangan dan daerah

lingkungan

kerja

bandar

udara

serta

lingkungan

kepentingan bandar udara; Mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan standar kinerja

operasional

pelayanan

jasa

di

bandar

udara;

dan

Memberikan sanksi administratif kepada badan usaha bandar udara, unit penyelenggara bandar udara, dan/atau badan usaha lainnya yang tidak memenuhi ketentuan keselamatan, keamanan, kelancaran

serta

kenyamanan

penerbangan

sesuai

dengan

peraturan perundang-undangan. Pasal 230 berbunyi: ”Aparat otoritas bandar udara merupakan pegawai

negeri

sipil

yang

memiliki

kompetensi

di

bidang

penerbangan sesuai dengan standar dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.”


Jika investor asing diberi kepercayaan untuk mengelola bandara, tidak bisa dimungkiri sang investor pasti tidak mau merugi. Oleh sebab itulah di dalam UU Penerbangan juga diatur soal “bisnis” pengusahaan bandar udara. Dalam Pasal 232 jelas-jelas disebutkan: Kegiatan pengusahaan bandar udara Cakrabhuana cirebon terdiri atas: a. Pelayanan jasa kebandarudaan; dan b. Pelayanan jasa terkait bandar udara. Pelayanan jasa kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)

huruf

penumpang,

a

barang,

meliputi

pelayanan

dan

yang

pos

jasa

terdiri

pesawat atas

udara,

penyediaan

dan/atau pengembangan: a. Fasilitas untuk kegiatan pelayanan pendaratan, lepas landas, manuver, parkir, dan penyimpanan pesawat udara; b. Fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan penumpang dan kargo; c. Fasilitas elektronika, listrik, air, dan instalasi limbah buangan. d. Lahan untuk bangunan, lapangan, dan industri serta gedung atau bangunan yang berhubungan dengan kelancaran angkutan udara. Pelayanan jasa terkait bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:




Jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan operasi pesawat udara di bandar udara, terdiri atas: Penyediaan hanggar

pesawat

udara;

Perbengkelan

pesawat

udara;

Pergudangan; Katering pesawat udara; Pelayanan teknis penanganan pesawat udara di darat (ground handling); Pelayanan penumpang dan bagasi; serta Penanganan kargo dan pos. 

Jasa

terkait

penumpang

untuk dan

menunjang

barang,

terdiri

kegiatan atas:

pelayanan Penyediaan

penginapan/hotel dan transit; Penyediaan toko dan restoran; Penyimpanan kendaraan bermotor; Pelayanan kesehatan; Perbankan dan/atau penukaran uang; dan Transportasi darat. 

Jasa

terkait

untuk

memberikan

nilai

tambah

bagi

pengusahaan bandar udara, terdiri atas: Penyediaan tempat bermain dan rekreasi; Penyediaan fasilitas perkantoran; Penyediaan fasilitas olah raga; Penyediaan fasiltas pendidikan dan pelatihan; Pengisian bahan bakar kendaraan bermotor; dan Periklanan. Pengelolaan bandara merupakan salah satu unsur yang menarik dan perlu diperhatikan. Bandara sebagai penghubung antara dunia internasional dengan dalam negeri merupakan hal yang wajib dikelola secara professional. Bandara / bandar udara


mencakup suatu kumpulan aneka kegiatan yang luas dengan berbagai

kebutuhan

yang

berbeda

dan

Bandara merupakan terminal tentunya.

sering

bertentangan.

Definisi terminal adalah

suatu simpul dalam sistem jaringan perangkutan. Oleh karena itu bandara dapat kita samakan dengan terminal, yang mempunyai fungsi pokok sebagai tempat : 

Sebagai pengendali dan mengatur lalu lintas angkutan udara dalam hal ini adalah pesawat.



Sebagai tempat pergantian moda bagi penumpang.



Sebagai tempat naik atau turun penumpang dan bongkar muat barang/muatan.



Sebagai tempat operasi berbagai jasa seperti: perdagangan, fasilitas umum, fasilitas sosial, fasilitas transit, promosi, dan lain-lain.



Sebagai elemen tata ruang wilayah, yakni titik tumbuh dalam perkembangan wilayah.

Dalam melakukan pengelolaan bandara yang baik tentunya harus didasarkan pada usaha yang efektif dan efisien. Efektif dan Efisien adalah dua konsepsi utama untuk mengukur kinerja pengelolaan / manajemen. Definisi efektif adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan . Selain itu juga dapat disamakan dengan memilih


pekerjaan yang harus dilakukan atau cara/metoda yang tepat untuk mencapai tujuan. [Handoko, 1998; 7] Efektif ini dalam pengelolaan bandara dalam diterjemahkan dalam usaha berikut ini : 1. Kapasitas Mencukupi. Dalam artian prasarana dan sarana cukup tersedia untuk memenuhi kebutuhan pengguna jasa Terpadu, Dalam artian antarmoda dan intramoda dalam jaringan pelayanan saling berkaitan dan terpadu. 2. Cepat dan Lancar. Dalam artian penyelenggaraan layanan angkutan dalam waktu singkat, dengan indikasi kecepatan arus per satuan waktu. 3. Definisi efisien adalah kemampuan menyelesaikan pekerjaan dengan benar

,

memperoleh keluaran (hasil, produktivitas,

kinerja) yang lebih tinggi daripada masukan (tenaga kerja, bahan,

uang,

meminimumkan mencapai

mesin, biaya

keluaran

memaksimumkan

dan

waktu)

penggunaan yang

keluaran

yang

sumber

telah dengan

digunakan daya

untuk

ditentukan,

atau

jumlah

masukan

terbatas [Handoko, 1998; 7] .

Efisien ini dalam pengelolaan bandara dalam diterjemahkan dalam usaha berikut ini : 1. Biaya

terjangkau.

Dalam

artian

penyediaan

layanan

angkutan sesuai dengan tingkat daya beli masyarakat pada


umumnya dengan tetap memperhatikan kelangsungan hidup usaha layanan jasa angkutan. 2. Beban publik rendah. Artinya pengorbanan yang harus ditanggung

oleh

pengoperasian

masyarakat

sistem

sebagai

perangkutan

konsekuensi harus

dari

minimum,

misalnya: tingkat pencemaran lingkungan. 3. Memiliki kemanfaatan yang tinggi. Dalam artian tingkat penggunaan prasarana dan sarana optimum, misalnya: tingkat muatan penumpang dan/atau barang maksimum. Selain itu juga ada faktor lain yang mempengaruhi juga untuk mengukur kinerja pengelolaan / manajemen agar berkualitas baik yaitu ke-andalan bandara tersebut. Definisi andal adalah pelayanan yang dapat dipercaya, tangguh melakukan pelayanan sesuai dengan penawaran atau “janji”-nya dan harapan/ tuntutan konsumen. Andal ini dalam pengelolaan bandara dalam diterjemahkan dalam usaha berikut ini : 1. Tertib, Dalam artian penyelenggaraan angkutan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku di masyarakat. 2. Tepat dan Teratur. Berarti dapat diandalkan, tangguh, sesuai dengan jadwal dan ada kepastian. 3. Aman dan Nyaman. Dalam artian selamat terhindar dari kecelakaan, bebas dari gangguan baik eksternal maupun


internal,

terwujud

ketenangan

dan

kenikmatan

dalam

perjalanan. 4. Bandara sebagai suatu simpul dari suatu sistem transportasi udara dewasa ini memiliki peran yang sangat penting sebagai salah satu pintu gerbang negara dari negara lain. Selain itu juga bandara merupakan salah satu infrastruktur transportasi yang wajib ada dalam setiap negara ini sangat berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena setiap waktu terjadi pergerakan lalu-lintas pesawat yang datang dan pergi ke atau dari sebuah bandar udara baik dari dalam maupun luar negeri, yang meliputi data pesawat, data penumpang, data barang angkutan berupa cargo, pos dan bagasi penumpang yang tentunya hal ini berarti terjadi aktivitas ekonomi. Pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur bandara tentunya hal yang mutlak dan wajib dilakukan oleh operator bandara agar terjadi kelancaran dalam kegiatan yang berlangsung dibandara tersebut. Hal yang perlu dicermati adalah cara pengelolaan bandara tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen dalam pengelolaan dan pemeliharaan yaitu efektifitas, efisien, dan andal . Dimana dengan menerapkan hal tersebut, maka bandara tersebut agar sesuai kualitasnya dengan standar internasional. Bandara dewasa ini memiliki peran sebagai front input dari suatu rantai nilai transportasi udara, dituntut adanya suatu manajemen pengelolaan barang maupun manusia yang aman, efektif, dan


efisien sesuai standar yang berlaku secara internasional. Oleh karena itu sangat dituntut adanya kebijakan umum yang sanggup menjamin terwujudnya tata manajemen bandara yang paling efisien, efektif dan andal dalam pengelolaannya

2.4. Perbedaan Badara komersial dan Bandar Udara yang Dikelola oleh TNI AU Dalam percakapan umum sering terdengar istilah bandara, lapter, dan lanud. Ketiga istilah itu memang menunjuk pada sebuah fasilitas atau instalasi yang berkaitan dengan dunia penerbangan. Lalu, apa sih sebenarnya perbedaannya? Mari kita simak apa itu beda tiga istilah tersebut. Secara praktis, kita coba merujuk saja pada Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Oh ya, sekadar pengingat Undang-Undang ini merupakan revisi dari UU Penerbangan sebelumnya (UU Nomor 15 Tahun 1992). Jika dirunut lebih jauh, UU Penerbangan ini juga merupakan turunan dari dari Ordonansi Pengangkutan Udara (Luchtvervoer-Ordonnantie) di jaman Pemerintahan Hindia Belanda dulu kala, yaitu Staadsblaad 1939 100 jo. 101. Kalau gak percaya, lihatlah

tiket

penerbangan,

masih

ada

lho

airline

yang

mencantumkan UU No.15/1992 atau pun Ordonantie S. 1939-100 jo 101 tersebut.


Menurut UU Penerbangan yang baru tersebut, definisi bandar udara dan pangkalan udara adalah sebagai berikut:



Bandar Udara Cakrabhuana cirebon (sering disingkat sebagai

bandara) adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya. 

Pangkalan Udara Cakrabhuana cirebon (sering disingkat sebagai

lanud) adalah kawasan di daratan dan/atau di perairan dengan batas-batas

tertentu

dalam

wilayah

Republik

Indonesia

yang

digunakan untuk kegiatan lepas landas dan pendaratan pesawat udara guna keperluan pertahanan negara oleh Tentara Nasional Indonesia.

Nah, jelas, istilah bandar udara dan pangkalan udara sebenarnya merujuk pada area atau fasilitas yang sama. Perbedaannya terletak pada fungsinya apakah untuk kepentingan penerbangan sipil atau penerbangan militer. Bandar Udara adalah istilah yang umumnya dipergunakan untuk kegiatan penerbangan sipil ( civil aviation ), sedangkan

pangkalan

udara

adalah

istilah

yang

umumnya

dipergunakan untuk kegiatan penerbangan militer (pertahanan negara).


Permasalahannya, terkadang menjadi rancu karena ada beberapa bandara dan lanud itu sebenarnya merupakan satu obyek atau area yang sama. Bedanya hanyalah pada kepentingan untuk kepentingan penerbangan militer dan penerbangan sipil, yang secara fisik tampak pada lokasi parkir pesawat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dan terminal penumpangnya berikut aksesnya ke moda transportasi lainnya. Contohnya adalah Lanud Halim Perdanakusuma milik TNI AU yang juga dipergunakan sebagai bandar udara untuk penerbangan sipil yang dioperasikan oleh PT Angkasa Pura II (Persero). Lanud Adisutjipto Yogyakarta dan Lanud Adisumarmo Surakarta, keduanya merupakan pangkalan udara untuk penerbangan militer TNI AU dan di dalamnya juga dipergunakan untuk melayani penerbangan sipil sehingga juga disebut Bandara Adisutjipto dan Bandara Adisumarmo yang dioperasikan oleh PT Angkasa Pura I (Persero). Lanud Ahmad Yani Semarang merupakan pangkalan militer untuk penerbangan TNI AD, dan di dalamnya juga dipergunakan untuk melayani penerbangan sipil yang dioperasikan oleh PT Angkasa Pura I (Persero). Demikian pula Lanud Juanda Surabaya sejatinya merupakan pangkalan militer TNI AL. Fasilitas terbangun di sebelah utara runway merupakan fasilitas atau bangunan untuk penerbangan sipil yang dioperasikan oleh PT Angkasa Pura I (Persero). Bandara-bandara yang berada di kawasan pangkalan udara tersebut sering disebut sebagai civil


enclave airport (kurang lebih berarti bandar udara sipil dalam kawasan militer). Sebaliknya kegiatan penerbangan militer yang menumpang pada bandar udara sipil disebut military enclave airport . Contohnya adalah Bandara Sepinggan Balikpapan dan Bandara Juwata Tarakan. Di kedua bandara tersebut terdapat fasilitas militer untuk kepentingan penerbangan militer. Beberapa bandar udara di Indonesia juga dibuat dan dioperasikan secara murni sebagai bandar udara untuk melayani penerbangan sipil.

Contohnya

adalah:

Bandara

Soekarno-Hatta

Jakarta,

Bandara Sultan Hasanuddin Makassar (terminal baru dan airside area yang baru), dan beberapa bandar udara lainnya. Lantas, untuk penerbangan dinas kepolisian itu termasuk penerbangan militer atau penerbangan sipil? Sesuai dengan UU Penerbangan tersebut, penerbangan selain kepentingan pertahanan negara pada dasarnya mengacu dan tunduk pada otoritas penerbangan sipil sehingga

penerbangan

dinas

kepolisian

termasuk

sebagai

penerbangan sipil. Selain itu, dalam UU Kepolisian yang baru pun sebenarnya

didefinisikan

dengan

jelas

bahwa

kepolisian

merupakan institusi sipil dan status personil kepolisian adalah termasuk sebagai pegawai negeri sipil. Istilah Lapangan Terbang (Lapter) memang tidak dikenal dalam Undang Undang Penerbangan di Indonesia. Lapangan terbang


nampaknya merupakan terjemahan dari kata airfield . Dalam beberapa referensi terkait, istilah lapangan terbang ini merujuk pada suatu wilayah daratan dan perairan yang digunakan sebagai tempat mendarat dan lepas landas pesawat udara, termasuk naik turun penumpang dan bongkar-muat barang. Tetapi fasilitas yang terdapat di lapangan terbang pada umumnya hanya fasilitasfasilitas pokok untuk menunjang penerbangan dan tidak selengkap seperti di sebuah bandar udara. Pada beberapa bandar udara khusus yang dioperasikan oleh perusahaan-perusahaan tambang atau kehutanan, sering dipergunakan istilah lapangan terbang tersebut. Istilah “pelabuhan udara” rupanya dalam era sejarah terdahulu pernah menjadi istilah standar dari “bandar udara”. Pada era terdahulu memang ada Direktorat Pelabuhan Udara dan unit organisasi

Pelabuhan

Udara.

Pelabuhan

merupakan terjemahan dari kata asing

udara

nampaknya

airport , sebagaimana

Pelabuhan adalah terjemahan dari kata asing port yang merujuk pada Pelabuhan Laut. Sayangnya, pada Bagian atau Jurusan atau Departemen Teknik Sipil Transportasi di beberapa perguruan tinggi, baik negeri maupun

swasta

rupanya

masih

mempergunakan

istilah

Perencanaan Lapangan Terbang atau Perencanaan Pelabuhan Udara untuk bagian dari mata kuliahnya. Nampaknya menjadi


sesuatu yang khas di negeri ini, dunia praktisi tampaknya selalu selangkah di muka dibandingkan dunia pendidikan dan penelitian. Pada dasarnya semua pengelolaan bandar udara adalah memiliki tujuan

yang

memberikan

sama

yaitu

kepuasan

dalam

pada

hal

pelanggan

penanganannya untuk

dalam

mendapatkan

pangsa pasar yang ada demi memajukan pendapatan bandar udara tersebut. Ada beberapa hal yang menjadikan sebuah bandar udara melakukan perombakan yang disebabkan oleh beberapa hal yaitu salah satunya adalah masalah pengelolaan bandar udara. BUMN merupakan salah satu badan yang banyak memegang pengelolaan bandar udara di indonesia kemudian yang sisanya adalah

dikelola

oleh

TNI

AU

atau

ikut

campur

dalam

pengelolaannya. Pasti semua itu memberikakn dampak dalam kinerja bandara tersebut entah itu dari segi sistem kerja atau cara dalam memajukan bandar udara tersebut. Pada dasarnya bandar udara yang dikelola oleh TNI AU adalah berawal dari bandara tersebut yang awal mula digunakan dalam hal pengkhususan TNI AU, namun dengan berembangnya zaman bandara semakin berubah dengan memberikan andil komersial di dalamnya yang dianggap menguntungkan dalam segi pendapatan bandar udara tersebut, seperti bandar udara yang ada di malang dan lainnya.



BAB III PENUTUP 3.1. Kesimpulan Pengelolaan bandara perlu perencanaan dan komunikasi yang intens kepadamasyarakat, pekerja, perusahaan-perusahaan dalam industri penerbangan dankekuatan politik. Sementara itu, pihak yang kontra dan pesimistis terhadap privatisasijuga perlu berpikir lebih jernih dan tidak hanya terjebak pada romantisme lokal dan menutup mata akan rendahnya kualitas pelayanan public fasilitas umum. Pelibatan

swasta

sebenarnya

dapat

dilakukan

melalui

beberapa skema. Operations and management contractdengan penguasaan kontrak manajemen dan leasing bandar udara selama periodeyang disepakati. Kemudian operations and management contract with major capitalexpenditure, yaitu penguasaan kontrak manajemen dan leasing Bandar udara selama periode waktu tertentu disertai konsesi. Konsesi itu bergantung padakesepakatannya, apakah itu build-transferopcrate,

bnild-leasc-operate,

danbnild-rehabilitate-operate-

transftr contracts. Kedua kesepakatan itu tidakmemengaruhi kepemilikan pemerintah terhadap aset bandar udara yang


dimiliki. Olehkarena itu, tipe kerja sama tersebut, terutama operations

and

managementcontract

with

major

capital

expenditure, paling banyak direalisasikan dalamkerja sama pemerintah dan swasta dalam” pengelolaan badar udara. Maka

sebenarnya

pengelolaan

dilakukan

demi

untuk

memajukan bandar udara tersebut mungkin dengan cara yang berbeda diantara keduanya dengan menerapkan sistem yang berbeda pula di dalamnya. 3.2. Saran

Sebaiknya pengelolaan bandar udara cakrabhuana cirebon dilakukan dengan tujuan yang sama yaitu untuk memajukan bandar udara tersebut dengan memberikan pelayanan yang maksimal pada pelanggannya bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan individu di dalamnya. Maka sudah sepantasnya

pemerintah

ikut

serta

dalam

mengontrol

pergerakan semua bandar udara yang ada di indonesia dengan

cara

pengelola maksimal

memberikan

bandar

udara

dalam

arahan

dan

pada

semua

memberikan

pergerakan

ke

otoritas

jaminan

yang

depannya.


DAFTAR PUSTAKA

1.

Wikipedia // penerbangan indonesia

2.

Buku panduan bandara cakrabhuana cirebon

3.

Novalfaraichi.blogspot.com

Tugas Bandar Udara Cirebon

Recommend Documents