BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Mengingat hampir setiap aktivitas instansi pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan banyak membutuhkan persediaan. Oleh karena itu sebagai lembaga publik, yang berkewajiban menyediakan barang dan jasa publik, instansi pemerintah harus mengelola persediaannya secara baik. Sebagai asset lancar, persediaan sulit untuk dipertanggungjawabkan pada akhir tahun anggaran karena dianggap sebagai bahan habis pakai. Oleh karena itu, pengelolaan persediaan perlu dilakukan dengan baik mengacu kepada PSAP Nomor 5 tentang Akuntansi Persediaan yang terdapat pada Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Persediaan dalam kegiatan operasional pemerintah pada umumnya merupakan barang habis pakai, sehingga pengelolaan dan pertanggungjawabannya masih kurang mendapat perhatian. Pengelolaan dan pencatatan persediaan selama ini diberbagai instansi pemerintah belum mempunyai acuan yang baku, sehingga masih beragam antar metode dan cara pencatatan yang digunakan.
B. Rumusan masalah.
Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam makalah ini adalah sebagai berikut:
Definisi Persediaan ?
Ruang Lingkup Persediaan ?
Tujuan Persediaan ?
Pengakuan dan Pengukuran Persediaan ?
Penyajian dan Pengungkapan Persediaan ?
BAB II
PEMBAHASAN
Definisi
Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
Dalam upaya memberikan pemahaman yang mendalam terhadap persediaan, maka perlu diberikan batasan yang dapat dipedomani untuk dapat mengklasifikasikan suatu aset kedalam kelompok persediaan. Dalam PP 71 Tahun 2010 PSAP nomor 5 menyatakan :
Persediaan merupakan aset yang berwujud
Barang atau perlengkapan (supplies) yang yang dibeli dan disimpan untuk digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi;
Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan;
Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan
Dari uraian tersebut diatas persediaan dapat meliputi:
Barang Konsumsi;
Amunisi;
Bahan untuk pemeliharaan;
Suku cadang;
Persediaan untuk tujuan strategis/tujuan berjaga-jaga;
Pita cukai dan leges;
Bahan baku;
Barang dalam proses/setengah jadi;
Tanah/bangunan untuk dijual/diserahkan kpd masyarakat;
Hewan dan tanaman untuk dijual/diserahkan kpd masyarakat.
Ruang Lingkup Persediaan
PSAP 05 tentang persediaan diterapkan dalam penyajian seluruh persediaan dalam laporan keuangan yang disusun dan disajikan dengan basis cash towards accrual, di mana menggunakan basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas. Standar ini diterapkan untuk seluruh entitas pemerintah pusat dan daerah serta tidak termasuk perusahaan negara/daerah.
Akuntansi persediaan bagi pemerintah pusat dan daerah yang diatur meliputi :`
Definisi,
Pengakuan,
Pengukuran, dan
Pengungkapan.
Tujuan
Tujuan dari akuntansi persediaan adalah dalam upaya menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan, maka seluruh transaksi keuangan yang dilakukan oleh instansi pemerintah harus dicatat dan dilaporkan sesuai dengan akun dari masing-masing transaksi. Pengeluaran terhadap kebutuhan sehari-hari perkantoran dicatat sebagai belanja barang dan belum dilaporkan sebagai persediaan didalam laporan keuangan. Sehubungan dengan itu untuk memberikan pemahaman tentang transaksi dimaksud dan pengaruhnya terhadap suatu akun, dan sejalan dengan tujuan standar akuntansi pemerintahan untuk mengatur perlakuan akuntansi terhadap persediaan.
Secara ringkas, persediaan dapat digambarkan sebagai berikut:
Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan sendiri dalam rangka kegiatan operasional pemerintahBarang yang diperoleh untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakatBarang yang digunakan dalam proses produksi jika pemerintah memproduksi sendiri (swakelola))Barang habis pakai Barang tak habis pakaiBarang bekas pakaiBahan baku atau suppliesBarang dalam proses (setengah jadi)Barang jadiABC
Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan sendiri dalam rangka kegiatan operasional pemerintah
Barang yang diperoleh untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat
Barang yang digunakan dalam proses produksi jika pemerintah memproduksi sendiri (swakelola))
Barang habis pakai
Barang tak habis pakai
Barang bekas pakai
Bahan baku atau supplies
Barang dalam proses (setengah jadi)
Barang jadi
A
B
C
Dalam suatu transaksi keuangan dimana pengeluaran yang dilakukan pemerintah ditujukan untuk tujuan cadangan strategis/ berjaga-jaga, barang-barang yang diperoleh diakui sebagai persediaan. Sebagai contoh : pemerintah membeli bahan bakar minyak sebagai cadangan energi dan membeli beras untuk cadangan pangan. Apabila pemerintah membeli hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat antara lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan bibit tanaman, juga diakui sebagai persediaan.
BAB III
PENGAKUAN DAN PENGUKURAN PERSEDIAAN
A. Pengakuan Persediaan
Persediaan diakui pada saat :
Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.
Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada akhir periode akuntansi. Untuk persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke akun konstruksi dalam pengerjaan, tidak diakui sebagai persediaan.
Inventarisasi fisik terhadap persediaan dapat berupa penghitungan, pengukuran atau penimbangan barang pada akhir masa pembukuan untuk menghitung jumlah (kuantitas) suatu persediaan. Kemudian berdasarkan jumlah (kuantitas) tersebut diperoleh suatu nilai rupiah persediaan yang bersangkutan untuk dimasukkan ke dalam pembukuan. Inventarisasi fisik dilakukan pada setiap akhir periode akuntansi.
Pengakuan Beban Persediaan
Terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan, yaitu Pendekatan Aset dan Pendekatan Beban.
Dalam Pendekatan Aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga. Contohnya antara lain adalah persediaan obat di rumah sakit, persediaan di sekretariat SKPD.
Dalam Pendekatan Beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode. Contohnya adalah persediaan untuk suatu kegiatan. Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (use of goods). Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional.
Dalam hal persediaan dicatat secara perpetual, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.
Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara :
saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi
dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode
penilaian yang digunakan.
Selisih Persediaan
Sering kali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil stock opname. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak.
Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.
Berikut ini adalah jurnal yang harus dibuat apabila suatu entitas menggunakan metode pencatatan persediaan dengan Sistem Periodik
Belanja Barang Persediaan melalui mekanisme UP (Uang Persediaan)
Pencatatan transaksi pembelian persediaan
SKPD
Uang Muka dari Kas Daerah
Rp xxx
Kas di Bendahara Pengeluaran
Rp xxx
BUD
Tidak ada jurnal
Penerbitan SP2D-GU
SKPD
Belanja Barang
Rp xxx
Piutang dari BUD
Rp xxx
BUD
Belanja Barang
Rp xxx
Kas di Kas Daerah
Rp xxx
Belanja Barang Persediaan melalui mekanisme LS (Langsung)
Pencatatan transaksi Belanja Barang Persediaan
SKPD
Belanja Barang
Rp xxx
Piutang dari BUD
Rp xxx
BUD
Belanja Barang
Rp xxx
Kas di Kas Daerah
Rp xxx
Selanjutnya pembelian barang tersebut dicatat dalam buku persediaan untuk dapat dilakukan pengadministrasian dan penatausahaan dari barang persediaan dimaksud, sehingga apabila pada akhir periode dilakukan opname fisik persediaan dapat diketahui nilainya.
Pengurangan dan penggunaan suatu persediaan harus dicatat didalam buku persediaan sesuai dengan tanggal terjadinya.
B. Pengukuran Persediaan
Nilai persediaan meliputi seluruh belanja yang dikeluarkan sampai suatu barang persediaan tersebut dapat dipergunakan. Dalam PSAP 5 dalam paragraf 18 dikatakan bahwa persediaan disajikan sebesar:
Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi;
Dari uraian diatas, pengukuran persediaan dapat dilihat pada gambar berikut ini:
Biaya perolehanBiaya standarNilai wajarPersediaan diperoleh dengan pembelianPersediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri Persediaan diperoleh dengan cara lain, misalnya donasi===Harga pembelian + biaya pengangkutan + biaya penanganan – potongan harga – rabatBiaya Langsung + biaya tidak langsungNilai aset secara wajar
Biaya perolehan
Biaya standar
Nilai wajar
Persediaan diperoleh dengan pembelian
Persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri
Persediaan diperoleh dengan cara lain, misalnya donasi
=
=
=
Harga pembelian + biaya pengangkutan + biaya penanganan – potongan harga – rabat
Biaya Langsung + biaya tidak langsung
Nilai aset secara wajar
Persediaan disajikan sebesar:
Biaya Perolehan, apabila diperoleh dengan pembelian;
Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan sejenis lainnya akan mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh. Untuk persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti pita cukai, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.
Contoh:
Dibeli suatu persediaan kertas HVS sebanyak 100 rim dengan harga Rp. 10.000 /rim, dimana untuk pembeliannya dikenakan biaya angkut sebesar Rp. 10.000 dan diberikan potongan harga sebesar Rp. 500/rim. Maka nilai persediaan yang akan dimasukkan kedalam buku persediaan adalah sebesar:
Harga beli (100 rim x Rp. 10.000) Rp. 1.000.000,-
Biaya angkut Rp. 10.000,-
Total harga Rp. 1.010.000,-
Dikurangi potongan harga (Rp. 500 x 100) Rp. 50.000,-
Nilai persediaan sebesar Rp. 960.000,-
Biaya Standar, apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.
Nilai Wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi;
Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.
Persediaan dapat dinilai dengan menggunakan:
Metode sistematis seperti FIFO atau rata-rata tertimbang
Harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis.
Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti pita cukai, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.
Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.
Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction).
Perhitungan Biaya Persediaan
Biaya persediaan berdasarkan PSAP No.5 harus meliputi semua biaya pembelian, biaya konversi dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual atau dipakai (present location and condition).
Biaya pembelian persediaan meliputi harga pembelian, bea masuk dan pajak lainnya (kecuali yang kemudian dapat ditagih kembali oleh organisasi kepada kantor pajak) dan biaya pengangkutan, penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat diatribusikan pada perolehan barang jadi, bahan dan jasa. Diskon dagang (trade discount), rabat dan pos lain yang serupa dapat dikurangkan dalam menentukan biaya pembelian.
Biaya Konversi Persediaan
Biaya konversi persediaan meliputi biaya yang secara langsung terkait dengan unit yang diproduksi dan biaya overhead produksi tetap dan biaya overhead variabel yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi barang jadi. Biaya overhead produksi tetap adalah biaya produksi tak langsung yang relatif konstan, tanpa memperhatikan volume produksi yang dihasilkan, seperti penyusutan dan pemeliharaan bangunan dan peralatan pabrik serta biaya manajemen dan administrasi pabrik.
Biaya overhead produksi variabel adalah biaya yang berubah secara langsung atau hampir secara langsung mengikuti perubahan volume produksi, seperti bahan tak langsung dan upah tak langsung.
Biaya lain hanya dibebankan sebagai biaya persediaan sepanjang biaya tersebut timbul agar persediaan berada dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual atau dipakai.
Sistem Pencatatan Persediaan
Persediaan dicatat dengan metode perpetual/periodik yaitu :
Metode Perpetual
Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di SKPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat. Contohnya adalah persediaan obat-obatan di RSUD, persediaan pupuk di dinas pertanian, dan lain sebagainya. Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.
2. Metode Periodik
Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD, contohnya adalah persediaan ATK di sekretariat SKPD. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.
Nilai Realisasi Bersih
Biaya persediaan mungkin tidak akan diperoleh kembali (recoverable) bila barang rusak, seluruh atau sebagian barang telah usang atau bila harga penjualan menurun. Biaya persediaan juga tidak akan diperoleh kembali jika estimasi biaya penyelesaian atau estimasi biaya penjualan meningkat. Praktek penurunan nilai persediaan di bawah biaya menjadi nilai realisasi bersih konsisten dengan pandangan bahwa aktiva seharusnya tidak dinyatakan melebihi jumlah yang mungkin dapat direalisasi melalui penjualan atau penggunaan.
Nilai persediaan biasanya diturunkan ke nilai realisasi bersih secara terpisah untuk setiap barang dalam persediaan. Namun demikian, dalam beberapa kondisi, penurunan nilai persediaan mungkin lebih sesuai jika dihitung terhadap kelompok barang serupa atau yang berkaitan. Misalnya barang-barang yang termasuk dalam lini produk dengan tujuan atau penggunaan akhir yang serupa, diproduksi dan dipasarkan di wilayah yang sama, dan tidak dapat dievaluasi terpisah dari barang-barang lain dalam lini produk tersebut. Penurunan nilai persediaan tidak tepat jika dihitung berdasarkan klasifikasi persediaan, misalnya, barang jadi, atau seluruh persediaan dalam suatu industri atau segmen geografis tertentu. Perusahaan jasa pada umumnya mengakumulasikan biaya dalam hubungannya dengan setiap jasa agar dapat menetapkan harga jual jasa tersebut. Dengan demikian, masing-masing jenis jasa tersebut dibukukan tersendiri.
Estimasi nilai realisasi bersih didasarkan pada bukti paling andal yang tersedia pada saat estimasi dilakukan terhadap jumlah persediaan yang diharapkan dapat direalisasi. Estimasi ini mempertimbangkan fluktuasi harga atau biaya yang langsung terkait dengan peristiwa yang terjadi setelah akhir periode sepanjang peristiwa tersebut menegaskan (confirm) kondisi yang ada pada akhir periode.
Estimasi nilai realisasi bersih juga mempertimbangkan tujuan pengadaan persediaan yang bersangkutan. Misalnya, nilai realisasi bersih kuantitas persediaan yang dimiliki untuk memenuhi kontrak penjualan produk atau jasa didasarkan pada harga kontrak. Bila kontrak penjualan adalah untuk kuantitas barang yang lebih kecil daripada persediaan, nilai realisasi bersih untuk kelebihannya harus didasarkan pada harga penjualan umum. Kerugian kontinjen dari kontrak penjualan yang melebihi kuantitas persediaan yang dimiliki dan kerugian kontinjen dari kontrak pembelian diperlakukan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 8 tentang Kontinjensi dan Peristiwa Setelah Tanggal Neraca.
Nilai bahan baku dan perlengkapan (supplies) lain yang diadakan untuk digunakan dalam produksi persediaan tidak diturunkan di bawah biaya bila barang jadi yang dihasilkan diharapkan dapat dijual sebesar atau di atas biaya. Namun demikian, bila penurunan harga bahan baku mengindikasikan biaya barang jadi yang dihasilkan akan melebihi nilai realisasi bersih, maka nilai bahan diturunkan ke nilai realisasi bersih. Dalam kondisi semacam itu, biaya ganti (replacement cost) merupakan tolak ukur terbaik yang tersedia bagi nilai realisasi bersih.
Nilai realisasi bersih yang telah ditentukan harus ditinjau kembali pada setiap periode berikutnya. Apabila kondisi yang semula mengakibatkan penurunan nilai persediaan di bawah biaya ternyata tidak lagi berlaku, maka jumlah penurunan nilai harus dieliminasi balik (reversed) sedemikian rupa sehingga jumlah tercatat baru persediaan adalah yang terendah dari biaya atau nilai realisasi bersih yang telah direvisi. Hal ini timbul, misalnya, jika suatu barang dalam persediaan, yang dicantumkan sebesar nilai realisasi bersih karena harga jualnya teiah turun, masih dimiliki pada periode berikutnya dan harga jualnya telah meningkat.
BAB IV
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN PERSEDIAAN
Penyajian
Persediaan disajikan dalam kelompok aset lancar pada neraca pemerintah berdasarkan harga perolehan terakhir jika persediaan diperoleh dengan pembelian, sebesar biaya standar yang dikeluarkan jika persediaan diproduksi sendiri dan sebesar nilai wajar jika diperoleh dengan cara lain seperti donasi/rampasan.
Persediaan disajikan didalam neraca dengan akun lawan cadangan persedian yang merupakan bagian dari ekuitas dana lancar. Kedua akun tersebut harus disajikan dengan jumlah yang sama (self balancing).Persediaan disajikan sebagai bagian dari aset lancar.
Berikut ini adalah contoh penyajian persediaan dalam Neraca Pemerintah Daerah.
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0
(Dalam Rupiah)
Uraian
20X1
20X0
Aset
Aset Lancar
Kas Di Kas Daerah
Kas Di Bendahara Pengeluaran
Kas Di Bendahara Penerimaan
Investasi Jangka Pendek
Piutang Pajak
Piutang Retribusi
Penyisihan Piutang
Belanja Dibayar Dimuka
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi
Piutang Lainnya
Persediaan
Jumlah Aset Lancar
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
(xxx)
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
(xxx)
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
Pengungkapan
Disamping penyajian diatas hal-hal lain yang dipandang perlu untuk diungkapkan dalam laporan keuangan sehubungan dengan persediaan meliputi:
Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
Kondisi persediaan;
Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Hal-hal tersebut di atas tidak dilaporkan dalam neraca tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan keuangan.
BAB V
KESIMPULAN
.............
