BAB I PENDAHULUAN
1.1.
LATAR BELAKANG MASALAH Besarnya risiko berinvestasi di bank membuat kepercayaan masyarakat terus merosot terhadap perbankan [5]. Salah satu kasus yang cukup mendapat perhatian publik adalah kasus Bank Century. Kasus yang lainnya adalah pembobolan dana PT Elnusa Tbk dan Pemerintah Kabupaten Batubara di Bank Mega yang mencapai ratusan miliar. Perbankan Indonesia memiliki fungsi utama yaitu penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat akan
mengakibatkan
berkurangnya
nasabah
sebagai
pihak
yang
menggunakan jasa bank. Oleh karena itu, Bank harus meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan. UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menjelaskan bahwa Bank Indonesia memiliki tugas pembinaan dan pengawasan usaha perbankan serta bertanggungjawab terhadap kesehatan bank. Namun dengan adanya UU OJK, tugas pengawasan terhadap usaha perbakan yang sebelum dilakukan oleh Bank Indonesia kini menjadi tanggung jawab OJK. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, Penulis tertarik untuk membahas mengenai peran OJK terhadap usaha perbankan dan bagaimana perlindungan OJK terhadap nasabah bank?
1.2.
RUMUSAN PERMASALAHAN Pada makalah ini penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas diantaranya, yaitu: 1. Bagaimana peran OJK terhadap dunia perbankan?. 2. Bagaiman perlindungan yang diberikan oleh OJK terhadap nasbah perbankan?. 1
1.3.
TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN Makalah ini memiliki manfaat untuk dapat dijadikan referensi ilmiah mengenai peran OJK dalam perlindungan nasabah perbankan .
1.4.
SISTEMATIKA PENULISAN BAB I
PENDAHULUAN Bab ini berisi latar belakang, rumusan permasalahan, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, serta sistematika penulisan.
BAB II LANDASAN TEORI Bab ini berisi data hasil tinjauan kepustakaan dan literature yang terkait teori UU Perbankan; UU OJK; dan UU Perlindungan Konsumen. BAB III PEMBAHASAN MASALAH Bab ini berisi pembahasan mengenai peran OJK terhadap dunia perbankan dan perlindungan yang diberikan OJK terhadap nasabah perbankan. BAB IV SIMPULAN DAN SARAN Bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan terhadap peran OJK terhadap pengaturan dan pengawasan dunia perbankan khusunya terhadap perlindungan nasabah bank. DAFTAR PUSTAKA
2
BAB II LANDASAN TEORI
2.1.
UNDANG-UNDANG
NOMOR
10
TAHUN
1998
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN (UU PERBANKAN) Berdasarkan UU Perbankan Pasal 1 ayat (1), Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. UU Perbankan Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentukbentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Masyarakat dalam dunia perbankan disebut nasabah. UU Perbankan Pasal 1 ayat (16) dijelaskan bahwa nasabah merupakan pih’ak yang menggunakan jasa bank. Nasabah dalam dunia perbankan dibagi menjadi dua, yaitu: 1. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan (UU Perbankan Pasal 1 ayat (17)); 2. Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan (UU Perbankan Pasal 1 ayat (18)). Dalam penjelasan UU Perbankan dijelaskan bahwa “agar pembinaan dan pengawasan bank dapat terlaksana secara efektif, kewenangan dan tanggung jawab mengenai perizinan bank, yang semula berada pada Menteri Keuangan, menjadi berada pada Pimpinan Bank Indonesia sehingga Bank Indonesia memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang utuh untuk menetapkan perizinan, pembinaan dan pengawasan bank serta 3
pengenaan sanksi terhadap bank yang tidak mematuhi peraturan perbankan yang berlaku”. Bank Indonesia memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap bank yang ada di Indonesia (UU Perbankan Pasal 29 ayat (1)). Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia dijabarkan secara detail di pasal selanjutnya yaitu sebagai berikut: 1. Memeriksa buku-buku dan berkas-berkas bank (Pasal 30 ayat (2)); 2. Melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan (Pasal 31); 3. Wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (Pasal 35); 4. Dapat melakukan tindakan apabila bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya (Pasal 37 ayat (1)); 5. Atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan tertentu kepada pejabat pajak (Pasal 41 ayat (1)). Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib menempuh caracara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Berikut merupakan kewajiban bank: 1. Memelihara kesehatan bank sesuai memelihara kesehatan bank dengan memperhatikan aspek permodalan, kualitas asset, kualitas manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank (Pasal 29 ayat (2)); 2. Menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian bagi transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank (Pasal 29 ayat (4)); 3. Menyampaikan kepada Bank Indonesia, segala keterangan, dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (Pasal 30 ayat (1)); 4
4. Memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan (Pasal 30 ayat (2)); 5. Menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan serta penjelasannya, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (Pasal 34 ayat (1); 6. Mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (Pasal 35); 7. Menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan (Pasal 37B ayat (1)) dengan membentuk Lembaga Penjamin Simpanan (Pasal 37B ayat (2)); 8. Merahasiakan
keterangan
mengenai
nasabah
penyiman
dan
simpanannya (Pasal 40 ayat (1)). Perbankan Indonesia memiliki fungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Dalam penjelasan UU Perbankan dijelaskan bahwa salah satu fungsi lembaga perbankan adalah mampu melindungi secara baik dana yang dititipkan masyarakat kepadanya. Oleh karena itu lembaga perbankan perlu melakukan pembinaan dan pengawasan yang efektif, dengan didasari oleh landasan gerak yang kokoh agar lembaga perbankan di Indonesia mampu menjalankan fungsinya secara efisien, sehat, wajar, dan mampu menghadapi persaingan yang semakin bersifat global. Lembaga perbankan diberikan kepercayaan untuk melindungi dana masyarakat melalui prinsip kehati-hatian dan pemenuhan ketentuan persyaratan kesehatan bank. Dalam penjelasan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dijelaskan bahwa pemantuan bank perlu dilakukan dalam rangka melindungi dana masyarakat dan menjaga keberadaan lembaga perbankan. Dari penjelasan diatas diambil kesimpulan bahwa, salah satu fungsi bank adalah untuk melindungi dana nasabah. Oleh karena itu, bank harus 5
memelihara kesehatannya. Bank Indonesia selaku pembina dan pengawas bank melakukan tindakan untuk memastikan bank dalam keadaan sehat.
2.2.
UNDANG-UNDANG (UU) NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) Dalam UU OJK Pasal 1 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang ini. Lembaga jasa keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegitan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (Pasal 1 Ayat (4)). UU OJK Pasal 1 ayat (15) menjelaskan bahwa konsumen adalah pihak-pihak
yang
menempatkan
dananya
dan/atau
memanfaatkan
pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. UU OJK Pasal 4 menjelaskan bahwa tujuan OJK adalah: 1. Mendorong kegiatan sektor jasa keuangan agar terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; 2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; 3. Melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat. UU OJK Pasal5 menjelaskan bahwa OJK memiliki fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. UU OJK Pasal 6 menjelaskan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian Dana Pensiun, lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Penjelasan UU Perbankan dan UU Perbankan 6
Pasal 29 ayat (1) menjelaskan bahwa pembinaan dan pengawasan bank yang sebelumnya berada pada Menteri Keuangan kini menjadi berada pada pimpinan Bank Indonesia, namun seiring dengan adanya UU OJK yang dijelaskan dalam pasal 55 “Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di
sektor
Pasar
Modal,
Perasuransian,
Dana
Pensiun,
lembaga
Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK”. Pernyataan tersebut sudah jelas menyatakan bahwa tugas pembinaan dan pengawasan terhadap bank yang sebelum dilakukan oleh Bank Indonesia kini menjadi tanggung jawab OJK.
7
BAB III PEMBAHASAN MASALAH
3.1.
PERAN OJK DALAM PENGATURAN DAN PENGAWASAN DI SEKTOR PERBANKAN Penjelasan UU Perbankan dan UU Perbankan Pasal 29 ayat (1) menjelaskan bahwa pembinaan dan pengawasan bank yang sebelumnya berada pada Menteri Keuangan kini menjadi berada pada pimpinan Bank Indonesia, namun dengan adanya UU OJK yang dijabarkan di dalam pasal 55, tugas Menteri dalam pembinaan dan pengawasan sektor perbankan dialihkan ke OJK per tanggal 31 Desember 2012. Tugas OJK terhadap sektor perbankan yang dijelaskan dalam UU Perbankan yaitu memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang utuh untuk menetapkan perizinan, pembinaan dan pengawasan bank serta pengenaan sanksi terhadap bank yang tidak mematuhi peraturan perbankan yang berlaku. Proses pengalihan tugas pengawasan bank dari Bank Indonesia ke OJK memberikan tugas untuk OJK untuk membentuk strategi pengalihan tugas yaitu sebagai berikut [4] : 1. Pembentukan Tim Transisi di OJK dan Task Force OJK di BI; 2. OJK & BI menyusun struktur organisasi sektor perbankan yg akan diterapkan di OJK pada awal pengalihan (termasuk didaerah); 3. Penyesuaian Struktur Organisasi Sektor Pengawasan di BI; 4. Implementasi Mirrorring BI – OJK; 5. Monitoring Efektifitas Struktur Baru; 6. Strategi
Implementasi
Pengalihan
fungsi
Pengawasan
dengan
mempertimbangkan: a. Efisiensi & Efektifitas Pemanfaatan Sistem Teknologi Informas b. Pengembangan Sistem Informasi Yang Terintegrasi c. Tidak Menambah Beban Baru/Tambahan Bagi Lembaga Jasa Keuangan 7. Ojk & BI Mematangkan Strategi Pemenuhan SDM. 8
UU OJK pasal 5 dan pasal 6 menjelaskan mengenai tugas dan Fungsi OJK yaitu melakukan pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Berikut merupakan peran OJK dalam kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan [4]: 1. Bidang Pengaturan: a. Seluruh Peraturan Bank Indonesia secara otomatis tetap berlaku pada awal masa beralihnya fungsi pengawasan ke OJK; b. Sedapat
mungkin
pada
tahap
awal,
perubahan
peraturan
diminimalisir, namun efektifitas dari Peraturan yang berlaku akan terus dievaluasi; c. Dilakukan program harmonisasi peraturan antar sekor keuangan; d. Mengikuti prinsip rule making rules dalam penyusunan peraturan. 2. Bidang Pengawasan: a. Pola konsolidasi Pengawasan tetap mengikuti pendekatan yang ada (downstream) namun akan dikembangkan pola pengawasan terintegrasi dengan mengacu pada international best practices; b. Dalam konteks diatas maka perlu dipastikan ketersediaan data yang lebih lengkap, akurat, dan up to date, dengan dukungan infrastruktur TSI yang efektif dan efisien; c. Capacity Building SDM terus dilanjutkan; d. Pola komunkasi yang lebih terbuka dengan industri jasa keuangan dan stakeholders lainnya; e. Melanjutkan kesinambungan kerjasama dan koordinasi dengan otoritas/lembaga lain, baik didalam maupun di luar negeri; f. Mengoptimalkan
wewenang
penyidikan
guna
memastikan
penegakan hukum di sektor jasa keuangan. Berdasarkan penjelasan diatas, berikut merupakan tindak lanjut pengawasan OJK terhadap tugas, hak dan wewenang yang telah diatur dalam UU Perbankan antara lain: 1. OJK akan mengambil alih kasus yang terjadi di perusahaan keuangan pada 1 januari 2014 [6]. 9
2. OJK melakukan kerjasama dengan Japan Financial Services Agency (JFSA). Kerjasama tersebut meliputi sektor jasa keuangan, baik perbankan, pasar modal, serta industry keuangan non-bank. Kerjasama antara OJK dan JFSA dituangkan dalam bentuk Exchange of Letter for Cooperation [3]. 3. OJK membentuk tim untuk mengawasi perusahaan yang membawahi beberapa jenis lembaga keuangan. Hal ini akan tertuang dalam pengawasan konglomerasi [8].
3.2.
PERAN OJK DALAM PERLINDUNGAN NASABAH BANK Dalam subbab 3.1 telah dijelaskan peran OJK dalam pengawasan terhadap usaha perbankan sedangkan dalam subbab 3.2. akan membahas mengenai peran OJK dalam perlindungan konsumen. Konsumen adalah pihak-pihak
yang
menempatkan
dananya
dan/atau
memanfaatkan
pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan (UU OJK Pasal 1 ayat (15)). UU OJK Pasal 4 menjelaskan bahwa OJK dibentuk untuk mencapai salah satu tujuannya yaitu mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, seperti yang dijelaskan dalam definisi konsumen pada pasal 4 maka salah satu alasan OJK dibentuk adalah untuk mampu melindungi nasabah perbankan. Berikut wewenang OJK yang dijelaskan dalam UU OJK terkait dengan perlindungan konsumen yaitu: 1. (Pasal
9)
Melakukan
pengawasan,
pemeriksaan,
penyidikan,
perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. 2. (Pasal 28) Melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat yang meliputi:
10
a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya; b. Meminta
Lembaga
Jasa
Keuangan
untuk
menghentikan
kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan c. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. 3. (Pasal 29) melakukan pelayanan pengaduan konsumen yang meliputi: a. Menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; b. Membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; dan c. Memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa keuangan sesuai peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Berikut merupakan langkah yang telah dilakukan OJK dalam menjalankan tugas perlindungan konsumen, antara lain: 1. OJK telah mengeluarkan peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan sesuai dengan amanat UU OJK Pasal 31 “Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan Konsumen dan masyarakat diatur dengan peraturan OJK”. Peraturan OJK tentang perlindungan konsumen menjadi pedoman bagi Lembaga Keuangan dan masyarakat. Bagi masyarakat, peraturan ini menjadi patokan karena publik dapat mengetahui industri keuangan apa saja yang masuk dalam pengawasan OJK, jenis pengaduan seperti apa yang dapat disampaikan, serta apa saja tahapan pengaduan dan persyaratan. 4. OJK akan bentuk Lembaga Pengawas Keuangan pada tahun 2014 untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi antara perusahaan keuangan dan nasabah sebagai salah satu bentuk perlindungan konsumen [7]. Lembaga Pengawas Keuangan yang akan dibuat OJK 11
ini merupakan tindak lanjut dari UU OJK Pasal 29 yaitu melakukan pelayanan pengaduan konsumen dengan menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan. Lembaga Pengawas Keuangan diharapkan dapat menjadi perangkat yang dapat membantu konsumen dan masyarakat dalam melakukan pengaduan terhadap kerugian yang dilakukan Lembaga Jasa keuangan. 5. OJK tengah mengkaji aturan internal mengenai pembelaan hukum bagi konsumen [5]. Proses kajian aturan internal merupakan tindak lanjut dari UU OJK Pasal 28 yaitu tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan untuk pencegahan kerugian konsumen. 6. OJK melakukan sosialisasi terkait peran dan fungsi OJK baik kepada para pembisnis, masyarakat, dan instansi pemerintah [7]. Sosialisasi yang tengah dilakukan OJK ini merupakan tindak lanjut dari UU OJK Pasal 28 yaitu memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat terhadap peran dan fungsi OJK. 7. OJK melalui Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen menindak lanjuti penyelesaian sengketa yang tidak dapat mencapai kata sepakat di pengadilan maka dapat dilakukan melalui pengadilan di luar pengadilan. OJK akan meminta para asosiasi di perbankan untuk membentuk badan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti halnya yang telah dilakukan Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) dan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) [5]. 8. OJK menyelenggarakan Layanan Konsumen Terintegrasi (Intergrated Financial Customer Care (IFCC)). Layanan Konsumen Terintegrasi adalah layanan yang diberikan OJK untuk melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat terhadap pelanggaran atas UU dan peraturan di sektor keuangan yang berada di bawah kewenangan OJK. Layanan Konsumen Terintegrasi ini merupakan tindak lanjut dari UU OJK Pasal 29 yaitu membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sehingga Konsumen 12
dan masyarakat untuk menyampaikan informasi/laporan, pertanyaan, dan pengaduan yang berkaitan dengan produk dan/atau jasa yang diberikan oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) di bawah kewenangan OJK. 9. OJK juga memilik website http://www.ojk.go.id/ . website tersebut berisi informasi mengenai OJK secara keseluruhan dan spesifik, di website tersebut juga tedapat infomasi mengenai informasi dan edukasi konsumen keuangan. Website OJK ini merupakan tindak lanjut dari UU OJK Pasal 28 yaitu memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya.
13
BAB IV PENUTUP
4.1.
KESIMPULAN UU Perbankan menjelaskan bahwa Bank Indonesia (BI) memiliki tugas
pembinaan
dan
pengawasan
usaha
perbankan
serta
bertanggungjawab terhadap kesehatan bank. Namun dengan adanya UU OJK, tugas pengawasan terhadap usaha perbankan yang sebelumnya dilakukan oleh BI kini menjadi tanggung jawab OJK. selain melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, OJK juga memiliki tugas melindungi konsumen dan masyarakat terhadap kerugian oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan. Tindakan yang dilakukan OJK untuk melindungi konsumen khusunya nasabah bank antara lain: 1. Mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan sebagai pedoman bagi Lembaga Keuangan dan masyarakat. 2. Membentuk Lembaga Pengawas Keuangan pada tahun 2014 untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi antara perusahaan keuangan dan nasabah 3. Mengkaji aturan internal mengenai pembelaan hukum bagi konsumen 4. Melakukan sosialisasi terkait peran dan fungsi OJK baik kepada para pembisnis, masyarakat, dan instansi pemerintah 5. Meminta para asosiasi di perbankan untuk membentuk badan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti halnya yang telah dilakukan BMAI dan BAPMI 6. Menyelenggarakan
Layanan
mekanisme
pengaduan
memberikan
informasi
Konsumen
Konsumen dan
edukasi
dan
Terintegrasi website
kepada
sebagai
OJK
masyarakat
untuk atas
karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya
14
7. Memilik website http://www.ojk.go.id/ untuk memberikan informasi dan edukasi konsumen keuangan bagi masyarakat
4.2.
SARAN OJK telah memiliki tugas yang jelas dalam perlindungan Konsumen, dalam sektor perbankan. Namun pasalnya banyak masyarakat baik itu pembisnis, masyarakat dan instansi pemerintah tidak mengetahui keberadaan Lembaga OJK. oleh karena itu OJK sebagai pengawas jasa keuangan yaitu salah satunya sektor perbankan hendaknya melakukan edukasi kepada masyarakat perbankan dalam hal ini adalah nasabah. Selain itu, banyaknya sengketa dalam dunia perbankan menyebabkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Bank. Oleh karena itu OJK perlu membentuk badan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan untuk memproses penyelesaian sengketa secara cepat dan tuntas.
15
DAFTAR PUSTAKA
[1]
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
[2]
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otorisasi Jasa Keuangan (OJK).
[3]
http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/512441-ojk-perkuat-kerjasamadengan-jfsa diakses tanggal 16 Juni 2014 Pukul 8:41.
[4]
http://ikatanbankir.com/uploads/seminar/Peran
OJK
-
Operasional
Pengawasan Final.pptx diakses tanggal 16 Juni 2014 Pukul 8:37. [5]
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52e60d7b73e63/menunggugebrakan-ojk-lindungi-konsumen-bank diakses tanggal 29 Mei 2014 Pukul 16:23.
[6]
http://www.indonesiafinancetoday.com/read/48933/OJK-Akan-BentukLembaga-Pengawas-Keuangan diakses tanggal 29 Mei 2014 Pukul 16:23.
[7]
http://www.majalahglobalreview.com/keuangan/perbankan/11perbankan/170-2014-ojk-awasi-perbankan.html diakses tanggal 29 Mei 2014 Pukul 16:23.
[8]
[http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/14/02/04/n0gkj2ojk-bentuk-tim-pengawas-konglomerasi diakses tanggal 16 Juni 2014 Pukul 8:43.
16
