MAKALAH HUKUM PERBANKAN SYARIAH
KELAS C
KELOMPOK 9
Fajar Ramdhani
125010100111108 125010100111108
Prawatiya Kusumapamungkas Kusumapamungkas
125010107111135 125010107111135
Ruben Novandani Tanusekar
125010107111161 125010107111161
M. Rechardian
125010100111167 125010100111167
Gigih Ario Bimo
125010107111014 125010107111014
M. Zainul Aksan
125010107111040 125010107111040
Ellen Putri Mauliddiyah
125010101111050 125010101111050
Jasmine Anting Soraya
125010107111164 125010107111164
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2014 MALANG
DAFTAR ISI
Daftar Isi..............................................................................................................1 Kata Pengantar.....................................................................................................2 Bab 1 Pendahuluan 1.1. Latar Belakang...............................................................................................3 1.2. Rumusan Masalah..........................................................................................4 1.3. Tujuan............................................................................................................4 1.4. Manfaat..........................................................................................................4 Bab 2 Pembahasan 2.1.Pengertian Hukum Perbankan Syariah .....................................................5 2.2. Dasar Hukum Bank Syariah ......................................................................5 2.3. Tujuan Dikembangkannya Perbankan Syariah. ......................................6 2.4. Asas-Asas dalam Perbankan Syariah..................................................6 2.5. Prinsip Perbankan Syariah.................................................................11
2.6. Perbandingan antara Bank Syariah dan Bank K onvensional..............11 2.7. Konsep Akad dalam Bank Syariah.....................................................12 2.8. Fungsi dan Kewenangan Dewan Pengawas Syariah..........................13
Bab 3 Kesimpulan Kesimpulan...........................................................................................................15 Daftar Pustaka.......................................................................................................16
1
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya akhirnya kami dari pihak penyusun dapat menyelesaikan tugas mata kuliah Hukum Perbankan dengan judul “Hukum Perbankan Syariah” dalam bentuk makalah. Makalah ini disusun guna mendapatkan nilai dalam mata kuliah Hukum Perbankan yang diberikan oleh Ibu Dosen. Dalam penyusunan makalah ini, tidak lupa pula kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu sehingga makalah ini dapat diselesaikan dengan baik, walaupun ada beberapa hambatan yang kami alami dalam penyusunan makalah ini. Namun, berkat motivasi yang disertai kerja keras dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya dapat teratasi. Semoga makalah ini, dapat bermanfaat dan menjadi sumber pengetahuan bagi pembaca. Dan apabila dalam pembuatan makalah ini terdapat kekurangan kiranya pembaca dapat memakluminya. Akhir kata dengan kerendahan hati, kritik dan saran sangat kami harapkan demi penyempurnaan makalah ini. Sekian dan terima kasih.
Malang, 23 Februari 2014
Penulis 2
BAB 1 PENDAHULUAN 1.1.Latar Belakang Untuk menggerakkan aktivitas ekonomi diperlukan lembaga keuangan. Keberadaan lembaga keuangan dalam Islam sangat vital karena kegiatan bisnis dan ekonomi tidak akan berjalan tanpa adanya lembaga keuangan. Lembaga Keuangan dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, yaitu Lembaga Keuangan Bank ( LKB ), Lembaga Keuangan Bukan Bank ( LKBB ) dan Lembaga Pembiayaan. Penggolongan Lembaga keuangan, lembaga keuangan bank. Secara teoritis teknis, sebenarnya Islam tidak membedakan antara LKBB, LKB dan Lembaga Pembiayaan. Namun demikian Islam menetapkan bermacam-macam akad (perjanjian) yang dapat digunakan. Macam-macam akad ini dapat digunakan dalam transaksi yang dilakukan pada LKBB,LKB dan Lembaga Pembiayaan. Di Indonesia perkembangan bank syariah diikuti dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah di luar struktur perbankan,antara lain : Asuransi Takaful, Pasar Modal Syariah, Pegadaian Syariah, dan Baitul Maal wat Tamwil ( BMT), Perkembangan bank syariah pada tiga tahun terakhir ini relatif sangat cepat. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator, baik indikator keuangan,seperti jumlah aktiva, dana pihak ketiga, volume pembiayaan, maupun dilihat dilihat dari kelembagaan, dan jaringan kantor bank. Begitu halnya dengan asuransi syariah. Jika pada beberapa tahun yang lalu perusahaan asuransi yang menawarkan produk halal baru asuransi takaful, belakangan ini perusahaan asuransi syariah yang lain mulai tumbuh, seperti Asuransi Syariah Mubarakah, Asuransi Jiwa Asih Great Estern, dan MAA Life Insurance ikut menyemarakan usaha perasuransian di Indonesia. Di bidang lembaga keuangan lain, pada tahun 1997 mulai diluncurkan Reksadana Syariah disusul dengan berdirinya Jakarta Islamic Index pada tahun 2000. Telah dimaklumi, bahwa terdapat perbedaan yang sangat prinsip antara lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Perbedaan yang sangat prinsip tersebut dilandasi oleh perbedaan filosofi sebagai orientasi dasar ekonomi. Orientasi dasar ekonomi Islam dilandaskan pada asas ketuhanan ( tauhid ), yaitu adanya hubungan dari
3
aktivitas ekonomi, tidak saja dengan sesama manusia, tetapi juga dengan tuhan sebagai pencipta. 1.2. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang di atas, secara umum permasalahan dari penelitian ini adalah: 1. Apa pengertian Hukum Perbankan Syariah? 2. Apa dasar hukum Bank Syariah? 3. Apa tujuan dikembangkannya Perbankan Syariah? 4. Apa asas-asas dalam perbankan syariah? 5. Apa prinsip-prinsip perbankan syariah? 6. Apakah perbandingan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional? 7. Apakah konsep akad dalam Bank Syariah? 8. Apakah fungsi dan kewenangan Dewan Pengawas Syariah? 1.3.Tujuan 1. Memahami arti dari Hukum Perbankan Syariah. 2. Memahami dasar hukum Bank Syariah dan tujuan dikembangkannya Perbankan Syariah. 3. Memahami asas-asas dan prinsip-prinsip perbankan syariah. 4. Memahami perbandingan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional. 5. Memahami konsep akad dalam Bank Syariah. 6. Memahami fungsi dan kewenangan Dewan Pengawas Syariah. 1.4.Manfaat. 1. Bagi Mahasiswa. Dapat memperoleh tambahan wawasan dan pengetahuan untuk meningkatkan kompetensi dan kecerdasan intelektual. 2. Bagi Penulis. Untuk menambah pengetahuan dalam hal Hukum Perbankan Syariah.
4
BAB 2 PEMBAHASAN 2.1. Pengertian Hukum Perbankan Syariah Hukum Perbankan Syariah terdiri dari tiga suku kata, yaitu "Hukum", "Perbankan", "Syariah" dan tidak lepas dari kata "Bank" itu sendiri. Dalam Konteks ini memiliki pengertian masing-masing yakni: Hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah sekumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi Perbankan menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Syariah dalam versi Bank Syariah Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. 2.2. Dasar Hukum Bank Syariah Bank Syariah secara yuridis formal di Indonesia memiliki dasar diantaranya:
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan
Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan
Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia
Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama
Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama
5
Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
2.3. Tujuan Dikembangkannya Perbankan Syariah.
Memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga. Dengan ditetapkannya sistem perbankan syariah yang berdampingan dengan sistem perbankan konvensional (dual banking system), mobilitas dana masyarakat dapat dilakukan secara lebih luas, terutama dari segmen yang selama ini belum dapat tersentuh oleh sistem perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga.
Membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan. Dalam prinsip ini, konsep yang diterapkan adalah hubungan antar investor yang harmonis (mutual investor relationship). Sementara dalam bank konvensional konsep yang diterapkan adalah hubungan debitor-kreditor ( debitor to creditor relatonship).
Memenuhi kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki beberapa keunggulan komparatif berupa peniadaan pembebanan bunga yang berkesinambungan ( perpetual interest effect ), membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif, pembiayaan ditujukan kepada usaha-usaha yang lebih memerhatikan unsur moral.
2.4. Asas-Asas dalam Perbankan Syariah
Asas ridha’iyyah (rela sama rela). Yang dimaksud ialah bahwa transaksi ekonomi dalam bentuk apapun yang dilakukan perbankan dengan pihak lain terutama nasabah harus didasarkan atas prinsip rela sama rela yang bersifat hakiki. Asas ini didasarkan kepada sejumlah ayat al-Qur’an dan al-Hadits,
Asas manfaat, maksudnya ialah bahwa akad yang dilakukan oleh bank dengan nasabah berkenaan dengan hal-hal (obyek) yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Itulah sebabnya mengapa Islam mengharamkan akad berkenaan dengan hal-hal yang bersifat mudharat/mafsadat seperti jual-beli benda-benda yang diharamkan dan/ atau benda-benda yang tidak bermanfaat apa lagi membahayakan.
Asas keadilan, dalam arti kedua pihak yang melakukan transaksi ekonomi (bank dan nasabah) harus berlaku dan diperlakukan secara adil dalam konteks pengertian yang luas dan konkrit. Hal ini didasarkan kepada sejumlah ayat al- Qur’an yang sangat menjunjung tinggi keadilan dan anti kezhaliman. Termasuk kezhaliman dalam hal ekonomi yang disimbolkan dengan bentuk riba seperti dapat dibaca dalam berbagai ayat al-Qur’an, terutama ayat 25 surat al- Hadid .
6
Asas saling menguntungkan. Setiap akad yang dilakukan oleh pihak bank syariah dan nasabah harus bersifat menguntungkan semua pihak yang berakad. Tidak boleh menguntungkan satu pihak dengan merugikan pihak lain. Itulah sebabnya mengapa Islam mengharamkan jual beli (perdagangan) yang mengandung unsur gharar (penipuan), karena hanya menguntungkan satu pihak dengan merugikan pihak lain. Demikian pula dengan praktik perjudian yang hanya menguntungkan segelintir orang dengan merugikan banyak pihak bahkan masyarakat luas. Produk Bank Syariah: Funding: 1. Al Wadi’ah ( titipan ) : - Giro 2. Mudharabah ( bagi hasil ) : - Tabungan - Deposito Landing: 1. Tijaroh ( Jual beli ) - Murabahah - Salam - Istisna 2. Ijarah ( sewa ) Ijarah Muntahia bittamlik ( sewa beli ) 3. Syirkah - Musyarakah ( kerjasama modal usaha ) - Mudharabah ( Kerjasama modal usaha) Feebased: 1. Al Wakalah ( perwakilan ) 2. Al Kafalah (penjaminan ) 3. Al hawalah ( Pengalihan hak tanggung jawab ) 4. Ar Rahn ( gadai ) 5. Al Qardh (Kebajikan)
A.Produk Penghimpunan Dana 1. Prinsip Wadi’ah
7
Prinsip Wadi’ah dalam produk bank syariah dapat dikembangkan menjadi dua jenis, yaitu : (1) Wadi’ah Yad a Amanah dan (2) Wadii’ah yad Dhomanah. Dalam konsep Al Wadiah Yad al Amanah, pihak penerima titipan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan barang yang dititipkan, tetapi harus benar – benar menjaganya sesuai dengan kelaziman. Bank bertanggung jawab terhadap kehilangan dan kerusakan barang yang dititipkan. Konsep Al Wadia’ah yad Dhamanah, memberikan kesempatan kepada bank untuk mempergunakan dana titipan dalam aktivitas perekonomian tertentu dengan meminta izin terlebih dahulu dari si pemberi titipan. Semua keuntungan yang dihasilkan dari dana tersebut menjadi milik bank ( demikian juga bank menanggung seluruh kemungkinan kerugian ). Sebagai imbalan si penitip / penyimpan mendapat jaminan keamanan terhadap hartanya. Namun demikian, bank sebagai penerima titipan sekaligus sebagai pihak yang telah memanfaatkan dana tersebut tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif / bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal. Konsep al wadi’ah yad Dhamanah dikembangkan dalam bentuk Current account ( Giro ), dan Saving account ( Tabungan Berjangka ) 2. Prinsip Mudharobah Aplikasi prinsip ini adalah bahwa deposan atau penyimpan bertindak sebagai shohibul mal dan bank sebagai mudhorib. Dana ini digunakan bank untuk melaksanakan pembiayaan. Jika terjadi kerugian maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi. Rukun Mudharobah adanya pemilik dana, ada usaha yang akan dibagi hasilkan, ada nisbah, dan ada ijab Qobul. Aplikasi Prinsip Muidharobah adalah Tabungan berjangka, dan Deposito berjangka Sistem mudharabah ini dapat diaplikasikan pada produk tabungan, deposito, dan giro. B. Produk Penyaluran Dana Produk penyaluran dana di Bank Syari’ah dapat dikembangkan dengan model - model berikut : 1. Prinsip Jual beli ( At Tijarah ) a) Pembiayaan Murobahah ( dari kata r ibhu = keuntungan ). Bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Barang diserahkan segera dan pembayaran dilakukan secara. tangguh . b) Salam ( jual beli barang belum ada ). Pembayaran tunai barang diserahkan tangguh. Bank sebagai pembeli dan nasabah sebagai penjual. Dalam transaksi ini ada kepastian tentang kuantitas , kualitas, harga dan waktu penyerahan. Pada Fatwa DSN No. 05/DSN-MUI/IV/2000. 8
Ketentuan umum dalam Ba’issalam :
Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas seperti jenis,macam, ukuran, mutu dan jumlahnya.
Apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad, nasabah harus bertanggung jawab.
Mengingat bank tidak menjadikan barang yang dibeli atau dipesannya sebagai persediaan, maka bank dimungkinkan melakukan akad salam pada pihak ketiga (pembeli kedua)
c) Istishna : jual beli seperti akad salam namun pembayarannya dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran. Istishna diterapkan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Fatwa DSN No. 06/DSN/MUI/IV/2000 Ketentuan Umum :
Spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlahnya.
Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad
Jika terjadi perubahan kriteria pesaanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditanda tangani, maka seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah.
2. Prinsip Sewa ( Ijaroh ) Transaksi Ijaroh dilandasi adanya pemindahan manfaat. Pada transaksi ijaroh nasabah tidak mempunyai hak untuk memiliki barang tersebut akan tetapi hanya menikmati manfaat barang yang menjadi objek. Bank mengenakan biaya sewa terhadap nasabah. Pengembangan produk jasa Ijarah dapat gunakan dalam bentuk save deposit box. Pada jenis Ijarah Muntahia Bithamlik (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan ) , di akhir masa sewa, bank dapat menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian. 3. Prinsip Bagi Hasil (Syirkah) Prinsip bagi hasil untuk produk pembiayaan di bank syari’ah dioperasionalkan dengan pola pola sebagai berikut : A. Musyarokah adalah kerjasama dalam suatu usaha oleh dua pihak Ketentuan Umum dalam akad Musyarokah adalah sebagai berikut :
Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarokah dan dikelola bersama-sama.
9
Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang
dijalankan oleh pelaksana proyek Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek musyarokah, tidak boleh
melakukan tindakan seperti : I.
Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi
II.
Menjalankan proyek musyarokah dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya,
III.
Memberi pinjaman kepada pihak lain
IV.
Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain
V.
Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila :
VI.
menarik diri dari perserikatan
meninggal dunia
menjadi tidak cakap hukum
Biaya yang timbul dal;am pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama
VII.
Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad
B. Mudharobah, kerjasama antara bank dengan nasabah. Bank sebagai dengan mana shohibul mal memberikan dana 100% kepada Muidhorib yang memiliki keahlian. Ketentuan Umum yang berlaku dalam akad Mudharobah adalah :
Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan mudharopbah dapat diperhitungkan dengan dua cara : I.
Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau
waktu yang disepakati.
Bank selaku pemilik modal
menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalah gunaan dana. II.
Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan / usaha nasabah. Jika nasabah cidera
10
janji dengan sengaja misalnya tidak mau membayar kewajiban dapat dikenakan sanksi administrasi.
2.5. Prinsip Perbankan Syariah. Dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 dikatakan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Kemudian dalam Penjelasan Pasal 2 (TLN No. 4867) disebutkan bahwa kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah antara lain, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:
Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan (fadhl) atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasi’ah);
Maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;
Gharar, yaitu transaksi yang obyeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;
Haram, yaitu transaksi yang obyeknya dilarang dalam syariah; atau
Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lain.
2.6. Perbandingan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional. Bank Islam:
Melakukan hanya investasi yang halal menurut hukum Islam
Memakai prinsip bagi hasil, jual-beli, dan sewa
Berorientasi keuntungan dan falah (kebahagiaan dunia dan akhirat sesuai ajaran Islam )
Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan
Penghimpunan dan penyaluran dana sesuai fatwa Dewan Pengawas Syariah
Bank Konvensional: 11
Melakukan investasi baik yang halal atau haram menurut hukum Islam
Memakai perangkat suku bunga
Berorientasi keuntungan
Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kreditur -debitur
Penghimpunan dan penyaluran dana tidak diatur oleh dewan sejenis
2.7. Konsep Akad dalam Bank Syariah. Secara garis besar, hubungan ekonomi berdasarkan syariah Islam tersebut ditentukan oleh hubungan aqad yang terdiri dari lima konsep aqad . Bersumber dari kelima konsep dasar inilah dapat ditemukan produk-produk lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan bukan bank syariah untuk dioperasionalkan. Kelima konsep tersebut adalah : (1) sistem simpanan / titipan ( Al Wadiah ), (2) bagi hasil ( Syirkah ) , (3) Jual Beli ( At Tijarah ), (4) sewa ( Al Ijarah ), dan (5) jasa / fee ( Al-Ajr wal umullah).
Prinsip Simpanan Murni ( Al Wadi’ah) Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh Bank Syariah untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk al wadi’ah. Fasilitas Al wadiah biasa diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan dan deposito. Dalam dunia perbankan konvensional Al Wadi’ah identik dengan giro.
Bagi Hasil ( Syirkah ) Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah Mudhorobah dan Musyarokah. Lebih jauh prinsip Mudhorobah dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan ( tabungan dan deposito ) maupun pembiayaan, sedangkan musyarokah lebih banyak untuk pembiayaan.
Prinsip Jual beli ( At-Tijaroh ) Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli. Bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejunmlah harga beli ditambah keuntungan (margin).
12
Prinsip Sewa ( Al-Ijaroh ) Prinsip ini secara garis besar terbagi kepada dua jenis : a. Ijaroh : sewa murni, seperti hanya penyewaan traktor dan alat-alat produk lainnya ( operatong lease ). Dalam teknis perbankan bank dapat membeli dahulu equipment yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakan dalam waktu dan hanya hanya yang telah disepakati kepada nasabah. b. Bai al tajiri atau ijaroh al muntahiya bi tamlik merupakan penggabungan sewa dan beli , dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa ( finansial lease).
Prinsip Jasa / Fee ( Al-Ajr wal umullah) Prinsip ini meliputi seluruh layanan nonpembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain Bank Garansi, Kliring, Inkaso, Jasa,Transfer, dan lain – lain. Secara Syari’ah prinsip ini didasarkan pada konsep al ajr wal umullah .
2.8. Fungsi dan Kewenangan Dewan Pengawas Syariah Dewan Pengawas Syariah bertugas mengawasi opersionalisasi bank dan produk produk agar sesuai dengan ketentuan syariah. Menurut Heri Sudarsono, ( 2004 : 42- 54 ) DPS biasanya diletakkan pada posisi setingkat Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektifitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas syariah. Karena itu penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS) setelah para anggota DPS mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional ( DSN). DSN merupakan badan otonom Majelis Ulama Indonesia ( MUI) yang diketuai secara ex officio oleh ketua MUI. Untuk melaksanakan kegiatan harian ditunjuk Badan Pelaksana Harian DSN.
Fungsi dan Kewenangan Dewan Pengawas Syariah ( DPS) adalah :
Mengawasi jalannyaaa operasionalisasi bank sehari – hari agar sesuai dengan ketentuan syariah.
Membuat pernytaan secara berkala ( biasanya tiap tahun ) bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah.
Meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya.
Fungsi dan Kewenangan Dewan Syariah Nasional ( DSN) adalah :
13
Mengawasi produk – produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah.
Meneliti dan memberi fatwa bagi produk – produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah.
Memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai Dewan Pengawas Syariah l pada suatu lembaga keuangan syariah.
Memberika teguran kepada lembaga keuangan syariah jika yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan.
14
BAB 3 KESIMPULAN Dari penjabaran hal diatas dapat disimpulkan bahwa Untuk menggerakkan aktivitas ekonomi diperlukan lembaga keuangan. Keberadaan lembaga keuangan dalam Islam sangat vital karena kegiatan bisnis dan ekonomi tidak akan berjalan tanpa adanya lembaga keuangan. Lembaga Keuangan dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, yaitu Lembaga Keuangan Bank ( LKB ), Lembaga Keuangan Bukan Bank ( LKBB ) dan Lembaga Pembiayaan. Penggolongan Lembaga keuangan, lembaga keuangan bank. Secara teoritis teknis, sebenarnya Islam tidak membedakan antara LKBB, LKB dan Lembaga Pembiayaan. Namun demikian Islam menetapkan bermacam-macam akad (perjanjian) yang dapat digunakan. Macam-macam akad ini dapat digunakan dalam transaksi yang dilakukan pada LKBB,LKB dan Lembaga Pembiayaan. Di Indonesia perkembangan bank syariah diikuti dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah di luar struktur perbankan,antara lain : Asuransi Takaful, Pasar Modal Syariah, Pegadaian Syariah, dan Baitul Maal wat Tamwil ( BMT), Perkembangan bank syariah pada tiga tahun terakhir ini relatif sangat cepat. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator, baik indikator keuangan,seperti jumlah aktiva, dana pihak ketiga, volume pembiayaan, maupun dilihat dilihat dari kelembagaan, dan jaringan kantor bank.
15
DAFTAR PUSTAKA Muamar, 2010, Hukum Perbankan Syariah. http://artasite.blogspot.com/2010/12/hukum-perbankan-syariah.html. Diakses pada tanggal 19 februari 2014. Sarmadi, Sukris, 2012, Hukum Perbankan Syariah. http://kuliahhukum12.blogspot.com/.hukum. Diakses pada tanggal 18 februari 2014. Sri Imaniyati, Neni, 2010, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia. Bandung: Refika Aditama. Wikipedia, Perbankan Syariah. http://id.wikipedia.org/wiki/Perbankan_syariah. Diakses pada tanggal 20 februari 2014.
16
