Bila berbeda jenisnya, Rupiah to Yen, dapat ditukarkan (rexchange) sesuai dengan market rate dengan catatan harus naqdan spot. 3. Norma- Norma Syariah dalam Pasar Valuta Asing Aktivitas perdagangan valuta asing harus terbebas dari unsur riba, maisir, dan gharar. Dalam pelaksanaannya harusnya memperhatikan beberapa batasan sebagai berikut: a. Pertukaran Pertukaran tersebut tersebut harus dilakukan dilakukan secara secara tunai tunai (spot), (spot), artinya artinya masing-masing masing-masing piha pihak k harus harus mene menerim rima/m a/men enye yerah rahka kan n masin masing g mata mata uang uang pada pada saat saat yang yang bersamaan. b. Motif Motif pertukaran pertukaran adalah adalah dalam rangka rangka mendukun mendukung g transaks transaksii komers komersial, ial, yaitu transak transaksi si perdaga perdaganga ngan n barang barang dan jasa antar antar bangsa bangsa,, bukan bukan dalam dalam rangka rangka spekulasi. c. Harus Harus dihinda dihindarka rkan n jual beli bersyara bersyarat. t. Misalnya Misalnya,, A setuju setuju membeli membeli barang barang dari dari B hari ini dengan syarat B harus membelinya membelinya kembali pada tanggal tertentu di masa mendatang. d. Transaksi Transaksi berjangka berjangka harus harus dilakukan dilakukan dengan dengan pihak-pihak pihak-pihak yang yang diyakini diyakini mampu mampu menyediakan valuta asing yang ditukarkan. e. Tidak Tidak dibenark dibenarkan an menjual menjual barang barang yang belum belum dikuas dikuasai ai auat dengan dengan kata lain tidak dibenarkan jual beli tanpa hak kepemilikan. (bai’ al-fudhuli) Dengan memperhatikan beberapa batasan tersebut, terdapat beberapa tingkah laku per perda dang ngan ang gan yang yang g dewa dewasa sa ini ini bias biasaa dila dilaku kuka kan n di pasa pasarr valu valuta ta asin asing g konvensional harus dihindari, yait antara lain: a. Perd Perdag agang angan an tanpa tanpa penyer penyeraha ahan n (futu (future re nonnon- deliv delivery ery tradi trading ng atau atau marg margin in trading), b. Jual Jual beli beli
Valas Valas buka bukan n transa transaks ksii komer komersia siall (arbi (arbitra trage ge)) baik baik spot spot maupun maupun
forward, c. Melakukan Melakukan penjuala penjualan n melebihi melebihi jumlah jumlah yang dimiliki atau dibeli dibeli (overso (oversold) ld) d. Mela Melaku kuka kan n trans transak aksi si swa swap. p.
ASPEK AKUNTANSI DALAM PERBANKAN ISLAM (ACCOUNTING ASPECT)
A. PEND PENDAH AHUL ULUA UAN N Langkah Langkah perkembanga perkembangan n standar akuntansi akuntansi keuangan keuangan bank Islam dimulai pada pada tahun tahun 1987. 1987. Sedikit Sedikitnya nya lima volume volume telah telah terkum terkumpul pul dan tersimp tersimpan an di perpustakaan Islamic Research and Training Institute, Institute, Islamic Development Development bank (IDB). Stud Studii ini ini tela telah h mend mendor oron ong g pemb pemben entu tuka kan n Acco Account unting ing and Audit Auditing ing Organization for Islamic Financial Instutions ( organisasi organisasi Akuntansi Akuntansi Keuangan Keuangan untuk Bank dan Lembaga Keuangan Islam) yang didaftarkan sebagai organisasi nirlaba di Bahrain pada tahun 1411 H (1991). Sejak didirikan, organisasi ini terus mengembangkan standar keuangan melalui pertemuan periodik Komite pelaksana untuk Perencanaan dan Tindak Lanjut.
B. PEND PENDEK EKAT ATAN AN FUNG FUNGSI SI 1. Pend Pendek ekata atan n yang yang Dig Digun unak akan an a. Mengidentifikasi konsep akuntansi yang telah dikembangkan sebelumnya
dengan prinsip Islam entng ketepataan dan keadilan. Sangat dimungkinkan seseorang akan menentang penerapan konsep-konsep itu, misalnya yang berkaitn dengan definisi karakteristik informasi akuntansi yang bermanfaat seperti relevansi dan realibilitas. b. Mengid Mengident entifika ifikasi si konsep konsep yang yang diguna digunakan kan dalam dalam akuntan akuntansi si keuang keuangan an
konvensional, tetapi tidak sesuai dengan syariah Islam. Konsep semacam itu ditolak atau dimodifikasi secukupnya untuk mematuhi syariah supaya
membuatnya bermanfaat. Contoh dari konsep ini adalah nilai waktu dari uang ( time value of money) sebagai sifat pengukuran. c. Mengembangkan
konsep-konsep
yang
mendefenisikan
aspek-aspek
tertentu dari akuntansi untuk bank Islam. Contohnya, konsep yang dikembangkan berdasarkan hokum-hukum yang mendefenisikan risiko dan balasan yang dikaitkan dengan transaksi bisnis, serta terjadinya biaya dan perolehan keuntungan. 2. Fungsi Bank-Bank Islam Bank-bank Islam dikembangkan berdasarkan prinsip yang tidak memperbolehkan pemisahan antara hal yang temporal (keduniaan) dan keagamaan. Prinsip ini mengharuskan kepatuhan kepada syariah seba dargai dasar dari semua aspek kehidupan. Kepatuhan ini tidak hanya dalam hal ibadah ritual, tetapi transaksi bisnis pun harus sesuai dengan ajaran syariah. Sebagai contoh dalam hal ini adalah aspek yang paling terkemuka dari ajaran Islam mengenai muamalah, yaitu pelarangan riba uang dan persepsi uang sebagai alat tukar dan alat melepaskan kewajiban. Uang bukanlah komoditas. Dengan demikian, uang tidak memiliki nilai waktu kecuali uang barang yang ditukar melulai penggunaan uang sesuai dengan syariah. Sebagai konsekuensi dari prinsip ini, bank Islam dioperasikan atas dasar konsep bagi untung dan bagi risiko yang sesuai dengan salah satu kaidah Islam, yaitu “keuntungan adalah bagi pihak yang menanggung risiko”. Bank Islam menolak bunga sebagai biaya untuk penggunaan uang dan pinjaman sebagai alat investasi. Dalam melaksanakan investasinya, bank Islam member keyakinan bahwa dana mereka sendiri (equity) serta dana lain yang tersedia untuk investasi, mendatangkan pendapatan yang sesuai dengan syariah dan bermanfaat bagi masyarakat. Bank Islam menerima dana berdasarkan kontrak mudharabah, yaitu salah satu bentuk kesepakan antara penyediaan dana (pemegang rekening
investasi) dan penyediaan usaha (bank). Dalam melaksanakan usaha berdasarkan mudharabah, bank menyatakan kemauannya menerima dana untuk diinvestasikan atas nama pemiliknya, mebagi keuntungan berdasarkan persentase yang disepakati sebelumnya, serta memberitahukan bahwa kerugian aklan ditanggung sepenuhnya oleh penyedia dana selama kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh kelalaian atau pelanggaran kontrak. Dalam paradigm akuntansi Islam, bank Syariah memiliki fungsi sebagai berikut: a) Manajemen Investasi
Bank-bank Islam dapat melaksanakan fungsi ini berdasarkan kontrak mudharabah atau kontrak perwakilan. Menurut kontrak mudharabah, bank (dalam kapasitasnya sebagai mudharib, yaitu pihak yang melaksanakan investasi dana dari pihak lain) menerima persentase keuntungan hanya dalam kasus untung. Dalam hal terjadi kerugian, sepenuhnya menjadi risiko penyedia dana ( shahibul maal ) sedangkan bank tidak ikut menanggungnya. b) Investasi Bank-bank Islam menginvestasikan dana yang ditempatan pada dunia usaha (baik dana modal maupun dana rekening investasi) dengan mengunakan alat-alat investasi yang konsisten dengan syariah. Di antara contohnya adalah kontrak al-murabahah, al-mudharabah, al-musyarakah, bai’ as-salam, bai’ alishtisna’, alijarah, dan lain-lain. Rekening investasi dapat dibagi menjadi tidak terbatas (unrestricted mudharabah) atau terbatas (restricted mudharabah) 1) Rekening Investasi Tidak Terbatas ( General Investment )
Pemegang rekening jenis ini member wewenang kepada bank Islamuntuk menginvestasikan dananya dengan cara yang dianggap paling baik dan feasible, tanpa memenrapkan pembatasan jenis, waktu, dan bidang usaha investasi
Dalam skema ini, bank Islam dapat mencampurkan dana pemegang rekening investasi dengan dananya sendiri (modal) atau dengan dana lain yang berhak dipakai oleh bank Islam ( misalnya rekening Koran). Pemegang rekening investasi dan bak islam umumnya berpartisipasi dalam keuntungan dari dana yang diinvestasikan. 2) Rekening Investasi Terbatas ( Restricted Investment )
Pemegang rekening jenis ini menerapkan pembatasan tertentu dalam hal jenis, bidang, dan waktu bank menginvestasikan dananya. Lebih jauh lagi, bank Islam dapat dibatasi dari mencampurkan dananya sendiri dengan dana rekening investasi terbatas untuk tujuan investasi, bahkan bias saja ada pembatasan lain yang diterapkan pemegang rekening investasi. Sebagai contoh, pemegang rekening investasi dapat meminta bank Islam untuk tidak menginvestasikan dananya dalam bidang pertanian dan peternakan. Bisa juga pemengang rekening investasi meminta bank islam itu sendiri yang melaksanakan investasi, bukan melalui pihak ketiga. c) Jasa-Jasa Keuntungan
Bank Islam dapat juga menawarkan berbagi jasa keuangan lainnya berdasarkan upah (fee based) dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan. Contohnya garansi, transfer kawat, L/C dan sebagainya. d) Jasa Sosial
Konsep perbankan Islam mengharuskan bank Islam melaksanakan jasa social, bias melalui dana qardh (pinjaman kebajikan), zakat, atau dana social yang sesuai dengan ajaran Islam. Lebih jauh lagi, konsep perbankan Islam juga mengharuskan bank Islam memainkan peran dalam pengembangan sumber daya insani dan menyumbang dana bagi emeliharaan serta pengembangan lingkungan hidup.
C. DEFENISI PENYATAAN AKUNTANSI Secara umum, pernyataan keuntungan untuk bank Islam dapat digambarkan sebagai berikut: 1. Pernyataan keuangan yang menggambarkan fungsi bank islam sebagai
investor, hak dan kewajibannya, dengan tidak memandang tujuan bank Islam itu dari masalah investanya apakah ekonomi atau social. Mekanisme investasi yang digunakan terbatas hanya kepada beberapa cara yang diperbolehkan syariah.Karenanya, pernyataan kuangan meliputi: a) Pernyataan posisi keuangan b) Pernyataan pendapatan c) Pernyataan aliran kas d) Pernyataan laba ditahan atau pernyataan perubahaan pada saham pemilik. 2. Sebuah pernyataan keuangan yang menggambarkan perubahaan dalam
investasi terbatas, yang dikelola oleh bank Islam untuk kepentingan masyarakat,
baik
berdasarkan
kontrak mudharabah maupun
kontrak
perwakilan. Pernyataan semacam ini akan dirujuk sebagai “Pernyataan Perubahan dalam Investasi Terbatas.” 3.
Pernyataan keuangan yang menggambarkan peran bank Islam sebagai fiduciary dari dana yang tersedia untuk jasa social ketika jasa semacam itu diberikan melalui dana terpisah. a) Pernyataan sumber dan penggunaan dana zakat dan dana social. b) Pernyataan sumber dan penggunaan dana qardh
D. DEFENISI UNSUR-UNSUR DASAR PERNYATAAN KEUANGAN 1. Pernyataan Posisi Keuangan
a) Aset Aset adalah sesuatu yang mampu menimbulkan aliran kas positif atau manfaat ekonomi lainnya, baik dengan dirinya sendiri maupun dengan asset yang lain, yang haknya didapat oleh bank islam sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa di masa lau. b) Liabilitas Untuk bisa digambarkan sebagai sebuah liabilitas pada pernyataan posisi keuangan bank islam, liabilitas itu harus memiliki tambahan berikut: 1) Bank islam harus memiliki kewajiban kepada pihak lain dan kewajiban
bank Islam tidak boleh saling bergantung (reciprocal ) dengan kewajiban pihak lain kepada bank. 2) Kewajiban bank islam harus bias diukur secara keangan dengan tingkat realibilitas yang wajar. 3) Kewajiban bank islam harus bias dipenihi melalui pemindahan satu atau lebih asset bak islam kepada pihak lain, meneruskan kepada pihak lain akan penggunaan asset bank Islam untuk suatu periode, atau menyediakan jasa pihak lain. c) Porsi pemegang rekening investasi tak terbatas Rekening investasi yang tidak terbatas merujuk kepada dana-dana yang diterima bank Islam dari individu-individu atau lainnya dengan dasar bahwa bank islam akan memiliki hak untuk menggunakan dana dan menginvestasikan dana-dana itu tanpa pembatasan. Bank Islam dengan demikian juga berhak mencampurakn dana yang diinvestasikan itu dengan modalnya sendiri. Keuntungan atau kerugian suatu investasi usaha dibagi secara
proporsional
setelah
bak
keuntungan/kerugian sbagai mudharib. d) Saham pemilik
Islam
menerima
bagian
Saham pemilik merujuk kepada jumlah yang tersisa pada tanggal pernyataan posisi keuangan dari asset bank Islam sesudah dikurangi kewajiabn, porsi pemegang rekening investasi tak terbatas yang setara dengannya, serta pendapatan yang dilarang (nonhalal), jika sebabnya, saham pemilik terkadang dirujuk sebagai ”the owner residu interest”. 2. Pernyataan Pendapatan
a) Pendapatan b) Biaya c) Keuntungan d) Kerugian e) keuntungan pada rekening investasi tak terbatas dan yang setaranya f) keuntungan bersih 3. Pernyataan Perubahaan Dalam Saham Pemilik Atau Pernyataan Laba Ditahan
a) Pernyataan perubahan dalam saham pemilik b) Pernyataan laba dithan 4. Pernyataan Aliran Kas
a) Kas dan setara kas b) Aliran kas dari transaksi c) Aliran kas dari aktivitas investasi d) Aliran kas dari aktifitas pembiayaan 5. Pernyataan Perubahaan Dalam Investasi Terbatas Dan Setaranya
a. Investasi terbatas
b. Simpanan dan penarikan oleh pemegang rekening investasi terbatas dan ekuivalensinya c. Keuntungan ( kerugian) investasi sebelum bagian keuntungan manajer
investasi sebagai seorang mudharib atau kompensasi sebagai wakil (agen) investasi d. Bagian manajer investasi dalam keuntungan investasi terbatas sebagai
seorang mudharib atau sebagai manajer investasi 6. Pernyataan Sumber Dan Penggunaan Dana Zakat Serta Dana Social
a) Sumber dana zakat dan dana social b) Penggunaan dana zakat dan dana social
c) Saldo dana zakat dan dana sosial 7. Pernyataan Sumber Dan Penggunanaan Dana Dalam Qardh
a) Qardh b) Sumber dana dalam Qardh c) Penggunaan dana dalam Qardh d) Saldo dana dalam Qardh
E. ASUMSI-ASUMSI AKUNTANSI 1. Konsep satuan akuntansi 2. Konsep keberlanjutan ( going concern)
3. Konsep periode 4. Stabilitas daya beli satuan uang
F. KONSEP PENGAKUAN DAN PUNGUKURAN AKUNTANSI 1. Defenisi pengakuan dan pengukuran akuntansi 2. Pengakuan akuntansi a) Pengakuan pendapatan b) Pengakuan biaya c) Pengakuan laba dan rugi d) Pengakuan laba dan rugi investasi terbatas 3. Konsep pengukuran akuntansi a) Konsep kesesuaian b) Sifat-sifat pengukuran c) Sifat-sifat yang harus diukur d) Nilai setara kas diperkirakan akan direalisasi atau dibayar e) Relavuasi asset, liabilitas, dan investasi terbatas pada akhir periode akuntansi f) Penerapan asset, liabilitas dan investasi terbatas
g) Sifat pengukuran kepada nilai setara kas
G. KARAKTERISTIK KUALITATIF SERTA PENYIAPAN DAN PENYAJIAN INFORMASI AKUNTANSI 1. Karakteristik kualitatif informasi akuntansi a) Arti karakteristik kualitaf informasi akuntansi b) Relevansi c) Reealibilitas
d) Dapat dibandingkan e) Konsisten f) Dapat dimengerti 2. Penyiapan dan penyajian informasi akuntansi a) Materialitas b) Biaya informasi c) Pembukaan yang cukup
AUDIT DAN KONTRAK BANK SYARIAH (AUDIT AND CONTROL)
A. LANDASAN SYARIAH
1. Al-Qur’an Banyak sekali pesan tentang audit control dalam ajaran Islam. Berikut ini adalah beberapa nash Al-Qur’an dan hadist yang dapat dijadikan renungan oleh para banker dan praktisi keuangan. "hai orang-orang yang beriman, hendaknya kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil …. “ (Al-Maa’idah:8) “demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat- menasihati supaya menaati kebenaran dan nasihat-menasihati supaya menetapi kesabaran.”( Al-‘Ashr;1-3) ”hai orang-orang yang beriman , jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu “ (Al-Hujaraat:6) 2. Al-Hadits “Katakanlah kebenaran itu sekalipun pahit.” (Al-Hadits) “Barangsiapa
di
antaramu
melihat
kemungkaran,
hendaknya
ia
mengubahnya dengan tangan (kekuasaan)-nya. Apabila tidak sanggup, dengan ucapannya. Apabila tidak sanggup, dengan hatinya, dan itulah selemahlemahnya iman.” (Al-Hadits)
B. AUDIT SISTEM BERLAPIS (MULTILYER SYSTEM AUDIT) DALAM BANK Kegiatan bank mempunyai risiko tinggi karena berurusan dengan uang dalam jumlah yang sangat besar sehingga dapat menimbulkan niat orang-orang yang terlibat di dalamnya untuk melakukan kecurangan. Kalau kekhawatiran itu terjadi
tentu dapat mengakibatktan kerugian bagi bak. Oleh karena itu. Dalam melaksanakan kontrolnya, perlu diciptakan suatu control yang berlapis-lapis (multilayer audit system). Bank syariah dalam melaksanakan fungsi auditnya dilandasi oleh lapisan audit yang terdiri atas hal-hal berikut ini: 1. Pengendalian diri sendiri ( self control)
Pengendalian atas diri sendiri merupakan lapisan pertama dan utama dalam diri setiap karyawan bank syariah, sehingga peran bagian sumber daya insane dalam memilih karyawan yang tepat meruapakan syarat mutlak adanya peran lapisan control yang pertama ini secara optimal. Di samping itu, setiap sumber daya insane harus meyakini dan mengimani bahwa semua perbuatannya sumber daya insane harus meyakini dan mengimani bahwa semua perbuatannya selalu direkam secara cermat oleh Allah SWT dan mailaikat. Kelak di akhirat, perbuatan itu pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Sejumlah nash dalam Al-Qur’an menyatakan hal itu. a. Dan sungguh Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang
dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat daripada urat lehernya (yaitu) ketika dua malaikat mencatat amal perbuatannya, satu duduk di sebelah kanan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada ndi dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. (Qaaf: 16-18) b. …dan Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan, dan tiada
sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya, dan tidak jauh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh). ( Al-An’aam:59) c. Sesungguhnya
Kami
menghidupkan
orang-orang
mati
dan
kami
menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka
tinggalkan. Dan, segala sesuatu Kami kumpulkan dalam Kitab Induk yang nyata (Lauhul Mahfuzh) (Yaasiin:12) d. Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang hidup,
kekal
lagi
terus-menerus
mengurus
(makhluk-Nya);
tidak
mengantuk dan tidak tidur….. (Al-Baqarah:255) 2. Pengendalian menyatu (built-in control)
Selain self control,
karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari
tidak terlepas dari prosedur dan aturan main yang telah ditetapkan. Dalam system dan prosedur yang diciptakan, secara tidak disadari oleh karyawan, dimasukkan unsur-unsur control yang menyatu dengan prosedur tersebut (built-in control). Unsur-unsur yang diahruskan dalam menciptakan pengendalian menyatu yang baik adalah adanya dual control, dual custodian, maker checker approval, limitation, segregation of duties, verifikasi, dan lain-lain.
3. Audit internal Untuk dapat menyakinkan bahwa telah ada pengendalian diri dan pengendalian menyatu yang memadai, perlu adanya suatu ukuran dan penilaian dari pihak yang tidak terkait dengan kegiatan tersebut (independen). Selain itu, manajemen juga harus mempunyai kemampuan dalam menganalisis efektivitas fungsi-fungsi control yang ada melalui suatu auditor yang dibuat berlapis-lapis. a. Bagian pengawasan data Bagian ini sering juga sebagai verificator, yaitu pemeriksaan seluruh transaksi yang terjadi, dimana salah satu produknya adalah program zero defect, yaitu suatu program audit yang memberikan peringatan kepada pelaksana atas kesalahan-kesalahan pembukuan yang terjadi. Dengan
demikian, secara bertahap, kesalahan yang ada dapat terus ditekan dan mengarah pada kesalahan nol (tidak ada kesalahan lagi). b. Auditor wilayah (residu auditor) dan inspektur pengawasan
Kedua pengawasan ini berfungsi melakukan operasi audit, di samping audit keuangan. Titik berat audit yang dilakukan adalah pengujian secara menyeluruh atas berjalannya SPIN (system pengendalian intern)
yang
antara lain meliputi aspek organisasi, memadai tidaknya sumber daya insane, praktik bank yang sehat dan unsur SPIN lainnya. 4. Ekternal Auditor Pengauditan eksternal memberikan masukan kepada manajemen bank mengenai kondisi bank yang bersangkutan. Dari audit eksternal diharapkan adanya suatu penilaian yang sangat netral terhadal objek-objek yang diperiksa. Audit ekternal yang melakukan pemeriksaan antara lain Bank Indonesia, akuntan public, maupun pihak lainnya. C. JENIS AUDIT, TEKNIK AUDIT, DAN HAL-HAL KHUSUS DALAM PEMERIKSAAN 1. Jenis audit dan teknik audit Audit keuangan dan audit operasi juga dilaksanakan dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor untuk bank Syariah. Khusus untuk pengujian kepatuhan, di samping peraturan-peraturan (internal dan eksternal), fatwafatwa dan notulen Dewan Pengawas syariah juga dijadikan acuan. 2. Hal-hal khusus atas pemeriksaan bank Syariah Secara garis besar, beberapa hal yang secara khusus dilakukan dalam audit atas Bank syarih, dapat disampaikan sebagai berikut: a) Di samping pengungkapan kewajaran penyajian laporan keuangan, juga diungkapakan unsure kepatuhan syariah.
b) Perbedaan akunting yang menyangkut aspek produk, baik sumber dana maupun pembiayaan. c) Pemeriksaan distribusi profit. d) Pengakuan pendapatan cash basis serta rill e) Pengakuan beban yang secara accrual basis f) Dalam hubungan dengan bank koresponden, khususnya koresponden
depository, pengakuan pendapatan tetap harus menggunakan prinsip bagi hasil, jika tidak, pendapatan atas bunga tidak boleh dicatat sebagai pendapatan. g) Adanya pemeriksaan atas sumber dan penggunaan zakat. h) Revaluasi atas valuta asing dapat diakui apabila posisi devisa neto dalam
posisi square. i) Ada-tidaknya transaksi yang mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah.
BADAN PENYELESAI SENGKETA (DISPUTE SETTLEMENT BODY-BADAN ARBITRASE ISLAM)
A. LATAR BELAKANG Atas prakarsa Majelis Ulama Indonesia, pada tanggal 1 Mei 1992 beroperasilah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Langkah ini disusul dengan berdirinya sekitar 78 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di berbagai wilayah Indonesia. Sebagaimana telah digariskan, baik BMI maupun BPRS harus menjalankan kegiatannya berdasarkan syariah. Dengan demikian,menurut hukum hubungan yang terjadi antara BMI dan BPRS pada satu pihak dan para nasabahnya masingmasing, atau pihak-pihak lain yang menggunakan jasa bank-bank tersebut, harus didasarkan pada syariah Islam.
Pola hubungan yang didasarikan pada keinginan untuk menegakkan system syariah tersebut diyakini sebagai pola hubungan yang kokoh antara bank dan nasabah. Kalaupun terjadi perselisihan pendapat, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan isi perjanjian, kedua pihak akan berusaha menyelesaikannya secara musyawarah menurut ajaran Islam. Sungguhpun demikian, tetap saja ada kemungkinan perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah. Terjadinya keadaan seperti itu dalam kehidupan sehari-hari, apalagi dalam kehidupan dunia ekonomi, haruslah diantisipasi dengan cermat. Untuk mengantisispasi kemungkinan tersebut, masyarakat bank-bank syariah (baik BMI maupun BPRS) serta para pengguna jasanya menyadari bahwa mereka tidak dapat mengandalkan instansi peradilan yang ada. Terlebih bahwa lembaga peradilan yang sekarang ada memiliki dasar-dasar hukum penyelesaian perkara yang berbeda dengan yang dikendaki pihak-pihak yang terikat dalam akad syariah. Pengadilan Negeri tidak menggunakan syariah sebagai landasan hukum bagi penyelesaiaan perkara seperti itu, sedangkan wewenang Pengadilan Agama telah dibatasi Undang-Undang No.7 Tahun 1989. Institusi ini hanya dapat memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menyangkut perkawinan, warisan, waqaf, hibah dan sedekah. Peradilan Agama tidak dapat memeriksa dan mengadili perkara-perkara di lua kelima bidang tersebut.
B. KEPERLUAN PEMBENTUKAN BADAN ARBITRASE ISLAM Berdasarkan latar belakang diatas, kepentingan untuk membentuk lemabaga permanen yang berfungsi untuk menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa perdata di antara bank-bank syariah dengan para nasabah, sudah sangat mendesak. Apalagi, kehadiran bank-bank syariah dengan segala kegiatannya yang didasarkan atas syariah merupakan sesuatu yang legal di Indonesia, atas dasar UndangUndang No.7 Tahun 1992 yang kemudian disempurnakan menjadi UU No. 10/1998 tentang perbankan.
Sebagaimana peranannya dalam mendirikan Bank Muamalat Indonesia yang lalu, Majelis Ulama Indonesia diharapkan juga untuk memprakarsai Badan Arbitrase Muamalah Indonesia diharapkan juga untuk memprakarsai Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). Seperangkat konsep pun telah disusun untuk kepentingan tersebut, yang di dalamnya memuat anggaran dasar lembaga dimaksud. Rancangan anggaran rumah tangga yang merupakan kelengkapan anggaran dasar yayasan serta rancangan peraturan prosedur arbitrase, bila telah disahkan akan berlaku baik bagi para wasit dalam melaksanakan tugasnya menyelesaikan perkara-perkara maupun bagi para calon pengguna jasa lembaga.
C. LANDASAN HUKUM 1. Pasal 1338 KUHP, Sistem Hukum Terbuka Pasal
1338
Kitab
Undang-Undang
Hukum
Perdata
(KUHP)
menyatakan, “Semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang dintentukan oleh undang-undang. Perjanjian harus dilaksanakan dengan.” Dari
ketentuan
pasal
tersebut, seluruh
pakar
hukum
sepakat
menyimpulkan bahwa dalam hal hukum perjanjian, hukum positif (hukum yang berlaku) di Indonesia menganut system “terbuka”. Artinya, setiap orang bebas untuk membuat perjanjian apa dan bagaimanapun juga, sepanjang pembuatannya dilakukan sesuai dengan undang-undang da nisinya tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan. Termasuk dalam pengertian “bebas” di sini, tidak saja yang menyangkut “isi” (materinya), namun juga yang menyangkut “bagaimana cara menyelesaikan perselisihan yang terjadi atau mungkin dapat terjadi.” 2. Pasal 14 UU No. 14 Tahun 1970
Sejalan dengan berlakunya system atau asas tersebut, pasal 14 UU No. 14 Tahun 1970 tentang
Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
menyatakan hal berikut ini. a. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk emeriksa dan mengadilinya. b. Ketentuan dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan untuk melakukan usaha penyelesaiaan perkara perdata secara perdamaian. Dari ketentuan yang ada dalam Pasal 14 ayat (2) tersebut, jelas keberadaan “lembaga yang bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan yang (mungkin) terjadi di antara dua pihak yang mengadakan perjanjian perjanjian,” sepanjang hal itu disetujui oleh kedua belah pihak, secara sah diakui di Indonesia. Dalam praktik “lembaga” dimaksud, ada yang menamakannya “peradilan wasit” atau “wasit” atau “Badan Arbitrase”. Pada masa penjajahan Belanda dahulu, bahkan bagi mereka yang tunduk pada Hukum Perdata Barat, telah diadakan ketentuan-ketentuan khusus tentang “arbitrase” ini sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglement op de Rechtsvordering atau RV, yakni Reglemen Acara Perdata yang berlaku di Raad van Justitie atau Badan Peradilan bagi Golongan Eropa (S.1847 – 52 jo 1849 – 63). 3. Pactum de Compromittendo Berdasarkan ketentuan yang tecantum dalam Pasal 615 RV, penetapan, penunjukan, atau pengangkatan “wasit” dapat dilakukan oleh para pihak yang berselisish sesudah selisih atau sengketa itu terjadi. Akan tetapi, penunjukan itu dapat ditetapkan di dalam perjanjian bahwa apabila di kemudian hari terjadi perselisihan atau persengketaan di antara kedua belah pihak, kedua belah pihak telah menetapkan “wasit” yang diminta untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi tersebut.
Dengan demikian, dalam hal yang tersebut terakhir ini, para pihak telah menetapkan seseorang atau sesuatu badan “wasit” untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin terjadi di kemudian hari. Di dalam praktik maupun menurut ilmu hukum, cara pertama disebut “akta kompromi”, sedangkan cara kedua disebut “ pactum de compromittendo”. 4. Dua Jenis Wasit Kita mengenal ada dua jenis wasit, yaitu wasit yang bersifat ad hoc dan wasit yang bersifat permanen. a. Wasit Ad Hoc
Ini adalah wasit yang bekerja secara incidental guna menyelesaikan sesuatu sengketa karena diminta atau ditunjuk oleh dua belah pihak yang bersengketa. Wasit ad hoc tidak melembaga dan tidak bersifat tetap. b. Wasit Permanen Wasit ini bersifat melembaga dan bekerja secara tetap guna menyelesaikan sengketa yang telah diminta atau mungkin akan terjadi bila hal itu diminta para pihak yang bersangkutan. Dengan perkataan lain, wasit permanen adalah suatu badan yang menyiapkan diri melayani
masyarakat
yang
membutuhkan
untuk
mendapatkan
penyelesaiaan perkara perdata secara perdamaian. 5. Lembaga Pemberi Pendapat yang Bersifat Final Selain berfungsi sebagai penyelesai perkara perdata secara perdamaian, wasit (biasanya wasit permanen) juga dapat berfungsi sebagai “lembaga pemberi pendapat yang bersifat final” dalam hal-hal para pihak yang mengadakan perjanjian tidak sependapat mengenai penafsiran tas makna, maksud, atau isi dari suatu perjanjian yang dibuat oleh pihak yang bersangkutan atau bagian-bagiannya.
Dengan demikian, apabila ada dua pihak yang mengadakan perjanjian dan mereka berselisih pendapat mengenai makna atau maksud dari suatu istilah yang termuat di dalam perjanjian itu misalnya, kedua belah pihak dapat meminta kepada suatu lembaga “wasit permanen” untuk memberikan pendapatnya. Pendapat itu, bagi mereka yang berselisih, akan diterima sebaga pendapat final. 6. Penyelesaian Sengketa Secara Damai Berdasarkan
ketentuan yang termaktub di dalam Pasal 616 RV,
penyelesaian sengketa perdata secara perdamaian dapat dibenarkan untuk semua masalah perdata, kecuali yang secara tegas dilarang, yakni pemberian dan hibah wasiat untuk keperluan hidup: perumahan atau pakaian; tentang pemisahan antara suami dan istri, baik karena perceraian maupun pisah meja dan tempat tidur, dan pemisahan harta benda; tentang perselisihan yang menyangkut status seseorang; demikian juga tentang sengketa-sengketa lain yang tidak diizinkan dilakukannya perdamaian menurut ketentuan undang-undang. 7. Syarat Wasit Pada prinsipnya, setiap orang dapat diangkat sebagai wasit asalkan ia dapat menerima atau ditetapkan sebagai kuasa. Demikian yang ditetapkan di dalam Pasal 617 alinea pertama RV. Terdapat larangan wanita untuk diangkat sebagai wasit sebagaimana ditentukan pada alinea kedua pasal tersebut, kini kita dapat mengacu kepada hal yang berlaku di lingkungan Badan Peradilan Negara, baik di lingkungan pengadilan negeri maupun pengadilan agama yang tidak melarang diangkatnya para hakim wanita. 8. Putusan Wasit Perihal putusan wasit, RV antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut. a. Pasal 631
Para wasit menjatuhkan putusan menurut aturan-aturan hukum, kecuali jika menurut kompromi, mereka diberi wewenang untuk memutus berdasarkan keadilan. b. Pasal 63 Putusan itu memuat hal-hal berikut. Nama kecil dan nama para pihak; kesimpulan akhir tentang keterangan-keterangan masing-masing pihak; dasar pertimbangan dan keputusan. Dalam putusan itu dicantumkan hari dan tempat di mana putusan itu dijatuhkan dan ditandatangani oleh setiap wasit. c. Pasal 633 Bila bagian minoritas menolak untuk menandatangani, para wasit yang lain menyebutkan hal itu dan putusan itu mempunyai kekuatan yang sama seperti ditandatangani oleh semua wasit. d. Pasal 634 Dalam waktu empat belas hari untuk Jawa dan Madura, dan sedapat mungkin dalam waktu tiga bulan untuk tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Raad van Justitie di Jawa, terhitung sejak hari putusan, surat putusan aslinya oleh salah seorang dari para wasit atau oleh seorang pengacara yang dikuasakan oleh mereka dengan akta otentik, diserahkan di kepaniteraan Raad van Justitie yang daerah hukumnya meliputi tempat di mana putusan itu diambil. Akta penyerahan ditulis pada bagian bawah atau pinggir dari surat putusan asli yang diserahkan dan ditandatangani oleh panitera dan juga oleh pihak yang menyerahkan. Panitera membuat akta itu dari para wasit, tidak boleh ditarik biaya akta itu, demikian juga uang persekot, tetapi biaya itu harus dibayar oleh para pihak sendiri atau ditagih dari mereka.
Sebagai catatan, saat ini “Raad van Justitie” adalah Pengadilan Negeri yang tidak dibedakan lagi antara Jawa-Madura dengan daerah lainnya. Dengan demikian, tenggang waktu pendaftaran/penyerahan putusan di seluruh daerah sama saja, yakni empat belas hari. e. Pasal 635 Wasit diwajibkan untuk menyerahkan, bersama putusannya, akta asli pengangkatannya atau turunan otentiknya di kepaniteraan. f.
Pasal 636 Terhadap putusan para wasit, bagaimanapun sifatnya, tidak dapat dilakukan perlawanan.
g. Pasal 637 Putusan para wasit dilaksanakan atas kekuatan surat perintah dari Ketua Raad van Justitie (baca: Ketua Pengadilan Negeri). Hal ini dicantumkan di atas surat putusan asli dan disalin pada turunan yang dikeluarkan. h. Pasal 638 Bila suatu perkara, yang diputuskan oleh hakim biasa pada tingkat pertama, pada tingkat banding diserahkan kepada para wasit, maka putusannya diserahkan di kepaniteraan majelis hakim yang seharusnya memeriksa perkara itu pada tingkat banding (baca: Pengadilan Tinggi yang Bersangkutan) dan surat perintah diberikan oleh Ketua Majelis itu (baca: Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan). i.
Pasal 639 Putusan wasit yang dilengkapi dengan surat perintah dari Ketua Raad van Justitie (baca: Ketua Pengadilan Negeri) yang berwenang, dilaksanakan menurut cara pelaksanaan biasa.
j.
Pasal 648
Kematian salah satu pihak tidak menghentikan akibat dari kompromi atau perjanjian seperti tersebut dalam ayat terakhir dari pasal 615 (baca: “pactum de compromittendo”); kekuasaan dari para wasit tidak juga dianggap ditarik kembali karenanya. Akan tetapi, jalannya jangka-jangka waktu dari kompromi terhadapa para ahli waris yang meninggal dunia, ditunda sampai berakhirnya jangka waktu untuk pencatatan harta peninggalan dan untuk berpikir pikir. k. Pasal 649 Tugas wasit berakhir dengan dijatuhkannya putusan. l.
Pasal 650 Tugas tersebut juga berakhir bila: •
Jangka waktu yang ditetapkan dalam kompromi atau yang diperpanjang oleh para pihak selama perkara masih bergantung, telah terlewati;
•
Setelah
lewat
enam
bulan,
terhitung
sejak
hari
ditandatanganinya akta penerimaan, bila tidak ditentukan jangka waktu lain; •
Dengan ditariknya kembali para wasit atas kesepakatan masingmasing piha.
m. Pasal 651 Tugas para wasit berakhir pula karena kematian, keberatan terhadapnya yang diterima, atau pemecatan seorang atau lebih dari mereka. Bila tidak diperjanjikan sebaliknya, maka dalam hal-hal tersebut, atau oleh para pihak, atau jika diantara mereka tidak terdapat kata sepakat, atas tuntunan salah satu atau kedua belah pihak, oleh hakim
seperti ditunjuk dalam Pasal 619, diangkat wasit-wasit baru, dengan tugas untuk melanjutkan pemeriksaan berdasarkan akta-kata terakhir. 9. Secara Garis Besar, RV telah Mengatur Bagaimana Cara Penunjukan atau Pengangkatan Wasit, Bagaimana Putusan Wasit Diambil, Bagaimana Pula “Nilai Putusan Wasit”,dan Bagaimana Cara Melaksanakan Putusan Wasit, serta Kapan Berakhirnya Tugas Wasit. Bila diteliti, penyelesaian perkara perdata mealui cara perdamaian ini akan jauh lebih praktis dan cepat. Selain itu, “hukum apa” yang akan diterapkan guna menyelesaikan perselisihan pun dapat pula menjadi pilihan dari pihak yang bersengketa. Dalam arti, mereka dapat menyerahkannya
kepada
para
wasit
yang
akan
memutuskan
perselisihan mereka sebagai manusia-manusia baik berdasarkan keadilan (lihat: Pasal 631). 10. Ada yang Mempertanyakan, Apakah Ketentuan-Ketentuan yang Tercantum dalam RV itu Pada Saat Ini Masih Berlaku, sedangkan Hukum Acara Perdata yang Berlaku di Badan-Badan Peradilan Kita Sekarang Bukan Lagi RV? Selain Hukum Acara Pidana Sebagaimana telah Berlaku UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, pada Badan-Badan Peradilan Kita Masih Belum Diterbitkan Undang-Undang Nasional dalam Perdata. Karenanya, di Lingkungan Peradilan Perdata, RV masih tetap berlaku atau Setidaknya dipedomani. Hukum Acara Perdata yang berlaku di badan-badan peradilan adalah sebagaimana yang berlaku pada zaman Hindia Belanda dahulu, khususnya RID (HIR = Reglement Indonesia yang diperbarui untuk Jawa dan Madura) serta RBG untuk di luar Jawa-Madura. Apabila ada hal-hal yang tidak diatur di dalam HIR/RBG, hal-hal yang diatur di dalam RV dapat dijadikan pedoman.dengan demikian, karena masalah “arbitrase” atau “perwasitan” tidak diatur dalam HIR atau RBG, segala yang tercantum di dalam Reglement op de Rechtsvordering tetap berlaku sebagai pedoman.
