Transaksi Dengan Mata Uang Asing Revisi

TRANSAKSI DENGAN MATA UANG ASING

OLEH ILONA INEKEWATI

118 694 268

ANISA KHAIRINA

118 694 270

ALFIAN RIZAL

118 694 274

NURIZKI KURNIAWATI 118 694 275 AMANTA ZAIN

098 694 213

RICKO PRASETYO

108 694 229

KRESNANDA

108 694 217

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA FAKULTAS EKONOMI JURUSAN AKUNTANSI 2014

1.1 Transaksi dengan Mata Uang Asing

Selain mempergunakan mata uang rupiah, transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak dapat mempergunakan mata uang asing baik US $, Ringgit Malaysia, dan berbagai macam bentuk mata uang asing lainnya. Dipandang dari mata uang yang menjadi dasar pembukuan, wajib pajak dpat dibedakan menjadi: 1. Menggunakan Rupiah 2. Menggunakan mata uang asing

Wajib Pajak dapat menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan satuan mata uang selain Rupiah yaitu Bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat. Wajib Pajak yang diperbolehkan menggunakan pembukuan mata uang asing: 1. Wajib Pajak dalam rangka Penanaman Modal Asing yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Penanaman Modal Asing; 2. Wajib Pajak dalam rangka Kontrak Karya yang beroperasi berdasarkan kontrak dengan Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan  peraturan perundang-undangan pertambangan selain pertambangan minyak dan gas bumi; 3. Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturanPerundang-undangan pertambangan minyak dan gas bumi; 4. Bentuk Usaha Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) UndangUndang PPh atau sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) terkait; 5. Wajib Pajak yang mendaftarkan emisi sahamnya baik sebagian maupun seluruhnya di bursa efek luar negeri;

6. Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang menerbitkan reksadana dalam denominasi satuan mata uangDollar Amerika Serikat dan telah memperoleh Surat Pemberitahuan Efektif Pernyataan Pendaftaran dari Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan pasar modal;atau 7. Wajib Pajak yang berafiliasi langsung dengan perusahaan induk di luar negeri, yaitu perusahaan anak ( subsidiary  subsidiary company ) yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh  perusahaan induk (parent company) di luar negeri yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a dan huruf b Undang-Undang PPh.

A. Utang Piutang dengan Valuta Asing

PSAK 10 menghendaki penilaian utang piutang moneter valas dengan nilai tukar pada tanggal neraca. Ketentuan itu berlaku baik untuk hak dan kewajiban lancar maupun  jangka panjang. Selisih nilai tukar yang terjadi antar-tiap tanggal tang gal neraca dihitung sebagai laba-rugi beda kurs.

Sebagai contoh, PT Abuba di Indonesia membeli barang dagangan dari perusahaan Kebangsaan Malaysia, pada tanggal 1 Des. 2007 sebesar 10.000 Ringgit saat kurs spot Rp 770. Saat tutup buku 31 Des 2007 kurs spot Rp 765, saat pelunasan hutang 30 Jan 2008 kurs spot Rp 775. Pencatatan transaksi tersebut adalah:

1 Des 2007 Persediaan

Hutang dagang (ma)

Rp 7.700.000

Rp 7.700.000

31 Des 2007 Hutang dagang (ma)

Rp 50.000

Keuntungan pertukaran mata uang

Rp 50.000

30 Jan 2008 Hutang dagang (ma)

Rp 7.650.000

Kerugian pertukaran mata uan

Rp

100.000

Kas

Rp 7.750.000

B. Selisih Kurs

Pasal 4 ayat (1) huruf I, keuntungan karena selisih kurs mata uang asing termasuk  penghasilan yang menjadi Objek Pajak Penghasilan. Pengenaan pajaknya dikaitkan dengan sistem pembukuan yang dianut oleh Wajib Pajak dengan syarat dilakukan secara taat asas. Oleh karena itu keuntungan selisih kurs yang diperoleh Wajib Pajak badan maupun orang pribadi harus dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak penghasilan. Pasal 6 ayat (1) huruf e, kerugian karena selisih kurs mata uang asing merupakan unsur  pengurang penghasilan bruto. Kerugian selisih kurs mata uang asing akibat fluktuasi kurs,  pembebanannya dilakukan berdasarkan pembukuan yang dianut oleh Wajib Pajak dan dilakukan secara taat asas. Apabila Wajib Pajak menggunakan sistem pembukuan  berdasarkan : 1. Kurs tetap, pembebanan selisih kurs dilakukan pada pad a saat terjadinya realisasi  perkiraan mata uang asing tersebut. 2. Kurs Neraca atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun, pembebanannya dilakukan pada setiap akhir tahun berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun.

Kerugian yang terjadi karena selisih kurs, dapat diakui sebagai pengurang penghasilan sepanjang Wajib Pajak tersebut mempunyai sistem pembukuan yang diselenggarakan secara taat asas, sesuai dengan bukti dan keadaan yang sebenarnya, dan dalam rangka kegiatan usahanya atau berkaitan dengan usahanya. Sebagai contoh,pada 15 Desember 2012, PT Nipong mengimpor barang dari Nippon Ltd. Jepang seharga Y 10.000, kurs Y 1 pada tanggal itu Rp. 17,00 dan pada 31 Desember 2012 menjadi Rp. 18,00. Utang dilunasi per 20 Januari 2013 dengan kurs Rp. 18.50,00. Pencatatan yang dilakukan pada kedua metode itu sebagai berikut. 1. Metode kurs tetap 15-12-2012

Pembelian

170.000

Utang Dai Nippon 31-12-2012

Tidak ada pencatatan

20-1-2013

Utang Dai Nippon

170.000

Rugi selisih kurs

15.000

Kas

170.000

185.000

2. Metode kurs Neraca 15-12-2012

Pembelian

170.000

Utang Dai Nippon 31-12-2012

Rugi selisih kurs

10.000

Utang Dai Nippon 20-1-2013

Utang Dai Nippon

180.000

Rugi selisih kurs

5.000

Kas

170.000

10.000

185.000

C. Pembelian Aktiva Tetap

Pembayaran atas perolehan aktiva tetap (dari luar negeri) dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Pembayaran secara kredit dapat dilakukan dalam jangka pendek atau  jangka panjang. Pada umumnya, perubahan nilai tukar valuta asing di abaikan pada  pencatatan nilai yang dikapitalisasi dalam pembelian tunai aktiva tetap. Penambahan aktiva tetap dan pengurangan kas dicatat sebesar nilai tukar pada saat transaksi terjadi. Untuk pembelian dengan jangka panjang terdapat dua pendekatan yaitu: 1. Single perpective method Dalam metode ini menganggap aktiva tetap dan pembayarannya merupakan satu kesatuan transaksi yang tidak terpisahkan. Perubahan nilai tukar valas sampai dengan pembayaran utang dipertimbangkan sebagai koreksi terhadap nilai  perolehan aktiva. Apabila perusahaan memakai pembukuan dengan kurs tetap,  beda kurs yang terjadi pada saat pelunasan p elunasan utang dikoreksi kepada nilai aktiva itu. Koreksi

perubahan

nilai

tukar

terhadap

harga

perolehan

aktiva

dapat

menimbulkan komplikasi pembukuan. 2. Aual perspective method Berlanjut pada pembahasan pertama, untuk mengeliminasikan komplikasi itu,  pendekatan kedua ini memisahkan transaksi pembelian (aktiva) dengan  pembayaran (utang). Perubahan nilai tukar valas tidak dikoreksikan kepada aktiva tetap (dikapitalisasi) namun dianggap sebagai rugi laba beda kurs pada saat  pelunasan utang. Sebagai contoh, pada tahun 2008 PT.Brian membeli sebuah pesawat seharga Y 100.000 dari PT.Yuda Ltd. Tokyo dengan nilai tukar RP 15.000 per Y1. Utang dilunasi pada 2011 dengan kurs Rp 18.000 per Y1. Kalau PT.Brian mengikuti pembukuan dengan kurs tetap, maka percatatannya: Tahun 2008 Aktiva tetap Uang PT.Yuda

Rp 1.500.000 Rp 1.500.000

Tahun 2011 Rugi Beda kurs

Rp

Utang PT.Yuda

Rp 1.500.000

Kas

300.000

Rp 1.800.000

Sebaliknya apabila pembukuan utan dalam valuta asing berdasarkan nilai tukar neraca, rugi beda kurs senilai Rp 300.000 akan diakui secara bertahap pada akhir tahun 2008, 2009, 2010, dan pada tahun 2011 saat pelunasan utang tersebut. D. Pergeseran Rugi Risiko Beda Kurs

Risiko moneter dalam transaksi valas dapat berupa depresiasi (Penurunan nilai tukar secara berangsur) dan devaluasi (Penurunan nilai tukar segera). Dalam praktek  perbankan, risiko dapat digeser kepada pihak lain (sistem heading). Dengan membayar  premi kepada pihak lain. Headging meliputi Forward purchased  (Kontrak   (Kontrak pembelian di muka valas) dan Swap (Kontrak pertukaran). Dalam forward purchased, pengusaha menutup kontrak pembelian valas dengan membayar sejumlah tertentu di masa mendatang. Lima unsur yang terdapat dalam kontrak Forward Purchased yaitu: 1. Spot Rate (Nilai tukar riil pada tanggal penutupan jatuh tempo kontrak) 2. Forward Rate (Spot rate + premi) 3. Premi 4. Tenor (lamanya kontrak) 5. Jumlah valas yang akan dibeli Sebagai contoh untuk forward purchase, Bank Saudara menutup kontrak beli valuta US Dollar pada salah satu Bank Asing di kota Surabaya sebanyak USD 250.000. Realisasi  pembelian ini akan dilakukan 24 hari kemudian. Kurs yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak adalah sebesar Rp 2.150 per USD 1

Jawab: Perhitungan dan ayat jurnalnya sebagai berikut: -

 Nilai kontrak dalam valuta rupiah: USD 250.000 x Rp 2.150 = Rp 537.500.000

-

Ayat jurnal yang dilakukan pada saat penutupan kontrak akan tampak sebagai berikut:

Rekening RA  –  Tagihan Forward Kontrak

Debit USD 250.000

RAV  –  Forward Kontrak

RA Rupiah-Forward Kontrak

USD 250.000

Rp 537.500.000

RA Rupiah-Kewajiban Forward Beli

-

Kredit

Rp 537.500.000

Ayat jurnal yang dilakukan pada saat penutupan kontrak tersebut jatuh tempo akan tampak sebagai berikut: Rekening

Rekening Giro Valas-Bank Lain

Debit

Kredit

USD 250.000

RPV  –  Rp

USD 250.000

RPV  –  Rp

Rp 537.500.000

Rekening Giro Rp-Bank lain

Rp 537.500.000

Contoh kasus untuk swapBeli, Bank BRI menggadaikan valuta EUR 3.000.000 kepada Bank BCA secara Swap. Kurs pada saat gadai (1st leg of swap) Rp 1590 per EUR 1. Premi swap ditetapkan sebesar 1 o/oo (satu per mil) dari nilai Rp. saat gadai. Jangka waktu gadai ditetapkan 6 bulan.

Jawab: Pembukuan yang dilakukan oleh bank pembeli valuta (Bank BCA):

Rekening Bank BRI  –  Giro Valas

Debit EUR 3.000.000

RPV  –  Valas Swap

RPV  –  Kontrak Valas Swap Pendapatan yang diterima dimuka  – 

Kredit

EUR 3.000.000

Rp 4.770.000.000 Rp 4.770.000

 premi valas swap Bank BRI  –  Giro Rp

Rp 4.765.320.000

Pembukuan yang dilakukan oleh bank untuk amortisasi premi :

Rekening Pendapatan diterima dimuka-premi valas

Debit

Kredit

Rp 795.000

swap (Rp 4.770.000.000/6) Pendapatan premi swap

Rp 795.000

E. Devaluasi

Penurunan nilai tukar rupiah terhadap valas dapat secara gradual (depresiasi) atau mendadak secara sengaja karena kebijakan moneter pemerintah (devaluasi). Dalam  praktik akuntansi kerugian devaluasi itu dapat (a) dibebankan ke laba rugi sekaligus; (b) ditangguhkan sampai saat realisasi pembayaran; (c) diaktivir ke perkiraan aktiva; (d) dikompensasikan dengan penilaian kembali aktiva. Namun karena PSAK nomor 10 hanya menyuratkan pembebanan rugi kurs pada tahun berjalan, atau mengkapitalisasi selisih nilai tukar karena devaluasi pada aktiva maka tampak kurang ada pilihan  perlakuan atas beda kurs devaluasi. Untuk tujuan pajak penghasilan, selisih nilai tukar harta yang berupa valas merupakan laba, sedangkan nilai tukar untuk utang piutang dalam valas, pengakuan laba atau ruginya ditangguhkan sampai dengan saat realisasi.. Sebagai contoh, pada 12 September 2012 PT Andi mempunyai utang pada X Ltd. USA sejumlah US$ 100.000 yang dilunasi per 1April 2013. Dengan adanya devaluasi rupiah dari Rp. 1.10,00 per US$ 1 menjadi Rp 1.640,00 akan dibuat catatan sebagai berikut.

a. Pada saat devaluasi (kalau dipakai kurs tetap) Rugi beda kurs yang ditangguhkan Karena devaluasi Utang

Rp 53.000.000,00 Rp 53.000.000,00

 b. Pada akhir tahun (kalau dipakai kurs neraca, misalnya Rp 1.650,00) Rugi beda kurs yang ditangguhkan Karena devaluasi Utang

Rp 54.000.000,00 Rp 54.000.000,00

c. Pada saat pelunasan (kurs Rp 1.670,00) (1) Kalau dipakai kurs tetap

1.2

Utang

Rp 165.000.000,00

Rugi beda kurs devaluasi

Rp 2000.000,00

Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pembukuan Pembukuan Umumnya transaksi keuangan dilaksanakan dalam mata uang rupiah, namun untuk tujuan perpajakan wajib pajak tertentu diperbolehkan untuk menyelenggarakan  pembukuan/perpajakan dengan mata uang dolar. Untuk itu mata uang dalam rupiah tersebut harus ditranslasikan menjadi dolar. Pembukuan dalam mata uang dolar member  proteksi terhadap kemungkinan pemajakan atas keuntungan dari selisih nilai tukar (monetary gain) karena fluktuasi nilai tukar rupiah. Dengan demikian investor dapat mempertahankan nilai investasinya semula berdasarkan mata uang Negara asal. Selain itu  pembukuan dalam bahasa dan mata uang asing sangat membantu mempermudah  penyusunan laporan keuangan konsolidasi antara perusahaan di Indonesia dengan induk  perusahaan di luar negeri sehingga mempertinggi transparasi ketentuan perpajakan dengan standard dan praktik akuntansi internasional. Sesuai dengan ketentuan dalam SKMK Nomor 609/KMK.04/1994 tanggal 21 Desember 1994 transaksi itu dilakukan sebagai berikut.

Pada awal penyelenggaraan Translasi mata uang (rupiah) neraca awal (akhir tahun lalu) ke dalam US$ dihitung berdasarkan kurs konversi Bank Indonesia.

A. Selama tahun berjalan 1. Translasi transaksi dalam negeri dihitung berdasarkan kurs konversi Bank Indonesia  pada saat pencatatan transaksi (pengakuan) penghasilan dan (pembebanan) 2. Translasi transaksi luar negeri dihitung berdasarkan kurs konversi Bank Indonesia  pada saat pembebanan rekening wajib pajak pada bank relasinya. 3. Translasi untuk keperluan pembayaran pajak (PPh pasal 25, 21, 23, PPN dan PPnBM) dihitung berdasarkan nilai tukar (triwulanan) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan B. Pada akhir tahun Untuk keperluan penyampaian SPT Tahunan maka neraca dan perhitungan laba-rugi disusun dalam bahasa Inggris dan dalam mata uang US$. Translasi ke rupiah dilaksanakan berdasarkan kurs yang berlaku pada saat pelunasan pajak (PPh Pasal 29 dan Penyampaian SPT) menurut ketetapan Menteri Keuangan.

Dari uraian itu tampak bahwa terdapat dua macam nilai tukar (Kurs BI dan berdasarkan KMK) yang dipakai sebagai dasar translasi. Menurut KMK no. 330/KMK.04/1999, ketentuan translasi adalah sebagai berikut: A. Pada awal tahun buku/tahun pajak Penyelenggaraan pembukuan dalam USD untuk pertama kali dilakukan bertitik tolak dari Neraca Akhir Tahun Buku/tahun pajak sebelumnya (Rupiah) yang ditranslasikan ke USD berdasarkan kurs yang berlaku pada akhir tahun buku/tahun pajak sebelumnya. Kerugian fiskal dalam rupiah dari tahun-tahun sebelumnya yang dapat dikompensasikan ke tahun pembukuan dengan USD ditranslasi berdasar nilai tukar  pada akhir tahun berdasar nilai tukar menurut KMK. B. Dalam tahun berjalan 1. Untuk transaksi dengan USD, pembukuan dicatat sesuai dengan dokumen transaksi;

2. Untuk transaksi dengan mata uang selain USD baik dalam negeri (Rupiah) atau luar negeri (valas) ditranslasi menurut kurs yang sebenarnya berlaku pada saat terjadinya transaksi; 3. Bukti potong/pungut dan pembayaran pajak dalam rupiah ditranslasi berdasar kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan pada tanggal pemotongan/pemungutan pajak. C. Pada penyampaian SPT SPT tahunan PPh Badan dan lampirannya disampaikan dalam mata uang rupiah disandingkan dengan USD berdasar nilai tukar yang berlaku pada akhir tahun buku/tahun  pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan. Pembayaran PPh Pasal 25, 29, dan PPh Final yang dibayar sendiri wajib dilakukan dalam USD.

Contoh: PT. Andi yang menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang USD,  pada tahun 2007 dipotong dipo tong PPh Pasal 22 sebesar Rp9.000.000,00 Rp9.000.000, 00 apabila nilai tukar yang ditetapkan Menteri Keuangan pada saat itu adalah USD 1 = Rp9.000,00 maka PPh Pasal 22 akan dibuku sebesar USD 1000. Kemudian pada akhir tahun berdasar KMK, kurs USD 1= Rp9.250,00 sesuai dengan KMK tersebut berarti PPh Pasal 22 sebesar Rp9.000.000,00 yang telah dibuku sebesar USD 1000 pada akhir pengisian SPT tahunan akan ditranslasi menjadi Rp9.250.000,00 Jadi dalam keadaan seperti ini WP akan diuntungkan dari translasi dengan Rp250.000,00

Persyaratan Penyelenggaraan Pembukuan bahasa dan mata uang asing

Dalam pasal 28 (8) UU KUP kepada Wajib Pajak tertentu dalam rangka menyesuaikan dengan praktik pembukuan yang diselenggarakan setiap hari karena kebanyakan transaksi dilakukan dalam mata uang USD dan untuk keperluan pelaporan di negara induk  perusahaan mancanegara memakai bahasa Inggris serta meningkatkan daya saing iklim investasi Indonesia dalam rangka menarik modal asing, dengan persyaratan tertentu, ketentuan perpajakan memperbolehkan pembukuan dengan bahasa Inggris dan mata uang USD.

Dengan rentannya fluktuasi nilai rupiah, apabila diselenggarakan dalam USD, maka maka monetary gain yang berasal dari nilai tukar rupiah tidak akan muncul. Melemahnya nilai tukar rupiah berpotensi mendatangkan keuntungan moneter USD, sebaliknya menguatnya nilai tukar rupiah berpotensi mendatangkan kerugian moneter USD. Akibatnya kerugian selisih nilai kurs sebagai akibat melemahnya nilai tukar rupiah atau menguatnya nilai tukar USD yang mendatangkan rugi fiscal yang dapat dikompensasikan dengan laba usaha tahun-tahun berikutnya tidak akan dapat dipulihkan dengan keuntungan moneter yang tidak akan muncul dari menguatnya nilai tukar rupiah karena keuntungan atau kerugian selisih nilai tukar itu nanti tidak aka nada dengan pembukuan dalam USD. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/PMK.11/2012, Wajib Pajak yang dapat menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan Bahasa Asing dan mata uang selain Rupiah, adalah: 1. Wajib Pajak dalam rangka Penanaman Modal Asing yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Penanaman Modal Asing; 2. Wajib Pajak dalam rangka Kontrak Karya yang beroperasi berdasarkan kontrak dengan Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan  perundang-undangan pertambangan selain pertambangan minyak dan gas bumi; 3. Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang beroperasi berdasarkan ketentuan  peraturan perundang-undangan pertambangan minyak dan gas bumi; 4. Bentuk Usaha Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang PPh atausebagaimana diatur dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) terkait; 5. Wajib Pajak yang mendaftarkan emisi sahamnya baik sebagian maupun seluruhnya di  bursaefek luar negeri; 6. Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang menerbitkan reksadana dalam denominasi satuan mata uang Dollar Amerika Serikat dan telah memperoleh Surat Pemberitahuan Efektif Pernyataan Pendaftaran dari Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan pasar modal; 7. Wajib Pajak yang berafiliasi langsung dengan perusahaan induk di luar negeri, yaitu  perusahaan anak ( subsidiary  subsidiary company) yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perusahaan induk ( parent  parent company) di luar negeri yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a dan huruf b Undang-Undang PPh;

8. Wajib Pajak yang menyajikan laporan keuangan dalam mata uang fungsionalnya menggunakan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, tidak semua Wajib Pajak dapat menggunakan bahasa asing dan satuan mata uang selain Rupiah dalam menyelenggarakan pembukuannya. Terbatas pada Wajib Pajak di atas yang memang memerlukan pembukuan seperti itu.

Selain ketentuan substansial tentang siapa yang boleh menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang USD, masih terdapat persyaratan prosedural.

Prosedur Permohonan Izin

Untuk menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat, Wajib Pajak berikut ini harus mendapatkan izin tertulis dari Menteri Keuangan: 1. Wajib Pajak dalam rangka Penanaman Modal Asing yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Penanaman Modal Asing; 2. Bentuk Usaha Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang PPh atau sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) terkait; 3. Wajib Pajak yang mendaftarkan emisi sahamnya baik sebagian maupun seluruhnya di  bursa efek luar negeri; 4. Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang menerbitkan reksadana dalam denominasi satuan matauang Dollar Amerika Serikat dan telah memperoleh Surat Pemberitahuan Efektif Pernyataan Pendaftaran dari Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan pasar modal; 5. Wajib Pajak yang berafiliasi langsung dengan perusahaan induk di luar negeri, yaitu  perusahaan anak ( subsidiary  subsidiary company) yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perusahaan induk ( parent  parent company) di luar negeri yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a dan huruf b Undang-Undang PPh; 6. Wajib Pajak yang menyajikan laporan keuangan dalam mata uang fungsionalnya menggunakan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang berlakudi Indonesia.

Izin tertulis dapat diperoleh Wajib Pajak dengan mengajukan surat permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah, paling lambat 3 (tiga) bulan b ulan : 

sebelum tahun buku yang diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satua mata uang Dollar Amerika Serikat tersebut dimulai;atau



sejak tanggal pendirian bagi Wajib Pajak baru untuk Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajakpertama. Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Keuangan memberikan keputusan atas  permohonan paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan dari Wajib Pajak diterima secara lengkap.

Apabila

jangka waktu tersebut telah lewat dan Kepala Kantor

Wilayah belum memberikan keputusan maka permohonan Wajib Pajak dianggap diterima dan Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Keuangan menerbitkan keputusan pemberian izin untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan  bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat. Wajib Pajak yang telah memperoleh izin untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat, harus menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat tersebut dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun  pajak sejak diterbitkan izin atau penyampaian pemberitahuan.

Prosedur Pemberitahuan

Wajib Pajak berikut ini cukup menyampaikan pemberitahuan tertulis untuk dapat menyelenggarakan pembukuan dengan Bahasa Inggris dan mata uang selain Rupiah: 1. Wajib Pajak dalam rangka Kontrak Karya yang beroperasi berdasarkan kontrak dengan Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan  perundang-undangan pertambangan selain pertambangan minyak dan gas bumi; 2. Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang beroperasi berdasarkan ketentuan  peraturan perundang-undangan pertambangan minyak dan gas bumi. Pemberitahuan secara tertulis tertulis disampaikan ke Kantor Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal pendirian untuk Wajib Pajak dalam rangka Kontrak Karya atau Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang

sejak pendiriannya menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat. Sementara itu, Wajib Pajak dalam rangka Kontrak Karya atau Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang akan menyelenggarakan pembukuan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat, wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku yang diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat tersebut dimulai.

Contoh: PT. LIST bergerak dibidang penyewaan rumah toko (ruko). Sesuai dengan kontrak, sewa ruko tiap bulan adalah sebesar USD 2.000 dan diterbitkan invoice setiap tgl 1. Pada tanggal 1 September 2012 PT. LIST menerbitkan invoice sebesar USD 1.000 kepada penyewa.

Pada tanggal tersebut, kurs yang berlaku adalah Rp 11.000/USD. Pada tanggal 1 September 2012 tersebut PT. LIST mengakui penghasilan atas sewa ruko sebesar : USD 2.000 x Rp 11.000 = Rp 22.000.000

Pada tgl 15 September 2012 penyewa membayar sewa ruko. Pada tgl tersebut, kurs yang  berlaku adalah Rp 10.000/USD, sehingga nilai sewa yang dibayar adalah : USD 2.000 x Rp 10.000 = Rp 20.000.000

Atas perbedaan waktu antara tanggal penerbitan invoice dan tanggal pembayaran timbul kerugian selisih kurs bagi PT. LIST sebesar : Rp 22.000.000 –  Rp  Rp 20.000.000 = Rp 2.000.000

Atas kerugian selisih kurs tersebut tidak diakui sebagai biaya bagi PT. LIST karena  berasal dari penyewaan ruko yang telah dikenal pajak penghasilan bersifat final.

Sementara itu, keuntungan atau kerugian selisih kurs yang tidak berkaitan langsung dengan usaha Wajib Pajak yang dikenakan PPh final atau yang bukan obyek pajak, diakui sebagai penghasilan atau biaya sepanjang biaya tersebut dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

A. Pembukuan Dalam Bahasa Asing Dan Mata Uang Selain Rupiah

Wajib Pajak yang diperkenankan menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan  bahasa asing dan mata uang selain Rupiah yaitu bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat adalah : 1. Wajib Pajak dalam rangka Penanaman Modal Asing yaitu Wajib Pajak yang  beroperasi berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan Penanaman Modal Asing; 2. Wajib Pajak dalam rangka Kontrak Karya, yaitu Wajib Pajak yang beroperasi  berdasarkan kontrak dengan Pemerintah RI sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan Pertambangan selain pertambangan minyak dan gas bumi; 3. Wajib Pajak dalam rangka Kontrak Kerja Sama yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pertambangan minyak dan gas bumi; 4. Bentuk Usaha Tetap, yaitu bentuk usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(5)

Undang-Undang

Pajak

Penghasilan

atau

menurut

Perjanjian

Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang terkait; 5. Wajib Pajak yang mendaftarkan emisi sahamnya baik sebagian maupun seluruhnya di bursa efek luar negeri; 6. Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang menerbitkan Reksadana dalam denominasi mata uang Dollar Amerikat Serikat dan telah memperoleh Surat Pemberitahuan

Efektif Pernyataan Pendaftaran dari Badan Pengawasa Pasar Modal-Lembaga Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasar modal; 7. Wajib Pajak yang berafiliasi langsung dengan perusahaan induk di luar negeri, yaitu perusahaan anak (subsidiary company) yang dimiliki dan atau dikuasai oleh  perusahaan induk (parent company) di luar negeri yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a dan b UndangUndang Pajak Penghasilan. B. Tata Cara Pengajuan Penyelenggaraan Pembukuan Dalam Bahasa Asing Dan Mata Uang Selain Rupiah

Penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat oleh WP harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari Menteri Keuangan, kecuali WP dalam rangka Kontrak Karya atau WP dalam rangka Kontraktor Kontrak Kerja Sama. Izin tertulis dapat diperoleh WP dengan mengajukan surat  permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah, paling lambat 3 (tiga) bulan :

1. Sebelum tahun buku yang diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satauan mata uang Dollar Amerika Serikat tersebut dimulai; 2. Sejak tanggal pendirian bagi WP baru untuk Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak  pertama. Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Keuangan memberikan keputusan atas  permohonan tersebut paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan dari d ari WP diterima secara lengkap. Apabila jangka waktu tersebut telah lewat dan Kepala Kantor Wilayah belum memberikan keputusan maka permohonan WP tersebut dianggap diterima dan Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Keuangan menerbitkan keputusan pemberian izin untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uangan Dollar Amerika Serikat.

WP dalam rangka Kontrak Karya atau WP Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang sejak  pendiriannya maupun yang akan menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan  bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat, wajib menyampaikan  pemberitahuan secara tertulis ke Kantor Pelayanan Pajak tempat WP terdaftar paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal pendirian (bagi WP yang sudah menyelenggarakan sejak  pendiriannya) atau 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku yang diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat tersebut dimulai (bagi WP yang belum menyelenggarakan sejak pendiriannya).

WP

yang

telah

memperoleh

izin

untuk

menyelenggarakan

pembukuan

dengan

menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat namun merencanakan untuk tidak memanfaatkan izin tersebut wajib menyampaikan pemberitahuan  pembatalan secara tertulis ke KPP dalam hal Tahun Tah un Pajak sebagaimana tercantum dalam surat izin belum dimulai dan pemberitahuan tersebut harus sudah diterima oleh KPP sebelum Tahun Pajak tersebut dimulai. Apabila penyelenggaraan pembukuan tersebut sudah dimulai, maka wajib mengajukan permohonan pembatalan secara tertulis ke KPP paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun buku yang diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat tersebut dimulai. Bagi WP Kontrak Karya atau WP Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang telah memberitahukan ke KPP untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat, namun WP tersebut akan menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan satuan mata Rupiah, wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku yang diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Indonesia

dan

satuan

mata

uang

Rupiah

tersebut

dimulai.

Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Keuangan memberikan keputusan atas  permohonan pembatalan penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan dari WP diterima secara lengkap. Apabila jangka waktu tersebut telah lewat dan Kepala Kantor Wilayah belum memberikan keputusan, maka permohonan dianggap

diterima.

WP

yang

mengajukan

permohonan

tersebut

tidak

diperbolehkan

lagi

menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak izin tersebut dicabut.

H. Tempat Penyimpanan Buku/Catatan/Dokumen

Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program on-line wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak  badan. Perubahan Tahun Buku Dan Metode Pembukuan Perubahan terhadap metode  pembukuan dan atau tahun buku, harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak.

Wajib Pajak Badan yang Menyelenggarakan Pembukuan dengan Menggunakan Menggunakan Bahasa Asing dan Mata Uang Selain Rupiah, dan Kewajiban Penyampaian SPT Tahunan PPh-nya Mengingat bahasa asing dan satuan mata uang selain Rupiah yang banyak digunakan dalam pembukuan Wajib Pajak adalah Bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat, maka untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum kepada Wajib Pajak perlu memberikan izin untuk penggunaan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat tersebut. Hal ini diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PM K.011/20 K.011/2012  12 tentang 196/PM /PM K.03/200 K.03/2007  7 tentang Tata Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196

Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang Selain Rupiah serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberutahuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.

Wajib Pajak yang dapat menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan satuan mata uang selain Rupiah yaitu Bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat, adalah: a. Wajib Pajak dalam rangka  Penanaman Modal Asing   yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Penanaman Modal Asing;  b. Wajib Pajak dalam rangka  Kontrak Karya  yang beroperasi berdasarkan kontrak dengan Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan  peraturan perundang-undangan pertambangan selain pertambangan minyak dan gas  bumi; c. Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama S ama yang beroperasi berdasarkan ketentuan  peraturan Perundang-undangan pertambangan minyak dan gas bumi; d.  Bentuk Usaha Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang PPh atau sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) terkait; e. Wajib Pajak yang mendaftarkan emisi sahamnya baik sebagian maupun seluruhnya di bursa efek luar negeri;

f.  Kontrak Investasi Kolektif   (KIK) yang menerbitkan reksadana dalam denominasi  satuan mata uang Dollar Amerika Serikat dan telah memperoleh Surat  Pemberitahuan Efektif Pernyataan Pendaftaran dari Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasar

modal; atau g. Wajib Pajak yang berafiliasi langsung dengan perusahaan induk di luar negeri, yaitu perusahaan anak (subsidiary company) yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh  perusahaan induk (parent company) di luar negeri yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a dan huruf b Undang-Undang PPh. h. Wajib Pajak yang menyajikan laporan keuangan dalam mata uang fungsionalnya menggunakan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat   sesuai Standar Akuntansi

Keuangan yang berlaku di Indonesia.

Penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat oleh Wajib Pajak harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari Menteri Keuangan , kecuali bagi Wajib Pajak dalam rangka Kontrak Karya atau

Wajib Pajak dalam rangka Kontraktor Kontrak Kerja Sama. Izin tertulis itu dapat diperoleh Wajib Pajak dengan mengajukan surat permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah, paling lambat 3 (tiga) bulan :

a. sebelum tahun buku yang diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat tersebut dimulai; atau  b. sejak tanggal pendirian bagi Wajib Pajak baru untuk Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak pertama.

Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Keuangan memberikan keputusan atas  permohonan Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan dari Wajib Pajak diterima secara lengkap. Apabila jangka waktu tersebut telah lewat dan Kepala Kantor Wilayah belum memberikan keputusan maka permohonan dianggap diterima dan Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Keuangan menerbitkan keputusan pemberian izin untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat.

Wajib Pajak dalam rangka  Kontrak Karya  atau Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang sejak pendiriannya menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa

Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat, wajib

menyampaikan

pemberitahuan secara tertulis ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal pendirian. Wajib Pajak dalam

rangka Kontrak Karya atau Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang akan menyelenggarakan pembukuan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat, wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku yang diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat tersebut dimulai. Bagi Wajib Pajak yang diizinkan untuk

menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat, berlaku ketentuan konversi ke satuan mata uang Dollar Amerika Serikat sebagai berikut :

Pada awal tahun bu ku 

Penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat untuk pertama kali dilakukan dengan bertitik tolak dari Neraca akhir tahun buku sebelumnya (dalam satuan mata uang Rupiah) yang dikonversikan ke satuan mata uang Dollar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs : 

untuk harga perolehan harta berwujud dan/atau harta tidak berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun  menggunakan kurs yang

sebenarnya berlaku pada saat perolehan harta tersebut; 

Untuk akumulasi penyusutan dan/atau amortisasi harta, sebagaimana poin sebelumya, menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat perolehan harta tersebut;



untuk harta lainnya dan kewajiban  menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku  pada akhir tahun buku sebelumnya, berdasarkan be rdasarkan sistem pembukuan yang dianut yang dilakukan secara taat asas;



apabila terjadi revaluasi aktiva tetap, disamping menggunakan nilai historis, atas nilai selisih lebih dikonversi ke dalam satuan mata uang Dollar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat dilakukannya revaluasi;



untuk laba ditahan atau sisa kerugian dalam satuan mata uang Rupiah dari tahuntahun sebelumnya, dikonversi ke dalam satuan mata uang Dollar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun buku sebelumnya, yakni kurs tengah Bank Indonesia, berdasarkan sistem pembukuan yang dianut yang dilakukan secara taat asas;



untuk modal saham dan ekuitas lainnya menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku  pada saat terjadinya transaksi;



dalam hal terdapat selisih laba atau rugi sebagai akibat konversi dari satuan mata uang Rupiah ke satuan mata uang Dollar Amerika Serikat sebagaimana dimaksud  pada huruf a), huruf b), huruf c), huruf d), dan huruf e) maka selisih laba atau rugi tersebut dibebankan pada rekening laba ditahan.

Dalam tahun berj berj alan 



Untuk transaksi yang dilakukan dengan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat,  pembukuannya dicatat sesuai dengan dokumen transaksi yang bersangkutan;



Untuk transaksi, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang menggunakan satuan mata uang selain Dollar Amerika Serikat, dikonversikan ke satuan mata uang Dollar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat terjadinya transaksi, yaitu sebagai berikut:

1. apabila dari dokumen transaksi diketahui kurs yang berlaku, maka kurs yang dipakai adalah kurs yang diketahui dari d ari transaksi tersebut; 2. apabila dari dokumen transaksi tidak diketahui kurs yang berlaku, maka kurs yang dipakai adalah kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku, berdasarkan sistem  pembukuan yang dianut yang dilakukan secara taat asas. Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (6) Undang-Undang PPh untuk Tahun Pajak pertama  penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat adalah sebesar Pajak Penghasilan Pasal 25 dalam satuan mata uang Rupiah yang dikonversikan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku :

a.  pada akhir tahun buku sebelum dimulainya pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat untuk konversi Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang PPh;  b.  pada saat penyampaian atau batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak sebelum dimulainya pembukuan dengan menggunakan

 bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat untuk konversi Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang PPh; atau c.  pada saat surat ketetapan pajak diterbitkan untuk Tahun Pajak sebelum dimulainya  pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat untuk konversi Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang PPh dan pada saat penetapan penghitungan besarnya angsuran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang PPh.

 Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 serta Pajak Penghasilan Final  yang dibayar sendiri  oleh Wajib Pajak yang memperoleh izin untuk menyelenggarakan

 pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat, dapat . Dalam hal pembayaran pajak dapat dil akuk an dalam satuan satuan mata uang Rupiah  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah, Wajib Pajak harus mengkonversikan pembayaran dalam satuan mata uang Rupiah tersebut ke satuan mata uang Dollar Amerika Serikat dengan menggunakan ku rs yang ditetapkan ditetapkan dal am Keputusan Keputusan M enteri Keuangan yang ber ber lak u pada tanggal pe pembaya mbayaran ran .

Wajib Pajak yang diizinkan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan  bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat, wajib menyampaikan SPT PPh Wajib Pajak Badan beserta lampirannya dalam bahasa Indonesia kecuali lampiran berupa

laporan keuangan, dan menggunakan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat. Dalam

hal terdapat bukti pembayaran atau pemotongan/ pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pasal 23 dengan menggunakan satuan mata uang Rupiah yang akan dikreditkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Wajib Pajak Badan, harus dikonversi ke dalam satuan mata uang  Dollar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs yang ditetapkan dalam Keputusan M enteri Keuangan yang ber ber laku pada tanggal tanggal pembayaran pembayaran atau pemotongan/pe pemotongan/pemun mun gutan 

 pajak tersebut .

Dalam hal Wajib Pajak telah memperoleh izin untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat namun merencanakan untuk tidak memanfaatkan izin yang dimilikinya,  Wajib Pajak wajib

menyampaikan pemberitahuan tertulis atau mengajukan permohonan pembatalan secara tertulis untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat. 

Wajib

Pajak

yang

merencanakan

untuk

tidak

memanfaatkan

izin untuk

menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat, wajib menyampaikan pemberitahuan pembatalan secara tertulis untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat ke KPP dalam hal Tahun Pajak sebagaimana tercantum dalam surat izin belum dimulai  dan pemberitahuan tersebut harus sudah diterima oleh KPP sebelum Tahun Pajak tersebut dimulai. 

Wajib

Pajak

yang yang

merencanakan

untuk

tidak

memanfaatkan

izin

untuk

menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat, wajib mengajukan permohonan pembatalan secara tertulis untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat ke KPP paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun buku  yang diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang  Dollar Amerika Serikat tersebut dimulai. 

Wajib Pajak Kontrak Karya atau Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama  yang

telah memberitahukan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat namun Wajib Pajak tersebut akan menyelenggarakan  pembukuan dengan den gan menggunakan menggunak an bahasa Indonesia dan satuan mata uang Rupiah, R upiah, wajib mengajukan permohonan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan satuan mata uang Rupiah kepada Kepala Kantor Wilayah paling lama

3

(tiga)

bulan

sebelum

tahun

buku

yang

diselenggarakan

dengan

menggunakan bahasa Indonesia dan satua mata uang Rupiah tersebut dimulai .

Dalam hal permohonan Wajib Pajak untuk tidak menyelenggarakan pembukuan dengan  bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat dikabulkan, Wajib Pajak tersebut tidak diperbolehkan menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan  satuan mata uang Dollar Amerika Serikat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun    sejak izin

tersebut dicabut. Dalam hal Wajib Pajak kemudian bermaksud menyelenggarakan pembukuan

dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat lagi, Wajib Pajak harus mengajukan surat permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah setelah jangka waktu 5 (lima ) tahun terlampaui.

Dalam hal Wajib Pajak yang tidak memperoleh izin tertulis untuk menyelenggarakan  pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat atau Wajib Pajak dalam rangka Kontrak Karya atau Wajib Pajak dalam rangka Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang tidak menyampaikan pemberitahuan secara tertulis ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar, tetapi tetap menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat, terhadap Wajib Pajak tersebut diperlakukan

sebagai

Wajib

Pajak

yang

tidak

menyelenggarakan

pembukuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang-Undang KUP. Begitu juga dalam hal Wajib Pajak yang telah memperoleh izin tertulis untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat atau Wajib Pajak dalam rangka Kontrak Karya atau Wajib Pajak dalam rangka Kontraktor Kontrak Kerja Sama, yang menyampaikan pemberitahuan secara tertulis ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar tetapi tetap menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan satuan mata uang Rupiah, terhadap Wajib Pajak tersebut dicabut izin untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat oleh Kepala Kantor Wilayah dan tidak dapat diberikan izin untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat.

Sisa kerugian fiskal dalam satuan mata uang Rupiah dari tahun-tahun sebelumnya yang dapat dikompensasikan ke Tahun Pajak dimulainya pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris

dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat, dikonversikan ke dalam satuan mata uang  Dollar Amerika Serikat dengan deng an menggunakan mengg unakan kurs tengah tenga h Bank Indonesia yang berlaku pada pad a akhir tahun buku pada saat kerugian fiskal tersebut terjadi.

Wajib Pajak yang telah memperoleh izin   untuk menyelenggarakan pembukuan dengan

menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat, harus

menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat tersebut dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun pajak sejak diterbitkan izin atau penyampaian pemberitahuan. (Pasal 12 PMK-196/2007)

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pencabutan atas izin untuk menyelenggarakan  pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat dengan syarat : a.disampaikan a.disampaikan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir;  b. mengemukakan alasan pencabutan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;dan c. permohonan  permohonan harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. (lihat  paragraf sebelumnya)

Wajib Pajak yang telah dicabut izin untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat, wajib menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan satuan mata uang Rupiah pada awal tahun buku berikutnya, dan tidak dapat mengajukan permohonan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak izin tersebut dicabut.

Bagi Wajib Pajak yang izin untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan  bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat dicabut, konversi dilakukan dengan bertitik tolak dari Neraca akhir tahun buku diselenggarakannya pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat dengan dengan menggunakan kurs yang berlaku dengan mengacu pada peralihan pembukuan dari satuan mata uang Rupiah ke satuan mata uang Dollar Amerika Serikat. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.196/PMK.03/2007, tanggal 28 Desember 2007, Wajib Pajak dapat menggunakan bahasa dan mata uang asing selain bahasa Indonesia dan mata uang Rupiah, dalam rangka pembukuan adalah bahasa Inggris  dan mata uang Dollar Amerika Serikat (USD).

1.

Wajib Pajak yang dapat menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang USD adalah. a. Wajib Pajak dalam rangka  Penanaman Modal Asing   yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Penanaman Modal Asing.  b. Wajib Pajak dalam rangka  Kontrak Karya  yang beroperasi berdasarkan kontrak dengan Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan  peraturan perundang-undangan pertambangan selain pertambangan minyak dan gas  bumi. c. Wajib Pajak  Kontraktor Kontrak Kerja Sama  yang beroperasi berdasarkan ketentuan  peraturan perundang-undangan pertambangan minyak dan gas bumi. d.  Bentuk Usaha Tetap  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) UU PPh atau sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) terkait. e. Wajib Pajak yang mendaftarkan emisi sahamnya baik sebagian maupun seluruhnya di  bursa efek luar negeri. f. Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang menerbitkan reksadana dalam denominasi satuan mata uang Dollar Amerika Serikat dan telah memperoleh Surat Pemberitahuan Efektif Pernyataan Pendaftaran dari Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasar modal. g. Wajib Pajak yang berafiliasi langsung dengan perusahaan induk di luar negeri, yaitu  perusahaan anak ( subsidiary  subsidiary company) yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh  perusahaan induk ( parent  parent company) di luar negeri yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (4) huruf a dan huruf b UU PPh.

2.

Wajib Pajak yang yang menyelenggarakan menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang USD untuk Wajib Pajak  PMA,  Bentuk Usaha Tetap, Wajib Pajak  yang mendaftarkan emisi sahamnya di bursa efek , harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari Menteri

Keuangan. Prosedur untuk mengajukan permohonan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang USD adalah.

a.

Izin tertulis dapat diperoleh Wajib Pajak dengan mengajukan surat permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah dengan formulir yang sesuai dengan peraturan perpajakan, paling lambat 3 (tiga) bulan: i. sebelum tahun buku yang diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang USD tersebut dimulai, atau ii. sejak tanggal pendirian bagi Wajib Pajak baru untuk Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak pertama.  b. Permohonan izin tersebut harus dilampiri dengan: i. fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahannya atau dokumen lain yang serupa bagi Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap; ii. fotokopi Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing dari Badan Koordinasi Penanaman Modal bagi Wajib Pajak dalam rangka Penanaman Modal Asing; iii. fotokopi surat keterangan/penunjukan kantor perwakilan Indonesia dari kantor  pusat bagi Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap; iv. surat keterangan dari bursa efek luar negeri yang menyatakan bahwa emisi saham Wajib Pajak pemohon didaftarkan di bursa efek tersebut bagi Wajib Pajak yang mendaftarkan emisi sahamnya baik sebagian maupun seluruhnya di  bursa efek luar negeri; v. fotokopi Surat Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atas penerbitan reksadana oleh Kontrak Investasi Kolektif yang bersangkutan bagi Wajib Pajak Kontrak Investasi Kolektif; vi. fotokopi prospektus penawaran atas reksadana yang diterbitkan dalam satuan mata uang USD bagi Wajib Pajak Kontrak Investasi Kolektif; vii. surat keterangan/pernyataan dari perusahaan induk ( parent  parent company) di luar negeri dan laporan keuangan konsolidasi (consolidated financial statement )  perusahaan induk ( parent  parent company) di luar negeri bagi Wajib Pajak yang  berafiliasi langsung dengan perusahaan induk di luar negeri; viii. fotokopi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang terakhir, kecuali bagi Wajib Pajak baru terdaftar yang belum wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan;

ix. surat pernyataan (bermaterai Rp6.000,00) bahwa transaksi penjualan dan biaya yang dilakukan perusahaan didominasi oleh satuan mata uang USD dan  pembukuan menggunakan bahasa Inggris serta seluruh aktiva, pasiva, modal,  pendapatan, dan biaya seluruhnya dicatat dalam satuan mata uang USD; dan x. fotokopi Bukti Penyetoran Modal Awal dalam Dollar Amerika Serikat bagi Wajib Pajak baru untuk Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak pertama.

3.

Untuk Wajib Pajak dalam rangka  Kontrak Karya  dan  Kontraktor Kontrak Kerja Sama  prosedur untuk menyampaikan pemberitahuan menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata USD bagi adalah:

a)

surat pemberitahuan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar dengan formulir yang telah ditentukan, paling lambat 3 (tiga) bulan: i. sejak tanggal pendirian apabila sejak pendiriannya menyelenggarakan  pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang USD; atau ii. sebelum tahun buku yang diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang USD tersebut dimulai, apabila akan menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang USD.

 b)

pemberitahuan harus dilampiri dengan:

i. fotokopi Kontrak Karya bagi Wajib Pajak dalam rangka Kontrak Karya; ii. fotokopi Kontrak Kerja Sama bagi Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

4.

Ketentuan penyampaian pemberitahuan secara tertulis berlaku bagi Kerja Sama Operasi (KSO) sepanjang dipersyaratkan dalam perjanjian kerja sama/akta pendirian KSO dan semua anggota KSO telah mendapatkan izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan  pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat dengan melampirkan: a. fotokopi perjanjian kerja sama/akta pendirian KSO; dan

 b. fotokopi Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan Pemberian Izin Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang USD atas nama anggota-anggota KSO yang telah mendapatkannya. c. Dalam hal tidak semua anggota KSO mendapatkan izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang USD, tetapi dipersyaratkan dalam perjanjian kerja sama/akta pendirian KSO, harus menempuh prosedur permohonan izin sebagaimana dimaksud pada angka 3.

Wajib Pajak yang telah memperoleh izin atau menyampaikan pemberitahuan secara tertulis untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang USD, harus menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang USD tersebut dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun pajak sejak diterbitkan izin atau penyampaian pemberitahuan.

5.

Dalam hal Wajb Pajak telah memperoleh izin untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang USD namun merencanakan untuk tidak memanfaatkan izin yang dimilikinya, maka Wajib Pajak wajib harus: a. menyampaikan pemberitahuan pembatalan secara tertulis dalam hal Tahun Pajak sebagaimana tercantum dalam surat izin belum dimulai dan pemberitahuan tersebut harus sudah diterima oleh KPP tempat Wajib Pajak terdaftar sebelum Tahun Pajak tersebut dimulai; atau  b. mengajukan permohonan pembatalan secara tertulis kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun buku yang diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang USD tersebut dimulai, dengan melampirkan fotokopi surat izin.

6.

Atas permohonan izin tersebut Kepala Kantor Wilayah Wilayah atas nama Menteri Keuangan harus memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak  permohonan dari Wajib Pajak diterima secara lengkap.

Dasar Hukum Laba Rugi Selisih Kurs

Laba rugi selisih kurs merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi laba perusahaan. Selisih kurs didapat dari tenggang waktu antara waktu transaksi dan waktu pembayaran dimana didalam tenggang waktu tersebut kurs rupiah juga berubah, ketentuan perpajakan dalam UU  Nomor 36 tahun 2008 2 008 tentang perubahan ke empat atas UU Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan mengakomodir laba rugi selisih kurs, sebagai berikut : 1. Pasal 4 (1) huruf l UU PPh, Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang  berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam  bentuk apapun termasuk keuntungan karena selisih kurs mata uang asing. 2. Pasal 6 ayat (1) huruf e, Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi kerugian dari selisih kurs mata uang asing. Dalam penjelasan pasal ini dijelaskan bahwa kerugian selisih kurs mata uang asing yang disebabkan oleh fluktuasi kurs, pembebanannya dilakukan berdasarkan sistem pembukuan yang dianut, dan harus dilakukan secara taat azas. Apabila Wajib Pajak menggunakan sistem  pembukuan berdasarkan kurs tetap (kurs historis), pembebanan kerugian selisih kurs dilakukan  pada saat terjadinya realisasi atas perkiraan mata uang asing tersebut. Apabila Wajib Pajak menggunakan sistem pembukuan berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun, pembebanannya dilakukan pada setiap akhir tahun  berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun. Yang perlu diperhatikan adalah kerugian selisih kurs mata uang asing akibat ak ibat fluktuasi kurs,  pembebanannya dilakukan berdasarkan pembukuan yang dianut oleh Wajib Pajak dan dilakukan secara taat asas sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak  Nomor SE-04/PJ.42/1999 tanggal 4 Februari 1999. Dalam pasal 9 Peraturan Pemerintah  Nomor 94 Tahun 2010 memperjelas perlakuan PPh atas keuntungan atau kerugian selisih kurs ini, terutama dalam hal selisih kurs yang terkait dengan penghasilan yang dikenakan PPh Final

dan penghasilan yang bukan objek pajak. Pasal 9 ayat (1) menegaskan kembali prinsip umum sebagaimana sudah dinyatakan dalam Undang-undang PPh, yaitu bahwa keuntungan atau kerugian selisih kurs mata uang asing diakui sebagai penghasilan atau biaya berdasarkan sistem  pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia (PSAK Nomor 10). Pasal 9 ayat (2) menegaskan bahwa keuntungan atau kerugian selisih kurs yang terkait langsung dengan kegiatan usaha Wajib Pajak yang dikenakan PPh final atau yang bukan objek pajak, tidak diakui sebagai penghasilan atau biaya. G. Ilustrasi Penyelenggaraan Pembukuan

Berikut ini merupakan beberapa contoh translasi mulai dari pembukuan rupiah ke dolar (dalam awal penyelenggaraan) dan berakhir dengan dolar ke rupiah (akhir penyelenggaraan). Kegiatan ini meliputi: 1. Translasi neraca rupiah ke dolar pada saat awal penyelenggaraan pembukuan; 2. Translasi laporan keuangan yang dilampirkan dalam SPT untuk wajib pajak penanaman modal asing; 3. Translasi laporan keuangan yang dilampirkan dalam SPT untuk BUT; 4. Translasi kredit pajak; 5. Translasi kompensasi kerugian; 6. Translasi untuk keperluan restitusi pajak; 7. Translasi aktifa tetap untuk penghitungan depresiasi dan keuntungan/kerugian capital; 8. Translasi model saham; 9. Pembelian dalam mata uang selain dolar Amerika; 10. Translasi neraca dolar ke rupiah pada akhir penyelenggaraan pembukuan. Secara lengkap, satu per satu dari contoh translasi itu akan tampak seperti penjelasan di  bawah ini. 1. Translasi Laporan Keuangan Awal Tahun Penyelenggaraan

Neraca awal penyelenggaraan pembukuan dengan mata uang asing yang ditranslasikan dari mata uang rupiah ke mata uang US$ dengan nilai tukar Rp2.000,00 per US$ 1 sebagai  berikut. (US 1.00 = Rp 2.000,00 Balance Sheet

Rp

US$

Assets Cash and Back Account receivable Inventory Fixed Assets

Rp Rp Rp Rp

500,000,000 600,000,000 400,000,000 2,000,000,000

$ $ $ $

250,000 300,000 200,000 1,000,000

Total Assets

Rp

3,500,000,000

$

1,750,000

Rp Rp Rp Rp

1,020,000,000 2,000,000,000 400,000,000 80,000,000

$ $ $ $

510,000 1,000,000 200,000 40,000

Rp

3,500,000,000

$

1,750,000

Liabilities and Capital Account Payable Long term debt capital stock retained earnings Total Equities

2. Laporan Keuangan dan SPT Akhir Tahun Pajak dengan Translasi Langsung

Pada akhir tahun buku, untuk keperluan pengisian SPT maka neraca dan laporan labarugi yang sudah didenominasikan dalam US$ ditranslasikan ke dalam rupiah kembali  berdasarkan kurs triwulan pada akhir tahun buku yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan (misalnya Rp2.060,00 per US$1). Laporan keuangan 2012 (US$ 1,00 = Rp 2.060,00) Balance Sheet

US$

Rp

Assets Cash and Back Account receivable Prepaid corporate tax Inventory Fixed Assets

$ $ $ $ $

142,587 150,000 12,000 100,000 1,000,000

Rp Rp Rp Rp Rp

293,729,220 309,000,000 24,720,000 400,000,000 2,000,000,000

Total Assets

$

1,404,587

Rp

3,500,000,000

$ $ $ $

300,000 14,587 800,000 200,000

Rp Rp Rp Rp

618,000,000 30,049,220 1,648,000,000 412,000,000

Liabilities and Capital Account Payable Prepaid corporate tax Long term debt capital stock

retained earnings: previous years net income current year net income

$ $

40,000 50,000

Rp Rp

80,000,000 103,000,000

$

1,404,587

Rp

2,891,049,220

$ $ $

5,650,000 4,000,000.00 1,650,000.00

Rp Rp Rp

11,639,000,000 8,240,000,000 3,339,000,000

$ $ $ $

100,000.00 1,500,000.00 1,600,000.00 50,000.00

Rp Rp Rp Rp

206,000,000 3,090,000,000 3,296,000,000 103,000,000

$ $

50,000.00 -

Rp Rp

103,000,000

penghasilan penghasila n kena pajak

$

50,000.00

Rp

103,000,000

PPh terutang PPh dibayar sendiri

$ $

10,740.00 12,000.00

Rp Rp

22,125,000 24,720,000

PPh lebih bayar

$

1,260.00

Rp

2,595,000

Total Liabilities and Capital Income Statement Net Sales Cost of goods sold gross profit operating expenses : depreciation depreciatio n other expenses Total Operating Expenses Net Income Before Tax SPT Tahun 2012 Penghasilan Penghasila n Neto Kompensasi kerugian

-

3. Laporan Keuangan Bentuk Usaha Tetap

Bentuk usaha tetap (BUT) dapat berupa cabang dari perusahaan luar negeri. Sebagai  bagian dari penanaman modal asing, BUT juga berhak untuk melakukan pembukuan dengan mata uang US$. Dalam ilustrasi berikut, jumlah laba-rugi BUT belum termasuk penghasilan yang diatribusi berdasakan pendekatan  force of attraction  (yang untuk laporan keuanagan komersial tidak tampak). Laporan Keuangan 2012 Balance Sheet

US$

(US$ 1,00 = Rp 2.060) Rp

Assets Cash and Back Account receivable Inventory

7,500 8,000 15,000

15,450,000 16,480,000 30,900,000

Total Assets

30,500

62,830,000

2,500

5,150,000

2,765 1,535

5,695,000 3,162,100

Equities Account Payable corporate tax payable Art.26 taxpayable taxpayabl e

head office: beginning 15,000 ending

23,700

48,822,000

Total Equities

30,500

62,829,100

Income Statement Sales Cost of sales Other expenses

70,000 45,000 12,000

144,200,000 92,700,000 24,720,000

13,000

26,780,000

Corporate tax*

1,343

2,767,000

After tax profit art 26 tax (15%)

11,637 1,749

24,013,000 3,601,950

9,908

20,411,050

Profit

Net Profits

*Profit (US$ 13,000) Corporate Tax 10% x Rp 25.000.000,00 15% x Rp 1.780.000,00

Rp 26.780.000,00 Rp Rp

2.500.000,00 267.000,00

Rp

2.767.000,00

Jumlah pajak BUT Rp 2.767.000,00setara dengan: 2.767.000/2.060 x US$1 = US$ 1,343

4. Kredit Pajak 

Untuk menghitung berapa rupiah PPh pasal 29 yang harus dibayar oleh wajib pajak sebelum pemasukan SPT, kredit pajak yang berasal dari PPh pasal 25, 22, atau 23 perlu ditranslasikan dalam rupiah. Bagi wajip pajak translasi kredit pajak berdasarkan nilai tukar yang  berlaku pada akhir tahun pajak tersebut dapat lebih menguntungkan, walaupun, jumlah rupiah translasi itu bukan yang sebenarnya dibayar oleh wajib pajak. Contoh berikut ini menyandingkan translasi berdasarkan kedua nilai tukar itu.

Uraian

Historis

US Dolar Kurs

PPh Pasal 25 Januari

750

2,015

Akhir Tahun

Rupiah 1,511,250

Kurs 2,060

Rupiah 1,545,000

Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember PPh Pasal 23 Juni

750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 9,000 3,000

Total Kredit Pajak

2,015 2,015 2,030 2,030 2,030 2,045 2,045 2,045 2,060 2,060 2,060 2,030

12,000

1,511,250 1,511,250 1,522,500 1,522,500 1, 522,500 1,522,500 1, 522,500 1,533,750 1,533,750 1,533,750 1,545,000 1,545,000 1,545,000 18,337,500 6,090,000

2,060 2,060 2,060 2,060 2,060 2,060 2,060 2,060 2,060 2,060 2,060 2,060

24,427,500

1,545,000 1,545,000 1,545,000 1,545,000 1,545,000 1,545,000 1,545,000 1,545,000 1,545,000 1,545,000 1,545,000 18,540,000 6,180,000 24,720,000

5. Kompensasi Kerugian

Untuk memberikan perlakuan yang lebih dapat memperbaiki iklim investasi, perhitungan kompensasi kerugian dihitung dolar per dolar sehingga yang dikenakan pajak hanyalah sebesar sisa lebih setelah kompensasi dalam satuan mata uang dolar. Dengan demikian, tidak akan terjadi monetary gains yang dikenakan pajak (sebagaimana terdapat dalam table kompensasi Rp2, yaitu Rp  –  Rp).  Rp). Dalam contoh berikot ini dipersandingkan Antara translasi berdasarkan nilai tukar dan nilai tukar pada akhir masa kompensasi (Rp1, yaitu US$-US$) dan nilai tukar historis pada saat terjadiya kerugian (Rp2, yaitu Rp-Rp).

Tahun

Rugi/Laba

US$

Kurs

Translasi Rp

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Rugi Laba Laba Laba Laba Laba

200,000 30,000 50,000 40,000 20,000 60,000

2,060 2,100 2,180 2,260 2,350 2,500

412,000,000 63,000,000 109,000,000 90,400,000 47,000,000 150,000,000

Penghasilan Kena Pajak Kompensasi Kompensasi US$

Rp 1,00 (US$US$)

Rp 2,00 (RpRp)

-200,000 -170,000 -120,000 -80,000 -80 ,000 -60,000 -60 ,000 0

-412,000,000 -357,000,000 -261,600,000 -180,800,000 -141,000,000 0

-412,000,000 -349,000,000 -240,000,000 -149,600,000 -102,600,000 47,400,000

6. Restitusi PPh

Sama dengan kredit pajak, untuk keperluan pembayaran kembali (restitusi) kelebihan  pembayaran pajak, semua kredit pajak (semula dibayar dalam rupiah kemudian dilakukan dalam US$) ditranslasikan menjadi rupiah berdasarkan nilai tukar historis karena jumlah itu merupakan  pajak yang sebenarnya telah dibayar ke kas Negara.

Setoran Pajak

Triwulan

Kurs

US$

Rp

Rp 1,00

Rp 2,00

(US$-US$)

(Rp-Rp)

PPh Pasal 25 1 2 3 4

2,015 2,030 2,045 2,060 2,060

PPh Pasal 23 Jumlah

10,000 10,000 10,000 10,000 20,000 60,000

20,150,000 20,300,000 20,450,000 20,600,000 41,200,000 122,700,000 -

SPT Maret 2012

US$

Rugi

Kurs

200,000

Pajak lebih bayar SKKPP Maret 2013

60,000

2,075

124,500,000

122,700,000

Pajak lebih bayar

48,752

2,180

106,279,360

98,180,000

7. Aktiva Tetap

Untuk keperluan penyusutan dan perhitungan laba-rugi karena pengalihan aktiva tetap, translasi dilakukan berdasarkan nilai mata uang pada saat penyampaian SPT. Dengan demikian,  baik penyusutan, nilai buku maupun laba-rugi dihitung dengan pendekatan US$ - US$ seperti tampak pada table berikut ini. Dalam metode itu keuntungan sebesar US$ 375 dengan nilai tukar Rp817.500,00. sementara itu, apabila dihitung dengan metode rupiah-rupiah (nilai historis) maka keuntungan sebesar US$ akan diperoleh nilai tukar Rp1.402.500,00. Dari segi penerimaan tentu metode rupiah-rupiah lebih menarik. Nilai Perolehan Uraian Pembelian Juni 2012 Akhir tahun 2012 Desember 2013 Tahun 2014 Terbakar Terbaka r Asuransi

Kurs

US$

Rp

US$

Penyusutan Rp 1,00 Rp 2,00 (US$(Rp-Rp) US$)

Nilai Buku Rp 1,00 US$

(US$-US$) 0

Rp 2,00 (Rp-Rp)

15,562,500

2,060

10,000

20,600,000

0

0

2,075

10,000

20,750,000

2,500

5,187,500

5,150,000

7,500

11,812,500

15,450,000

2,100 2,180

10,000

21,000,000

1,875

3,937,500

3,863,500

5,625

0 12,262,500 13,080,000 817,500

11,587,500 11,587,500 11,587,500 13,080,000

5,625 6,000

Keuntungan (kerugian)

375

1,402,500

8. Modal Saham

Perkiraan modal saham (dan juga saldo laba) dalam transaksi tahunan dihitung dengan  pendekatan US$ - US$ (atau). Perbedaan rupiah karena perbedaan nilai tukar tiap tahun bukan merupakan penghasilan. Pendekatan dolar-dolar pada tiap akhir tahun, seiring dengan depresiasi nilai rupiah, akan memberikan angka kenaikan jumlah rupiah. Pemberlakuan nilai tukar SPT yang anbulatoris (selalu menyesuaikan setiap akhir tahun) akan lebih memberikan iklim investasi yang kondusif bagi para investor mancanegara. Dari translasi berikut ini tampak jumlah modal dalam US$ tetap, tetapi dengan adanya depresiasi rupiah, translasi modal dalam rupiah selalu naik dari tahun ke tahun. Untuk menghindari pemajakan atas monetary gains sebaliknya dipakai translasi rupiah historis (Rp2,00  –  Rp  Rp  –  Rp).  Rp). Periode

Tahun

Awal Akhir Akhir Akhir

1993 1993 1994 1995

Kurs 2,060 2,075 2,100 2,180

US$ 200,000 200,000 200,000 200,000

Rp 1,00 (US$-US$) 412,000,000 415,000,000 420,000,000 412,000,000

Rp 2,00 (Rp-Rp) 412,000,000 412,000,000 412,000,000 412,000,000

9. Pembelian Kredit

Dalam memperoleh barang, baik barang modal atau barang dagangan dan jasa  perusahaan dapat melakukan secara tunai atau kredit. Nilai tukar pada saat pembelian barang sering tidak sama dengan nilai tukar pada saat pembayaran utang. Contoh di bawah ini menggambarkan pembelian barang dagangan dengan memilahnya menjadi dua transaksi (dual  perspective) Antara pembelian dan pembayaran utang. Selisih nilai tukar yang terjadi pada saat  pembayaran dihitung sebagai kerugian. Pembukuan terhadap pembelian yang dilakukan dalam satuan mata uang asing dan rupiah sebagai berikut. a. Pembelian barang dalam mata uang yen 1. Januari 1993 membeli aktiva tetap Y 147,143 Y 1.00 = Rp14,00 ; US$ 1.00 = Rp2.060,00

2. Dibayar pada tahun 1994 dengan kurs US$ 1.00 = Rp2.100,00 Y 1.00 = Rp20,00 Jumlah utang yang dibayar 147,143 x 20 = US$ 1,401 2.100 Pencatatannya adalah: Utang

US$ 1,000

Rugi beda kurs

US$

401

Kas

US$ 1,401

 b. Pembelian barang dalam mata uang rupiah 1. Januari 1993 membeli barang Rp2.060,00 Barang

US$ 1,000

Utang

US$ 1,000

2. Tahun 1994 dibayar Rp2.060,00 Kurs US$ 1.00 = Rp2.100,00 Utang

US$ 1,000

Kas

US$

981

Laba beda kurs

US$

19

10. Laporan Keuangan pada Akhir Tahun penyelenggaraan

Apabila wajib pajak bermaksud untuk mengakhiri penyelenggaraan pembukuan dengan mata uang asing menjadi rupiah, mungkin karena perubahan pemilikan sehingga wajib pajak tidak lagi memenuhi persyaratan kembali, maka neraca dalam satuan US$ itu harus ditranslasikan menjadi rupiah kembali berdasarkan nilai tukar yang diterapkan oleh Menteri Keuangan. Translasi itu tampak seperti di bawah ini.

Laporan keuangan 2012 (US$ 1,00 = Rp 2.060,00) Balance Sheet

US$

Rp

Assets Cash and Back Account receivable Prepaid corporate tax Inventory Fixed Assets Total Assets

$ 142,587 $ 150,000 $ 12,000 $ 100,000 $ 1,000,000 $ 1,404,587

Rp 293,729,220 Rp 309,000,000 Rp 24,720,000 Rp 400,000,000 Rp 2,000,000,000 Rp 3,500,000,000

$ 300,000 $ 14,587 $ 800,000 $ 200,000

Rp 618,000,000 Rp 30,049,220 Rp 1,648,000,000 Rp 412,000,000

$ 40,000 $ 50,000 $ 1,404,587

Rp 80,000,000 Rp 103,000,000 Rp 2,891,049,220

Liabilities and Capital Account Payable Prepaid corporate tax Long term debt capital stock retained earnings: previous years net income current year net income Total Liabilities and Capital