1
UUD 1945 Ps 30 ayat (2) USAHA HANKAMNEG DILAKS MELALUI SISHANKAMRATA OLEH TNI & POLRI, SBG KUAT UTAMA & RAKYAT SBG KUAT PENDUKUNG.
UU RI No 3/2002 ttg HANNEG Ps 1 ayat (2) : SISHANNEG ADLH SISTEM HAN YG BERSIFAT SEMESTA YG MELIBATKAN SLRH WN, WILAYAH, & SUMDANAS LAINNYA , SERTA DIPERSIAPKAN SECARA DINI OLEH PEM & DI GAR SCR TOTAL, TERPADU, TERARAH, & BERLANJUT UTK MENEGAKKAN KEDAULATAN NEG, KEUTUHAN WIL, & KESELAMATAN SEGENAP BANGSA DR SEGALA ANC.
Ps 22 : 1
WIL IND DPT DIMANFAATKAN UTK BIN PUAN HAN DG MEMPERHATIKAN HAK MASY DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
2
WIL YG DIGUN SBG INSTALASI MILITER DAN LAT MIL YG STRATEGIS DAN PERMANEN DITETAPKAN DG PERATURAN PEMERINTAH. 2
Ps 1 ayat 28 :
UU RI No 26/2007 ttg PENATAAN RUANG Ps 1 ayat 28, pasal 17 ayat (7)
KAWASAN STRATEGIS NAS ADL WILAYAH YG PENATAAN RUANGNYA DIPRIORITASKAN KRN MEMPUNYAI PENGARUH SANGAT PENTING SCR NAS THDP KEDAULATAN NEG, HAN & KAM NEG, EK, SOS, BUD DAN/ATAU LINGK TERMASUK WIL YG TELAH DITETAPKAN SBG WARISAN DUNIA.
Ps 17 ayat (7) : KETENTUAN LBH LANJUT MENGENAI TATACARA PENYUSUNAN RENCANA TR YG BERKAITAN DG FUNGSI HAN DAN KAM SBG SUBSISTEM RTRW DIATUR DG PP.
PP RI No 26/2008 ttg RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL (RTRWN) Ps 1 ayat 18 : KAWASAN HANNEG ADL WIL YG DITETAPKAN SCR NAS YG DIGUNAKAN UTK KEPENT HAN. PP RI ttg RENCANA TATA RUANG WILAYAH PERTAHANAN (PROSES PENANDATANGANAN PRESIDEN) 3
KEBIJAKAN
RTR WILHANNEG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI RTR KAWASAN STRATEGIS NASIONAL (KSN), RTR PULAU’S, RTR PROV, KAB/KOTA.
RTR WILHANNEG MEMILIKI PERAN SBG ACUAN BAGI SEMUA PELAKU DLM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN YG BERKAITAN DGN UPAYA HANKAM, KESEJAHTERAAN MASY & PELESTARIAN LINGK.
PP NO. 26 TAHUN 2008 PSL 9 AYAT 1 TTG KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS NASIONAL YANG MELIPUTI PENINGKATAN FUNGSI KAWASAN UNTUK PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA.
KEBIJAKAN UTK TURUT SERTA MENJAGA DAN MEMELIHARA ASET – ASET PERTAHANAN/ TNI JUGA SANGAT DIPERLUKAN AGAR ASET – ASET YG DIMILIKI KEMENTERIAN PERTAHANAN/TNI TIDAK TERJADI PERUBAHAN FUNGSI DAN TETAP UNTUK HANNEG.
DIBOLEHKANNYA KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG WILHAN UTK KEPENTINGAN FUNGSI LAIN SEPANJANG TDK MENGGANGGU FUNGSI UTAMA HAN 4
STRATEGI PP NO. 26 TAHUN 2008 PSL 9 AYAT 3 -> STRATEGI UNTUK PENINGKATAN FUNGSI KAWASAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN MELIPUTI :
MENETAPKAN KAWASAN STRATEGIS NASIONAL DENGAN FUNGSI KHUSUS PERTAHANAN DAN KEAMANAN;
MENGEMBANGKAN KEGIATAN BUDIDAYA SECARA SELEKTIF DI DALAM DAN DI SEKITAR KAWASAN STRATEGIS NASIONAL UNTUK MENJAGA FUNGSI PERTAHANAN DAN KEAMANAN;
MENGEMBANGKAN KAWASAN LINDUNG DAN/ATAU KAWASAN BUDIDAYA TIDAK TERBANGUN DISEKITAR KAWASAN STRATEGIS NASIONAL SEBAGAI ZONA PENYANGGA YANG MEMISAHKAN KAWASAN STRATEGIS NASIONAL DENGAN KAWASAN BUDIDAYA TERBANGUN. 5
STRATEGI HANNEG
DEFENSIF AKTIF PERTAHANAN BERLAPIS PENANGKALAN
6
TATARAN STRATEGI MILITER
BGMN BANG KUAT ( How to Develop)
BGMN MENGGELAR KUAT ( How to Deploy) BGMN GUN KUAT ( How to Employ) BGMN MENG KOORDINASIKAN KE 3 NYA
RANCANG BANGUN ( DESIGN) WILAYAH PERTAHANAN
7
8
RI-PHIL RI-MAL
RI - MAL
RI-PALAU
RI - MAL
RI-SING
RI - PNG RI-RDTL RI-RDTL
RI-SIN
PERBATASAN LAUT : 10 NEGARA PERBATASAN DARAT : 3 NEGARA
9
PERTAHANAN BERLAPIS (Defence in Depth)
10
UU NO. 43 Th. 2008 TTG WILNEG. WILAYAH NEGARA
SATU KESATUAN WILAYAH DARATAN, PERAIRAN PEDALAMAN, PERAIRAN KEP & LAUT TERITORIAL BESERTA DASAR LAUT DAN TANAH DIBAWAHNYA SERTA RUANG UDARA DIATASNYA TERMASUK SELURUH SUMBER KEKAYAAN YG TERKANDUNG DIDALAMNYA.
WILAYAH YURISDIKSI
WILAYAH DILUAR WILAYAH NEGARA YG TERDIRI ATAS ZEE, LANDAS KONTINEN DAN ZONA TAMBAHAN DIMANA NEGARA MEMILIKI HAK-HAK BERDAULAT DAN KEWENANGAN TERTENTU LAINNYA SBGMN DIATUR DLM PERUND & HUKUM INTERNASIONAL.
WILAYAH PERTAHANAN
WILAYAH YG DITETAPKAN UTK MEMPERTAHANKAN KEDAULATAN NEGARA, KEUTUHAN WIL NKRI DAN KESELAMATAN BANGSA DARI ANCAMAN & GANGGUAN KEUTUHAN BANGSA DAN NEGARA.
11
WILHAN STATIS yaitu : WILHAN yang bersifat statis/tetap/permanen adalah WILHAN yg penggunaannya bersifat tetap atau permanen, meliputi :
Pangkalan Militer atau Kesatrian;
Daerah Latihan Militer;
Instalasi Militer;
daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer;
daerah penyimpanan barang-barang eksplosif dan berbahaya lainnya;
daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya;
obyek vital nasional yang bersifat strategis;
kepentingan pertahanan udara. 12
PETA WILHAN STATIS
13
WILHAN DINAMIS yaitu : WILHAN YG PENGGUNAANNYA BERSIFAT SEMENTARA, TDK BERSIFAT PERMANEN ATAU BERSIFAT DARURAT ANTARA LAIN :
WILHAN DINAMIS
Daerah latihan militer; Medan pertahanan penyangga; Medan pertahanan utama; Daerah perlawanan; Daerah pertempuran; Daerah komunikasi dari suatu mandala perang; Daerah belakang dari suatu mandala perang; & Daerah pangkal perlawanan
14
PETA WILHAN DINAMIS
15
IMPLEMENTASI RENCANA STRUKTUR PEMANFAATAN RUANG MENGGAMBARKAN POLA JARINGAN TRANSPORTASI, KELISTRIKAN, TELEKOMUNIKASI DAN AIR DLM MENDUKUNG SISTEM PEMUKIMAN & KAWASAN STRATEGIS, BAHKAN KAWASAN’S KHUSUS TEMPAT BEKERJASAMA DG NEGARA TETANGGA. RENCANA STRUKTUR PEMANFAATAN RUANG AKAN MEMBERIKAN INFORMASI TTG JALAN’S PENDEKAT & SARANA SERTA PRASARANA YG DPT DIGUNAKAN UTK MENDUKUNG UPAYA HAN : o
RENC JARINGAN TRANSPORTASI. MRPKAN JARINGAN TRANSPORTASI YG MEMPERHATIKAN KETERKAITAN ANTARA KEBUTUHAN & PELAYANAN TRANSPORTASI ANTAR KOTA, ANTAR WIL & ANTAR NEG. RENCANA INI DIWUJUDKAN DLM POLA JARINGAN TRANSPORTASI DARAT, LAUT & UDARA.
o
RENC JARINGAN KELISTRIKAN. POLA PENGEMBANGAN KELISTRIKAN MEM PERLIHATKAN SEBARAN PUSAT’S PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK & JARINGAN DISTRIBUSI
o
RENC JARINGAN TELEKOMUNIKASI. POLA INI MEMPERLIHATKAN JARINGAN PELAYANAN TELEKOMUNIKASI SECARA NAS MELIPUTI : JARINGAN KABEL, STASIUN BUMI & SARANA PENUNJANG LAINNYA
o
RENC JARINGAN AIR. MEMPERLIHATKAN SEBARAN DAERAH’S ALIRAN SUNGAI, REN BANG AIR BERSIH & PRASARANA DISTRIBUSI KE KAWASAN YG DILAYANI SEPERTI DAERAH IRIGASI & PEMUKIMAN 16
RTR WILHAN DARAT DINAMIS. o
DAERAH PERTEMPURAN. MEMPERLIHATKAN DAERAH’S YG PALING MUNGKIN DIGUNAKAN SBG JALAN PENDEKAT DI DARAT/ DILEWATI MUSUH.
o
DAERAH KOMUNIKASI. DELINEASI DAERAH KOMUNIKASI DIDASARKAN PD KETERSEDIAAN SARANA & PRASARANA JALAN UTK MENJAMIN MOBILITASSATUAN TEMPUR, DISAMPING ITU UTK MENJAMIN KELANCARAN LOGISTIK
o
DAERAH BELAKANG. MENGGAMBARKAN DAERAH YG SUBUR, SHG APABILA DIKEMBANGKAN SECARA INTENSIF AKAN MAMPU MEMBERIKAN DUKOPS YG CUKUP LAMA
o
DAERAH PANGKAL PERLAWANAN. DIPILIH DG PERTIMBANGAN MEMUNGKIN KAN UTK DIGUNAKAN SBG TEMPAT PERSEMBUNYIAN DG KRITERIA TERLINDUNG DR PENINJAUAN MUSUH
RTR WILHAN DARAT STATIS o o o o o
BASIS MILITER DAERAH LATIHAN DAERAH UJI COBA PERALATAN, PERLENGKAPAN & PERSENJATAAN MILITER DAERAH DISPOSAL AMUNISI INDUSTRI SISTEM PERTAHANAN 17
RTR KAWASAN PERBATASAN. PERATURAN PEMERINTAH NO 26 THN 2008 TTG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL, KAWASAN PERBATASAN DARAT MAUPUN LAUT, MRPKAN KAWASAN STRATEGIS NASIONAL YAITU WILAYAH YG PENATAAN RUANGNYA DIPRIORITASKAN KARENA MEMPUNYAI PENGARUH SANGAT PENTING SECARA NASIONAL THDP KEDAULATAN NEGARA, PERTAHANAN & KEAMANAN NEGARA, EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN/ATAU LINGKUNGAN, TERMASUK WILAYAH YG TELAH DITETAPKAN SBG WARISAN DUNIA. o
PERBATASAN TDPT 2 (DUA) HAL BEDA, TTP TDK BLH DIPISAHKAN :
BATAS (BORDER).
WILAYAH PERBATASAN (FRONTIER)
18
o KEBIJAKAN PENATAAN RUANG WILAYAH PERBATASAN
RTR KAWASAN PERBATASAN MRPKAN BAGIAN YG TDK TERPISAHKAN DR
RUANG WILAYAH PROV/ RUANG WILAYAH KAB/KOTA.
RTR KAWASAN PERBATASAN NEG MEMILIKI PERAN SBG ACUAN BAGI SEMUA
PELAKU DLM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DI KAWASAN PERBATASAN YG BERKAITAN DGN UPAYA HANKAM, KESEJAHTERAAN MASY & PELESTARIAN LINGK.
19
GAMBAR ILUSTRASI KONSEP SABUK PENGAMAN DI PERBATASAN KALIMANTAN NEGARA TETANGGA Lini I Luar
Lini I
Lini I Dalam
Lini II
Keterangan :
Kawasan Permukiman/Ibu Kota Kecamatan
Kawasan Permukiman/Ibu Kota Kab
Garis Batas Antar Negara
Jalan Kelas I
Pos Pamtas/TNI
Jalan Raya
Pos Lintas Batas
Pos Polisi/inst terkait
Kawasan/Hutan Lindung
Kawasan Budi Daya/Perkebunan
20
KONSEP RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL DI KALIMANTAN (RAPERPRES RTR KSN KASABA) YG TERKAIT KEPENTINGAN PERTAHANAN ZONASI KEPENTINGAN PERTAHANAN DI PERBATASAN KALIMANTAN
21
WILAYAH PERTAHANAN DINAMIS DI WILAYAH KALIMANTAN
22
WILAYAH PERTAHANAN DINAMIS DI WILAYAH PAPUA & MALUKU
23
WILAYAH PERTAHANAN DINAMIS DI WILAYAH NUSA TENGGARA
24
RTR WILHAN LAUT DINAMIS o
MEDAN PERTAHANAN PENYANGGAH. TERBENTANG MULAI DR GARIS BATAS ZEEI KEARAH LUAR & LAPISAN UDARA DIATASNYA
o
MEDAN PERTAHANAN UTAMA. TERBENTANG DR BATAS LUAR LAUT TERITO RIAL KEARAH PERAIRAN ZEEI
o
DAERAH PERLAWANAN. MERUPAKAN RUANG WILAYAH YG BERADA DI SELU RUH PERAIRAN KEPULAUAN/TERITORIAL SAMPAI DENGAN PANTAI
RTR WILHAN LAUT STATIS o o o o o
PANGKALAN LAUT DAERAH LATIHAN DAERAH UJI COBA PERALATAN, PERLENGKAPAN & PERSENJATAAN MILITER DAERAH DISPOSAL AMUNISI INDUSTRI SISTEM PERTAHANAN
25
RTR WILHAN UDARA DINAMIS. o
PALAGAN LAPIS III. WIL UDARA YG BERADA PD WIL UDARA INTERNASIONAL DILUAR KAWASAN ZEEI
o
PALAGAN II. WIL UDARA YG BERADA DILUAR LAUT TERITORIAL SAMPAI DG BATAS TERLUAR
o
PALAGAN I. WIL UDARA YG BERADA DIATAS SELURUH PULAU SAMPAI SAMPAI DG BATAS TERLUAR LAUT TERITORIAL
RTR WILHAN UDARA STATIS. o o o o o o o o o
PANGKALAN UDARA UTK DUK SAUAN’S OPERASI INSTALASI MILITER YG DIGUNAKAN SBG MARKAS KOMANDO POS MILITER YG DIGUNAKAN SBG TEMPAT PENGAWASAN DAERAH LAT UTK MENINGKATKAN & MEMPERTAHANKAN KESIAPAN OPSNAL DAERAH UJI COBA PERALATAN, PERLENGKAPAN & PERSENJATAAN MILITER DAERAH DISPOSAL AMUNISI INDUSTRI SISTEM PERTAHANAN DAERAH PENYIMPANAN/PENGAMANAN BARANG’S EKSPLOSIF & BARANG BERBAHAYA LAINNYA AIR DEFENCE IDENTIFICATION ZONE (ADIZ), KAWASAN TERLARANG (PROHIBITED AREA), KAWASAN BERBAHAYA (DANGER AREA), KAWASAN BEBAS RINTANGAN & KAWASAN TERBATAS (RESTRICTED AREA) 26
KOGAB WILHAN
27
KEPRES 04 TH 2009 TTG BKPRN - MENHAN SBG ANGG - DIRJEN STRAHAN SBG ANGG TIM PELAKS
BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG NASIONAL (BKPRN)
KEPMEN PU 339/KPTS/M/2010 -KARO HKM KEMHAN SBG POKJA I -DIRJAKSTRA KEMHAN SBG POKJA 2 -DIRWILHAN SBG POKJA 3 KEPMEN PU 425/KPTS/M/2009 - DIRWILHAN SBG TIM EV TEKNIS PERSETUJUAN SUBSTANSI RTRW PROV,KAB/KOTA
BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (BKPRD)
BKPRD PROV, KAB/KOTA BDSRKAN PERMENDAGRI NO 50/2009 ANGGOTA BKPRD ADLH SKPD.
UNSUR HAN
28
TUGAS BKPRN SBG WADAH KOORDINASI DALAM PENATAAN RUANG BKPRN MEMPUNYAI 14 (empat belas) TUGAS esensinya adalah
KOORDINASI SIAP JAK TARUNAS
SELAKU ANGGT BKPRN KEMHAN AKTIF KAWAL, BERIKAN SARAN MASUKAN TERKAIT KEPENT HAN MELALUI KE ANGGT-ANNYA DLM POKJA MAUPUN TIM POKJA TEKNIS BKPRN SESUAI BID
TUR, BIN, WAS, LAK TARUNAS (Termasuk penyelesaian konflik TARU)
29
PRODUK BKPRN Peraturan Pemerintah sbg pelaks amanat UU 26/2007 ttg PR: PP 26/2007 ttg Renc Tta Ruang Nas PP No. 15 Th 2010 ttg Penyelenggaraan Penataan Ruang PP No.68 Th 2010 ttg Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang PP No.8 Th 2013 ttg Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang RPP ttg Penataan Wilhan Neg (proses filterisasi, target 2014 ditetapkan) Perpres sbg pelaks amanat PP 26/2008 ttg RTRWN 1. Perpres No. 88 Tahun 2011 ttg RTR Pulau Sulawesi 2. Perpres No. 03 Tahun 2012 ttg RTR Pulau Kalimantan 3. Perpres No. 13 Tahun2012 ttg RTR Pulau Sumatera 4. Perpres No. 28 Tahun2012 ttg RTR Pulau Jawa-Bali 5. Perpres No. 54 Tahun 2008 ttg Pntn Ruang Kws Jabodetabekpunjur 6. Perpres No. 45 Tahun 2011 ttg RTR Kawasan Perkotaan Sarbagita 7. Perpres No. 55 Tahun 2011 ttg RTR Kawasan Perkotaan Mamminasata 8. Perpres No. 62 Tahun 2011 ttg RTR Kawasan Perkotaan Mebidangro 9. Perpres No. 87 Tahun 201 ttg) RTR Kawasan Batam Bintan dan Karimun Catatan: 2014 akan ditetapkan 7 KSN terkait dg Kepentingan Han (KSN Perbatasan) 30
KEBIJAKAN WILHAN Rancangan PERATURAN PEMERINTAH tentang PENATAAN WILAYAH PERTAHANAN ( PROSES DI SETNEG)
31
Sebagian atau seluruhnya dapat digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan Hanneg, baik pd masa Damai maupun dlm keadaan Perang.
Pd masa Damai, digunakan sebagai Wilayah Pertahanan untuk kepentingan pembangunan dan pembinaan kemampuan Pertahanan sbg perwujudan daya tangkal bangsa.
Dlm keadaan Perang, digunakan sebagai Wilayah Pertahanan untuk kepentingan Perang. 32
1. PENETAPAN WILAYAH PERTAHANAN; 2. PERENCANAAN WILAYAH PERTAHANAN;
3. PEMANFAATAN WILAYAH PERTAHANAN; dan 4. PENGENDALIAN PEMANFAATAN WILAYAH PERTAHANAN.
33
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH PERTAHANAN
DLM RANGKA PEMBANGUNAN ATAU PENGEMBANGAN WILHAN, DILAKS PENGADAAN TANAH.
PENGADAAN TANAH DILAKS SESUAI DGN KETENTUAN PERUNDANGAN
PEM DAN/PEMDA WAJIB MENYEDIAKAN WILAYAHNYA.
PENYEDIAAN LAHAN DILAKUKAN ATAS USUL MENHAN.
LAHAN DISESUAIKAN PERUNTUKKANNYA DGN FUNGSI WILHAN.
PERATURAN
LAHAN UTK BANG WILHAN DI
DLM HAL LAHAN UTK RAHLATMIL, PEMERINTAH/PEMDA WAJIB MENYEDIAKAN LAHAN BAGI SATUAN TNI DR TINGKAT LATIHAN PERORANGAN S/D TINGKAT LATGAB TNI.
34
HAL YG PERLU DI PERHATIKAN DLM PEMANFAATAN RUANG UTK KEPENT HAN 1.
Koordinasi Jaj Han dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah yang terkait dengan Tata Ruang./Badan Koord. Penataan Ruang (BKPRD).
2.
Pedomani kebijakan-kebijakan penataan ruang dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, sampai tingkat Nasional.
3.
Lokasi sesuai dengan peruntukannya, sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah yang bersangkutan, bila blm selesaikan sesuai aturan.
4.
Pengadaan tanah yang akan digunakan agar mengacu pada UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
5.
Dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. 35
PENUTUP
IMPLEMENTASI P’BERDAYAAN WILHAN HRS DIKOORDINASIKAN DGN B’BAGAI KEMENTERIAN/LPNK TERKAIT TERUTAMA PEMDA SECARA TERINTEGRASI & TERPADU DLM MENGELOLA SDN UTK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN DLM RANGKA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN & PERTAHANAN NEGARA.
KESIMPULAN
PENATAAN RUANG WILAYAH PERTAHANAN SUDAH ADA. TR WILHAN MASIH PERLU DISINKRONKAN DAN DIKOORDINASIKAN
36
37
RENCANA PEMBANGUNAN/PENINGKATAN KEKUATAN TNI DI TANJUNG DATU
Gambar 2
Perairan Tg Datu
Temajuk
PENINGKATAN POSAL MENJADI LANAL TYPE C
PEMBANGUNAN YONIF TNI AD
Peta Insert
PENINGKATAN SARPRAS LANUD DAN PERPANJANGAN RUNWAY
KABUPATEN SAMBAS
38
RTRW PASURUAN: 3 DESA YG DITETAPKAN SBG RAHLAT MIL 2
Ds. Jati Rejo
Desa Wates 722,121 Ha
1
67,717 Ha
3 Ds.Tampung 45,025 Ha
4
5
Desa Pasinan 512,613 Ha
6 Ds. Branang 81,311 Ha
Ds. Semedu Sari 368,665 Ha
7
Ds.Balung Anyar 487,492 Ha
9 Ds. Gejug Jati 232,154 Ha
8
Ds. Alas Telogo 539,404 Ha
10 Ds. Sumber Anyar 543,501 Ha
39
39
PETA GELAR WILAYAH KODAM TNI AD
40
PETA GELAR PANGKALAN TNI AL & RENCANA KOHANLA
KOHANLA 1 KOHANLA 2 KOHANLA 3
41
PETA GELAR WILAYAH KOOPSAU/ (2024 RENCANA KOOPUDNAS)
42
43