KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah sehingga kami bisa menyelesaikan makalah kami tentang “ Teori Kekuasaan Negara”. Negara”. Semoga bisa menjadi acuan dalam belajar dan menambah pengetahuan kita tentang Kekuasaan Negara. Kekuasaan negara dalam menguasai masyarakat memiliki otoritas dan kewenangan. Otoritas dalam arti hak untuk memiliki legitimasi kekuasaan dan kewenangan untuk ditaati, sedangkan teori yang dikemukakan oleh Kranenburg dan Logemann, mereka mengemukakan pendapat yang sama bahwa negara itu merupakan
organisasi
kekuasaan.
Negara
sebagai
organisasi
kekuasaan
memerlukan legitimasi dengan demikian memerlukan hukum, keduanya saling melengkapi dalam menjalankan tugas negara. Negara sebagai organisasi kekuasaan secara realitas dihadapkan kepada batasan konstitusional, konstitusi mengatur
bagaimana
kekuasaan
yang
dimiliki
oleh
organisasi
negara
didistribusikan kepada alat perlengkapan negara. Harapan yang paling besar dari penyusunan makalah ini ialah, mudahmudahan apa yang kami susun ini penuh manfaat, baik untuk pribadi, temanteman, serta orang lain yang ingin mengambil atau menyempurnakan lagi atau mengambil hikmah. Terima kasih sebelum dan sesudahnya kami ucapkan kepada Dosen Mata Kuliah Ilmu Negara serta teman-teman sekalian yang telah membantu, baik bantuan berupa moril maupun materil, sehingga makalah ini terselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan.
Pandeglang, November 2013
Penulis
i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ........................................... .................................................................. ............................. ......
i
.................................................................. ........................................... ..................... DAFTAR ISI ............................................
ii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang .......................................... ................................................................ ......................... ...
1
B. Rumusan Masalah ............................................. .............................................................. .................
2
C. Tujuan ............................................ .................................................................. .................................... ..............
2
BAB II PEMBAHASAN
A. Pengertian Kekuasaan Negara............................................ Negara............................................
3
B. Teori Kedaulatan Negara ............................................. ................................................... ......
7
C. Teori Asal Kekuasaan Negara ......................................... ............................................ ...
11
D. Teori Pemisahan Kekuasaan Negara .................................. ..................................
13
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan ........................................... .................................................................. ............................. ......
16
................................................................... ............................. ...... DAFTAR PUSTAKA ............................................
17
ii
MAKALAH
TEORI KEKUASAAN NEGARA Ditulis Untuk Memenuhi Tugas Individu Mata Kuliah Ilmu Negara
Disusun Oleh : Nama : Dede Supriadi Sem
: I (Satu)
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATHLA’UL ANWAR BANTEN 2013
iii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Negara (sebagai suatu organisasi di suatu wilayah) memiliki kekuasaan untuk memaksakan kedudukannya secara sah terhadap semua golongan yang ada dalam wilayah itu dan menetapkan tujuan kehidupan bersama. Negara berkewajiban menetapkan cara dan batas kekuasaan untuk digunakan dalam kehidupan bersama, sehingga dapat membimbing berbagai kegiatan penduduk ke arah tujuan bersama. Pada hakikatnya Negara disebut sebagai organisasi kekuasaan karena dilihat dari sifat-sifat Negara tersebut. Dikatakan sebagai organisasi kekuasaan, karena setiap Negara terorganisir dan di dalamnya pasti ada kekuasaan. Kekuasaan di suatu Negara terbagi tiga, yang sering disebut dengan istilah trias politika. Trias politika terdiri dari kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan, dan kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan kehakiman. Negara mempunyai sifat-sifat diantaranya sifat memaksa, monopoli, dan mencakup semua. Sebagai contoh dari sifat memaksa yaitu Negara memaksakan kepada semua warga Negara supaya mematuhi dan menjalankan kehidupan sesuai dengan sistem perundang-undangan yang berlaku dari atas sampai ke bawah yang menjadi pedoman dalam masyarakat untuk menata kehidupan yang lebih baik. Sifat monopoli merupakan perwujudan kekuasaan Negara untuk menentukan ideologi, penentuan partai politik dan ormas, mata uang, harga, dan usaha-usaha yang dapat mewujudkan kepentingan masyarakat. Sifat mencakup semua yang dimiliki Negara ditujukan agar warga Negara menaati setiap aturan yang dibuat tanpa memandang status ekonomi dan sosial, perbedaan etnis, daerah, dan sebagainya. Sebagai contoh sifat yang mencakup semua adalah setiap warga Negara wajib memiliki KTP, kartu ini wajib dimiliki warga Negara di manapun ia berada.
1
Mempelajari ilmu mengenai Negara tidak bisa secara abstrak, karena Negara mempunyai unsur-unsur yang membuat Negara tersebut terbentuk. Para
ahli
mengemukakan
pendapatnya
masing-masing
menurut
pengamatannya, tidak sedikit dari pendapat tersebut yang berbeda-beda secara etimologi, tetapi secara fundamental tetap sama, yang membedakan hanya penafsirannya saja.
B. Rumusan Masalah
1. Apa Pengertian Kekuasaan Negara? 2. Bagaimana Teori Kedaulatan Negara? 3. Bagaimana Teori Asal Kekuasaan Negara? 4. Bagaimana Teori Pemisahan Kekuasaan Negara?
C. Tujuan Penulisan
1. Untuk mengetahui tentang Pengertian Kekuasaan Negara 2. Untuk mengetahui tentang Teori Kedaulatan Negara 3. Untuk mengetahui tentang Teori Asal Kekuasaan Negara 4. Untuk mengetahui tentang Teori Pemisahan Kekuasaan Negara
2
BAB II PEMBAHASAN
A. Pengertian Kekuasaan Negara
Negara merupakan suatu organisasi kekuasaan. Kekuasaan Negara terdiri atas dua kata yakni kekuasaan ( power ) dan Negara (state). Menurut Miriam Budiarjo, kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku. Sedangkan Negara menurut Roger H Soltau adlah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Jadi kekuasaan Negara diartikan sebagai suatu kemampuan atau wewenang yang dimiliki suatu organisasi yang disebut Negara untuk mengatur dan mempengaruhi tingkah laku manusia agar sesuai dengan kehendak atau tujuan bersama. Kekuasaan-kekuasaan yang dimilki suatu Negara sangat luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan yaitu kekuasaan legislative, kekuasan yudikatif dan kekuatan eksekutif, yang di dalamnya mencakup pula kekuasaan untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan kesehjateraan rakyat, agama, social, budaya dan sebagainya. Kekuasaan yang melekat pada Negara dapat dibagi dengan dua cara
yaitu : a. Secara vertical, yaitu pembagian kekuasaan atas beberapa tingkat pemerintahan. Misalnya pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, atau antara pemerintah federal dengan Negaranegara bagian. b. Secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsinya . misalnya pembagian kekuasaan atas legislative, eksekutif dan yudikatif.
3
Negara sebagai organisasi kekuasaan memiliki suatu kewibawaan yang mengandung pengertian bahwa Negara dapat memaksakan kehendaknya kepada semua orang yang diliputi organisasi itu. Sekalipun Negara mempunyai kekuasaan yang luar biasa dan bersifat memaksa, bukan berarti Negara dan aparatur Negara dapat bertindak sewenang-wenang dan tanpa aturan sama sekali. Mereka mempunyai kekuasaan yang sangat luas dan luar biasa tetapi masih dalam batas-batas kekuasaan yang telah ditentukan dan berdasarkan hukum yang berlaku. Organisasi negara terdiri dari sejumlah alat-alat perlengkapan negara yang membangun sebuah sistem tata kerja untuk menjalankan negara dalam mewujudkan tujuannya. Sistem tata kerja melukiskan hubungan serta pembagian
tugas
tersebut
pada
dasarnya
adalah
pembagian
dan
pendistribusian kekuasaan pada alat perlengkapan negara yang dilakukan secara sistematik sehingga membangun sebuah mekanisme kerja yang teratur. Dari pembagiaan dan pendistribusian kekuasaan ini yang memungkinkan setiap alat perlengkapan negara milik kekuasaan disertai kewenangan untuk melakukan dan mendukung mekanisme dan pemerintahan atau disebut dengan membangun dan menjalankan sistem ketatanegaraan. Kekuasaan negara dalam menguasai masyarakat memiliki otoritas dan kewenangan. Otoritas dalam arti hak untuk memiliki legitimasi kekuasaan dan kewenangan untuk ditaati, sedangkan teori yang dikemukakan oleh Kranenburg dan Logemann, mereka mengemukakan pendapat yang sama bahwa negara itu merupakan organisasi kekuasaan. Negara sebagai organisasi kekuasaan memerlukan legitimasi dengan demikian memerlukan hukum, keduanya saling melengkapi dalam menjalankan tugas negara. Negara sebagai organisasi
kekuasaan
secara
realitas
dihadapkan
kepada
batasan
konstitusional, konstitusi mengatur bagaimana kekuasaan yang dimiliki oleh organisasi negara didistribusikan kepada alat perlengkapan negara. Sedangkan pemaknaan terhadap negara baik sebagai organisme, atau sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan bersama, konsep negara tidal lepas dari konsep kekuasaan, dimana ada negara disitu ada kekuasaan. Sumber
4
kekuasaan, berkaitan dengan kajian tentang dari mana asal atau sumber kekuasaan Negara itu ? Masalah ini adalah berkaitan dengan legitimasi kekuasaan. Artinya sebuah kekuasaan akan kuat apabila kekuasaan tersebut telah memiliki legitimasi dan legitimasi ini ditentukan oleh sumber kekuasaan tersebut. Secara teori filosofi banyak dikembangkan dalam pemikiran ilmu negara yang pada prinsipnya terdapat dua jenis sumber kekuasaan. Soehino (1983) mengemukakan, bahwa asal atau sumber daripada kekuasaan itu adalah dari Tuhan. Teori ini antara lain dipelopori oleh Johannes Althusius. Menurutnya bahwa kekuasaan itu berasal dari Tuhan, kekuasaan tersebut diberikan kepada rakyat. Kemudian kekuasaan yang ada pada rakyat ini diserahkan kepada seseorang, yang disebut raja, untuk menyelenggarakan kepentingan masyarakat. Selanjtnya dikemukakan tentang penyerahan kekuasaan dari rakyat kepada raja ini , dalam teori hukum alam sendiri terdapat perbedaan perbedaan pendapat. Seperti Rousseau yang berpendapat dilakukan tidak langsung, yaitu dari rakyat melalui masyarakat lalu raja, sedangkan Thomas Hobbes dilaksanakan secara langsung dari rakyat kepada raja. Berbicara tentang kekuasaan dan pemegang kekuasaan sangat berkaitan, untuk itu hal yang menyangkut bagaimana kekuasaan tertinggi itu. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi, dalam UUD 1945 dikatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan sepenuhnya dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam pelaksananya sebagai konsekuensi dari sistem demokrasi perwakilan. Akan tetapi pada hakikatnya rakyatlah yang memiliki kedaulatan. Maka untuk memperoleh kekuasaan tertinggi harus melalui pemilihan umum, sebagai proses penyerahan kedaulatan tersebut untuk
digunaka
sebagi
kekuatan
kekuasaan
yang
akan
melahirkan
kewenangan bagi MPR sebagai pelaksana kedaulatan dari rakyat. Kekuasaan pada paham modern kekuasaan dari rakyat selanjutnya dimiliki oleh negara yang kemudian didistribusikan kepada lembaga-lembaga negara untuk menjalankan sistem pemerintahan. Anda perlu ketahui bahwa
5
pemegang kekuasaan. Maksudnya kekuasaan tertinggi atau kedaulatan itu siapakah yang memiliki dan atau memegang di dalam suatu negara. Kekuasaan yang dimiliki oleh negara bila sudah memiliki legitimasi maka akan merupakan kewenangan yang diakui oleh rakyat sebagai warga negara. Proses perolehan legitimasi harus memperoleh pembenaran dari pemegang dan pemilik kedaulatan tersebut. Proses legitimasi kekuasaan yang dimiliki oleh negara dan pemerintah dalam sistem demokrasi dilakukan melalui pemilihan umum. Oleh karena itu, pemilihan sebagai lembaga demokrasi yang pada hakikatnya adalah proses pemberian legitimasi kekuasaan bagi negara dan pemerintah. Sekali lagi perlu dipahami bahwa kewenangan bagi negara untuk menjalankan kekuasaannya apabila negara atau pemerintah belum memiliki legitimasi untuk menjalankan kekuasaan tersebut. Dalam arti lain kekuasaan yang dimiliki oleh organisasi tidak akan menjadi kewenangan apabila tidak memperoleh legitimasi dari pemegang kekuasaan. Untuk membahas tentang kekuasaan dan kewenangan akan berkait dengan kedaulatan.Untuk mempelajari lebih lanjut tentang kedaulatan, Anda perlu mepelajari tentang teori-teori kedaulatan. Keadaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi yang terdapat dalam suatu organisasi . Kedaulatan, dan bagaimana sifat-sifat kedaulatan itu, pada abad XVI Jean Bodin (Perancis) adalah sarjana mengemukakan pendapatnya, bahwa kedaulatan itu adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara, yang sifatnya:tunggal, asli, abadi dan tidak dapat dibagi-bagi. Namun pengertian tersebut banyak mendapat kritik, sehubungan terlalu sempit dalam memberikan maknanya. Kekuasaan tertinggi justru untuk dapat digunakan memerlukan untuk npelaksanaan sistem pemerintah.Oleh karena itu definisi tidak dapat dilaksanakan secara konsekuen terlebih bila dihadapkan kepada teori pemisahan kekuasaan (trias politika) dan pembagian kekuasaan (distribution of power).
6
B. Teori Kedaulatan Negara
Teori kedaulatan negara yang dikemukakan oleh para ahli kenegaraan adalah sebagai berikut. 1.
Teori Kedaulatan Tuhan.
Adalah kedaulatan dimana kekuasaan tertinggi suatu negara berasal dari tuhan (agama yang dianut suatu negara). Teori kedaulatan Tuhan mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan. Pemimpin negara secara kodrati telah ditetapkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, rakyat wajib taat dan patuh terhad ap para pemimpin. Raja atau penguasa negara mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sehingga kehendak raja atau penguasa juga merupakan kehendak Tuhan. Teori ini berkembang pada abad pertengahan, antara abad V sampai abad XV. Tokoh-tokoh nya antara lain Agustinus, Thomas Aquinas, Marsiliusdan F. J. Sthal. Teori ini terjadi di negara-negara otoriter.Kedaulatan berasal dari Tuhan yang diberikan kepada raja atau penguasa.
Saat itu raja dianggap sebagai wakil Tuhan. Tapi, karena
merasa mewakili Tuhan dalam melaksanakan kekuasaan, raja sering merasa berkuasa dan berbuat semaunya, tanpa memikirkan rakyat. Keadaan ini mendorong timbulnya pandangan atau teori baru mengenai kedaulatan, yaitu kedaulatan negara. Teori-teori teokrasi ini dijumpai, bukan saja di dunia barat tapi juga di timur. Sehingga dapat dikatakan bahwa kekuasaan teokrasi dimiliki oleh hampir seluruh negara pada beberapa peradaban. Apabila pemerintah negara itu berbentuk kerajaan (monarki) maka dinasti yang memerintah disana dianggap turunan dan mendapat kekuasaannya dari Tuhan. Misalnya jika Tenno Heika di Jepang dianggap berkuasa sebagai turunan dari Dewa matahari. 2.
Teori Kedaulatan Raja
Teori kedaulatan raja merupakan perwujudan dari teori kedaulatan Tuhan. Kekuasaan tertinggi di tangan raja atau penguasa. Oleh karena itu, raja dianggap keturunan dewa atau wakil Tuhan di bumi yang mendapat
7
kekuasaan langsung dari Tuhan sehingga kekuasaan raja mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Bahwa kekuasaan yang tertinggi ada pada raja hal ini dapat digabungkan dengan teori pembenaran negara yang menimbulkan kekuasaan mutlak pada raja/ satu penguasa. Teori ini memandang bahwa raja memiliki kekuasaan yang mutlak dan tidak terbatas dalam menjalankan pemerintahan. Penganjur teori ini adalah Machiavelli dan Thomas Hobbes.Dengan adanya kedaulatan yang dimiliki oleh para raja maka raja berkuasa dengan sewenang-wenang. Bahkan Raja Louis XIV dari Pr ancis dengan sombongnya pernah berkata “L’ettat C’est Moi” (negara adalah saya), yang menjadi sumbu dari pergerakan Revolusi Perancis. 3.
Teori Kedaulatan Negara
Berdasarkan teori ini, kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Negara sebagai lembaga tertinggi yang memiliki kekuasaan. Kedaulatan negara muncul bersama dengan berdirinya suatu negara. Kedaulatan Negara merupakan kedaulatan yang berasal dari dari negara itu sendiri. Negaralah yang menciptakan hukum, jadi rakyat harus tunduk kepada negara. Tokoh-tokohnya adalah Jean Bodin ,
George
Jellinek dan Paul Laband. Menurut Jean Bodin perlu diperhatikan bahwa pada hakekatnya teori kedaulatan negara iru atau Staats-souvereiniteit, hanya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi itu ada pada negara, entah kekuasaan itu bersifat absolut, entah sifatnya terbatas, dan ini harus dibedakan dengan pengertian ajaran Staats-absolutisme. Karena dalam ajaran Staats-souvereiniteit itu pada prinsipnya hanya dikatakan bahwa kekuasaan tertinggi ini mungkinbersifat absolut, tetapi mungkin juga bersifat terbatas. Sedang dalam ajaran Staatsabsolutisme dikatakan bahwa kekuasaan negara itu bersifat absolut, jadi berarti tidak mungkin bersifat terbatas, dalam arti baahwa negara itu kekuasaannya meliputi segala segi kehidupan masyarakat, sehingga mengakibatkan para warga negara itu tidak lagi mempunyai kepribadian.
8
Menurut George Jellinek mengatakan bahwa hukum itu adalah merupakan penjelmaan daripada kehendak atau kemauan negara. Jadi juga negaralah yang menciptakan hukum, maka negara dianggap satu-satunya sumber hukum, dan negaralah yang memiliki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan. Di luar negara tidak ada satu organpun yang berwenang menetapkan hukum. 4.
Teori Kedaulatan Hukum
Adalah suatu kedaulatan yang memiliki atau bahkan memegang kekuasaan tertinggi didalam suatu negara adalah hukum. Oleh sebab itu baik raja, rakyat, bahkan negara harus runduk kepada hukum.Hukum dan aktifutas pemerintahan merupakan kehendak negara Tokoh dari teori ini adalah Imanuel Kant, Hugo Krabe, dan Leon Duguit. Teori kedaulatan hukum menekankan bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara terletak pada hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Oleh karena itu, pelaksanaan pemerintahan dibatasi oleh norma sehingga tidak bersifat absolut. Menurut teori ini, hukum adalah pernyataan penilaian yang terbit dari kesadaran hukum manusia. Dan hukum merupakan sumber kedaulatan. Kesadaran hukum inilah yang membedakan mana yang adil dan mana yang tidak adil. Teori ini dipakai oleh Indonesia dengan mengubah Undang-Undang Dasarnya, dari konsep kedaulatan rakyat yang diwakilkan menjadi kedaulatan hukum. Kedaulatan hukum tercantum dalam UUD 1945 “Kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilaksanakan oleh Undang-Undang Dasar. 5.
Teori Kedaulatan Rakyat
Teori kedaulatan rakyat mengajarkan bahwa kekuasaan negara tertinggi terletak di tangan rakyat. Teori ini berdasarkan pada anggapan bahwa kedaulatan yang dipegang raja atau penguasa itu berasal dari rakyat.Kekuasaaan tertinggi berada di tangan rakyat.
9
Teori ini lahir dari reaksi pada kedaulatan raja. Yang menjadi bapak dari ajaran ini adalah JJ. Rousseau yang pada akhirnya teori ini menjadi inspirasi Revolusi Perancis. Teori kedaulatan rakyat ini sebagai cikal bakal dari ajaran demokrasi. Sebagai pelopor teori ini adalah Jean Jacques Rousseau (1712-1778). Menurut beliau bahwa raja memerintah hanya sebagai wakil rakyat, sedangkan kedaulatan penuh ditangan rakyat dan tidak dapat dibagikan kepada pemerintah itu Teori ini menjadi inspirasi banyak negara termasuk Amerika Serikat dan Indonesia, dan dapat disimpulkan bahwa trend dan simbol abad 20 adalah tentang kedaulatan rakyat. Menurut teori ini, rakyatlah yang berdaulat dan mewakilkan atau menyerahkan kekuasaannya kepada negara. Kemudian negara memecah menjadi beberapa kekuasaan yang diberikan pada pemerintah, ataupun lembaga perwakilan. Tetapi karena pada saat dilahirkan teori ini banyak negara yang masih menganut sistem monarki, maka yang berkuasa adalah raja atau pemerintah. Bilamana pemerintah ini melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan kehendak rakyat, maka rakyat akan bertindak mengganti pemerintah itu. Kedaulatan rakyat ini, didasarkan pada kehendak umum yang disebut “volonte generale” oleh Rousseau. Apabila Raja memerintah hanya sebagai wakil, sedangkan kedaulatan penuh ditangan rakyat dan tidak dapat dibagikan kepada pemerintah itu. Dengan
demikian,
dapat
disimpulkan
kedaulatan
rakyat
mempunyai makna sebagai berikut: a. Kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat; b. Kekuasaan pemerintah atau penguasa berasal dari rakyat,; c. Pemerintah atau pengusa bertanggung jawab kepada rakyat dan bekerja untuk kesejahteraan rakyat. Sumber ajaran kedaulatan rakyat adalah demokrasi. Teori ini memunculkan timbulnya suatu teori pembagian kekuasaan seperti dalam ajaran
trias
politika
yang
dikemukakan
oleh
Montesquieu.
Teori trias politika menganjurkan agar kekuasaan pemerintahan negara
10
dipisahkan menjadi tiga lembaga, yaitu legislatif (membuat dan menetapkan undang-undang), eksekutif (melaksanakan undang-undang), dan yudikatif (mengawasi pelaksanaan undang-undang). Suatu negara yang menganut teori kedaulatan rakyat mempunyaiciri-ciri sebagai berikut: a. Negara memiliki lembaga perwakilan rakyat sebagai badan/majelis yang mewakili atau mencerminkan kehendak rakyat. b. Pelaksanaan pemilu untuk mengangkat dan menetapkan anggota lembaga perwakilan diatur oleh undang-undang. c. Kekuasaan atau kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh badan atau majelis yang bertugas mengawasi pemerintah. d. Susunan kekuasaan badan atau majelis itu ditetapkan dalam undangundang dasar. C. Teori Asal Kekuasaan Negara 1. Teori Teokrasi
Teori Teokrasi Langsung: istilah langsung menunjukkan bahwa yang berkuasa dalam negara adalah Tuhan secara langsung. Adanya negara di dunia ini adalah atas kehendak Tuhan dan yang memerintah adalah Tuhan. Pertanyaannya, apakah negara semacam ini pernah ada dan apakah Tuhan sendiri yang memerintah? Teori Teokrasi tak Langsung: disebut tak langsung karena bukan Tuhan sendiri yang memerintah, melainkan raja (atas nama Tuhan). Raja memerintah atas kehendak Tuhan sebagai karunia. Anggapan ini timbul dalam sejarah pada sekumpulan manusia yang tergabung dalam partai konvensional (agama) di negara Belanda. Mereka berpendapat bahwa raja Belanda dan rakyatnya dihadapkan pada suatu tugas suci ( mission sacre) sebagai perintah dari Tuhan untuk memakmurkan negara Belanda, termasuk daerah jajahannya.
11
2. Teori Kekuasaan
Sebagaimana sudah diketahui, pelopor teori ini adalah Thomas Hobbes dan Machiavelli. Dalam bukunya yang berjudul Leviathan, Hobbes membedakan dua macam status manusia: status naturalis kedudukan manusia sewaktu masih belum ada negara dan status civilis kedudukan manusia setelah menjadi warga negara suatu negara. 3. Teori Yuridis
Teori ini hendak mencari dasar hukum kekuasaan negara melalui tiga golongan: a. Teori Patriarkhal Teori ini didasarkan pada hukum keluarga. Pada masa masyarakat hidup dalam kesatuan-kesatuan keluarga besar, kepala keluarga ( primus inter pares) menjadi pemimpin yang dipuja-puja karena kekuatannya, jasa dan kebijaksanaannya. b. Teori Patrimonial Patrimonial berasal dari istilah patrimonium yang berarti hak milik. Karena rajalah pemegang hak milik di wilayah kekuasaannya, maka semua penduduk daerah itu harus tunduk kepadanya. Sekadar contoh, pada abad pertengahan hak untuk memerintah dan menguasai timbul dari pemilikan tanah. Dalam keadaan perang sudah menjadi kebiasaan bahwa raja-raja menerima bantuan dari kaum bangsawan untuk mempertahankan negaranya dari serangan musuh. Jika perang berakhir dengan kemenangan raja, maka para bangsawan yang ikut membela negara akan mendapatkan sebidang tanah sebagai tanda jasa. c. Teori Perjanjian Teori perjanjian sebagai dasar hukum kekuasaan negara dikemukakan oleh tiga tokoh terkemuka: Thomas Hobbes, John Locke dan J.J. Rousseau. Mereka hendak mengembalikan kekuasaan raja pada suatu perjanjian masyarakat
yang mengalihkan manusia
dari status naturalis ke status civilis.
12
Menurut Thomas
Hobbes,
manusia
selalu
hidup
dalam
ketakutan akan diserang oleh manusia lainnya yang lebih kuat. Maka kemudian
diadakan
mengikutsertakan perjanjian
raja.
perjanjian Perjanjian
masyarakat ( pactum
masyarakat diadakan
yang
tidak
antarakyat.
Dalam
unionis) itu
individu-individu
menyerahkan hak-hak azasinya kepada suatu kolektivitas, yaitu kesatuan individu-individu. Kolektivitas itu kemudian menyerahkan hak-hak
atau
kekuasaannya
kepada
raja
dalam pactum
subiectionis tanpa syarat apa pun. Itulah sebabnya raja berkekuasaan mutlak (monarkhi absolut). Sedangkan John Locke menyatakan bahwa perjanjian itu diadakan antara raja dan rakyat, sehingga raja dapat memegang kekuasaannya untuk melindungi hak-hak rakyat. Kalau raja bertindak sewenang-wenang, rakyat dapat meminta pertanggungjawabannya, karena yang primer adalah hak-hak azasi yang harus dilindungi oleh raja. Akibat dari perjanjian antara rakyat dengan raja itu timbullah monarkhi konstitusional atau monarkhi terbatas karena kedudukan raja kini dibatasi konstitusi. Pendapat Rousseau adalah kebalikan dari paham Hobbes. Menurut
Hobbes, pactum
unionis itu
“ditelan”
oleh pactum
subiectionis. Sedangkan menurut Rousseau justru sebaliknya. Tujuan ajaran Rousseau adalah timbulnya kedaulatan rakyat dan kedaulatan itu tidak pernah diserahkan kepada raja. Kalau pun raja yang memerintah, sesungguhnya kekuasaan pemerintahan itu diperolehnya dari rakyat. Raja adalah mandataris rakyat
D. Teori Pemisahan Kekuasaan Negara
John Locke adalah orang pertama yang mengemukakan teori pemisahan kekuasaan negara dalam bukunya “Two Treaties on Civil Government” (1660). Ia membagi kekuasaan negara menjadi tiga bidang sebagai berikut:
13
1. Legislatif : kekuasaan untuk membuat undang-undang; 2. Eksekutif : kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang; 3. Federatif : kekuasaan mengadakan perserikatan dan aliansi serta segala tindakan dengan semua orang dan badan-badan di luar negeri. Diilhami pemikiran John Locke, Montesquieu – seorang pengarang, filsuf asal Prancis menulis buku “L’Esprit des Lois” (Jenewa, 1748). Di dalamnya ia menulis tentang sistem pemisahan kekuasaan yang berlaku di Inggris: 1. Legislatif : kekuasaan yang dilaksanakan oleh badan perwakilan rakyat (parlemen); 2. Eksekutif : kekuasaan yang dilaksanakan oleh pemerintah; 3. Yudikatif : kekuasaan yang dilaksanakan oleh badan peradilan (Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya). Isi ajaran Montesquieu berpangkal pada pemisahan kekuasaan negara ( separation of powers) yang terkenal dengan istilah “Trias Politica”. Keharusan pemisahan kekuasaan negara menjadi tiga jenis itu adalah untuk membendung kesewenang-wenangan raja. Kekuasaan membuat undang-undang (legislatif) harus dipegang oleh badan yang berhak khusus untuk itu. Dalam negara demokratis, kekuasaan tertinggi untuk menyusun undang-undang itu sepantasnya dipegang oleh badan perwakilan rakyat. Sedangkan kekuasaan melaksanakan undang-undang harus dipegang oleh badan lain, yaitu badan eksekutif. Dan kekuasaan yudikatif (kekuasaan yustisi, kehakiman) adalah kekuasaan yang berkewajiban memertahankan undang-undang dan berhak memberikan peradilan kepada rakyat. Badan yudikatiflah yang berkuasa memutuskan perkara, menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran undang-undang yang telah diadakan oleh badan legislatif dan dilaksanakan oleh badan eksekutif. Walaupun para hakim pada umumnya diangkat oleh kepala negara (eksekutif), mereka berkedudukan istimewa, tidak diperintah oleh kepala negara yang mengangkatnya dan bahkan berhak menghukum kepala negara jika melakukan pelanggaran hukum. Inilah perbedaan mendasar pandangan
14
Montesquieu dan John Locke yang memasukkan kekuasaan yudikatif ke dalam kekuasasan eksekutif. Montesquieu memandang badan peradilan sebagai kekuasaan independen. Kekuasaan federatif menurut pembagian John Locke justru dimasukkan Montesquieu sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif.
15
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan
Kekuasaan Negara diartikan sebagai suatu kemampuan atau wewenang yang dimiliki suatu organisasi yang disebut Negara untuk mengatur dan mempengaruhi tingkah laku manusia agar sesuai dengan kehendak atau tujuan bersama. Kekuasaan-kekuasaan yang dimilki suatu Negara sangat luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan yaitu kekuasaan legislative, kekuasan yudikatif dan kekuatan eksekutif, yang di dalamnya mencakup pula kekuasaan untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan kesehjateraan rakyat, agama, social, budaya dan sebagainya. Untuk membahas tentang kekuasaan dan kewenangan akan berkait dengan kedaulatan.Untuk mempelajari lebih lanjut tentang kedaulatan, Anda perlu mepelajari tentang teori-teori kedaulatan. Keadaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi yang terdapat dalam suatu organisasi
16
DAFTAR PUSTAKA
Soehino. 2005. Ilmu Negara. Yogyakarta: Liberty. M. Solly Lubis. 2007. Ilmu Negara. Mandar Maju
17
