Nama
: Rachmadan Eka Cipta
NIM
: 8111415187
Mata Kuliah/Rbl
: Hukum dan Masyarakat
Dosen Pengampu
: Syukron Salam, S.H.I.,S.H.,M.H.,
Tugas
: Individu, Review, dan Komentar Kekuasaan Kehakiman Kehakiman dan Penegakan Penegakan Negara Hukum Sebuah Sketsa Politik
Pada tahun 1970 Negara Indonesia mengeluarkan sebuah Undang-undang baru mengenai pokok-pokok organisasi kehakiman. Dalam hal ini, terjadi banyak pertentangan antar berbagai kekuatan konsititusi Indonesia yang mana konteks pembahasannya adalah penegakkan hukum di Indonesia. Dalam pemabahasan masalah ini, dapat dimasukan kedalam 4 bagian: 1). Persoalan teoritis, 2). Sumber bagi “negara hukum” Indonesia, 3). Perbincangan hal yang dipertentangkan dalam Undang-undang 14/1970, 4). Struktur kelas dan Hukum. A.Kebudayaan, Kelas dan Hukum di Indonesia
Tampaknya sangat sedikit jumlah pengkaji hukum di Negara-negara baru yang barangkali tidak akan tersentak, yaitu dengan pertayaan seberapa seriuskah ia menghadapi kajian itu. Lembaga-lembaga peninggalan zaman penjajahan jarang tampak berjalan seperti yang diharapkan, paling banter tercecer di pinggiran. Pada umumnya kita memahamkan evolusi hukum di luar lingkup budaya eropa menurut salah satu diantara dua cara: hukum itu sama sekali tidak berarti, atau hukum itu pada akhirnya harus mengikuti perkembangan seperti perkembangannya di Eropa. Namun penitik beratan pada penafsiran dasar-dasar dasar-dasar “Negara Hukum” Eropa yang paling menonjol menyebabkan perbandingan jadi amat sulit dilakukan. Antara Kelas dan Budaya sebagai faktor penting timbulnya hukum di Eropa, Budaya adalah faktor yang paling sulit dibandingkan. Namun di tempat lain manapun tidak terdapat te rdapat tonggak penyangga hukum alam yang tertanam dengan mantap, seperti yang dikatakan oleh Unger dalam tertib keagaman yang transendental. B. Topangan bagi Negara Hukum Indonesia
Negara hukum mengalami pasang surut selama kurun parlemen 1950-1957. Dalam kurun Demokrasi terpimpin 1958-1965 negara hukum tenggelam dibawah tekanan patriamolisme rezim dan ideologinya yang radikal-populis. Dengan Dengan lahirnnya Orde Baru, perbincangan mengenai negara hukum hukum bangkit kembalidengan cepat sebagi reaksi tehadap Demokrasi Terpimpin. Negara hukum menjadi tema perbincangan politik yang menonjol di
Indonesia dan mengapa negara hukum itu sendiri membangkitkan persoalan yang mewarnai perdebatan tentang Undang-undang No 14 Tahun 1970 yang mengeluarkan beberapa penjelasan. Keberagaman etnis dan agama di Indonesia mendorong timbulnya berbagai definisi negara dan masyarakat.
Dominasi etnis jawa tidak mengesampingkan etnis lain untuk
berpartisipasi tetapi terbatas. Dari permasalahan itu etnis non-jawa lebih cenderung melihat fanfaat negara hukum yang mendorong terciptanya norma-norma publik daripada norma-norma birokrasi seagai proses politik. Kemajemukan agama lebih sensitif lagi dari pada kekuatan, dan pertentangan. Sejak kemerdekaan jurnal dan koran Kristen selalu menaruh persoalan-persoalan tentang hukum. Islam juga memberi dukungan kuat tehadap konsepsi negara hukum dengan lahirnya partai-partai Islam. Bagi minoritas etnis dan agama, karenanya negara hukum mempunyai implikasi perubahan yang sangat diinginkan. Karena dimensi negara hukum yang berkembang menaruh gagasan bahwa kepentingan-kepentingan agama dan etnis disekat oleh asas-asal kenetralan politik dalam menghadapi perosalan budaya yang menonjol. C. Undang-Undang 14/1970 tentang Kekuasaan Kehakiman
Kepentingan serta desakan tertuang dalam perdebatan tentang undang-undang no. 14/1970 yang merupakan pertentangan pendapat mengenai Negara Hukum saat itu. Titik tolaknya adalah meluasnya tuntutan untuk mencabut Undang-Undang no. 19/1964. Di bawah demokrasi terpimpin hakim meolak untuk didikte selain itu para ahli hukum serta advokat tidak mendukung pemerintah dengan sepenuh hati. Trias politica mengingatkan kepada parlementer harus dihapuskan, Undang-Undang 19/1964 menyempurnakan patrimonialisme formal. Demokrasi terpimpin membungkam para hakim, advokat, para intelektual dengan ketentuan pasal 19 yang menyatakan bahwa presiden boleh campur tangan dengan leluasa terhadap tiap tahap proses peradilan. Pasal itu merupakan simbol mengenai keburukan keburukan demokrasi terpimpin, yang mana merupakan terobopsan yang tidak terbendung dari kekuasaan soekarno dan para menterinya yang bersifat formal dan merendahkan terhadap Negara Hukum dengan akar-akar Eropa dan kolonialnya. Jika yang dipersoalkan bukan sekedar status quo sebelum tahun 1964, maka UndangUndang 14/1970 mungkin dapat lahir lebih awal. Namun ternyata yang dipertaruhkan lebih besar karena golongan mengacu kearah badan kehakimansebagai tumpuan awal segala tuntutan akan perubahan konstitusional dan politis yang mendasar. Hal inilah yang membuat persoalan badan peradilan selama awal kurun orde baru jadi menarik lantaran memperoleh perhatian besar dalam sejarah kemerdekaan Indonesia terutama sebagai simbol adanya perubahan pandangan terhadap Negara Hukum.
Banyak dukungan terhadap diperkuatnya kedudukan konstitusional pengadilan datang dari kelompok swasta yang dipelopori terutama oleh para advokat profesional, cendikiawan, mahasiswa dan semua yang termasuk “kalangan luar” politik dan kepentingan akan pengadilan yang lebih kuat tumbuh karena kenyataan ini. Namun prakarsa te rsebut diikuti juga oleh hakim, yang termasuk “kalangan luar” yang hanya sebatas mereka tidak mendapatkan status dalam pemerintahan. Namun untuk lebih jelasnya mereka adalah pejabat yang termasuk “kalangan dalam” yang tujuannya konstitusionalnya tidak memungkinkan bergabung dengan birokrasi. Kontradiksi ini akhirnya meluas antara Hakim dengan advokat berkenaan dengan pandangan yang agak berbeda tentang negara hukum yang diinginkan masing-masing pihak. Para hakim dengan cepat menanggapi perubahan perubahan politik dan ideologi yang menyusul kudeta gagal 1965. Para hakim membuang seragam khaki yang dipaksakan untuk mereka pakai dibawah demokrasi terpimpin dan kembali mengenakan toga hitam yang terkesan Khidmat. Pada tahun 1966 awal, MPR(S) badan tertinggi menurut konstitusi menetapkan agar pemerintah dan parlemen meninjau kembali peraturan perundang-undangan produk demokrasi terpimpin, sehingga Undang-Undang 19/1964 tercantum dalam urutan teratas daftar yang harus di pertimbangkan. Barulah pada tahun 1969 Parlemen mencabut berlakunya Undang-Undang tersebut bersamaan dengan diundangkannya Undang-Undang terbaru, namun tertunda untuk sebagian karean urusan politik lainnya. Dua masalah utama kelembagaan yang dipermasalahkan adalah: kemandirian badan kehakiman dan wewenang badan kehakiman, dan wewenang bdan kehakiman untuk meninjau keabsahan peraturan perundang-undangan. Kemandirian badan kehakiman adalah suatu persoalan yangf sulit diatasi. Pertama, Undang-Undang 19/1964 membelenggunya sebagai gangguan terhadap pra-anggapan demokrasi terpimpin ke Orde Baru. Kedua, itu menjadi perselisihan tajam antara IKAHI dengan kementrian kehakiman. D. Pertentangan Kelas dan Hukum
Persoalan nengara hukum diartikan sebagai persoalan yang masih melibatkan kekuasaan politik di suatu pihak dan lapisan menengah yang mash terus tumbuh walaupun mash kecil di pihak lain. Pertentangan makin tidak imbang karena lebih banyak ada ditangan negara. Semuanya hampir tercapai dengan Undang-undang 14 untuk menghapus hak prerogratif presiden yang jelas-jelas ada pada undang-undang sebelumnya. Disini kelompok menengah tidak banyak pengeruhnya dikarenakan banyak dari sebagian mereka tawar menawar secara menguntungkan dengan mereka yang berkuasa. Perekonomian negara dimana kapitalisme merupakan segi yang menonjol dan perekonomian swasta tergantung dari
birokrasi dan kepemimpinan politik, memantapkan kondisi ini disamping melemahkan partain politik dan perhimpunan-perhimpunan swasta selain golkar dan partai pemerintah. Sesudah berlangsung selama sepuluh tahun, bagi sementara orang negara hukum adalah saluran yang terbaik untuk menyelesaikan persoalan diantara pihak. Bagi sementara pihak laian, di antara para advokat, cendekiawan, dan kelompok lain memnginginkan adanya reformasi. Tidak dapat diabaikan kemiripan antara Indonesia dan beberapa negara lainnya yang titik berat perubahan ditekankan, walau hanya sebentar, pada sistem hukum. Melalui perselisihan demikian dimensi-dimensi negara hukum yang jadi pokok persoalan yakni konsep negara hukum Indonesia mengalami perubahan. Negara hukum memnjadi ajang perselisihan politik di Indonesia dan ideologis yang baku. Karena gagasan negara hukum memperoleh dukungan yang besar, gagasan tersebut cenderung membawa pengaruh pada politik di Indonesia.
Komentar
Bab Kekuasaan Kehakiman dan Penegakan Negara Hukum: Sebuah Sketsa Politik, yang ditulis oleh Daniel S Lev lebih menitikberatkan proses terbentuknya negara hukum Indonesia yang lahir dari pertentangan-pertentangan, pemikiran dan desakan sosial dari kelompok-kelompok menengah dengan gerakan-gerakannya. Dalam mencapai perubahan melalui gerakan-gerakan dan gagasannya untuk menjadi negara hukum memerlukan waktu yang panjang mulai dari masa orde lama, orde baru dan melalui undang-undang 14/1970. Memang pertentangan-pertentangan dengan wujud sebuah gerakan-gerakan bukanlah sebagai alat yang pasti untuk meraih kemenangan, tetapi dengan adanya pemikiran dan pertentangan ini adalah suatu proses untuk sebuah perubahan kearah kemajuan bahkan kemunduran. Karena dengan adanya pemikiran baru dan sebuah pertentangan juga tidak menjamin bahawa perubahan itu bisa lebih baik dari pemikiran yang telah ada.
