Nama : Pasulina Sidabutar
NIM : 1101112287
Jurusan : Hubungan Internasional
Mata Kuliah : Pengantar Ilmu Hubungan Internasional
Dosen : Yusnarida Eka Nizmi, M.Si
KEDAULATAN
(Gabriella Slomp)
Terdapat kesepakatan luas yang setuju bahwa kedaulatan merupakan salah satu kata penting dalam hubungan internasional. Namun, pada abad ke-21 masih ada ketidaksepakatan mengenai makna, peran dan signifikansi dari kedaulatan. Di satu sisi kedaulatan negara berguna untuk membela hak rakyat dalam membangun identitas dan melindungi otonomi dan penentuan nasib sendiri terhadap gangguan eksternal. Namun sebaliknya, kedaulatan negara juga bisa menjadikan pemerintahan menjadi buruk dan melakukan kekejaman domestik, bahkan genosida, dengan impunitas. Pada bab inilah akan dijelaskan apa sebenarnya kedaulatan tersebut, dan analisis mengenai implikasi dari kedaulatan negara pada hubungan internasional. Pertama, karya-karya Jean Bodin dan Thomas Hobbes akan digunakan untuk menjelaskan definisi dan tujuan kedaulatan. Kedua, akan adanya pertimbangan terhadap respon mengenai teori kedaulatan klasik pada abad kedelapan belas, kesembilan belas dan kedua puluh, yang terfokus pada pemikiran Immanuel Kant. Ketiga, kedaulatan akan dipertimbangkan ke dalam tiga pasang kata sifat; eksternal dan internal, hukum dan politik, keras dan berpori. Relevansi kontemporer dari kedaulatan tidak dapat diremehkan, dan konsekuensi dari memahami arti kedaulatan akan meningkatkan pemahaman setiap urusan internasional.
Menuju Suatu Defenisi
Menurut Aristoteles, setiap definisi kedaulatan harus terlebih dahulu menetapkan kapan dan untuk apa tujuan kedaulatan memasuki dunia politik dan menembus wacana politik. Mengenai asal usul kedaulatan yang sangat penting keberadaannya pada Hubungan Internasional, terdapat beberapa mazhab pemikiran yang berbeda. Primordialists percaya bahwa konsep kedaulatan dipelopori oleh para penulis kuno seperti Aristoteles, Polybius dan Dionysius dari Halicarnassus. Tetapi konsep kedaulatan juga ditemukan dalam tulisan-tulisan Ulpian, Agustinus, Dante, Ockham, Marsilius dan Machiavelli (modernis). Modernis percaya bahwa kedaulatan merupakan fenomena modern yang berhubungan dengan kelahiran dan pertumbuhan bangsa pada abad ketujuh belas dan pertama sekali diteorikan oleh Jean Bodin dan Thomas Hobbes.
Tujuan dan Arti Kedaulatan Negara Menurut Jean Bodin
Kedaulatan negara menurut pandangan Bodin adalah sebagai kendaraan untuk kohesi internal, ketertiban dan perdamaian yang dibutuhkan untuk nencapai kemakmuran. Kedaulatan adalah kekuasaan mutlak dan abadi dari sebuah persemakmuran. Bodin membedakan antara atribut dan karakteristik dari kekuatan berdaulat. Atribut utama dari kedaulatan Bodin adalah kekuatan untuk memberikan hukum tanpa persetujuan dari yang lain, baik yang lebih besar, sama, atau di bawahnya. Atribut lainnya adalah kekuatan untuk menyatakan perang dan membuat perdamaian, kekuasaan untuk menunjuk hakim dan petugas, kekuatan untuk memungut pajak dan sebagainya, semua ini merupakan konsekuensi dari kedaulatan presiden sebagai kepala negara. Karakteristik kedaulatan menurut Bodin adalah. Pertama, kekuasaan yang berdaulat itu mutlak; dalam bahasa Latin, ab Legibus solutus (Atau tidak terikat oleh hukum). Bodin menjelaskan kedaulatan yang tidak dapat dibatasi oleh hukum karena berdaulat adalah sumber hukum . Kedua, kedaulatan adalah tanpa syarat: "kedaulatan yang diberikan kepada seorang pangeran agar tunduk pada kewajibannya, kedaulatan atau kekuasaan absolute. Ketiga, kedaulatan tidak akuntabel seperti raja tidak bertanggung jawab kepada warga negaranya. Keempat, kedaulatan tidak terpisahkan. Kedaulatan tidak terbatas baik dalam kekuasaan, fungsi, atau waktu.
Bodin percaya bahwa hanya kekuatan yang tangguh dan tertinggi yang mampu melindungi persemakmuran dari musuh internal dan eksternal untuk memberikan ketertiban dan perdamaian. Dengan merumuskan teori pertama kedaulatan negara zaman modern, Bodin mengungkapkan sensitivitas historis yang besar dan akan menyadarkan betapa pentingnya keberadaan negara atau bangsa.
Tujuan dan Arti Kedaulatan Negara Menurut Thomas Hobbes
Pandangan Thomas Hobbes mengenai kedaulatan negara hampir sama dengan pandangan Bodin, dimana kedaulatan dijadikan negara sebagai sarana untuk mengambil keuntungan dari rakyatnya akibat kekurangpahaman rakyat tentang tujuan dari negara yang berdaulat. Yang seharusnya negara yang berdaulat berfungsi untuk melindungi warga negara justru menjadi penguras rakyat yang berdiri kokoh dibalik kedaulatan yang mereka miliki. warga hanya memiliki hak untuk menolak jika membahayakan hidupnya. Tapi dari beberapa karakteristik kedaulatan negara yang dibuat oleh Bodin, mendapat pertentangan dari Hobbes, yaitu karakteristik kedaulatan yang mengatakan bahwa kedaulatan itu tidak terbatas. Hobbes mencoba untuk menawarkan penjelasan yang rasional untuk menganggapi kekuasaan tak terbatas bagi kepala negara. Dia menunjukkan bahwa, dari alam, kami memiliki hak untuk menggunakan segala cara untuk membuat pertahanan diri karena selamanya bahaya akan terus ada. Kami memasuki kondisi politik dengan maksud untuk mempercayakan kepala negara sebagai pertahanan dan keamanan. Sebagai akhir dari kekuasaan berdaulat adalah perlindungan hidup kita dan pelestarian perdamaian, akan masuk akal untuk menerapkan pembatasan pada kekuasaan berdaulat karena hal ini akan membatasi kemampuan untuk melindungi kelangsungan hidup kita. Oleh karena itu, kekuasaan berdaulat harus dibatasi. Hobbes juga memberikan argumen bahwa kedaulatan memberikan perlindungan karena ketaatan dan bahwa perlindungan yang mutlak membutuhkan ketaatan yang mutlak agar bisa menjadi kekuasaan yang mutlak dan berdaulat. Bagi Hobbes, sebuah negara yang tidak bisa memberikan perlindungan tidak akan mendapat ketaatan dari rakyatnya dan negara tersebut bisa dikatakan bukan negara.
Kedaulatan Menurut Immanuel Kant
Kant dianggap sebagai salah satu bapak liberalisme dan kosmopolitanisme. Seperti yang dikatakan oleh Richard Tuck dan Howard Williams, Kant mencoba untuk menggabungkan gagasan kedaulatan Hobbes dengan teori pemerintahan konstitusional terbatas. Dalam sebuah esai berjudul On the Common Saying: 'This May be True in Theory, but it does not Apply in Practice', Kant menantang pandangan Hobbes bahwa negara hanya dapat melindungi kehidupan warganya. Tidak setuju dengan Hobbes, Kant berpendapat bahwa sebuah negara yang berdaulat harus melindungi hak-hak dasar manusia seperti kebebasan, kesetaraan dan independensi individu (Kant 1991: 74). Selain itu, Kant juga menantang klaim Hobbes bahwa sebuah operasi negara dalam sistem internasional ditandai dengan anarki (berasal dari Yunani, kurangnya arche , atau aturan) cukup bisa melindungi warga negaranya. Sementara Kant menerima prinsip Hobbes bahwa fungsi dari negara yang berdaulat adalah untuk memberikan perlindungan sebagai pertukaran ketaatan dari rakyat.
Letak Kedaulatan
Kedaulatan bisa diberikan kepada monarki, dalam sebuah pemerintahan terpilih atau seluruh orang (kedaulatan rakyat).
Kedaulatan Internal dan Eksternal
Kedaulatan Internal adalah kekuasaan tertinggi dimana negara memiliki kekuasaan atas warga negaranya sendiri dalam batas-batas sendiri atau sebagai lembaga tertinggi dalam pengambilan keputusan dan penegakan kewenangan dalam spesifik wilayah dan terhadap populasi. Sebaliknya, kedaulatan eksternal mewujudkan prinsip penentuan nasib sendiri dan menunjukkan bahwa dalam hubungan internasional setiap negara berada pada posisi kemerdekaan masing-masing negara. Kedaulatan eksternal mengacu pada tidak adanya otoritas internasional tertinggi. Singkatnya, doktrin kedaulatan mengatakan bahwa kedaulatan menyiratkan klaim ganda; otonomi dalam kebijakan luar negeri dan kompetensi eksklusif dalam urusan internal (Evans dan Newnham 1998: 504).
Kedaulatan Hukum dan Kedaulatan Politik
Kedaulatan hukum atau kedaulatan de jure berbeda dengan kedaulatan politik atau kedaulatan de facto sebagai sebanyak konsep kewenangan yang berbeda dari konsep kekuasaan. Kedaulatan hukum berdasarkan pada perintah, kedaulatan politik bukan didasarkan pada daya untuk memastikan kepatuhan. Kebanyakan pemikir setuju bahwa baik kedaulatan politik ataupun kedaulatan hukum merupakan suatu bentuk hidup dari kedaulatan mereka sendiri. Seperti yang diamati oleh Anto- Nio Gramsci, kedaulatan politik yang didasarkan sepenuhnya pada monopoli kekuasaan koersif tidak akan cukup untuk menjadi sebuah rezim bertahan. Sebaliknya, kedaulatan hukum tanpa kemampuan untuk menegakkan perintah akan membawa moral belaka. Memang, perbedaan politik/hukum tidak menggambarkan dua jenis kedaulatan tetapi dua sisi fenomena yang sama, dan dengan demikian nilai perbedaan politik/hukum terutama heuristik dan analitis dalam hal itu menyoroti sifat berlapis-lapis dari konsep kedaulatan.
Kedaulatan Keras dan Kedaulatan Berpori
Ada juga perbedaan antara kedaulatan berpori dan keras, hingga dua puluh satu abad mengalami jenis yang sangat berbeda yang dijelaskan oleh Bodin dan Hobbes. Teori Globalisasi menyatakan bahwa batas-batas negara adalah permeabel, dan bahwa garis pembatas antara lingkungan internal dan eksternal sebuah negara akan kabur seiring berjalannya waktu. Akibatnya, ada argumen bahwa gagasan kedaulatan akhirnya akan ditinggalkan sebagai akibat dari perkembangan integrasi seperti Uni Eropa.
Kesimpulan
Secara sederhana, Bodin dan Hobbes mengatakan bahwa sistem negara didasarkan pada kedaulatan yang terbatas, tidak terbagi, dan mutlak yang berarti bahwa
negara yang berdaulat merupakan hakim tertinggi dalam kasus mereka sendiri, memiliki hak mutlak untuk berperang sesuka mereka, dan dapat memperlakukan warga negara mereka sesuai dengan yang mereka inginkan. Dengan kata lain kedaulatan negara menurut pandangan Bodin dan Hobbes adalah sebagai kendaraan untuk kohesi internal, ketertiban dan perdamaian yang dibutuhkan untuk nencapai kemakmuran. Kedaulatan adalah kekuasaan mutlak dan abadi dari sebuah persemakmuran.
BANGSA DAN NEGARA
(Archie Simpson)
Dalam bab ini, konsep 'bangsa' dan 'negara' akan diuraikan bersamaan dengan konsep-konsep lain yang berhubungan seperti penentuan nasib sendiri, nasionalisme, kedaulatan dan negara kebangsaan. Kata-kata ini merupakan konsep inti dalam hubungan internasional, karena sebagian dari kata-kata tersebut merupakan unit utama dalam disiplin ilmu, tetapi juga karena kata-kata ini biasanya menjadi pusat banyak teori, masalah dan tema yang sedang dipelajari. Sengketa tentang kewarganegaraan, penentuan jati diri dan kenegaraan telah menyebabkan banyak perang sepanjang sejarah termasuk perang dunia dua pada abad kedua puluh. Ini berarti bahwa pengetahuan tentang kebangsaan, negara dan kedaulatan sangat penting bagi semua mahasiswa hubungan internasional.
Benedict Anderson menyarankan agar bangsa menjadi sebuah komunitas yang dibayangkan dimana bangsa adalah konstruksi sosial daripada fenomena sosial yang terjadi secara perwujudan. Anderson berpendapat bahwa sebagai komunitas yang dibayangkan, bangsa yang terbatas, berdaulat dan merupakan suatu komunitas (seperti melibatkan perkawanan). Argumen di sini adalah bahwa ide bangsa ini lahir dari modernitas dan telah dibuat oleh sejumlah faktor-faktor terkait seperti evolusi dari industrialisasi pencetakan, lalu urbanisasi, dan melalui perkembangan historis seperti Reformasi, revolusi (dalam Perancis, Amerika Serikat dan di tempat lain) dan meningkatnya peran negara. Kebangsaan adalah kepemilikan oleh kelompok tertentu dan bukan merupakan orang lain. Sebuah rasa yang kuat antara Mereka dan Kita menjadikan hal ini bermetamorfosis menjadi wilayah politik. Gagasan bangsa sebagai sebuah unit politik merupakan inti dari nasionalisme.
Nasionalisme
Sebagai doktrin politik, nasionalisme adalah keyakinan bahwa masyarakat dunia terbagi menjadi bangsa-bangsa, dan masing-masing Negara ini memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri, baik sebagai unit pemerintahan dalam bangsa atau sebagai negara kebangsaan mereka sendiri. Sebagai budaya yang ideal, nasionalisme adalah klaim bahwa laki-laki dan perempuan memiliki banyak identitas. Sebagai moral yang ideal, nasionalisme adalah etika pengorbanan heroik, yang membenarkan penggunaan kekerasan dalam pertahanan bangsa dalam melawan musuh, internal maupun eksternal. (Ignatieff 1994)
Nasionalisme adalah sebuah kekuatan utama di balik pecahnya negara dan kerajaan dan penciptaan negara baru dan menyediakan sumber kesetiaan kepada negara. Akibatnya nasionalisme sering dikutip sebagai sumber perang, konflik etnis, penganiayaan terhadap minoritas dan beligerensi.
Berikut jenis-jenis nasionalisme:
Nasionalisme Civic: sebuah 'kontrak sosial' antara warga negara dan negara.
Nasionalisme Etnis: biasanya melibatkan prinsip keturunan yang kuat.
Nasionalisme Budaya: Bangsa terikat bersama melalui rasa kebersamaan terhadap budaya.
Nasionalisme Liberal: Nasionalisme yang berdasar pada prinsip-prinsip kesetaraan, kebebasan, toleransi, hak-hak individu dan identitas.
Pan-nasionalisme : Bentuk dari nasionalisme etnis dan budaya berbagai kelompok yang beda negara bagian tetapi fitur atau karakteristiknya sama.
Nasionalisme Diaspora: pengelompokan national para mantan pejuang yang tinggal di luar tanah air mereka atau negara.
Negara
Sepanjang sejarah negara sudah ada dalam berbagai bentuk, dari negara-negara kota Yunani kuno hingga negara-negara feodal dari periode abad pertengahan dengan sistem modern negara hingga saat ini.
Perdamaian Westphalia juga mengkodifikasikan fitur penting kenegaraan, yaitu kedaulatan. Perdamaian Westphalia membentuk dinamika kedaulatan internal dan eksternal, kedaulatan yang merupakan inti dari setiap diskusi yang melibatkan negara. kedaulatan Internal, juga dikenal sebagai kedaulatan dalam negeri, yang melibatkan sejumlah fitur penting. Pertama, bahwa dalam negara berada satu sumber tunggal(final) atau kekuasaan dan otoritas. Hinsley menulis tentang kedaulatan, menyatakan gagasan bahwa ada otoritas final dan mutlak dalam masyarakat politik dan tidak ada otoritas final dan mutlak ada di tempat lain '(Hinsley 1966: 21). Oleh karena itu Kedaulatan otoritas khusus dalam suatu wilayah akan melebihi bentuk-bentuk otoritas lain. Kedua, prinsip non-intervensi didirikan, yang berarti bahwa politik internal masing-masing negara harus dihormati oleh yang lain negara.
Dalam Piagam PBB sebagai Pasal 2 (4), disebutkan: 'Semua anggota harus menjaga diri dalam hubungan internasional mereka dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara manapun, atau dengan cara lain tidak konsisten dengan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa. 'Ketiga, negara memiliki institusi politik mereka sendiri yang bertanggung jawab untuk mengatur negara, membuat undang-undang, menyediakan barang publik dan menjamin keamanan warga. lembaga-lembaga politik seperti eksekutif, yudikatif atau legislatif adalah pelaksana kedaulatan dalam negara. Pengakuan dari lembaga-lembaga politik oleh warga melegitimasi kedaulatan internal negara dan erat terkait dengan isu nasionalisme, penentuan nasib sendiri dan kedaulatan rakyat yang berada dalam batas-batas negara. (Kedaulatan umumnya adalah tempat dimana politik otoritas negara berasal dari warga negara.)
Kedaulatan eksternal berhubungan dengan dua faktor. Yang pertama adalah pengakuan. Amerika secara formal mengakui negara lain melalui jalan diplomatik dan perjanjian internasional. Pengakuan adalah pengakuan dari keberadaan negara dalam politik internasional oleh lain negara. Bagaimanapun juga terdapat kebingungan mengenai isu jumlah negara yang diperlukan untuk mengakui negara baru. Sebagai aturan umum, pengakuan oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB telah menjadi penting bagi keabsahan dari setiap negara baru. Faktor kedua yang berkaitan dengan kedaulatan eksternal adalah kesetaraan hukum. Sementara negara berbeda secara ekonomi, militer, politik dan dalam hal teritorial dan penduduk, secara hukum adalah sama. Ini berarti bahwa pada dasarnya negara memiliki hak yang sama diantara hukum internasional. Misalnya, agar suatu negara memiliki kedaulatan yang sama seperti negara lain, suatu negara dapat menandatangani perjanjian, bergabung dengan organisasi internasional dan mempertahankan kedaulatan negeri mereka. Kualitas negara adalah derivatif dalam arti bahwa ia mampu mengenali negaranya sendiri, mengerti bahwa negara memiliki kapasitas tertentu, dan bahwa negara merupakan anggota dari komunitas internasional.
Montevideo, tahun 1933 dalam Konvensi tentang Hak dan Kewajiban Negara menetapkan empat kriteria utama kenegaraan, yaitu: penduduk, wilayah, pemerintah, dan kemampuan melakukan hubungan dengan negara-negara lain. Sarjana Alan James (1986) berpendapat bahwa kriteria kelima adalah adanya kemerdekaan yang konstitusional. Sarjana Alan James (1986) berpendapat bahwa kriteria tidak tertulis kelima ada, bahwa 'kemerdekaan konstitusional'.
Kriteria pertama, memiliki populasi yang tetap, menyiratkan bahwa harus ada tingkat kelahiran. Pengecualian hanya untuk aturan ini adalah Negara Kota Vatikan di mana penduduk memutuskan profesional dasar, yakni mereka menentukan kewarganegaraan Vatikan dengan mengangkat berdasarkan profesi mereka.
Kriteria kedua adalah wilayah, secara sederhana merupakan daratan. Teritorial adalah aspek sentral dari kenegaraan dan merupakan fondasi fisik negara. Hal ini menunjukkan bahwa struktur buatan manusia tidak dapat dianggap sebagai wilayah yang sah.
Kriteria ketiga adalah pemerintah. Di sini hukum internasional tidak menentukan jenis dari pemerintah. Pemerintah terbuat dari institusi politik yang penting yang dirancang untuk membuat keputusan bagi rakyat secara keseluruhan dan mengelola proses kebijakan. Pemerintah terdiri dari pejabat tinggi yitu pengambil keputusan dalam negara dan merupakan salah satu kunci pelaksana kedaulatan negeri. Ada banyak jenis pemerintah model demokrasi (presiden atau parlemen), model teokratis (seperti dalam Vatican City), monarki (seperti di Arab Saudi atau Thailand), kekuasaan otoriter (Melalui militer diktator atau satu partai negara), atau pemerintahan totaliter (di mana pemerintah berusaha untuk menembus dan benar-benar merubah masyarakat). Pemerintah masing-masing negara berbeda karena setiap negara memiliki sejarah yang berbeda, ukuran teritorial dan lokasi. Intinya di sini adalah pemerintah harus ada dalam bentuk apapun dalam rangka membentuk Negara.
Kriteria keempat adalah pengakuan. Memiliki kemampuan melakukan hubungan dengan negara lain berarti sudah memiliki pengakuan dari negara lain sebagai negara yang berdaulat. Agar diakui oleh negara-negara lain harus ada beberapa bentuk pemerintahan. Ada sejumlah negara di dunia yang saat ini yang memiliki wilayah, penduduk dan pemerintah dan mungkin memiliki kapasitas untuk berhubungan dengan negara-negara lain tetapi, karena alasan-alasan politik, maka negara tersebut tidak diakui secara luas. Kurangnya pengakuan berarti mereka tidak dapat dianggap sebagai negara berdaulat dan akibatnya mereka tidak memiliki kapasitas untuk melakukan hubungan dengan negara lain.
Negara Kebangsaan
Istilah bangsa sering disalahartikan sebagai sinonim dari negara jangka panjang, padahal masing-masing memiliki arti yang berbeda. Istilah negara kebangsaan juga sering dikutip sebagai negara yang berdaulat, tetapi pada saat ini sangat sedikit kegara kebangsaan yang asli di sistem internasional. Pada tahun 1972 sarjana Walker Connor menghitung dari 132 negara, hanya 12 yang bisa dikatakan benar-benar homogen dan 25 negara yang memiliki 90 persen rakyatnya yang berasal dari satu kelompok etnis (Connor 1972: 320). Mungkin jika dilakukan pengulangan dari penelitian ini pada saat ini, negara yang benar-benar homogen tidak akan dijumpai lagi. Ini disebabkan adanya pernikahan yang berbeda kewarganegaraan atau percampuran warga negara asing atau efek dari globalisasi.
Jadi, sebenarnya istilah negara kebangsaan merupakan negara yang benar-benar atau asli seluruh warga negara berasal dari satu kelompok etnis saja. Berbeda dengan istilah negara, dalam negara bisa terdapat lebih dari satu etnis, tetapi yang disebut sebagai negara kebangsaan hanya memiliki satu etnis saja dalam masyarakatnya.
KEKUASAAN (KEKUATAN )
(Roger Carey)
Setiap pemeriksaan kekuasaan harus dimulai dengan pemeriksaan daya yang digunakan melalui pendekatan konteksnya. Kekuatan militer dan politik sepertinya sedikit lebih lemah dibandingkan kekuatan komoditas seperti sumber daya ekonomi, kekuatan militer dan politik sepertinya masih sulit ditransformasikan menjadi bentuk dari kekuasaan.
Kekuasaan dalam hubungan internasional dapat didefinisikan sebagai kemampuan suatu negara dalam memberi pengaruh atau control terhadap tindakan negara lain. Hal ini dapat memberikan pengaruh nyata baik melalui perang atau sanksi, atau pengakuan oleh negara lain yang berpotensi bagi keuntungan negara dan ini dapat dilakukan secara sadar atau tidak sadar. Kekuasaan memiliki tujuan. Para pemimpin negara membuat asumsi bahwa kekuatan akan memungkinkan mereka untuk mempertahankan atau memperpanjang kepentingan nasional meskipun sudah tercapai dan akan memungkinkan mereka untuk membela proyek dan tujuan negara. Oleh karena itu kekuasaan memiliki banyak elemen abstrak dalam komposisinya. Ini mungkin lebih baik, karena itu, Akan lebih baik untuk berusaha mengukur kekuatan pada beberapa jenis skala politik. Misalnya, kemampuan untuk mencapai tujuan bukan hanya tergantung pada jumlah kepala militer, tetapi juga harus mantap dalam ketenagakerjaan atau rudal, pangsa pasar atau kapasitas.
Kekuasaan terdiri dari berbagai segi tetapi dapat didefinisikan dalam dua bentuk yang berbeda yaitu hard power dan soft power. Hard power adalah kemampuan secara fisik yang menyakitkan dan merusak, biasanya terkait dengan kekuatan militer dan pndekatan fisik. Soft power adalah kemampuan untuk menekan dan mempengaruhi tanpa menggunakan ancaman fisik.
Unsur persepsi sangat penting, karena tindakan negara bukan hasil dari beberapa logika deterministik atau tindakan tak terlihat atau rencana. Hal ini membuat para pengambil keputusan untuk memutuskan dan individu untuk bertindak. Orang-orang ini bertindak atas keyakinan mereka atau persepsi mereka mengenai dunia. Mereka tidak tahu yang dipikirkan orang lain. Maka masuklah kekuasaan para pengambil keputusan itu tanpa disadari oleh individu-individu tersebut.
Kekuatan Militer
Penulis klasik seperti Thucydides dan Pericles mengasosiakan kekuatan sebagai kemampuan militer. Begitu juga dengan Sun Tsu, menyamakan kekuatan dengan kemampuan militer, dan Mao Tse Tung yang sangat terkenal dengan catatanya, bahwa kekuatan keluar dari mulut pistol. Pakar hubungan internasional pada abad kedua puluh seperti E.H. Carr, Hans Morgenthau dan Kenneth Waltz juga mengasosiasikan kekuasaan negara sebagai kekuatan militer. Secara tradisional, kekuatan militer digunakan untuk memaksakan kehendak dari kedaulatan yang satu dari kedaulatan yang lain, atau untuk melawan kekuatan lain yang berdaulat.
Aliansi
Persepsi dari kekuatan atau kelemahan militer telah lama membawa negara untuk masuk ke aliansi, yang tidak selalu dengan tujuan peninggian diri. Karena dihadapkan dengan ancaman keadaan tertentu mungkin sebuah negara akan berpikiran untuk menambah kekuatan yang memadai untuk menolak ancaman atau untuk melestarikan nilai-nilai dan akan memilih jalan menambah kekuatannya dengan memasuki aliansi baik dengan negara lain yang menghadapi ancaman yang sama atau mirip, atau dengan berhubungan dengan negara lain yang menganut sistem nilai yang serupa. Oleh karena itu, soal kelayakan Aliansi bukanlah pilihan. Jika masyarakat sempurna negara tidak mungkin masuk ke dalam aliansi, karena manfaat aliansi tidak setimpal dengan kontribusi negara '(seperti yang telah menjadi tema konstan dalam NATO).
Aliansi adalah asosiasi (formal maupun informal) antar negara, tetapi tidak selalu
pada dimensi keamanan.
Kekuatan Nuklir dan Pencegahannya
Pesatnya perkembangan teknologi militer dan senjata nuklir akibat dari
Perang Dunia Kedua menyebabkan penyalahgunaan kekuatan militer. Perang termo-nuklir antara kekuatan besar dianggap sebagai pilihan yang salah. Adanya keinginan untuk melakukan perang nuklir antar negara besar, harus dicegah. Konsep pencegahan bukanlah hal yang baru lagi dan terbatas pada bidang politik internasional saja. Pepatah militer yang mengatakan 'adanya unjuk kekuatan tetapi tidak harus menggunakan kekerasanr' telah ada sepanjang masyarakat telah berkonflik dan konsep menghukum pelaku untuk menghalangi orang lain adalah contoh sederhana pencegahan dalam masyarakat sipil. Pencegahan adalah tindakan yang diambil oleh suatu negara atau aliansi untuk mencegah aksi bermusuhan oleh negara lain, biasanya dengan meyakinkan penyerang bahwa manfaat dari perang tidak akan sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Setiap negara bertindak untuk menambah senjata sebagai alat keamanan, negara lain menafsirkan tindakan ini sebagai ancaman dan membangun senjata mereka juga sebagai respon, sehingga menggangu keamanan kedua negara dan berpotensi ke arah perang senjata.
Kekuatan Ekonomi
Sampai saat ini, para sarjana belum memberikan perhatian besar terhadap unsur kekuatan ekonomi dalam sistem politik internasional. Tetapi kenyataannya dewasa ini dapat kita lihat pada sistem internasional saat ini bahwa tingkat perekonomian suatu negara sangat berpengaruh pada kekuatan yang dimiliki oleh negara tersebut. Negara yang ekonominya maju, pasti memiliki kekuatan yang lebih besar dibanding dengan negara yang ekonominya rendah. Misalnya, seperti negara Amerika Serikat yang ekonominya maju, membuat negara tersebut ditakuti dan ditinggikan oleh negara-negara yang ada di dunia ini. Hal ini menyebabkan Amerika Serikat memiliki kekuasaan yang tinggi terhadap negara-negara yang lain. Intinya kekuasaan suatu negara sangat dipengaruhi oleh tingkat perekonomian negara tersebut.
Kontrol Sumberdaya dan Distribusi
Minyak, seperti mineral lainnya, merupakan komoditi global. Uniknya, minyak merupakan elemen kunci dalam pembangunan ekonomi di setiap negara di dunia, namun distribusi cadangan minyak tidak merata dan konsumen utama bukan pemasok utama. Untuk mengontrol cara produksi minyak adalah menggunakan kekuatan yang sangat besar untuk mengatur pasokan dan harga dan dampak ekonomi negara-negara pembelian. Produsen kartel seperti OPEC bekerja untuk mengatur pasokan dan untuk menyelaraskan permintaan sedemikian rupa untuk memberikan manfaat ekonomi kepada semua pihak. Mekanisme regulasi tersebut bekerja dengan baik pada saat pasokan dan permintaan berada dalam kesetimbangan, namun sebagian besar dari situasi abad dua puluh satu permintaan untuk sumber daya minyak telah meningkat lebih cepat dari pasokan, menguntungkan produsen dan memberikan pendapatan yang besar kepada negara-negara produsen. Akhirnya, Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) diciptakan pada tahun 1960 untuk mengkoordinasikan dan menyatukan kebijakan perminyakan, menjamin harga yang adil dan stabil dan untuk menjamin keteraturan pasokan minyak ke negara konsumen. Kekuatan Internet yang tumbuh dengan pesat menjadi sebagai sarana komunikasi dunia. Komunikasi instan telah merubah cara melakukan bisnis, dan dengan proporsi bisnis yang tinggi perdagangan yang dilakukan melalui Internet dengan kapasitas dan kemauan untuk menargetkan dan mengganggu bisnis dari negara yang lain akan memunculkan kekuatan terhadap gangguan ekonomi dan sosial.
Kesimpulan
Pertimbangan kekuasaan dalam literatur konvensional masih didominasi oleh konsep-konsep kekuasaan militer. Namun, berakhirnya Perang Dingin dan liberalisasi perdagangan telah mengakibatkan peningkatan dalam kekuatan ekonomi. Meningkatnya perdagangan dunia yang bersekutu dengan perusahaan multinasional pengadaan bahan baku dan manufaktur pada skala global, telah memindahkan kekuasaan dari negara menjadi dilakukan oleh individu. Perkembangan komunikasi elektronik menciptakan suatu kerentanan baru bagi perusahaan dan negara. Mereka yang dapat menyerang media elektronik menggunakan kekuatan potensial yang sangat besar. Sifat kekuasaan berubah dengan cepat dan menjadi semakin menyebar. Power bergerak menjauh dari negara terhadap perusahaan dan bahkan perorangan, banyak yang berpendapat bahwa pendiri Microsoft Bill Gates akan lebih kuat daripada Presiden AS. Wujud kekuasaan tidak lagi bisa sepenuhnya dikuasai oleh negara dan aktor non-negara tetapi akan memperoleh arti yang semakin besar. Sebagai hasilnya, abad kedua puluh satu segala sesuatunya mungkin akan semakin sulit untuk dikelola.
