Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg). Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu. ) Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan baha suatu kaidah hukum berhasil atau gagal men!apai tujuanya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. ) Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin di!apai, yakni efektivitas hukum. "alah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan men!antumkan sanksisanksinya. "anksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan ter!ela atau melakukan tindakan yang terpuji. ) Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. #ondisi-kondisi #ondisi-kondisi yang harus ada adalah antara lain baha hukum harus dapat dikomunikasikan. #omunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai ke!endurangan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, buruk, yang kemudian terujud di di dalam perilaku nyata. )
$pabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang se!ara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitankesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustasi, tekanan, atau bahkan konflik. ) https%&&lametha.ordpress.!om&'&*&'+&teori-efektivitas-soerjono-soekanto& ' des '* '.
Menurut Hans #elsen, ika erbi!ara tentang efektifitas hukum, dibi!arakan pula tentang /aliditas hukum. /aliditas hukum berarti baha norma-norma hukum itu mengikat, baha orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh normanorma hukum., baha orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti baha orang benar-benar berbuat sesuai dengan normanorma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, baha norma-norma itu benar benar diterapkan dan dipatuhi.
Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum
menurut 0rof. Dr. "oerjono "oekamto, "H.,M$ antara lain % 1. faktor hukumnya sendiri
Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. #epastian Hukum sifatnya konkret berujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara se!ara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak ter!apai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum
setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. #arena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, Masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat. ika hukum tujuannya hanya sekedar keadilan, maka kesulitannya karena keadilan itu bersifat subjektif, sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subjektif dari masing-masing orang. Menurut 0rof. Dr. $!hmad $li apa yang adil bagi si a!o belum tentu di rasakan adil bagi si "angkala.
2. faktor penegak hukum
1aktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau la enfor!ement. agian-bagian itu la enfor!ement adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaat hukum se!ara proporsional. $paratur penegak hukum menyangkup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. "etiap aparat dan aparatur diberikan keenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, penbuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pembinaan kembali terpidana.
3. faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
1asilitas pendukung se!ara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk men!apai tujuan. 2uang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. 1asilitas pendukung men!angkup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang !ukup dan sebagainya.
ika fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan nen!apai tujuannya. #epastian dan ke!epatan penyelesaian perkara tergantung pada fasilitas pendukung yang ada dalam bidang-bidang pen!egahan dan pemberantasan kejahatan.
erdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh "oejono "oekanto34, efektif tidaknya suatu hukum ditentukan oleh * (lima) faktor. 1aktor-faktor tersebut mempunyai arti netral, sehingga damapak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. 1aktor pertama adalah faktor hukumnya sendiri, yakni 5ndang-undang yang dalam penelitian ini adalah 5ndang-undang 6omor tahun '7 8entang 0rosedur Mediasi di 0engadilan. 9ang kedua adalah faktor penegak hukum yakni para pegaai hukum pengadilan di lingkungan 0engadilan $gama Maros. #etiga adalah faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, karena tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lan!ar. 9ang keempat adalah masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Dan yang kelima adalah faktor kebudayaan yang pada dasarnya men!akup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga ditaati dan apa yang dianggap buruk sehingga tidak ditaati.
