ANGGARAN
MATA KULIAH : KEEFEKTIFAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN DOSEN PENGAMPU : Dr. ERNY, M.Pd.
OLEH : ELY MASNAWATI MASNAWATI (NIM. 097 550 22) DWI INDAH SRI ASTUTIK (NIM. 097 550 10 )
PROGRAM PASCA SARJANA PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA JUNI 2010
ANGGARAN A. PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, dalam UUD 1945 pasal 31 “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.” Hal ini membuktikan adanya langkah pemerataan pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia. Kenyataannya, tidak semua orang dapat memperoleh pendidikan yang selayaknya, dikarenakan berbagai faktor termasuk mahalnya biaya pendidikan yang harus dikeluarkan. Kondisi inilah kemudian mendorong dimasukkannya klausal tentang pendidikan dalam amandemen UUD 1945. Konstitusi mengamanatkan kewajiban pemerintah untuk mengalokasikan biaya pendidikan 20% dari APBN maupun APBD agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan pendidikan. Ketentuan ini memberikan jaminan bahwa ada alokasi dana yang secara pasti digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan. Namun, dalam pelaksanaanya pemerintah belum punya kapasitas finansial yang memadai, sehingga alokasi dana tersebut dicicil dengan komitmen peningkatan alokasi tiap tahunnya. Peningkatan kualitas pendidikan diharapkan dapat menghasilkan manfaat berupa peningkatan kualitas SDM. Disisi lain, prioritas alokasi pembiayaan pendidikan seyogyanya diorientasikan untuk mengatasi permasalahan dalam hal aksebilitas dan daya tampung. Karena itu, dalam mengukur efektifitas pembiayaan pendidikan, terdapat sejumlah prasyarat yang perlu dipenuhi agar alokasi anggaran yang tersedia dapat terarah penggunaannya. Menurut Adam Smith, Human Capital yang berupa kemampuan dan kecakapan yang diperoleh melalui Pendidikan, belajar sendiri, belajar sambil bekerja memerlukan biaya yang dikeluarkan oleh yang bersangkutan. Perolehan ketrampilan dan kemampuan akan menghasilkan tingkat balik Rate of Return yang sangat tinggi terhadap penghasilan seseorang. Berdasarkan pendekatan Human Kapital ada hubungan linear antara Investment Pendidikan dengan Higher Productivity dan Higher Earning. Manusia sebagai modal dasar yang di infestasikan
akan
menghasilkan
manusia
terdidik
yang
produktif
dan
meningkatnya penghasilan sebagai akibat dari kualitas kerja yang ditampilkan oleh manusia terdidik tersebut,dengan demikian manusia yang memperoleh penghasilan lebih besar dia akan membayar pajak dalam jumlah yang besar dengan demikian dengan
sendirinya
dapat
meningkatkan
pendapatan
negara.
Peningkatan
ketrampilan yang dapat mengahasilkan tenaga kerja yang produktivitasnya tinggi dapat dilakukan melalui pendidikan yang dalam pembiayaannya menggunakan efesiensi internal dan eksternal. Dalam upaya mengembangkan suatu sistem pendidikan nasional yang berporos pada
pemerataan, relevansi, mutu, efisiensi, dan efektivitas dikaitkan dengan
tujuan dan cita-cita pendidikan kita,
dalam kenyataannya perlu direnungkan,
dikaji, dibahas, baik dari segi pemikiran teoritis maupun pengamatan empirik. Dalam kesempatan diskusi kali ini akan dibahas beberapa topik tentang pembiayaan pendidikan yang akan membantu konsep-konsep rujukan efektivitas pendidikan. Topik-topik tersebut yaitu : 1.
Beberapa pengertian tentang biaya pendidikan.
2.
Dasar Kebijakan Pembiayaan Pendidikan
3.
…
Untuk dapat tercapai tujuan pendidikan yang optimal, maka salah satu hal paling penting adalah mengelola biaya dengan baik sesuai dengan kebutuhan dana yang diperlukan. Administrasi pembiayaan minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Penyaluran anggaran perlu dilakukan secara strategis dan integratif antara stakeholder. Agar terwujud
kondisi ini, perlu
dibangun rasa saling percaya, baik internal pemerintah maupun antara pemerintah dengan masyarakat dan masyarakat dengan masyarakat itu sendiri . Keterbukaan, partisipasi,
akuntabilitas
dalam
penyelenggaraan
pendidikan
mulai
dari
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan menjadi kata- kata kunci untuk mewujutkan efektifitas pembiayaan pendidikan.
B. PEMBAHASAN 1. BEBERAPA PENGERTIAN a.
Biaya Pendidikan
Biaya pendidikan adalah nilai ekonomi (dalam bentuk uang) dari Input atau sumber-sumber pendidikan tertentu yang digunakan untuk pembelajaran guna menghasilkan output pendidikan dari suatu program pendidikan tingkat tertentu. Pada tataran konsep pembiayaan secara umum, biaya dapat berupa pengeluaran sejumlahuang tertentu atau pengorbanan tertentu yang bukan berbentuk uang namun dapat dinilai dengan uang. Konsep efisiensi selalu dikaitkan dengan efektivitas. Efektivitas merupakan bagian dari konsep efisiensi karena tingkat efektivitas berkaitan erat dengan pencapaian tujuan relative terhadap harganya. Dalam dunia pendidikan, maka suatu pendidikan yang efisien dan efektif cenderung ditandai dengan pola penyebaran dan pendayagunaan sumber-sumber pendidikan yang sudah ditata secara efisien dengan pengelolaan yang efektif. Program pendidikan yang efektif dan efisien adalah mampu menciptakan keseimbangan antara penyediaan dan kebutuhan akan sumber-sumber pendidikan tercapai tujuan yang tidak mengalami hambatan. b. Efektivitas Pembiayaan Pendidikan
Efektif adalah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Garner(2004) mendefinisikan efektivitas lebih dalam lagi, karena efektivitas tidak berhenti sampai tujuan tercapai tetapi sampai pada kualitatif hasil yang dikaitkan dengan pencapaian visi. Effektifness “characterized by qualitative outcomes”. Manajemen pembiayaan dikatakan memenuhi prinsip efektif apabila kegiatan yang dilakukan dapat mengatur biaya aktivitas dalam rangka memcapai tujuan kualitatif outcomes sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Efektivitas biaya adalah kemampuan mencapai sasaran dan target sesuai dengan yang direncanakan. Efektivitas biaya suatu kegiatan yang menurut pasar yang berlaku dapat menyelesaikan program sesuai rencana. c. Efisiensi Pembiayaan Pendidikan
Efisiensi adalah kemampuan menggunakan biaya dengan baik dan tepat. Pembiayaan dikatakan efisien manakala pencapaian sasaran atau target diperoleh dengan pengorbanan yang lebih kecil atau dengan biaya yang minimum.Efisiensi berkaitan dengan kuantitas hasil suatu kegiatan. Efficiency “characterized by quantitif uotputs” . Efisiensi adalah
perbandingan yang terbaik antara masukan (input) dan kuadran (out put) atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, biaya, perbandingan tersebut dapat dilihat dari dua hal: Dilihat Dari Segi Penggunaan Waktu, Tenaga, Dan Biaya.Kegiatan ini dapat dikatakan efisien kalau penggunaan waktu, tenaga,dan biaya sekecil-kecilnya dapat mencapai hasil yang ditetapkan. 2. DASAR KEBIJAKAN ANGGARAN PENDIDIKAN
Kenyataan yang terjadi di Indonesia, penyediaan sumber-sumber pendidikan khususnya anggaran pendidikan, masih mengalami hambatan. Alokasi dana pendidikan di Indonesia termasuk rendah dibandingkan dengan Negara lain di Asia Tenggara Anggaran pendidikan selama ini hanya dialokasikan dibawah 10% dari APBN, padahal dalam ayat 31 ayat 4 UUD 1945, secara jelas pemerintah mempunyai suatu kewajiban konstitusi untuk memprioritaskan anggaran pendidikan yang 20% dari APBN dan APBD itu untuk memenuhi kebutuhan penyelenggara pendidikan. Pasal 46 Undang-Undang No.20 Tahun 2003, menyatakan pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat .Terhadap pencapaian Human Development Index (HDI) yang dikeluarkan UNDP, menunjukan bahwa pembiayaan pendidikan disuatu Negara terbukti memberikan pengaruh sangat positif dan signifikan terhadap kinerja pendidikan nasional .Dampak rendahnya anggaran pendidikan di Indonesia adalah tidak meratanya kesempatan belajar bagi anak-anak Indonesia, khususnya anak-anak dari keluarga miskin dan kurang mampu. Perspektif politik, sebelum berlakunya UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sistem pendidikan nasional men gacu pada UU No. 2
tahun
1989
tentang Sistem
Pendidikan
Nasional,
dimana
pendanaan
tidak diatur secara khusus. Namun, dalam UU No. 20 tahun 2003,Pendanaan Pendidikan sudah diatur secara khusus dalam Bab XIII, Substansinya antara lain: 1.
Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.
2. Sumber
pendanaan
pendidikan
ditentukan
berdasarkan
prinsip
keadilan,kecukupan, dan keberlanjutan. 3. Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsi keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
Permasalahan pengalokasian dana pendidikan di Indonesia adalah pemerataan, mutu, relevansi, efektivitas manajemen, dan manajemen pendidikan yang semuanya terkendala pada penggunaan anggaran atau biaya yang dikeluarkan dan yang dilaksanakan setengah sentralistik dan demokratisasi
setengah
pengelolaan
otonomi
,
dipandang
pendidikan,
terutama
kurang mendorong dalam
kebutuhan
terjadinya pembiayaan
pendidikan di daerah, sekolah, peserta didik dan pengelola pendidikan. Rendahnya biaya atau anggaran pendidikan mempengaruhi profesionalitas guru, penyedia infrastruktur pendidikan, serta kemampuan daya saing SDM di tingkat global. Kebutuhan dana untuk kegiatan operasional secara rutin dan pengembangan program pendidikan secara berkelanjutan sangat dirasakan setiap pengelola lembaga pendidikan. semakin banyak kegiatan yang dilakukan maka semakin banyak dana yang dibutuhkan. Untuk itu kreativitas setiap pengelola pendidikan dalam menggali dana dari berbagai sumber akan sangat membantu kelancaran pelaksanaan program pendidikan baik rutin maupun pengembangan di lembaga yang diimplementasikan kepeda pengelolaan
bersangkutan.
Dalam hal ini akan
Manajemen Keuangan Pendidikan yang
memilikim tujuan sebagai berikut: 1.
Dalam perspektif administrasi publik, tujuan manajemen keuangan pendidikan
adalahmembantu
pengelolaan
sumber
keuangan
organisasi
pendidikan serta menciptakan mekanisme pengendalian yang tepat, bagi pengambilan keputusan keuangan yang dalam pencapaian tujuan organisasi pendidikan yang transparan, akuntabel danefektif. 2.
Pengendalian yang baik terhadap administrasi manajemen keuangan pendidikan akan memberikan pertanggungjawaban sosial yang baik kepada berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholder)
Untuk itu, dibutuhkan informasi tentang sumber-sumber pembiayaan pendidikan agar biaya yang ada dapat digunakan secara efisien dan efektif dalam pengelolaan biaya pendidikan di Indonesia. 3. Sumber-Sumber Biaya Pendidikan
Sumber pembiayaan merupakan ketersedian sejumlah uang atau barang dan jasa yang dinyatakan dalam bentuk uang bagi penyelenggara pendidikan. Sumber-sumber pembiayaan pendidikan (penerimaan):
a. Sumber Dari Pemerintah
Sumber dari pemerintah yang dimaksud adalah pengalokasian anggaran pendidikan yang berasal dan pengalokasikan dari pemerintah baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah berupa APBN dan APBD melalui DAU dan DAK, dana BOS dan BlockGrant. Sumber-sumber pendapatan dana: 1. Sumber daya alam Eksplorasi atau tambang emas, minyak, gas, batu bara,
hasil hutan, hasil kelautan,dll.
2. Hasil industry/ perusahaanBUMN, BUMD, industry pariwisata,dll. 3. Pajak - Pajak bumi dan bangunan, kekayaan, penghasilan perorangan, pendapatan penjualan, kendaraan bermotor, dll. b. Sumber Dari Masyarakat.
Masyarakat peduli pendidikan, Berupa sumbangan dari perorangan, lembaga, kelompok pengusaha, penyandang modal, dll. Orang tua peserta didik Berupa SPP, iuran komite dan biaya pengembangan peserta didik secara pribadi. c. Sumber-Sumber Lainya.
1. Bantuan luar negeri Pinjaman (loan/kredit), pemberian grant/hibah dari UNESCO, UNICEF, BANK DUNIA, Swisscontact Fundation, Foundation lainnya). 2. Bantuan dalam negeri Berbentuk Yayasan dan swadana Yayasan
dana
bakti
social
(ASTRA),
yayasan
lainya
Sumber pembiayaan pendidikan yang melimpah tidak menjadi jaminan bagi peningkatan mutu, jika tidak direncanakan, salah sasaran, salah pengelolaan, tidak ada pengawasan, akuntabilitas rendah, sanksi yang tidak tegas yang diberikan bagi penyeleweng, sehingga tidak ada efek jera dan moral yang rendah, dan alas an lainnya dalam pengelolaan biaya pendidikan.
4. Model Pembiayaan Pendidikan
a. Model Dana Bantuan Murni (Flat Grant Model) Merupakan uang bantuan negara yang dibagikan pada sekolah di daerah tanpa memperhitungkan pertimbangan kemampuan pembayaran pajak daerah setempat, yang didasarkan pada jumlah siswa yang harus dididik. b. Model Landasan Perencanaan (Foundation Plan Model) Negara tanpa mempertimbangkan kekayaan & pajak daerah memberikan dana kepada daerah yang miskin lebih banyak untuk setiap siswanya dibandingkan dengan daerah yang makmur. Tujuannya adalah untuk menjaga sekolah dari kehancuran lebih parah (pada daerah yang miskin). c. Model Perencanaan Pokok Jaminan Pajak (Guaranted Tax Base Plan) Model ini dibatasi dengan menentukan penafsiran penilaian per siswa yang menjadi jaminan negara diperuntukkan bagi wilayah sekolah setempat. Bantuan negara menjadi berbeda antara apa yang diterima daerah per siswa dengan jaminan negara per siswa. Pembagian presentasenya sangat tinggi di sekolah distrik yang miskin, dan rendah di seko lah distrik yang kaya / sejahtera. d. Model Persamaan Persentase (Persentage Equalizing Model) Model ini dikembangkan tahun 1920-an, lebih banyak memberikan sumbangan yang dibutuhkan pada tiap murid & guru ke daerah-daerah yang kurang makmur.Dalam program yang sama, jumlah pembayaran yang disetujui dihitung bagi setiap siswa, tiap guru, atau bagian lain yang di butuhkan. Jumlah yang diperlukan berubah-ubah tiap bagian sesuai keperluan. e. Model Perencanaan Persamaan Kemampuan (Power Equalizing Plan)
Model ini menghendaki distrik yang kaya membayar pajak sekolah yang dikumpulkan kembali ke negara. Selanjutnya negara menggunakan uang dari sekolah distrik yang kaya itu untuk meningkatkan bantuan sekolah pada distrik yang lebih miskin. f. Model Pendanaan Negara Sepenuhnya (Full State Funding Model) Model ini merupakan rencana yang dirancang untuk mengeliminir perbedaan local dalam hal pembelanjaan dan perpajakan. Pendanaan sekolah akan dikumpulkan ditingkat negara dan diberikan ke sekolah distrik dengan dasar yang sama. Asas keadilan tentang perlakuan terhadap siswa dan pembayar pajak, serta pembiayaan pendidikan berdasarkan tingkat kekayaan yang dimiliki. Untuk menghindari banyaknya anak pada masyarakat miskin meninggalkan pendidikan sehingga muncul masalah pengangguran dan kesejahteraan bagi generasi penerusnya. g. Model Sumber Pembiayaan (The Resources Cost Model) Model ini dikembangkan Hambers dan Parrish yang menyediakan suatu proses penentuan pembiayaan pendidikan yang mencerminkan kebutuhan berbeda dari kondisi ekonomi di setiap daerah. Model ini menurut Sergivanni tidak bersangkutan dengan pendapatan pajak maupun kekayaan suatu daerah. h. Model Surat Bukti / Penerimaan (Models of Cho ice and Voucher Plans) Model ini memberikan dana untuk pendidikan langsung kepada individu atau institusi rumah tangga berdasarkan permintaan pendidikan. Mereka diberikan surat bukti penerimaan dana untuk bersekolah melalui sistem voucher yang mencerminkan subsidi langsung kepada pihak yang membutuhkan yaitu murid i. Model Rencana Bobot Siswa (Weight Student Plan)
Adalah
model
yang
mempertimbangkan
siswa-siswa
berdasarkan
proporsinya. Contoh siswa yang cacat, siswa program kejuruan atau siswa yang pandai dua bahasa. j. Model Berdasarkan Pengalaman (Historic Funding) Model ini sering disebut
Incrementalism, dimana biaya yang diterima
satu sekolah mengacu pada penerimaan tahun yang lalu, dengan hanya penyesuaian. k. Model Berdasarkan Usulan (Bidding Model) Model ini sekolah mengajukan usulan pada sumber dana dengan berbagai acuan, kemudian sumber dana meneliti usulan yang masuk, dan menyesuaikan dengan criteria. l. Model Berdasarkan Kebijaksanaan (Descretion Model) Model ini penyandang dana melakukan studi terlebih dahulu untuk mengetahui komponen-komponen apa yang perlu dibantuberdasarkan prioritas pada suatu tempat dari hasil eksplorasinya. 5. Pokok – pokok Pembiayaan Pendidikan
Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. a. Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. b. Biaya personal
sebagaimana dimaksud pada di atas meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. c. Biaya operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi: 1. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, 2. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, 3.
Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa
telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. 6. Macam-Macam Jenis Biaya
Beberapa jenis dan golongan biaya pendidikan yang dapat kami share pada paparkan berikut ini dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman lebih lanjut mengenai konsep pembiayaan pendidikan. a. Biaya Langsung dan Tidak langsung (Direct and Indirect Cost) Biaya langsung (direct cost) diartikan sebagai pengeluaran uang yang secara langsung membiayai penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Anwar (1991:30). Biaya yang secara langsung menyentuh aspek dan proses pendidikan. Contohnya biaya untuk gaji guru, dan pengadaan fasilitas belajar mengajar Gaffar (1991:57). Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa berupa pembelian alat-alat pelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua, maupun siswa sendiri Fattah (2000:23).
b. Biaya tidak langsung (indirect cost) Diartikan sebagai biaya yang umum nya meliputi hilangnya pendapatan peserta didik karena sedang mengikuti pendidikan (earning foregone by students), bebasnya beban pajak karena sifat sekolah yang tidak mencari laba (cost of tux exemption), bebas nya sewa perangkat sekolah yang tidak dipakai secara langsung dalam proses pendidikan serta penyusutan sebagai cermin pemakaian perangkat sekolah yang sudah lama dipergunakan (implicit rent and depreciation) Fattah (2000:24). c. Biaya Rutin dan Biaya Pembangunan (Recurrent and Capital Cost) Biaya rutin dan pembangunan merupakan bagian dari biaya langsung (direct cost). Biaya rutin (recurrent cost) adalah biaya yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pendidikan selama satu tahun anggaran.Biaya ini digunakan untuk menunjang pelaksanan program pengajaran, pembayaran gaji guru dan personil sekolah, administrasi
kantor,
pemeliharaan
dan
perawatan
sarana
dan
prasarana.
Menurut Gaffar (1987:162) Biaya rutin dihitung berdasarkan "per student enrolled". Menurutnya biaya rutin dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu: -
rata-rata gaji guru per tahun,
-
ratio guru,
-
murid
-
proporsi gaji guru terhadap keseluruhan biaya rutin.
Biaya pembangunan (capital cost) adalah biaya yang digunakan untuk pembelian tanah, pembangunan ruang kelas, perpustakaan, lapangan olah raga, konstruksi bangunan, pengadaan perlengkapan mobelair, biaya penggantian dan perbaikan. Menurut Gaffar (1987:165) Biaya pembangunan dihitung atas dasar "per student place". Menurutnya dalam menghitung biaya pembangunan ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan, yaitu:
tempat yang menyenangkan untuk murid belajar, biaya lokasi atau tapak (site), dan biaya perabot dan peralatan. d. Biaya Pribadi dan Biaya Masyarakat (Private and Social Cost) Biaya pribadi (private cost) adalah biaya yang dikeluarkan keluarga untuk membiayai sekolah anak nya dan termasuk di dalamnya forgone opportunities. Jones (1985:5) mengatakan "In the context of education these include tuitions, fees and other expenses paid for by individuals". Dengan kata lain biaya pribadi adalah biaya sekolah yang dibayar oleh keluarga atau individu. Biaya masyarakat (social cost) adalah biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk membiayai sekolah (di dalamnya termasuk biaya pribadi). Dalam kaitan ini Jones (1985:5) mengatakan "Sometimes called public cost, the include cost of educations financed through taxation. Most public school expenses are examples of sosial costs". Dengan kata lain biaya masyarakat adalah biaya sekolah yang dibayar oleh masyarakat.
e. Monetary Cost dan Non Monetery Cost Monetery cost adalah semua bentuk pengeluaran dalam bentuk uang baik langsung maupun tidak langsung yang dikeluarkan untuk kegiatan pendidikan. Sedangkan Non monetery cost adalah semua bentuk pengeluaran yang tidak dalam bentuk uang, meskipun dapat dinilai ke dalam bentuk uang, baik langsung maupun tidak langsung yang dikeluarkan untuk kegiatan pendidikan, misalnya materi, waktu, tenaga, dan lain-lain. Berdasarkan uraian mengenai klasifikasi biaya pendidikan, maka jelaslah bahwa biaya pendidikan memiliki pengertian yang luas. Hal ini sebagaimana dipertegas oleh Anwar (1991:31) bahwa "Hampir segala pengeluaran yang bersangkutan dengan penyelenggaraan pendidikan dianggap sebagai biaya". Maka diperlukan kebijaksanaan dalam melakukan klasifikasi biaya pendidikan untuk mencapai tujuan yang dituju semua pihak yaitu kesuksesan pelaksanaan pendidikan.Pengeluaran pendidikan di Indonesia masih tergolong kecil bila dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia.
Arsyad, Lincolin, 1992, Ekonomi Pembangunan, Bagian Penerbitan STIE YKPN, Yogjakarta
Asean Development Bank (ADB), 2005, Key Indicators of Asian Developing Countries, http;//www.adb.org/statistic
Asri, Nur. 2005, Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Pendapatan (Kajian Antar Propinsi di Indonesia Periode 1994-2003), Tesis Pascasarjana
