TEKNIK PENYUSUNAN DAFTAR INVENTARISASI MASALAH, KONSEPSI PENGATURAN, DAN NASKAH AKADEMIK Oleh Aan Eko Widiarto
PENDAHULUAN Legislative Drafting atau Legal Drafting ? Legal Drafting, meliputi; Drafting, meliputi; - Perancangan Perancangan/peny /penyusuna usunan n kontrak/pe kontrak/perjanji rjanjian/ak an/akta ta - Perancangan Perancangan putusan putusan hakim/peng hakim/pengadilan adilan ( vonis) vonis) - Peranc Perancang angan an keputu keputusan san (beschicking )
Legislative Drafting, jenis peraturan negara yang mengikat secara • • •
umum (regeling ) yang yang disahkan disahkan atau atau ditetapkan ditetapkan oleh: Legislatif, seperti : Peraturan DPR/DPD/DPRD. Eksekutif dengan persetujuan Legislatif, seperti: UU, Perda Eksekutif, seperti: Perpu, PP, PP, Perpres, Perpres, Peraturan Peraturan Kepala Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota).
ALUR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERENCANA -AN
Proleg Proleg
Pokok Pikiran Konsepsi Pengaturan Pengaturan
PERSIAPAN
Naskah Akademik
Draf Ranc.
PEMBAHASA N
Harus ada partisipasi masyarakat
Eksekutif Legislatif
PENGUNDANGAN
PENYEBARLU ASAN
PENETAPAN
PERSETUJUAN
Khusus Perda : RAPBD, RP APBD, R Tata Tata Ruang, R Pajak Daerah, R Retribusi Daerah harus dievaluasi dahulu
PEMAHAMAN DIVEM • Pada dasarnya penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIVEM) merupakan langkah untuk merumuskan konsepsi pengaturan suatu rancangan peraturan perundang-undangan. • Konsepsi pengaturan suatu rancangan peraturan perundang-undangan perundangundangan merupakan “embrio/cikal bakal” dibentuknya Naskah Akademik.
Kita harus mengetahui masalah sendiri agar tidak malu !!! Dan malumaluin He he he
He he santai… mana ada lawan !!??!! Pramugarinya OK juga tuh…
Langkah-langkah Penyusunan 1. Tahap Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (Divem) Pada dasarnya penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIVEM) merupakan langkah untuk menemukan atau menginventarisir masalah-masalah yang perlu diatur dengan suatu produk hukum.
DIVEM
MASALAH
MASALAH
MASALAH
SUBSTANSI HUKUM
STRUKTUR HUKUM
KULTUR HUKUM
A. MASALAH SUBSTANSI HUKUM
Masalah yuridis terkait isi peraturan
Masalah Penyelenggaraan Urusan pemerint. terkait isi peraturan
Faktor penyebab
Kebutuhan Solusi
Jangan sampai peraturan dibuat tanpa mengetahui problem utama akibatnya, menjerumuskan….
B. MASALAH STRUKTUR HUKUM Masalah aparatur dalam pelaks. koordinasi urusan pemerintahan
Masalah kemampuan aparatur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
Kebutuhan Solusi
Faktor penyebab
C. MASALAH KULTUR HUKUM
Masalah sosial dalam Pelaksanaan urusan pemerintahan
Masalah nilai sosial dalam Pelaksanaan urusan pemerintahan
Kebutuhan Solusi BUDAYA TERLAMBAT………………..
Faktor penyebab
TABEL DIVEM No
Masalah
1
Pada dasarnya masalah merupakan ketidaksesuaian antara apa yang seharusnya (das solen) dengan apa yang ada (das sein). Dengan demikian, masalah-masalah yang perlu diinventarisasi di setiap instansi terkait dengan usulan rancangan peraturan dapat berupa uraian tentang : a. Belum adanya dasar hukum pengaturan dan pengurusan/penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sehingga perlu diusulkan untuk diatur dalam peraturan. b. Tidak sesuainya praktik penyelenggaraan suatu urusan dengan peraturan yang berlaku sehingga perlu diusulkan untuk dibentuk peraturan baru atau perubahan. c. Tidak lengkapnya peraturan yang ada dalam pengaturan dan pengurusan/penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sehingga perlu diusulkan untuk dibentuk peraturan perubahan. d. Tidak efektifnya peraturan yang ada dalam pengaturan dan pengurusan/penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sehingga perlu diusulkan untuk dibentuk peraturan baru atau perubahan. e. Tidak sesuainya peraturan yang ada dengan perkembangan zaman sehingga perlu diusulkan untuk dibentuk peraturan baru atau perubahan. f. Tidak sesuainya peraturan yang ada dengan peraturan perundangundangan berlaku sehingga perlu diusulkan untuk dibentuk peraturan baru atau perubahan. g. Dan lain-lain.
2
dst
3
dst
Keterangan Keterangan disini merupakan catatan tambahan atau penjelas atas masalah yang ada.
KONSEPSI PENGATURAN Konsepsi Pengaturan meliputi unsur-unsur dasar sebagai berikut : • urgensi dan tujuan penyusunan; • sasaran yang ingin diwujudkan; • pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur.
• Urgensi dan Tujuan Penyusunan a. Menguraikan tentang pentingnya penyusunan suatu peraturan b. Menguraikan tentang tujuan pengaturan dalam suatu peraturan
• Sasaran yang Ingin Diwujudkan Menguraikan dampak positif yang hendak diwujudkan dengan diaturnya suatu masalah dalam peraturan
• Pokok Pikiran, Lingkup, atau Objek yang akan Diatur a. Menguraikan hal-hal pokok yang akan diatur b. Menguraikan ruang lingkup pengaturannya c. Menguraikan objek yang diatur
METODE DAN TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
PENGERTIAN NA Naskah Akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek, atau arah pengaturan rancangan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 angka 7 PP 68/2005)
DASAR HUKUM NA • UU 27/2009 Pasal 142 ayat (2) : Rancangan undang-undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. • PP 16/2010 Pasal 81 ayat (2) : Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau kepala daerah disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
•
Dengan demikian Naskah Akademik merupakan konsepsi pengaturan suatu masalah (objek peraturan perundangundangan) secara teoritis dan sosiologis •
•
Naskah Akademik secara teoritik mengkaji: dasar filosofis, dasar yuridis, dan dasar politis serta dasar teori. NA secara sosiologis mengkaji realitas masyarakat yang meliputi kebutuhan hukum masyarakat, kondisi masyarakat, dan nilainilai yang hidup dan berkembang (rasa keadilan masyarakat).
KAJIAN TEORITIS
N A S K A H
A K A D E M I K
DASAR FILOSOFIS
NILAI-NILAI LUHUR BANGSA
DASAR YURIDIS
FORMIL DAN MATERIIL
DASAR POLITIS
KEBIJAKAN PUBLIK
KEBUTUHAN HUKUM MASYARAKAT
KAJIAN SOSIOLOGIS
KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT
NILAI-NILAI YANG HIDUP DI MASYARAKAT
SISTEMATIKA NA BAB I: PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Tujuan C. Metode D. Penyusun BAB II TELAAH AKADEMIK A. Kajian Filosofis B. Kajian Yuridis C. Kajian Politis D. Kajian Teoritis E. Kajian Sosiologis BAB III MATERI DAN RUANG LINGKUP A. Pengaturan Asas dan Tujuan; B. Pengaturan Hak dan Kewajiban; C. Pengaturan Kewenangan dan Kelembagaan D. Pengaturan Mekanisme; E. Pengaturan Larangan-larangan dan Sanksi (jika perlu). BAB IV: PENUTUP A. Kesimpulan B. Saran DAFTAR PUSTAKA
SISTEMATIKA NA MENURUT PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
JUDUL NASKAH AKADEMIK BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG B. IDENTIFIKASI MASALAH C. TUJUAN DAN KEGUNAAN D. METODE PENELITIAN
BAB II ASAS-ASAS YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN NORMA BAB III MATERI MUATAN RUU DAN KETERKAITANNYA DENGAN HUKUM POSITIF BAB IV PENUTUP LAMPIRAN KONSEP AWAL RANCANGAN UNDANGUNDANG (Permenkumham Nomor M.HH-01.PP.01.01 TAHUN 2008 tentang Pedoman Penyusunan
PEMAHAMAN ISTILAH 1. Landasan Filosofis Memuat pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita
hukum serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kebatinan serta watak dari bangsa Indonesia yang termaktub dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.
2. Landasan Yuridis Memuat suatu tinjauan terhadap peraturan perundangundangan yang ada kaitannya dengan judul Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan yang telah ada dan masih berlaku (hukum positif). Yang termasuk dalam peraturan perundang-undangan pada landasan yuridis adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 3. Landasan Sosiologis Memuat suatu tinjauan terhadap gejala-gejala sosialekonomi-politik yang berkembang di masyarakat yang mendorong perlu dibuatnya Naskah Akademik. Landasan/alasan sosiologis sebaiknya juga memuat analisis kecenderungan sosiologis-futuristik tentang sejauh mana tingkah laku sosial itu sejalan dengan arah dan tujuan pembangunan hukum nasional yang ingin dicapai.
CATATAN TERHADAP PERMENKUMHAM NOMOR M.HH01.PP.01.01 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN - Latar belakang urgensi pembentukan peraturan (analisis das sollen dan das sein) masih menjadi satu dengan landasan pengaturan (filosofis, yuridis, dan sosiologis). - Masih kurang memudahkan drafter dalam mengkaidahkan NA menjadi rancangan karena bagian-bagiannya belum sinkron dengan bagianbagian peraturan perundang-undangan.
Pentingnya NA •
Agar penyusunan peraturan tepat sasaran
•
Antisipasi efektifitas peraturan
• Mengoptimalisasikan Sumber Daya
•
Menghindari pertentangan antar peraturan
•
Mengakomodasi segenap kepentingan stakeholders
• Mengembangkan kreatifitas
Metode Penyusunan NA
• Penelitian Yuridis Normatif • Penelitian Sosiologis
• Metode yang digunakan dalam penulisan Naskah Akademik adalah metode penelitian yuridis normatif dan empiris yang dikaji secara holistik kontekstual progresif. • Penelitian Yuridis Normatif dilakukan untuk:
• untuk mengetahui landasan atau dasar hukum pengaturan suatu masalah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan praktek pelaksanaannya yang dilihat dari peraturan kebijakan, keputusan dan tindakan pejabat atau organ pemerintah maupun pemerintah daerah lainnya yang terkait dengan masalah penelitian. • untuk mengetahui: konsep ilmiah, landasan filosofis dan landasan politis suatu masalah yang diatur.
• Dokumen-dokumen yang diteliti sebagai sumber data dalam penelitian hukum disebut dengan bahan-bahan hukum. Bahan bahan hukum dalam penelitian ini meliputi : • Bahan Hukum Primer yang berupa peraturan perundangundangan. • Bahan Hukum Sekunder yang berupa pendapat ahli, literatur, hasil penelitian terdahulu, dan lain-lain. • Bahan Hukum Tertier yang berupa kamus dan ensiklopedi. • Data-data dikumpulkan berdasarkan permasalahan tinjauan yuridis yaitu dasar pengaturan suatu masalah yang diatur. Selanjutnya dilakukan analisis yang menghubungkan antara tinjauan yuridis dengan tinjauan teoritis. Dengan demikian akan menghasilkan gambaran atas suatu masalah yang diatur.
P en e l i t i an S o s i o l o g i s /E m p i r i s
• Penelitian empiris dilakukan untuk menganalisis pengalaman empirik dari para stakeholders yang terkait dengan suatu masalah yang diatur
Hati-hati…
Teliti…
• Data empiris yang digunakan dalam penulisan Naskah Akademik ini adalah : • Kebutuhan hukum masyarakat dalam pengaturan suatu masalah.
• Kondisi sosial masyarakat. • Nilai-nilai yang berkembang dimasyarakat. • Teknik pengambilan data dilakukan dengan wawancara dapat dilakukan dengan wawancara mendalam (indepth interview) melalui pendekatan participatory rural appraisal (PRA), survey, Focus Group Discussion (FGD), Lokakarya, dan lain-lain.
PENGKAIDAHAN NA BAB I: PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Tujuan C. Metode D. Penyusun BAB II TELAAH AKADEMIK A. Kajian Filosofis B. Kajian Yuridis C. Kajian Politis D. Kajian Teoritis E. Kajian Sosiologis BAB III MATERI DAN RUANG LINGKUP BAB IV: PENUTUP A. Kesimpulan B. Saran
RPUU BERSIFAT ARGUMENTATIF BAGI PEMBENTUK PUU
- PERLU - PENTING - ILMIAH
MENJADI PEMBUKAAN PUU
- MENIMBANG - MENGINGAT
MENJADI BATANG TUBUH PUU
BATANG TUBUH PUU
BERSIFAT KONGKLUSIF DAN REKOMENDATIF
RENCANA TINDAKAN
BENTUK LUAR PUU
BENTUK LUAR (KENVORM) PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN
PENAMAAN (intitule)
Jenis, Nomor, Tahun Pembuatan, Kalimat Singkat Isi Per-UU-an
PEMBUKAAN (aanhef)
Konsiderans, Dasar Hukum, Judul Per-UU-an, Pembentukan
BATANG TUBUH
Materi Muatan Per-UU-an
PENUTUP
Perintah Pengundangan, Pengundangan, Pengesahan, Penandatanganan, Penyebutan dalam Lembaran Negara
PENJELASAN
Menjelaskan isi batang tubuh
LAMPIRAN
Lampiran isi yang tidak dapat dimuat dalam batang tubuh
Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan A. Berdasarkan TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 1. UUD 1945 2. TAP MPR 3. UU/PERPU 4. PP 5. KEPPRES 6. Peraturan Pelaksanaan(Kepmen, Inmen, dll)
B. Berdasarkan TAP MPR no. III/MPR/2000 : 1. UUD 1945
2. TAP MPR 3. UU 4. PERPU
5. PP 6. KEPPRES 7. PERDA C. Berdasarkan UU/10/2004 1. UUD 1945 2. UU/Perpu 3. PP 4. Perpres 5. Perda (Prop., Kab./Kota, Desa)
Menyusun Judul Perda yang Baik • • • •
Jelas Singkat Mewakili makna keseluruhan materi muatan Tidak menimbulkan makna ganda
Contoh: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMERU NOMOR 5 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI DI JALAN UMUM Bandingkan:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMERU NOMOR ….. TAHUN …… TENTANG RETRIBUSI PARKIR
Contoh: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMERU NOMOR 6 TAHUN 2001 TENTANG PENEBANGAN POHON YANG TUMBUH DI LUAR KAWASAN HUTAN DALAM KABUPATEN SEMERU Bandingkan:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMERU NOMOR …. TAHUN ….. TENTANG PENEBANGAN KAYU RAKYAT
Contoh: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA ARJUNA NOMOR …. TAHUN…..
TENTANG PENYELENGGARAAN INSTALASI DAN RETRIBUSI PENGOLAHAN LUMPUR TINJA Bandingkan: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA ARJUNA NOMOR …. TAHUN…..
TENTANG PENGOLAHAN DAN RETRIBUSI LUMPUR TINJA
Contoh: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMERU NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG PEMBERANTASAN PELACURAN DALAM KABUPATEN SEMERU Bandingkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMERU NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG PEMBERANTASAN PELACURAN
Menyusun Definisi yang Baik •
•
•
Hindari definisi yang bertentangan dengan pemahaman umum atas suatu konsep atau definisi yang dipaksakan. Misal: Tamu, adalah barang siapa yang datang dengan sengaja untuk mendapatkan kepuasan hawa nafsu perkelaminan yang menyinggung perasaan keagamaan dan kesusilaan. (Perda Kab. SEMERU No. 5/2005) Tidak boleh mengandung ketentuan substantif. Misal: Lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu; lembaga tersebut dapat juga memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa. Kata yang didefinisikan jangan muncul dalam definisi. Misal: Penjabat Perangkat Desa, adalah penjabat yang diangkat oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Perangkat Desa dalam kurun waktu tertentu. (Perda Kab. SEMERU No. 11 tahun 2003)
Menyusun Kalimat yang Baik • Subyek memiliki kemampuan melakukan tindakan Contoh 1: Hewan ternak dilarang berkeliaran dalam areal landas pacu pesawat Bandingkan: Setiap orang dilarang membiarkan hewan ternak yang dimilikinya berkeliaran dalam areal landas pacu pesawat udara Contoh 2: Pakaian seragam ojek tidak boleh sama antara satu kelompok dengan kelompok lain (Keputusan Walikota ………… No. 289 tahun 2003) Bandingkan: Kelompok pengendara ojek dilarang menggunakan seragam yang sama dengan kelompok pengendara ojek yang lain
Per s i ap an K er j a K el o m p o k • Tiap-tiap kelompok menyiapkan tema/masalah yang akan diatur • Setiap kelompok terdiri dari 6 orang dengan satu koordinator, dan sekretaris
