Tata Gereja

TATA GEREJA GEREJA PROTESTAN MALUKU (KETETAPAN SINODE GPM NOMOR:08/SND/37/2016) PEMBUKAAN

1. Terpujilah Allah: Bapa/Ibu, Anak dan Roh Kudus, yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, yang membebaskan dan menyelamatkannya dari kebinasaan dan yang terus menerus membaruinya sepanjang sejarah. Allah yang mengasihi manusia dari segala suku  bangsa, ras, dan agama, menjadikan manusia mitra dalam karya pembebasan dan  penyelamatanNya di bumi. Allah yang membentuk gereja dan mengutusnya untuk mengambil  bagian dalam karya pembebasan dan penyelematanNya di bumi. 2. Bahwa karya Allah dalam Yesus Kristus yang membebaskan dan menyelamatkan secara simultan, utuh dan berkelanjutan telah berlangsung dalam sejarah Israel, sejarah bangsa bangsa, sejarah Indonesia termasuk kepulauan Maluku, yang meliputi Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara. Bahwa oleh kuasa Roh Kudus karya pembebasan dan penyelamatan Allah telah menginspirasi dan memotivasi laki-laki dan perempuan berjuang untuk  pembebasan dan kemerdekaan Indonesia bersama Saudara-saudara yang beragama lain; para leluhur menghasilkan kearifan lokal; para pekabar Injil menabur Injil yang membebaskan yang melahirkan Jemaat Protestan pertama pada tanggal 27 Pebruari 1605, yang menumbuhkan Indische Kerk, kemudian disebut Gereja Protestan di Indonesia, dan menjadikan Gereja Protestan Maluku sebagai gereja yang mandiri pada tanggal 6 September 1935. 3. Bahwa atas dasar peristiwa historis sebagaimana yang termuat dalam alinea kedua, maka Gereja Protestan Maluku dalam pelayanannya pelayanannya mengambil motto “Aku (Paulus) menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan ” (1 Korintus 3 : 6). 4. Bahwa Gereja Protestan Maluku merupakan persekutuan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tubuh Kristus, buah karya Roh Kudus, yang berdiam di kepulauan Maluku, mencakup provinsi Maluku dan provinsi Maluku Utara, memiliki  beranekaragam kebudayaan yang memperkaya ekspresi iman. 5. Bahwa Gereja Protestan Maluku memahami misinya dalam terang kedatangan Kerajaan Allah yang menghadirkan kasih, pertobatan dan pembaruan, pembebasan, keadilan, kebenaran,  perdamaian dan damai sejahtera untuk seluruh ciptaan. 6. Bahwa Gereja Protestan Maluku memahami dirinya sebagai penampakkan dari Gereja Kristus yang esa. Karena itu, Gereja Protestan Maluku berperanserta dalam proses lebih nyata menjadi Gereja Kristus yang esa di Indonesia dan di seluruh dunia. Keesaan yang dimaksud merupakan keesaan fungsional organisme di mana perbedaan sejarah dan tradisi, bahkan ajaran menjadi kekayaan bersama; keesaan dalam aksi yang dilakukan dalam perspektif kesatuan umat manusia dan integritas seluruh ciptaan. 7. Bahwa Gereja Protestan Maluku memahami dan menerima berbagai kemajemukan dalam masyarakat terutama kemajemukan agama sebagai karya agung dari Allah yang membebaskan dan menyelamatkan. 8. Bahwa Gereja Protestan Maluku memahami tanggungjawab ekologis sebagai bagian dari iman dan aktif berperan untuk mencegah berlanjutnya kerusakan ekosistem yang mengancam kehidupan seluruh makhluk. 9. Bahwa Gereja Protestan Maluku memahami hubungan gereja dan negara sebagai dua lembaga dengan kewenangan masing-masing, namun mengembangkan hubungan kemitraan yang saling menghormati, saling mengingatkan dan saling membantu. Sebagai bagian dari rakyat, gereja turut mendorong setiap upaya untuk memberlakukan Pancasila sebagaimana terdapat dan

terjabar dalam pembukaan UUD NRI 1945, sebagai landasan etik dan moral kehidupan  bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 10. Bahwa Gereja Protestan Maluku memahami dirinya sebagai gereja di tengah perjalanan menuju penggenapan janji Allah untuk seluruh ciptaanNya. Karena itu Gereja Protestan Maluku selalu dipanggil untuk dibarui dan membarui dirinya dalam ketaatan terhadap firman dan Roh Allah. 11. Bahwa Gereja Protestan Maluku, berdasarkan imamat am orang percaya, meletakkan tanggung jawab pelayanan dan penggembalaan  pada seluruh anggota  jemaat. Dan dari antara anggota jemaat dipilih dan/atau diangkat, dan ditahbiskan para pelayan khusus, yaitu  pendeta, penginjil, penatua dan diaken untuk memimpin, menggembalakan dan mengarahkan  pelayanan. 12. Bahwa demi terwujudnya kehidupan gereja yang tertib dan teratur, maka Gereja Protestan Maluku berketetapan hati dalam memelihara, membina dan mengembangkan struktur dan fungsi kepemimpinan gereja yang menganut sistem presbiterial sinodal secara dinamis, kritis dan kreatif yang menekankan pada jemaat sebagai basis pelayanan dalam rangka menghadirkan   tanda-tanda Kerajaan Allah di bumi. Karena itu jemaat, klasis dan sinode selalu berada dalam gerak berjalan bersama yang selaras, serasi, utuh, terpadu dan dinamis. 13. Bahwa dalam upaya mengatur dan mengembangkan kehidupan ber-Gereja dalam kerangka  pelaksanaan Amanat Pelayanan Gereja secara tertib dan teratur, maka disusunlah Tata Gereja Gereja Protestan Maluku.

BAB I HAKEKAT, WUJUD dan MOTTO GPM Pasal 1 Hakekat

(1) Gereja Protestan Maluku merupakan persekutuan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tubuh Kristus, buah karya Roh Kudus, yang melaksanakan misinya dalam pengharapan akan kedatangan Kerajaan Allah di bumi. (2) GPM merupakan penampakkan gereja yang esa, kudus, katolik/am dan rasuli. (3) GPM merupakan Keluarga Allah dengan beranekaragam suku dan budaya sebagai kekayaan yang dianugerahkan Tuhan untuk mengekspresikan imannya dalam kesaksian dan pelayanan gereja yang transformatif.

Pasal 2 Wujud

(1) GPM mewujudkan dirinya sebagai: a. Jemaat-jemaat;  b. Klasis-klasis; c. Sinode; (2) Jemaat, Klasis dan Sinode, masing-masing dan bersama-sama merupakan  pewujudan GPM sebagai satu gereja yang utuh dan lengkap. Pasal 3 Motto

(1) GPM memiliki motto sebagai berikut: “Aku (Paulus) menanam Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan” (1 Korintus 3 : 6) (2) Hal-hal yang berkaitan dengan motto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Organik GPM.

BAB II NAMA, KEDUDUKAN DAN WILAYAH Pasal 4 Nama

 Nama Gereja Protestan Maluku disingkat GPM Pasal 5 Kedudukan

(1) Jemaat-jemaat berkedudukan di desa dan atau nama lain dan atau kota yang menjadi  pusat aktivitas pelayanan jemaat. (2) Klasis-klasis berkedudukan di lingkungan kecamatan, kabupaten, dan ibu kota provinsi yang menjadi pusat aktivitas pelayanan Klasis. (3) Pusat Sinode Gereja Protestan Maluku berkedudukan di kota Ambon. Pasal 6 Wilayah

Wilayah pelayanan GPM berada di Kepulauan Maluku meliputi provinsi Maluku dan  provinsi Maluku Utara.

BAB III PENGAKUAN IMAN GEREJA Pasal 7 Pengakuan Iman GPM

(1) Dalam ketaatan kepada Firman Allah sebagaimana disaksikan di dalam Alkitab dan oleh kuasa Roh Kudus, GPM mengaku bahwa: Yesus Kristus adalah Tuhan dan Kepala Gereja Tuhan atas Sejarah Bangsa-Bangsa dan Alam Semesta dan Juruselamat Dunia. (2) Gereja Protestan Maluku dalam persekutuan dengan Gereja Tuhan yang kudus, am dan rasuli di segala abad dan tempat, menerima dan mengakui pengakuan Iman Rasuli, Pengakuan Iman Nicea Konstantinopel dan Pengakuan Iman Athanasius. (3) Sebagai Gereja Bagian Mandiri dari Gereja Protestan Indonesia (GPI) yang berlatar  belakang Calvinis, GPM menerima pemahaman iman GPI. (4) Sebagai anggota dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, GPM menerima Pemahaman Bersama Iman Kristen sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Keesaan Gereja Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (DKG-PGI). (5) Gereja Protestan Maluku memiliki Pemahaman Iman dan Pengakuan Iman sendiri yang ditetapkan oleh Persidangan Sinode. (6) GPM mengungkapkan pengakuannya ini di dalam ajaran, pelayanan dan kesaksian gereja, dalam ibadah ritual dan ibadah sosial, dalam persidangan-persidangan Gereja/Badan/Lembaga Kristen, dan lain-lain, secara pribadi, persekutuan dan lembaga. (7) GPM menolak segala sesuatu yang secara dasariah bertentangan dengan pengakuannya ini.

BAB IV AMANAT, POLA, DAN PERENCANAAN PELAYANAN GEREJA

Pasal 8 Amanat Pelayanan GPM

(1) Bertitik tolak pada pengakuan iman sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1), GPM menerima Amanat Pemberitaan Injil kepada segala makluk sebagai panggilan untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di bumi, yaitu kasih, pertobatan dan  pembaruan hidup, pembebasan, keadilan, kebenaran, perdamaian dan damai sejahtera untuk seluruh ciptaan. (2) GPM memenuhi dan melaksanakan Amanat Pelayanannya dengan cara dan bentuk: a. Pekabaran Injil di dalam dan keluar Gereja;  b. Ibadah Jemaat, Pemberitaan Firman Allah, dan Pelayanan Sakramen Kudus (Baptisan Kudus dan Perjamuan Kudus); c. Pendidikan, pelayanan kasih, keadilan dan perdamaian; d. Pembinaan kemandirian di bidang Teologi, Daya dan Dana; e. Pelayanan penggembalaan dan Disiplin Gereja (pastoralia); f. Sekolah Minggu/Tunas Pekabaran Injil dan Katekisasi; g. Pendidikan Agama Kristen dari Pendidikan Usia Dini sampai P erguruan Tinggi; h. Pembinaan umat di dalam keluarga-keluarga jemaat di antara kelompok kategorial, fungsional, profesional dan sektoral; i. Pemberdayaan (Pengembangan) ekonomi umat;  j. Pelesatarian lingkungan hidup;

k. Mengembangkan hubungan dan kerjasama oikumenis; l. Mengembangkan hubungan dan kerjasama dengan pemerintah; m. Mengembangakan hubungan dan kerjasama dengan golongan-golongan lain yang  berbasis keagamaan, sosial, budaya, politik, ekonomi; n. Bentuk-bentuk pelayanan lainnya yang sesuai dengan Pemahaman Iman GPM dan Amanat Pelayanan Gereja. (3) GPM berkomitmen untuk bersama-sama pemerintah, semua agama, denominasi gereja dan unsur-unsur lainnya dalam masyarakat dan bangsa Indonesia mengusahakan: a. Pembebasan dari kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan;  b. Terwujudnya manusia Indonesia yang beriman dan berakhlak mulia; c. Terwujudnya masyarakat majemuk yang demokratis, adil dan sejahtera; d. Perdamaian dalam masyarakat dan bangsa Indonesia dan perdamaian dunia; e. Terwujudnya keesaan gereja di Kepulauan Maluku, Indonesia dan dunia; f. Pelestarian lingkungan hidup sebagai rumah untuk seluruh makhluk; g. Terwujudnya masyarakat yang menguasai IPTEKS dan menghargai kearifan lokal.

Pasal 9 Pola Pelayanan Gereja

GPM menjalankan tugas pelayanannya dengan berpolakan kehidupan Yesus Kristus sebagai: a. HAMBA yang taat dan mengosongkan diriNya untuk melayani bukan untuk dilayani;  b. IMAM yang rela berkorban tanpa pamrih demi tugas-tugas pelayanan  pendamaian di antara Gereja, masyarakat dan sesama manusia; c.  NABI yang menaklukkan segala sesuatu ke bawah penilaian Firman Allah terutama untuk menegakkan keadilan, kebenaran dan kesejahteraan umat manusia, gereja, masyarakat, bangsa dan negara; d. GEMBALA yang mengenali umatnya, menjalankan tugas-tugas kepemimpinan dan pelayanan Gereja dengan kesabaran, mencari yang terhilang dan mengumpulkan yang tersesat, sebagaimana diperlihatkan oleh Gembala Agung Yesus Kristus. e. PENGAJAR yang mengajar dengan memberi teladan untuk mencerdaskan manusia secara spiritual, intelektual, emosional, dan sosial.

Pasal 10 Perencanaan Pelayanan Gereja

(1) GPM menetapkan Perencanaan Pelayanannya untuk mengarahkan penyelenggaraan Amanat Pelayanan Gereja yang dinamakan Pola Induk Pelayanan dan Rencana Induk Pengembangan Pelayanan, disingkat PIP-RIPP. (2) PIP-RIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan pedoman penyusunan rencana strategi (renstra) Jemaat dan Klasis. (3) Sistem perencanaan sebagaimana yang dimaksudkan diatas, diatur dengan Peraturan Organik.

BAB V HUBUNGAN KERJA SAMA Pasal 11 Hubungan Kerjasama

(1) GPM mengembangkan hubungan dan kerjasama oikumenis dengan gereja-gereja anggota PGI, non PGI dan Gereja Katolik serta semua agama di Kepulauan Maluku, Indonesia dan seluruh dunia. (2) GPM memahami hubungan gereja dan negara sebagai dua lembaga dengan kewenangan dan atau kewajiban masing-masing yang mengembangkan hubungan kerjasama kemitraan yang saling menopang dan mengingatkan, dalam rangka membangun kemanusiaan bersama. (3) GPM mengembangkan hubungan kerjasama dengan pemerintah atas dasar fungsi  profetis dan kasih yang membarui.

BAB VI KEANGGOTAAN GEREJA, HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 12 Keanggotaan

(1) Anggota GPM terdapat di Jemaat-Jemaat. (2) Anggota GPM yang terdapat di jemaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdaftar dengan cara sebagai berikut: a. Yang dilahirkan oleh anggota GPM;  b. Yang dibaptis di GPM; c. Yang telah mengaku iman dan diteguhkan menjadi anggota Sidi GPM; d. Yang dibaptis di Gereja lain, yang atas kemauan sendiri menyatakan menjadi anggota gereja; dan e. Yang berasal dari agama dan kepercayan lain yang atas kemauan sendiri menyatakan menerima ajaran gereja, mengaku Iman dan dibaptis.

Pasal 13 Hak

(1) Setiap Anggota GPM berhak atas segala bentuk pelayanan dan pembinaan gereja. (2) Setiap Anggota GPM berhak diperlengkapi dan dibina sehingga berkemampuan,  bermotivasi dan berdedikasi untuk melakukan kewajibannya dalam gereja dan masyarakat, dalam berbagai bidang hidup.

Pasal 14 Kewajiban

(1) Setiap Anggota GPM berkewajiban melaksanakan Amanat Pelayanan Gereja sesuai imamat am orang percaya, sebagaimana Tuhan telah memperlengkapinya dengan  berbagai karunia. (2) Setiap Anggota GPM baik sendiri-sendiri maupun sebagai persekutuan, mewujudkan kewajibannya itu secara utuh dan terpadu dalam satu kesatuan pelayanan Gereja.

BAB VII PENYELENGGARA PELAYANAN GEREJA Pasal 15 Pelayan Khusus

(1) Setiap Anggota GPM merupakan sumber daya umat dan bertanggung jawab dalam  penyelenggaraan pelayanan Gereja. (2) Pelayan-pelayan khusus dipilih dan/atau diangkat dari antara anggota GPM, dan ditetapkan oleh MPH Sinode GPM untuk memimpin dan mengarahkan pelayanan, dan untuk melengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan dan pembangunan Tubuh Kristus. (3) Pelayan-pelayan khusus yang dipilih adalah penatua dan diaken. (4) Pelayan-pelayan khusus yang diangkat adalah pendeta dan/atau penginjil. (5) Pelayan-pelayan Khusus adalah anggota sidi GPM yang penahbisannya ditandai dengan penumpangan tangan dalam Ibadah Jemaat.

Pasal 16 Pegawai Organik Gereja

(1) Pegawai organik gereja adalah salah satu sumber daya gerejawi yang berfungsi sebagai aparat pelaksana untuk menyelenggarakan tugas-tugas pelayanan Gereja di setiap  jenjang kepemimpinan Gereja yang merupakan satu kesatuan ketatalaksanaan (management) Gerejawi. (2) GPM berkewajiban menyediakan tempat, fungsi dan peranan serta peningkatan mutu kepada aparat pelaksana yang diangkat dan ditetapkan oleh Majelis Pekerja Harian Sinode.

BAB VIII KEMANDIRIAN TEOLOGI, DAYA DAN DANA Pasal 17 Kemandirian Teologi

(1) Teologi sebagai suatu upaya memberi jawab terhadap tuntutan konteks dengan bertolak dari Firman Allah dan pengakuan iman Gereja, adalah kewajiban dan tanggung jawab segenap anggota gereja. (2) Untuk meningkatkan kemandirian teologi, maka GPM menyelenggarakan pendidikan teologi yang berfungsi untuk mempersiapkan dan meningkatkan kapasitas pelayan pelayan khusus dan anggota gereja, serta sebagai lembaga penelitian dan pengkajian teologi. (3) Pendidikan Teologi merupakan bagian utuh dari Pendidikan Tinggi Gereja yang ada dalam rangka pendidikan umum secara menyeluruh. Pasal 18 Kemandirian Daya

(1) Kemandirian Daya mencakup Tanggung Jawab Pendidikan Umum yang terdiri dari  pendidikan formal dan pendidikan non formal. (2) Pendidikan umum adalah upaya yang dilakukan dengan sadar dan terencana dalam suatu rangkaian tindakan berproses untuk mencerdaskan dan menumbuhkan manusiamanusia pembangunan yang mampu membina dirinya serta bersama-sama  bertanggungjawab atas Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila. (3) GPM ikut bertanggung jawab dengan jalan menyelenggarakan pendidikan itu mulai dari Pendididikan Usia Dini sampai ke Perguruan Tinggi. Agar tanggung jawab itu

terwujud secara penuh, maka GPM mengembangkan nilai-nilai dasar Kristen yang Injili dalam melaksanakan pendidikan yang berdasarkan Pancasila.

Pasal 19 Kemandirian Dana

(1) Kemandirian Dana GPM diupayakan untuk menopang Amanat Pelayanan Gereja. (2) GPM meningkatkan Kemandirian Dana melalui penguatan ekonomi anggota Gereja dan usaha-usaha lainnya yang sah.

BAB IX PERANGKAT KEPENGURUSAN dan KEPEMIMPINAN GEREJA Pasal 20 Perangkat Kepengurusan Gereja

(1) Perangkat kepengurusan GPM terdiri dari : a. Perangkat kepengurusan Jemaat;  b. Perangkat kepengurusan Klasis; c. Perangkat kepengurusan Sinode. (2) Rincian perangkat kepengurusan Jemaat, Klasis dan Sinode beserta tugas pokok dan fungsi diatur dengan Peraturan Pokok GPM.

Pasal 21 Kepemimpinan Gereja

(1) Kepemimpinan pelayanan GPM adalah kepemiminan kolegial. (2) Pada jenjang Jemaat disebut Majelis Jemaat, pada jenjang Klasis disebut Majelis Pekerja Klasis, dan pada jenjang Sinode disebut Majelis Pekerja Harian Sinode. (3) Majelis Jemaat, Majelis Pekerja Klasis, dan Majelis Pekerja Harian Sinode sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) disebut Majelis Pimpinan Gereja. (4) Rincian tugas pokok dan fungsi Majelis Pimpinan Gereja pada setiap jenjang diatur dengan Peraturan Pokok GPM.

BAB X PERWAKILAN Pasal 22 Pelaksanaan Perwakilan

Majelis Pekerja Harian Sinode mewakili GPM di dalam dan di luar pengadilan dengan ketentuan bahwa: a. Untuk melakukan dan/ atau memutuskan hubungan hukum dengan pihak lain atas  persetujuan Sinode.  b. Untuk melepaskan hak atas barang-barang inventaris yang bergerak dan yang tidak  bergerak atas persetujuan Sinode. c. Untuk mendapatkan hak-hak atas barang-barang inventaris yang bergerak dan yang tidak bergerak setelah mendapat persetujuan MPL Sinode. d. Untuk melakukan kontrak kerjasama dengan pihak lain setelah mendapat persetujuan MPL Sinode.

BAB XI PENGGEMBALAAN Pasal 23 Pelaksanaan Penggembalaan

(1) GPM melaksanakan pelayanan penggembalaan sebagai wujud tindakan pemeliharaan Allah dalam Yesus Kristus yang dipercayakan kepada gereja, yang tertuju kepada  pertobatan dan pengampunan dengan tetap bertumpuh pada kasih dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus dalam ketaatan kepada Firman Allah dan pembaruan oleh Roh Kudus. (2) Pelayanan penggembalaan GPM terdiri dari Penggembalaan Umum dan Penggembalaan Khusus. (3) Tanggung jawab pelayanan penggembalaan pada dasarnya berada pada seluruh anggota Gereja. Untuk menunjang tanggung jawab dimaksud, GPM berkewajiban membina dan mengembangkan sikap, tata nilai, pola hidup, pola pikir, dan secara gembalamenggembalakan baik antar anggota Gereja, antar penyelenggara pelayanan Gereja, termasuk dalamnya pembinaaan para pelayan khusus.

BAB XII PERBENDAHARAAN GEREJA Pasal 24 Perbendaharaan dan Pengelolaan

(1) Perbendaharaan Gereja merupakan wujud kasih karunia Allah dalam bentuk uang dan  barang milik gereja dalam rangka menopang penyelenggaraan Amanat pelayanan gereja, karena itu perlu dikelola secara adil, tertib, transparan dan akuntabel serta berpedoman  pada prinsip-prinsip etis-injili. (2) Sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban perbendaharaan gereja ditetapkan dengan Peraturan Pokok dan Peraturan Organik GPM.

BAB XIII KEDUDUKAN, JENIS, dan HIERARKHI PERATURAN GPM Pasal 25 Kedudukan, Jenis dan Hierarkhi

(1) Peraturan GPM berkedudukan sebagai alat untuk mengatur dan menatalayani pelayanan gereja sesuai dengan prinsip bergereja GPM. (2) Penyelenggaraan pelayanan gereja dilasanakan berdasarkan Peraturan GPM. (3) Jenis dan hierarkhi Peraturan GPM terdiri atas: a. Tata Gereja;  b. Peraturan Pokok Gereja; c. Peraturan Organik Gereja; d. Keputusan MPH Sinode; e. Keputusan Klasis; f. Keputusan Jemaat. (4) Peraturan gereja pada jenjang klasis dan jemaat menjabarkan Tata Gereja, Peraturan Pokok, Peraturan Organik dan Keputusan MPH Sinode GPM.

BAB XIV KEBERATAN DAN PERSELISIHAN Pasal 26 Penyelesaian Keberatan dan Perselisihan

(1) Jika terdapat keberatan dan perselisihan, maka penyelesaiannya dilaksanakan sesuai  peraturan gereja yang berlaku di bawah Terang Firman Allah. (2) Keberatan dan perselisihan diselesaikan secara berjenjang naik. (3) Penyelesaian keberatan dan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) yang diselesaikan oleh MPH Sinode harus terlebih dahulu mendengar dengan sungguhsungguh pertimbangan dari Majelis Pertimbangan (disingkat MP) MPH Sinode GPM. (4) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak juga dapat diselesaikan maka akan diselesaikan pada Persidangan Sinode dengan terlebih dahulu mendengar dengan sungguh-sungguh pertimbangan dari MP MPH Sinode GPM.

BAB XV PERUBAHAN TATA GEREJA Pasal 27 Perubahan Tata Gereja

(1) Perubahan atas Tata Gereja ini hanya dapat dilaksanakan dalam Persidangan Sinode apabila: a. Persidangan Sinode dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga Anggota Biasa dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah dari jumlah Anggota Biasa yang hadir.  b. Usul perubahan disampaikan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum Persidangan Sinode. (2) Perubahan TATA GEREJA hanya dapat berlaku setelah disahkan dan ditetapkan oleh Persidangan SINODE.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 28 Ketentuan penutup

(1) Dengan ditetapkannya Tata Gereja ini, maka Tata Gereja 2010 dinyatakan tidak berlaku lagi. (2) Tata Gereja ini mulai berlaku sejak ditetapkan oleh Sinode.

PERSIDANGAN XXXVII SINODE GEREJA PROTESTAN MALUKU MAJELIS KETUA 1. 2. 3. 4. 5.

Pdt. Dr.J.Chr. Ruhulessin, M. Si Pdt. H. Siahaya, S.Si Pdt. G. Akerina, M.Th Pdt. Ny. T. Let-let Pnt. Th. Tiwery

SEKRETARIS

Pdt. W. B. Pariama, S.Th

MEMORI PENJELASAN TATA GEREJAGEREJA PROTESTAN MALUKU (KETETAPAN SINODE GPM NOMOR:08/SND/37/2016)

I.

PENJELASAN UMUM

Pembukaan berisi pernyataan teologis eklesiologis mengenai gereja, khususnya Gereja Protestan Maluku. Alinea pertama: hendak menyatakan perspektif universal dari karya penyelamatan Allah dan gereja menjadi saksi dari karya penyelamatan Allah itu.  Pengertian “Allah” sebagai Bapa bukanlah menunjuk kepada jenis kelamin tertentu,

melainkan pada sifat ke-Allah-an yang menciptakan dan memelihara seluruh ciptaanNya  sebagai yang memiliki sifat Bapa/I bu. Yang dimaksudkan dengan “Anak” dalam kalimat “Bapa, Anak dan Roh Kudus” adalah

Yesus Kri stus. Alinea kedua mau menjelaskan beberapa hal: - Karya Allah yang membebaskan berlangsung simultan. Kalimat ini mau menegaskan bahwa sejarah keselamatan tidak selalu harus difahami secara khronologis mulai dari Yerusalem, Yudea dan Samaria ke Eropa bahkan sampai ke Asia dan Indonesia, termasuk Kepulauan Maluku dan Irian Jaya; melainkan dapat juga secara kairotis, artinya Allah bisa bertindak kapan saja dan kepada siapa saja sesuai kemurahan-Nya karena Allah adalah Allah yang penuh kasih dan adil. Dasar dari pandangan ini adalah paradigma relasi Allah-manusia yang diletakkan oleh inkanasi Yesus. - Karya Allah yang membebaskan itu juga utuh dalam arti mencakup semua bidang hidup. Alinea ini antara lain disebutkan menginspirasi perjuangan pembebasan, para leluhur dan para  pekabar Injil. - Kita bersyukur bahwa Allah telah berkarya lewat para leluhur sehingga menghasilkan kearifan lokal, misalnya  pela  dan  gandong , hukum larvul ngabal , kalwedo-kidabela, orang-orang  sarumah, mari moi ngone futuru, dad hia ted sua, ina-ama, Bela, kai wait wali dawe. Karena itu kita menghormati dan menghargai para leluhur dan menerima serta terus mengembangkan kearifan lokal yang diwarisi; demikian juga kearifan lokal yang berdampak positif terhadap  pelestarian lingkungan hidup misalnya sasi yang dikenal di seluruh Maluku (kepulauan) - Yang dimaksudkan dengan Jemaat pertama dalam peraturan ini adalah terkait dengan pelayanan ibadah protestan pertama yang menjadi cikal bakal terbentuknya Jemaat Protestan pertama. Alinea ketiga: Bahwa selama ini GPM menggunakan motto tersebut yang kemudian diterapkan sebagai simbol, lambang, cap, dsb. Hal itu telah menyentuh dasar dan hakekat Gereja sejak lahir dan tumbuhnya protestantisme di daerah ini. Namun landasan hukum penggunaan motto tersebut  belum tertampung di dalam Tata Gereja Gereja Protestan Maluku. Alinea keempat: Roh Kudus telah melahirkan GPM sebagai persekutuan tubuh Kristus yang anggota-anggotanya tersebar di kepulauan Maluku, meliputi Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Keanekaragaman budaya dilihat sebagai hal yang positif, sebagai anugerah Tuhan yang dapat digunakan untuk memperdalam iman kita. Bahasa daerah dapat digunakan dalam pemberitaan firman, liturgi ibadah, pastoral dan lain-lain. Alinea kelima: Cukup jelas Alinea keenam: Cukup jelas Alinea ketujuh: Memandang kemajemukan, khususnya kemajemukan agama sebagai kebenaran teologis berarti setiap upaya penyeragaman dan atau merendahkan atau menista mereka yang  berbeda dari GPM kita adalah tindakan yang berlawanan dengan kehendak Tuhan.

Alinea kedelapan: Perintah untuk menguasai bumi telah salah diartikan seolah manusia, demi hidupnya sendiri bisa melakukan apa saja terhadap bumi. Hal ini mengakibatkan hutan-hutan dibabat, penggunaan teknologi pertanian dan industri pertambangan yang berimbas buruk terhadap lingkungan. Karena itu masyarakat dan pemerintah perlu disadarkan supaya tidak mengambil kebijakan yang justru memperburuk kondisi bumi. Alinea kesembilan: Kewenangan negara antara lain adalah menjamin hak-hak rakyat untuk hidup layak, termasuk kebebasan untuk beragama. Gereja bersama agama-agama berkewajiban untuk meletakkan dasar-dasar etik moral bagi pembangunan bangsa. Negara tidak terlibat dalam menetapkan ajaran dan peribadahan gereja. Gereja tidak terlibat menetapkan kebijakan negara, namun wajib mengingatkan bila suatu kebijakan negara ternyata tidak adil terhadap sebagian rakyat. Alinea kesepuluh: Keterlibatan masa kini yang intens tidak boleh membuat gereja melupakan keterarahan eskatologisnya. Sebab keterarahan eskatologis membuat gereja tidak akan terjebak  pada masa kini dan menjadi lembaga yang menyukai kemapanan (establishment). Sebagai gereja reformatoris GPM harus selalu berpegang pada prinsip: ecclesia reformata semper reformanda, gereja yang dibarui dan selalu membarui dirinya. Alinea kesebelas: Yang dimaksudkan dengan yang dipilih adalah penatua dan diaken, dan yang diangkat adalah pendeta dan penginjil. Alinea keduabelas: Presbiterial berasal dari kata prebiteroi yang berarti para tua-tua, dan Sinodal  berasal dari dua kata yaitu sun (bersma) dan hodos (berjalan), jadi sun hodos berarti berjalan  bersama. Dengan demikian kepemimpinan Presbiterial Sinodal yang dianut oleh GPM adalah kepemimpinan kolegial.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1

Pikiran yang terkandung dalam pasal ini adalah sebagai berikut: Ay(1): Istilah Persekutuan, Tubuh Kristus dan buah karya Roh Kudus hendak menekankan dinamika GPM dalam semangat solidaritas yang saling berbagi kekayaan dan atau beban. Tetapi konsolidasi yang dilakukan bukan untuk membesarkan dirinya, melainkan untuk menghadirkan tanda-tanda Kerajaan Allah untuk semua orang. Ay(2): Gereja Protestan Maluku, sesuai dengan panggilan dan pengakuannya, adalah ungkapan nyata dari Gereja Yang Esa, Kudus, Katolik/Am dan rasuli. Karena ia adalah Tubuh Kristus. Ay(3): GPM adalah gereja yang memiliki kemajemukan yang luar biasa: suku, bahasa, budaya dll. Kemajemukan ini harus dilihat sebagai kekayaan bersama yang digunakan untuk melaksanakan Amanat Pelayanan Gereja. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan melainkan untuk saling mengisi. Disadari bahwa perbedaan-perbedaan bila salah dikelola dapat mengancam persekutuan bergereja maupun kesatuan masyarakat. Dalam  batas-batas ancaman-ancaman, ganguan hambatan, tantangan dari ruang dan waktu itu, Gereja Protestan Maluku harus senantiasa menjadi KELUARGA ALLAH (1 Tim 3:15), yang berperan dan berfungsi untuk menggarami dan menghamirkan tata nilai primordial dari hubungan-hubungan sosiologis tersebut, juga terhadap bahaya polarisasi dari kenyataan geografis yang dihadapi oleh GPM. Bagi kita di Maluku dan Maluku Utara keluarga memiliki arti dan peran yang sangat besar. Dalam keluarga ada solidaritas, ada kesediaan untuk saling menopang, ada pembagian peran dan tanggung jawab dalam rangka pertumbuhan keluarga, ada rasa persaudaraan yang kuat. Kedudukan dan peran keluarga seperti ini sangat strategis untuk mempersiapkan kehidupan jemaat dan

masyarakat yang makin baik. Namun di sini perlu diwaspadai faham primordialisme yang sempit. Keluarga harus menjadi keluarga yang terbuka, yang melampaui suku,  bangsa dan ras. Dalam Efesus dikatakan ‘bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus.’ Sebagai ‘keluarga Allah’ maka tidak ada yang tinggi atau rendah; tidak ada yang mendominasi dan yang tertindas. Keluarga Allah harus menjadi persekutuan yang egaliter, yang sederajat tanpa pandang apakah ia laki-laki atau perempuan, kaya atau miskin, pejabat atau rakyat jelata, terdidik atau tak berpendidikan. Prinsip saling menopang dalam keluarga akan mencegah anggota keluarga yang tercecer. Bila ada yang lemah, maka anggota keluarga yang kuat berkewajiban untuk menopang untuk diberdayakan. Pasal 2

Ay(1): cukup jelas Ay(2): hendak menekankan dinamika jemaat yang harus terus terpelihara baik sebagai masingmasing jemaat, dalam persekutuan di lingkup klasis dan dalam satu sinode. Memberi ruang bagi dinamika jemaat sejalan dengan prinsip sentralisasi visi dan desentralisasi  prakarsa.

Pasal 3 Cukup Jelas Pasal 4 Cukup Jelas Pasal 5

Ay (1): Yang dimaksudkan dengan “nama lain” dalam kalimat “.... berkedudukan di desa atau nama lain...” ialah Negeri di Maluku Tengah, Ohoi di Kei, Lek di Maluku Badat Daya,  Maluku Tenggara Barat, …. dan di dusun-dusun. Ay (2): Cukup Jelas Ay (3): Cukup Jelas Pasal 6

Wilayah pelayanan GPM di Maluku Utara harus sungguh-sungguh memperhatikan MoU antara GPM dengan GMIH. Pasal 7

Ay (1) Cukup jelas Ay (2) Cukup jelas Ay (3) Cukup jelas Ay (4) Cukup jelas Ay(5): Pemahaman dan atau Pengakuan iman merupakan respons terhadap tantangan konteks. Karena itu GPM dengan konteksnya yang khas harus mengembangkan perumusan Pemahaman dan Pengakuan Imannya sendiri dan ditetap oleh Persidangan Sinode. Ay(6): Pengakuan iman dalam rumusan apapun bukanlah hanya merupakan suatu formula dari suatu tanda kepercayaan umat Gereja. Dalam kehidupan, pergumulan dan pelayanan Gereja Protestan Maluku ia harus dihayati dan diungkapkan dalam akta pelayanan gereja, seperti pelayanan dan pemberitaan Injil, nyanyian gerejawi, persidangan gerejawi,  badan/lembaga kristen di lingkungan GPM dan lain-lain sebagainya.

Ay(7): Sebagai konsekwensi logis dari pengakuan iman tersebut, maka Gereja Protestan Maluku menolak dan tidak bersikap kompromi terhadap segala sesuatu yang secara dasariah  bertentangan dengan pengakuannya itu.

Pasal 8

Ay(1): Cukup Jelas Ay(2) : Huruf (a) Pekabaran Injil adalah amanat yang tak bisa diabaikan. Tanpa Pekabaran Injil, gereja berhenti menjadi gereja. Di pihak lain, gereja bukan tujuan akhir dari pembebasan yang dilakukan Allah. Karena itu menambah jumlah anggota gereja bukan tujuan gereja mengabarkan injil. Pembebasan yang dilakukan Allah akan bermuara pada Kedatangan Kerajaan Allah karena itu gereja harus berjuang untuk menghadirkan tanda-tanda Kerajaan Allah di bumi. Dan itu dimulai dengan pertobatan dan pembaruan hidup. Ay(3): Huruf (a) Masalah-masalah pembebasan dari kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan dan lain-lainnya seperti dalam ayat 2 adalah masalah-masalah kemanusiaan yang dihadapi bersama pemerintah, semua agama dan komponen lainnya dalam masyarakat. Karena itu gereja perlu membangun kerja sama dengan pemerintah, agama-agama dan berbagai komponen dalam masyarakat untuk mengatasinya. Khusus menyangkut agama-agama dapat dikatakan setiap agama memiliki titik tolak atau  pendasaran ajaran masing-masing tetapi kita semua bermuara pada bagaimana mengatasi masalah-masalah kemanusiaan yang dihadapi bersama. Huruf (h) : Kategorial meliputi laki-laki, perempuan dan pemuda. Huruf g: Yang dimaksud dengan I PTE KS ialah I lmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni.

Pasal 9

Yang dimaksudkan dengan Pola Pelayanan Gereja semuanya berdimensi pada seluruh aspek dalam pola kehidupan YESUS KRISTUS ditampilkan secara utuh. Pola hamba, Imam, Nabi, Gembala, dan Pengajar ditonjolkan di sini sehubungan dengan kajian dan temuan yang diperoleh dalam kenyataan hidup berjemaat, bergereja, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di mana kerap kali kehidupan umat Gereja nyaris tidak mencerminkan kehadiran dan keberadaan umat Gereja sebagai manusia baru dalam Kristus. Dengan berkaca pada Pola kehidupan Yesus Kristus itu, umat gereja ini akan bergumul seterusnya untuk menampakkan kenyataan pola kehidupan Yesus Kristus itu dalam kenyataan hidup dan perilakunya sehari-hari.

Pasal 10

Ay(1): PIP dan RIPP yang selama ini digunakan oleh GPM merupakan suatu kebijakan sinodal yang dapat mengarahkan penyelengaraan dan pengembangan pelayanan di seluruh GPM. Ini yang kita kenal dengan sentralisasi visi. Ay(2):- Merupakan wujud desentralisasi prakarsa. Sejalan dengan fokus kita pada jemaat sebagai lokus utama tanda-tanda Kerajaan Allah dihadirkan, maka jemaat harus didorong untuk merumuskan sendiri program-program pelayanannya sebagai respon terhadap tantangan konteks riil masing-masing jemaat. - MPH Sinode dan MPK membantu jemaat dalam menyusun Renstra sebagai penjabaran PIP-RIPP pada jemaat yang bersangkutan.

Pasal 11

Ay(1): Pikiran yang terkandung dalam rumusan ayat ini adalah bahwa Gereja Protestan Maluku  bersifat terbuka dan karenanya berada dalam kebersamaan dengan semua gereja dalam  jalur hubungan kerjasama oikumenis yang sekaligus pula merupakan ungkapan nyata dari gereja yang esa, kudus, katolik/am dan rasuli. Hubungan dan kerjasama oikumenis itu tidak dilakukan secara pasif akan tetapi secara dinamis, kritis, kreatif dan realistis. Dengan demikian GPM tetap bertekad untuk melanjutkan terus menerus membina dan mengembangkan hubungan dan kerjasama oikumenis tersebut. Keanggotaan GPM di dalam badan-badan oikumenis itu adalah: GPI, PGI, CCA, WARC dan WCC. Sementara itu hubungan dan kerjasama oikumenis dengan gereja Katolik tetap pula dipelihara dan ditingkatkan. Ay(2): Pikiran yang terkandung dalam rumusan ayat ini adalah bahwa Gereja Protestan Maluku membangun kerjasama dengan pemerintah sebagai mitra yang saling menopang dan mengingatkan. Hubungan kerjasama tersebut berlangsung secara dinamis, kritis, kreatif dan realistis. Ay(3): Pikiran yang terkandung dalam rumusan ayat ini adalah bahwa Gereja Protestan Maluku tetap konsisten dengan fungsi profetisnya untuk membela kepentingan rakyat, dan melakukan sikap bagi kebijakan pemerintah yang tidak pro kepentingan rakyat.

Pasal 12

Di sini muncul paham ekklesiologik Gereja Protestan Maluku tentang anggota Gereja. Menurut  paham ini di dalam kenyataan persekutuan orang-orang percaya tidak ada perbedaan di antara ahli dan awam, atau di antara Pejabat dan bukan Pejabat. Semua orang percaya adalah umat Allah. Semuanya adalah keluarga Allah (bd. Bab I Pasal 1 ayat 3 Naskah Tata Gereja ini). Huruf a cukup jelas Huruf b cukup jelas Huruf c dan sub (d) ini tersirat pikiran bahwa pelayanan baptisan kudus dan peneguhan sebagai anggota sidi dilaksanakan oleh Gereja Protestan Maluku. Tidak selalu yang dibaptiskan dan atau diteguhkan sebagai anggota Sidi Gereja Protestan Maluku seterusnya tetap menjadi anggota GPM. Apabila anggota GPM (atau sebagai anggota baptisan atau sebagai anggota sidi) berpindah ke suatu wilayah lain di mana tidak terdapat jemaat GPM, maka keanggotaannya sebagai anggota GPM dengan sendirinya gugur. Demikian pula apabila ia berubah keyakinannya. Huruf d cukup jelas Huruf e cukup jelas Pasal 13

Ay(1): Pembinaan anggota Gereja dilaksanakan dalam rangka pembangunan jemaat dan merupakan Hak Anggota Gereja. Tujuan pembangunan Jemaat adalah seperti dikatakan dalam Efesus 4:13 “kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus”. Ada dua cara dalam pembangunan jemaat, yaitu secara: Intensip (ternyata dalam  pelaksanaan tugas panggilan koinonia untuk membina kehidupan persekutuan) dan, Ekstensip (ternyata dalam pelaksanaan tugas panggilan diakonia dan marturia yang terarah keluar yaitu ke dalam dunia). Ay(2): Dalam ayat ini sekali lagi ditandaskan tentang anggota-anggota GPM sebagai sumber daya umat Gereja yang memiliki karunia-karunia rohani (bnd. Bab I pasal 1 Naskah Tata Gereja ini), punya bakat ketrampilan, kecakapan, keahlian, dsb. Sumber daya itu perlu dihimpunkan, dilengkapi dan dibina, serta diarahkan sehingga berfaedah bagi pekerjaan  pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Di sini letak tanggung jawab dan kewajiban

Gereja Protestan Maluku, terutama para penyelenggara pelayanan gereja atau mereka yang ditugaskan tanggung jawab itu (bnd. Efesus 4:11). Apa maksud dari kewajiban untuk melengkapi dan membina itu? Maksudnya ialah agar supaya anggota-anggota GPM itu memiliki kemampuan motivasi pelayanan, dan dedikasi untuk melaksanakan misi dan fungsi mereka di dunia. Dalam ayat 2 ini juga tersirat kewajiban GPM untuk menyiapkan segala prasarana dan sarana serta tenaga Pembina demi terlaksananya tugas tersebut.

Pasal 14

Ay(1): Dalam ayat 1 ini dikembangkan pemikiran bahwa semua anggota GPM adalah sumber daya umat gereja. Dalam bahasa surat 1 Petrus 2:5, mereka adalah batu-batu hidup untuk  pembangunan bangunan rumah Allah. Potensi ini yang merupakan karunia Allah mesti didayagunakan dengan sebesar-besarnya, dalam rangka mencapai kemandirian Gereja di  bidang teologi, daya dan dana sebagai perwujudan kewajiban anggota GPM. Ay(2): Semua anggota gereja baik secara individu maupun secara persekutuan mewujudkan kewajibannya itu dalam kehidupan spiritual maupun dalam kehidupan sesehari. Hal ini dilakukan sejalan dengan pelayanan gereja.

Pasal 15

Secara umum, pikiran yang tersirat dalam pasal 14 ini ialah bahwa Gereja Protestan Maluku tidak mengenal tingkat-tingkat jabatan akan tetapi mengenal fungsi-fungsi pengatur (penyelengara)  pelayanan gereja terdiri dari: Pendeta dan Penginjil. (2) Penatua; (3) Diaken; sebagai satu kesatuan. Ketiganya merupakan satu kesatuan. Bagaimana caranya karunia pelayanan khusus itu diwujudkan? Pada bagian akhir dari ayat ini dinyatakan bahwa pemberian karunia pelayanan khusus (baca: jabatan) itu “…..ditandai dengan penumpangan tangan dalam ibadah jemaat”. Tentang cara pemberian karunia itu diatur tersendiri dalam Peraturan Gereja tersendiri. Ay(1): Sekali lagi ditandaskan di sini peran serta dan tanggung jawab semua anggota Gereja Protestan Maluku sebagai sumber daya umat gereja dalam penyelenggaraan kehidupan gereja. Oleh sebab itu, semua anggota gereja/jemaat pada dasarnya adalah pelaksana Imamat Am orang percaya (1 Petrus 2:9, 5) sesuai dengan pemberian karunia rohani (charisma) oleh Kristus kepada mereka (I Korintus 12:11; Roma 12:6-8; Efesus 4:7, dst). Potensi sumber daya Gereja ini meliputi Anak, Remaja, Pemuda, Laki-laki dan Perempuan. Dalam kerangka pikiran ini, tidak terbuka kemungkinan apapun bagi semua anggota GPM untuk menunggu (nanti kong) dan menonton (nanti kong lia) kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan di setiap jenjang kepemimpinan Gereja. Sekalipun demikian,  pemahaman perlu diperhatikan oleh setiap jenjang kepemimpinan begitu rupa sehingga semua anggota gereja/jemaat sadar akan tanggung jawabnya, namun menghayati dan melaksanakannya dalam kebebasan yang bertanggung jawab menurut aturan pelayanan yang ada. Ay(2): Pikiran yang terkandung di dalam ayat 2 ini ialah bahwa ada sebagian tertentu anggota GPM yang berfungsi sebagai pelayan-pelayan khusus. Dan fungsi itu adalah karunia (berian) Kristus (Ef.4:11). Fungsi itu senantiasa dipertanggungjawab-kan kepada Kristus yang mengaruniakan-nya. Bagaimana cara mempertanggung-jawabkan karunia Kristus itu? Alkitab memberi petunjuk-petunjuk tentang arah, pola dan strategi untuk menyelenggarakan tugas-tugas pelayanan khusus itu diarahkan begitu rupa sehingga semua anggota gereja terjangkau dalam pelayanan Gereja dalam artian tidak ada seorangpun yang tidak terlayani, serta mereka digerakkan dan dimotivasikan untuk mewujud-nyatakan persekutuan, kesaksian dan pelayanan gereja di dunia. Adapun tugas pelayanan khusus itu dinampakan, dalam bentuk-bentuk seperti kepemimpinan, pengarahan, pelayanan, pembinaan,  pengorganisasian, dsb.

Ay(3): Cukup jelas Ay(4): Cukup jelas Ay(5): Cukup Jelas

Pasal 16

Ay(1): Pikiran yang terkandung dalam ayat 1 ini, ialah: Pegawai Gereja sebagai tenaga-tenaga organic adalah sumber daya gerejawi. Mereka dapat menghambat atau mendorong terlaksananya Amanat Pelayaan Gereja, dan yang karena itu harus dibina secara intensif. Pegawai Gereja pada setiap jenjang kepemimpinan Gereja merupakan satu kesatuan ketatalaksanaan (manajemen) gerejawi, karenanya harus dibina dan dikembangkan kemampuannya. Ay(2): Kepada mereka harus disediakan tempat, fungsi dan peranan begitu rupa sehngga kemampuan sumber dayawinya tersalur secara bertanggung-jawab. Mengenai tempat, fungsi dan peranan itu diatur tersediri dalam peraturan organis gereja.

Pasal 17

Ay(1): Pikiran yang terkandung dalamayat 1 ini i alah: Bahwa teologi bukan urusan para teolog (ahli teologi) semata-mata, melainkan kewajiban dan tanggung jawab semua Anggota Gereja Protestan Maluku. Teologi (Kristen) adalah kemampuan untuk memberitakan kebenaran Tuhan dan untuk menjawab pertanyaan pertanyaan dan tantangan-tantangan, dengan cara memahami dan menghayati serta mewujudkan kehendak Tuhan dalam firmanNya melalui kehidupan pribadi, keluarga gereja masyarakat, bangsa dan Negara. Proses berteologi dapat ditempuh dengan berbagai cara  pendekatan, antara lain: Memperhatikan segi rohani dan segi jasmaniah manusia secara utuh sesuai dengan tuntutan Firman Allah. Menyelami dan mengalisakan konteks masyarakat serta kehidupan sehari-hari anggota gereja lalu menggumulinya secara ulang dalam Terang Firman Allah. Kemampuan berteologi dimaksudkan untuk memahami dan ikut mengarahkan tantangan zaman, seperti modernisasi, pembangunan, industrialisasi, dll. Ay(2):Pikiran yang terkandung dalam ayat 2 ini, ialah: Bahwa Gereja Protestan Maluku menyelenggarakan pendidikan teologi, yang dimaksudkan untuk: (1) memproseskan kemampuan dan kematangan berteologi di kalangan semua anggota gereja; (2) tanggung jawab pengadaan dan penyegaran tenaga-tenaga Pelayanan Firman Allah serta tenaga-tenaga penyelenggara pelayanan gereja; (3) melaksanakan  penelitian dan pengkajian teologi dalam menembangkan pelayanan gereja yang aktual dan kontekstual. Bahwa lembaga pendidikan teologi itu tidak berdiri sendiri akan tetapi merupakan bagian utuh dari Universitas Kristen Indonesia Maluku. Ay(3): Berdirinya Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) merupakan upaya  pengembangan STT GPM; dan Pembentukan manusia pembangunan dalam UKIM secara menyeluruh adalah tanggung jawab langsung Fakultas Teologi UKIM. Pendidikan formal adalah pendidikan yang diselenggarakan dalam bentuk sekolah dan pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam bentuk pemberdayaan.

Pasal 18 s.d 21 Cukup Jelas Pasal 22

Masalah yang berhubungan dengan kasus-kasus hukum terkait dengan panggilan serta amanat  pelayanan GPM harus memperoleh persetujuan Sinode GPM.

Pasal 23

Ay(1): Cukup Jelas Ay(2): Penggembalaan Umum yang diselenggarakan dalam bentuk ibadah dan pemberitaan Firman Allah, perkunjungan pastoral, seruan dan surat gembala, pendidikan sekolah minggu dan tunas pekabaran Injil, pendidikan katekisasi dan bentuk-bentuk lain sesuai Amanat Pelayanan GPM; dan Penggembalaan Khusus yang diselenggarakan untuk membimbing pelayan dan anggota gereja yang kehidupannya bertentangan dengan firman Allah sebagaimana dijabarkan dalam Ajaran Gereja, Tata Gereja dan Peraturan-Peraturan gereja. Ay(3): Cukup Jelas

Pasal 24

Ay(1): Yang dimaksud dengan uang adalah uang kertas dan logam pemerintah, surat-surat  berharga, piutang-piutang. Barang gereja adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Gereja atau perolehan lainnya yang sah, untuk menopang pelaksanaan Amanat Pelayanan Gereja. Yang dimaksudkan dengan  prinsip-prinsip etis-injili ialah dalam pengelolaan perbendaharaan gereja harus takut akan Tuhan. Ay(2): Cukup jelas

Pasal 25

Ay (1): Cukup Jelas Ay (2): Cukup Jelas Ay (3): Huruf a –  c: Cukup Jelas Huruf d  –   f: Yang dimaksudkan dengan keputusan dalam pasal 25 ayat (3) adalah  bermakna peraturan yang mengikat.

Pasal 26

Ay (1): Keberatan dan perselisihan merupakan suatu masalah yang terjadi di jemaat yang diselesaikan dalam bentuk keberatan dan penyelesaiannya secara berjenjang, yaitu Jemaat, Klasis dan Sinode. Ay (2): Cukup Jelas Ay (3): Cukup Jelas Ay (4): Cukup Jelas Pasal 27

Seluruh ayat (1&2) ini menjelaskan bahwa Gereja Protestan Maluku selaku satu Gereja terus hidup dan berkembang (dinamis). Ia tidak kaku (statis) dan tidak terarah ke dalam (introvent). Ia sadar bahwa kehidupan, pergumulan dan pelayannya senantiasa dan harus tunduk di bawah  penilaian Firman Allah dan Roh Kudus. Sebagai anakan dari gerakan para Reformator abad XVI, ia menganut paham “ecclesia reformata  semper reformanda”, artinya Gereja itu senantiasa terbuka kepada pembaruan. Ia dibarui oleh Roh Kudus dan Firman Allah, dan ia membarui diri sebagai antisipasi terhadap tantangan dan perkembangan zaman. Jalur, cara, dan prosedur serta persyaratan bagi perubahan atas Tata Gereja hanya dapat dilaksanakan di dalam dan oleh Persidangan Sinode, apabila: (1) dihadiri sekurang-kurangnya duapertiga dari jumlah anggota biasa, (2) disetujui oleh sekurang-kurangnya duapertiga dari  jumlah anggota biasa yang hadir, (3) usul perubahan dan tambahan itu diajukan selambatlambatnya enam bulan sebelum Persidangan Sinode.

Perubahan dari Tata Gereja ini hanya dapat berlaku setelah disahkan dan ditetapkan dari dan dalam Persidangan Sinode.

Pasal 28 Cukup Jelas

PERSIDANGAN XXXVII SINODE GEREJA PROTESTAN MALUKU MAJELIS KETUA 1. 2. 3. 4. 5.

Pdt. Dr.J.Chr. Ruhulessin, M. Si Pdt. H. Siahaya, S.Si Pdt. G. Akerina, M. Th Pdt. Ny. T. Let-let Pnt. Th. Tiwery

SEKRETARIS

Pdt. W. B. Pariama, S.Th