Tata Gereja Germita 2010 (Resmi)

TATA DASAR GEREJA MASEHI INJILI TALAUD PEMBUKAAN Pujian dan syukur kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, yang memampukan orang-orang percaya melalui pekerjaan Roh Kudus untuk hidup, berkarya dan berbuah bagi dunia ini demi kemuliaan Tuhan Allah, sesuai kesaksian Alkitab Perjanjian Perjanjian Lama Lama dan Perjanjian Baru. (Yer. 17:7-8; Yoh. 15:5; Fil. 1:22) 1:22) Bahwasanya Yesus Kristus adalah Anak Allah yang hidup, Tuhan dunia dan Kepala Gereja, yang melalui pekerjaan Roh Kudus telah menghadirkan Gereja Masehi Injili Talaud (GERMITA) di bumi porodisa, yang merupakan bagian integral dari gereja yang esa, kudus, am dan rasuli, yang ada di segala zaman dan tempat. (Yoh. 1:1-3 ,14 ; Ef. 1:22, 4:15 dan Kol. 1:14 ; 2:10) Bahwasanya dalam keberadaannya sebagai tubuh Kristus, GERMITA dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia (Mat. 5:13,14); membaharui, membangun dan mempersatukan gereja (Yoh. 17:21); memberitakan memberitakan Injil kepada segala segala makhluk (Mrk 16:15); serta melayani melayani dalam kasih demi keadilan, perdamaian dan keutuhan ciptaan, sebagai perwujudan kuasa Kristus yang adalah Raja, Imam dan Nabi. (Luk. 4:18-21; 1 Ptr. 2:9,10) Bahwasanya GERMITA hadir dalam lintasan sejarah Allah melalui benih injil yang ditaburkan ditanah Porodisa sejak tanggal 1 Oktober Oktober 1859 dan telah mengalami mengalami proses pendewasaannya, yang dimulai dengan pembentukan Gereja Masehi Injili Talaud (GMIT) tahun 1950; Gereja Protestan Indonesia Talaud (GPIT) tahun 1951; Dewan Djemaat Masehi Talaud (DDMT) tahun 1952; dan setelah mengalami masa kevakuman selama kurang lebih tiga puluh tahun disuarakan kembali dalam Sidang Sinode Lengkap (SSL) XVII tahun 1981 di Ulu Siau dan dilanjutkan dalam Sidang Sinode Lengkap (SSL) XVIII Gereja Masehi Injili Sangihe Talaud (GMIST) tahun 1986 di Beo; kemudian pembentukan Tim Studi Kelayakan Sinode Talaud dalam SSL XIX GMIST tahun 1991 di Tagulandang; maka dengan kuasa dan bimbingan Roh Kudus dalam suatu keputusan SSL XX GMIST tahun 1996 di Moronge Talaud menyatakan pembentukan Proto Sinode Talaud dan di dalam Sidang Komisi Kerja Pr oto Sinode Talaud yang pertama pada tanggal 23 Oktober 1997, dibentuklah Sinode Gereja Masehi Injili Talaud (GERMITA). Bahwasanya dalam kehadirannya, GERMITA selalu terbuka untuk dibaharui dan membaharui diri di dalam terang Firman Allah (Ekklesia Reformata Semper Reformanda), dan bertekad menciptakan masyarakat syalom di Talaud dan dunia, yang ditandai oleh keadilan, kebenaran, kesejahteraan dan perdamaian di dalan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Bahwasanya untuk menjawab kebutuhan pelayanan, memperlancar dan menertibkan pelaksanaan panggilan GERMITA, maka di dalam keyakinan dan tuntunan kuasa Roh Kudus serta dilandasi oleh semangat sansiotte sampate-pate, suirene suwaide, jemaat-jemaat di Talaud menetapkan TATA DASAR GERMITA sebagai berikut: berikut:  Penjelasan  Alinea pertama. Merupakan puji-pujian kepada Tuhan Allah yang telah menuntun dan memampukan orang-orang percaya untuk hidup dan berkarya bagi dunia ini , baik zaman lampau, zaman sekarang dan zaman yang akan datang (Why. 21:6). Disini terungkap pemahaman GERMITA tentang eksistensi (Keberadaan) Gereja sebagai persekutuan orang-orang percaya yang ditempatkan oleh Tuhan di dalam dunia ini pada sepanjang zaman dan sejarah. Bagian ini diilhami oleh Yeremia 17:8; Filipi 1:22; Wahyu 21:1-6.  Alinea kedua , hendak menjelaskan tentang pengakuan iman GERMITA tentang Yesus Kristus sebagai  Anak Allah dan Kepala Gereja serta Tuhan atas dunia ini, dan sekaligus pengakuan bahwa GERMITA terbentuk (ada) karena karya Tuhan Allah di bumi porodisa melalui buah Roh Kudus.  Alinea ketiga , mengungkapkan hakekat misi (panggilan) GERMITA yaitu menjadi “berkat“ bagi masyarakat bangsa dan negara (Kej. 12:2), menjadi “garam” dan “terang“ dunia (Mat. 5:13 -1), memberitakan injil kepada segala makhluk (Mrk. 16 : 5), melayani dalam kasih demi keadilan,  perdamaian dan keutuhan keutuhan ciptaan. (Luk. 4 : 18-21)  Alinea keempat ,  , hendak mengungkapkan tentang latar belakang historis (sejarah) terbentuknya GERMITA yaitu dimulai dengan kehadiran para “Penginjil Tukang“ (Zendeling Werkman)  yang tiba di Talaud tanggal 1 Oktober 1859 kemudian dilanjutkan dengan proses pendewasaan yang melalui terbentuknya beberapa kelembagaan (institusi) gerejawi di Talaud seperti pada Tahun 1950 di bentuk  Gereja Masehi Injili Talaud (GMIT), pada tahun 1951 dibentuk Gereja Protestan Indonesia Talaud  (GPIT), pada tahun 1952 dibentuk Dewan Djemaat di Talaud (DDMT). Kemudian diakhir era 80-an aspirasi jemaat-jemaat jemaat-jemaat di Talaud diangkat diangkat dalam dalam Sidang SSL GMIS’T XVII, SSL XVIII dan SSL XIX dan terakhir di era 90-an awal untuk membentuk sebuah sinode mandiri semakin mengkristal, sehingga tahun 1996 1996 dibentuk Proto Sinode Sinode Talaud dan akhirnya pada pada tanggal 23 Oktober 1997  terbentuk GERMITA.

1

 Alinea kelima , hendak mengungkapkan keberadaan GERMITA baik sebagai lembaga keagamaan maupun sebagai persekutuan untuk selalu terbuka dan memahami diri di dalam terang Firman Allah.  Dalam keterbukaanya itu GERMITA bertekad mewujudkan misinya yaitu mewujudkan suasana masyarakat Syalom di Talaud dan dunia yang ditandai dengan keadilan, kebenaran , kesejahteraan dan kedamaian.  Alinea terakhir , menegaskan tentang pentingnya Tata Dasar dalam rangka kelancaran, ketertiban dan keteraturan pelaksanaan panggilan GERMITA secara bertanggung jawab.

BAB I NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1 Nama Persekutuan gerejawi ini ini bernama Gereja Masehi Injili Injili Talaud, yang disingkat disingkat GERMITA.  Penjelasan Kata “Gereja” berasal dari bahasa Portugis “Igreya” (Prancis : Eglise; Spanyol : Iglesia) yang bersumber dari bahasa Yunani Ekklesia yang terdiri dari dua kata  Ek = keluar dan  Kaleo =  memanggil. Ekklesia berarti dipanggil keluar . Gereja adalah orang-orang yang di himpun oleh Allah, dipanggil keluar dari gelap menuju terang. (Ptr. 2:9; Kol. 1:13) Kata Gereja dalam bahasa Indonesia, adalah terjemahan dari kata Bahasa Inggris Church (Belanda:Kerk; Jerman : Kirche)  yang berasal dari bahasa Yunani (PB)  Kurios = Tuhan. Dari kata Kurios ini terbentuk kata  Kuriake  yang artinya orang-orang yang terikat/terhizab pada Kurios (Tuhan) (Rm. 9:24; Ef. 4:1; 2 Tim. 1:9). Itu berarti bahwa gereja termasuk GERMITA adalah persekutuan orang-orang yang dipanggil keluar dari kehidupan semula untuk masuk kedalam suatu kehidupan baru yang terhizab pada Yesus Kristus sebagai pemilik dan dan berkuasa penuh atas atas gereja-Nya. Oleh karena itu itu gereja bukan organisasi atau atau  perkumpulan yang di dirikan atas kehendak dan prakarsa manusia tetapi oleh prakarsa Allah sendiri.(Mat.16: 18; Yoh. 15:16) Pada sisi lain, jemaat sering dipadankan dengan gereja. Kata jemaat berasal dari bahasa Arab:  Jama’ah yang berarti kumpulan umat beribadah. Karena itu, gereja adalah kumpulan orang-orang  yang dihimpunkan Kristus Kristus untuk beribadah beribadah kepadaNya. Kata “Masehi”  berasal dari bahasa Ibrani “Mesah“  dan diterjemahkan dalam bahasa Yunani ”Kristus”  yang artinya Yang di urapi . Ini berarti bahwa GERMITA GERMITA adalah persekutuan pengikut  Kristus, atau persekutuan umat kristiani. “Injil”  yang bersumber dari bahasa Yunani  Euanggelion Kata Sifat “Injili”  Sifat  “Injili” berasal berasal dari kata benda “Injil” yang  yang berarti kabar baik. Jadi GERMITA adalah persekutuan orang percaya yang senantiasa mewartakan kabar baik (Injil) tentang Yesus Kristus yang adalah kabar baik itu sendiri.  Kata “Talaud ” menunjuk pada keberadaan/eksistensi etno antropologis, sosial budaya, etis -politis, teritorial/ lingkungan hidup (dari tinonda sampai napombalu) yang dipandang secara utuh.

Pasal 2 Waktu GERMITA berdiri pada tanggal 23 Oktober 1997 untuk waktu yang tidak ditentukan.  Penjelasan GERMITA dalam hakekatnya sebagai lembaga gereja mandiri (organisasi) atau GERMITA bersinode berdiri tanggal 23 Oktober 1997, namun sebagai persekutuan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus (organisme) telah hadir sejak tanggal 1 Oktober 1859.

Pasal 3 Tempat Kedudukan Tempat kedudukan GERMITA di Kepulauan Talaud dan ditempat lain di wilayah Republik Indonesia.  Penjelasan Yang dimaksud tempat kedudukan adalah tempat diselenggarakannya panggilan dan pelayanan GERMITA.

2

BAB II WUJUD, BENTUK, DAN TUJUAN Pasal 4 Wujud GERMITA berwujud sebagai Gereja Kristen yang Esa, Kudus, Am dan Rasuli yang adalah tubuh Kristus.  Penjelasan Gereja yang Esa artinya GERMITA adalah suatu persekutuan yang mengaku satu tubuh, satu Roh, dalam ikatan damai sejahtera, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan  Bapa dari semua. (Ef.4: 3-6) Keesaan itu bukanlah keesaan menurut dunia, melainkan kesaan Allah  Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kudus. (Yoh. 17:21-22) Gereja yang Kudus artinya GERMITA adalah persekutuan yang dikuduskan dalam kebenaran (Yoh. 17:17-19) oleh Kristus yang yang telah menguduskan diri-Nya bagi gereja gereja (Yoh. 17:19) dan menguduskan gereja sebagai umat kepunyaan-Nya (Tit. 2:14; 1 Ptr. 2:9),persekutuan yang di kuduskan itu di utus Nya kedalam dunia, maka GERMITA itu ada didunia didunia tapi bukan dari dari dunia ini. (Yoh. 17:14-18). 17:14-18). Gereja yang Am (Katolik ) artinya GERMITA adalah bagian integral dari persekutuan orang percaya dari segala tempat dan sepanjang zaman yang dipersatukan kedalam Tubuh Kristus dengan tidak  mengenal perbedaan-perbedaan ataupun pembatasan-pembatasan menurut kaidah-kaidah dunia ini. (Gal.3:28; 1 Kor. 11:7-12; Why. 7:9). Gereja yang Rasuli artinya GERMITA adalah persekutuan yang bertekun dalam dan dibangun diatas  pengajaran para Rasul tentang injil Yesus Kristus (Kis. 2:42; Ef. 2:20) dan terpanggil untuk  memelihara ajaran para Rasul (2 Tes. 3:6; 1 Tim.1:3) serta senantiasa memperhatikan tanda-tanda  zaman, meneruskannya kepada semua orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. zaman. (Fil. 1:6; Kol. 1:25) Pasal 5 Bentuk GERMITA sebagai Tubuh Kristus berbentuk persekutuan seluruh anggotanya yang di sebut jemaat dalam kesatuan Sinode.  Penjelasan. GERMITA sebagai Tubuh Kristus berbentuk persekutuan seluruh anggotanya yang disebut jemaat  dalam kesatuan sinode menyatakan bahwa jemaat-jemaat merupakan satu kesatuan yang utuh yang berjalan bersama bersama (sinode) sebagai satu lembaga gereja gereja mandiri mandiri yang berbadan berbadan hukum yang di sebut  GERMITA dan mempunyai satu kantor sinode sebagai pusat penatalayanan.

Pasal 6 Tujuan

Tujuan GERMITA adalah mewujudkan mewujudkan ” Syalom” di Talaud, dan dunia.  Penjelasan Syalom artinya suatu keadaan dimana ada kasih, keamanan, kedamaian, keselamatan, kebenaran, keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran di dalam kehidupan masyarakat Talaud dan dunia, karena Kristus adalah Tuhan yang berkuasa dan memerintah dalam seluruh aspek kehidupan manusia dan dunia. (Yes. 61:1-2; Luk. 4:8-9) BAB III PANGGILAN, PENGAKUAN DAN AJARAN Pasal 7 Panggilan 1. Panggilan GERMITA bersumber bersumber pada amanat dan teladan Yesus Kristus sesuai Firman Firman Allah yang di saksikan Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. 2. Pokok-pokok panggilan GERMITA GERMITA meliputi:

3

3. 4.

5. 6. 7.

a. Menampakkan keesaan gereja melalui: membangun, membaharui, dan mempersatukan gereja. (Yoh. 17:21); b. Menyaksikan dan memberitakan injil kepada segala makhluk. makhluk. (Mrk. 16 : 5); c. Menjalankan pelayanan dalam kasih (Mat.11:28-30; 14:13-14; 15:29-38), demi keadilan, perdamaian, kesejahteraan dan keutuhan ciptaan. (Luk.4: 18-19) d. Memberdayakan seluruh warga gereja secara holistik. (Ef. 4 : 12; Mat. 28:19-20) e. Berpartisipasi dan melayani dalam pembangunan nasional pada umumnya dan kabupaten Kepulauan Talaud pada khususnya demi Indonesia yang penuh kebenaran, keadilan, kedamaian, sejahtara dan demokratis. Pokok-pokok Panggilan GERMITA dijabarkan lebih lanjut dalam Garis-Garis Besar Program Umum GERMITA disingkat GBPUG yang diputuskan dalam Sidang Lengkap Majelis Sinode. Untuk memenuhi panggilannya, panggilannya, GERMITA terpanggil untuk untuk memperlengkapi anggota-anggotanya, anggota-anggotanya, serta bertanggung jawab atas pendidikan, pelatihan dan pelengkapan pelayan khusus dan pegawai GERMITA baik formal maupun non formal. GERMITA juga terpanggil untuk mengelolah anugerah dan karunia Tuhan Allah dalam segala bentuk sumber daya baik pikiran, tenaga, waktu, harta dan alam sekitar. Penyelenggaraan panggilan panggilan GERMITA berpola pada pelayanan pelayanan dan pemerintahan Kristus. Kristus. Wadah Penyelenggaran Panggilan GERMITA GERMITA meliputi jemaat dan sinode yang yang didalamnya didalamnya terdapat pelayanan kategorial dan yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Gereja tentang Jemaat, Sinode dan Pelayanan Kategorial.  Penjelasan

1. Lihat Kej. 12:1-3 ; Kel. 23:6-8; Im. 16:18-20; Mat. Mat. 5:13-16; 22:34-40; 28:19-20; 28:19-20; Mrk. 3:13-19; 16:15; Luk. 4:18-21; Kis. 1:8; 2 Kor. 4:1-6 ; 2 Tim. Tim. 4:1-5; 1 Ptr. 2:9-10. 2. Panggilan dalam Pasal ini pada hakekatnya adalah satu kesatuan yang tidak dapat dibeda-bedakan meskipun dapat dipilah-pilahkan. dipilah-pilahkan. 3. Garis-Garis Besar Program Program Umum GERMITA dijabarkan dijabarkan setiap tahun dalam Prioritas Program Program Pelayanan dan Anggaran Tahunan Tahunan disemua aras aras pelayanan. 4.  Dalam rangka melengkapi anggota-anggotanya, anggota-anggotanya, GERMITA perlu selalu menguji ajaran dan ibadahnya, apakah tetap berdasar pada iman kepada Yesus Kristus, baik sebagai perseorangan maupun sebagai persekutuan. 5. Cukup Jelas 6. - Pola pelayanan Yesus Kristus adalah kehambaan yang rela berkorban, penuh kerendahan hati, kelemahlembutan, kesabaran, dan penguasaan diri yang tidak mencari keuntungan diri sendiri. (Fil. 2; Gal. 5) - Pemerintahan Kristus nampak nampak dalam pengambilan pengambilan keputusan oleh semua anggota dan  penyelenggara panggilan GERMITA disemua aras pelayanan senantiasa berpikir, berkata-kata dan bertindak menurut kehendak Kristus dan tidak mengatas namakan pribadi atau anggota  jemaat.(Rm. 11:36) 7. Cukup Jelas

Pasal 8 Pengakuan 1. GERMITA dalam ketaatan pada Firman Allah yang disaksikan oleh Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, mengaku bahwa Tuhan itu Esa yang menyatakan diri-Nya di dalam Allah Bapa, sang pencipta alam semesta; semesta; di dalam Yesus Kristus sang Juruselamat, dan di dalam Roh Kudus sang penghibur dan penolong yang menuntun, membaharui, menghibur dan memberi kekuatan dalam kehidupan orang beriman sejak dahulu sampai sekarang dan pada masa yang akan datang. (Kej. 1:1-32 ; 2:1-7; Ul. 6:4; 6:4; Maz. 8:1-10; Yoh. 3:16; 1 Kor. 3:11) 2. GERMITA mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Dasar dan Kepala Gereja, sumber kebenaran dan hidup sesuai kesaksian Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. (1 Kor 3:11) : ”Karena tidak ada yang seorang pun yang dapat meletakan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan oleh Yesus Kristus”. (band, Mat. 16:16 -18; Ef. 4:15; Ul. 7:6) 3. Dalam persekutuan dengan gereja-gereja di segala abad dan tempat, GERMITA menerima dan mengakui Pengakuan Iman Oikumenis yaitu Pengakuan Iman Rasuli, Pengakuan Iman Nicea Constantinopel, Pengakuan Iman Athanasius, Pemahaman Bersama Iman Kristen (PBIK) dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) dan Pengakuan Iman Gereja Protestan Indonesia (GPI). 4. Dalam realitas kehidupannya secara hakiki, GERMITA merumuskan dan mengungkapkan pengakuan imannya.

4

5. GERMITA menjalankan dan mengungkapkan pengakuan iman tersebut dalam doa, puji-pujian dan ibadah dalam persekutuan, kesaksian dan pelayanan serta dalam praktik kehidupan sehari-hari dalam kata dan tindakan. 6. GERMITA mengakui mengakui dan menjalankan menjalankan dua sakramen yaitu yaitu Baptisan Kudus (Mat. 28:19-20; 28:19-20; Mrk.16:6; Kis. 2:39) yang berlaku satu kali untuk selama-lamanya dan Perjamuan Kudus (Rm. 6; 1 Kor. 11 :23-29) dengan dengan inti pengajarannya diuraikan dalam pokok-pokok ajaran dan tata ibadah yang dikeluarkan oleh sinode GERMITA.  Penjelasan 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

Pasal 9 Ajaran 1. GERMITA menerima dan meyakini ajaran yang bersumber dari Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. 2. Ajaran GERMITA disamping bersumber dari Alkitab, juga didasarkan pada Pengakuan Iman Oikumenis yaitu Pengakuan Iman Rasuli, Pengakuan Iman Nicea Constantinopel, Pengakuan Iman Athanasius dan Pemahaman Bersama Iman Kristen dan Pengakuan Iman Gereja Protestan Indonesia, serta Pengakuan Iman GERMITA. 3. GERMITA merumuskan dan menetapkan pokok-pokok ajarannya. 4. Pokok-pokok ajaran GERMITA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini menjadi pedoman pengajaran dan Pembinaan Warga Gereja dilingkungan pelayanan GERMITA.  Penjelasan 1. Sumber otoritatif ajaran GERMITA bersumber dari Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru terbitan Lembaga Alkitab Indonesia Indonesia yang diakui sebagai Firman Allah Allah (Dabar Yahwe). 2. Cukup Jelas 3. Penetapan Pokok-pokok Ajaran GERMITA GERMITA dilakukan dalam Sidang Istimewa Majelis Sinode. Sinode. 4. Wajib dimasukkan dalam Kurikulum Katekisasi dan Pembinaan Warga GERMITA.

BAB IV KEANGGOTAAN Pasal 10 Anggota 1. Anggota GERMITA adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan terdaftar dalam  jemaat-jemaat GERMITA GERMITA yaitu: a. orang-orang yang telah di baptis; b. anak-anak dari anggota jemaat GERMITA; c. orang-orang yang telah mengaku percaya kepada Yesus Kristus dan telah diteguhkan sebagai anggota sidi jemaat; d. anggota pindahan dari gereja lain yang dibuktikan dengan surat atestasi; dan e. anggota pindahan dari agama atau golongan lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan. 2. Status keanggotaan terdiri dari: a. anggota baptis; b. anggota belum baptis; dan c. anggota sidi.  Penjelasan 1. a. Cukup jelas b. Cukup jelas c. Cukup jelas d. Cukup jelas

5

e. Agama lain yang dimaksud adalah non kristen Golongan lain yang dimaksud adalah agama kristen yang tidak seajaran dengan GERMITA. Untuk pindahan dari agama lain non kristen harus melalui percakapan penggembalaan,  pembaptisan, katekisasi katekisasi dan peneguhan sidi. sidi. Untuk pindahan dari golongan lain yang tidak seajaran, wajib mengikuti katekisasi sidi dan tidak dibaptis lagi asalkan menunjukan surat baptis dari gereja asalnya. 2. a. Cukup jelas b. Cukup jelas c. Sidi artinya penuh/sempurna. Jadi yang dimaksud anggota sidi jemaat adalah anggota penuh  yang telah menyatakan diri bertanggungjawab bertanggungjawab atas imannya secara mandiri dan dewasa. Panggilan sidi GERMITA adalah menjadi berkat, garam dan terang bagi orang lain dan dunia secara penuh, serta rajin bersaksi, bersekutu, melayani dan beribadah .

Pasal 11 Kewajiban dan Tanggungjawab Anggota 1. Berdasarkan imamat orang yang percaya maka semua anggota bertanggung jawab atas pelaksanaan panggilan GERMITA; 2. Setiap anggota GERMITA harus rajin dan tekun berdoa dan membaca Alkitab sebagai Firman Allah, sambil berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memahami, menghayati dan melaksanakannya dengan benar dalam kehidupan pribadi, keluarga, bergereja dan bermasyarakat demi ketaatan kepada Allah dalam Yesus Kristus; 3. Setiap anggota GERMITA wajib bersekutu, bersaksi, melayani dan beribadah disegala tempat dan waktu; 4. Setiap anggota GERMITA wajib dan bertanggungjawab menjaga, mempertahankan dan melaksanakan pengakuan iman, ajaran dan Tata Gereja GERMITA; dan 5. Anggota GERMITA wajib dan bertanggungjawab menjunjung tinggi, mempertahankan dan melaksanakan Tata Gereja serta dan setiap ketentuan yang keluarkan oleh Sinode dan Jemaat.  Penjelasan 1.  Imamat Am orang percaya adalah panggilan dan pengutusan yang diberikan oleh Tuhan Allah didalam Yesus Kristus Kepala Gereja kepada semua orang yang percaya untuk memberitakan  perbuatan-perbuatan  perbuatan-perbuatan besar Tuhan Allah, seperti yang disebutkan dalam 1 Petrus 2:9-10.  Jadi semua orang percaya percaya adalah pelayan. 2. Cukup Jelas 3. Cukup Jelas 4. Cukup jelas 5. Cukup Jelas

Pasal 12 Hak Anggota 1. Anggota GERMITA berhak: a. mendapatkan perkunjungan perkunjungan penggembalaan, penggembalaan, pelayanan doa, dan pelayanan lainnya lainnya berdasarkan tugas panggilan GERMITA; b. menerima pelayanan baptisan; dan c. menerima pengajaran/katekisasi menuju kedewasaan imannya. 2. Anggota sidi GERMITA berhak : a. mengikuti perjamuan kudus; b. memilih dan dipilih dipilih menjadi pelayan khusus khusus dan pengurus lainnya; lainnya; c. mengikuti Rapat Sidi Jemaat; dan d. menjadi orang tua baptisan.  Penjelasan 1-2. Pengaturan hak-hak anggota selanjutnya selanjutnya diatur labih rinci dalam Peraturan-Peraturan Peraturan-Peraturan Gereja.

Pasal 13 Berakhirnya Keanggotaan Keanggotaan GERMITA berakhir apabila: 1. Yang bersangkutan menyatakan keluar dari GERMITA yang dibuktikan dengan surat pernyataan;

6

2. 3. 4. 5.

Mendapat surat atestasi untuk menjadi anggota gereja diluar GERMITA; Meninggal dunia; Mengingkari panggilan, pengakuan dan ajaran GERMITA; dan Yang bersangkutan mengaktifkan diri dalam kegiatan persekutuan lain yang bertentangan dengan pengakuan dan ajaran GERMITA.  Penjelasan

1. 2. 3. 4. 5.

Cukup Jelas Cukup jelas Cukup jelas Setelah melalui proses penggembalaan, penilikan dan disiplin gerejawi. Setelah melalui proses penggembalaan, penilikan dan disiplin gerejawi.

BAB V SISTEM DAN STRUKTUR Pasal 14 Sistem GERMITA sebagai gereja mandiri ditata dalam sistem prebiterial-sinodal dalam semangat sansiotte sampate-pate suirene suwaidde berdasarkan pemerintahan Tuhan Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja.  Penjelasan ”Presbyterial” berasal dari bahasa Yunani  Presbuteroi yang artinya tua-tua atau yang dituakan Kata ”Presbyterial” berasal (kostor, diaken, penatua, dan pendeta). Kata ”Sinodal”  berasal dari dua kata yaitu Sun = bersama dan  Hodos = berjalan yang artinya  berjalan bersama.  pate”  adalah ungkapan bahasa Talaud yang artinya bekerja bersama-sama Kata ”Sansiotte sampate - pate” adalah dalam kesatuan komando  d e”  e”  adalah ungkapan dalam bahasa Talaud yang artinya bermusyawarah Kata “Suirene suwaid  bersama untuk mencapai mufakat. Sistem Presbyterial-Sinodal  Presbyterial-Sinodal  dalam  dalam semangat Sansiotte Sampate-pate suirene suwaidde berdasarkan  Pemerintahan Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja artinya sistem pelayanan gereja dimana kepemimpinan gereja pada hakekatnya dipegang oleh Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja dan di  jalankan secara bersama-sama di aras jemaat dan sinode melalui perantaraan para pejabat  gereja/para tua-tua (kostor, diaken, penatua, dan pendeta) yang merupakan gambaran jabatan Kristus sebagai Nabi, Imam, Raja, Guru, Gembala dan Hamba, dimana para tua-tua tersebut pada hakekatnya merupakan anugerah/pemberian Tuhan Yesus kepada kepada Gereja-Nya (Yoh. (Yoh. 15:16ª; 15:16ª; Ef. 4:11). 4:11). Oleh karena itu, dalam sistem sistem ini pengambilan keputusan keputusan disemua aras dan perangkat pelayanan, pelayanan, para  presbiter (pelayan khusus) dan/atau anggota gereja secara bersama-sama bermusyawarah untuk  mencapai mufakat untuk memahami, mendengar dan melaksanakan kehendak Kristus Kepala gereja melalui firman-Nya dalam Alkitab (Kristokrasi)(Rm. 11:36) dan tidak bertindak/mengatasnamakan  pribadi, kelompok atau anggota jemaat. Dalam sistem pelayanan ini, forum tertingginya adalah Sidang Lengkap Majelis Sinode/Sidang Sinode/Sidang Istimewa Istimewa Majelis Sinode Sinode yang dihadiri dihadiri oleh anggota anggota majelis majelis sinode yang merupakan perwakilan para presbiter (pelayan khusus) jemaat dan sinode, yang secara  organisatoris mereka mewakili jemaat dan sinode tetapi secara  teologis mereka mewakili Kristus yang sedang memerintah gereja dan segala ketetapan dan keputusan yang telah diambil oleh sidang tersebut  mengikat seluruh anggota dan perangkat pelayanan diaras jemaat dan sinode serta wajib patuhi dan dilaksanakan secara bersama-sama dalam satu komando/koordinasi.(Sansiotte sampate-pate, suirene wurru suwaidde)

Pasal 15 Struktur Pelayanan Gereja 1. Struktur pelayanan GERMITA di tata dalam dua aras yakni jemaat dan sinode. 2. Ketentuan mengenai jemaat jemaat dan sinode selanjutnya selanjutnya diatur dalam peraturan-peraturan Gereja.  Penjelasan 1. Setiap aras memiliki perangkat pelayanan masing-masing yang akan diatur dalam PeraturanPeraturan Gereja. 2. Cukup jelas

7

BAB VI KELENGKAPAN PELAYANAN Pasal 16 Perangkat Pelayanan 1. Untuk mengefektifkan mengefektifkan tugas Panggilan pelayanannya, pelayanannya, GERMITA mempunyai perangkat pelayanan yang terdiri dari: a. Perangkat Pelayanan Jemaat: 1. Majelis Jemaat 2. Badan Pekerja Majelis Jemaat 3. Badan Pengawas Perbendaharan Jemaat 4. Majelis Penggembalaan dan Pertimbangan jemaat 5. Perangkat Pelaksana Jemaat lainnya b. Perangkat Pelayanan sinode: 1. Majelis Sinode 2. Badan Pekerja Majelis Sinode 3. Badan Pengawas Perbendaharan Sinode 4. Majelis Penggembalaan dan Pertimbangan Sinode 5. Koordinator Pelayanan Wilayah dan Perangkat Pelaksana Sinode lainnya. 2. Ketentuan mengenai perangkat pelayanan GERMITA selanjutnya diatur dalam Peraturan-Peraturan Gereja.  Penjelasan 1. Cukup jelas 2. Cukup jelas

Pasal 17 Sidang dan Rapat 1. Untuk menggumuli tugas panggilannya secara bersama-sama sebagai tubuh Kristus, GERMITA menyelenggarakan sidang atau rapat sebagai berikut : a. Sidang Majelis Sinode terdiri dari: 1. Sidang Lengkap Majelis Sinode/Sidang Istimewa Majelis Sinode; dan 2. Sidang Tahunan Majelis Sinode. b. Rapat Badan Pekerja Majelis Sinode; c. Sidang Majelis Jemaat; d. Rapat Badan Pekerja Majelis Jemaat; dan e. Rapat Sidi Jemaat. 3. Ketentuan mengenai sidang atau rapat selanjutnya akan diatur dalam Peraturan gereja Tentang Jemaat dan Sinode.  Penjelasan 1. Cukup Jelas 2. Cukup jelas

BAB VII PELAYAN KHUSUS DAN PEGAWAI GERMITA Pasal 18 Pelayan Khusus 1. Anggota sidi jemaat yang menerima panggilan Yesus Kristus secara khusus untuk  menyelenggarakan panggilan gereja dan untuk memperlengkapi seluruh anggota jemaat disebut pelayan khusus. 2. Pelayan khusus terdiri dari kostor, diaken, penatua,dan pendeta. 3. Penerimaan panggilan menjadi pelayan khusus kostor, diaken dan penatua melalui pemilihan, penetapan, pentahbisan dan pemberian diri sungguh-sungguh dalam tugas pelayanan dan kesaksian gereja. 4. Penerimaan panggilan menjadi pelayan khusus pendeta melalui pendidikan teologi dan latihan khusus (masa vikariat), penetapan, pentahbisan dan pemberian diri sepenuhnya dalam tugas pelayanan dan kesaksian gereja. 5. Ketentuan mengenai pelayan khusus selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Gereja tentang Pelayan Khusus.

8

 Penjelasan 1.  Berdasarkan imamat orang yang percaya (1 Ptr. 2:9-10), pada dasarnya semua anggota  jemaat/gereja adalah pelayan, namun ada anggota jemaat yang secara khusus dipanggil dipanggil oleh Yesus Kristus dari antara anggota jemaat dan dipercayakan tugas pelayanan untuk menyelenggarakan  panggilan gereja dan memperlengkapi memperlengkapi seluruh anggota jemaat jemaat agar mau dan mampu melaksanakan  panggilan gereja yang yang disebut pelayan khusus. khusus. (Ef. 4: 11-12) 2. Keempat jabatan pelayan khusus tidak ada yang lebih tinggi atau yang lebih rendah (Hirarkis) atau tidak ada pelayan khusus yang satu menguasai pelayan khusus yang lain, namun dapat dibedakan berdasarkan fungsi dan tugas masing-masing. 3. Keempat tahapan penerimaan panggilan pelayan khusus kostor, diaken dan penatua merupakan  prasyarat kehadiran dan kepelayanan mereka dalam jabatan gereja. Jika salah satu tidak  dilaksanakan, maka seseorang tidak memenuhi syarat sebagai pelayan khusus kostor, diaken dan  penatua. 4. Keempat tahapan penerimaan panggilan pelayan khusus pendeta, merupakan prasarat kehadiran dan kepelayanan pendeta dalam jabatan gereja. Jika salah satu tidak dilaksanakan, maka seseorang tidak memenuhi syarat sebagai pelayan khusus pendeta. 5. Cukup jelas

Pasal 19 Pegawai GERMITA 1. Seseorang yang menjalankan tugas pelayanan dan kesaksian GERMITA secara penuh waktu dan menerima biaya hidup disebut pegawai GERMITA. 2. Ketentuan mengenai pegawai GERMITA selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Gereja Tentang Pegawai GERMITA.  Penjelasan 1. Cukup jelas 2. Cukup jelas

BAB VIII ASAS DAN SIKAP DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA Pasal 20 Asas Dalam terang pengakuan yang tercantum dalam Bab III Pasal 8 diatas, GERMITA berasaskan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.  Penjelasan  Dalam pengakuan GERMITA, GERMITA, hanya ada satu dasar dasar yang telah diletakkan dalam dalam kehidupan bergereja bergereja ,  yaitu Yesus Kristus. Karena itu perlu dibedakan secara tajam antara dasar gereja dan asas negara dimana GERMITA di tempatkan oleh Tuhan.

Pasal 21 Sikap GERMITA bersaksi dan melayani ditengah-tengah kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang sedang membangun membangun dengan mengambil sikap positif, kreatif, kritis, kritis, realistis, dan transfomatif  serta berperan sebagai garam dan terang, kekuatan moral, yang senantiasa menyuarakan suara kenabiannya untuk untuk mewujudkan mewujudkan Syalom.  Penjelasan  Positif  artinya terbuka terhadap yang baik; Kreatif  artinya, dalam kuat dan kuasa Roh Kudus menggantikan yang lama yang tidak berguna dengan yang baru, atau menambahkan yang baru pada  yang sudah ada; Kritis artinya melihat segala sesuatu dalam terang Firman Tuhan;

9

 Realistis artinya siuman/sadar akan waktu dan batas-batas kenyataan dan tidak terbawa oleh impian kosong; Transformatif artinya selalu berupaya mewujudkan pembaruan dengan berdasarkan pimpinan  Roh Kudus. BAB IX PERBENDAHARAAN DAN PENGAWASAN Pasal 22 Perbendaharaan 1. Perbendaharaan GERMITA meliputi harta milik dan hasil pengelolaannya yang merupakan karunia Tuhan Allah untuk menatalayani panggilan GERMITA yang terdiri dari: a. Barang bergerak; b. Barang tidak bergerak; c. Uang;dan d. Surat-surat berharga. 2. Sumber-sumber perbendaharaan dan keuangan GERMITA terdiri dari : a. Semua jenis persembahan; b. Usaha-usaha yang dikelolah GERMITA; dan c. Bantuan atau sumbangan pihak luar yang sifatnya tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan Tata Gereja GERMITA. 3. Ketentuan mengenai perbendaharaan selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Gereja Tentang Perbendaharaan.  Penjelasan Cukup jelas

Pasal 23 Pengawasan Perbendaharaan Perbendaharaan 1. Demi mewujudkan pengelolaan perbendaharan GERMITA yang teologis, tertib, teratur, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab, maka dilakukan pengawasan pengelolaan perbendaharaan GERMITA. 2. Pengawasan pengelolaan perbendaharaan GERMITA dilakukan oleh Badan Pengawas Perbendaharaan GERMITA di aras jemaat dan sinode. 3. Ketentuan mengenai pengawasan perbendaharaan selanjutnya diatur dalam Peraturan Gereja Tentang Pengawasan Perbendaharaan.  Penjelasan 1. Cukup Jelas 2. Cukup jelas 3. Cukup jelas

BAB X ATRIBUT GERMITA Pasal 24 Atribut GERMITA 1. GERMITA memiliki memiliki dan menggunakan atribut sebagai lambang yang yang sah dan diakui diakui yang merupakan tanda kebersamaan dalam persekutuan, kesaksian, pengajaran dan pelayanan. 2. Ketentuan mengenai atribut BERMITA selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Gereja tentang Atribut GERMITA.  Penjelasan 1. Cukup jelas 2. Cukup jelas

BAB XI PENGGEMBALAAN, PENILIKAN DAN DISIPLIN GEREJAWI

10

Pasal 25 Penggembalaan, Penilikan dan Disiplin 1. Untuk menjaga, memelihara, menuntun dan membimbing membimbing anggota dan perangkatnya perangkatnya agar tetap setia terhadap panggilan, pengakuan dan ajarannya, maka GERMITA menyelenggarakan penggembalaan, penilikan dan disiplin gerejawi. gerejawi. (Maz. 23, Yeh. 34, Mat. 18 : 12-18, Luk. 15 : 1-7, Yoh. 10 : 1-21, 21 : 15-19, Gal. 6 : 1-2, I Tim. 3 : 1-13, Tit, 1 : 5-16, I Ptr. 2 : 18-25; 5 : 1-4) 2. Ketentuan mengenai penggembalaan, penilikan dan disiplin gerejawi selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Gereja Tentang Penggembalaan, P enggembalaan, Penilikan dan Disiplin Gerejawi.  Penjelasan 1. Pelaksanaan penggembalaan bersamaan dengan disiplin tidaklah berarti bahwa penggembalaan sama dengan disiplin. Bab dan Pasal ini menegaskan bahwa penggembalaan adalah pelayanan mutlak/tugas pokok semua anggota GERMITA khususnya pelayan khusus dalam strategi pelayanan GERMITA.  Jadi, tidak ada disiplin tanpa ada penggembalaan, sebaliknya disiplin tidak akan terjadi jika  penggembalaan berlangsung berlangsung dengan baik, baik, rutin dan teratur. teratur. 2. Cukup

BAB XII KUASA MEWAKILI Pasal 26 Kuasa Mewakili GERMITA secara hukum kedalam dan keluar diwakili oleh Ketua dan Sekretaris Badan Pekerja Majelis Sinode.  Penjelasan  Dalam masalah hukum hukum dapat menunjuk kuasa Hukum

BAB XIII HUBUNGAN KERJASAMA Pasal 27 Hubungan dengan Lembaga Gerejawi GERMITA terpanggil untuk mengadakan, membina, dan memlihara hubungan kerjasama dengan lembaga gerejawi baik didalam maupun diluar negeri dalam segala bentuk kegiatan yang tidak  bertentangan dengan Tata Gereja.  Penjelasan  Hubungan dengan Lembaga Gerejawi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang atas nama GERMITA, harus melalui dan disetujui oleh Badan Pekerja Majelis Sinode

Pasal 28 Hubungan dengan Lembaga Pemerintahan dan Kemasyarakatan GERMITA terpanggil untuk mengadakan, membina dan memelihara kerjasama yang harmonis, setara dan saling membutuhkan dengan lembaga pemerintahan dan kemasyarakatan dalam segala bentuk  kegiatan yang tidak bertentangan bertentangan dengan Tata Gereja.  Penjelasan  Hubungan dengan lembaga pemerintahan dan masyarakat yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang atas nama GERMITA, harus melalui dan disetujui oleh Badan Pekerja Majelis Sinode.

BAB XIV PERIODE PELAYANAN DAN TAHUN PELAYANAN

11

Pasal 29 Periode Pelayanan Satu periode pelayanan pelayanan GERMITA ialah lima tahun.  Penjelasan Cukup Jelas

Pasal 30 Tahun Pelayanan Tahun Pelayanan dan Tahun Anggaran dimulai minggu Adven pertama dan berakhir pada minggu Kristus Raja tahun berikutnya.  Penjelasan Cukup Jelas

BAB XV JENIS DAN HIRARKI ATURAN GEREJA Pasal 31 Jenis dan Hirarki aturan GERMITA 1. Jenis dan hirarki aturan GERMITA ialah sebagai sebagai berikut : a. Tata Gereja; b. Ketetapan dan Keputusan Sidang Lengkap Majelis Sinode/Sidang Istimewa Istimewa Majelis Sinode; c. Ketetapan dan Keputusan Keputusan Sidang Tahunan Majelis Majelis Sinode; d. Peraturan dan Keputusan Badan Pekerja Majelis Sinode; e. Ketetapan dan Keputusan Keputusan Sidang Majelis Jemaat; f. Peraturan dan Keputusan Badan Pekerja Majelis Jemaat; 2. Aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan lebih tinggi hirarkinya.  Penjelasan 1. Tata Gereja merupakan satu satu kesatuan norma, norma, perangkat,dan perangkat,dan prinsip yang yang terdiri dari Tata Dasar  dan Peraturan Gereja dimana Tata Dasar merupakan prinsip-prinsip teologis-eklesiologis dan aturan inti/dasar tentang pengaturan hidup dan pelayanan GERMITA yang jabarkan dalam Peraturan Gereja Tentang Jemaat, Sinode, Pelayanan Kategorial, Pelayan Khusus, Pegawai GERMITA, Perbendaharaan, Pengawasan Perbendaharaan, Artibut GERMITA dan Penggembalaan, Penilikan dan Disiplin Gerejawi. Ketetapan sidang/rapat adalah keputusan yang mengikat kedalam dan keluar persidangan/rapat, sedangkan keputusan sidang/rapat adalah keputusan yang hanya mengikat di dalam  persidangan/rapat.  persidangan/rapat. Peraturan Badan Badan Pekerja Majelis adalah keputusan keputusan yang bersifat mengatur sedangkan sedangkan Keputusan Keputusan  Badan Pekerja Majelis Majelis adalah keputusan yang bersifat menetapkan. menetapkan. 2.  Aturan ada hirarkinya , karena itu apabila ada aturan lebih rendah bertentangan dengan aturan lebih tinggi maka aturan lebih rendah batal dengan sendirinya atau tidak boleh berlaku.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 32 Ketentuan Peralihan Hal-hal yang menyangkut perubahan akibat ditetapkannya Tata Dasar ini, memerlukan masa peralihan sampai dengan berakhirnya periode pelayanan 2007-2012.  Penjelasan Cukup Jelas

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

12

Pasal 33 Perubahan Tata Dasar 1. Perubahan Tata Dasar ini hanya dapat dilakukan dan ditetapkan oleh Sidang Istimewa Majelis Sinode. 2. Usul Perubahan dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 15 (lima belas) Badan Pekerja Majelis Jemaat ke Badan Pekerja Majelis Sinode atau oleh Badan Pekerja Majelis Sinode dan seterusnya disampaikan ke Sidang Lengkap Majelis Sinode. 3. Jika usul perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini didukung oleh sekurangkurangnya dua pertiga anggota Majelis Sinode yang hadir dalam Sidang Lengkap Majelis Sinode maka Sidang Lengkap Majelis Sinode dapat menetapkan waktu pelaksanaan pelaksanaan Sidang Istimewa Istimewa Majelis Sinode.  Penjelasan 1-3 Cukup jelas

Pasal 34 Tata Dasar 2003 dicabut Pada saat Tata Dasar ini mulai berlaku, maka Tata Dasar GERMITA Tahun 2003 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.  Penjelasan Cukup Jelas

Pasal 35 Tanggal berlaku Tata Dasar ini ditetapkan oleh Sidang Istimewa Sinode Tahun 2010 dan mulai berlaku tanggal 27 November 2011, agar setiap anggota mengetahuinya, maka memerintahkan Badan Pekerja Majelis Sinode menyebarluaskannya. menyebarluaskannya.  Penjelasan Cukup Jelas

13

PERATURAN GEREJA TENTANG JEMAAT GERMITA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Pengertian 1. Jemaat adalah persekutuan anggota-anggota GERMITA di suatu tempat tertentu dan dengan batasbatas tertentu dalam wilayah/teritori wilayah/teritori pelayanan GERMITA yang yang patuh dan tunduk pada Tata Gereja GERMITA. 2. Majelis Jemaat adalah wadah berhimpunnya pelayan khusus di jemaat yang memiliki tanggungjawab organisatoris dan sebagai pemegang kepemimpinan tertinggi di jemaat yang terwujud melalui Sidang Majelis Jemaat. 3. Sidang Majelis Jemaat adalah persidangan gerejawi anggota majelis jemaat/pelayan khusus di  jemaat sebagai pengambil pengambil keputusan tertinggi tertinggi di jemaat. 4. Badan Pekerja Majelis Jemaat, selanjutnya disingkat BPMJ adalah perangkat pelayanan jemaat yang merupakan penanggungjawab pelaksanaan ketetapan dan keputusan sidang dan sebagai pemegang kepemimpinan Jemaat sehari-hari atas mandat Sidang Majelis Jemaaat. 5. Majelis Penggembaalaan dan Pertimbangan Jemaat, selanjutnya disingkat MPPJ adalah perangkat pelayanan jemaat yang terdiri dari orang-orang yang memiliki pengalaman, kemampuan dan keteladanan dipercayakan untuk memberikan, saran dan pertimbangan kepada majelis jemaat, Badan Pekerja Majelis Jemaat, dan perangkat pelayanan lainnya. 6. Kelompok Rumah Tangga selanjutnya disingkat KRT adalah perangkat pelaksana jemaat sebagai persekutuan anggota-anggota jemaat GERMITA sesuai pemetaan, penataan dan pembagian wilayah pelayanan jemaat. 7. Komisi Kerja adalah perangkat pelakana jemaat yang membantu Badan Pekerja Majelis Jemaat dalam melaksanakan program pelayanan jemaat tertentu. 8. Kelompok Pelayanan Fungsional dan Profesi adalah perangkat pelaksana jemaat sebagai persekutuan anggota-anggota jemaat menurut kesamaan fungsi dan profesi. 9. Panitia adalah perangkat pelaksana jemaat yang dibentuk sewaktu-waktu dalam rangka melaksanakan kegiatan tertentu. 10. Rapat Sidi adalah pertemuan anggota sidi jemaat yang diadakan untuk memilih pelayan khusus diaken dan penatua di dalam suatu kelompok rumah tangga dan/atau untuk membicarakan pelaksanaan panggilan dan tugas jemaat.  Penjelasan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Cukup Jelas Cukup Jelas Wujud Pelaksanaan Sistem Presbiterial Sinodal Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas

BAB II KEANGGOTAAN JEMAAT Pasal 2 Keanggotaan Jemaat 1. Anggota jemaat GERMITA ialah mereka yang didaftarkan dalam jemaat-jemaat sebagaimana dimaksudkan dalam Tata Dasar Bab IV Pasal 10. 2. Kewajiban, tanggungjawab, hak dan berakhirnya status keanggotaan sebagaimana diatur dalam Tata Dasar Bab IV Pasal 11 sampai dengan Pasal 13.  Penjelasan

14

1. Cukup Jelas 2. Cukup jelas

Pasal 3 Tata Tertib Keanggotaan 1. Setiap anggota jemaat harus aktif melayani dan mendapatkan pelayanan dalam persekutuan jemaat serta terdaftar dalam satu jemaat dimana dimana ia berdomisili seperti seperti dimaksudkan dalam dalam Bab III Pasal 4 Peraturan Gereja ini. 2. Penerimaan dan pelepasan anggota jemaat dilaksanakan dalam ibadah dan perlu di sertai dengan surat atestasi dan atau pernyataan diri. 3. Penerimaan anggota jemaat yang berada dalam tindakan disiplin gerejawi di lingkungan GERMITA harus melalui proses penggembalaan. 4. Anggota Gereja lain seajaran yang bermaksud menjadi anggota jemaat GERMITA harus melalui percakapan penggembalaan dan disertai surat pernyataan pindah secara pribadi yang dibacakan di hadapan jemaat dalam satu ibadah dan disaksikan oleh minimal dua orang pelayan khusus. 5. Anggota dari agama lain dan golongan lain yang bermaksud menjadi anggota jemaat GERMITA harus melalui percakapan penggembalaan disertai surat pernyataan pindah secara pribadi yang dibacakan dihadapan jemaat dalam satu ibadah jemaat disaksikan oleh dua orang pelayan khusus.  Penjelasan 1. 2. 3. 4. 5.

Aktif melayani berdasarkan karunia yang dimilikinya. dimilikinya. Format surat atestasi dikeluarkan dikeluarkan oleh Badan Pekerja Majelis Majelis Sinode Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas

BAB III PANGGILAN DAN TUGAS JEMAAT Pasal 4 Panggilan Jemaat Panggilan jemaat GERMITA adalah melaksanakan Panggilan GERMITA seperti yang dimaksudkan dalam Tata Dasar Bab III Pasal 7.  Penjelasan Cukup jelas

Pasal 5 Tugas Jemaat 1. Melaksanakan ibadah-ibadah tiap hari minggu, hari raya gerejawi menurut tahun gereja, dan harihari lain yang ditentukan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode dan Badan Pekerja Majelis Jemaat serta permintaan anggota jemaat GERMITA yang berpedoman pada Tata Ibadah yang dikeluarkan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode; 2. Melaksanakan pelayanan sakramen Baptisan Kudus dan sakramen Perjamuan Kudus berdasarkan Tata Gereja dan dokumen ajaran GERMITA; 3. Melaksanakan berbagai jenis katekisasi sesuai pedoman dan kurikulum yang dikeluarkan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode; 4. Melaksanakan pengembalaan dalam bentuk perkunjungan dan percakapan baik secara rutin/umum dan khusus bagi anggota jemaat, keluarga, pelayan khusus, dan perangkat pelayanan; 5. Melaksanakan pelayanan doa dan pekabaran injil; 6. Melaksanakan Penelaahan Alkitab dan Sosial; 7. Melaksanakan pengajaran agama kristen di dalam dan di luar sekolah-sekolah GERMITA dan lembaga pendidikan lainnya; 8. Melaksanakan pembinaan warga gereja agar anggota GERMITA siap dan mampu berperan di tengah masyarakat; 9. Melaksanakan pelayanan kasih kasih (diakonia) dalam segala segala bentuknya; 10. Melaksanakan kerjasama gerejawi dan kemasyarakatan dalam segala bentuknya yang tidak  bertentangan dengan Tata Gereja GERMITA;

15

11. Melaksanakan pelayanan teritorial, kategorial, fungsional dan profesi; 12. Menatalayani segala sumber daya dan dana jemaat; dan 13. Melaksanakan kegiatankegiatan-kegiatan kegiatan lainnya yang yang tidak bertentangan dengan dengan Tata Gereja.  Penjelasan 1. Yang ditentukan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode dan Badan Pekerja Majelis Jemaat artinya bahwa penyelenggaraan suatu ibadah dalam lingkungan GERMITA berada dalam wewenang mereka bukan diatur oleh instansi lain. 2. Cukup jelas 3.  Jenis-jenis katekisasi seperti katekisasi sidi, katekisasi bakal calon, calon pelayan khusus dan  pelayan khusus kostor, diaken dan penatua, katekisasi baptisan, baptisan, katekisasi pra-nikah dan katekisasi keluarga. 4. Sesuai dengan Peraturan Tentang Penggembalaan, Penilikan dan Disiplin Gerejawi. 5. Cukup jelas 6. Cukup Jelas 7. Pelaksanaannya diatur dalam juklak yang dikeluarkan oleh BPMS  8. Cukup Jelas 9. Pelayanan Kasih (diakonia) meliputi diakonia karitatif dan diakonia pengembangan prakarsa masyarakat: a.  Diakonia karitatif karitatif berupa: 1. Perawatan dan bantuan kepada orang sakit, lanjut usia, yatim piatu, janda dan duda, orang cacat, anak terlantar dan putus sekolah dan keluarga-keluarga miskin. 2.  Bantuan bagi orang-orang orang-orang yang berdukacita. berdukacita. 3.  Bimbingan dan penyuluhan warga yang terancam hidupnya karena NAPZA, HIV-AIDS, minuman keras, pelacuran, dan tindakan kriminalitas. 4.  Bimbingan bagi bagi rumah-rumah tangga tangga baru dan keluarga keluarga yang terancam cerai; cerai; 5. Pertolongan bagi warga yang tertekan dan teraniaya karena iman. 6.  Bantuan darurat bagi warga yang menjalani kesulitan ekonomi, sosial karena bencana alam dan sebagainya. b. Diakonia pengembangan prakarsa prakarsa warga gereja dan masyarakat masyarakat berupa usaha-usaha: 1. Penyadaran warga gereja dan masyarakat pada umumnya akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, budaya dan hankam; 2.  Memberikan pendapat, usul, saran, pertimbangan, pertimbangan, maupun contoh-contoh kepada lembagalembaga pemerintahan dan kemasyarakatan untuk mengusahakan dan melaksanakan  pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang penuh kebenaran dan keadilan, kedamaian, kesejahteraan dan menjaga keutuhan ciptaan Allah. 10. Cukup jelas 11.  Dengan membentuk Kelompok Rumah Tangga, Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat, dan Kelompok Fungsional dan Profesi. 12.  Menatalalayani sumber daya dan dana adalah keseluruhan kegiatan membenahi, mengatur dan menyusun semua tenaga, pikiran, sarana, wadah, wahana dan dana agar siap dan mampu melaksanakan panggilan jemaat yang meliputi pengorganisasian, tata laksana (program dan mekanisme kerja), penatausahaan (perkantoran), dan informasi-komunikasi,  personalia dan  pengolahan sumber daya dan dana (perbendaharaan). (perbendaharaan). 13. Cukup jelas

BAB IV MAJELIS JEMAAT Pasal 6 Keanggotaan Majelis Jemaat Anggota Majelis Jemaat ialah pelayan khusus di jemaat yang terdiri dari kostor, diaken, penatua dan pendeta pegawai GERMITA yang di tempatkan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode di jemaat bersangkutan.  Penjelasan  Diaken dan penatua yang diamaksud dalam pasal ini ialah mereka yang dipilih disetiap KRT dan  penatua karena keketuaannya dalam Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat dan melaksanakan tugas  pelayanan di jemaat bersangkutan.

16

Pasal 7 Fungsi Majelis Jemaat Majelis Jemaat berfungsi sebagai pemegang kepemimpinan jemaat GERMITA yang di nampakkan dalam keputusan dan ketetapan Sidang Majelis Jemaat.  Penjelasan Cukup jelas

Pasal 8 Tanggung jawab dan Kewajiban Majelis Jemaat 1. Melaksanakan fungsi secara bersama dalam semangat persekutuan yang sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri dan pujian yang sia-sia. (Fil 2 : 2-3a) 2. Wajib mendasarkan semua ketetapan dan keputusannya pada kehendak Tuhan Yesus Kristus Kepala gereja dan tidak bertentangan dengan Tata Gereja serta Ketetapan dan Keputusan yang lebih tinggi lainnya. 3. Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya bertanggungjawab kepada Badan Pekerja Majelis Sinode. 4. Mengkomunikasikan ketetapan dan keputusan sidang kepada anggota jemaat.  Penjelasan Cukup jelas

BAB V SIDANG MAJELIS JEMAAT Pasal 9 Tugas dan Wewenang Sidang Majelis Jemaat 1. Membahas hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pelaksanaan panggilan dan tugas jemaat sebagaimana dimaksud dalam Bab III Pasal 2 dan 3 Peraturan Gereja ini; 2. Membahas dan dan mengevaluasi mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pertanggungjawaban program pelayanan dan Anggaran Belanja dan Pendapatan Jemaat selama setahun dan laporan pertanggungjawaban Badan Pengawas Perbendaharaan Jemaat dan Majelis Penggembalaan dan Pertimbangan Jemaat; 3. Membahas dan menetapkan Program Pelayanan dan Anggaran Belanja dan Pendapatan Jemaat tahunan sebagai penjabaran dari Garis-garis Besar Program Umum GERMITA, Program Pelayanan dan Angggaran Belanja dan Pendapatan Pendapatan Sinode dan Tata Gereja GERMITA; 4. Membahas dan mengevaluasi pelaksanaan program pelayanan dan laporan perbendaharaan jemaat secara berkala; 5. Memilih Badan Pekerja Majelis Jemaat untuk di tetapkan dan di lantik oleh Badan Pekerja Majelis Sinode; 6. Memilih Badan Pengawas Perbendaharaan Jemaat dan Majelis Penggembalaan dan Pertimbangan Jemaat untu di tetapkan, di lantik dan di teguhkan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode serta memilih pelayan khusus kostor; 7. Mengatur dan menetapkan penyelenggaraan rapat sidi jemaat dan menindaklanjuti serta membahas hasil rapat sidi jemaat; 8. Membahas dan mengevaluasi pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan kewajiban pelayan khusus di  jemaat; 9. Mengesahkan hasil pertemuan pertemuan dan konsultasi konsultasi pelayanan kategorial Jemaat. 10. Memilih susunan personalia personalia komisi kerja, kerja, panitia dan perangkat pelaksana pelaksana jemaat lainnya untuk di tetapkan dan di lantik oleh Badan Pelaksana Majelis Jemaat atau Badan Pekerja Majelis Sinode. 11. Membahas, mengevaluasi dan menetapkan kebijakan hubungan kerjasama gerejawi, lembaga pemerintahan dan kemasyarakatan kemasyarakatan di lingkup jemaat dengan berpedoman berpedoman Tata Gereja dan Dokumen Ajaran GERMITA. 12. Menyusun usul-usul tentang Garis-garis Besar Program Umum GERMITA untuk di bawa dan di sampaikan oleh utusan jemaat dalam dalam Sidang Lengkap Majelis Sinode. Sinode. 13. Memilih anggota majelis sinode dan anggota pengganti majelis sinode sesuai dengan kuota. 14. Membahas dan memutuskan hal-hal lainnya.

17

 Penjelasan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Cukup jelas Cukup jelas Penyusunan RABPJ harus berdasarkan Pedoman yang di keluarkan BPMS  Secara berkala 3 (tiga) bulan sekali Menyangkut Ketua BPMJ memperhatikan memperhatikan ketentuan Bab VI Pasal 17 huruf a Peraturan Gereja ini ini Cukup jelas Cukup Jelas Cukup jelas Cukup Jelas Panitia kegiatan secara sinodal sinodal di tetapkan dan dilantik dilantik BPMS  Cukup Jelas Cukup Jelas Jumlah anggota majelis majelis sinode diatur dalam Peraturan Peraturan Gereja Tentang Sinode Bab III Pasal 4 Cukup jelas.

Pasal 10 Peserta Sidang Majelis Jemaat 1. Peserta Sidang Majelis Jemaat yang memiliki hak suara memutuskan yaitu pada anggota majelis  jemaat sebagaimana diatur diatur dalam Bab IV Pasal 6 Peraturan Gereja Gereja ini. 2. Peserta Sidang Majelis Jemaat tanpa hak suara memutuskan: a. Badan Pengawas Perbendaharaan Jemaat dan Majelis Penggembalaan dan Pertimbangan Jemaat; b. Pendeta pelayanan, pendeta emiritus, dan pendeta khusus yang berdomisili di jemaat bersangkutan; c. Pendeta pegawai GERMITA yang ditugaskan dalam pelayanan GERMITA oleh Badan Pekerja Majelis Sinode dan pendeta pegawai GERMITA yang berdomisili di jemaat tersebut; d. Ketua-ketua Komisi Kerja dan perangkat pelaksana jemaat lainnya yang di bentuk jemaat; e. Pelayan khusus dan pegawai GERMITA yang bertugas atau di tugaskan dalam pelayanan GERMITA yang berdomisili di jemaat bersangkutan; f. Staf/Tenaga administrasi jemaat; g. Kepala sekolah asuhan GERMITA di jemaat bersangkutan; dan h. Undangan lainnya. 3. Dalam Sidang Majelis Jemaat yang mengagendakan pembahasan evaluasi pertanggungjawaban dan penetapan program pelayanan dan Anggaran Belanja dan Pendapatan Jemaat Tahunan, dan membahas hal-hal penting lainnya, lainnya, Badan Pekerja Majelis Jemaat dapat mengundang mengundang anggota sidi  jemaat perwakilan setiap KRT, Sekretaris dan Asisten Bendahara Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat atau yang mewakili.  Penjelasan 1. Cukup jelas 2. a. Cukup Jelas b. Cukup jelas c. Cukup Jelas d. Cukup Jelas e. Cukup Jelas  f. Cukup Jelas g. Disesuakan dengan agenda agenda sidang. h. BPMS, Koordinator Pelayanan Wilayah dan Koordinator Pelayanan Kategorial Wilayah sebagai  pendamping serta Camat, Camat, Kepala Desa, Ketua BPD, LPMD, LPMD, PKK dan pimpinan adat desa. 3. Perwakilan setiap KRT di tetapkan dalam rapat sidi jemaat di KRT masing-masing dan dalam Sidang Majelis Jemaat menjadi peserta tanpa hak suara.

Pasal 11 Pimpinan Sidang Majelis Jemaat 1. Sidang Majelis Jemaat dipimpin oleh Ketua Majelis Jemaat yaitu Ketua BPMJ atau Wakil Ketua BPMJ sesuai mandat ketua BPMJ dan didampingi oleh seluruh anggota BPMJ dan sekretaris BPMJ sebagai sekretaris persidangan.

18

2. Dalam hal terjadi kekosongan kepemimpinan majelis jemaat dalam Sidang Majelis Jemaat yang mengagendakan pemilihan Badan Pekerja Majelis Jemaat, Badan Pengawas Perbendaharaan Jemaat, Majelis Penggembalaan dan Pertimbangan Jemaat dan pelayan khusus kostor, maka Badan Pekerja Majelis Sinode mengambil alih kepemimpinan Sidang Majelis Jemaat.  Penjelasan 1.  BPMJ adalah pimpinan pimpinan majelis jemaat  jemaat  2.  BPMS dapat menugaskan menugaskan Koordinator Pelayanan Pelayanan Wilayah

Pasal 12 Tata Cara Sidang Majelis Jemaat 1. Sidang Majelis Jemaat dilaksanakan secara rutin 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kepentingan dan kebutuhan pelayanan. 2. Sidang Majelis Jemaat sah berlangsung apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota majelis jemaat. 3. Dalam hal ketentuan dalam ayat (2) pasal ini tidak terpenuhi, maka sidang ditunda selambatlambatnya tujuh hari dan sidang tundaan tersebut sah. 4. Pengambilan keputusan dalam Sidang Majelis Jemaat senantiasa mengusahakan pemahaman bersama melalui musyawarah berdasarkan kehendak Tuhan Yesus Kepala Gereja menurut kesaksian Alkitab. 5. Jika musyawarah tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara membentuk  tim perumus yang bertugas menyimpulkan dan merumuskan keputusan dari berbagai pendapat yang berbeda dan rumusan tersebut menjadi keputusan keputusan sidang. 6. Pengambilan keputusan mengenai orang dilakukan dengan pemungutan suara secara langsung, rahasia dan tertulis. 7. Setiap anggota majelis jemaat mempunyai hak suara yang sama dalam Sidang Majelis Jemaat dan tidak dapat diwakilkan. 8. Anggota majelis jemaat wajib mengikuti keseluruhan acara persidangan. 9. Hal-hal selanjutnya menyangkut menyangkut pelaksanaan Sidang Majelis Majelis Jemaat diatur dalam Tata Tertib yang ditetapkan dalam Sidang Majelis Jemaat berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh BPMS dengan tidak bertentangan dengan Tata Gereja GERMITA.  Penjelasan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Cukup jelas Cukup Jelas Sidang tundaan tundaan harus dengan dengan undangan resmi. Lihat Tata Dasar Bab III III Pasal 7 ayat (6) dan Bab V Pasal Pasal 14 Tim perumus dalam merumuskan keputusan harus tunduk pada kehendak Tuhan Yesus kepala Gereja. Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup jelas Cukup Jelas

BAB VI BADAN PEKERJA MAJELIS JEMAAT Pasal 13 Fungsi Badan Pekerja Majelis Jemaat Badan Pekerja Majelis Jemaat merupakan mandataris majelis jemaat yang berfungsi sebagai pemegang kepemimpinan kepemimpinan jemaat sehari-hari.  Penjelasan Cukup jelas

Pasal 14 Tugas Badan Pekerja Majelis Jemaat 1. Mempersiapkan dan menyusun rencana dan agenda Sidang Majelis Jemaat.

19

2. Menyusun rancangan/konsep program pelayanan dan Anggaran Belanja dan Pendapatan Jemaat dengan memperhatikan sungguh-sungguh hasil rapat sidi jemaat dan ketetapan Sidang Tahunan Majelis Sinode. 3. Melaksanakan ketetapan dan keputusan Sidang Lengkap Majelis Sinode dan Sidang Tahunan Majelis Sinode serta kesepakatan Rapat Koordinasi Pelayanan Wilayah. 4. Melaksanakan keputusan dan ketetapan Sidang Majelis Jemaat seperti yang dinyatakan dalam buku keputusan dan ketetapan serta notulen S idang Majelis Jemaat. 5. Mengambil keputusan/ketetapan dan kebijakan tentang hal-hal mendesak dan penting serta melaporkannya dalam sidang majelis jemaat untuk disahkan. 6. Mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas semua perangkat pelayanan di jemaat.  Penjelasan 1. Cukup jelas 2.  Harus melibatkan Badan Pengawas Perbendaharaan Perbendaharaan Jemaat dan Komisi Pengembangan Sumber   Daya dan Dana Jemaat. 3. Cukup Jelas 4. Cukup Jelas 5. Cukup Jelas 6. Cukup Jelas

Pasal 15 Tanggung Jawab dan Kewajiban Badan Pekerja Majelis Jemaat 1. Mendasarkan kepemimpinannya kepemimpinannya pada kehendak Yesus Kristus Kepala Gereja. 2. Wajib memegang memegang teguh Tata Gereja, Pengakuan dan dan Ajaran GERMITA, Ketetapan dan dan Keputusan Sidang Majelis Sinode, Peraturan dan Keputusan Badan Pekerja Majelis Sinode serta Kesepakatan Rapat Koordinasi Pelayanan Wilayah dan Ketetapan dan Keputusan Sidang Majelis Jemaat. 3. Bertanggungjawab menjalankan fungsi dan tugasnya dalam kebersamaan dan kerekanan. 4. Wajib mengadakan konsultasi konsultasi dengan Majelis Penggembalaan Penggembalaan dan Pertimbangan Pertimbangan Jemaat dalam hal yang berhubungan dengan kehidupan dan pelayanan jemaat dan dengan Badan Pengawas Perbendaharaan Jemaat dalam dalam hal yang berhubungan dengan kebijakan dan pengelolaan pengelolaan perbendaharaan Jemaat. 5. Bertanggungjawab menjaga keutuhan keutuhan dan keseimbangan keseimbangan persekutuan, persekutuan, kesaksian dan pelayanan  jemaat. 6. Wajib memelihara kelancaran komunikasi dan hubungan pelayanan dengan Koordinator Pelayanan Wilayah dan Badan Pekerja Majelis Sinode Sinode serta melaporkan pelaksanaan pelaksanaan tugas majelis jemaat dan Badan Pekerja Majelis Jemaat Jemaat setiap 3 (tiga) bulan sekali sekali kepada Badan Pekerja Majelis Sinode. Sinode. 7. Bertanggungjawab melakukan melakukan advokasi hukum bagi anggota jemaat dan lembaga GERMITA.  Penjelasan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Cukup Kelas Cukup jelas Kepemimpinan BPMJ bersifat kolektif-kolegial Cukup jelas Cukup jelas  Laporan di sampaikan sampaikan sesudah pelaksanaan pelaksanaan Sidang Majelis Jemaat  Cukup jelas

Pasal 16 Hak Badan Pekerja Majelis Jemaat 1. Mendapatkan tunjangan struktural dari kas jemaat yang besarnya diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Jemaat sesuai kemampuan keuangan jemaat dengan berpedoman pada peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode. 2. Mendapatkan pelayanan penggembalaan baik secara perseorangan maupun secara bersama-sama. 3. Mendapatkan pembinaan, pelatihan dan pelengkapan serta pembekalan dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugasnya.  Penjelasan

20

1.  Hak-hak lainnya seorang Ketua BPMJ yang adalah pendeta pegawai GERMITA diberikan sesuai dengan Peraturan Gereja Tentang Pegawai GERMITA. 2. Sesuai dengan Peraturan Gereja tentang Penggembalaan, Penilikan dan Disiplin Gerejawi. 3. Cukup

Pasal 17 Susunan Keanggotaan dan syarat Badan Pekerja Majelis Jemaat 1. Susunan keanggotaan keanggotaan Badan Pekerja Majelis Majelis Jemaat berjumlah berjumlah 13 (tiga (tiga belas) orang yang terdiri terdiri dari: a. Ketua, yaitu seorang pendeta pegawai GERMITA yang diangkat dan ditempatkan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode merangkap anggota; b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota; c. Seorang Sekretaris merangkap anggota; d. Seorang Wakil Sekretaris merangkap anggota; e. Seorang Bendahara merangkap anggota; f. Tiga orang anggota sebagai koordinator bidang; dan g. Lima orang anggota karena keketuaannya dalam Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat. 2. Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat harus seorang yang telah memiliki pengalaman pelayanan sebagai pelayan khusus pendeta minimal lima tahun, memiliki integritas kepribadian yang baik dan memiliki kemampuan dalam memimpin jemaat. 3. Wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris dan bendahara Badan Pekerja Majelis Jemaat ialah pelayan khusus yang telah memiliki pengalaman sebagai pelayan khusus minimal lima tahun, memiliki integritas kepribadian yang baik dan memiliki kemampuan dalam jabatannya. 4. Keanggotaan BPMJ hanya dapat dipilih untuk dua periode pelayanan berturut-turut dalam jabatan yang sama. 5. Kecuali Ketua, seorang pelayan khusus yang terpilih menjadi Badan Pekerja Majelis Jemaat tidak  diganti dari jabatannya sebagai diaken atau penatua disuatu KRT tertentu atau Komisi Pelayanan Kategorial tertentu.  Penjelasan 1. Untuk Jemaat dengan jumlah sampai dengan 4 (empat) KRT, susunan keanggotaan BPMJ  berjumlah lima orang yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris,  Bendahara; Jemaat dengan jumlah 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) KRT, susunan keanggotaan  BPMJ berjumlah 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara dan lima orang anggota (Ketua Kompelka Jemaat)dimana koordinatorkoordinator bidang dirangkap oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat yang lain berdasarkan hasil rapat BPMJ ; sedangkan jemaat dengan jumlah diatas 7 (tujuh) KRT keatas, susunan keanggotaan  BPMJ mengikuti ketentuan ketentuan ayat ini. a. Apabila pada saat pemilihan Badan Pekerja Majelis Jemaat belum/tidak belum/tidak ada pendeta pegawai GERMITA yang diangkat dan ditempatkan oleh BPMS sebagai Ketua BPMJ di jemaat  bersangkutan, maka Sidang Majelis Jemaat memilih Ketua BPMJ dari antara pelayan khusus  penatua yang memiliki pengalaman pelayanan sebagai pelayan khusus minimal lima tahun, memiliki integritas diri yang baik dan memiliki kemampuan dalam memimpin jemaat. b. Cukup jelas c. Cukup Jelas d. Cukup jelas e. cukup jelas  f. Cukup jelas g.Cukup jelas 2. Cukup jelas 3. Apabila semua pelayan khusus anggota majelis jemaat terpilih belum ada yang memiliki  pengalaman minimal lima tahun, semua pelayan khusus anggota majelis jemaat dapat dipilih menjadi BPMJ. 4. Cukup jelas 5. Seorang diaken atau penatua ketika terpilih menjadi Badan Pekerja Majelis Jemaat berarti memegang jabatan struktural jemaat yaitu menjalankan tugas kepemimpinan dan administrasi  jemaat. Dengan memegang jabatan struktural berarti mendapatkan kepercayaan atau tugas tambahan selain tugas fungsional sebagai diaken atau penatua yang di percayakan oleh Tuhan Yesus Kepala gereja (aspek teologis) dan dipercayakan oleh anggota jemaat disuatu teritori

21

 pelayanan jemaat (KRT) tertentu atau kategori (Kompelka) tertentu (aspek organisasi) untuk  menggembalakan, melayani, mengajar dan membina atau memperlengkapi anggota jemaat yang telah memilih dan mempercayakannya.

Pasal 18 Pembagian Tugas Badan Pekerja Majelis Jemaat 1. Ketua BPMJ dengan sendirinya menjadi Ketua Majelis Jemaat yang bertugas: a. Memimpin Sidang Majelis Jemaat, rapat BPMJ BPMJ dan rapat sidi jemaat; b. Menjaga agar segala ketetapan dan keputusan yang diambil didasarkan dan dilaksanakan sesuai Tata Gereja dan Ketetapan serta Peraturan lainnya yang berlaku; c. Bersama sekretaris mewakili majelis jemaat kedalam dan keluar jemaat; d. Bersama bendahara bertanggung jawab mengelola perbendaharaan GERMITA di jemaat dan menandatangani surat-surat yang menyangkut perbendaharaan; e. Memimpin pelaksanaan pelaksanaan tugas, tanggungjawab dan kewajiban kewajiban Badan Pekerja Majelis Jemaat; f. Menjalankan tugas tugas lain sesuai kesepakatan rapat BPMJ. 2. Wakil Ketua BPMJ ialah seorang pelayan khusus penatua penatua yang dipilih oleh oleh Sidang Majelis Jemaat Jemaat dengan tugas : a. Mendampingi dan membantu ketua dalam pelaksanaan tugasnya serta menggantikan ketua apabila berhalangan; b. Mengawasi pelaksanaan tugas perangkat pelaksana jemaat; c. Melakukan koordinasi dan monitoring pelaksanaan program pelayanan jemaat secara keseluruhan; d. Melaksanakan tugas lain berdasarkan kesepakatan rapat BPMJ; 3. Sekretaris BPMJ ialah seorang pelayan khusus penatua atau diaken yang dipilih dalam sidang majelis jemaat dengan tugas-tugas : a. Memimpin sekretariat jemaat; b. Bersama ketua mewakili majelis jemaat didalam dan diluar jemaat; c. Menjadi sekretaris Sidang Majelis Jemaat, rapat BPMJ dan rapat-rapat lainnya serta membuat notulennya; d. Mengawasi semua dokumen, arsip, informasi dan komunikasi serta perpustakaan jemaat; e. Melaksanakan tugas lain berdasarkan kesepakatan rapat BPMJ. 4. Wakil Sekretaris BPMJ, ialah seorang pelayan khusus penatua atau diaken yang dipilih dalam Sidang Majelis Jemaat dengan tugas-tugas : a. Mendampingi dan membantu sekretaris dalam pelaksanaan tugasnya serta menggantikan sekretaris apabila berhalangan; b. Memelihara dan mengelola data, dokumentasi, arsip, informasi dan komunikasi, notulen dan perpustakaan jemaat; c. Mengatur urusan kerumahtanggaan jemaat; dan d. Melaksanakan tugas lain berdasarkan kesepakatan rapat BPMJ. 5. Bendahara BPMJ, ialah seorang pelayan khusus diaken yang dipilih dalam Sidang Majelis Jemaat dengan tugas : a. Bersama ketua bertanggung jawab dan mengelola perbendaharaan GERMITA di jemaat dan menandatangani surat-surat dan dokumen yang menyangkut perbendaharaan; b. Mengawasi dan meminta laporan dan pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan dari perangkat pelaksana pelaksana jemaat jemaat dan memimpin, memimpin, mengkoordinir dan mengawasi mengawasi usaha-usaha penggalangan dana di jemaat ; c. Menata, Memelihara, mengembangkan dan mengawasi dokumen perbendaharaan GERMITA di  jemaat; d. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan mingguan kepada anggota jemaat dan secara berkala setiap bulan dalam rapat BPMJ serta menyusun pertanggungjawaban perbendaharaan setiap 3 (tiga) bulan dan setiap tahun dalam Sidang Majelis Jemaat; dan e. Melaksanakan tugas lain berdasarkan kesepakatan kesepakatan rapat BPMJ. 6. Koordinator Bidang Kesaksian dan Ibadah, seorang pelayan khusus pendeta Pegawai GERMITA yang dipilih dalam Sidang Majelis Jemaat yang bertugas : a. Mengkoordinir dan mengevaluasi pelaksanaan program pelayanan di bidang kesaksian dan Ibadah; b. Menggantikan wakil ketua apabila berhalangan; dan c. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kesepakan rapat BPMJ. 7. Koordinator Bidang Bidang Persekutuan, seorang pelayan pelayan khusus penatua yang dipilih dipilih dalam Sidang Majelis Jemaat yang bertugas : a. Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan program pelayanan jemaat di bidang persekutuan;

22

b. Menggantikan wakil sekretaris apabila berhalangan; dan c. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan berdasarkan kesepakatan rapat BPMJ. 8. Koordinator Bidang Pelayanan Kasih, seorang pelayan khusus diaken yang dipilih dalam Sidang Majelis Jemaat dan bertugas : a. Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan program pelayanan dalam bidang pelayanan kasih; b. Menggantikan bendahara apabila berhalangan; dan c. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kesepakatan rapat BPMJ. 9. Lima anggota ialah pelayan khusus penatua karena keketuaannya dalam Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat dengan tugas: a. Menjadi penghubung antara Badan Pekerja Majelis Jemaat dan Komisi Pelayanan Kategorial masing-masing; b. Bersama-sama memberikan masukan tentang konsep pembinaan dan pengembangan potensi anggota GERMITA di di jemaat menurut kategori kategori usia secara berjenjang, berkesinambungan berkesinambungan dan terpadu bagi pelayanan dan kepemimpinan GERMITA dan masyarakat dimasa kini dan masa yang akan datang sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Gereja Tentang Pelayanan Kategorial Bab II Pasal 3 ayat (2); c. Melaksanakan, dan mengawasi pelaksanaan program pelayanan kategorial masing-masing dan program pelayanan terpadu atau bersama pelayanan kategorial; dan d. Melaksanakan tugas-tugas tugas-tugas lain sesuai sesuai kesepakatan rapat BPMJ. 10. Struktur, uraian tugas selanjutnya dan Tata Kerja Badan Pekerja Majelis Jemaat diatur dalam Pedoman Organisasi GERMITA yang di susun dan ditetapkan Badan Pekerja Majelis Sinode.  Penjelasan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Cukup Jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas  Apabila tidak ada pendeta pendeta pegawai GERMITA, GERMITA, dipilih diantara diantara Penatua. Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

Pasal 19 Rapat Badan Pekerja Majelis Jemaat 1. Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Pekerja Majelis Jemaat mengadakan rapat secara teratur sebulan sekali atau sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan dan kepentingan pelayanan. 2. Rapat dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat. 3. Setiap rapat harus harus diedarkan daftar hadir. 4. Pengambilan keputusan dalam rapat harus dilakukan dalam pemahaman bersama melalui musyawarah berdasarkan kehendak Yesus Kristus Kepala Gereja. 5. Setiap pelaksanaan rapat Badan Pekerja Majelis Majelis Jemaat, sekretaris sekretaris harus membuat membuat notulen rapat, yang disahkan disahkan dalam rapat berikutnya. 6. Badan Pekerja Majelis Jemaat juga mengadakan rapat konsultasi dengan Majelis Penggembalaan dan Pertimbangan Jemaat dalam hal yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan jemaat dan dengan Badan Pengawas Perbendaharaan Jemaat dalam hal yang berhubungan dengan kebijakan perbendaharaan. 7. Badan Pekerja Majelis Jemaat mengadakan rapat kerja dan rapat koordinasi dengan perangkat pelaksana jemaat. 8. Pedoman pelaksanaan rapat BPMJ selanjutnya diatur dalam pedoman organisasi GERMITA yang di susun dan ditetapkan oleh BPMS.  Penjelasan 1. 2. 3. 4. 5.

Pelaksanaan rapat BPMJ harus dengan undangan resmi kepada seluruh anggota BPMJ. Wakil ketua harus dengan mandat ketua Cukup jelas Sesuai Tata Dasar Bab III Pasal 7 ayat (6) dan Bab V pasal 14  Notulen rapat adalah dokumen resmi dan wajib ditandatangani ditandatangani ketua dan sekretaris rapat dan wajib dibagikan kepada seluruh BPMJ. 6. Cukup jelas

23

7. Cukup jelas 8. Cukup jelas

BAB VII MAJELIS PENGGEMBALAAN DAN PERTIMBANGAN JEMAAT Pasal 20 Susunan Keanggotaan Majelis Penggembalaan dan Pertimbangan Jemaat Susunan Majelis Penggembalaan dan Pertimbangan Jemaat Jemaat berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri ter diri dari : 1. Ketua, ialah seorang pelayan khusus penatua merangkap anggota; 2. Sekretaris, ialah seorang anggota sidi jemaat yang pernah menjadi pelayan khusus merangkap anggota; dan 3. Anggota, ialah seorang anggota sidi jemaat yang pernah menjadi pelayan khusus merangkap anggota.  Penjelasan Cukup jelas

Pasal 21 Tugas Majelis Penggembalaan dan Pertimbangan Jemaat 1. Memberikan saran dan nasehat kepada Majelis Jemaat dan Badan Pekerja Majelis Jemaat secara lisan atau tertulis baik diminta atau tidak diminta. 2. Memantau, menganalisis dan memberikan pertimbangan kepada majelis jemaat dan Badan Pekerja Majelis Jemaat mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan dan pelayanan jemaat. 3. Bersama Badan Pekerja Majelis Jemaat, Koordinator Pelayanan Wilayah dan pendeta jemaat menyelesaikan persoalan dalam tubuh majelis jemaat dan perangkat pelayanan jemaat lainnya serta anggota jemaat pada umumnya. 4. Bersama Koordinator Pelayanan Wilayah dalam menyelesaikan masalah atau perselisian dalam tubuh Badan Pekerja Majelis Jemaat. 5. Menghadiri dan mengikuti rapat konsultasi dengan Badan Pekerja Majelis Jemaat. 6. Menghadiri dan memberikan pertimbangan dalam Sidang Majelis Jemaat. 7. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dalam Sidang Majelis Jemaat.  Penjelasan 1-7 Cukup jelas

BAB VIII PEMILIHAN, PENETAPAN, PELANTIKAN, PENEGUHAN PERIODE PELAYANAN DAN PENGISIAN LOWONG BADAN PEKERJA MAJELIS JEMAAT, MAJELIS PENGGEMBALAAN DAN PERTIMBANGAN JEMAAT, ANGGOTA MAJELIS SINODE DAN ANGGOTA PENGGANTI MAJELIS SINODE Pasal 22 Tentang Calon 1. Calon Badan Pekerja Majelis Jemaat ialah semua pelayan khusus anggota majelis jemaat yang mempunyai hak suara suara di jemaat bersangkutan bersangkutan dengan memperhatikan memperhatikan ketentuan ketentuan Bab VI Pasal 17 dan 18 Peraturan Gereja ini. 2. Calon Majelis Penggembalaan dan Pertimbangan Jemaat ialah pelayan khusus penatua yang memiliki pengalaman sebagai pelayan khusus paling singkat lima tahun untuk jabatan ketua dan anggota sidi jemaat yang bukan pelayan khusus tetapi pernah menjadi pelayan khusus paling singkat lima tahun secara terus menerus untuk untuk jabatan sekretaris dan dan anggota serta memiliki keteladanan keteladanan yang baik dalam jemaat j emaat serta berdomisili di jemaat bersangkutan sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Bab VII Pasal 20 Peraturan Gereja ini.

24

3. Calon anggota majelis sinode dan anggota pengganti majelis sinode ialah pelayan khusus anggota majelis jemaat jemaat dengan memperhatikan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Bab III III Pasal 4 Peraturan Gereja Tentang Sinode. 4. Susunan keanggotaan Badan Pekerja Majelis Jemaat yang dipilih sesuai dengan ketentuan Bab VI Pasal 17 Peraturan Gereja ini. 5. Susunan keanggotaan Majelis Penggembalaan dan Pertimbangan Jemaat sesuai dengan ketentuan Bab VII Pasal 20 Peraturan Gereja ini.  Penjelasan 1. 5 (lima) pelayan khusus penatua karena keketuaannya dalam Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat  tidak dapat dipilih lagi dalam jabatan ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara dan 3 (tiga) Koordinator Bidang Badan Pekerja Majelis Jemaat karena secara Ex-Officio telah menjadi anggota BPMJ. 2. Yang dapat dipilih sebagai Ketua MPPJ adalah Pelayan khusus penatua yang dipilih melalui KRT, dan jika terpilih akan dilakukan pengisian lowong dari KRT bersangkutan 3. Cukup jelas 4. Pemilihan Anggota Majelis Sinode dan anggota pengganti majelis sinode dilakukan setelah  pemilihan Badan Pekerja Pekerja Majelis Jemaat  5. Cukup jelas 6. Cukup jelas

Pasal 23 Pemilih Pemilih keanggotaan Badan Pekerja Majelis Jemaat, Majelis Penggembalaan dan Pertimbangan Jemaat dan Anggota Majelis Sinode serta Anggota Pengganti Majelis Sinode ialah anggota majelis jemaat sebagaimana dimaksud dalam Bab V Pasal 10 ayat (1) Peraturan Gereja ini.  Penjelasan Cukup jelas

Pasal 24 Penyelenggara Pemilihan 1. Pemilihan Badan Pekerja Majelis Jemaat, Majelis Penggembalaan dan Pertimbangan Jemaat dan Anggota Majelis Sinode serta Anggota Pengganti Majelis Sinode dilakukan dalam Sidang Majelis Jemaat dengan berpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan yang di keluarkan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode. 2. Pemilihan diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan yang dipilih dan ditetapkan oleh Sidang Majelis Jemaat dan dilantik oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat dalam ibadah jemaat. 3. Waktu dan tempat pelaksanaan pemilihan berdasarkan surat edaran Badan Pekerja Majelis Sinode. 4. Panitia pemilihan menjalankan tugas berdasarkan petunjuk pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode.  Penjelasan Cukup jelas

Pasal 25 Tata Cara dan Mekanisme Pemilihan 1. Pemilihan BPMJ, MPPJ, Anggota Majelis Sinode dan Anggota Pengganti Majelis Sinode dilaksanakan secara langsung, rahasia dan tertulis dan merupakan bagian dari ibadah. 2. Pemilihan dilaksanakan secara bergantian untuk masing-masing perangkat pelayanan dan secara berurutan untuk masing-masing jabatan. 3. Seseorang dinyatakan terpilih apabila mendapat suara terbanyak dan telah memenuhi persyaratan. 4. Apabila dalam pemilihan pemilihan putaran pertama pertama terdapat dua orang atau lebih yang mempunyai suara suara sama banyak, maka dilakukan pemilihan putaran kedua diantara calon yang mempunyai suara terbanyak sama tersebut dan yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai calon terpilih. 5. Apabila ketentuan dalam ayat (4) pasal ini belum terpenuhi, maka pemilihan dilakukan melalui undian diantara calon tersebut tersebut yang didahului didahului dengan doa.

25

6. Calon yang mendapat suara terbanyak, tetapi tidak memenuhi persyaratan untuk jabatan itu dibatalkan dan calon yang mendapatkan suara terbanyak kedua dan telah memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai calon terpilih. 7. Berita Acara pemilihan wajib disampaikan oleh panitia pemilihan kepada BPMS melalui Koordinator Pelayanan Wilayah.  Penjelasan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

Pasal 26 Penetapan, Pelantikan, Peneguhan dan Serah terima 1. Badan Pekerja Majelis Sinode berdasarkan berita acara pemilihan, menetapkan BPMJ, MPPJ, anggota majelis sinode dan anggota anggota pengganti majelis sinode dengan Keputusan. 2. Berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, BPMS BPMS melantik BPMJ, anggota majelis sinode dan anggota pengganti majelis sinode dalam ibadah jemaat dengan menggunakan Tata Ibadah yang di keluarkan oleh BPMS dan dirangkaikan dengan serah terima  jabatan pelayanan dan administrasi administrasi pelayanan dan perbendaharan jemaat. 3. Berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, BPMS melantik dan meneguhkan Majelis Penggembalaan dan Pertimbangan Jemaat dalam ibadah jemaat dengan menggunakan Tata Ibadah yang dikeluarkan BPMS yang dirangkaian dengan serahterima jabatan pelayanan dan administarasi pelayanan. 4. BPMJ melaksanakan tugasnya setelah dilantik dan telah melakukan serah terima dari BPMJ yang lama. 5. MPPJ melaksanakan tugasnya setelah dilantik dan diteguhkan serta melakukan serah terima dari MPPJ yang lama.  Penjelasan 1. Cukup jelas 2.  BPMS dapat menugaskan menugaskan Koordinator Pelayanan Pelayanan Wilayah 3.  BPMS dapat menugas menugaskan kan Koordinator Pelayanan Pelayanan Wilayah. Untuk sekretaris dan anggota MPPJ diteguhkan dan dilantik. 4.  Menjelang pelantikan dan serah terima, BPMJ yang lama harus menyiapkan seluruh dokumen administrasi pelayanan dan perbendaharaan dengan selengkap-lengkapnya. 5.  MPPJ yang lama menyiapkan menyiapkan dokumen untuk serah terima.

Pasal 27 Periode Pelayanan dan Kelowongan 1. Periode pelayanan BPMJ dan MPPJ adalah lima tahun dimulai sejak pelantikan dan serahterima sampai dengan pelantikan dan serah terima dari pejabat yang lama. 2. Kelowongan BPMJ dan MPPJ terjadi apabila: a. Meninggal dunia; b. Berpindah tempat tinggal secara tetap lebih dari enam bulan diluar jemaat bersangkutan; c. Meninggalkan tugas pelayanan secara terus menerus lebih dari enam bulan; d. Menderita sakit yang sesuai keterangan dokter dokter memerlukan perawatan sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya satu tahun; e. Menderita sakit dan atau kecelakaan berat dimana yang bersangkutan tidak dapat lagi melaksanakan tugasnya; f. Berhenti atas permintaan sendiri secara tertulis dan di bacakan dalam ibadah jemaat; g. Di kenakan tindakan disiplin gerejawi; h. Diberhentikan atau berhenti dari pelayan khusus untuk BPMJ dan ketua MPPJ; dan i. Di berhentikan dari jabatan Ketua K etua Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat. 3. Kelowongan diisi melalui pemilihan yang dilaksanakan dalam Sidang Majelis Jemaat.

26

4. Pemilihan pengisi lowong diatur dan dilakukan oleh BPMJ dengan mengikuti ketentuan tentang pemilihan. 5. Periode pelayanan BPMJ, MPPJ pengisi lowong sama dengan periode pelayanan yang sedang berjalan. 6. Pengisian lowong dilakukan selambat-lambatnya enam bulan setelah terjadi kelowongan.  Penjelasan 1. Periode pelayanan Ketua BPMJ seorang pendeta pegawai GERMITA yang ditempatkan dan ditetapkan oleh BPMS sebagaimana diatur dalam Peraturan Gereja Tentang Pegawai GERMITA. 2. Cukup jelas 3. Cukup jelas 4. Cukup jelas 5. Cukup jelas 6. Sebelum diadakan pengisian lowong secara tetap, maka jabatan lowong dilaksanakan oleh salah satu anggota BPMJ berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB IX KELOMPOK RUMAH TANGGA, KOMISI KERJA, KELOMPOK FUNGSIONAL DAN PROFESI, SERTA PANITIA Pasal 28 Kelompok Rumah Tangga 1. Kelompok Rumah Rumah Tangga merupakan kelompok kelompok pelayanan jemaat sesuai pemetaan, penataan dan pembagian teritori/wilayah pelayanan jemaat. jemaat. 2. Kelompok Rumah Tangga terdiri dari 15-20 kepala keluarga yang letak geografi tempat tinggalnya berdekatan dan berurutan. 3. Pelayanan Kelompok Kelompok Rumah Tangga menjadi tanggung jawab majelis jemaat yang sehari-hari sehari-hari dipercayakan kepada 3 (tiga) orang pelayan khusus anggota majelis jemaat yaitu 2 (dua) orang diaken dan seorang penatua yang dipilih dan berdomisili serta merupakan anggota KRT bersangkutan. 4. Pemetaan, penataan dan pembagian wilayah jemaat menjadi beberapa KRT ditetapkan oleh Sidang Majelis Jemaat sesuai ayat (2) Pasal ini dengan memperhatikan memperhatikan hasil rapat sidi jemaat. 5. Dalam hal dimana ketentuan dalam ayat (2) Pasal ini tidak terpenuhi, maka BPMJ atas persetujuan Sidang Majelis Jemaat dapat mengajukan pembentukan KRT kepada Badan Pekerja Majelis Sinode melalui Koordinator Pelayanan Wilayah untuk penetapannya. 6. Kelompok Rumah Tangga bertugas melaksanakan ketetapan dan keputusan Sidang Majelis Jemaat dan peraturan dan keputusan Badan Pekerja Majelis Jemaat. 7. Dalam melaksanakan tugasnya diaken dan penatua dikelompok rumah tangga dapat membentuk  urusan pelayanan diakonia, tim doa dan tim kerja sesuai kebutuhan pelayanan  Penjelasan 1. Cukup Jelas 2. Pembentukan pelayanan Kelompok Rumah Tangga berdasarkan letak georafis tempat tinggal yang berdekatan dan berurutan dimaksudkan untuk memaksimalkan tugas pelayanan jemaat khususnya tugas penggembalaan rutin bagi anggota jemaat oleh pelayan khusus. 3. Penanggung jawab pelayanan kelompok KRT terdiri dari 3 (tiga) orang pelayan khusus yaitu dua orang diaken dan seorang penatua artinya pendekatan pelayanan KRT dilakukan dengan  pendekatan fungsional bukan dengan pendekatan struktural dimana diaken dan penatua memiliki tugas bersama dalam penggembalaan, pelayanan dan pembinaan anggota jemaat tetapi memiliki tugas khusus masing-masing sesuai panggilan dan jabatannya yaitu penatua bertanggungjawab atas ibadah-ibadah, doa, pengajaran dan pemberitaan firman sedangkan seorang diaken bertanggungjawab atas pengelolaan perbendaharaan dan seorang diaken lagi bertanggungjawab atas pelayanan diakonia. 4. Pemetaan, penataan dan pembagian wilayah jemaat menjadi beberapa KRT dilakukan sebelum  pemilihan pelayan khusus periode pelayanan baru yang didahului dengan sensus atau pendataan anggota jemaat. 5. Cukup jelas 6. Cukup jelas 7. Cukup jelas

27

Pasal 29 Komisi Kerja 1. Komisi Kerja dibentuk oleh BPMJ sesuai kebutuhan pelayanan jemaat yang bertugas membantu Badan Pekerja Majelis Jemaat dalam melaksanakan program pelayanan tertentu di jemaat. 2. Susunan keanggotaan Komisi Kerja diangkat, ditetapkan dan diberhentikan oleh BPMJ, setelah mendapat persetujuan Sidang Majelis Jemaat. 3. Jumlah keanggotaan Komisi Kerja disesuaikan dengan kebutuhan 4. Periode pelayanan Komisi Kerja, sama dengan periode pelayanan Badan Pekerja Majelis Jemaat. 5. Komisi Kerja mengadakan rapat sesuai kebutuhan. 6. Komisi Kerja menyusun dan mengajukan rencana kerja dan Anggaran Belanja dan Pendapatan untuk dibahas dan ditetapkan oleh Sidang Majelis Jemaat, melalui Badan Pekerja Majelis Jemaat. 7. Komisi Kerja bertanggung jawab kepada Badan Pekerja Majelis Jemaat. 8. Pembentukan dan tata kerja komisi kerja diatur dalam pedoman yang di keluarkan oleh BPMS.  Penjelasan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Cukup jelas Susunan keanggotaan Komisi Kerja tidak ada asisten bendahara. Cukup jelas. Cukup jelas Cukup jelas  Merupakan bagian tidan tidan terpisahkan dari dari Anggaran Belanja Belanja dan pendapatan pendapatan jemaat. Cukup jelas Cukup jelas

Pasal 30 Kelompok Pelayanan Fungsional dan Profesi 1. Kelompok Pelayanan fungsional dan profesi merupakan bentuk pelayanan jemaat GERMITA kepada anggota-anggota menurut kesamaan fungsi atau profesi anggota jemaat. 2. Kelompok Pelayanan fungsional dan profesi terdiri dari petani, nelayan, tukang, pengusaha, PNS, guru, tenaga medis, buruh, siswa, mahasiswa, pelayan khusus termasuk pelayanan kelompok Lanjut Usia dan lain-lain. 3. Kelompok Pelayanan fungsional atau profesi dibentuk oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat sesuai dengan fungsi dan profesi anggota jemaat setelah mendapat persetujuan Sidang Majelis Jemaat. 4. Pelayanan kelompok fungsional dan profesi merupakan tanggung jawab majelis jemaat yang dipercayakan kepada masing-masing masing-masing pengurus pelayanan fungsional fungsional dan profesi. 5. Susunan keanggotaan keanggotaan pengurus pelayanan pelayanan fungsional fungsional dan profesi diangkat dan ditetapkan serta dilantik oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat dalam ibadah jemaat. 6. Susunan keanggotaan keanggotaan Pengurus Pelayanan Fungsional Fungsional dan Profesi Profesi terdiri dari: a. Koordinator b. Urusan Peribadatan, Informasi dan komunikasi komunikasi c. Urusan Organisasi, Keanggotaan dan Pembinaan d. Urusan Administrasi pelayanan e. Urusan Keuangan 7. Periode pelayanan pengurus pelayanan fungsional dan profesi sama dengan periode pelayanan Badan Pekerja Majelis Jemaat. 8. Pengurus pelayanan fungsional fungsional dan profesi bertanggung bertanggung jawab kepada Badan Pekerja Majelis Jemaat. 9. Program dan Anggaran Belanja dan Pendapatan pelayanan fungsional dan profesi merupakan bagian integral dari anggaran jemaat. 10. Pembentukan dan tata kerja kelompok Fungsional dan profesi diatur dengan pedoman yang di keluarkan BPMS.  Penjelasan 1. 2. 3. 4.

Cukup jelas  Lansia yaitu anggota anggota jemaat GERMITA berusia berusia 60 (enam puluh) tahun tahun keatas Cukup jelas Koordinator pengurus pelayanan fungsional di pilih diantara pelayan khusus di jemaat  bersangkutan. 5. Pengangkatan dan penetapan harus berdasarkan persetujuan sidang majelis jemaat. 6. Cukup jelas

28

7. 8. 9. 10.

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

Pasal 31 Panitia 1. Panitia dibentuk untuk melaksanakan kegiatan pelayanan tertentu yang tidak terjangkau oleh komisi kerja dijemaat. 2. Susunan panitia dipilih dalam Sidang Majelis Jemaat dan ditetapkan oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat serta dilantik dan dibubarkan dalam ibadah jemaat. 3. Tugas, tata kerja dan masa kerja panitia diatur oleh yang menetapkannya. 4. Panitia mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Sidang Majelis Jemaat melalui Badan Pekerja Majelis Jemaat.  Penjelasan 1. Kegiatan pelayanan tertentu yang jangka waktu pelaksanaannya tidak lebih dari satu tahun anggaran atau satu periode pelayanan. 2. Untuk kegiatan sinode sinode di jemaat yang bersangkutan, bersangkutan, dipilih dalam sidang sidang majelis jemaat yang yang bersangkutan, ditetapkan ditetapkan dan dilantik oleh Badan Pekerja Majelis Sinode atau dapat dimandatkan dimandatkan kepada Kordinator Pelayanan Wilayah. 3. Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban menyangkut laporan kegiatan termasuk keuangan dan inventaris. 4. Cukup jelas

BAB X RAPAT SIDI JEMAAT Pasal 32 Rapat Sidi Jemaat 1. Rapat sidi jemaat dilaksanakan untuk: a. Memilih calon pelayan khusus diaken dan penatua sesuai dengan Peraturan Gereja Tentang Pelayan Khusus Bab V Pasal 11 sampai dengan Pasal 16; b. Membicarakan panggilan dan tugas jemaat serta kewajiban dan tanggungjawab sidi jemaat; dan c. Membicarakan hal-hal lain lain menyangkut kehidupan dan pelayanan pelayanan jemaat jemaat yang penting dan dan mendesak. 2. Rapat sidi jemaat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan huruf c Pasal ini dihadiri oleh seluruh anggota sidi dalam satu KRT atau gabungan KRT. 3. Rapat sidi jemaat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan huruf c Pasal ini dipimpin oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat dan didampingi oleh diaken dan penatua di KRT bersangkutan. 4. Rapat sidi jemaat jemaat sebagaimana di maksud maksud ayat (1) huruf b Pasal ini, diadakan diadakan sekali dalam setahun atau sesuai kepentingan dan kebutuhan pelayanan. 5. Rapat sidi jemaat sebagaimana sebagaimana di maksud ayat (1) huruf c Pasal ini, diadakan diadakan sewaktu-waktu sesuai kepentingan dan kebutuhan pelayanan. 6. Tempat, waktu, dan agenda rapat sidi jemaat diumumkan dalam ibadah sentral jemaat atau ibadah KRT dua minggu berturut-turut.  Penjelasan 1. a. Cukup jelas b. Sebagai forum konsultasi untuk mendengar dan menampung segala pikiran, usul dan saran, dari anggota sidi jemaat tentang tentang pelaksanaan panggilan panggilan dan tugas jemaat serta tanggung tanggung jawab sidi  jemaat yang akan dimasukan dimasukan dalam program program pelayanan dan anggaran anggaran jemaat. c. Cukup jelas 2. Tidak memerlukan kuorum jumlah anggota sidi jemaat. 3. Cukup jelas. 4.  Rapat sidi jemaat diadakan sebelum pelaksanaan sidang majelis jemaat yang mengagendakan  pembahasan dan evaluasi laporan BPMJ, BPPJ, MPPJ dan pembahasan penetapan program dan anggaran jemaat setahun. 5. Cukup jelas 6.  Lewat berita jemaat atau atau ibadah KRT.

29

BAB XI TATA TERTIB PELAYANAN JEMAAT Pasal 33 Tata Tertib Pelayanan Sakramen Baptisan Kudus 1. Jemaat GERMITA melaksanakan sakramen baptisan kudus bagi anak-anak dan orang dewasa dalam ibadah jemaat di gedung gereja. 2. Pelayanan sakramen baptisan kudus harus di dahului katekisasi dan percakapan penggembalaan khusus bagi orang tua kandung dan orang tua baptis atau orang dewasa yang minta di baptis. 3. Pelayanan sakramen baptisan kudus terhadap anak-anak di layankan berdasarkan iman orang tua kandung atau wali. 4. Pelayanan sakramen baptisan kudus bagi anggota GERMITA hanya berlaku satu kali seumur hidup sebagaimana dimaksudkan dimaksudkan dalam Tata Dasar Bab III Pasal 8 ayat (6). 5. Orang tua baptis adalah anggota sidi jemaat GERMITA GERMITA atau anggota sidi jemaat dari gereja anggota GPI dan gereja anggota anggota PGI yang mengakui sidi jemaat dan seajaran dengan dengan GERMITA dan berjumlah 4 (empat) (empat) orang. 6. Saksi baptisan adalah seluruh anggota jemaat yang hadir. 7. Anggota gereja lain yang sudah dibaptis dan berpindah ke GERMITA tidak dibaptis lagi, tetapi harus memasukan surat baptis dari gereja asalnya kepada Badan Pekerja Majelis Jemaat. 8. Anggota GERMITA yang di baptis diberikan surat baptisan dan dicatat dalam buku baptisan jemaat yang bersangkutan. 9. Tata cara dan ketentuan selanjutnya mengenai mengenai pelayanan sakramen baptisan kudus diatur dalam Tata Ibadah dan dokumen ajaran GERMITA tentang sakramen Baptisan Kudus.  Penjelasan 1.  Dalam keadaan luar biasa pelayanan sakramen baptisan kudus dapat dilakukan diluar gedung gereja. Pelayanan sakramen baptisan kudus harus menggunakan Tata Ibadah Baptisan Kudus yang di keluarkan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode dan di layani oleh pelayan khusus pendeta GERMITA. 2.  Materi katekisasi Baptisan Baptisan disusun dan diterbitkan oleh BPMS BPMS dengan Peraturan. Peraturan. 3. Kepada mereka yang berasal dari agama lain, pelayanan sakramen baptisan kudus hanya dilakukan kepada yang sudah dewasa. 4. Cukup jelas 5.  Dalam memilih orang tua baptis hendaknya orang tua kandung mengutamakan anggota sidi jemaat  GERMITA. 6. Cukup jelas 7. Cukup jelas 8. Cukup jelas 9. Cukup jelas

Pasal 34 Tata Tertib Pelayanan Peneguhan Sidi Jemaat 1. Jemaat GERMITA melaksanakan peneguhan sidi jemaat dalam ibadah jemaat di Gedung Gereja. 2. Untuk dapat diteguhkan menjadi anggota sidi jemaat, calon sidi harus mengikuti katekisasi sidi sesuai dengan program jemaat berdasarkan kurikulum dan pedoman yang disusun dan diterbitkan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode. 3. Calon anggota sidi minimal berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah. 4. Calon sidi jemaat jemaat yang mengikuti mengikuti katekisasi katekisasi kurang dari dari 75 % (tujuh puluh lima lima prosen) dari total pertemuan dan materi sesuai pedoman, kurikulum dan program yang telah ditetapkan, tidak dapat diteguhkan menjadi sidi jemaat. 5. Pelayanan peneguhan sidi jemaat harus didahului dengan percakapan penggembalaan bagi calon sidi dan juga dihadiri oleh orang tua kandung dan orang tua baptis. 6. Bagi calon sidi jemaat GERMITA dari gereja atau agama lain wajib mengikuti katekisasi khusus. 7. Anggota jemaat yang diteguhkan menjadi sidi jemaat diberikan surat sidi dan didaftarkan dalam buku sidi jemaat. 8. Pengajar katekisasi sidi jemaat ialah pelayan khusus pendeta, penatua dan diaken serta anggota sidi  jemaat lainnya yang dianggap dianggap mampu.  Penjelasan

30

1. Pelayanan peneguhan sidi jemaat harus menggunakan Tata Ibadah peneguhan sidi yang di keluarkan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode dan di layani oleh pelayan khusus pendeta GERMITA. 2. Waktu tatap muka diatur sesuai dengan jadwal yang disusun BPMJ, tetapi harus memenuhi ketentuan dalam pedoman dan kurikulum yang di susun dan diterbitkan BPMS. 3.  Bagi yang terlanjur hamil di luar nikah dan akan segera menikah tetapi belum berumur 17 tahun dapat mengikuti katekisasi sidi. 4. Cukup Jelas 5. Percakapan pengembalaan calon sidi jemaat dihadiri oleh Majelis Penggembalaan dan Pertimbangan Jemaat dan seluruh pelayan khusus di jemaat. 6. Pedoman, Kurikulum dan materi katekisasi khusus disusun dan diterbitkan oleh BPMS. 7. Cukup Jelas 8. Pengajar katekisasi wajib mengikuti pelatihan pengajar katekisasi dan memenuhi syarat-syarat   yang diatur dalam pedoman pedoman pengajar katekisasi katekisasi sidi yang disusun disusun oleh BPMS 

Pasal 35 Tata Tertib Pelayanan Sakramen Perjamuan Kudus 1. Sakramen Perjamuan Kudus dilakukan dalam rangka memperingati dan merayakan karya penyelamatan Yesus Kristus. 2. Pelaksanaan Perjamuan Kudus harus didahului dengan persiapan dan pengakuan diri dari anggota sidi jemaat. 3. Sakramen perjamuan kudus dilaksanakan dalam ibadah jemaat dan menggunakan Tata Ibadah yang disusun dan diterbitkan oleh BPMS serta dipimpin oleh pelayan khusus pendeta GERMITA. 4. Sakramen perjamuan kudus dilaksanakan secara rutin empat kali dalam setahun yang waktu pelaksanaannya diatur oleh Sidang Majelis Jemaat dan juga dilaksanakan pada perayaan Hari Pekabaran Injil, Perjamuan Kudus sedunia dan dalam Persidangan Gerejawi. 5. Anggota sidi jemaat yang sedang dikenakan tindakan disiplin gerejawi tidak diijinkan mengikuti pelaksanaan sakramen perjamuan kudus. 6. Tata cara dan Ketentuan selanjutnya selanjutnya mengenai sakramen perjamuan kudus kudus diatur dalam Tata Ibadah Ibadah dan dokumen ajaran GERMITA tentang sakramen perjamuan kudus.  Penjelasan 1. Cukup Jelas. 2. Persiapan dilakukan melalui proses penggembalaan sedangkan pengakuan diri dilakukan dalam ibadah jemaat sebelum atau disaat pelaksanaan ibadah sakramen perjamuan kudus. 3.  Bagi anggota sidi jemaat yang tidak dapat mengikuti ibadah Sakramen perjamuan kudus di gedung gereja karena sakit atau mereka yang sudah lanjut usia dapat dilayani ditempat yang bersangkutan tinggal atau dirawat. 4. Persidangan gerejawi yang dimaksudkan adalah Sidang Lengkap Majelis Sinode, Sidang Istimewa  Majelis Sinode dan Sidang Sidang Tahunan Majelis Majelis Sinode 5. Cukup Jelas 6. Cukup Jelas

Pasal 36 Tata Tertib Pemberkatan Nikah 1. Pemberkatan nikah dilayangkan kepada calon pasangan suami istri yang telah memenuhi administrasi dan ketentuan gereja serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Pemberkatan nikah harus didahului dengan katekisasi pranikah dan percakapan penggembalaan bagi calon pasangan suami istri dan juga harus dihadiri oleh orang tua kandung/wali. 3. Pemberkatan nikah dilaksanakan oleh pelayan khusus pendeta dalam persekutuan ibadah jemaat dalam gedung gereja dengan menggunakan Tata Ibadah yang disusun dan diterbitkan oleh BPMS. 4. Pasangan suami istri yang telah diberkati diberikan surat nikah dan didaftarkan dalam buku nikah  jemaat 5. Tata cara dan ketentuan selanjutnya mengenai pernikahan diatur dalam Tata Ibadah dokumen ajaran GERMITA tentang pernikahan Kristen  Penjelasan 1. Cukup Jelas

31

2. Pedoman dan kurikulum dan materi katekisasi pranikah pranikah disusun dan diterbitkan diterbitkan oleh BPMS  Katekisasi pranikah dilakukan dalam rangka pembinaan calon keluarga kristen yang bertanggungjawab dan melayani Tuhan melalui kehidupan ke hidupan keluarga. 3. Yang dimaksudkan dalam ibadah jemaat dalam gedung gereja artinya pemberkatan nikah tidak  boleh dilaksanakan di kantor catatan sipil. 4. Cukup Jelas 5. Cukup Jelas.

BAB XII PENATALAYANAN JEMAAT Pasal 37 Penatalayanan 1. Penatalayanan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan panggilan dan tugas jemaat serta tugas majelis jemaat sebagaimana dimaksudkan dalam Bab III Pasal 4 dan 5 dan Bab V Pasal 9 Peraturan Gereja ini. 2. Penatalayanan meliputi kegiatan penataan organisasi, tata laksana (program dan mekanisme kerja), penata usahaan (perkantoran), informasi dan komunikasi personalia dan pengelolaan sumber daya dan dana (perbendaharaan).  Penjelasan 1. Cukup Jelas 2. Cukup Jelas

Pasal 38 Tata Usaha, Informasi dan Komunikasi 1. Tiap jemaat GERMITA harus mempunyai kantor jemaat yang di lengkapi dengan peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan menurut kesanggupan dan kemampuan jemaat untuk : a. Mengurus, menyimpan dan menyelesaikan segala urusan administrasi pelayanan jemaat, baik  dibidang umum dan perbendaharaan; b. Menata dan menyimpan semua data, dokumen dan arsip jemaat; c. Menyimpan harta milik jemaat yang layak disimpan dikantor milik jemaat. 2. Badan Pekerja Majelis Jemaat bertanggungjawab atas penggunaan, pengelolaan dan pemeliharaan kantor jemaat. 3. Penataan di bidang tata usaha, komunikasi dan informasi jemaat di laksanakan melalui kantor  jemaat. 4. Dokumen/arsip jemaat meliputi : a. Daftar keanggotaan jemaat, buku baptisan, buku sidi, buku nikah, daftar kelahiran, daftar kematian, buku atestasi, daftar keanggotaan majelis jemaat dan perangkat pelayanan jemaat, buku keuangan, daftar inventaris, daftar statistik jemaat, surat-surat berharga dan surat-surat lainnya; b. Surat menyurat yakni surat masuk dan surat keluar yang ber hubungan dengan pelayanan jemaat; c. Surat-surat gerejawi: baptisan, sidi, nikah, kartu keluarga jemaat, kartu pelayan khusus, keterangan meninggal dunia dan surat-surat lainya. d. Dokumen-dokumen berupa : buku notula, buku ketetapan dan keputusan Sidang Majelis Jemaat, buku peraturan dan keputusan Badan Pekerja Majelis Jemaat, notulen Rapat Koordinasi Pelayanan Wilayah, buku ketetapan dan keputusan Sidang Lengkap Majelis Sinode/Sidang Istimewa Majelis Sinode dan Sidang Tahunan Majelis Sinode, peraturan dan keputusan Badan Pekerja Majelis Sinode, Sinode, hasil-hasil rapat sidi jemaat, hasil pertemuan, pertemuan, konsultasi dan dan rapat Komisi Pelayanan Kategorial, hasil rapat komisi kerja jemaat, kelompok pelayanan fungsional dan profesi, laporan-laporan pelayanan dan catatan penggembalaan, dll. 5. Tiap jemaat GERMITA memiliki dan menggunakan satu buah stempel jemaat yang di keluarkan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode.  Penjelasan 1. 2. 3. 4.

Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas a. Format di susun dan di keluarkan Badan Pekerja Majelis Sinode b. Pedoman surat menyurat di terbitkan oleh Badan Pekerja Sinode c. Blangko surat-surat gerejawi diterbitkan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode d. Cukup Jelas

32

5. Cukup jelas

Pasal 39 Staf/Tenaga Administrasi Administrasi 1. Dalam rangka untuk membantu melaksanakan tugas-tugas administrasi pelayanan umum dan perbendaharaan jemaat, Badan Pekerja Majelis Jemaat dapat mengangkat, menetapkan dan memberhentikan satu atau beberapa orang staf/tenaga administrasi kantor jemaat sesuai kemampuan keuangan jemaat berdasarkan persetujuan Sidang Majelis Jemaat 2. Staf/tenaga administrasi jemaat ialah anggota sidi jemaat yang siap dan bersedia memberi diri secara sungguh-sungguh sungguh-sungguh dalam pelayanan pelayanan administrasi pelayanan pelayanan dan perbendaharaan perbendaharaan jemaat dan tidak  memiliki pekerjaan tetap di tempat lain. 3. Tugas-tugas staf/tenaga staf/tenaga administrasi administrasi jemaat diatur dan ditetapkan ditetapkan oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat. 4. Dalam melaksanakan tugasnya, staf/tenaga administrasi di berikan jaminan hidup yang besarnya di tetapkan oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat dengan persetujuan Sidang Majelis Jemaat. 5. Dalam melaksanakan tugasnya, staf/tenaga administrasi bertanggung jawab kepada Badan Pekerja Majelis jemaat.  Penjelasan Cukup jelas

Pasal 40 Harta Milik GERMITA di Jemaat 1. Harta Milik GERMITA yang ada di jemaat dipercayakan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode untuk  dipakai, diolah dan di pelihara oleh jemaat dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. 2. Pembongkaran suatu bangunan yang termasuk harta milik GERMITA yang berada dalam pengelolaan suatu jemaat yang berakibat perubahan dalam berita acara serah terima bangunan, perlu lebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Badan Pekerja Majelis Sinode. 3. Pengalihan hak atas harta milik GERMITA sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini khususnya barang tidak bergerak, harus atas persetujuan Badan Pekerja Majelis Sinode. 4. Jika suatu jemaat bubar, maka semua harta milik GERMITA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dengan sendirinya di urus, diolah dan di pelihara oleh Badan Pekerja Majelis Sinode. 5. Ketentuan selanjutnya mengenai pengelolaan dan pengawasan harta milik GERMITA di jemaat di atur dalam Peraturan Gereja tentang tentang Perbendaharaan dan Peraturan Gereja Tentang Pengawasan Perbendaharaan.  Penjelasan 1. Cukup jelas 2. Sebelum mengadakan renovasi/perubahan suatu bangunan, BPMJ harus memohon rekomendasi dari BPMS. 3.  Harta Milik tidak bergerak bergerak adalah tanah tanah dan bangunan. bangunan. 4. Cukup jelas 5. Cukup jelas.

BAB XIII PENYELESAIAN PERSENGKETAAN Pasal 41 Dasar Penyelesaian Persengketaan Bila terjadi persengketaan dalam tubuh Majelis Jemaat, BPMJ, MPPJ, BPPJ dan perangkat pelaksana  jemaat lainnya atau anggota jemaat, maka semua pihak yang tersangkut, wajib melaksanakan penyelesaian secara Alkitabiah dan gerejawi dan berjanji dengan sungguh-sungguh untuk memahami, menghayati Roma 14; Efesus 4:1-6; 17-32 17-32 ; Filipi 2:1-11; Kolose 3:5-17; 1 Korintus 1:10-17; 3:1-9 dan 1 Tesalonika 2.  Penjelasan Cukup jelas

33

Pasal 42 Cara Penyelesaian Persengketaan dalam Tubuh Majelis Jemaat, BPMJ, MPPJ, BPPJ dan Perangkat Pelayanan Jemaat lainnya. 1. Penyelesaian dalam persengketaan dalam tubuh majelis jemaat dilaksanakan dalam Sidang Majelis Jemaat yang di hadiri oleh Majelis Penggembalaan dan Pertimbangan Jemaat dan Koordinator Pelayanan Wilayah. 2. Penyelesaian persengketaan dalam tubuh BPMJ dilaksanakan dalam rapat BPMJ yang di hadiri oleh MPPJ, pendeta jemaat dan Koordinator Pelayanan Wilayah. 3. Penyelesaian persengketaan dalam tubuh MPPJ dilaksanakan dalam pertemuan yang di hadiri oleh anggota MPPJ, pendeta jemaat dan Koordinator Pelayanan Wilayah. 4. Penyelesaian persengketaan dalam tubuh BPPJ dilaksanakan dalam pertemuan yang di hadiri oleh anggota BPPJ, pendeta jemaat, MPPJ dan Koordinator Pelayanan Wilayah. 5. Penyelesaian persengketaan dalam tubuh masing-masing Perangkat Pelaksana Jemaat di laksanakan dalam pertemuan yang dihadiri oleh seluruh perangkat-perangkat pelayanan yang bersangkutan, BPMJ, Pendeta Jemaat, dan MPPJ. 6. Setip penyelesaian persengketaan dibuat berita acara penyelesaian persengketaan dan surat pernyataan. 7. Jika penyelesaian persengketaan sebagaimana sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) sampai dengan ayat (5) pasal ini belum dapat diselesaikan maka penyelesaian persoalan diselesaikan dalam Sidang Majelis Jemaat yang dihadiri oleh Koordinator Pelayanan Wilayah. 8. Jika penyelesaian persengketaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (7) pasal ini belum dapat diselesaikan, maka Sidang Majelis Jemaat menyerahkan penyelesaiannya kepada BPMS. 9. Dalam menyelesaikan persengketaan tersebut dalam ayat (8) pasal ini, BPMS melibatkan MPPS dan penyelesaian persengketaan tersebut merupakan langkah akhir yang wajib ditaati oleh semua pihak  yang bersengketa. 10. Ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelesaian persengketaan dalam pasal ini diatur dalam Peraturan Gereja Tentang Penggembalaan, Pe nilikan dan Disiplin Gerejawi.  Penjelasan 1-10 Cukup jelas

Pasal 43 Cara Penyelesaian Persengketaan Diantara Anggota Jemaat 1. Penyelesaian persengketaan diantara anggota jemaat, wajib diselesaikan oleh Pelayan khusus, BPMJ, pendeta jemaat dan MPPJ dengan pendekatan mediasi. 2. Dalam usaha penyelesaian persengketaan berlangsung, pihak-pihak yang tersangkut membatasi persengketaan itu dalam kalangan sendiri. 3. Langkah selanjutnya penyelesaiam persengketaan diantara anggota jemaat di atur dalam Peraturan Gereja Tentang Penggembalaan, Penilikan dan Disiplin Gerejawi.

 Penjelasan 1. Pendekatan mediasi adalah pendekatan dengan cara memberdayakan pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan menyelesaikan sengketa mereka dengan pihak penggembala sebagai fasilitator.  Majelis jemaat yang dimaksud adalah diaken dan penatua didalam suatu KRT dimana pihak yang bersengketa bertempat tinggal dan penatua komisi pelayanan kategorial yang bersangkutan. 2. Cukup Jelas 3. Cukup jelas

BAB XIV PEMBENTUKAN, PEMEKARAN,PENGGABUNGAN DAN PEMBUBARAN JEMAAT Pasal 44 Pembentukan Jemaat Baru 1. Suatu jemaat baru dapat dibentuk apabila memenuhi syarat-syarat dan prosedur sebagai berikut: a. Jemaat yang hendak dibentuk tidak berada dalam dalam satu lingkungan lingkungan batas-batas batas-batas suatu jemaat GERMITA dan harus jelas letak dan batas-batasnya.

34

2. 3. 4.

5. 6.

7.

8.

b. Permohonan pembentukan jemaat baru diajukan oleh sekurang-kurangnya 15 (lima belas) rumah tangga anggota GERMITA bakal jemat, yang diajukan kepada Badan Pekerja Majelis Sinode melalui Koordinator Pelayanan Wilayah terdekat yang disertai pertimbangan-pertimbangan oleh Koordinator Pelayanan Wilayah. c. Permohonan dapat juga diajukan oleh Koordinator Pelayanan Wilayah terdekat setelah mengadakan musyawarah dengan rumah tangga-rumah tangga bakal jemaat baru disertai alasan dan pertimbangan. d. Permohonan di lengkapi dengan peta lokasi jemaat, keterangan tentang penduduk, agama dan keyakinan, batas pemerintahan, informasi latar belakang perekonomian dimana bakal jemaat berada. e. Telah dilakukan penelitian langsung oleh Badan Pekerja Majelis Sinode bahwa situasi dan lokasi yang ada sudah memungkinkan memungkinkan untuk pembentukan suatu jemaat baru. Badan Pekerja Majelis Majelis Sinode Sinode menerbitkan keputusan penetapan jemaat baru. Badan Pekerja Majelis Sinode menetapkan pada pelayanan wilayah mana jemaat itu dimasukkan. Badan Pekerja Majelis Sinode Sinode membentuk panitia pemilihan dan menentukan waktu waktu dan tempat pemilihan pelayan khusus dan pemilihan keanggotaan Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat sesuai dengan peraturan gereja tentang pelayan khusus dan dan pelayanan kategorial serta ketentuan lainnya yang berlaku. Peresmian jemaat baru berlaku dalam sutu ibadah jemaat yang dipimpin oleh Badan Pekerja Majelis Sinode. Setelah peresmian, majelis jemaat baru mengadakan Sidang Majelis Jemaat untuk memilih Badan Pekerja Majelis Jemaat, Badan Pengawas Perbendaharaan Jemaat, Majelis Penggembalaan dan Pertimbangan Jemaat sesuai sesuai dengan Tata Gereja GERMITA GERMITA dan ketentuan lainnya lainnya yang berlaku. berlaku. Setelah pemilihan, penetapan dan pelantikan, Badan Pekerja Majelis Jemaat dapat melaksanakan sidang majelis jemaat untuk membahas dan menetapkan program pelayanan dan anggaran belanja dan pendapatan jemaat serta serta dapat membentuk perangkat pelaksana jemaat jemaat yang diperlukan. Jemaat baru dicatat dalam daftar Jemaat GERMITA  Penjelasan

1. a. Seperti dilokasi perumahan dan pemukiman baru yang bukan bagian dari wilayah jemaat  tertentu atau lokasi perumahan dan pemukiman baru tersebut sangat jauh letak geografisnya dari jemaat GERMITA terdekat. b. Cukup jelas c. Cukup jelas d. Cukup jelas e. Cukup jelas 2. Dalam Keputusan penetapan jemaat baru, harus melampirkan peta wilayah jemaat dan batas-batas teritorialnya. 3. Cukup jelas 4. Yang terpilih menjadi Ketua Komisi Pelayanan Kategorial yang terpilih di tahbiskan menjadi  pelayan khusus penatua. penatua. 5. Sekaligus pentahbisan pelayan khusus. 6. Sidang Majelis Jemaat dipimpin oleh Badan Pekerja Majelis Sinode didampingi oleh anggota majelis jemaat yang berpengalaman. 7. Cukup jelas 8. Cukup jelas

Pasal 45 Pemekaran Jemaat 1. Pemekaran jemaat merupakan pembagian satu jemaat GERMITA menjadi dua atau lebih jemaat demi meningkatkan meningkatkan pelaksanaan panggilan dan tugas jemaat sebagaimana sebagaimana dimaksudkan dalam Bab III Pasal 4 dan 5 Peraturan Gereja ini. 2. Suatu jemaat GERMITA dapat dimekarkan menjadi dua atau lebih bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. Mempunyai sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) Kelompok Rumah Tangga yang memiliki sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya 150 (seratus lima puluh) kepala keluarga; b. Memiliki letak geografis wilayah pelayanan jemaat sangat luas; c. Atas persetujuan Sidang Majelis Jemaat setelah mendengar hasil rapat sidi jemaat; dan d. Telah tersedia tanah dan gedung gereja untuk jemaat baru yang akan dimekarkan. 3. Pembentukan jemaat baru karena pemekaran dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

35

4. 5. 6. 7. 8.

9.

a. Di usulkan oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat induk kepada kepada Badan Pekerja Majelis Sinode melalui Koordinator Pelayanan Wilayah berdasarkan persetujuan Sidang Majelis Jemaat dan memperhatikan hasil rapat sidi jemaat dibagian wilayah pelayanan jemaat yang akan dimekarkan berdasarkan syarat-syarat dalam ayat (2) Pasal ini; b. Terdapat sekurang-kurangnya 5 (lima) Kelompok Rumah Tangga yang memiliki 75 (tujuh puluh lima) kepala keluarga yang letaknya berdekatan dan berurutan, dengan ketentuan setelah di lakukan pemekaran jumlah kelompok rumah tangga dan jumlah kepala keluarga jemaat induk  tetap sama atau lebih dari jemaat yang dimekarkan; c. Usul pemekaran harus dilengkapi dengan data, peta lokasi jemaat secara umum dan peta jemaat baru atau dimekarkan, keterangan jumlah penduduk, jumlah keluarga, jumlah anggota baptis dan anggota sidi, batas pemerintahan, penghasilan keluarga dibakal jemaat berada, daftar pelayan khusus dan sarana pelayanan serta tempat peribadatan yang telah tersedia; dan d. Telah dilakukan dilakukan penelitian langsung oleh Badan Pekerja Majelis Sinode Sinode dan Koordinator Koordinator Pelayanan Wilayah bahwa situasi dan kondisi yang ada sudah memungkinkan memungkinkan untuk dimekarkan. Badan Pekerja Majelis Sinode menerbitkan keputusan penetapan jemaat jemaat baru hasil pemekaran. Pelayan khusus diaken dan penatua yang dipilih melalui KRT yang masuk dalam wilayah pemekaran, tetap menjadi pelayan khusus di jemaat baru tersebut. Peresmian jemaat hasil pemekaran berlaku dalam suatu ibadah jemaat yang dipimpin oleh Badan Pekerja Majelis Sinode atau Koordinator Pelayanan Wilayah. Sebelum peresmian, Badan Pekerja Majelis Jemaat induk telah membentuk panitia pemilihan yang bertugas melakukan pemilihan keanggotaan Komisi Pelayanan Kategorial di bakal jemaat yang baru. Setelah peresmian, majelis jemaat baru mengadakan Sidang Majelis Jemaat untuk memilih BPMJ, MPPJ, BPPJ dan perangkat pelaksana jemaat lainnya yang dibutuhkan dan diperlukan, yang dipimpin oleh Badan Pekerja Majelis Sinode dan didampingi oleh seorang penatua dan seorang diaken yang berpengalaman. Jemaat yang dimekarkan dicatat dalam daftar jemaat GERMITA.  Penjelasan

1. Cukup jelas 2. a. Cukup jelas b. Cukup jelas c. Cukup Jelas d. Proses pembangunan gedung gereja minimal telah mencapai 60 (enam puluh) prosen 3. Cukup jelas 4. Dalam Keputusan Pembentukan jemaat baru hasil pemekaran harus melampirkan peta wilayah  jemaat dan batas-batas batas-batas teritori jemaat jemaat tersebut  5. Cukup jelas 6. Cukup jelas 7. Cukup jelas 8. Badan Pekerja Majelis Sinode dapat menugaskan Koordinator Pelayanan Wilayah 9. Cukup jelas

Pasal 46 Penggabungan Jemaat 1. Penggabungan jemaat merupakan penyatuan dua atau lebih jemaat menjadi satu jemaat yang baru. 2. Penggabungan dua dua atau lebih jemaat menjadi satu jemaat baru baru dapat dilaksanakan dilaksanakan jika jemaat jemaat tersebut memandangnya memandangnya baik dan perlu demi kepentingan pelayanan jemaat; pandangan mana disetujui oleh Badan Pekerja Majelis Sinode setelah mendengarkan pendapat dari Koordinator Pelayanan Wilayah dan Sidang Majelis Jemaat yang bersangkutan. 3. Penggabungan diusulkan oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat dari jemaat-jemaat bersangkutan secara bersama-sama kepada Badan Pekerja Majelis Sinode setelah mendengarkan pandangan dan persetujuan anggota sidi jemaat, pendapat Sidang Majelis Jemaat dan pertimbangan Koordinator Pelayananan Wilayah. 4. Badan Pekerja Majelis Sinode sebelum memutuskan untuk menerima atau menolak usul penggabungan itu, berkewajiban meneliti dan mengkaji semua bukti dan keterangan mengenai keadaan jemaat yang hendak digabungkan. 5. Badan Pekerja Majelis Sinode setelah memutuskan untuk menerima penggabungan jemaat-jemaat tersebut, mengeluarkan keputusan penetapan jemaat baru hasil penggabungan. 6. Badan Pekerja Majelis Sinode Sinode membentuk panitia pemilihan pemilihan dan menentukan waktu waktu dan tempat pemilihan keanggotaan Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat sesuai dengan Peraturan Gereja Tentang Pelayanan Kategorial dan ketentuan lainnya yang berlaku.

36

7. Pelayan khusus diaken dan penatua yang dipilih melalui melalui KRT dari jemaat-jemaat yang di gabungkan tetap menjadi pelayan khusus di jemaat baru tersebut, tetapi keputusan penetapannya di baharui. 8. Peresmian jemaat baru hasil penggabungan berlaku dalam sutu ibadah jemaat yang dipimpin oleh Badan Pekerja Majelis Sinode. 9. Setelah peresmian, majelis jemaat baru mengadakan Sidang Majelis Jemaat untuk memilih Badan Pekerja Majelis Jemaat, Badan Pengawas Perbendaharaan Jemaat, Majelis Penggembalaan dan Pertimbangan Jemaat sesuai sesuai dengan Tata Gereja GERMITA GERMITA dan dan ketentuan lainnya yang berlaku. berlaku. 10. Setelah pemilihan, penetapan dan pelantikan, Badan Pekerja Majelis Jemaat dapat melaksanakan Sidang Majelis Jemaat untuk membahas dan menetapkan program pelayanan dan anggaran belanja  jemaat serta dapat membentuk membentuk perangkat pelaksana jemaat jemaat yang diperlukan. 11. Semua harta milik GERMITA yang ada di jemaat-jemaat jemaat-jemaat yang telah digabungkan, digabungkan, di daftarkan dan di jadikan harta milik GERMITA di jemaat baru. 12. Jemaat baru dicatat dalam daftar jemaat GERMITA. 13. Penggabungan jemaat juga dapat terjadi bila menurut penelitian Badan Pekerja Majelis Sinode atas situasi dan kondisi yang memungkinkan untuk penggabungan.  Penjelasan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas  Dalam Keputusan penetapan jemaat hasil penggabungan harus dilampirkan peta wilayah dan batas-batas teritorialnya. Yang terpilih menjadi ketua Komisi Pelayanan kategorial dengan sendirinya menjadi pelayan khusus penatua.  Melanjutkan periode periode yang sedang berjalan berjalan Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Semua harta milik GERMITA di hitung kembali Cukup jelas Cukup jelas

Pasal 47 Penggabungan Bagian-bagian Wilayah Jemaat 1. Penggabungan bagian-bagian wilayah jemaat adalah penyatuan anggota-anggota jemaat dari dua atau lebih jemaat menjadi satu jemaat yang baru. 2. Penggabungan bagian-bagian jemaat untuk menjadi satu jemaat baru dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. Bagian-bagian wilayah jemaat itu memiliki letak geografis yang berdekatan, berurutan dan bersambungan dan harus jelas batas-batasnya; b. Permohonan pembentukan jemaat baru karena penggabungan bagian-bagian wiilayah dua atau lebih jemaat diajukan oleh sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) kepala keluarga anggota GERMITA bakal anggota anggota jemaat baru tersebut kepada Badan Pekerja Majelis Majelis Sinode; c. Mendapatkan persetujuan majelis jemaat bersangkutan dimana anggota-anggotanya bakal menjadi anggota jemaat yang baru; d. Permohonan juga dapat diajukan oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat dari jemaat-jemaat yang bersangkutan secara bersama-sama setelah bermusyawarah dengan anggota-anggota sidi jemaat yang bakal menjadi anggota jemaat yang baru; e. Permohonan dilengkapi dengan peta lokasi jemaat yang bagian-bagian wilayahnya akan digabungkan dan peta lokasi bakal calon jemaat yang akan dibentuk, keterangan jumlah penduduk, jumlah keluarga, jumlah anggota baptis dan anggota sidi, batas pemerintahan, dan penghasilan keluarga dibakal jemaat berada; dan f. Telah dilakukan penelitian langsung oleh Badan Pekerja Majelis Sinode dan Koordinator Pelayanan Wilayah bahwa situasi dan kondisi yang ada memungkinkan untuk pembentukan  jemaat yang baru. 3. Badan Pekerja Majelis Sinode Sinode menerbitkan keputusan penetapan jemaat baru. 4. Badan Pekerja Majelis Sinode membentuk panitia pemilihan dan menentukan waktu dan tempat pemilihan pelayan khusus dan pemilihan keanggotaan Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat menurut ketentuan yang berlaku.

37

5. Peresmian jemaat baru berlaku dalam satu ibadah jemaat yang dipimpin oleh Badan Pekerja Majelis Sinode. 6. Setalah peresmian, majelis jemaat baru mengadakan Sidang Majelis Jemaat untuk memilih BPMJ, MPPJ, BPPJ dan perangkat pelaksana jemaat lainnya yang dibutuhkan dan diperlukan yang dipimpin oleh Badan Pekerja Majelis Sinode dan didampingi oleh dua anggota majelis jemaat yang berpengalaman. 7. Jemaat baru dicatat dalam daftar jemaat GERMITA.  Penjelasan 1. Cukup jelas 2. Cukup jelas 3.  Dalam keputusan penetapan jemaat baru harus melampirkan peta wilayah jemaatdan batas-batas teritorialnya. 4. Cukup jelas 5. Cukup jelas 6.  Badan Pekerja Majelis Majelis Sinode dapat menugaskan menugaskan Koordinator Koordinator Pelayanan Wilayah Wilayah 7. Cukup jelas

Pasal 48 Pembubaran Jemaat 1. Jemaat dapat dibubarkan setelah diteliti dengan seksama dan ternyata tidak dapat lagi melaksanakan panggilan dan tugas jemaat sebagaimana dimaksudkan dalam Bab III Pasal 4 dan 5 Peraturan Gereja ini serta telah melanggar Tata Gereja setelah ditempuh jalan penggembalaan, penilikan dan disiplin gerejawi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gereja Tentang Penggembalan, Penilikan dan Disiplin gerejawi. 2. Pembubaran jemaat dapat juga terjadi karena perpindahan atau pengungsian penduduk dari satu daerah karena keadaan darurat atau sebab-sebab lain. 3. Pembubaran jemaat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Badan Pekerja majelis Sinode berdasarkan ketetapan Sidang Lengkap Majelis Sinode atau Sidang Istimewa Majelis Sinode. 4. Pembubaran jemaat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dilakukan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode.  Penjelasan 1-4. Cukup jelas

BAB XV PERUBAHAN DAN KETENTUAN PERALIHAN Pasal 49 Perubahan 1. Perubahan peraturan gereja ini hanya dapat dilakukan dan ditetapkan dalam Sidang Istimewa Majelis Sinode. 2. Usul perubahan dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 15 (lima belas) Badan Pekerja Majelis Jemaat ke Badan Pekerja Majelis Sinode atau oleh Badan Pekerja Majelis Sinode yang selanjutnya diteruskan ke Sidang Lengkap Majelis S inode. 3. Usul perubahan yang disampaikan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode dapat dibicarakan jika didukung oleh sekurang-kurangnya dua per tiga anggota majelis sinode. 4. Jika usul diterima Sidang Lengkap Majelis Sinode menetapkan waktu dan tempat pelaksanan Sidang Istimewa Majelis Sinode Sinode untuk membahas membahas dan menetapkan perubahan perubahan tersebut.  Penjelasan 1. 2. 3. 4.

Cukup jelas  Badan Pekerja Majelis Majelis Jemaat atas nama majelis majelis jemaat  Cukup jelas Cukup jelas

38

Pasal 50 Ketentuan Peralihan Hal-hal yang menyangkut perubahan akibat ditetapkannya peraturan gereja ini, memerlukan masa peralihan sampai dengan berakhirnya periode pelayanan 2007-2012.  Penjelasan Cukup jelas

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 51 Lain-lain Hal-hal lain mengenai jemaat yang tidak dimuat dan belum cukup diatur dalam peraturan gereja ini, dapat diatur dan ditetapkan oleh Badan Bekerja Majelis Sinode dengan peraturan Badan Pekerja Majelis Sinode yang tidak bertentangan dengan Tata Gereja GERMITA.  Penjelasan Cukup jelas

Pasal 52 Pencabutan Pada saat berlakunya peraturan gereja ini maka Peraturan Gereja Nomor 2 Tahun 2003 tentang Jemaat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.  Penjelasan Cukup jelas

Pasal 53 Pemberlakuan Peraturan gereja ini ditetapkan oleh Sidang Istimewa Sinode tahun 2010 dan mulai berlaku 27 November 2011, 2011, agar setiap anggota dan persekutuan GERMITA mengetahuinya, maka memerintahkan Badan Pekerja Majelis Sinode menyebarluaskannya.  Penjelasan Cukup jelas

39

PERATURAN GEREJA TENTANG SINODE BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Pengertian 1. Sinode adalah persekutuan jemaat-jemaat dan seluruh komponennya yang berjalan bersama-sama menampakkan kebersamaan dalam keesaan GERMITA. 2. Majelis Sinode adalah wadah berhimpun anggota-anggota majelis sinode yaitu para pelayan khusus perutusan jemaat-jemaat GERMITA dan Badan Pekerja Majelis Sinode sebagai wujud penjelmaan keesaan GERMITA yang menggumuli panggilan dan pengakuannya bersama yang terwujud dalam Sidang Majelis Sinode. 3. Sidang Lengkap Majelis Sinode di singkat SLMS/Sidang Istimewa Majelis Sinode disingkat SIMS adalah persidangan gerejawi dari seluruh anggota majelis sinode sebagai pengambil keputusan tertinggi GERMITA. 4. Sidang Tahunan Majelis Sinode, di singkat STMS adalah persidangan gerejawi dari perwakilan anggota majelis sinode dalam rangka menjabarkan Ketetapan dan Keputusan Sidang Lengkap Majelis Sinode. 5. Badan Pekerja Majelis Sinode di singkat singkat BPMS adalah perangkat perangkat pelayanan sinode yang yang melaksanakan kepemimpinan GERMITA sehari-hari sebagai mandataris Majelis Sinode. 6. Majelis Penggembalaan dan Pertimbangan Sinode di singkat MPPS adalah perangkat pelayanan sinode yang terdiri dari orang-orang yang memiliki pengalaman, kemampuan dan keteladanan dan di percayakan untuk memberikan nasihat, saran dan pertimbangan kepada BPMS dan perangkat pelayanan sinode lainnya. 7. Pelayanan Wilayah adalah perangkat pelaksana sinode yang merupakan kesatuan koordinatif  sejumlah jemaat GERMITA di suatu teritori GERMITA tertentu dan dengan batas-batas tertentu sesuai pemetaan, penataan dan pembagian wilayah pelayanan GERMITA demi efisiensi dan efektifitas pelayanan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode. 8. Komisi Kerja adalah perangkat pelaksana pelaksana sinode yang bertugas membantu membantu BPMS dalam melakukan pengkajian bidang pelayanan dan melaksanakan program pelayanan Sinode tertentu. 9. Panitia adalah perangkat pelaksana sinode yang di bentuk sewaktu-waktu untuk melaksanakan kegiatan sinode tertentu yang tidak dapat di jangkau oleh Komisi Kerja Sinode.  Penjelasan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Cukup jelas Cukup jelas Sebagai wujud pelaksanaan sistem pelayanan presbyterial sinodal. Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

BAB II TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SINODE Pasal 2 Tugas Sinode Sinode melaksanakan panggilan, pengakuan dan ajaran GERMITA sebagaimana di maksud dalam Tata Dasar Bab III Pasal 7, 8 dan 9 dalam rangka mewujudkan tujuan GERMITA sebagaimana di maksud dalam Tata Dasar Bab II Pasal 6.  Penjelasan Cukup jelas

40

Pasal 3 Tanggung Jawab Sinode 1. Menjaga, memelihara dan membangun kebersamaan jemaat-jemaat dan seluruh perangkat pelayanan GERMITA sebagai Tubuh Kristus yang berjalan bersama, saling menopang dan mendukung. 2. Mengelola, mengembangkan dan mendayagunakan semua sumber daya dan dana bagi kepentingan kehidupan dan pelayanan GERMITA.  Penjelasan 1-2. Cukup jelas

BAB III MAJELIS SINODE Pasal 4 Keanggotaan Majelis Sinode 1. Keanggotaan Majelis Sinode terdiri dari : a. Anggota majelis sinode utusan masing-masing jemaat GERMITA ; b. Badan Pekerja Majelis Sinode. 2. Jumlah anggota majelis sinode utusan masing-masing jemaat diatur sebagai berikut: a. Jemaat sampai dengan 10 (sepuluh) KRT, dua orang anggota majelis sinode yaitu: Ketua BPMJ dan seorang penatua atau pendeta pendeta pegawai GERMITA; GERMITA; b. Jemaat, dari 11 (sebelas) sampai dengan 20 (dua puluh) KRT, tiga orang anggota majelis sinode yaitu: Ketua BPMJ; seorang seorang penatua atau pendeta pegawai GERMITA, GERMITA, dan seorang diaken; diaken; dan c. Jemaat, 21 (dua puluh satu) KRT atau lebih, empat orang anggota majelis sinode yaitu: Ketua BPMJ; seorang penatua atau pendeta pendeta pegawai GERMITA; seorang diaken diaken dan seorang pendeta pegawai GERMITA. 3. Masing-masing anggota anggota majelis sinode mempunyai mempunyai anggota majelis sinode penggantinya yang diatur sebagai berikut : a. Anggota pengganti majelis sinode seorang Ketua BPMJ adalah Wakil Ketua BPMJ; b. Jabatan pelayan khusus anggota pengganti majelis sinode harus sama dengan anggota majelis sinode bersangkutan dan jika tidak ada lagi jabatan pelayan khusus yang sama, maka dipilih dari pelayan khusus yang lain. 4. Pemilihan anggota dan anggota pengganti majelis sinode di lakukan di waktu bersamaan dalam Sidang Majelis Jemaat bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gereja Tentang Jemaat Bab VIII Pasal 22 sampai dengan Pasal 26. 5. Keanggotaan majelis sinode utusan masing-masing jemaat dimulai sejak dilantik dalam ibadah  jemaat dan berakhir lima lima tahun kemudian setelah setelah anggota majelis sinode yang baru di lantik. lantik. 6. Keanggotaan majelis sinode dari BPMS, di mulai sejak di tetapkan dalam Sidang Lengkap Majelis Sinode dan berakhir lima tahun kemudian setelah BPMS yang baru di tetapkan dalam Sidang Lengkap Majelis Sinode.  Penjelasan 1.  Badan Pelaksana Harian Sinode dan Ketua-ketua Komisi Pelayanan Khusus Sinode periode 20072012 melaksanakan tugas sebagai BPMS dalam Sidang Lengkap Majelis Sinode IV. 2. a. Jika Ketua BPMJ seorang pendeta, maka utusan berikutnya harus seorang penatua begitu sebaliknya; jika Ketua BPMJ seorang penatua, maka utusan kedua seorang pendeta pegawai GERMITA. Dan jika ketua BPMJ adalah seorang penatua dan di jemaat tersebut tidak ada  pendeta pegawai GERMITA, GERMITA, maka utusan kedua dipilih dipilih diantara diaken. diaken. b. Jika Ketua BPMJ seorang pendeta, maka utusan kedua harus seorang penatua begitu sebaliknya, jika Ketua BPMJ seorang penatua, maka utusan kedua seorang pendeta pegawai GERMITA; dan jika ketua BPMJ seorang penatua dan di jemaat tersebut tidak ada pendeta  pegawai GERMITA, maka utusan kedua dipilih diantara diaken dan utusan ketiganya dipilih diantara penatua. c. Jika Ketua BPMJ seorang pendeta, maka utusan kedua harus seorang penatua begitu sebaliknya,  jika ketua BPMJ seorang penatua, penatua, maka utusan kedua adalah seorang pendeta pendeta dan utusan ketiga harus seorang diaken sedangkan utusan keempat jika tidak ada lagi pendeta pegawai GERMITA maka dipilih diantara pelayan khusus penatua. 3. a. Jika Wakil Ketua BPMJ telah terpilih jadi anggota majelis sinode, maka anggota pengganti majelis sinode seorang Ketua Ketua BPMJ di pilih diantara anggota anggota BPMJ yang belum terpilih terpilih jadi anggota Majelis Sinode.

41

b. Anggota Pengganti majelis sinode seorang diaken harus seorang diaken, seorang penatua harus seorang penatua, dan seorang pendeta pegawai GERMITA harus seorang pendeta pegawai GERMITA.Dan jika tidak ada lagi pendeta pegawai GERMITA maka anggota pengganti majelis sinode seorang pendeta adalah penatua. 4. Pemilihan anggota pengganti pengganti majelis sinode dipilih dipilih setelah pemilihan anggota anggota majelis sinode. 5. Anggota pengganti majelis majelis sinode dilantik bersamaan bersamaan dengan anggota majelis sinode. sinode. Pelayan khusus Anggota Majelis Sinode utusan jemaat yang terpilih menjadi Badan Pekerja Majelis Sinode dilakukan pengisian lowong. 6. Cukup jelas

Pasal 5 Fungsi Majelis Sinode 1. Majelis Sinode berfungsi sebagai pemegang kepemimpinan tertinggi GERMITA yang di nampakkan dalam ketetapan dan keputusan Sidang Lengkap Majelis Sinode atau Sidang Istimewa Majelis Sinode dan Sidang Tahunan Majelis Sinode yang sehari-harinya dilaksanakan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode sebagai mandataris majelis sinode. 2. Majelis Sinode juga berfungsi sebagai pengarah pelaksanaan panggilan, pengakuan dan ajaran GERMITA melalui Ketetapan dan keputusan Sidang Majelis Sinode  Penjelasan 1. Cukup jelas 2. Cukup Jelas

Pasal 6 Tanggung Jawab dan Kewajiban Majelis Sinode 1. Memikul dan mengemban tugas bersama dalam satu persekutuan yang sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dengan tidak mencari mencari kepentingan sendiri atau pujian yang yang sia-sia. (Fil. 2:2-3a). 2. Wajib mendasarkan semua ketetapan dan keputusan pada kehendak Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, serta menjamin pelaksanaan tugasnya tidak bertentangan dengan Tata Gereja GERMITA, Panggilan, Pengakuan dan Ajaran GERMITA. 3. Mengkomunikasikan Mengkomunikasikan segala segala ketetapan dan keputusan keputusan Sidang Sidang Majelis Majelis Sinode Sinode kepada Rapat Koordinasi Pelayanan Wilayah, Sidang Majelis Jemaat dan rapat atau pertemuan GERMITA lainnya.  Penjelasan 1-3 Cukup jelas

BAB IV SIDANG LENGKAP MAJELIS SINODE Pasal 7 Tugas dan Wewenang Sidang Lengkap Majelis Sinode 1. Menjabarkan pokok-pokok panggilan GERMITA sebagaimana tersebut dalam Tata Dasar Bab III Pasal 7 kedalam Garis-garis Besar Program Umum GERMITA, dalam rangka mewujudkan tujuan GERMITA sebagaimana tercantum dalam Tata Dasar Bab II Pasal 6. 2. Membahas, memperdalam kehidupan bergereja dalam persekutuan, ibadah dan doa, kesaksian dan pelayanan, dengan bersama-sama belajar Firman Allah untuk memahami, menghayati dan mendengar kehendak Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja. 3. Menilik pelaksanaan Tata Gereja. 4. Mendengar, membahas dan menilai Laporan Pertanggungjawaban Badan Pekerja Majelis Sinode, Badan Pengawas Perbendaharaan Sinode dan Majelis Penggembalaan dan Pertimbangan Sinode dalam satu periode periode pelayanan. 5. Memilih, menetapkan, melantik, melantik, dan memberhentikan BPMS, BPPS dan MPPS. 6. Mengesahkan hasil Pertemuan Pelayanan Kategorial Sinode. 7. Menyelesaikan masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Sidang Tahunan Majelis Sinode.

42

8. Menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan Sidang Lengkap Majelis Sinode berikutnya dan Sidang Istimewa Majelis Sinode. 9. Memutuskan dan menetapkan ketetapan dan keputusan lainnya yang dianggap perlu.  Penjelasan 1. Garis-garis Besar Program Umum GERMITA mencakup seluruh Program perangkat pelayanan GERMITA. 2. Sebagai wujud pesta iman 3. Cukup jelas 4. Cukup jelas 5. Cukup jelas 6. Cukup jelas 7.  Mengambil keputusan keputusan untuk penyelesaian penyelesaian akhir yang bersifat bersifat final. 8. Cukup jelas 9. Cukup jelas

Pasal 8 Peserta Sidang Lengkap Majelis Sinode 1. Peserta yang memiliki hak bicara dan hak suara memutuskan yaitu anggota majelis sinode sebagaimana di atur dalam Bab III Pasal 4 Peraturan Gereja ini. 2. Peserta yang memiliki hak bicara tetapi tanpa hak suara memutuskan, memutuskan, yaitu: a. Majelis Penggembalaan dan Pertimbangan Sinode; b. Badan Pengawas Perbendaharaan Sinode; c. Pimpinan Perangkat Pelaksana Sinode; d. Sekretaris dan Asisten Bendahara KOMPELKA Sinode atau yang mewakilinya; e. Ketua, Sekretaris dan Asisten KOMPELKA Sinode yang baru terpilih; f. Pendeta dan Vikaris GERMITA; g. Pegawai (Karyawan) GERMITA yang ditempatkan di Kantor Sinode; h. Peninjau dari tiap jemaat GERMITA; dan i. Undangan.  Penjelasan 1.  Jika anggota majelis sinode berhalangan hadir, maka di ganti oleh anggota pengganti majelis sinode yang bersangkutan. 2. a. Cukup jelas b. Cukup jelas c. Ketua atau direkturnya d. Cukup Jelas e. Cukup Jelas  f. Cukup Jelas g. Cukup Jelas h. Maksimal 3 (tiga) orang i. diatur dan diundang oleh BPMS 

Pasal 9 Pimpinan Sidang Lengkap Majelis Sinode 1. Pimpinan Sidang Lengkap Majelis Sinode untuk pembahasan dan penetapan sahnya persidangan,  jadwal acara, tata tertib serta pemilihan dan penetapan Majelis Ketua adalah Badan Pekerja P ekerja Majelis Sinode. 2. Majelis Ketua berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari: seorang pendeta pegawai GERMITA, seorang penatua dan seorang diaken anggota majelis sinode yang ditetapkan dalam Sidang Lengkap Majelis Sinode berdasarkan usul BPMS. 3. Setelah Majelis Ketua terpilih dan ditetapkan, BPMS menyerahkan pimpinan sidang kepada Majelis Ketua dengan didampingi oleh Ketua BPMS sebagai narasumber aktif dan Sekretaris BPMS sebagai sekretaris persidangan. 4. Setelah BPMS yang baru terpilih di tetapkan dan di lantik, Majelis Ketua menyerahkan pimpinan sidang kepada BPMS yang baru.

43

5. Sidang Seksi, Rapat Panitia dan Tim Perumus di pimpin oleh pimpinan seksi, panitia dan tim perumus yang di pilih dari antara anggota majelis sinode, di tetapkan dalam sidang pleno atas usul BPMS.  Penjelasan 1. Cukup jelas 2. Pendeta, penatua dan diaken harus yang memiliki kemampuan dan pengalaman dalam memimpin  persidangan. 3. Wakil sekretaris BPMS membantu sekretaris BPMS dan Pegawai (Karyawan) GERMITA yang di tempatkan di kantor sinode dan vikaris sebagai staf persidangan. 4. Cukup jelas 5. Panitia Pemilihan di pilih dari peserta SLMS yang tidak memiliki hak suara memutuskan.

Pasal 10 Persiapan Sidang Lengkap Majelis Sinode 1. BPMS membentuk dan melantik Panitia Penyelenggara Sidang Lengkap Majelis Sinode selambatlambatnya 2 (dua) tahun sebalum pelaksanaan Sidang Lengkap Majelis Sinode. 2. BPMS, BPPS dan MPPS menyiapkan laporan pertanggungjawaban pertanggungjawaban selama satu periode pelayanan. 3. BPMS menyiapkan Konsep Garis-garis Besar Program Umum GERMITA (GBPUG). 4. BPMS mengirimkan laporan pertanggungjawaban dan konsep GBPUG secara tertulis kepada  jemaat-jemaat 3 (tiga) (tiga) bulan sebelum pelaksanaan pelaksanaan Sidang Lengkap Lengkap Majelis Sinode. 5. Jemaat-jemaat melalui Sidang Majelis Jemaat wajib membahas laporan pertanggungjawaban dan Konsep GBPUG dan membuat catatan perbaikan dan usulan untuk disampaikan kepada BPMS 2 (dua) bulan sebalum pelaksanaan Sidang Lengkap Majelis Sinode. 6. Tiga bulan sebelum pelaksanaan Sidang Lengkap Majelis Sinode, BPMS wajib menyampaikan undangan kepada peserta sidang yang di lampiri dengan rancangan jadwal acara Sidang Lengkap Majelis Sinode. 7. Enam bulan sebelum pelaksanaan Sidang Lengkap Majelis Sinode, BPMJ wajib mengirimkan data keadaan umum jemaat masing-masing masing-masing dan perangkat pelayanan sinode sinode wajib juga menyampaikan menyampaikan data yang di butuhkan kepada BPMS. 8. BPMS dan perangkat pelaksana sinode lainnya mengadakan persiapan Sidang Lengkap Majelis Sinode melalui Pertemuan Sinodal, konsultasi, seminar, lokakarya, simposium dan rapat-rapat kerja.  Penjelasan 1. Cukup jelas 2.  Laporan pertanggungjawaban pertanggungjawaban menyangkut semua bidang pelayanan, perangkat pelaksana sinode, data keadaan umum GERMITA, dan perbendaharaan perbendaharaan 3. Cukup jelas 4. Cukup jelas 5. Cukup jelas 6. Cukup jelas 7.  BPMS akan mengirimkan surat dan format yang akan diisi oleh BPMJ dan perangkat pelayanan GERMITA 8. Cukup jelas

Pasal 11 Pelaksanaan Sidang Lengkap Majelis Sinode 1. Sidang Lengkap Majelis Sinode merupakan forum GERMITA sebagai pengambil keputusan tertinggi dan terakhir serta merupakan pesta iman warga GERMITA. 2. Sidang Lengkap Majelis Sinode dilaksanakan setiap lima tahun. 3. Sidang Lengkap Majelis Sinode dinyatakan sah berlangsung apabila di hadiri oleh sekurangkurangnya dua pertiga anggota majelis sinode. 4. Pengambilan ketetapan dan keputusan sidang senantiasa didasarkan pada pemahaman bersama melalui musyawarah sebagaimana di maksudkan dalam Tata Dasar Bab III Pasal 7 ayat (6) dan Bab V Pasal 14. 5. Jika ketentuan dalam ayat (4) pasal ini tidak tercapai, maka sidang pleno membentuk tim perumus yang bertugas merumuskan semua pendapat yang telah disampaikan dan di bahas dalam sidang pleno untuk dilaporkan dan disahkan dalam sidang pleno. 6. Pemilihan BPMS, BPPS, MPPS di lakukan melalui pemungutan suara secara langsung, rahasia dan tertulis.

44

7. Penanggung jawab Sidang Lengkap Majelis Sinode adalah BPMS.  Penjelasan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas  Rumusan Tim perumus perumus harus berdasarkan kehendak Yesus Kristus Kepala Kepala Gereja. Cukup jelas Cukup jelas

Pasal 12 Sidang dan Rapat dalam Sidang Lengkap Majelis Sinode 1. Sidang Lengkap Majelis Sinode terdiri dari: a. Sidang Pleno/Paripurna; b. Sidang Seksi; c. Rapat Panitia; dan d. Rapat Tim Perumus. 2. Sidang Pleno di laksanakan untuk: a. Membuka dan menutup Sidang Lengkap Majelis Sinode; b. Membahas dan memutuskan sahnya persidangan, jadwal acara, tata tertib sidang, pemilihan majelis ketua, pembentukan dan penetapan pimpinan sidang seksi, rapat dan tim perumus; per umus; c. Mendengar, membahas dan menetapkan laporan pertanggungjawaban pertanggungjawaban BPMS, BPPS dan MPPS; d. Mendengar laporan seksi, tim perumus perumus dan membahas dan menetapkannya; menetapkannya; e. Memilih dan menetakan BPMS, BPPS dan MPPS; dan f. Ibadah,sambutan, salam dan presentasi. 3. Sidang Seksi diadakan untuk: a. Membahas masalah-masalah yang dihadapi bersama untuk di teruskan dalam sidang pleno; b. Membahas Garis-garis Besar Program Umum GERMITA maupun hal-hal tertentu sebagi penjabaran panggilan GERMITA untuk di teruskan ke sidang pleno; dan c. Seksi dapat membentuk sub seksi untuk memudahkan pelaksanaan tugasnya. 4. Rapat panitia pemilihan diadakan untuk membahas kriteria dan tata cara pemilihan BPMS, BPPS dan MPPS berdasarkan Tata Gereja ini. 5. Rapat tim perumus diadakan untuk merumuskan semua pendapat yang telah di sampaikan dan di bahas peserta dalam sidang pleno, dan di laporkan kepada sidang pleno untuk di sahkan.  Penjelasan 1. Cukup jelas 2. Cukup jelas 3. a. Cukup jelas b. Cukup jelas c. Pimpinan sub seksi ditetapkan dalam sidang seksi 4. Cukup jelas 5. Cukup jelas

Pasal 13 Tata Tertib Sidang Lengkap Majelis Sinode 1. Sidang Lengkap Majelis Sinode resmi di mulai dan berakhir setelah di buka dan di tutup oleh Ketua BPMS yang merupakan Ketua Majelis Sinode. 2. Peserta Sidang Lengkap Majelis Sinode yang sah adalah mereka yang mendaftar dan memasukkan kredensi/surat mandat dari BPMJ dan perangkat pelaksana sinode yang mengutusnya. 3. Peserta Sidang Lengkap Majelis Sinode wajib mengikuti setiap agenda persidangan. 4. Peserta sidang dapat berbicara setelah di ijinkan oleh pimpinan sidang. 5. Peserta, dalam berbicara harus dengan sopan, singkat dan jelas serta sesuai pokok pembicaraan yang sedang di bahas. 6. Pimpinan sidang berhak menegur dan mengarahkan serta memberhentikan pembicara, jika di pandang telah menyimpang dari pokok pembicaraan.

45

7. Peserta wajib mentaati waktu persidangan yang di tetapkan dan mengisi daftar hadir sebagai bukti kehadirannya. 8. Sekretaris persidangan bertanggungjawab menyusun ketetapan dan keputusan sidang serta risalah atau notulen persidangan. 9. Dalam setiap sidang di adakan pengesahan risalah atau notulen sidang sebelumnya yang akan disahkan dalam sidang berikutnya. 10. Pengambilan keputusan dan ketetapan harus mengikuti ketentuan Bab IV Pasal 11 ayat (4) dan (5) Peraturan Gereja ini. 11. Setiap pengambilan keputusan dan ketetapan harus dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga anggota majelis sinode yang hadir dalam Sidang Lengkap Majelis Sinode. 12. Setiap peserta memiliki hak bicara. 13. Peserta yang memiliki memiliki hak suara memutuskan memutuskan ialah anggota majelis majelis sinode. 14. Hal-hal lain mengenai tata tertib yang belum di atur dalam Peraturan Gereja ini akan di atur selanjutnya dalam Tata Tertib Sidang Lengkap Majelis Sinode yang akan diputuskan dengan keputusan Sidang Lengkap Majelis Sinode dengan tidak bertentangan denga Tata Gereja.  Penjelasan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Persidangan di buka oleh Ketua BPMS lama dan di tutup oleh Ketua BPMS yang baru terpilih. Kredensi wajib di masukkan selambat-lambatnya satu bulan sebelum sidang. Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas  Dalam menyusun ketetapan dan keputusan serta risalah dan notulen sidang, sekretaris persidangan di bantu oleh wakil sekretaris BPMS, staf kantor sinode dan vikaris.  Risalah dan Notulen Notulen Sidang adalah adalah dokumen resmi GERMITA Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

BAB V SIDANG ISTIMEWA MAJELIS SINODE Pasal 14 Penyelenggaraan Sidang Istimewa Majelis Sinode 1. Sidang Istimewa Istimewa Majelis Sinode Sinode sebagaimana sebagaimana yang dimaksudkan dimaksudkan dalam Bab VI Pasal 17 ayat ayat (1) huruf a Tata Tata Dasar GERMITA GERMITA adalah persidangan anggota majelis majelis sinode yang status dan kedudukannya sama dengan Sidang Lengkap Majelis Sinode yang dilaksanakan untuk membahas dan menetapkan Tata Gereja, dokumen ajaran GERMITA dan hal-hal lain yang dianggap mendesak  dan penting, baik berdasarkan ketetapan Sidang Lengkap Majelis Sinode atau permintaan dua pertiga anggota majelis sinode. 2. Sidang Istimewa Majelis Sinode dinyatakan sah berlangsung apabila dihadiri oleh dua pertiga anggota majelis sinode. 3. Hal-hal menyangkut persiapan, pelaksanaan, tata tertib, sidang/rapat, peserta dan pimpinan Sidang Lengkap Majelis Sinode sama dengan Sidang Lengkap Majelis Sinode.  Penjelasan 1. Permintaan pelaksanaan Sidang Istimewa Majelis Sinode harus secara tertulis dan harus menyampaikan pokok dan alasan-alasannya. alasan-alasannya. 2. Cukup jelas 3. Cukup jelas

BAB VI SIDANG TAHUNAN MAJELIS SINODE Pasal 15 Persiapan dan Pelaksanaan Sidang Tahunan Majelis Sinode

46

1. Sidang Tahunan Majelis Majelis Sinode di laksanakan setahun setahun sekali, pada waktu dan tempat tempat yang di tetapkan oleh Sidang Tahunan Majelis Sinode sebelumnya. 2. BPMS membentuk dan melantik Panitia Panitia Penyelenggara Sidang Tahunan Majelis Sinode selambatlambatnya 9 (sembilan) bulan sebelum pelaksanaan sidang. 3. BPMS mengundang peserta sidang selambat-lambatnya tiga bulan sebelum pelaksanaan sidang. 4. Sidang Tahunan Majelis Majelis Sinode sah berlangsung apabila di hadiri hadiri oleh sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya dua pertiga peserta yang memiliki hak suara memutuskan. 5. Sidang Tahunan Majelis Sinode Sinode terdiri dari: a. Sidang Pleno; b. Sidang Seksi; c. Rapat Tim Perumus; dan d. Rapat Panitia Pemilihan. 6. Pengambilan keputusan sidang senantiasa di lakukan dalam pemahaman bersama melalui musyawarah berdasarkan kehendak Yesus Kristus Kepala Gereja sebagaimana di maksudkan dalam Tata Dasar Bab III Pasal 7 ayat (6) dan Bab Bab V Pasal 14. 7. Jika ketentuan sebagaimana di maksud dalam ayat (6) pasal ini tidak tercapai, maka sidang pleno membentuk tim perumus perumus untuk merumuskan semua semua pendapat yang telah disampaikan dan di bahas dalam sidang pleno untuk disahkan. 8. Penanggung jawab Sidang Sidang Tahunan Majelis Majelis Sinode ialah BPMS. 9. Sidang Tahunan Majelis Sinode Sinode mempunyai mempunyai Tata Tertib yang di tetapkan dalam Sidang Sidang Tahunan Majelis Sinode dengan memperhatikan memperhatikan jiwa dan semangat Bab IV Pasal 11 sampai dengan dengan Pasal 13 Peraturan Gereja ini dan Tata Tertib Sidang Lengkap Majelis Sinode.  Penjelasan 1. Tempat dan waktu pelaksanaan Sidang Tahunan Majelis Sinode tahun pertama setelah pelaksanaan SLMS di tetapkan dalam SLMS  2. Cukup jelas 3. Cukup jelas 4. Cukup jelas 5. a. Cukup jelas b, Cukup jelas c, Cukup jelas d, Pemilihan keanggotaan BPMS, BPPS, dan MPPS Pengisi Lowong 6. Cukup jelas 7. Tim Perumus menyampaikan landasan teologis rumusan keputusan yang akan di sahkan. 8. Cukup jelas 9. Cukup jelas

Pasal 16 Peserta Sidang Tahunan Majelis Sinode 1. Peserta dengan hak bicara dan hak ha k suara memutuskan: a. Ketua-ketua BPMJ GERMITA sebagai perwakilan anggota majelis majelis sinode sinode utusan jemaat GERMITA atau anggota majelis sinode penggantinya; dan b. BPMS. 2. Peserta dengan hak bicara tanpa hak suara memutuskan: a. BPPS dan MPPS; b. Ketua/ kepala/ direktur direktur perangkat pelaksana sinode; sinode; c. Sekretaris dan Asisten Bendahara Kompelka Sinode atau yang mewakilinya; d. Pendeta dan Vikaris GERMITA; e. Pegawai (Karyawan) GERMITA yang di tugaskan di kantor sinode; f. Peninjau dari jemaat; dan g. Undangan  Penjelasan 1. a. Anggota Majelis Sinode pengganti Ketua BPMJ  b. Cukup jelas 2. a. Cukup jelas b. Cukup jelas c. Cukup jelas d. Cukup jelas

47

e. Cukup jelas  f. Maksimal dua orang orang g. Di tetapkan oleh BPMS 

Pasal 17 Pimpinan Sidang Tahunan Majelis Sinode 1. Pimpinan Sidang Pleno Sidang Majelis Sinode Tahunan adalah ketua atau wakil ketua BPMS dengan sekretaris persidangan adalah sekretaris BPMS. 2. Pimpinan Sidang Seksi dan Rapat Tim Perumus di pilih dari antara peserta dengan hak suara memutuskan dan di tetapkan dalam Sidang Pleno berdasarkan usul BPMS.  Penjelasan 1. Sekretaris persidangan dibantu oleh wakil sekretaris BPMS dan pegawai kantor sinode serta vikaris GERMITA sebagai staf persidangan. 2.  BPMS, BPPS dan MPPS menjadi menjadi pendamping pendamping dalam Sidang Seksi. Seksi.

Pasal 18 Tugas dan Wewenang Sidang Tahunan Majelis Sinode 1. Membahas dan memperdalam kehidupan bergereja dalam persekutuan, ibadah dan doa, kesaksian dan pelayanan dengan bersama-sama belajar firman Allah untuk menghayati dan mendengar kehendak Tuhan Yesus Kritus Kepala Gereja. 2. Menjabarkan Garis-Garis Besar Program Umum GERMITA ke dalam Prioritas Program Pelayanan dan Anggaran Belanja dan Pendapatan Sinode tahunan. 3. Membahas, mengevaluasi dan menetapkan Laporan Pertanggungjawaban Tahunan BPMS, BPPS dan MPPS. 4. Membahas dan mengevaluasi pelaksanaan Tata Gereja oleh seluruh perangkat pelayanan GERMITA. 5. Meyelesaikan masalah-masalah yang belum dapat di selesaikan oleh BPMS. 6. Memilih dan menetapkan pengisi lowong keanggotaan keanggotaan BPMS, BPPS dan MPPS. 7. Menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan pelaksanaan Sidang Tahunan Majelis Sinode berikutnya. 8. Menetapkan keputusan dan ketetapan lainnya.  Penjelasan 1. Cukup jelas 2. Program Pelayanan dan Anggaran Belanja dan Pendapatan Sinode diawal periode pelayanan di bahas dan di tetapkan dalam Sidang Lengkap Majelis Sinode setelah Garis-Garis Besar Program Umum GERMITA di tetapkan. 3.  Laporan pertanggungjawaban pertanggungjawaban tahunan adalah bersifat evaluasi tingkat pencapaian dan kemajuan  pelaksanaan GBPUG. GBPUG. 4. Cukup jelas 5.  Jika tidak dapat di selesaikan, selesaikan, di bawa ke Sidang Sidang Lengkap Majelis Sinode. Sinode. 6. Cukup jelas 7. Cukup jelas 8. Cukup jelas

BAB VII BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE Pasal 19 Fungsi Badan Pekerja Majelis Sinode Badan Pekerja Majelis Sinode berfungsi sebagai pimpinan GERMITA sehari-hari sesuai ketetapan dan keputusan Sidang Lerngkap Majelis Sinode dan Sidang Tahunan Majelis Sinode.  Penjelasan  Badan Pekerja Majelis Majelis Sinode ialah mandataris mandataris majelis sinode sinode dan sebagai pimpinan pimpinan majelis sinode.

48

Pasal 20 Tugas dan Wewenang Badan Pekerja Majelis Sinode. 1. Mempersiapkan dan menyusun agenda Sidang Lengkap Majelis Sinode/Sidang Istimewa Majelis Sinode dan Sidang Tahunan Majelis Sinode. 2. Menyusun dan menyampaikan rancangan Garis-garis Besar Program Umum GERMITA yang akan dibahas dan ditetapkan dalam Sidang Lengkap Majelis Sinode. 3. Menyusun dan menyampaikan rancangan Program Pelayanan dan Anggaran Belanja dan Pendapatan Sinode tahunan sebagai penjabaran Garis-garis Besar Program Umum GERMITA untuk dibahas dan ditetapkan dalam Sidang Tahunan Majelis Sinode. 4. Menyusun tata laksana program program pelayanan sesuai ketetapan Sidang Tahunan Majelis Sinode. 5. Melaksanakan ketetapan dan keputusan Sidang Lengkap Majelis Sinode/Sidang Istimewa Majelis Sinode dan Sidang Tahunan Majelis Sinode dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program pelayanan dan anggaran di jemaat-jemaat dan perangkat pelayanan sinode. 6. Menindaklanjuti dan melaksanakan keputusan-keputusan persidangan dan rapat gerejawi secara oikumenis dimana GERMITA menjadi anggota. 7. Menjaga, membimbing dan mengarahkan serta mengawasi agar semua bentuk dan penyelenggaraan pelayanan dan anggaran GERMITA di semua aras pelayanan sesuai dengan Tata Gereja dan keputusan dan ketetapan Sidang Majelis Sinode, peraturan dan Keputusan BPMS. 8. Menggembalakan, membina dan mengembangkan persekutuan jemaat dan pelayanan wilayah GERMITA dan anggota GERMITA pada umumnya. umumnya. 9. Menampung dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di jemaat dan sinode serta seluruh perangkat pelayanannya di antara dua Sidang Tahunan Majelis Sinode. 10. Mengadakan, membina dan mengembangkan hubungan kerjasama dengan gereja-gereja didalam dan luar negeri, badan-badan gerejani, lembaga-lembaga agama dan kepercayaan lain, lembaga pemerintahan dan kemasyarakatan demi kemajuan dan perkembangan GERMITA sepanjang tidak  bertentangan dengan Tata Gereja, pengakuan dan ajaran GERMITA. 11. Menjaga, membimbing, mengarahkan dan mengawasi agar semua perangkat pelayanan GERMITA, pelayan khusus dan pegawai GERMITA di aras jemaat dan sinode menjalankan tugas, tanggung  jawab dan kewajibannya sesuai sesuai dengan Tata Gereja, ajaran ajaran dan pengakuan GERMITA. GERMITA. 12. Memelihara kelancaran komunikasi dan hubungan pelayanan dengan jemaat dan seluruh perangkat pelayanan GERMITA. 13. Mengangkat, menempatkan dan memutasikan pendeta pegawai GERMITA menjadi pendeta jemaat, ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat dan Koordinator Pelayanan Wilayah sesuai dengan Tata Gereja. 14. Menyelenggarakan manajemen manajemen kepegawaian GERMITA sesuai dengan Tata Gereja. 15. Menetapkan, memperlengkapi, menggembalakan, menilik dan mendisiplinkan serta memberhentikan pelayan khusus sesuai dengan Tata Gereja. 16. Menetapkan, melantik, memperlengkapi, menggembalakan, menilik dan mendisiplinkan serta memberhentikan Badan Pekerja Majelis Jemaat dan Badan Pengawas Perbendaharaan Jemaat sesuai dengan Tata Gereja. 17. Menetapkan, meneguhkan, memperlengkapi, menggembalakan, menilik dan mendisiplinkan serta memberhentikan Majelis Penggembalaan dan Pertimbangan Pertimbangan Jemaat sesuai dengan Tata Gereja. 18. Membentuk, menetapkan, melantik, memperlengkapi, menggembalakan, menilik, mendisiplinkan dan memberhentikan perangkat pelaksana sinode sesuai dengan Tata Gereja. 19. Membimbing, mengkoordinir, mengarahkan dan mengawasi serta menilai pelaksanaan tugas dan menyelesaikan masalah pelayan khusus, pegawai GERMITA dan perangkat pelayanan GERMITA. 20. Menata semua sumber daya manusia, alam dan dana yang tersedia sebagai karunia Tuhan Allah, dalam rangka pelaksanaan panggilan GERMITA sebagaimana di maksud dalam Tata Dasar Bab III Pasal 5 dan pelaksanaan ketetapan Sidang Majelis Sinode. 21. Menata, mengatur dan bertanggungjawab bertanggungjawab atas pendataan, pendataan, pemeliharaan dan pengelolaan seluruh perbendaharaan GERMITA di semua aras pelayanan dan perangkat pelayanan GERMITA. 22. Menyusun dan menyampaikan informasi berbagai bentuk kegiatan pelayanan GERMITA secara berkala kepada jemaat-jemaat GERMITA GERMITA dan perangkat pelaksana pelaksana sinode, serta kepada pihak yang memerlukannya. 23. Menindaklanjuti dengan sungguh-sungguh laporan, rekomendasi dan hasil temuan Badan Pengawas Perbendaharaan Sinode. 24. Menindaklanjuti dengan sungguh-sungguh saran, nasehat dan pertimbangan yang disampaikan oleh Majelis Penggembalaan dan Pertimbangan Sinode. 25. Melaksanakan peresmian jemaat GERMITA yang baru, peresmian dan Pentahbisan Gedung Gereja dan Pastori serta Bangunan dan Proyek milik GERMITA. 26. Mengadakan perayaan dan pesta iman secara sinodal sesuai kalender gerejawi. 27. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban lima Tahunan kepada Sidang Lengkap Majelis Sinode dan Laporan pertanggungjawaban Tahunan kepada Sidang Tahunan Majelis Sinode.

49

28. Memimpin Sidang Lengkap Majelis Sinode/Sidang istimewa Majelis sinode dan Sidang Tahunan Majelis Sinode sesuai Tata Gereja.  Penjelasan 1-28

Cukup Jelas

Pasal 21 Tanggung Jawab dan Kewajiban Badan Pekerja Majelis Sinode 1. Mendasarkan kepemimpinannya kepemimpinannya pada kehendak Yesus Kristus Kepala Gereja. 2. Wajib memegang memegang teguh Tata Gereja, Pengakuan dan Ajaran GERMITA serta Ketetapan dan Keputusan Sidang Majelis Sinode. 3. Bertanggung jawab menjalankan fungsi dan tugasnya dalam kebersamaan dan kerekanan. 4. Wajib mengadakan konsultasi dengan Majelis Penggembalaan dan Pertimbangan Sinode dalam hal yang berhubungan dengan kehidupan dan pelayanan GERMITA dan dengan Badan Pengawas Perbendaharaan Sinode dalam hal yang yang berhubungan berhubungan dengan kebijakan dan pengelolaan pengelolaan perbendaharaan GERMITA. 5. Bertanggung jawab menjaga keutuhan dan keseimbangan persekutuan, kesaksian dan pelayanan di antara jemaat-jemaat GERMITA dan perangkat pelayanan GERMITA.  Penjelasan 1. 2. 3. 4. 5.

Cukup Kelas Cukup jelas Kepemimpinan Kolektif-kolegial Cukup jelas Cukup jelas

Pasal 22 Hak Badan Pekerja Majelis Sinode 1. Mendapatkan tunjangan struktural dari kas umum sinode yang besarnya diatur dan di tetapkan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode sesuai dengan Ketetapan Sidang Tahunan Majelis Sinode. 2. Mendapatkan fasilitas rumah dinas jabatan bagi yang bekerja penuh waktu. 3. Mendapatkan pelayanan penggembalaan penggembalaan baik secara perseorangan maupun maupun secara bersama-sama. 4. Mendapatkan pelengkapan-pelengkapan dalam berbagai bentuk untuk peningkatan wawasan, kemampuan dan ketrampilan dalam pelaksanaan tugas di dalam dan di luar wilayah GERMITA. 5. Hak-hak lainnya sesuai dalam Tata Gereja.  Penjelasan 1. 2. 3. 4. 5.

Cukup Jelas  Jika belum ada rumah dinas dinas jabatan, di berikan berikan tunjangan perumahan. perumahan. Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas.

Pasal 23 Susunan Keanggotaan Badan Pekerja Majelis Sinode. 1. Susunan keanggotaan Badan Pekerja Majelis Sinode berjumlah 13 (tiga belas) orang yang terdiri dari : a. Seorang Ketua merangkap anggota; b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota; c. Seorang Sekretaris merangkap anggota; d. Seorang Wakil Sekretaris merangkap anggota; e. Seorang Bendahara merangkap anggota; f. Tiga orang anggota sebagai Koordinator Bidang; dan g. Lima orang anggota karena keketuaannya dalam Komisi Pelayanan Kategorial Sinode.

50

2. Anggota Badan Pekerja Majelis Sinode terdiri dari : a. Pejabat Penuh Waktu yaitu : Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan 3 (tiga) orang anggota anggota sebagai Koordinator Koordinator Bidang; b. Pejabat Tidak Penuh Waktu yaitu : 5 (lima) orang anggota karena keketuaannya dalam Komisi Pelayanan Kategorial Sinode.  Penjelasan 1. Cukup Jelas 2. Cukup jelas

Pasal 24 Uraian Tugas Badan Pekerja Majelis Sinode 1. Ketua BPMS dengan sendirinya menjadi Ketua Majelis Sinode, adalah Seorang Pendeta Pegawai GERMITA yang bertugas : a. Memimpin pelaksanaan tugas, fungsi, tanggung jawab dan kewajiban Badan Pekerja Majelis Sinode; b. Memimpin Sidang Lengkap Majelis Sinode, Sidang Istimewa Majelis Sinode, Sidang Tahunan Majelis Sinode sesuai Tata Gereja dan rapat-rapat rapat-rapat Badan Pekerja Majelis Sinode; Sinode; c. Menjaga agar segala peraturan dan keputusan yang diambil didasarkan dan dilaksanakan sesuai dengan Tata Gereja dan ketetapan Sidang Majelis Sinode; d. Bersama sekretaris mewakili GERMITA kedalam dan keluar secara hukum; dan e. Bersama bendahara bertanggungjawab dan mengelolah perbendaharaan sinode dan menandatangani surat-surat dan dokumen yang menyangkut perbendaharaan sinode; dan f. Melaksanakan tugas lain yang diatur dan ditetapkan dalam rapat BPMS. 2. Wakil Ketua, seorang pendeta pegawai GERMITA yang bertugas: a. Mendampingi dan membantu ketua dalam melaksanakan tugas serta menggantikan Ketua apabila berhalangan; b. Mengkoordinasikan, Mengkoordinasikan, membina dan mengawasi semua Koordinator Pelayanan Wilayah agar dapat berfungsi secara optimal dan efektif sebagai perpanjangan tangan BPMS; c. Mengawasi pelaksanaan tugas perangkat pelaksana sinode; d. Melakukan koordinasi dan monitoring pelaksanaan program pelayanan sinode; dan e. Melaksanakan tugas lain lain yang diatur dan ditetapkan ditetapkan dalam rapat BPMS. 3. Sekretaris, seorang pendeta pegawai GERMITA yang bertugas: a. Memimpin dan mengkoordinasikan mengkoordinasikan sekretariat sekretariat umum GERMITA; GERMITA; b. Menjadi sekretaris Sidang Majelis Sinode dan rapat BPMS; c. Menata, membina, mengembangkan, mengembangkan, mengawasi mengawasi dan mengevaluasi mengevaluasi administrasi administrasi umum demi kelancaran pelayanan; d. Bersama ketua mewakili GERMITA kedalam dan keluar; dan e. Melaksanakan tugas lain yang diatur dan ditetapkan dalam rapat BPMS. 4. Wakil Sekretaris, seorang penatua yang bertugas : a. Mendampingi dan membantu sekretaris dalam pelaksanaan tugasnya, serta menggantikan sekretaris apabila berhalangan dan menggantikan sekretaris apabila berhalangan; b. Memelihara dan mengelola dan mengawasi mengawasi data, informasi, kearsipan, dokumentasi, notulen dan perpustakaan sinode; c. Mengatur urusan kerumahtanggaan kantor sinode; dan d. Melaksanakan tugas lain yang diatur dan di tetapkan dalam rapat BPMS. 5. Bendahara, seorang diaken yang bertugas: a. Bersama ketua bertanggung jawab mengelola mengelola perbendaharaan GERMITA GERMITA di sinode dan menandatangani surat-surat dan dokumen yang menyangkut perbendaharaan; b. Menata, memelihara, mengembangkan dan mengawasi tata usaha perbendaharaan sinode; c. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara berkala setiap bulan dalam rapat BPMS dan menyusun pertanggungjawaban perbendaharaan setiap tahun dan satu periode pelayanan; d. Mengawasi dan meminta laporan pengelolaan perbendaharaan dari Badan Pekerja Majelis Jemaat, Koordinator Pelayanan Wilayah dan perangkat pelaksana sinode lainnya; e. Memimpin, mengkoordinir dan mengawasi pengelolaan Badan Usaha GERMITA, dan memimpin dan mengkoordir usaha-usaha penggalangan dana di sinode; dan f. Melaksanakan tugas lain yang diatur dan ditetapkan dalam rapat BPMS. 6. Koordinator Bidang Kesaksian Kesaksian dan Ibadah, seorang pendeta pegawai GERMITA yang bertugas : a. Mengkoordinir dan mengawasi mengawasi pelaksanaan program pelayanan pelayanan sinode dalam bidang bidang kesaksian dan ibadah; b. Menggantikan wakil ketua apabila berhalangan; dan c. Melaksanakan tugas lain yang diatur dan ditetapkan dalam rapat BPMS.

51

8. Koordinator Bidang Persekutuan, seorang penatua yang bertugas: a. Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan program pelayanan dalam bidang P ersekutuan; b. Menggantikan wakil sekretaris apabila berhalangan; dan c. Melaksanakan tugas lain yang diatur dan ditetapkan dalam rapat BPMS. 9. Koordinator Bidang Pelayanan Pelayanan Kasih, seorang pelayan khusus diaken diaken yang bertugas: a. Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan program pelayanan dalam bidang pelayanan kasih (diakonia); b. Menggantikan bendahara apabila berhalangan; dan c. Melaksanakan tugas lain yang diatur dan ditetapkan dalam rapat BPMS. 10. Lima orang penatua karena keketuaanya dalam Komisi Pelayanan Kategorial Kaum Laki-laki, Kaum Perempuan, Pemuda, Remaja dan Anak Sinode yang bertugas: a. Menjadi penghubung antara Badan Pekerja Majelis Sinode dan Komisi Pelayanan Kategorial masing-masing; b. Bersama-sama memberikan masukan mengenai konsep pembinaan, pengembangan dan pengkaderan anggota anggota GERMITA menurut menurut kategori usia secara berjenjang, berkesinambungan berkesinambungan dan terpadu bagi pelayanan dan kepemimpinan kepemimpinan GERMITA dan masyarakat di masa masa kini dan masa depan sebagaimana di maksudkan dalam Peraturan Gereja Tentang Pelayanan Pelayanan Kategorial Bab II Pasal 3 ayat (2); c. Melaksanakan dan mengawasi pelaksanan program Pelayanan Kategorial masing-masing dan program pelayanan terpadu atau bersama pelayanan kategorial GERMITA; dan d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diatur dan di tetapkan dalam rapat Badan Pekerja Majelis Sinode. 11. Struktur, uraian tugas selanjutnya selanjutnya dan Tata Kerja Badan Pekerja Majelis Sinode selanjutnya diatur dalam pedoman organisasi GERMITA yang disusun dan ditetapkan Badan Pekerja Majelis Sinode.  Penjelasan 1-9. Cukup Jelas

Pasal 25 Rapat Badan Pekerja Majelis Sinode 1. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang, tanggung jawab dan kewajibannya, BPMS mengadakan rapat secara teratur sebulan sekali atau sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan kebutuhan dan kepentingan pelayanan. 2. Rapat BPMS sah berlangsung apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah anggota BPMS. 3. Apabila ketentuan dalam ayat (3) pasal ini tidak terpenuhi, maka rapat ditunda selambat-lambatnya tiga hari dan dan rapat tundaan itu sah. 4. Rapat dipimpin oleh Ketua BPMS atau wakil ketua yang diberi mandat mandat oleh ketua secara tertulis. 5. Setiap rapat harus diedarkan daftar hadir. 6. Pengambilan keputusan dalam rapat harus dilakukan dalam pemahaman bersama melalui musyawarah berdasarkan kehendak Yesus Kristus Kepala Gereja. 7. Setiap pelaksanaan rapat BPMS, Sekretaris BPMS harus membuat notulen rapat yang akan disahkan dalam rapat berikutnya. 8. BPMS melaksanakan rapat konsultasi dengan MPPS dan BPPS. 9. BPMS juga mengadakan rapat kerja dan rapat koordinasi dengan perangkat pelaksana sinode. 10. Hal-hal menyangkut pelaksanaan rapat BPMS selanjutnya diatur dalam Pedoman Organisasi GERMITA yang disusun dan ditetapkan oleh BPMS.  Penjelasan 1.  BPMS pejabat penuh waktu dapat mengadakan rapat dan mengambil keputusan untuk hal-hal yang sangat mendesak dan di laporkan dalam rapat BPMS.  Rapat BPMS harus dengan dengan undangan tertulis. tertulis. 2. Cukup jelas 3. Cukup jelas 4. Cukup jelas 5. Cukup jelas 6. Sesuai Tata Dasar Bab III Pasal 7 ayat (6) dan Bab V Pasal 14 7.  Notulen rapat merupakan merupakan dokumen resmi dan dan wajib dibagikan kepada kepada seluruh anggota anggota BPMJ  8. Cukup jelas 9. Cukup jelas

52

10. Cukup jelas

BAB VIII PEMILIHAN, PENETAPAN, PELANTIKAN, PERIODE PELAYANAN DAN PENGISIAN LOWONG BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE Pasal 26 Calon Badan Pekerja Majelis Sinode 1. Calon Badan Pekerja Majelis Sinode yang hendak dipilih adalah Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan 3 (tiga) orang anggota sebagai Koordinator Bidang, sedangkan 5 (lima) anggota yaitu: yaitu: Ketua-ketua Komisi Pelayanan Kategorial Sinode dipilih dalam Pertemuan Pelayanan Kategorial Sinode masing-masing, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gereja Tentang Pelayanan Kategorial. 2. Kriteria Calon Badan Pekerja Majelis Sinode sebagaimana di maksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut: a. Didukung oleh sekurang-kurangnya 15 (lima belas) jemaat; b. Pelayan khusus yang telah memiliki pengalaman sebagai pelayan khusus minimal 10 (sepuluh) tahun; c. Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun saat pemilihan; d. Sehat jasmani dan rohani; e. Sudah di kenal jati diri dan keteladanan dan kesetiaanya pada GERMITA dan tidak sedang di kenakan tindakan disiplin gerejawi; f. Memiliki pengalaman dalam jabatan struktural GERMITA atau pengalaman dalam organisasi gereja lainnya yang seajaran atau lembaga kristen atau keumatan lainnya; g. Menunjukkan dan menampakkan kemantapan spiritual, emosional dan intelektual; h. Bersedia dipilih dan siap bekerja penuh waktu dan tidak akan merangkap jabatan struktural GERMITA lainnya yang di nyatakan dengan surat pernyataan; i. Keanggotaan Badan Pekerja Majelis Sinode hanya dapat di pilih untuk dua periode pelayanan berturut-turut dalam jabatan yang sama; dan  j. Menyampaikan secara lisan atau tertulis konsep pengembangan GERMITA sesuai dengan  jabatan dimana yang bersangkutan bersangkutan di calonkan. calonkan.  Penjelasan 1. Pertemuan Pelayanan Kategorial Sinode merupakan Pra-Sidang Lengkap Majelis Sinode. 2. a, Cukup jelas b, Cukup Jelas c, Cukup jelas d, Cukup Jelas e, Cukup jelas  f, Cukup jelas g, Cukup jelas h, Jabatan struktural lainnya seperti BPMJ, Koordinator Pelayanan Wilayah dll i, Cukup jelas  j, Disampaikan sebelum sebelum dilakukan pemungutan pemungutan suara dalam dalam pemilihan

Pasal 27 Pemilih Badan Pekerja Majelis Sinode 1. Pemilih Badan Pekerja Majelis Sinode adalah peserta Sidang Lengkap Majelis Sinode yang memiliki hak suara memutuskan, ialah anggota majelis sinode sebagaimana di maksudkan dalam Bab IV Pasal 8 ayat (1) Peraturan Gereja ini. 2. Badan Pekerja Majelis Sinode yang tidak terpilih lagi menjadi pelayan khusus tetap menggunakan haknya untuk memilih, tetapi tidak dapat dipilih lagi sebagai Badan Pekerja Majelis Sinode.  Penjelasan 1. Cukup Jelas 2. Cukup Jelas

53

Pasal 28 Pelaksanaan Pemilihan Badan Pekerja Majelis Sinode 1. Pemilihan BPMS di laksanakan dalam Sidang Lengkap Majelis Sinode oleh Panitia Pemilihan yang di bentuk dan di tetapkan oleh oleh Sidang Lengkap Lengkap Majelis Sinode Sinode sebelum rapat rapat pemilihan di laksanakan. 2. Susunan keanggotaan panitia pemilihan di pilih pilih diantara peserta Sidang Lengkap Lengkap Majelis Sinode yang tidak memiliki memiliki hak suara, dan berjumlah 9 (sembilan) orang, yang terdiri terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris dan tujuh orang anggota, dengan tugas-tugas sebagai berikut: a. Melaksanakan pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku, pada waktu dan tempat yang telah di tentukan oleh Sidang Lengkap Majelis Sinode; b. Memeriksa daftar pemilih; c. Memeriksa kehadiran pemilih berdasarkan daftar pemilih; d. Membacakan ketentuan dan Tata Cara dan mekanisme pemilihan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gereja ini; e. Memverifikasi bakal bakal calon BPMS sesuai dengan ketentuan ketentuan dalam Peraturan Gereja Gereja ini; dan f. Melaporkan berita acara pemilihan dalam sidang pleno. 3. Pemilihan sah berlangsung, apabila di hadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga pemilih yang hadir dalam Sidang Lengkap Majelis Sinode. 4. Apabila ketentuan dalam ayat (3) pasal ini belum tercapai, maka pemilihan di tunda selambatlambatnya dua jam dan pemilihan tundaan itu sah berlangsung.  Penjelasan 1. 2. 3. 4.

Cukup Jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

Pasal 29 Tata Cara dan Mekanisme Pemilihan Badan Pekerja Majelis Sinode 1. Pemilihan Badan Pekerja Majelis Sinode di lakukan setelah penetapan laporan pertanggungjawaban BPMS periode pelayanan yang akan berakhir. 2. Pemilihan di laksanakan sebagai ibadah. 3. Tahap pencalonan di laksanakan dengan mekanisme sebagai berikut : a. Masing-masing jemaat yang hadir dalam pemilihan menuliskan diatas kertas 8 (delapan) nama bakal calon BPMS sebagaimana yang di maksudkan dalam Bab VIII pasal 26 ayat (1) Peraturan Gereja ini dan di sampaikan kepada panitia pemilihan untuk di verifikasi; b. Panitia pemilihan melakukan verifikasi setiap nama bakal calon BPMS berdasarkan kriteria calon BPMS sebagaimana di atur dalam Bab VIII pasal 26 ayat (2) dan ketentuan dalam Bab VII Pasal 24 ayat (1) sampai dengan ayat (9) Peraturan Gereja ini secara terbuka dan diumumkan dalam rapat pemilihan; dan c. Bakal calon BPMS yang memenuhi kriteria di sahkan sebagai calon BPMS. 4. Tahap Pemilihan di laksanakan dengan mekanisme sebagai berikut : a. Pemilihan di laksanakan secara langsung, rahasia dan tertulis dengan masing-masing pemilih mempunyai satu suara (one man one vote); b. Pemilihan di lakukan secara bergantian untuk masing-masing jabatan, yang di mulai dari jabatan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan Koordinator-Koordinator Bidang; c. Sebelum pemilihan putaran pertama di lakukan, masing-masing calon BPMS yang telah di sahkan menyampaikan di hadapan pemilih kesediaan diri untuk dipilih, dan menyampaikan konsep pengembangan GERMITA sesuai dengan jabatan di mana yang bersangkutan di calonkan secara lisan dan/atau tertulis; d. Seorang calon di nyatakan terpilih sebagai BPMS, apabila mendapat suara terbanyak; e. Apabila dalam pemilihan putaran pertama terdapat dua atau lebih calon yang memperoleh suara terbanyak sama, maka di lakukan pemilihan putaran kedua diantara calon yang mendapatkan suara terbanyak sama tersebut, dan yang mendapatkan suara terbanyak sebagimana di maksud dalam huruf d ayat ini dinyatakan sebagai calon terpilih; f. Apabila pemilihan putaran putaran kedua belum mendapatkan mendapatkan calon terpilih, maka pemilihan pemilihan dilakukan dengan undian diantara calon tersebut yang didahului dengan doa doa ; dan

54

g. Apabila dalam pemilihan hanya terdapat seorang calon, maka yang bersangkutan di nyatakan sah terpilih secara aklamasi.  Penjelasan 1. Cukup Jelas 2. Cukup Jelas 3. a. Kertas yang di siapkan oleh Panitia Pemilihan b. Cukup Jelas c. Seseorang dapat di nominasikan untuk beberapa jabatan 4. a. Cukup jelas b. Calon yang telah terpilih dalam satu jabatan,maka calon pada jabatan berikutnya gugur. c. Cukup jelas d. Cukup jelas e. Cukup jelas  f. Cukup Jelas g. Cukup jelas

Pasal 30 Penetapan, Pelantikan dan Serah Terima Badan Pekerja Majelis Sinode 1. Panitia pemilihan menyampaikan berita acara pemilihan kepada Sidang Lengkap Majelis Sinode untuk di tetapkan. 2. Badan Pekerja Majelis Sinode di lantik dalam suatu ibadah khusus dalam Sidang Lengkap Majelis Sinode yang diikuti serah terima jabatan pelayanan dan administrasi pelayanan dan perbendaharaan dari BPMS yang lama.  Penjelasan 1. Termasuk lima Ketua Komisi Pelayanan Kategorial Sinode di tetapkan secara kolektif sebagai anggota BPMS. 2. Tata Ibadah Pelantikan BPMS disiapkan oleh Komisi Liturgi Sinode.  Badan Pekerja Majelis Sinode yang lama harus telah menyiapkan Berita Acara dan dokumen untuk  serah terima dengan BPMS yang baru.

Pasal 31 Periode Pelayanan dan Pengisian Lowong Badan Pekerja Majelis Sinode 1. Periode pelayanan Badan Pekerja Majelis Sinode adalah lima tahun dan berakhir pada saat serah terima pelayanan dan perbendaharaan kepada BPMS yang baru. 2. Kelowongan anggota Badan Pekerja Majelis Sinode terjadi apabila : a. Meninggal dunia; b. Atas permintaan sendiri, mengundurkan diri secara tertulis; c. Tidak melaksanakan tugas lebih dari enam bulan tanpa pemberitahuan dan alasan yang jelas; d. Pindah tempat tinggal secara tetap di luar wilayah pelayanan GERMITA; e. Menderita sakit yang menurut keterangan dokter resmi tidak dapat melaksanakan tugas atau membutuhkan perawatan intensif selama selama satu tahun atau lebih; dan f. Di kenakan tindakan disiplin gerejawi. 3. Pengisian lowong BPMS di lakukan melalui pemilihan dalam Sidang Tahunan Majelis Sinode dengan memilih di antara calon BPMS yang belum terpilih dalam Sidang Lengkap Majelis Sinode sesuai dengan jabatan yang akan dilakukan pengisian lowong sebagaimana di maksudkan dalam Pasal 29 ayat (3) huruf c Peraturan Gereja ini, dan mengikuti ketentuan dalam Pasal 29 ayat (4) Peraturan Gereja ini. 4. Jika tidak ada lagi calon BPMS yang belum terpilih sebagaimana yang di maksud dalam ayat (3) Pasal ini, maka pemilihan BPMS pengisi lowong di lakukan dengan mengikuti ketentuan Pasal 29 Peraturan Gereja ini. 5. Apabila terjadi kelowongan jabatan ketua BPMS, maka jabatan Ketua di laksanakan oleh wakil ketua BPMS sebagai pejabat sementara, sampai di laksanakan pengisian lowong. 6. Apabila terjadi kelowongan jabatan sekretaris, maka jabatan sekretaris di laksanakan oleh wakil sekretaris sebagai pejabat sementara, sampai di laksanakan pemilihan pengisian lowong.

55

7. Apabila terjadi kelowongan jabatan bendahara, maka jabatan Bendahara di laksanakan oleh koordinator bidang pelayanan kasih sebagai pejabat sementara, sampai di lakukan pemilihan pengisian lowong. 8. Apabila terjadi kelowongan jabatan wakil ketua, maka jabatan wakil ketua di laksanakan oleh koordinator bidang kesaksian dan ibadah sebagai pejabat sementara, sampai di lakukan pemilihan pengisian lowong. 9. Apabila terjadi kelowongan jabatan wakil sekretaris, maka jabatan wakil sekretaris di laksanakan oleh koordinator bidang persekutuan sebagai pejabat sementara, sampai di lakukan pemilihan pengisian lowong. 10. Apabila terjadi kelowongan koordinator bidang, maka jabatan tersebut di rangkap oleh Badan Pekerja Majelis Sinode lainnya berdasarkan kesepakatan dalam rapat BPMS. 11. Periode pelayanan BPMS pengisi lowong mengikuti dan melanjutkan periode pelayanan yang sedang berjalan. 12. Kelowongan dan pengisian lowong anggota Badan Pekerja Sinode yaitu Ketua-ketua Komisi Pelayanan Kategorial Sinode di atur dalam Peraturan Gereja Tentang Pelayanan Kategorial dan ditetapkan dalam Sidang Tahunan Majelis Sinode.  Penjelasan 1-12. Cukup Jelas

BAB IX MAJELIS PENGGEMBALAAN DAN PERTIMBANGAN SINODE Pasal 32 Kriteria dan Susunan Keanggotaan Majelis Penggembalaan dan Pertimbangan Sinode 1. Keanggotaan MPPS dipilih dari antara anggota sidi jemaat yang bukan pelayan khusus tetapi pernah menjadi pelayan khusus atau pelayan khusus yang memiliki kemampuan, pengalaman dan keteladanan serta berusia paling rendah 50 (lima puluh) dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun saat pemilihan serta berdomisili diwilayah pelayanan GERMITA. 2. Keanggotaan MPPS bertugas tidak penuh waktu dan dapat merangkap jabatan lain dalam struktur pelayanan GERMITA di jemaat atau tugas-tugas lainnya. 3. Susunan keanggotaan MPPS berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari : a. Sorang Ketua merangkap anggota; b. Seorang Sekretaris anggota; dan c. 3 (tiga) orang anggota.  Penjelasan 1. Cukup jelas 2. Cukup jelas 3. Ketua MPPS harus seorang pendeta GERMITA

Pasal 33 Tugas Majelis Penggembalaan dan Pertimbangan Sinode 1. Memberikan saran dan nasihat kepada BPMS secara lisan atau tertulis baik diminta atau tidak  diminta. 2. Memantau, menganalisis dan memberikan pertimbangan kepada BPMS mengenai hal-hal yang berhubangan dengan kehidupan dan pelayanan GERMITA. 3. Bersama BPMS dalam menyelesaikan masalah/persengketaan yang dalam tubuh BPMS dan perangkat pelayanan serta anggota GERMITA. 4. Menghadiri dan mengikuti rapat konsultasi dengan BPMS. 5. Menghadiri dan memberikan pertimbangan dalam Sidang Majelis Sinode. 6. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dalam Sidang Lengkap Majelis Sinode dan Sidang Tahunan Majelis Sinode.  Penjelasan 1 - 6 Cukup Jelas

56

Pasal 34 Pemilihan, Penetapan, dan Periode Pelayanan Majelis Penggembalaan dan Pertimbangan Sinode 1. Pemilihan dan penetapan MPPS dilakukan dalam Sidang Lengkap Majelis Sinode dengan mengikuti Tata Cara dan Mekanisme Pemilihan BPMS. 2. MPPS dilantik dan diteguhkan dalam Sidang Lengkap Majelis Sinode bersamaan dengan pelantikan BPMS. 3. Periode pelayanan MPPS sama dengan periode pelayanan BPMS.  Penjelasan 1. Cukup Jelas 2.  Ibadah yang dihadiri dihadiri oleh seluruh peserta peserta SLMS  3. Cukup Jelas

BAB X PELAYANAN WILAYAH Pasal 35 Pelayanan Wilayah 1. Pelayanan Wilayah dibentuk dan ditetapkan oleh Sidang Tahunan Majelis Sinode atau Sidang Lengkap Majelis Sinode berdasarkan usul BPMS. 2. Suatu pelayanan wilayah dibentuk, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : a. Terdapat sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya 5 (lima) (lima) jemaat yang memiliki sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya 750 (tujuh ratus lima puluh) kepala keluarga; dan b. Memiliki letak geografis yang berdekatan dan berurutan. 3. Pelayanan wilayah pada hakekatnya adalah tanggung jawab BPMS yang dipercayakan kepada Koordinator Pelayanan Wilayah yang merupakan perangkat pelaksana sinode.  Penjelasan 1. Cukup jelas 2.  Dalam kondisi geografis tertentu di mana medan pelayanan sangat sulit dijangkau, maka 4 (empat)  jemaat yang memiliki sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) kepala keluarga dapat dibentuk   pelayanan wilayah. 3. Pelayanan wilayah menjalankan fungsi koordinasi dan konsultasi BPMS dengan jemaat- jemaat.

Pasal 36 Koordinator Pelayanan Wilayah 1. Koordinator Pelayanan Wilayah diangkat dan di tetapkan oleh BPMS dari antara Pendeta Pegawai GERMITA dengan syarat-syarat syarat-syarat sebagai berikut: berikut: a. Telah memiliki memiliki pengalaman sebagai sebagai pelayan khusus khusus pendeta minimal 6 (enam) tahun; tahun; b. Minimal pernah menjabat sebagai sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat minimal 3 (tiga) tahun; c. Tidak sedang dikenakan tindakan disiplin gerejawi; d. Memahami dan memegang teguh Tata Gereja, Pengakuan dan Ajaran GERMITA; dan e. Menunjukan kemantapan spiritual, emosional dan intelektual. 2. Koordinator Pelayanan Wilayah mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut: a. Memimpin pelayanan wilayah; b. Memimpin sekretariat dan Rapat Koordinasi Pelayanan Wilayah; c. Meningkatkan kinerja pelayanan jemaat; d. Menggembalakan dan membina jemaat, pelayan khusus, perangkat pelayanan jemaat dan Koordinator Pelayanan Kategorial Wilayah; e. Menyelesaikan masalah-masalah jemaat yang tidak dapat di selesaikan oleh Majelis Jemaat di lingkungan pelayanan wilayahnya; f. Menampung aspirasi dan pikiran-pikiran yang berkembang dalam jemaat, serta usul dan saran dalam jemaat-jemaat untuk dikaji dan dikembangkan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode dalam rangka pembinaan jemaat dan pelayanan GERMITA; g. Wajib menyampaikan laporan secara tertulis masalah-masalah dalam lingkungan pelayanan wilayahnya baik yang sudah di selesaikan dan yang belum terselesaikan kepada BPMS;

57

h. Mengelola dan memelihara harta milik GERMITA yang di percayakan kepada Pelayanan Wilayah dan mempertanggungjawabkannya mempertanggungjawabkannya kepada Badan B adan Pekerja Majelis Sinode; i. Mengatur lalu-lintas keuangan dari jemaat ke sinode dan sebaliknya;  j. Memberikan pertimbangan kepada BPMS dalam hal penempatan dan pemutasian Pendeta Pegawai GERMITA di lingkungan pelayanan wilayahnya; k. Memberikan laporan secara berkala tiap 3 (tiga) bulan dan laporan tahunan kepada BPMS mengenai pelaksanaan tugas pelayanannya dan pelaksanaan program pelayanan sinode yang di laksanakan di lingkungan pelayanan wilayahnya serta keuangan GERMITA yang dikelola di pelayanan wilayah; l. Menjalin dan membina hubungan kerjasama dengan gereja dan agama lain, pemerintah dan masyarakat dlam pelayanan wilayahnya dengan sepengetahuan BPMS dan sepanjang tidak  bertentangan dengan Tata Gereja, Pengakuan dan Ajaran GERMITA; m. Mengangkat, menetapkan dan memberhentikan staf /tenaga administrasi pelayanan wilayah ; dan n. Melaksanakan tugas lainnya yang di percayakan oleh BPMS.  Penjelasan 1. Cukup Jelas 2. Cukup jelas

Pasal 37 Rapat Koordinasi Pelayanan Wilayah 1. Rapat Koordinasi Pelayanan Wilayah di laksanakan secara rutin 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktuwaktu berdasarkan kepentingan dan kebutuhan pelayanan yang bertugas: a. Membahas dan menindaklanjuti ketetapan Sidang Tahunan Majelis Sinode dan penugasan Badan Pekerja Majelis Sinode yang akan di laksanakan secara bersama-sama oleh jemaat-jemaat dalam pelayanan wilayah; b. Membina, membangun dan memelihara kebersamaan dan kemitraan antar jemaat dalam pelayanan wilayah bersangkutan sebagai kesatuan Tubuh Kristus yang berjalan bersama dan saling menopang demi terwujudnya keseimbangan dalam persekutuan, kesaksian dan pelayanan; c. Membicarakan dan menggumuli serta membahas masalah, tantangan dan kebutuhan pelayanan yang di hadapi dalam pelayanan wilayah; dan d. Melaksanakan program pelayanan sinode khususnya program yang berkaitan dengan katekisasi dan pembekalan pelayan khusus khusus dan perangkat pelayanan pelayanan jemaat, pembinaan warga gereja pada pada umumnya serta perayaan hari-hari raya gerejawi. 2. Rapat Koordinasi Pelayanan Wilayah di hadiri oleh : a. Koordinator Pelayanan Wilayah; b. Ketua BPMS atau yang mewakilinya; c. Ketua, Sekretaris dan Bendahara BPMJ atau yang mewakilinya; d. Koordinator Pelayanan Kategorial Wilayah; e. Pendeta dan Vikaris GERMITA; f. Staf/Tenaga Administrasi Pelayanan Wilayah; dan g. Undangan lainnya. 3. Rapat Koordinasi Pelayanan Wilayah dipimpin oleh Koordinator Pelayanan Wilayah dan didampingi oleh anggota BPMS yang di tugaskan oleh BPMS dan Staf/Tenaga Administrasi Pelayanan Wilayah sebagai sekretaris rapat. 4. Waktu dan tempat Pelaksanaan Rapat Koordinasi di tetapkan dalam rapat atau di atur oleh Koordinator Pelayanan Wilayah.  Penjelasan 1. Cukup Jelas 2. Cukup jelas 3.  Apabila Staf/Tenaga Administrasi Pelayanan Wilayah berhalangan, maka di gantikan oleh salah satu Koordinator Pelayanan Kategorial Wilayah yang di tunjuk oleh Koordinator Pelayanan Wilayah. 4. Tempat Pelaksanaan di lakukan secara bergilir di jemaat-jemaat dalam pelayanan wilayah bersangkutan.

58

Pasal 38 Tata Usaha Pelayanan Wilayah 1. Pelayanan Wilayah memiliki Kantor Pelayanan Wilayah sebagai tempat untuk : a. Menyelenggarakan administrasi pelayanan wilayah; b. Menyimpan dokumen dan arsip pelayanan wilayah; dan c. Menyelesaikan segala urusan administrasi pelayanan dan perbendaharaan. 2. Penggunaan, pengelolaan dan pemeliharaan Kantor Pelayanan Wilayah menjadi tanggungjawab Koordinator Pelayanan Wilayah. 3. Dalam rangka membantu melaksanakan tugas-tugas administrasi pelayanan wilayah, Koordinator Pelayanan wilayah dapat mengangkat, menetapkan dan memberhentikan Staf/tenaga administrasi pelayanan wilayah yang bertanggungjawab kepada Koordinator Pelayanan Wilayah. 4. Staf/Tenaga administrasi Pelayanan Wilayah melaksanakan tugas sesuai pengaturan Koordinator Pelayanan Wilayah dan mendapatkan jaminan hidup dari Koordinator Pelayanan Wilayah dengan besarnya di tetapkan dalam Rapat Koordinasi Pelayanan Wilayah.  Penjelasan 1.  Demi efisiensi dan efektivitas, Kantor Pelayanan Wilayah di satukan dengan Pastori pelayanan Wilayah. 2. Cukup jelas 3.  Diangkat dari anggota sidi jemaat yang bersedia memberi diri dengan sungguh-sungguh, memiliki kemampuan administrasi dan tidak memiliki pekerjaan tetap di tempat lain. 4. Termasuk dalam Biaya Operasional Pelayanan Wilayah

BAB XI PENATALAYANAN Pasal 39 Penatalayanan Sinode 1. Penatalayanan sinode dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan panggilan, pengakuan dan ajaran GERMITA serta tugas, fungsi, kewajiban dan tanggung jawab Badan Pekerja Majelis Sinode. 2. Badan Pekerja Majelis Sinode melaksanakan penatalayanan meliputi kegiatan taktis operasional dan teknis administratif yang meliputi penataan organisasi sinode, Tata Laksana Kantor Sinode, Tata Laksana Program Pelayanan, komunikasi dan informasi personalia dan perbendaharaan.  Penjelasan 1. Cukup Jelas 2. Cukup Jelas

Pasal 40 Komisi Kerja Sinode 1. Badan Pekerja Majelis Sinode membentuk dan menetapkan Komisi kerja untuk membantu dalam melakukan kajian-kajian bidang pelayanan dan melaksanakan program pelayanan sinode tertentu. 2. Susunan keanggotaan Komisi Kerja di angkat, di tetapkan dan di berhentikan dengan Keputusan Badan Pekerja Majelis Sinode. 3. Keanggotaan Komisi Kerja bertugas tidak penuh waktu. 4. Jumlah keanggotaan Komisi Kerja di sesuaikan dengan kebutuhan. 5. Periode pelayanan Komisi Kerja, sama dengan periode pelayanan BPMS. 6. Komisi Kerja mengadakan rapat sesuai kebutuhan. 7. Komisi Kerja menyusun rencana kerja dan anggaran komisi untuk di bahas dalam rapat BPMS yang di sampaikan melalui Koordinator Bidang yang mengkoordinir Komisi Kerja bersangkutan. 8. Komisi Kerja melaporkan pelaksanaan tugasnya secara rutin kepada BPMS melaui Koordinator yang mengkoordinir Komisi bersangkutan. 9. Komisi kerja bertanggung jawab kepada BPMS. 10. Struktur, Uraian tugas dan Tata Kerja Komisi Kerja diatur dan di tetapkan tetapkan oleh BPMS.  Penjelasan

59

1. Secara teknis dikoordinir oleh Koordinator bidang BPMS sesuai bidangnya. 2. Susunan Keanggotaan Komisi Kerja tidak memiliki Asisten Bendahara 3-10 cukup Jelas Pasal 41 Yayasan

1. Yayasan melaksanakan tugas pelayanan GERMITA tertentu yang tidak tercakup dalam tugas Komisi Pelayanan Kategorial, Komisi Kerja, dan Perangkat Pelaksana Sinode lainnya. 2. Yayasan didirikan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode dan di tetapkan dalam Sidang Lengkap Majelis Sinode atau Sidang Tahunan Majelis Sinode. 3. Pembina Yayasan adalah Badan Pekerja Majelis Sinode sesuai dengan Periode P elayanan. 4. Pengurus dan Pengawas Yayasan di pilih dari anggota GERMITA yang mampu dan mempunyai komitmen yang kuat terhadap pelayanan GERMITA. 5. Yayasan bertanggung jawab kepada BPMS. 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai yayasan di atur dalam Akta Pendiriannya dan Akta lainnya yang di buat bersama oleh Pembina, Pengawas dan Pengurus Yayasan yang di dalamnya harus jelas keterkaitannya dan tanggungjawab Yayasan terhadap pelayanan GERMITA.  Penjelasan 1-6. Cukup Jelas

Pasal 42 Perangkat Pelaksana Sinode lainnya 1. BPMS dapat membentuk perangkat pelaksana sinode lainnya yang bertugas membantu BPMS dalam melaksanakan pelayanan tertentu yang belum tercakup dalam tugas Komisi Pelayanan Kategorial, Komisi Kerja dan Yayasan. 2. Perangkat pelaksana sinode tersebut dalam ayat (1) diatas, diangkat, di tetapkan dan di berhentikan serta bertanggungjawab kepada BPMS. 3. Struktur, uraian tugas dan Tata Kerja perangkat pelaksana sinode lainnya diatur dan di tetapkan BPMS.  Penjelasan 1. Perangkat pelaksana sinode seperti pelayanan fungsional dan kelompok profesi, Badan / Biro /  Pusat, Bagian dan Panitia. 2. Cukup Jelas 3. Cukup Jelas Pasal 43 Kantor Sinode

1. GERMITA mempunyai mempunyai Kantor Sinode yang bertempat di Lirung Kabupaten Kepulauan Talaud. 2. Kantor Sinode Sinode merupakan merupakan tempat untuk melaksanakan melaksanakan kegiatan sehari-hari sehari-hari dari BPMS dan perangkat pelaksana sinode lainnya dalam rangka menjalankan Ketetapan dan Keputusan Sidang Majelis Sinode. 3. Kantor Sinode berfungsi sebagai Pusat Penyelenggaraan Pelayanan GERMITA, Informasi dan Komunikasi, menyimpan dokumen dan arsip GERMITA, dan tempat untuk menyelesaikan segala Administrasi Kesekretariatan dan Perbendaharaan GERMITA. 4. Untuk menjalankan fungsi Kantor Sinode GERMITA, maka Sidang Lengkap Majelis Sinode memilih dan menetapkan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan Koordinator-Koordinator Koordinator-Koordinator Bidang BPMS sebagai Pejabat Penuh waktu. 5. Badan Pekerja Majelis Sinode menyusun dan menetapkan Tata Laksana Kantor Sinode dan mengangkat, menempatkan menempatkan dan memberhentikan memberhentikan Pegawai GERMITA menjadi Staf Kantor Kantor Sinode untuk membantu BPMS dalam melaksanakan tugas administrasi pelayanan GERMITA sehari-hari. 6. Susunan dan Tata Laksana Kantor Sinode dan pembagian tugas BPMS dan staf kantor sinode di atur dan di tetapkan oleh BPMS.  Penjelasan 1. 2. 3. 4. 5.

Cukup Jelas Yang bekerja sehari-hari adalah Badan Pekerja Majelis Sinode Pejabat Penuh Waktu. Cukup jelas Kantor Sinode Sinode dipimpin oleh BPMS  Cukup Jelas

60

6. Cukup Jelas 7. Cukup jelas

Pasal 44 Tata Laksana Program Pelayanan dan Anggaran Sinode Badan Pekerja Majelis Sinode menyusun dan menetapkan Tata Laksana Program Pelayanan dan Anggaran Belanja dan Pendapatan Sinode sebagai pedoman teknis pelaksanaan Program Pelayanan dan Anggaran Belanja dan Pendapatan yang di tetapkan dalam Sidang Tahunan Majelis Sinode.  Penjelasan Cukup jelas

BAB XII PENYELESAIAN PERSENGKETAAN Pasal 45 Penyelesaian Persengketaan yang tidak terselesaikan di Jemaat, Pelayanan Wilayah, Perangkat Pelaksana dan Perseorangan 1. Apabila ada persengketaan-persengketaan dalam jemaat, pelayanan wilayah dan perangkat pelaksana serta perseorangan yang tidak dapat di selesaikan mereka sendiri, maka BPMS mengadakan upaya-upaya penyelesaian. 2. BPMS memanggil semua pihak yang bersengketa untuk mendapatkan keterangan-keterangan semua pihak lalu mengajak untuk berdamai. 3. Dalam penyelesaian persengketaan, semua pihak yang bersengketa wajib mentaati Tata Gereja GERMITA. 4. Jika belum terjadi perdamaian, BPMS dapat membentuk Tim Mediator untuk membantu pihakpihak yang bersengketa menyelesaiakan persengketaan. 5. Jika tim mediator tidak berhasil mendamaikan, maka BPMS dapat mengambil keputusan tentang penyelesaiannya. 6. Jika BPMS tidak dapat mengambil keputusan, maka masalah tersebut dapat di sampaikan untuk di bicarakan dan di putuskan dalam Sidang Majelis Sinode Tahunan dan jika Sidang Majelis Sinode Tahunan juga tidak dapat memutuskan masalah tetrsebut, maka masalah tersebut di bawa ke Sidang Majelis Sinode untuk memutuskannya, dan keputusan Sidang Majelis Sinode adalah keputusan terakhir dan bersifat Final. 7. Dalam hal masalah harus di selesaikan secara hukum, GERMITA di wakili oleh ketua dan sekretaris BPMS atau yang di wakilkan.  Penjelasan 1.  BPMS melibatkan MPPS menyangkut persoalan kehidupan dan pelayanan GERMITA, dan melibatkan BPPS menyangkut masalah perbendaharaan. 2. Untuk persoalan jemaat, BPMS sebaiknya turun ke jemaat secara langsung. 3. Penyelesaian persengketaan harus berpedoman pada Tata Gereja GERMITA. 4. Pendekatan Mediasi merupakan upaya memberdayakan pihak-pihak yang bersengketa untuk  menyelesaiakan sengketa mereka. 5.  Melibatkan MPPS. 6. Cukup jelas 7. Cukup jelas

Pasal 46 Penyelesaian persengketaan dalam Tubuh Badan Pekerja Majelis Sinode 1. Jika terjadi persengketaan dalam tubuh BPMS, maka secara bersama-sama semua anggota BPMS wajib mengupayakan penyelesaian persengketaan dalam ketaatan kepada Yesus Kristus Kepala Gereja melalui firmanNya dalam Alkitab dan wajib mematuhi Tata Gereja GERMITA. 2. MPPS diikutsertakan dalam upaya penyelesaian persengketaan dalam tubuh BPMS. 3. Jika BPMS bersama MPPS tidak dapat menyelesaikan sengketa, maka masalah tersebut di sampaikan kepada Sidang Tahunan Majelis Sinode untuk di bahas dan di putuskan penyelesaiannya.  Penjelasan

61

1. Cukup Jelas 2. Cukup Jelas 3. Cukup jelas.

BAB XIII PERUBAHAN DAN KETENTUAN PERALIHAN Pasal 47 Perubahan 1. Perubahan peraturan gereja ini hanya dapat dilakukan dan ditetapkan dalam Sidang Istimewa Majelis Sinode. 2. Usul perubahan dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 15 (lima belas) Badan Pekerja Majelis Jemaat ke Badan Pekerja Majelis Sinode atau oleh Badan Pekerja Majelis Sinode yang selanjutnya diteruskan ke Sidang Lengkap Majelis S inode. 3. Usul perubahan yang disampaikan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode dapat dibicarakan jika didukung oleh sekurang-kurangnya dua per tiga anggota majelis sinode. 4. Jika usul diterima Sidang Lengkap Majelis Sinode menetapkan waktu dan tempat pelaksanan Sidang Istimewa Majelis Sinode Sinode untuk membahas membahas dan menetapkan perubahan perubahan tersebut.  Penjelasan 1. Cukup jelas 2.  Badan Pekerja Majelis Majelis Jemaat atas nama majelis majelis jemaat  3-4 Cukup jelas

Pasal 48 Ketentuan Peralihan Hal-hal yang menyangkut perubahan akibat ditetapkannya peraturan gereja ini, memerlukan masa peralihan sampai dengan berakhirnya periode pelayanan 2007  – 2012. 2012.  Penjelasan Cukup jelas

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 49 Lain-lain Hal-hal lain mengenai sinode yang tidak dimuat dan belum cukup diatur dalam peraturan gereja ini, dapat diatur dan ditetapkan oleh Badan Bekerja Majelis Sinode dengan peraturan Badan Pekerja Majelis Sinode yang tidak bertentangan dengan Tata Gereja GERMITA.  Penjelasan Cukup jelas

Pasal 50 Pencabutan Pada saat berlakunya peraturan gereja ini maka Peraturan Gereja Nomor 1 Tahun 2003 tentang Sinode dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.  Penjelasan Cukup jelas

62

Pasal 51 Pemberlakuan Peraturan gereja ini ditetapkan oleh Sidang Istimewa Sinode tahun 2010 dan mulai berlaku 27 November 2011, 2011, agar setiap anggota dan persekutuan GERMITA mengetahuinya maka memerintahkan memerintahkan Badan Pekerja Majelis Sinode menyebarluaskannya. menyebarluaskannya.  Penjelasan Cukup jelas

63

PERATURAN GEREJA TENTANG PELAYANAN KATEGORIAL BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Pengertian 1. Pelayanan Kategorial adalah bentuk pelayanan GERMITA kepada anggota-anggotanya menurut kategori Anak, Remaja, Pemuda, Kaum Perempuan, dan Kaum Laki-laki. 2. Anak adalah anggota anggota GERMITA yang yang berusia 3-11 tahun. 3. Remaja adalah anggota GERMITA yang berusia 12-17 tahun. 4. Pemuda adalah anggota GERMITA yang berusia 18-30 tahun dan belum menikah. 5. Kaum Perempuan adalah anggota GERMITA Perempuan yang berusia di atas 30 tahun; atau perempuan yang telah menikah; atau perempuan yang belum/tidak menikah tetapi karena usianya tidak lagi mengikuti kegiatan pemuda. 6. Kaum Laki-laki adalah anggota GERMITA Laki-laki yang berusia diatas 30 tahun; atau laki-laki yang telah menikah; atau laki-laki yang belum/tidak menikah, tetapi karena usianya tidak lagi mengikuti kegiatan pemuda. 7. Komisi Pelayanan Anak di singkat KPA adalah perangkat pelayanan GERMITA yang melayani, menggembalakan, membina, melatih, melatih, membelajarkan membelajarkan dan mengurus pelayanan pelayanan anak-anak yang susunan keanggotaannya keanggotaannya di pilih diantara pelayan anak (Guru Sekolah Minggu dan Kader Pelayanan Anak). 8. Komisi Pelayanan Remaja di singkat KPR adalah perangkat pelayanan GERMITA yang melayani, menggembalakan, membina, melatih, membelajarkan dan mengurus pelayanan remaja yang susunan keanggotaannya di pilih di antara pelayan remaja (Pembina Remaja dan K ader Pelayanan Remaja). 9. Komisi Pelayanan Pemuda di singkat KPP adalah perangkat pelayanan GERMITA yang melayani, menggembalakan, membina, melatih, membelajarkan dan mengurus pelayanan pemuda yang susunan keanggotaannya di pilih di antara anggota pemuda dan pembina pemuda. 10. Komisi Pelayanan Kaum Perempuan di singkat KPKP adalah perangkat pelayanan GERMITA yang melayani, menggembalakan, membina, melatih, membelajarkan dan mengurus pelayanan Kaum Perempuan yang susunan keanggotaannya di pilih di antara anggota Kaum Perempuan. 11. Komisi Pelayanan Kaum Laki-Laki di singkat KPKL adalah perangkat pelayanan GERMITA yang melayani, menggembalakan, membina, melatih, membelajarkan dan mengurus pelayanan Kaum Laki-laki yang susunan keanggotaannya di pilih di antara anggota Kaum Laki-laki. 12. Guru Sekolah Minggu Minggu adalah anggota anggota sidi jemaat yang memiliki kemauan, pengetahuan pengetahuan dan ketrampilan dalam melayani anak melalui penataran/pelatihan Guru Sekolah Minggu yang di buktikan dengan sertifikat. 13. Kader Pelayanan Anak adalah anggota jemaat yang sedang melayani anak sekolah minggu tetapi belum mengikuti penataran guru sekolah minggu. 14. Pembina Remaja adalah anggota sidi jemaat yang memiliki kemauan, pengetahuan dan ketrampilan dalam melayani remaja melalui Latihan Tenaga Pembina Remaja (LTPR) yang di buktikan dengan sertifikat. 15. Kader Pelayanan Remaja adalah anggota jemaat yang sedang melayani remaja tetapi belum mengikuti Latihan Tenaga Pembina Remaja (LTPR) dan Kader Remaja. 16. Pembina Pemuda adalah anggota sidi jemaat yang usianya bukan pemuda lagi, tetapi masih aktif  dalam pelayanan pemuda dan memiliki sertifikat Pelatihan Pembina Pemuda.  Penjelasan 1. Pelayanan Kategorial merupakan bentuk pelayanan GERMITA yang tidak dapat dipisahkan dari  pelayanan jemaat dan sinode pada umumnya yang lebih di arahkan pada pembinaan dan pelatihan anggota GERMITA sesuai dengan kategori usia secara berjenjang, berjenjang, berkelanjutan dan terpadu. terpadu. 2.  Dalam pelayanan dan pengajaran anak sekolah minggu harus dibagi paling kurang 3 (tiga) kelas belajar sesuai kelompok usia yaitu kelas anak kecil untuk usia 3-5 Tahun; kelas anak tengah untuk  Usia 6-8 tahun dan kelas anak tanggung/besar tanggung/besar untuk usia 9-11 tahun agar setiap anak mendapatkan  pelayanan dan pengajaran pengajaran sesuai dengan dengan usianya.

64

3.  Dalam pelayanan dan pembinaan pembinaan remaja, dapat diklasifikasikan diklasifikasikan menjadi dua kategori kategori yaitu Remaja  Awal/Pratama untuk usia 12-14 tahun dan Remaja Tengah/Madya untuk usia 15-17 Tahun agar  setiap remaja mendapatkan pelayanan dan pembinaan sesuai dengan usianya. 4. Cukup jelas 5. Cukup jelas 6. Cukup jelas 7. Cukup jelas 8. Cukup jelas 9. Cukup jelas 10. Cukup jelas 11. Cukup jelas 12. Pengangkatan, penetapan dan peneguhan Guru Sekolah Minggu oleh Badan Pekerja Majelis  Jemaat berdasarkan usul usul Komisi Pelayanan Pelayanan Anak Jemaat.  Jumlah Guru Sekolah Minggu di Jemaat sekurang-kurangnya harus dengan perbandingan 1 : 12 artinya satu orang guru sekolah minggu untuk 12 anak sekolah minggu atau setiap jemaat paling kurang 3 (tiga) orang guru sekolah minggu . Sertifikat pelatihan/penataran yang di keluarkan oleh Komisi Pelayanan Anak Sinode GERMITA atau sertifikat yang sama sama dari gereja yang seajaran seajaran dengan GERMITA. GERMITA. 13. Kader Pelayanan Anak di rekrut oleh Badan Badan Pekerja Majelis Jemaat dan atau Komisi Pelayanan  Anak Jemaat dan merupakan merupakan Calon Guru Sekolah Sekolah Minggu. 14. Pengangkatan, Penetapan dan peneguhan Pembina Remaja oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat  berdasarkan usul Komisi Pelayanan Remaja Jemaat.  Jumlah Pembina Remaja di jemaat paling kurang harus dengan perbandingan 1 : 12 artinya satu  pembina remaja untuk untuk dua belas remaja. Sertifikat LTPR di keluarkan oleh Komisi Pelayanan Remaja Sinode GERMITA atau sertifikat yang sama dari gereja yang seajaran dengan GERMITA. 15. Kader Pelayanan Remaja di rekrut oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat dan atau Komisi Pelayanan  Remaja Jemaat dan merupakan merupakan calon pembina pembina remaja.  Anggota Kader Remaja adalah anggota remaja yang telah mengikuti Latihan Latihan Kader Remaja Gereja  yang di buktikan dengan dengan sertifikat yang di keluarkan keluarkan oleh Komisi Komisi Pelayanan Remaja Remaja Sinode. 16. Sertifikat Pembina Pemuda yang di keluarkan oleh Komisi Pelayanan Pemuda Sinode atau sertifikat   yang sama dari gereja yang se-ajaran dengan GERMITA. GERMITA. Pembina Pemuda harus berusia maksimal 40 (empat puluh) tahun.

Pasal 2 Status Pelayanan Kategorial 1. Pelayanan Kategorial di Jemaat merupakan pelayanan Majelis Jemaat yang di percayakan kepada masing-masing masing-masing Komisi Pelayanan Pe layanan Kategorial Jemaat. 2. Pelayanan Kategorial di pelayanan wilayah merupakan pelayanan Komisi Pelayanan Kategorial Sinode yang di percayakan kepada masing-masing Koordinator Pelayanan Kategorial Wilayah. 3. Pelayanan Kategorial di sinode merupakan pelayanan Badan Pekerja Majelis Sinode yang di percayakan kepada masing-masing Komisi Pelayanan Kategorial Sinode.  Penjelasan 1. Cukup Jelas 2. Cukup jelas 3. Cukup jelas

BAB II TUGAS PELAYANAN KATEGORIAL Pasal 3 Tugas Pelayanan Kategorial 1. Tugas Pelayanan Kategorial adalah menggembalakan, melayani, membina, melatih dan membelajarkan anak-anak, anak-anak, remaja, pemuda, perempuan kaum ibu dan laki-laki kaum bapak untuk: untuk: a. Memiliki dan menghayati hidup baru dan bertumbuh dalam Kristus; b. Mau dan mampu serta berperan aktif dalam persekutuan, kesaksian, pelayanan kasih dan ibadah; c. Mampu berperan ditengah-tengah masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang bertanggungjawab sesuai kehendak Yesus Kristus Kepala Gereja dan Tuhan dunia;

65

d. Siap dan mampu menyatakan dan menyaksikan kasih Kristus dalam pikiran, perkataan dan perbuatan terhadap sesama dan lingkungan lingkungan hidup; dan e. Mampu dan berani mengambil keputusan Etis-Teologis dalam melaksanakan tindakan pribadi maupun bersama-sama sesuai dengan kesaksian Firman Allah dalam Alkitab di tengah-tengah keluarga, sekolah, tempat bekerja, masyarakat, bangsa dan negara. 2. Tugas bersama dari pelayanan kategorial adalah mengelola potensi anggota GERMITA secara bersama melalui pembinaan, pelatihan dan pengkaderan warga GERMITA bagi pelayanan dan kepemimpinan GERMITA GERMITA dan masyarakat di masa kini dan masa depan. 3. Uraian tugas pelayanan kategorial masing-masing pelayanan kategorial selanjutnya di jabarkan dalam Garis-garis Besar Besar Program Umum masing-masing Pelayanan Kategorial yang merupakan merupakan Bagian integral dari Garis-garis Besar Program Umum GERMITA yang di tetapkan dalam Sidang Lengkap Majelis Sinode dan di jabarkan setiap tahun dalam Program Pelayanan dan Anggaran Belanja dan Pendapatan Komisi Pelayanan Kategorial di semua aras pelayanan GERMITA yang merupakan bagian integral dari Program pelayanan dan Anggaran Belanja dan Pendapatan GERMITA di aras jemaat dan di aras sinode yang di putuskan dalam Sidang Majelis Jemaat untuk   jemaat dan dalam Sidang Tahunan Majelis Sinode untuk untuk sinode.  Penjelasan 1. Cukup Jelas 2. Tugas bersama yang dimaksudkan adalah bahwa pada hakekatnya semua Komisi Pelayanan Kategorial mempunyai misi yang sama dalam membina dan mengelola potensi anggotanya masingmasing, namun secara praktis Komisi Pelayanan Kaum Perempuan dan Komisi Pelayanan Kaum  Laki-laki hendaknya menjadi pendamping dan penopang tugas Komisi Pelayanan Anak, Remaja dan Pemuda seperti gambaran kehidupan keluarga dimana ayah dan ibu bertanggungjawab terhadap anak-anaknya. 3. Garis-Garis Besar Program Umum Pelayanan Kategorial GERMITA diputuskan dalam Pertemuan Pelayanan Kategorial Sinode masing-masing. Program Pelayanan Komisi Pelayanan Kategorial di putuskan dalam Konsultasi Tahunan masingmasing Komisi Pelayanan Kategorial.

BAB III PELAKSANAAN TUGAS PELAYANAN KATEGORIAL Pasal 4 Komisi Pelayanan Kategorial 1. Untuk melaksanakan tugas pelayanan kategorial sebagaimana tersebut pada Bab II Pasal (3) Peraturan Gereja, maka di jemaat dan sinode dibentuk: a. Komisi Pelayanan Anak, untuk mengurus kategori Anak; b. Komisi Pelayanan Remaja, untuk mengurus kategori Remaja; c. Komisi Pelayanan Pemuda, untuk mengurus kategori Pemuda; d. Komisi Pelayanan Kaum Perempuan, untuk mengurus kategori Kaum Perempuan; dan e. Komisi Pelayanan Kaum Laki-laki, untuk mengurus Kategori Kaum Laki-laki. 2. Pelaksanaan tugas pelayanan kategorial di pelayanan wilayah dilaksanakan oleh Koordinator Pelayanan Kategorial Wilayah. 3. Demi mengefektifkan pelaksanaan tugas pelayanan kategorial di jemaat maka Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat dapat membentuk Pelayanan Kategorial sampai tingkat Kelompok Rumah Tangga dan jika jumlah anggotanya tidak memungkinkan, di bentuk pelayanan kategorial tingkat rayon.  Penjelasan 1. Cukup jelas 2. Koordinator Pelayanan Kategorial Wilayah merupakan perangkat Pelaksana Komisi Pelayanan Kategorial Sinode 3. Pelayanan Kategorial KRT dan Rayon di Jemaat merupakan perangkat Perangkat Pelaksana Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat dan bertanggung jawab kepada Komisi Pelayanan Kategorial  Jemaat. Pelayanan Kategorial Rayon merupakan gabungan beberapa KRT yang berdekatan dan berurutan sesuai pengaturan dalam Pertemuan Pertemuan Pelayanan Kategorial Kategorial Jemaat masing-masing.

Pasal 5 Susunan Keanggotaan Komisi Pelayanan Kategorial

66

1. Susunan Keanggotaan Komisi Pelayanan Kategorial di jemaat dan sinode berjumlah maksimal 13 (tiga belas) orang yang terdiri dari: a. Seorang Ketua merangkap anggota; b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota; c. Seorang Sekretaris merangkap anggota; d. Seorang Wakil Sekretaris Merangkap anggota; e. Seorang Asisten Bendahara merangkap anggota; dan f. Beberapa Koordinator Bidang merangkap anggota. 2. Koordinator Pelayanan Kategorial Wilayah terdiri dari satu orang. 3. Susunan Keanggotaan Pelayanan Kategorial Rayon atau Kelompok Rumah Tangga berjumlah sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang terdiri dari : a. Koordinator; b. Urusan Ibadah dan Pengembangan Minat Bakat; c. Urusan Organisasi, Keanggotaan, Informasi dan Komunikasi; d. Urusan Administrasi Pelayanan; dan e. Urusan Keuangan dan Penggalangan Dana. 4. Pembentukan Susunan Keanggotaan Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat, Pelayanan Kategorial Rayon/KRT selanjutnya diatur dengan Pedoman oleh Badan Pekerja Majelis Sinode berdasarkan usulan Komisi Pelayanan Kategorial Sinode masing-masing.  Penjelasan 1.  Jumlah dan pembidangan keanggotaan Komisi Pelayanan Kategorial Sinode ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan strategi pelayanan dalam Pertemuan Pelayanan Kategorial Sinode. 2. Cukup Jelas 3. Cukup jelas 4. Cukup jelas

Pasal 6 Pembagian Tugas Komisi Pelayanan Kategorial 1. Ketua masing-masing Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat dan Sinode karena Keketuaannya dalam Komisi Pelayanan Pelayanan Kategorial Jemaat dan Sinode Sinode dengan sendirinya menjadi menjadi Penatua, dan menjadi anggota Badan Pekerja Pekerja Majelis Jemaat untuk Ketua Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat Jemaat dan menjadi anggota Badan Pekerja Majelis Sinode untuk Ketua Komisi Pelayanan Kategorial Sinode dengan tugas: a. Memimpin Pertemuan, Konsultasi dan Rapat Komisi Pelayanan Kategorial. b. Menjaga agar semua keputusan Komisi tidak bertentangan dengan Tata Gereja GERMITA; c. Memimpin organisasi dan pelaksanaan tugas pelayanan kategorial; d. Bersama Sekretaris mewakili Komisi untuk urusan pelayanan umum kedalam dan keluar; dan e. Bersama Asisten Bendahara mewakili Komisi untuk urusan perbendaharaan kedalam dan keluar. 2. Wakil Ketua, bertugas: a. Mendampingi, membantu dan mengantikan Ketua apabila berhalangan; dan b. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai kesepakatan dalam rapat Komisi masing-masing. 3. Sekretaris, bertugas memimpin sekretariat Komisi dengan tugas: a. Meyediakan naskah-naskah untuk Pertemuan, Konsultasi dan rapat Komisi, buku notulen rapat, buku keputusan, serta buku Tata Gereja; b. Memelihara, mengurus dan mendokumentasikan surat menyurat Komisi, daftar keanggotaan Komisi dan Keanggotaan kategori bersangkutan, dokumen dan arsip lainnya; dan c. Bersama Ketua mewakili Komisi kedalam dan keluar dalam urusan pelayanan umum. 4. Wakil Sekretaris, bertugas: a. Mendampingi, membantu dan atau menggantikan sekretaris apabila berhalangan; dan b. Melaksanakan tugas lain berdasarkan kesepakatan rapat Komisi masing-masing. 5. Asisten Bendahara, sesuai Peraturan Gereja Tentang Perbendaharaan GERMITA membantu Bendahara Badan Pekerja Majelis diaras masing-masing dengan tugas: a. Mengurus penerimaan, pengeluaran dan pembukuan keuangan Komisi yang bersangkutan; b. Membuat dan memelihara Buku Inventaris Komisi; dan c. Bersama Ketua mewakili Komisi kedalam dan keluar dalam urusan perbendaharaan. 6. Koordinator Bidang bertugas: a. Mengkoordinir pelaksanaan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Komisi sesuai bidangnya;

67

b. Melakukan kajian-kajian tentang pelaksanaan dan pengembangan pelayanan di bidangnya untuk  disampaikan dalam rapat-rapat Komisi; dan c. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan kesepakatan dalam rapat Komisi masing-masing; 7. Struktur, Uraian tugas masing-masing keanggotaan Komisi Pelayanan Kategorial selanjutnya di atur dalam rapat Komisi Pelayanan Kategorial masing-masing yang di sahkan oleh Badan Pekerja Majelis di arasnya.  Penjelasan 1. Tahapan untuk menjadi pelayan khusus penatua karena keketuannya dalam Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat dan Sinode melalui pemilihan, penetapan, pentahbisan dan pemberian diri secara sungguh-sungguh untuk pelayanan gereja. Ketua Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat menjadi Anggota BPMJ dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Gereja Tentang Jemaat Bab VI Pasal 17 Ayat 1 2. Cukup jelas 3. Sekretaris Komisi Pelayanan Kategorial Sinode harus di pilih dari Pegawai GERMITA. 4. Cukup jelas 5.  Disebut Asisten Bendahara artinya: Pertama, bahwa Asisten Bendahara bukan hanya mengurus uang tetapi barang-barang juga; Kedua, karena di jemaat dan sinode pada hakekatnya hanya ada satu Bendahara; Ketiga, Asisten Bendahara bertugas membantu Bendahara dalam hal mengelola  perbendaharaan GERMITA GERMITA khususnya dalam dalam rangka pelaksanaan pelaksanaan tugas pelayanan pelayanan kategorial. a. Keuangan Komisi yang di maksud adalah sejumlah uang yang di terima dari Bendahara Badan Pekerja Majelis di arasnya untuk membiayai program dan kegiatan Komisi Pelayanan Kategorial sesuai Ketetapan Sidang Majelis Jemaat untuk Kompelka jemaat dan sesuai dengan Ketetapan Sidang Tahunan Tahunan Majelis Sinode Sinode untuk Kompelka Sinode. Sinode. Pada dasarnya seluruh keuangan harus melalui Bendahara, tapi dalam pembiayaan program atau kegiatan Komisi di peroleh langsung dari program dan kegiatan itu sendiri atau dari usaha dana Komisi, maka uang langsung diterima dan di kelolah oleh Asisten Bendahara dan  penggunaanya harus di laporkan secara tertulis kepada Bendahara Badan Pekerja Majelis di arasnya. b.  Buku Inventaris Komisi pada setiap akhir periode pelayanan harus di laporkan kepada  Bendahara di arasnya. arasnya. c. Cukup Jelas. 6. Cukup Jelas 7. Cukup jelas

Pasal 7 Tugas Koordinator Pelayanan Kategorial Wilayah 1. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan program pelayanan kategorial sinode dengan jemaat jemaat dalam pelayanan wilayahnya wilayahnya dengan sepengetahuan sepengetahuan Koordinator Pelayanan Pelayanan Wilayah. 2. Bersama jemaat-jemaat di wilayahnya melaksanakan program pelayanan kategorial sinode di pelayanan wilayah bersangkutan yang di percayakan oleh Komisi Pelayanan Kategorial Sinode dengan berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Koordinator Pelayanan Wilayah. 3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di percayakan oleh Komisi Pelayanan Kategorial Sinode dan Koordinator Pelayanan Wilayah. 4. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Komisi Pelayanan Kategorial Sinode dan Koordinator Pelayanan Wilayah. 5. Melakukan korespondensi pelayanan kategorial wilayah dengan sepengetahuan Koordinator Pelayanan Wilayah.  Penjelasan 1. 2. 3. 4. 5.

Cukup Jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

Pasal 8 Tata Kerja Komisi Pelayanan Kategorial 1. Dalam pelaksanaan tugasnya, masing-masing anggota Komisi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta dalam kebersamaan dan kerekanan.

68

2. Pengurus pelayanan kategorial KRT dan/atau Rayon di jemaat bertanggung jawab kepada Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat dan mempunyai hubungan konsultatif dan koordinatif dengan pelayan khusus di KRT. 3. Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat bertanggung jawab kepada BPMJ dan mempunyai hubungan koordinatif dan konsultatif dengan Koordinator Pelayanan Kategorial Wilayah dan Komisi Pelayanan Kategorial Sinode. 4. Koordinator Pelayanan Kategorial Wilayah bertanggung jawab kepada Komisi Pelayanan Kategorial Sinode dan mempunyai hubungan koordinatif dan konsultatif dengan Koordinator Pelayanan Wilayah. 5. Komisi Pelayanan Kategorial Sinode bertanggung jawab kepada BPMS. 6. Perincian lebih lanjut tentang tata kerja komisi ditetapkan dalam rapat-rapat masing-masing Komisi Pelayanan Kategorial.  Penjelasan 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cujup Jelas

BAB IV PERTEMUAN RAPAT DAN KONSULTASI KOMISI PELAYANAN KATEGORIAL Pasal 9 Pertemuan Pelayanan Kategorial 1. Pada masing-masing pelayanan kategorial di jemaat, pelayanan wilayah dan sinode setiap lima tahun dilaksanakan Pertemuan Pelayanan Kategorial yang di jemaat disebut Pertemuan Pelayanan Kategorial Jemaat, Jemaat, di pelayanan wilayah disebut Pertemuan Pertemuan Pelayanan Kategorial Wilayah Wilayah dan di sinode disebut Pertemuan Pelayanan Kategorial Sinode. 2. Waktu pelaksanaan Pertemuan Pelayanan Kategorial masing-masing pelayanan kategorial dilakukan bersamaan dengan pemilihan pelayan khusus diaken dan penatua pada masing-masing KRT untuk  pelayanan kategorial jemaat; sebelum pelaksanaan pertemuan pelayanan kategorial sinode untuk  pelayanan kategorial wilayah; dan sebelum Sidang Lengkap Majelis Sinode untuk pelayanan kategorial sinode. 3. Tugas dan wewenang Pertemuan Pelayanan Kategorial : a. Membahas, dan memperdalam kehidupan bergereja melalui persekutuan, ibadah, pemahaman Alkitab dan sebagai pesta iman bagi anggota pelayanan kategorial dalam rangka belajar dan mendengar kehendak Tuhan Yesus Kepala Gereja. b. Membahas dan mengevaluasi laporan Komisi Pelayanan Kategorial; c. Membahas dan merumuskan Garis-Garis Besar Program Umum Pelayanan Kategorial GERMITA; d. Membahas dan memutuskan Program Pelayanan dan Anggaran Belanja dan Pendapatan Komisi Pelayanan Kategorial sebagai penjabaran Garis-Garis Besar Program Umum Pelayanan Kategorial GERMITA; e. Memilih susunan keanggotaan Komisi Pelayanan Kategorial; dan f. Mengambil keputusan-keputusan lainnya. 4. Peserta Pertemuan Pelayanan Kategorial Jemaat, Pelayanan Wilayah, dan Sinode : a. Peserta Pertemuan Pelayanan Kategorial Jemaat: 1) Peserta Pertemuan Pelayanan Kaum Perempuan dan Pertemuan Pelayanan Kaum Laki-laki ialah seluruh anggota pelayanan Kategorial bersangkutan. 2) Khusus untuk untuk Pertemuan Pelayanan Pelayanan Pemuda ialah ialah seluruh anggota anggota pemuda pemuda dan pembina pemuda. 3) Khusus untuk Pertemuan Pelayanan Remaja ialah pembina remaja, kader pelayanan remaja, dan seluruh anggota remaja. 4) Khusus untuk Pertemuan Pelayanan Anak ialah guru sekolah minggu dan kader pelayanan anak. 5) Panitia pemilihan jemaat dan undangan lainnya. b. Peserta Pertemuan Pelayanan Kategorial Wilayah yaitu: 1) Ketua, Sekretaris, dan Asisten Bendahara Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat atau yang mewakili;

69

5.

6.

7. 8.

9.

2) Koordinator Pelayanan Kategorial Wilayah; 3) Ketua Komisi Pelayanan Kategorial Sinode atau yang mewakilinya; 4) Koordinator Koordinator Pelayanan Wilayah; Wilayah; dan 5) Undangan lainnya. c. Peserta Pertemuan Pelayanan Kategorial Sinode yaitu: 1) Ketua Komisi Pelayanan Kategorial Jemat atau yang mewakilinya; 2) 3 (tiga) orang utusan pelayanan kategorial wilayah yang terdiri dari Koordinator Pelayanan Kategorial Wilayah dan 2 (dua) orang yang dipilih dalam Pertemuan Pelayanan Kategorial Wilayah; 3) Komisi Pelayanan Kategorial Sinode; 4) Panitia pemilihan sinode dan undangan lainnya; dan 5) Peninjau dari Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat Pimpinan Pertemuan Pelayanan Kategorial Kategorial jemaat dan sinode adalah Komisi Komisi Pelayanan Kategorial bersangkutan sedangkan Pertemuan Pelayanan Kategorial Wilayah oleh Koordinator Pelayanan Kategorial Wilayah, Ketua Komisi Pelayanan Kategorial Sinode atau yang mewakili dan seorang peserta yang dipilih dalam Pertemuan P elayanan Kategorial Wilayah bersangkutan. Peserta yang memiliki hak suara memutuskan dalam Pertemuan Pelayanan Kategorial, diatur sebagai berikut: a. Untuk Pertemuan Pelayanan Kategorial Jemaat, sebagaimana yang di atur dalam ayat (4) huruf a Pasal ini, kecuali Panitia Pemilihan dan undangan; b. Untuk Pertemuan Pelayanan Kategorial Wilayah, sebagaimana di atur dalam ayat (4) huruf b Pasal ini, kecuali Ketua Komisi Pelayanan Kategorial Sinode atau yang mewakili, Koordinator Pelayanan Wilayah dan undangan lainnya; c. Untuk Pertemuan Pelayanan Kategorial Sinode yaitu sebagaimana di atur dalam ayat (4) huruf c Pasal ini, kecuali Panitia Pemilihan dan Undangan serta peninjau dari jemaat. Pertemuan Pelayanan Kategorial sah berlangsung jika di hadiri oleh sekurang-kurangnya setengah di tambah satu dari jumlah peserta yang mempunyai hak suara memutuskan. Apabila pada saat di mulainya Pertemuan Pelayanan Kategorial, jumlah peserta yang hadir tidak  memenuhi ketentuan dalam ayat (7) Pasal ini, maka Pertemuan Pelayanan Kategorial di tunda selambat-lambatnya selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam, dan Pertemuan tundaan itu sah. Pengambilan Keputusan dalam Pertemuan Pelayanan Kategorial dilaksanakan sesuai jiwa Tata Dasar Bab III Pasal 7 ayat (6) dan Bab V Pasal 14.  Penjelasan

1. Cukup Jelas 2. Waktu dan tempat pelaksanaan di tetapkan dalam Pertemuan atau Konsultasi 3. a. Cukup Jelas b. Cukup jelas c. Hanya untuk awal periode pelayanan dan dalam Pertemuan Pelayanan Kategorial Sinode. d. Cukup jelas e. Cukup Jelas  f. Cukup Jelas 4. Cukup Jelas 5. Cukup Jelas 6. Cukup Jelas 7. Cukup Jelas 8. Cukup Jelas 9. Cukup Jelas

Pasal 10 Rapat dan Konsultasi Komisi Pelayanan Kategorial 1. Komisi melaksanakan Rapat secara rutin 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu berdasarkan kepentingan dan kebutuhan pelayanan. 2. Rapat komisi di pimpin oleh Ketua Komisi Pelayanan Kategorial bersangkutan. 3. Pengambilan Keputusan di usahakan melalui musyawarah berdasarkan kehendak Yesus Kristus Kepala Gereja. 4. Rapat Komisi bertugas : a. Menyusun dan merumuskan Tata Laksana program pelayanan dan Anggaran Komisi Pelayanan Kategorial bersangkutan; b. Membicarakan, membahas dan mengevaluasi berbagai pelaksanaan program/ kegiatan komisi;

70

5.

6.

7. 8.

9. 10.

c. Membicarakan dan memecahkan masalah-masalah dan tantangan yang di hadapi Komisi di medan pelayanannya. Di samping rapat-rapat, setiap Komisi Pelayanan Kategorial di Jemaat dan Sinode setiap tahun melaksanakan Konsultasi Pelayanan Kategorial yang di atur sebagai berikut: a. Di Jemaat, di laksanakan sebelum Sidang Majelis Jemaat yang mengagendakan pembahasan dan penetapan Program Pelayanan dan Anggaran Belanja dan Pendapatan Jemaat yang di hadiri oleh Pengurus Pelayanan Kategorial Rayon dan/atau KRT dan Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat serta Koordinator Pelayanan Kategorial Wilayah; b. Di Sinode, di laksanakan sebelum pelaksanaan Sidang Tahunan Majelis Sinode, yang di hadiri oleh Ketua-ketua Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat, Koordinator Pelayanan Kategorial Wilayah dan Komisi Pelayanan Kategorial Sinode. Konsultasi Pelayanan Kategorial di jemaat dan di sinode sinode bertugas : a. Menjabarkan Garis-Garis Garis-Garis Besar Program Program Umum Umum Pelayanan Kategorial GERMITA GERMITA kedalam Program Pelayanan dan Anggaran Belanja dan Pendapatan Komisi Pelayanan Kategorial tahunan; b. Membahas dan mengevaluasi pelaksanaan Program Pelayanan dan Anggaran Tahunan Komisi; c. Memecahkan berbagai masalah-masalah dan tantangan yang di hadapi oleh Komisi di medan pelayanannya; dan d. Mengambil kesepakatan-kesepakatan lainnya. Konsultasi Pelayanan Kategorial di pimpin oleh oleh Komisi Pelayanan Kategorial bersangkutan. Di Pelayanan Wilayah, di laksanakan Rapat Koordinasi Pelayanan Kategorial Wilayah sekurangkurangnya dua kali setahun atau sewaktu-waktu sesuai kepentingan dan kebutuhan pelayanan dan di hadiri oleh Ketua-ketua Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat di wilayah bersangkutan atau yang mewakili, Koordinator Pelayanan Kategorial Wilayah, Koordinator Pelayanan Wilayah, dan Ketua Komisi Pelayanan Kategorial Sinode atau yang mewakili serta di pimpin oleh Koordinator Pelayanan Kategorial Kategorial Wilayah yang bertugas : a. Menjabarkan Program Pelayanan Komisi Pelayanan Kategorial Sinode; b. Membicarakan dan membahas tugas-tugas yang di percayakan oleh Komisi Pelayanan Kategorial Sinode; c. Membahas dan mengevaluasi pelaksanaan Program Pelayanan yang di laksanakan di wilayah; dan d. Memecahkan berbagai masalah dan tantangan yang di hadapi Koordinator Pelayanan Kategorial Wilayah di medan pelayanannya. Rapat Komisi dan Konsultasi Pelayanan Kategorial harus dengan agenda yang jelas dan di buatkan Notulen yang di sahkan dalam rapat berikutnya. Ketentuan selanjutnya mengenai Rapat dan Konsultasi di bahas dan di putuskan dalam Rapat dan Konsultasi dan di sahkan oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat untuk Jemaat, Badan Pekerja Majelis Sinode untuk Sinode.  Penjelasan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Cukup Jelas  Dapat di mandatkan kepada wakil ketua apabila apabila ketua berhalangan berhalangan Cukup Jelas Cukup jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas

BAB V PEMILIHAN, PENETAPAN, PELANTIKAN, PERIODE PELAYANAN DAN PENGISIAN LOWONG KOMISI PELAYANAN KATEGORIAL DAN KOORDINATOR PELAYANAN KATEGORIAL WILAYAH Pasal 11 Pemilihan Susunan Keanggotaan Komisi Pelayanan Kategorial dan Koordinator Pelayanan Kategorial Wilayah

71

1. Pemilihan Susunan Keanggotaan Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat dilaksanakan melalui Rapat Pemilihan dalam Pertemuan Pelayanan Kategorial Jemaat masing-masing oleh Panitia Pemilihan yang di tetapkan dengan keputusan oleh Badan Pekerja Majelis jemaat. 2. Pemilihan Susunan Keanggotaan Komisi Pelayanan Kategorial Sinode di laksanakan melalui Rapat Pemilihan dalam Pertemuan Pelayanan Kategorial Sinode masing-masing oleh Panitia Pemilihan yang di tetapkan dengan dengan Keputusan oleh Badan Pekerja Majelis Majelis Sinode. 3. Pemilihan Koordinator Pelayanan Kategorial Wilayah di laksanakan melalui Rapat Pemilihan dalam Pertemuan Pelayanan Kategorial Wilayah oleh Komisi Pelayanan Kategorial Sinode bersangkutan. 4. Panitia Pemilihan melaksanakan tugasnya berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan yang di keluarkan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode. 5. Rapat Pemilihan berlangsung sebagai ibadah. 6. Panitia Pemilihan di lantik dan di bubarkan dalam ibadah jemaat oleh yang menetapkannya.  Penjelasan 1. Panitia Pemilihan yang di maksud adalah Panitia Pemilihan Pelayan Khusus, BPMJ, BPPJ, MPPJ  dan Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat. 2. Panitia Pemilihan yang di maksud adalah Panitia Pemilihan Komisi Pelayanan Kategorial Sinode. 3. Cukup Jelas 4. Cukup Jelas 5. Cukup Jelas 6. Cukup Jelas

Pasal 12 Calon Anggota Komisi Pelayanan Kategorial dan Koordinator Pelayanan Kategorial Wilayah 1. Calon Anggota Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat yang dapat di pilih ialah: a. Anggota Sidi Jemaat yang terdaftar dalam pelayanan kategorial bersangkutan dan tidak sedang di kenakan tindakan disiplin gerejawi serta ber domisili di jemaat yang bersangkutan. b. Khusus Komisi Pelayanan Anak adalah Guru Sekolah Minggu dan Kader Pelayanan Anak. c. Khusus Komisi Pelayanan Remaja adalah Pembina Remaja untuk jabatan inti dan jabatan lainnya dan dari Kader Pelayanan Remaja. d. Khusus Komisi Pelayanan Pemuda adalah anggota Pemuda yang telah sidi dan Pembina Pemuda. e. Calon Ketua Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat harus anggota sidi jemaat yang memiliki pengalaman dalam pelayanan kategorial bersangkutan. f. Ketua Komisi Pelayanan Kategorial Anak, Remaja dan Pemuda ialah anggota sidi jemaat yang berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun. 2. Calon Anggota Komisi Pelayanan Kategorial Sinode: a. Bagi Komisi Pelayanan Kaum Perempuan dan Kaum Laki-laki dipilih dari antara anggota sidi  jemaat yang terdaftar dalam dalam keanggotaan pelayanan kategorial kategorial bersangkutan; bersangkutan; b. Khusus bagi Komisi Pelayanan Pemuda di pilih dari antara anggota pemuda dan pembina pemuda yang telah sidi; c. Khusus bagi Komisi Pelayanan Remaja, di pilih dari antara P embina Remaja yang telah sidi; d. Khusus bagi Komisi Pelayanan Anak di pilih di antara Guru Sekolah Minggu yang telah sidi; e. Calon Ketua Komisi Pelayanan Kategorial Sinode yang dapat di pilih harus yang sudah memiliki pengalaman pelayanan pelayanan dalam Komisi Pelayanan Kategorial bersangkutan bersangkutan diaras jemaat atau pelayanan wilayah atau sinode dan berusia paling paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun; f. Calon Sekretaris Komisi Pelayanan Kategorial Sinode yang dapat di pilih harus seorang Pegawai GERMITA (Pendeta atau Karyawan). 3. Calon Koordinator Pelayanan Kategorial Wilayah ialah Ketua-ketua Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat di lingkungan pelayanan wilayah bersangkutan. 4. Kriteria lain mengenai Komisi Pelayanan Kategorial di atur dalam Pertemuan Pelayanan Kategorial bersangkutan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gereja ini.  Penjelasan 1. Cukup Jelas 2.  Jika Ketua Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat atau Koordinator Pelayanan Kategorial Wilayah  yang terpilih menjadi Ketua Komisi Pelayanan Kategorial Sinode, maka jabatan Ketua Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat dan Koordinator Pelayanan Kategorial Wilayah harus di ganti. 3. Cukup Jelas 4. Cukup Jelas

72

Pasal 13 Pemilih Komisi Pelayanan Kategorial dan Koordinator Pelayanan Kategorial Wilayah 1. Pemilih Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat dalam Rapat Pemilihan adalah mereka-mereka sebagaimana di atur dalam Bab IV Pasal 9 ayat (6) huruf a Peraturan Gereja ini; 2. Pemilih Komisi Pelayanan Kategorial Sinode dalam rapat pemilihan adalah mereka yang sebagaimana di atur dalam Bab IV Pasal 9 ayat (6) huruf c Peraturan Gereja ini. 3. Pemilih Koordinator Pelayanan Kategorial Wilayah dalam rapat pemilihan adalah mereka yang sebagaimana di atur dalam Bab IV Pasal 9 ayat (6) huruf b Peraturan Gereja ini.  Penjelasan 1. Cukup jelas 2. Cukup jelas 3. Cukup jelas

Pasal 14 Tata Cara dan Mekanisme Pemilihan Komisi Pelayanan Kategorial dan Koordinator Pelayanan Kategorial Wilayah 1. Pelaksanaan pemilihan Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat di lakukan bersamaan dengan pemilihan pelayan khusus diaken dan penatua di setiap KRT pada waktu dan tempat yang terpisah dan berbeda untuk setiap Komisi. 2. Pelaksanaan pemilihan Komisi Pelayanan Kategorial Sinode dilaksanakan dalam Pertemuan Pelayanan Kategorial Sinode masing-masing dengan dengan waktu dan tempat yang berbeda ber beda dan terpisah. 3. Pemilihan Koordinator Pelayanan Kategorial Wilayah dilaksanakan dalam Pertemuan Pelayanan Kategorial Wilayah dengan waktu dan tempat berbeda. 4. Pelaksanaan Pemilihan dilaksanakan secara langsung untuk jabatan Ketua Komisi dan jabatan lainnya di pilih oleh Tim Formatur yang di pilih dan di tetapkan oleh Pertemuan Pelayanan Kategorial. 5. Pemilihan Ketua Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat di laksanakan secara langsung melalui tahapan sebagai berikut: a. Masing-masing pemilih langsung memilih calon ketua Komisi; b. Calon ketua Komisi yang mendapatkan suara terbanyak di nyatakan sebagai calon terpilih; c. Calon Ketua yang terpilih yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) dan (4) Peraturan Gereja ini di batalkan dan langsung dilakukan pemilihan kembali; dan d. Ketua Komisi terpilih wajib memberikan pernyatan kesediaan diri di hadapan rapat Pemilihan sebelum disahkan. 6. Pemilihan Ketua Ketua Komisi Pelayanan Kategorial Kategorial Sinode dilaksanakan melalui tahapan tahapan sebagai berikut: a. Masing-masing Koordinator Pelayanan Kategorial Wilayah mengajukan satu nama bakal calon Ketua berdasarkan hasil kesepakatan bersama utusan Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat dan utusan pelayanan wilayah bersangkutan; b. Bakal Calon Ketua yang di ajukan atau di sampaikan sampaikan oleh masing-masing masing-masing Koordinator Pelayanan Kategorial Wilayah di verifikasi dengan kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) dan (4) Peraturan Gereja ini; c. Bakal Calon Ketua yang telah memenuhi kriteria, di tetapkan menjadi calon Ketua Komisi dan harus menyatakan kesediaan diri untuk di pilih menjadi ketua dihadapan Rapat Pemilihan; P emilihan; d. Pemilihan Ketua diantara Calon Ketua di laksanakan secara langsung, rahasia dan tertulis oleh semua pemilih yang hadir dalam rapat pemilihan kecuali pertemuan menghendaki lain; e. Calon Ketua yang mendapatkan suara terbanyak di tetapkan sebagai Ketua terpilih; f. Apabila dalam pemilihan putaran pertama yang mendapat suara terbanyak sama lebih dari satu orang, maka dilakukan dilakukan pemilihan putaran putaran kedua untuk untuk calon ketua yang memperoleh memperoleh suara terbanyak sama tersebut, dan yang mendapatkan suara terbanyak di tetapkan sebagai Ketua terpilih; g. Apabila dalam pemilihan putaran kedua belum juga mendapatkan suara terbanyak maka pemilihan dilakukan dengan undian diantara calon ketua tersebut yang didahului dengan doa; dan

73

h. Apabila dalam tahapan pemilihan Ketua Komisi hanya terdapat satu orang calon Ketua, maka calon ketua tersebut di nyatakan terpilih secara aklamasi dan di tetapkan sebagai ketua terpilih. 7. Pemilihan Koordinator Pelayanan Kategorial Wilayah dilaksanakan melalui tahapan pemilihan sebagai berikut: a. Masing-masing Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat mengajukan secara tertulis bakal calon Koordinator berdasarkan kesepakatan utusan jemaat masing-masing; masing-masing; b. Bakal Calon Koordinator di verifikasi verifikasi dengan kriteria sebagaimana sebagaimana di atur dalam Bab V Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Gereja ini; c. Bakal calon Koordinator yang telah memenuhi kriteria ditetapkan sebagai Calon Koordinator dan wajib menyatakan kesediaan diri untuk dipilih dihadapan peserta Pertemuan Pelayanan Kategorial Wilayah; d. Pemilihan Koordinator diantara calon Koordinator, dilaksanakan secara langsung, rahasia dan tertulis oleh semua pemilih yang hadir dalam pemilihan, kecuali pertemuan menghendaki lain; e. Calon Koordinator yang mendapat suara terbanyak ditetapkan sebagai Koordinator terpilih; f. Apabila dalam pemilihan putaran pertama yang mendapat suara terbanyak sama lebih dari satu orang, maka dilakukan pemilihan putaran kedua untuk calon koordinator yangan mendapat suara terbanyak yang sama tersebut, dan yang memperoleh suara terbanyah di tetapkan sebagai Koordinator terpilih; g. Apabila dalam pemilihan putaran kedua belum mendapatkan suara terbanyak, maka pemilihan dilakukan dengan undian diantara calon Koordinator tersebut yang didahului dengan doa; dan h. Apabila dalam tahapan pemilihan hanya terdapat satu calon Koordinator, maka c alon koordinator tersebut di nyatakan terpilih secara aklamasi dan di tetapkan sebagai Koordianor terpilih. 8. Pemilihan Komisi Pelayanan Kategorial jemaat dan sinode selain Ketua, di laksanakan oleh Tim Formatur yang dipilih dan ditetapkan dalam rapat pemilihan yang terdiri dari: a. Seorang Ketua, yaitu ketua Komisi terpilih; b. Seorang Sekretaris, yaitu dari unsur Komisi Pelayanan Kategorial yang lama; dan c. 3 (tiga) orang anggota yang mempunyai hak pilih. 9. Tim Formatur melaksanakan tugasnya dalam rapat Pemilihan dan wajib menyampaikan hasil kerjanya dalam rapat pemilihan untuk ditetapkan.  Penjelasan 1.  Dilaksanakan bersamaan dengan dengan tahapan pemilihan calon pelayan khusus diaken dan penatua dari KRT karena ketua Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat terpilih secara otomatis menjadi calon  pelayan khusus penatua dan akan di tahbiskan bersamaan dengan pelayan khusus diaken dan  penatua dijemaat bersangkutan. bersangkutan. 2. Selambat-lambatnya Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan Sidang Lengkap Majelis Sinode 3. Cukup jelas 4. Cukup jelas 5. Cukup jelas 6. Cukup jelas 7. Cukup jelas 8. a. Cukup Jelas b. Diusulkan Komisi yang lama c. Mempertimbangkan geografis wilayah pelayanan 9. Susunan Keanggotaan Komisi Pelayanan Kategorial sesuai dengan Keputusan Pertemuan berdasarkan Peraturan Gereja ini.

Pasal 15 Penetapan, Pelantikan dan Serahterima Komisi Pelayanan Kategorial dan Koordinator Pelayanan Kategorial Wilayah 1. Berita Acara Pemilihan Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat di sampaikan kepada Badan Pekerja Majelis Jemaat untuk disahkan dalam Sidang Majelis Jemaat dan untuk Komisi Pelayanan Kategorial Sinode; disampaikan kepada Badan Pe kerja Majelis Sinode untuk disahkan dalam Sidang Lengkap Majelis Sinode. 2. Komisi Pelayanan Kategorial dan Koordinator Pelayanan Kategorial Wilayah menjalankan tugas setelah ditetapkan, dilantik dan dilaksanakan serah terima pelayanan dari Komisi Pelayanan Kategorial dan Kooordinator Pelayanan Kategorial Wilayah yang lama. 3. Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat di tetapkan dengan Keputusan dan di lantik oleh Bada n Pekerja Majelis Jemaat setelah pelantikan dan serah terima pelayanan kepada Badan Pekerja Majelis Jemaat yang baru.

74

4. Komisi Pelayanan Kategorial Sinode di tetapkan dengan Keputusan dan di lantik oleh Badan Pekerja Majelis Sinode sesudah Sidang Lengkap Majelis Sinode. 5. Koordinator Pelayanan Kategorial Kategorial Wilayah di tetapkan dengan Keputusan dan dilantik oleh Komisi Komisi Pelayanan Kategorial Sinode Sinode dalam Pertemuan Pelayanan Kategorial Wilayah. Wilayah.  Penjelasan 1. Penetapan dan pentahbisan Ketua Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat terpilih menjadi pelayan khusus penatua di lakukan bersamaan dengan pelayan khusus diaken dan penatua di jemaat  sedangkan penetapan dan pentahbisan Ketua Komisi Pelayanan Kategorial Sinode terpilih yang belum menjadi pelayan khusus penatua tetapi karena keketuaannya dalam Komisi Pelayanan Kategorial Sinode harus menjadi penatua di lakukan secara bersama-sama untuk semua ketua Komisi Pelayanan Kategorial Sinode dalam ibadah Jemaat sebelum pelaksanaan Sidang Lengkap  Majelis Sinode mengingat para Ketua Komisi Pelayanan Kategorial Sinode akan menjadi anggota  Badan Pekerja Majelis Majelis Sinode. 2. Pelantikan di lakukan dalam ibadah jemaat dan dilanjutkan dengan serahterima pelayanan saat itu. 3. Cukup jelas 4. Cukup jelas 5. Cukup jelas

Pasal 16 Periode Pelayanan 1. Periode Pelayanan Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat sama dengan periode pelayanan Badan Pekerja Majelis Jemaat, dan untuk Komisi Pelayanan Kategorial Sinode, sama dengan Badan Pekerja Majelis Sinode. 2. Periode Pelayanan Koordianator Pelayanan Kategorial wilayah lima tahun dan berakhir setelah Koordianator Pelayanan Kategorial Wilayah yang baru terpilih, ditetapkan dan di lantik serta di lakukan serah-terima pelayanan dalam Pertemuan Pelayanan Kategorial Wilayah. 3. Komisi Pelayanan Kategorial jemaat dan sinode serta Koordinator Pelayanan Kategorial Wilayah hanya dapat di pilih untuk dua periode pelayanan secara berturut-turut dalam jabatan yang sama.  Penjelasan 1. Cukup Jelas 2. Cukup jelas 3. Cukup jelas

Pasal 17 Pengisian Lowong 1. Kelowongan terjadi dalam Komisi Pelayanan Kategorial dan Koordinator Pelayanan Kategorial Wilayah jika: a. Tidak menjalankan tugas pelayanan selama enam bulan berturut-turut tanpa alasan yang jelas; b. Berpindah tempat tinggal tidak dalam jemaat yang sama untuk Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat; berpindah tempat tinggal di luar wilayah Pelayanan GERMITA untuk Komisi Pelayanan Kategorial Sinode sedangkan untuk Koordinator Pelayanan Kategorial Wilayah berpindah tampat tinggal di luar luar pelayanan wilayah yang yang bersangkutan; bersangkutan; c. Terpilih menjadi Ketua Komisi Pelayanan Kategorial Sinode untuk Ketua Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat dan Koordinator Pelayanan Kategorial Wilayah; d. Meninggal dunia; e. Dikenakan tindakan disiplin gerejawi; f. Atas permintaan sendiri secara tertulis berhenti dari tugas pelayanan; dan g. Menderita sakit dan cacat berat berat dan karenanya tidak dapat lagi melaksanakan tugas. 2. Pengisian lowong Ketua Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat dan Sinode dilaksanakan dalam Konsultasi Pelayanan Kategorial Jemaat dan Sinode sedangkan untuk Koordinator Pelayanan Kategorial Wilayah di lakukan dalam Rapat Koordinasi Pelayanan Kategorial Wilayah setelah dilakuan koordinasi koordinasi antara Ketua Komisi Pelayanan Kategorial Kategorial dengan Koordinator Koordinator Pelayanan Wilayah bersangkutan. 3. Pengisian lowong selain ketua Komisi Pelayanan Kategorial di laksanakan dalam rapat Komisi Pelayanan Kategorial bersangkutan atas usul Ketua Komisi setelah berkoordinasi dengan Badan Pekerja Majelis Jemaat untuk Jemaat, Badan Pekerja Majelis Sinode untuk sinode.

75

4. Periode pelayanan anggota Komisi pengisi lowong sama dengan periode pelayanan Komisi yang sedang berjalan.  Penjelasan 1. a. Cukup jelas b. Pindah tempat tinggal karena pekerjaan, studi, dan sebagainya c. Cukup jelas d. Cukup jelas e. Cukup jelas  f. Berdasarkan surat surat keterangan dokter  dokter  2. Sebelum dilakukan pengisian lowong Ketua Komisi, Wakil Ketua Komisi melaksanakan tugas Ketua  yang yang lowong. Sedangkan untuk Koordinator sampai terpilihnya Koordinator yang baru, Komisi Pelayanan Kategorial Sinode menunjuk Pelaksana Tugas di antara Ketua Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat di pelayanan wilayah bersangkutan. 3. Cukup jelas. 4. Cukup jelas

BAB VI PERBENDAHARAAN Pasal 18 Perbendaharaan Komisi 1. Pengelolaan Perbendaharaan Komisi Pelayanan Kategorial merupakan bagian integral dan mutlak  dari pengelolaan perbendaharaan jemaat dan sinode. 2. Sumber Perbendaharaan Komisi Pelayanan Kategorial : a. Di jemaat, berasal dari alokasi Anggaran Belanja dan Pendapatan Jemaat yang di tetapkan dalam Sidang Majelis Jemaat dan usaha dana komisi. b. Di pelayanan wilayah, berasal dari Alokasi Biaya Operasional Pelayanan Wilayah dan usaha dana Koordinator Pelayanan Kategorial Wilayah. c. Di sinode, berasal dari Iuran Pelayanan Kategorial dari jemaat yang di tetapkan setiap tahun dalam Sidang Tahunan Majelis Sinode, penerimaan program dan kegiatan komisi serta usaha dana komisi. 3. Pengelolaan perbendaharaan Komisi mengikuti ketentuan dalam Peraturan Gereja tentang Perbendaharaan.  Penjelasan 1. Cukup jelas 2. Cukup jelas 3. Cukup jelas

BAB VII PERUBAHAN DAN KETENTUAN PERALIHAN Pasal 19 Perubahan 1. Perubahan peraturan gereja ini hanya dapat dilakukan dan ditetapkan dalam Sidang Istimewa Majelis Sinode. 2. Usul perubahan dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 15 (lima belas) Badan Pekerja Majelis Jemaat ke Badan Pekerja Majelis Sinode atau oleh Badan Pekerja Majelis Sinode yang selanjutnya diteruskan ke Sidang Lengkap Majelis S inode. 3. Usul perubahan yang disampaikan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode dapat dibicarakan jika didukung oleh sekurang-kurangnya dua per tiga anggota majelis sinode. 4. Jika usul diterima Sidang Lengkap Majelis Sinode menetapkan waktu dan tempat pelaksanan Sidang Istimewa Majelis Sinode Sinode untuk membahas membahas dan menetapkan perubahan perubahan tersebut.  Penjelasan 1. Cukup jelas 2.  Badan Pekerja Majelis Majelis Jemaat atas nama majelis majelis jemaat  3-4. Cukup jelas

76

Pasal 20 Ketentuan Peralihan Hal-hal yang menyangkut perubahan akibat ditetapkannya peraturan gereja ini, memerlukan masa peralihan sampai dengan berakhirnya periode pelayanan 2007-2012.  Penjelasan Cukup jelas

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 Lain-lain Hal-hal lain mengenai pelayanan kategorial yang tidak dimuat dan belum cukup diatur dalam peraturan gereja ini, dapat diatur dan ditetapkan oleh Badan Bekerja Majelis Sinode dengan Peraturan Badan Pekerja Majelis Sinode yang tidak bertentangan dengan Tata Gereja GERMITA.  Penjelasan Cukup jelas

Pasal 22 Pencabutan Pada saat berlakunya peraturan gereja ini maka Peraturan Gereja Nomor 7 Tahun 2007 tentang Bidang Pelayanan Khusus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.  Penjelasan Cukup jelas

Pasal 23 Pemberlakuan Peraturan gereja ini ditetapkan oleh Sidang Istimewa Sinode tahun 2010 dan mulai berlaku 27 November 2011, 2011, agar setiap anggota dan persekutuan GERMITA mengetahuinya mengetahuinya maka memerintahkan Badan Pekerja Majelis Sinode menyebarluaskannya. menyebarluaskannya.  Penjelasan

Cukup jelas

77

PERATURAN GEREJA TENTANG PELAYAN KHUSUS BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Pengertian-Pengertian 1. Pelayan khusus adalah anggota sidi jemaat yang menerima panggilan Yesus Kristus secara khusus untuk menyelenggarakan menyelenggarakan panggilan gereja dan untuk memperlengkapi memperlengkapi anggota jemaat sebagaimana dimaksud dalam Tata Dasar Dasar Bab III Pasal (7). 2. Kostor adalah pelayan khusus yang dipanggil oleh Yesus Kristus dari antara anggota sidi jemaat melalui proses pemilihan, penetapan, pentahbisan untuk memberi diri dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan amanat dan pelayanan Yesus Kristus yang bersifat hamba untuk pelayanan kebersihan gedung gereja gereja dan halaman gedung gereja gereja serta tugas pelayanan gereja lainnya. 3. Diaken adalah palayan khusus yang dipanggil oleh Yesus Kristus dari antara anggota sidi jemaat melalui proses pemilihan, penetapan dan pentahbisan untuk memberi diri dengan sungguh-sungguh dalam melaksanakan amanat dan pelayanan Yesus Kristus yang bersifat kenabian, rajani dan hamba di dunia ini, serta untuk memperlengkapi memperlengkapi dan menggembalakan seluruh anggota anggota jemaat agar mampu melaksanakan panggilan gereja. 4. Penatua adalah pelayan khusus yang dipanggil oleh Yesus Kristus dari antara anggota sidi jemaat melalui proses pemilihan, penetapan, pentahbisan untuk memberi diri dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan amanat dan pelayanan Yesus Kristus yang bersifat imamat, kenabian dan hamba didunia ini serta untuk memperlengkapi dan menggembalakan seluruh anggota jemaat agar mampu melaksanakan panggilan gereja. 5. Pendeta adalah pelayan khusus yang dipanggil oleh Yesus Kristus dari antara anggota sidi jemaat melalui proses pendidikan teologi dan latihan khusus (masa vikariat), penetapan dan pentahbisan untuk memberi diri dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan amanat dan pelayanan Yesus yang bersifat pelayanan kenabian, imamat, rajawi, guru dan hamba serta untuk memperlengkapi dan menggembalakan seluruh anggota jemaat agar mampu melaksanakan panggilan gereja. 6. Vikaris adalah anggota sidi jemaat berpendidikan teologi yang sedang menjalani pendidikan dan latihan khusus sebagai masa persiapan dan pembinaan untuk menjadi pelayan khusus pendeta.  Penjelasan 1.  Berdasarkan Imamat Am orang percaya (I Ptr. 2:9-10), pada dasarnya semua anggota jemaat  adalah pelayan, namun ada orang-orang yang secara khusus dipercayakan menjadi pelayan khusus dalam rangka memperlengkapi seluruh anggota jemaat (pelayan) agar mampu melaksanakan  panggilan gereja. 2-5. - Pelayanan Kenabian adalah pelayanan memberitakan pesan/suara dari Tuhan Allah bagi keselamatan manusia dan dunia ini. - Pelayanan Rajawi adalah pelayanan untuk kesejahteraan lahir-batin dan sosial bagi sesama manusia dan segala makhluk. - Pelayanan Imamat adalah pelayanan untuk memelihara iman, pengakuan dan ajaran gereja serta membangun gereja sebagai Tubuh Kristus. - Pelayanan Guru adalah pelayanan untuk mengajarkan dan mendidik umat percaya dan melakukan kehendak Tuhan.

78

-

Pelayanan sebagai sebagai Hamba adalah melaksanakan tugas pelayanan pelayanan gereja dengan dengan sungguhsungguhsungguh dan rendah hati. - Tugas memperlengkapi adalah melayani, membina, melatih anggota jemaat agar mau dan mampu serta terlibat dalam pelaksanaan tugas panggilan gereja sesuai dengan karunia yang dimiliki. - Tugas penggembalaan adalah alasan utama pemilihan diaken dan penatua dari antara 15-20 Kepala Keluarga yang secara geografis letak tempat tinggalnya berurutan dan berdekatan supaya dapat melakukan pelayanan penggembalaan secara rutin dan khusus dengan sebaikbaiknya. 6. Cukup jelas

Pasal 2 Hakekat Pelayan Khusus Pelayan khusus pada hakekatnya merupakan anugerah/karunia Tuhan Yesus Kristus yang diyakini sebagai hikmat Allah dalam Roh Kudus dan bukan hikmat manusia. (Yoh. 15:16a; 1 Kor 1:11-31;Ef  4:7-11).  Penjelasan Pelayan khusus pada hakekatnya merupakan anugerah/karunia/pemberian Tuhan Yesus Kristus yang diyakini sebagai hikmat Allah dalam Roh Kudus dan bukan hikmat manusia artinya secara teologis seorang pelayan khusus dipilih atau terpilih bukan karena orang tersebut layak, hebat, kaya, pandai, banyak keluarganya atau karena ukuran-ukuran manusia lainnya tetapi karena Yesus Kristus didalam  Roh Kudus berkenan memanggil, memilih dan melayakkan serta memberi kepercayaan untuk menjadi kawan sekerja-Nya, walaupun secara organisasi proses pemanggilannya menjadi pelayan khusus melalui pemilihan oleh anggota sidi jemaat dalam satu lingkungan pelayanan tertentu (Jemaat untuk   pendeta dan kostor, KRT untuk penatua dan diaken dan Kompelka untuk penatua). Oleh Karena itu seorang pelayan khusus hendaknya menyadari dan bersyukur kepada Tuhan Yesus yang boleh berkenan memanggil, memanggil, memilih, melayakkan dan memberi memberi kepercayaan padanya untuk menjadi kawan sekerja-Nya dan dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab dan kewajibannya sebagai pelayan khusus harus senantiasa dilakukan dilakukan dengan sungguh-sungguh, sungguh-sungguh, penuh keteladanan, keteladanan, penuh kesetiaan, ketaatan dan ketulusan serta selalu memohon kekuatan dan hikmat Allah dan bukan hikmat manusia.

BAB II JENIS PELAYAN KHUSUS Pasal 3 Jenis Pelayan Khusus 1. Pelayan khusus terdiri dari kostor, diaken, penatua, dan pendeta. 2. Status pelayan khusus pendeta GERMITA terdiri dari: a. Pendeta pegawai GERMITA; dan b. Pendeta non pegawai GERMITA. 3. Pelayan khusus pendeta non pegawai GERMITA (non organik) terdiri dari: a. Pendeta Pelayanan; b. Pendeta Emeritus; dan c. Pendeta Khusus. 4. Ketentuan mengenai pelayan khusus pendeta non pegawai GERMITA selanjutnya diatur oleh Badan Pekerja Majelis Sinode dengan peraturan.  Penjelasan 1. Cukup jelas 2. a. Diatur dalam Peraturan Peraturan Gereja tentang tentang Pegawai GERMITA. b. Cukup jelas

79

3. a. Pendeta Pelayanan Pelayanan merupakan pelayan khusus khusus pendeta GERMITA GERMITA yang ditempatkan ditempatkan oleh BPMS  BPMS  di salah satu jemaat GERMITA tetapi belum diangkat menjadi menjadi calon pegawai GERMITA. b. Pendeta Emiritus merupakan pendeta pegawai GERMITA yang telah memasuki masa pensiun tetapi masih menjalankan tugas sebagai pelayan khusus k husus pendeta berdasarkan permintaan Sidang  Majelis Jemaat di tempat tempat yang bersangkutan berdomisili. berdomisili. c. Pendeta Khusus yaitu pelayan khusus pendeta yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil atau  Militer dan Pendeta Pegawai GERMITA yang sedang menjalani Cuti diluar tanggungan GERMITA. 4. Cukup jelas BAB III TUGAS PELAYAN KHUSUS Pasal 4 Tugas Bersama Diaken, Penatua, dan Pendeta 1. Mengunjungi anggota jemaat untuk menggembalakan agar tetap memelihara persekutuan dengan Tuhan Allah dan memelihara memelihara kesadaran hidup bergereja dan misi gereja gereja sambil memelihara rahasia  jabatannya sebagai pelayan pelayan khusus. 2. Mengawasi pelaksanaan ajaran dan pengakuan iman gereja oleh anggota jemaat. 3. Membina dan memperlengkapi anggota jemaat untuk mau dan mampu menjadi pribadi atau keluarga dan persekutuan yang melaksanakan pelayanan kasih (diakonia) kepada sesama manusia. 4. Memberikan pertolongan rohani dan jasmani kepada anggota-anggota jemaat dan orang-orang lain yang membutuhkannya. membutuhkannya. 5. Membimbing Membimbing dan memberi penyuluhan dengan dengan perkataan dan perbuatan kepada angggota jemaat dan masyarakat untuk hidup sehat secara fisik, psikis, sosial dan rohani. 6. Mengumpulkan anggota jemaat dalam ibadah bersama guna memelihara dan mengembangkan ajaran dan pengakuan pengakuan iman iman Gereja. 7. Membina dan meningkatkan pemahaman jemaat tentang arti dan makna ibadah yang benar sesuai dengan ajaran GERMITA. 8. Memimpin dan mengajarkan kepada anggota-anggota jemaat agar saling menggembalakan dan menyaksikan imannya lewat pikiran, perkataan dan perbuatan kepada masyarakat sekitar. 9. Bersama dengan kostor bertanggung jawab atas pelaksanaan semua ibadah dalam jemaat. 10. Bersama-sama melaksanakan melaksanakan penilikan dan disiplin disiplin gerejawi. 11. Merencanakan dan melaksanakan melaksanakan katekisasi dan pembinaan pembinaan warga gereja gereja secara menyeluruh demi mencapai kedewasaan iman. 12. Memperlengkapi anggota jemaat agar mampu melaksanakan tugas kesaksian dengan baik sebagai pribadi maupun sebagai jemaat misioner dan memimpin pelayanan kesaksian gereja tersebut. 13. Memperlengkapi anggota jemaat untuk memelihara kelestarian lingkungan, pengembangan kemampuan ekonomi dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 14. Memberikan informasi tentang pelayanan dan situasi perbendaharaan GERMITA di jemaat agar  jemaat dapat mengetahui mengetahui dan turut terlibat dalam dalam melaksanakannya. melaksanakannya. 15. Membicarakan dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan jemaat-jemaat GERMITA, gerejagereja, lembaga pemerintahan dan lembaga ke masyarakatan yang meliputi segala pelayanan gereja.  Penjelasan 1-15.

Cukup jelas

Pasal 5 Tugas Kostor 1. Menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan ibadah dan kegiatan gereja yang dilaksanakan dalam gedung gereja dan sekitarnya. 2. Menjaga dan memelihara kebersihan dan kerapihan gedung gereja dan halamannya.

80

3. Menyiapkan ruang ibadah dan pengaturan perlengkapan ibadah serta membunyikan lonceng sesuai aturan. 4. Menjaga, memelihara dan turut bertanggungjawab atas inventaris gedung gereja dan kantor jemaat. 5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dipercayakan Sidang Majelis Jemaat dan Badan Pekerja Majelis Jemaat.  Penjelasan 1. 2. 3. 4. 5.

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

Pasal 6 Tugas Diaken 1. Melaksanakan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan kasih (diakonia) dalam segala bentuknya. 2. Bertanggungjawab atas penerimaan, penggunaan dan pemeliharaan perbendaharaan GERMITA yang dianugerahkan Tuhan. 3. Melaksanakan tugas lain yang dipercayakan oleh Sidang Majelis Jemaat, Badan Pekerja Majelis Jemaat, Sidang Majelis Sinode dan Badan Pekerja Majelis Sinode  Penjelasan 1. Cukup jelas 2. Cukup jelas 3. Cukup jelas

Pasal 7 Tugas Penatua 1. Melaksanakan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan ibadah-ibadah, pemberitaan Firman dan kesaksian. 2. Mengkoordinasikan Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan katekisasi dan pembinaan warga gereja pada umumnya. 3. Melaksanakan tugas lain yang yang dipercayakan Sidang Majelis Jemaat, Jemaat, Badan Pekerja Majelis Jemaat, Sidang Majelis Sinode dan Badan Pekerja Majelis Sinode dan Badan Pekerja Majelis Sinode.  Penjelasan 1. Cukup jelas 2. Cukup jelas 3. Cukup jelas

Pasal 8 Tugas Pendeta 1. Bertanggung jawab atas pemberitaan Firman Allah dan pelayanan sakramen. 2. Memimpin dan mengkoordinasikan pelayanan katekisasi. 3. Melaksanakan pelayanan sakramen, pemberkatan nikah, peneguhan anggota sidi jemaat, pentahbisan pelayan khusus, peneguhan majelis penggembalaan dan pertimbangan jemaat, guru sekolah minggu, pembina remaja dan pelayanan ibadah pemakaman. 4. Bersama-sama dengan Komisi Pelayanan Anak melaksanakan pengajaran dan pembinaan anak  sekolah minggu. 5. Bersama-sama dengan Komisi Pelayanan Remaja melaksanakan pelayanan dan pembinaan kepada remaja. 6. Bersama dengan Komisi Pelayanan Pemuda melaksanakan pembinaan dan pelayanan kepada pemuda.

81

7. Bersama dengan Komisi Pelayanan Kaum melaksanakan pembinaan dan pelayanan kepada Kaum Perempuan. 8. Bersama dengan Komisi Pelayanan Kaum Laki-laki melaksanakan pembinaan dan pelayanan kepada Kaum Laki-laki. 9. Memperlengkapi pelayan khusus kostor, diaken dan penatua agar mau dan mampu melaksanakan tugas pelayanannya. 10. Bersama-sama dengan diaken dan penatua memperlengkapi semua anggota jemaat agar dewasa dalam iman dan terlibat aktif dalam melaksanakan panggilan gereja. 11. Mengadakan perkunjungan perkunjungan dan percakapan penggembalaan penggembalaan kepada pelayan khusus khusus kostor, diaken dan penatua secara rutin dan khusus. 12. Mendampingi pejabat pemerintahan dalam upacara pengangkatan sumpah dan janji. 13. Melaksanakan tugas lainnya yang dipercayakan oleh Sidang Majelis Sinode, Badan Pekerja Majelis Sinode, Sidang Majelis Jemaat dan Badan Pekerja Majelis Jemaat.  Penjelasan 1. Yang dimaksud bertanggungjawab dalam pemberitaan Firman Allah yaitu pendeta yang mengkoordinir pengaturan, persiapan dan evaluasi pemberitaan Firman. 2. Katekisasi seperti katekisasi calon sidi, katekisasi pranikah, katekisasi keluarga, katekisasi bakal calon pelayan khusus, calon pelayan khusus dan pelayan khusus dan katekisasi baptisan kudus. 3.  Jika tidak ada pendeta, pendeta, maka ibadah pemakaman pemakaman dapat di pimpin pimpin oleh penatua. 4. Cukup jelas 5. Cukup jelas 6. Cukup jelas 7. Cukup jelas 8. Cukup jelas 9. Cukup jelas 10. Cukup jelas 11. Cukup jelas 12. Cukup jelas 13. Cukup jelas

BAB IV TANGGUNG JAWAB, KEWAJIBAN DAN HAK PELAYAN KHUSUS Pasal 9 Tanggung Jawab dan Kewajiban Pelayan Khusus 1. Menjadi teladan bagi anggota jemaat/gereja bahkan masyarakat dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan dan kesucian (1 Tim. 4:12), dan senantiasa hidup dipimpin oleh Roh Allah. 2. Rajin dan tekun belajar Firman Allah dalam Alkitab dan untuk memahami, mendengar, dan melaksanakan kehendak Tuhan Yesus Kepala Gereja dalam pelaksanaan tugas panggilannya dan dalam kehidupan sehari-hari. 3. Memberi diri dengan sungguh-sungguh untuk pelayanan Tuhan di dalam Gereja dan jemaat sesuai dengan pengakuan dan janji pentahbisan. 4. Menjalankan, menampakkan dan mempertanggung jawabkan panggilannya sesuai Tata Gereja, Ajaran dan Pengakuan Iman GERMITA dan ketentuan lainnya yang berlaku. 5. Menggunakan dan memelihara perbendaharaan GERMITA yang dipercayakan dengan sebaikbaiknya dan penuh rasa tanggung jawab. 6. Siap dan berani menampakkan jati diri dan integritas diri seorang pelayan khusus Tuhan ditengahtengah tugas-tugas kemasyarakatan dan pemerintahan. 7. Wajib mengikuti pelengkapan dan pertemuan dalam berbagai bentuk yang ditentukan baginya demi peningkatan pelaksanaan tugas pelayanan. 8. Wajib hadir dalam setiap sidang dan rapat.

82

9. Wajib menjaga dan memelihara harkat, martabat dan citra pelayan khusus dan lembaga Gereja Masehi Injili Talaud. 10. Wajib membangun dan memelihara hubungan yang baik dengan sesama pelayan khusus dan dengan anggota jemaat dalam semangat persaudaraan dan persahabatan. 11. Wajib melapor dan minta ijin kepada Badan Pekerja Majelis Jemaat atau Badan Pekerja Majelis Sinode apabila hendak keluar wilayah pelayanan. 12. Wajib menyampaikan pelaksanaan tugasnya dalam Sidang Majelis Jemaat. 13. Selain melaksanakan hal-hal diatas, pelayan khusus pendeta wajib mematuhi Kode Etik Pendeta GERMITA yang disusun dan ditetapkan oleh organisasi profesi pendeta.  Penjelasan 1.  Menjadi teladan artinya tidak melakukan hal-hal yang bisa menurunkan bahkan menghilangkan wibawa, citra dan martabat seorang pelayan Tuhan seperti: menjauhi perzinahan, kemabukan, judi dan korupsi dll.  Hidup dipimpin oleh Roh Allah artinya hidup menampakkan buah-buah Roh yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahlembutan dan penguasaan diri (Gal 5:22-23) dan menjauhi menjauhi hidup menurut keinginan keinginan daging seperti percabulan, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, berhala, sihir, perseteruan, perselisian, perselisian, iri hati, amarah, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kedengkian, kemabukan, pesta pora. (Gal 5 : 21). 2.  Belajar meliputi aspek aspek kognitif, afektif, afektif, dan psikomotorik. psikomotorik. 3.  Memberi diri sungguh-sungguh artinya siap dan rela berkorban waktu, pikiran, tenaga, perasaan, dan materi untuk pelayanan gereja/Jemaat  4. Cukup jelas 5. Cukup jelas 6. Cukup jelas 7. Cukup jelas 8. Wajib hadir yang dimaksudkan adalah hadir dalam sidang majelis jemaat dan rapat/sidang lainnya  yang harus dihadiri, tetapi dalam hal berhalangan berhalangan hendaknya memberitahukan memberitahukan secara tertulis ketidakhadirannya kepada BPMJ dan penyelenggara rapat/sidang lainnya. 9. Cukup Jelas 10. Cukup jelas 11. Pelayan khusus kostor, diaken, penatua dan pendeta non pegawai GERMITA melapor dan minta ijin kepada BPMJ sedangkan pendeta pendeta pegawai GERMITA kepada BPMJ BPMJ dan BPMS. 12.  Berlaku bagi pelayan khusus kostor, diaken, penatua dan pendeta yang bertugas di jemaat  bersangkutan 13.  Badan Pekerja Majelis Majelis Sinode memfasilitasi memfasilitasi pembentukan organisasi organisasi profesi profesi pendeta GERMITA.

Pasal 10 Hak Pelayan Khusus 1. Hak pelayan khusus: a. Mendapatkan pelengkapan-pelengkapan dalam berbagai bentuk untuk peningkatan pelaksanaan tugasnya sebagai pelayan khusus; b. Dapat dipilih dalam jabatan-jabatan struktural gereja sesuai Tata Gereja serta ketentuanketentuan lainnya; c. Mendapatkan pelayanan penggembalaan; d. Mendapatkan pelayanan diakonia; e. Pelayan khusus diaken, penatua, dan pendeta khusus dapat diberikan penghargaan berupa insentif  sesuai kemampuan dan keadaan keuangan jemaat; f. Bagi pendeta pelayanan dan pendeta emeritus diberikan kesejahteraan/sokongan hidup setiap bulan dari anggaran jemaat jemaat yang besarnya diatur oleh oleh Badan Pekerja Majelis Sinode; Sinode; g. Pelayan khusus Kostor diberikan jaminan hidup yang layak sesuai kemampuan keuangan jemaat setiap bulan;

83

h. Pelayan khusus yang telah menunjukkan kesetiaan dan ketaatan serta berjasa terhadap GERMITA atau telah menunjukkan prestasi luar biasa dapat diberikan penghargaan berupa Piagam Penghargaan atau bentuk penghargaan lainnya dari Badan Pekerja Majelis Sinode; dan i. Pelayan khusus atau mantan pelayan khusus yang meninggal dunia di semayamkan di gedung gereja. 2. Hak pelayan khusus pendeta pegawai GERMITA diatur dalam Peraturan Gereja tentang Pegawai GERMITA.  Penjelasan 1. a. Cukup jelas b. Jabatan struktural seperti Badan Pekerja Pekerja Majelis Jemaat dan Badan Pekerja Majelis Majelis Sinode. c. Cukup jelas d. Cukup jelas e. Pemberian penghargaan/insentif kepada pelayan khusus diaken, penatua dan pendeta khusus dapat diberikan jika semua kewajiban/sentralisasi jemaat ke sinode atau pelayanan wilayah dan hak-hak pegawai GERMITA di jemaat telah dibayar.  f. Pendeta Pelayanan adalah pendeta GERMITA yang ditempatkan di salah satu jemaat GERMITA oleh BPMS sebagai tenaga honorer. g. Cukup jelas h. Cukup jelas i. Berlaku bagi mantan pelayan pelayan khusus harus yang menyelesaikan periode periode pelayanan. 2. Cukup jelas

BAB V PEMILIHAN, PENETAPAN, PENTAHBISAN, PERIODE PELAYANAN DAN PENGISIAN LOWONG PELAYAN KHUSUS KOSTOR, DIAKEN DAN PENATUA Pasal 11 Kriteria/Syarat Kriteria/Syarat Bakal Calon Kostor, Diaken dan Penatua 1. Anggota sidi jemaat yang berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun yang dapat membaca, menulis dan menghitung. 2. Terdaftar dan tinggal di jemaat dan kelompok rumah tangga yang bersangkutan sekurang-kurangnya enam bulan secara terus-menerus sebelum pemilihan. 3. Sudah dikenal jati diri, keteladanan dan kesetiaannya pada GERMITA. 4. Memahami dan sanggup melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewajiban pelayan khusus. 5. Tidak sedang dikenakan tindakan disiplin gerejawi. 6. Kriteria lainnya mengacu mengacu pada kesaksian Alkitab antara antara lain Keluaran 18:13-27; Kisah Para Rasul 6:1-7; Efesus 4:11-16; I Timotius 3: 1-13 dan Titus 1:5-9.  Penjelasan 1. Khusus untuk penatua karena keketuaannya dalam Komisi Pelayanan Pemuda berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun. 2.  Bagi penatua yang karena keketuaannya k eketuaannya dalam Kompelka dan kostor harus berdomisili di jemaat  bersangkutan, sedangkan diaken dan penatua dari KRT harus berdomisili di wilayah KRT  bersangkutan. 3. Cukup jelas 4. Cukup jelas 5. Cukup jelas 6. Cukup jelas

Pasal 12 Calon Kostor, Diaken dan Penatua P enatua

84

Calon kostor, diaken dan penatua adalah anggota sidi jemaat yang memenuhi kriteria/persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Gereja ini.  Penjelasan  Disebut calon sebab kostor, diaken dan penatua karena melaksanakan tugas setelah ditetapkan dan ditahbiskan.

Pasal 13 Pemilih Calon Kostor, Diaken dan Penatua P enatua 1. Pemilih calon pelayan khusus Kostor ialah anggota Majelis Jemaat sebagaimana di maksud dalam Bab V Pasal 6 ayat (1) Peraturan Gereja Tentang Jemaat. 2. Pemilih calon pelayan khusus diaken dan penatua adalah anggota sidi jemaat yang terdaftar di Kelompok Rumah Tangga yang bersangkutan. 3. Pemilih calon pelayan khusus penatua karena keketuaannya dalam Komisi Pelayanan Kategorial ialah sebagaimana diatur dalam Peraturan Gereja Tentang Pelayanan Kategorial.  Penjelasan 1. Cukup jelas 2. Setiap pemilih berhak memeriksa daftar sidi sidi jemaat yang yang di dalamnya tercantum namanya. 3. Cukup jelas

Pasal 14 Tata Cara Pemilihan Pelayan Khusus Kostor 1. Pemilihan calon pelayan khusus Kostor dilaksanakan sekali dalam satu periode pelayanan untuk  lima tahun. 2. Pemilihan calon pelayan khusus Kostor dilaksanakan dalam Sidang Majelis Jemaat yang sah mengambil keputusan. 3. Waktu dan tempat pelaksanaan pemilihan pelayan khusus kostor dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan Badan Pekerja Majelis Jemaat yang baru. 4. Pemilihan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan sesuai petunjuk pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode. 5. Panitia Pemilihan dipilih dipilih oleh Sidang Majelis Majelis Jemaat dan ditetapkan oleh Badan Badan Pekerja Majelis Jemaat dengan keputusan. 6. Pemilihan kostor dilakukan secara langsung, rahasia dan tertulis kecuali sidang menghendaki lain. 7. Seseorang dinyatakan terpilih sebagai kostor apabila mendapat suara terbanyak dan telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Gereja ini. 8. Apabila dalam pemilihan putaran pertama terdapat dua orang atau lebih yang mendapatkan suara sama banyak, maka dilakukan pemilihan putaran kedua diantara calon yang memperoleh suara terbanyak sama tersebut, dan yang mendapatkan suara terbanyak dinyatakan sebagai calon terpilih. 9. Apabila ketentuan dalam ayat (8) Pasal ini belum terpenuhi maka pemilihan dilakukan dengan undian diantara calon tersebut yang didahului dengan doa. 10. Hasil pemilihan dimuat dalam Berita Acara Pemilihan.  Penjelasan 1. Cukup jelas 2.  Jumlah pelayan khusus Kostor disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan jemaat   yang bersangkutan. 3. Cukup jelas 4. Susunan keanggotaan dan tugas panitia pemilihan diatur dalam petunjuk pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode.

85

5. Cukup jelas 6. Cukup jelas 7.  Jika hanya terdapat satu calon dan telah memenuhi kriteria, maka yang bersangkutan dinyatakan terpilih secara aklamasi, tetapi jika calon tersebut tidak memenuhi kriteria maka hasil pemilihan dibatalkan dan dilakukan pemilihan kembali 8. Cukup jelas 9. Cukup jelas 10. Cukup jelas

Pasal 15 Tata Cara Pemilihan Pelayan Pelayan Khusus Diaken Diaken dan Penatua 1. Pemilihan calon diaken dan penatua dilaksanakan sekali dalam satu periode pelayanan untuk lima tahun. 2. Calon diaken dan penatua dipilih dalam Rapat Sidi Jemaat di masing-masing Kelompok Rumah Tangga. 3. Rapat Sidi Jemaat untuk pemilihan calon diaken dan penatua, dapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota sidi jemaat yang terdaftar dalam Kelompok Rumah Tangga bersangkutan. 4. Apabila jumlah anggota sidi jemaat yang hadir tidak memenuhi ketentuan dalam ayat (3) Pasal ini, maka rapat sidi jemaat untuk pemilihan calon diaken dan penatua ditunda selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari dan rapat Sidi Jemaat tersebut dapat melakukan pemilihan tanpa menghitung jumlah anggota sidi jemaat yang hadir. 5. Pemilihan calon diaken dan penatua dilaksanakan secara langsung, bebas dan rahasia kecuali rapat menghendaki lain. 6. Penyelenggara pemilihan adalah Panitia Pemilihan yang dipilih oleh majelis jemaat dan ditetapkan oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat dengan Keputusan. 7. Waktu dan tempat pelaksanaan pemilihan calon diaken dan penatua ditetapkan oleh Sidang Majelis Jemaat sesuai jadwal yang dikeluarkan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode. 8. Panitia pemilihan melaksanakan pemilihan sesuai petunjuk pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode. 9. Pemilihan calon diaken dan penatua dilaksanakan secara bergantian yang dimulai dari calon diaken selanjutnya calon penatua. 10. Calon diaken dan penatua dinyatakan terpilih jika mendapat suara terbanyak dan telah memenuhi Kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Gereja ini. 11. Apabila dalam pemilihan putaran pertama terdapat dua orang atau lebih yang mendapatkan suara terbanyak sama, maka dilakukan pemilihan putaran kedua diantara calon yang memperoleh suara terbanyak sama tersebut, dan yang mendapatkan suara terbanyak dinyatakan sebagai calon terpilih. 12. Apabila ketentuan dalam ayat (11) Pasal ini belum terpenuhi maka pemilihan dilakukan dengan undian diantara calon tersebut yang didahului dengan doa. 13. Hasil pemilihan harus dimuat dalam Berita Acara Pemilihan oleh Panitia Pemilihan dan Berita Acara Pemilihan tersebut disampaikan disampaikan kepada Badan Pekerja Majelis Majelis Jemaat.  Penjelasan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Cukup jelas Yang dipilih di setiap KRT ialah 2 (dua) orang diaken dan seorang penatua. Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

86

10.  Jika hanya terdapat satu calon dan telah memenuhi kriteria, maka yang bersangkutan dinyatakan terpilih secara aklamasi, tetapi jika calon tersebut tidak memenuhi kriteria maka hasil pemilihan dibatalkan dan dilakukan pemilihan kembali. 11. Cukup jelas 12. Cukup jelas 13.  Badan Pekerja Majelis Majelis Jemaat yang lama. Pasal 16 Penetapan dan Pentahbis P entahbisan an

1. Badan Pekerja Majelis Jemaat berdasarkan Berita Acara Pemilihan membuat surat permohonan penetapan pelayan khusus kepada Badan Pekerja Majelis Sinode. 2. Badan Pekerja Majelis Sinode menerbitkan Keputusan penetapan pelayan khusus berdasarkan surat permohonan dan Berita Acara Pemilihan. 3. Berdasarkan keputusan Badan Pekerja Majelis Sinode maka maka dilakukan pentahbisan pentahbisan pelayan khusus khusus dalam ibadah jemaat oleh pelayan khusus pendeta GERMITA. 4. Pelayan khusus kostor, diaken dan penatua melaksanakan tugasnya sesudah ditetapkan dan ditahbiskan dan telah dilakukan dilakukan serah terima yang disaksikan oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat.  Penjelasan 1.  Berita Acara pemilihan pelayan khusus kostor, diaken dan penatua dilampirkan dalam Surat   permohonan. 2. Cukup jelas 3. Pentahbisan pada hakekatnya adalah pengudusan, pengurapan dan pengutusan oleh Tuhan terhadap sesorang untuk pelayanan gereja-Nya. 4. Serah terima pelayanan dilaksanakan sesudah pentahbisan.

Pasal 17 Periode Pelayanan dan Pengisian Lowong 1. Periode pelayanan kostor, diaken dan penatua adalah lima tahun. 2. Pelayan khusus kostor, diaken dan penatua dinyatakan lowong apabila: a. Meninggal dunia; b. Berpindah tempat tinggal secara tetap tidak dijemaat yang sama; c. Berpindah Kelompok Rumah Tangga dalam jemaat yang sama; d. Tidak berada di jemaat lebih dari enam e nam bulan berturut-turut tanpa ada alasan yang jelas dan tanpa pemberitahuan kepada Badan Pekerja Majelis Jemaat; e. Menderita sakit berat dan cacat dan oleh karena itu tidak dapat lagi melaksanakan tugas; f. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis dan disampaikan kepada Badan Pekerja Majelis Jemaat; dan g. Dikenakan tindakan disiplin gerejawi. 3. Kelowongan kostor atau diaken atau penatua diisi melalui pemilihan yang diatur dalam Bab V Peraturan Gereja ini. 4. Pemilihan pengisian lowong diatur oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat. 5. Periode pelayanan pelayan khusus kostor, diaken dan penatua pengisi lowong sama dengan periode pelayanan yang sedang berjalan/melanjutkan pelayanan kostor, diaken dan penatua yang sebelumnya. 6. Pemilihan pengisian lowong dilakukan setelah tiga bulan terjadi kelowongan.  Penjelasan 1. Cukup jelas 2. a. Cukup jelas b. Berlaku untuk semua pelayan khusus yang di pilih dan bertugas di jemaat. c. Khusus berlaku bagi diaken dan penatua penatua yang dipilih melalui melalui KRT.

87

d. Cukup jelas e. Berdasarkan keterangan dokter resmi.  f. Surat pengunduran pengunduran diri dibacakan dalam dalam berita jemaat oleh oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat. g. Cukup jelas 3. Cukup jelas 4. Cukup jelas 5. Cukup jelas 6. Kelowongan karena meninggal dunia, tidak harus menunggu tiga bulan.

BAB VI PROSES PENERIMAAN PANGGILAN PELAYAN KHUSUS PENDETA Pasal 18 Calon Pelayan Khusus Pendeta Calon pelayan khusus pendeta harus melalui masa vikariat selama dua tahun di jemaat sebelum ditetapkan dan ditahbiskan. ditahbiskan.  Penjelasan  Badan Pekerja Majelis Sinode mengeluarkan pedoman/panduan pedoman/panduan masa vikariat. Vikariat berasal dari kata kata latin vikaria/vicarius yang artinya wakil, pengganti, pembantu, penjabat. Masa vikariat  adalah masa pendidikan pendidikan atau latihan khusus menjadi pelayan pelayan khusus pendeta.

Pasal 19 Kriteria Calon Pelayan Khusus Khusus Pendeta Kriteria calon pelayan khusus pendeta (Vikaris Pendeta) adalah sebagai berikut: 1. Anggota sidi jemaat lulusan Sekolah Teologi yang diakui GERMITA dan berasal dari jemaat GERMITA; 2. Berusia serendah-rendahnya 23 (dua puluh tiga) tahun dan setinggi-tingginya 42 (empat puluh dua) tahun; 3. Terdaftar dan tinggal tetap di jemaat GERMITA paling singkat satu tahun dan telah aktif melayani di jemaat tersebut secara sukarela yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Badan Pekerja Majelis Jemaat dan diketahui Koordinator Pelayanan Wilayah; 4. Sudah dikenal jati diri, keteladanan dan kesetiaannya pada GERMITA; 5. Sanggup melaksanakan dan menjalani dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab masa orientasi dan masa vikariat; 6. Siap mengikuti dan melaksanakan masa vikariat sesuai pedoman yang berlaku. 7. Tidak sedang dikenakan tindakan disiplin gerejawi; dan 8. Memenuhi kriteria calon pelayan khusus yang mengacu pada kesaksian Alkitab antara lain Keluaran 18:13-27; Kisah Para Rasul 6:1-7; Efesus 4:11-16; 4:11-16; I Timotius 3:1-13; dan Titus 1:5.  Penjelasan 1-8. Cukup jelas.

Pasal 20 Penetapan dan Pentahbis P entahbisan an 1. Vikaris yang telah selesai menjalani masa vikariat ditetapkan sebagai pelayan khusus pendeta GERMITA oleh Badan Pekerja Majelis Sinode dengan keputusan dan ditahbiskan dalam ibadah  jemaat dengan menggunakan menggunakan Tata Ibadah yang dikeluarkan dikeluarkan oleh Badan Pekerja Majelis Majelis Sinode. 2. Dalam pentahbisan pelayan khusus pendeta oleh Badan Pekerja Majelis Sinode didampingi oleh pelayan khusus pendeta GERMITA yang lain untuk penumpangan tangan.

88

 Penjelasan 1. Pentahbisan pada hakekatnya adalah untuk pengudusan, pengurapan dan pengutusan oleh Tuhan kepada seseorang untuk pekerjaan pelayanan gereja. 2.  Badan Pekerja Majelis Majelis Sinode yang dimaksud dimaksud harus seorang pelayan khusus Pendeta. Pendeta.

BAB VII PELENGKAPAN DAN PERTEMUAN PELAYAN KHUSUS Pasal 21 Pelengkapan Pelayan Khusus 1. GERMITA melalui Badan Pekerja Majelis Sinode dan Badan Pekerja Majelis Jemaat merencanakan dan melaksanakan pelengkapan pelayan khusus. 2. Jenis-jenis pelengkapan pelayan khusus terdiri dari: a. Katekisasi pelayan khusus kostor, diaken dan penatua. b. Pembinaan dan pelatihan. c. Penyediaan bahan bacaan. 3. Katekisasi pelayan khusus kostor, diaken dan penatua dilaksanakan dalam tiga tahapan yaitu: a. Katekisasi bakal calon pelayan khusus diaken dan penatua yang dilaksanakan sebelum pemilihan pelayan khusus khusus diaken dan penatua. b. Katekisasi calon pelayan khusus diaken dan penatua dan keluarganya yang dilaksanakan sebelum pentahbisan pelayan khusus diaken dan penatua. c. Katekisasi pelayan khusus kostor, diaken dan penatua dilaksanakan sesudah pentahbisan pelayan khusus. 4. Pembinaan dan pelatihan dilaksanakan dalam beberapa bentuk bagi semua pelayan khusus untuk  pembentukan integritas kepribadian seorang pelayan khusus dan demi peningkatan kualitas pelaksanaan tugas pelayan khusus. 5. Penyediaan bahan bacaan dilakukan dalam berbagai bentuk seperti buku PASK dan bahan bacaan lainnya yang dapat membantu pelayan khusus dalam melaksanakan tugasnya dan untuk  meningkatkan pengetahuan dan wawasan pelayan khusus.  Penjelasan 1. Cukup jelas 2. Cukup jelas 3. Kurikulum, materi dan petunjuk petunjuk teknis pelaksanaan pelaksanaan di susun dan ditetapkan oleh Badan Badan Pekerja  Majelis Sinode. 4.  Bentuk-bentuk pembinaan dan pelatihan berupa pembekalan, pembinaan, pelatihan, kursus Alkitab dan lainnya. 5. Cukup jelas

Pasal 22 Pertemuan Pelayan Khusus 1. Masing-masing pelayan khusus kostor, diaken, penatua, dan pendeta dapat mengadakan pertemuan untuk mempercakapkan dan merundingkan hal yang berkaitan dengan tugas masing-masing. 2. Pertemuan dapat diadakan dengan sesama pelayan khusus di jemaat sendiri ataupun dengan jemaat jemaat lain dalam satu pelayanan wilayah atau se-sinode GERMITA dalam koordinasi Badan Pekerja Majelis Jemaat atau Koordinator Pelayanan Wilayah atau Badan Pekerja Majelis Sinode.  Penjelasan 1. Pertemuan yang dimaksud ialah konven para pelayan khusus masing-masing.

89

2.  Hasil dari pertemuan itu dapat diteruskan sebagai bahan masukan dalam Sidang Majelis Jemaat,  Rapat Koordinasi Pelayanan Wilayah dan Badan Pekerja Majelis Majelis Sinode. 3. Cukup jelas

BAB VIII BERAKHIRNYA PELAYAN KHUSUS Pasal 23 Berakhirnya Pelayan Khusus 1. Jabatan kostor, diaken, dan penatua berakhir karena: a. Meninggal dunia; b. Berakhirnya periode pelayanan; c. Berpindah tempat tinggal secara tetap tidak di jemaat yang sama; d. Tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; e. Diberhentikan karena mengingkari Pengakuan Iman, Ajaran dan melanggar Tata Gereja GERMITA; f. Atas permintaan sendiri dengan pernyataan tertulis; dan g. Tidak bertugas selama enam bulan tanpa pemberitahuan. 2. Jabatan Pendeta berakhir karena: a. Meninggal dunia; b. Tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; c. Diberhentikan karena mengingkari Pengakuan Iman dan Ajaran serta melanggar Tata Gereja GERMITA; dan d. Atas permintaan sendiri dengan pernyataan tertulis; dan e. Tidak bertugas selama enam bulan tanpa pemberitahuan.  Penjelasan 1. a. Cukup jelas b. Cukup jelas c. Untuk diaken dan penatua yang melayani Kelompok Rumah Tangga diberhentikan jika pindah Kelompok Rumah Tangga lain dalam jemaat yang sama. d.  Menderita sakit berat atau cacat berat yang menurut keterangan dokter tidak dapat lagi melaksanakan tugasnya. e.  Dikenakan tindakan disiplin disiplin gerejawi.  f. Cukup jelas g. Cukup jelas 2. a. Cukup jelas b. Menderita sakit berat atau cacat berat yang menurut keterangan dokter tidak dapat lagi melaksanakan tugasnya. c. Dikenakan tindakan tindakan disiplin disiplin gerejawi. d. Cukup jelas.

BAB IX PERUBAHAN DAN KETENTUAN PERALIHAN Pasal 24 Perubahan 1. Perubahan peraturan gereja ini hanya dapat dilakukan dan ditetapkan dalam Sidang Istimewa Majelis Sinode.

90

2. Usul perubahan dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 15 (lima belas) Badan Pekerja Majelis Jemaat ke Badan Pekerja Majelis Sinode atau oleh Badan Pekerja Majelis Sinode yang selanjutnya diteruskan ke Sidang Lengkap Majelis S inode. 3. Usul perubahan yang disampaikan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode dapat dibicarakan jika didukung oleh sekurang-kurangnya dua per tiga anggota majelis sinode. 4. Jika usul diterima Sidang Lengkap Majelis Sinode menetapkan waktu dan tempat pelaksanan Sidang Istimewa Majelis Sinode Sinode untuk membahas membahas dan menetapkan perubahan perubahan tersebut.  Penjelasan 1. 2. 3. 4.

Cukup jelas  Badan Pekerja Majelis Majelis Jemaat atas nama majelis majelis jemaat  Cukup jelas Cukup jelas

Pasal 25 Ketentuan Peralihan Hal-hal yang menyangkut perubahan akibat ditetapkannya peraturan gereja ini, memerlukan masa peralihan sampai dengan berakhirnya periode pelayanan 2007-2012.  Penjelasan Cukup jelas

BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 26 Lain-lain Hal-hal lain mengenai pelayan khusus yang tidak dimuat dan belum cukup diatur dalam peraturan gereja ini, dapat diatur dan ditetapkan oleh Badan Bekerja Majelis Sinode dengan peraturan Badan Pekerja Majelis Sinode yang tidak bertentangan dengan Tata Gereja GERMITA.  Penjelasan Cukup jelas

Pasal 27 Pencabutan Pada saat berlakunya peraturan gereja ini maka Peraturan Gereja Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pelayan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.  Penjelasan Cukup jelas

Pasal 28 Pemberlakuan Peraturan gereja ini ditetapkan oleh Sidang Istimewa Sinode tahun 2010 dan mulai berlaku 27 November 2011, 2011, agar setiap anggota dan persekutuan GERMITA mengetahuinya maka memerintahkan Badan Pekerja Majelis Sinode menyebarluaskannya. menyebarluaskannya.  Penjelasan

Cukup jelas

91

PERATURAN GEREJA TENTANG PEGAWAI GERMITA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Pengertian 1. Pegawai GERMITA adalah seorang yang telah memenuhi syarat yang di tentukan, di angkat angkat dan di tetapkan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode serta di serahi tugas pelayanan dan kesaksian GERMITA secara penuh waktu dan menerima biaya hidup. 2. Manajemen pegawai GERMITA adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban pegawai GERMITA yang meliputi penyusunan formasi, pengadaan, penempatan dan mutasi, pelengkapan, belajar lanjut, pemberian biaya hidup dan kesejahteraan serta pemberhentian dan pensiun dari pegawai GERMITA. 3. Formasi adalah jumlah kebutuhan pegawai GERMITA yang di perlukan untuk melaksanakan tugastugas pelayanan dan kesaksian GERMITA dalam jangka waktu tertentu. 4. Pengadaan pegawai GERMITA adalah kegiatan mengisi formasi yang lowong. 5. Pelengkapan adalah proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan pegawai GERMITA. 6. Penempatan adalah pengisian suatu jabatan pegawai GERMITA di suatu jemaat dan sinode atau persangkat pelayanan GERMITA. 7. Mutasi adalah pemindahan pegawai GERMITA dari satu unit pelayanan tertentu yang lama ke unit pelayanan tertentu yang baru. 8. Biaya hidup adalah jaminan hidup untuk memenuhi kebutuhan hidup pegawai GERMITA dan keluarganya yang terdiri dari biaya hidup pokok dan tunjangan-tunjangan. tunjangan-tunjangan. 9. Cuti adalah suatu keadaan tidak menjalankan tugas seorang pegawai secara penuh waktu. 10. Belajar lanjut adalah suatu kesempatan yang di berikan kepada pegawai GERMITA yang telah memenuhi persyaratan dan sesuai dengan kebutuhan dan strategi pelayanan GERMITA untuk  mengikuti pendidikan formal. 11. Pemberhentian adalah berakhirnya atau di akhirinya masa tugas seorang pegawai GERMITA. 12. Pensiun adalah berakhirnya status sebagai pegawai GERMITA melalui keputusan Badan Pekerja Majelis Sinode dan menerima hak pensiun sesuai ketentuan yang berlaku.  Penjelasan 1. Pada hakekatnya Pegawai GERMITA ialah seorang yang telah yakin bahwa pekerjaannya merupakan panggilan Tuhan Yesus dan merupakan satu-satunya pekerjaan dalam hidupnya. 2-12. Cukup Jelas

BAB II JENIS PEGAWAI GERMITA Pasal 2 Jenis Pegawai GERMITA

92

1. Pegawai GERMITA terdiri dari: a. Pendeta; dan b. Karyawan. 2. Disamping pegawai GERMITA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Badan Pekerja Majelis Sinode dapat mengangkat dan menempatkan tenaga honorer seperti pendeta pelayanan dan staf/tenaga administrasi kantor sesuai dengan kebutuhan dan strategi pelayanan.

 Penjelasan 1. Pegawai GERMITA terdiri dari calon pegawai GERMITA dan pegawai GERMITA. 2.  Dalam penerimaan calon pegawai GERMITA, tenaga honorer yang telah menunjukkan integritas kepribadian dan kinerja yang baik dapat di prioritaskan di angkat sebagai calon pegawai GERMITA.

BAB III TUGAS, TANGGUNG JAWAB, KEWAJIBAN DAN HAK PEGAWAI GERMITA Pasal 3 Tugas Pegawai GERMITA 1. Pegawai pendeta melaksanakan tugas-tugas sebagaimana yang diatur dalam peraturan gereja tentang pelayan khusus Bab III Pasal 4 dan 9 dan melaksanakan tugas-tugas lain yang di tetapkan oleh Sidang Lengkap Majelis Sinode dan Sidang Tahunan Majelis Sinode, Badan Pekerja Majelis Sinode dan pimpinan lembaga yang diberikan wewenang antara lain: a. Tugas dalam jabatan struktural GERMITA; b. Tugas pelayanan umum di lingkungan jemaat GERMITA; c. Tenaga utusan gerejawi; d. Penginjil di daerah-daerah tertentu; dan e. Tugas-tugas di sekertariat Kantor Sinode dan di lembaga-lembaga GERMITA. 2. Tugas-tugas karyawan diatur menurut kebutuhan sinode dan lembaga tempat bekerja. 3. Ketentuan-ketentuan yang yang berhubungan dengan penjabaran penjabaran tugas-tugas Pegawai GERMITA GERMITA dalam ayat (1) sampai dengan ayat (2) pasal pasal ini selanjutnya selanjutnya diatur oleh BPMS dengan Peraturan.  Penjelasan 1. a. Ketua BPMJ, Koordinator Pelayanan Wilayah, BPMS dan jabatan struktural lainnya. b. Pendeta Jemaat. c. Cukup jelas d. Cukup jelas e. Cukup jelas 2. Cukup jelas 3. Cukup jelas

Pasal 4 Tanggung Jawab, Kewajiban dan Hak 1. Tanggung Jawab dan Kewajiban Pegawai GERMITA ialah sebagai berikut: a. Setia dan taat kepada Tata Gereja GERMITA. b. Melaksanakan ketetapan dan keputusan Sidang Majelis Sinode, peraturan dan keputusan Badan Pekerja Majelis Sinode dan pimpinan lembaga. c. Menjaga rahasia jabatan.

93

d. Mengikuti pelengkapan-pelengkapan, pertemuan-pertemuan dan kegiatan gereja dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanan tugas dan memperluas wawasan. e. Mendapat ijin dan persetujuan dari BPMS, apabila melaksanakan tugas lain diluar struktur pelayanan GERMITA atau setiap meninggalkan tugas dan tempat pelayanan. f. Melaksanakan tugas pelayanan dengan sungguh-sungguh, jujur, tulus dan adil, bersemangat dan penuh kesadaran. g. Menjaga, memelihara dan menjunjung tinggi citra GERMITA. h. Menggunakan dan memakai harta milik GERMITA dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab. i. Mengutamakan pelayanan gereja gereja diatas kepentingan diri sendiri, keluarga dan kelompok.  j. Membangun, memelihara dan meningkatkan rasa kebersamaan, keutuhan, persatuan dan kesatuan dalam pelayanan GERMITA. k. Menaati ketentuan jam kerja yang diatur Badan Pekerja Majelis Sinode. l. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Badan Pekerja Majelis Sinode setiap 6 (enam) bulan sekali. m. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik. n. Melaksanakan kewajiban-kewajiban lain yang diatur oleh Badan Pekerja Majelis Sinode dan pimpinan lembaga. 2. Hak pegawai GERMITA: a. Mendapat biaya hidup menurut ketentuan yang ber laku; b. Mendapat kesejahteraan lainnya; c. Mendapat cuti sesuai ketentuan yang berlaku; d. Mandapat pensiun setelah memenuhi ketentuan yang berlaku; e. Mendapat pelayanan penggembalaan; f. Mendapatkan pelayanan diakonia; g. Mendapat pelengkapan-pelengkapan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan tugasnya; h. Mendapat perlindungan dan bantuan hukum; i. Mendapat jaminan sosial tenaga kerja; dan  j. Mendapat dana hunian masa depan. 3. Ketentuan selanjutnya mengenai tugas, kewajiban dan hak-hak pegawai GERMITA diatur Badan Pekerja Majelis Sinode  Penjelasan 1. a. Cukup Cukup jelas b. Cukup jelas c. Cukup jelas d. Cukup jelas e. Cukup jelas  f. Cukup jelas g. Cukup jelas h. Cukup jelas i. Cukup jelas  j. Cukup jelas k.  Bagi Pegawai yang di tempatkan di sinode wajib berkantor di kantor sinode, sedangkan yang di tempatkan di jemaat wajib berkantor di kantor jemaat. l.  Bagi Pendeta pegawai GERMITA yang di tempatkan di jemaat sebagai Ketua BPMJ dan Pendeta Jemaat. m. Cukup jelas n. Cukup jelas 1. Cukup jelas 2. Cukup jelas

BAB IV MANAJEMEN PEGAWAI GERMITA

94

Pasal 5 Tujuan Manajemen Pegawai GERMITA 1. Manajemen pegawai GERMITA GERMITA di di arahkan untuk menjamin pelaksanaan tugas panggilan GERMITA yang berdaya guna dan berhasil guna. 2. Untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas panggilan GERMITA yang berdaya guna dan berhasil guna diperlukan pegawai GERMITA yang profesional, bertanggungjawab, jujur dan adil melalui pembinaan karir yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja.  Penjelasan 1. Cukup Jelas 2. Cukup jela

Pasal 6 Kebijakan Manajemen Pegawai GERMITA 1. Kebijakan manajemen pegawai GERMITA mencakup penetapan norma, standar, prosedur, formasi, pengadaan, pemberian biaya hidup dan kesejahteraan, penempatan dan mutasi serta pemberhentian. 2. Kebijakan manajemen pegawai GERMITA merupakan kewenangan BPMS sebagai pemegang kepemimpinan GERMITA sehari-hari atas mandat Majelis Sinode. 3. BPMS dapat membentuk bagian/sub bagian Kepegawaian GERMITA untuk membantu BPMS dalam merumuskan kebijakan dan melaksanakan manajemen pegawai GERMITA. 4. Ketentuan selanjutnya mengenai pelaksanaan kebijakan manajemen pegawai GERMITA diatur oleh BPMS dengan peraturan.  Penjelasan 1. 2. 3. 4.

Cukup Jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

BAB V FORMASI PEGAWAI GERMITA Pasal 7 Formasi Pegawai GERMITA 1. Formasi pegawai GERMITA untuk memenuhi kebutuhan dan strategi pelayanan GERMITA di tetapkan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode setiap tahun anggaran setelah mendapat persetujuan Sidang Tahunan Majelis Sinode. 2. Penyusunan formasi pegawai GERMITA harus didasarkan pada analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai sesuai jabatan dan pekerjaan yang tersedia. 3. Analisis kebutuhan pegawai GERMITA dilakukan berdasarkan: a. Jenis pekerjaan; b. Sifat pekerjaan; c. Analisis beban kerja dan perkiraan kapasitas seorang pegawai GERMITA dalam jangka waktu tertentu; d. Prinsip pelaksanaan pekerjaan; e. Peralatan yang tersedia; dan f. Anggaran yang tersedia.  Penjelasan

95

1. Cukup Jelas 2. Cukup jelas 3. Cukup jelas

BAB VI PENGADAAN PEGAWAI GERMITA Pasal 8 Pengadaan Pegawai GERMITA 1. Pengadaan pegawai GERMITA GERMITA dilakukan dilakukan mulai mulai dari perencanaan, pengungum pengunguman, an, persyaratan, pelamaran, penyaringan dan pengangkatan calon pegawai GERMITA sampai dengan pengangkatan menjadi pegawai GERMITA. 2. Pengadaan pegawai GERMITA dilaksanakan oleh BPMS.  Penjelasan 1. Cukup Jelas 2. Cukup jelas

BAB VII PERENCANAAN, PENGUNGUMAN, PERSYARATAN DAN PELAMARAN CALON PEGAWAI GERMITA Pasal 9 Perencanaan Pegawai GERMITA Badan Pekerja Majelis Sinode menyusun tahapan kegiatan yang dimulai dari inventarisasi lowongan yang telah ditetapkan dalam formasi, pengunguman, pelamaran, penyaringan, pengangkatan menjadi calon pegawai GERMITA sampai dengan pengangkatan menjadi pegawai GERMITA.  Penjelasan Cukup jelas

Pasal 10 Pengunguman 1. Lowongan sesuai formasi calon pegawai GERMITA diumumkan secara terbuka oleh Badan Pekerja Majelis Sinode melalui Koordinator Koordinator Pelayanan Wilayah dan Badan Pekerja Majelis Jemaat. 2. Pengumuman dilakukan paling lambat 21 (dua puluh puluh satu) hari sebelum tanggal tanggal penerimaan lamaran. 3. Dalam pengunguman harus dicantumkan: a. Jumlah dan jenis pekerjaan yang akan dilamar; b. Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar; c. Alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan d. Batas dan waktu pengajuan lamaran.  Penjelasan 1. Cukup Jelas 2. Cukup jelas 3. Cukup jelas

Pasal 11

96

Persyaratan 1. Calon pegawai pendeta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Anggota sidi jemaat jemaat GERMITA berpendidikan teologi teologi minimal strata strata satu (S1) dari lembaga lembaga pendidikan yang diakui GERMITA dan sedang menjadi pelayan khusus pendeta; b. Memiliki integritas diri, keteladanan dan tidak disangsikan kesetiaannya pada GERMITA; c. Berusia serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun tahun dan setinggi-tingginya setinggi-tingginya 44 (empat puluh empat) tahun; d. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak terhormat sebagai pegawai atau karyawan disuatu instansi; e. Bersedia di tempatkan di seluruh wilayah pelayanan GERMITA atau menjadi tenaga utusan gerejawi; f. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang resmi; g. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian setempat. h. Syarat-syarat lain yang ditentukan oleh BPMS; dan i. Lulus dalam penyaringan pegawai GERMITA 2. Calon pegawai (Karyawan) GERMITA harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Anggota sidi jemaat GERMITA yang berusia minimal 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun; b. Memiliki integritas diri, keteladanan dan tidak disangsikan kesetiaannya pada GERMITA; c. Tidak pernah di berhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai atau karyawan di suatu instansi; d. Mempunyai latar belakang pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan, minimal berijazah SMA atau sederajat; e. Bersedia ditempatkan di mana saja dalam perangkat pelayanan GERMITA; f. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang resmi; g. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian setempat; h. Syarat-syarat lainnya yang ditentukan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode; dan i. Lulus dalam penyaringan Pegawai GERMITA.  Penjelasan 1. Harus memiliki rekomendasi rekomendasi dari Koordinator Koordinator Pelayanan Wilayah Wilayah 2. Cukup Jelas

Pasal 12 Penyaringan Calon Pegawai GERMITA 1. Ujian penyaringan bagi pelamar yang memenuhi persyaratan dilaksanakan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh BPMS. 2. Tugas panitia penyaringan adalah: a. Menyiapkan bahan ujian; b. Menentukan tempat dan jadwal ujian; c. Menyelengarakan ujian; dan d. Memeriksa dan menentukan hasil ujian. 3. Materi ujian meliputi: a. Test Kompetensi; dan b. Psikotest. 4. Badan Pekerja Majelis Sinode menetapkan dan mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan berdasarkan rekomendasi panitia penyaringan.  Penjelasan 1. Cukup jelas 2. a. Cukup jelas

97

b. Cukup jelas c. Cukup jelas d. Lembaran jawaban diperiksa oleh sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya 2 (dua) orang pemeriksa. 3. a. Materi test Kompetensi disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan. b. Penyelenggaraan psikotest dilaksanakan dengan kebutuhan ke butuhan pekerjaan masing masing. 4. Cukup Jelas

BAB VIII PENGANGKATAN CALON PEGAWAI GERMITA Pasal 13 Pengangkatan Calon Pega Pegawai wai GERMITA 1. Pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan wajib mengikuti masa persiapan khusus yang di atur oleh Badan Pekerja Majelis Sinode. 2. Pelamar yang telah mengikuti masa persiapan khusus diberikan nomor identitas pegawai GERMITA dan diangkat sebagai calon pegawai GERMITA oleh Badan Pekerja Majelis Sinode dengan keputusan. 3. Pengangkatan calon pegawai GERMITA dilakukan dalam tahun anggaran berjalan. 4. Golongan ruang yang ditetapkan untuk pengangkatan sebagai calon pegawai GERMITA, adalah: a. Golongan IIa untuk yang memiliki ijazah SLTA atau sederajat; b. Golongan IIb untuk yang memiliki memiliki ijazah D2; c. Golongan IIc untuk yang memiliki ijazah D3, Akademi, dan Sarjana Muda; d. Golongan IIIa untuk yang memiliki ijazah S1 dan D4; e. Golongan IIIb untuk yang memiliki ijazah S2, Dokter, Apoteker dan Spesialis satu; dan f. Golongan IIIc untuk yang yang memiliki ijazah S3 dan Spesialis dua. dua.  Penjelasan 1. 2. 3. 4.

Cukup jelas  BPMS menetapkan Nomor Identitas Pegawai GERMITA GERMITA  Berlaku tanggal 1 Maret Maret dan 1 Oktober  Cukup jelas

Pasal 14 Pengangkatan dan Pemberhentian Calon Pegawai GERMITA Menjadi Pegawai GERMITA 1. Calon pegawai GERMITA yang yang telah menjalani masa percobaan paling paling kurang 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun diangkat menjadi pegawai GERMITA oleh Badan Pekerja Majelis Sinode apabila telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian dan prestasi kerja yang baik, sehat secara jasmani dan rohani serta menunjukan sikap, dan tingkahlaku keteladanan. 2. Calon pegawai GERMITA dapat diberhentikan apabila mengajukan permohonan berhenti secara tertulis, mengikuti penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil, tidak memenuhi persyaratan kesehatan, tidak menunjukkan kesetiaan dan kecakapan dalam melaksanakan tugas, dijatuhi tindakan disiplin gerejawi dan menunjukkan sikap dan tingkahlaku serta tindakan yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan pekerjaan.  Penjelasan 1. Cukup Jelas 2. Cukup jelas BAB IX PENEMPATAN DAN MUTASI

98

Pasal 15 Penempatan dan Mutasi 1. Calon pegawai dan pegawai GERMITA yang baru di angkat, di tempatkan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode di suatu jemaat dan sinode atau lembaga-lembaga berdasarkan kebutuhan dan strategi pelayanan GERMITA. 2. Lamanya seorang pegawai pegawai GERMITA GERMITA ditempatkan disuatu jemaat, pelayanan pelayanan wilayah wilayah dan perangkat pelayanan GERMITA lainnya diatur sebagai berikut: a. Pendeta ditempatkan disuatu jemaat atau sebagai Koordinator Pelayanan Wilayah maksimal 5 (lima) tahun. b. Karyawan GERMITA yang ditempatkan di kantor sinode atau dilembaga GERMITA disesuaikan dengan kebutuhan kantor Sinode atau lembaga yang bersangkutan. c. Bagi tenaga utusan gerejawi dilaksanakan sesuai dengan perjanjian dengan gereja atau lembaga mitra dan hanya dapat di perpanjang satu kali. 3. Dalam rangka memperkaya pengalaman, memperluas wawasan dan untuk kepentingan, kebutuhan dan strategi pelayanan, Badan Pekerja Majelis Sinode melaksanakan mutasi pegawai GERMITA. 4. Pelaksanaan mutasi pegawai (pendeta) GERMITA harus dilakukan antar pelayanan wilayah. 5. Pelaksanaan mutasi dilakukan paling lambat satu bulan setelah keputusan mutasi diterbitkan. 6. Pelaksanaan mutasi harus disertai dengan serah terima jabatan pelayanan, dan dibuktikan dengan penandatanganan naskah berita acara yang disertai daftar kekayaan dan dokumen-dokumen gereja, Jemaat atau perangkat pelayanan serta disaksikan oleh Badan Pekerja Majelis Majelis Sinode Sinode atau Koordinator Pelayanan Wilayah. 7. Sebelum pelaksanaan serah terima pelayanan Badan Pengawas Perbendaharaan Jemaat atau Badan Pengawas Perbendahaaraan Sinode telah melakukan pemeriksaan perbendaharaan jemaat atau pelayanan wilayah. 8. Bagi pegawai GERMITA yang tidak menaati keputusan mutasi dikenakan disiplin gerejawi sesuai dengan Peraturan Gereja Tentang Penggembalaan, Penggembalaan, Penilikan dan Disiplin Disiplin Gerejawi. 9. Pegawai (Pendeta) GERMITA yang tidak lagi bertugas sebagai Badan Pekerja Majelis Sinode ditempatkan dijemaat, pelayanan wilayah atau perangkat pelayanan pelayanan menurut kebutuhan.  Penjelasan 1.  Badan Pekerja Majelis Sinode menyusun dan menetapkan pedoman pelaksanaan penempatan dan mutasi pegawai GERMITA. 2. a. Cukup jelas b. Cukup jelas c. Cukup jelas d. Jika masa pelayanan tenaga utusan Gereja sudah diperpanjang satu kali dan belum kembali maka yang bersangkutan diberikan pilihan yaitu tetap menjadi pegawai GERMITA atau beralih status ke gereja atau lembaga penerima. 3. Cukup jelas 4.  Dengan mempertimbangkan mempertimbangkan biaya mutasi mutasi pegawai yang bersangkutan. bersangkutan. 5. Untuk memberi kesempatan pemeriksaan oleh BPPJ dan/atau BPPS. 6. Cukup jelas 7.  BPPS melakukan pemeriksaan pemeriksaan apabila BPPJ BPPJ tidak dapat melakukan melakukan pemeriksaan 8.  Didahului dengan penggembalaan dan penilikan 9. Cukup jelas

BAB X PELENGKAPAN PEGAWAI GERMITA Pasal 16 Pelengkapan

99

1. Badan Pekerja Majelis Sinode bertanggungjawab memperlengkapi pegawai GERMITA dalam bentuk pembinaan dan pelatihan serta pemberian kesempatan belajar lanjut. 2. Setiap pegawai pegawai GERMITA GERMITA diberi kesempatan yang sama untuk untuk mengikuti pelengkapanpelengkapanpelengkapan sesuai dengan persetujuan BPMS.  Penjelasan 1. Cukup jelas 2. Cukup jelas

Pasal 17 Pembinaan dan Pelatihan 1. Pembinaan dan pelatihan dilakukan untuk: a. Meningkatkan pengetahuan, keahlian dan ketrampilan serta terbentuknya sikap sebagai hamba/pelayan dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanannya; b. Menciptakan pegawai GERMITA yang siap dan mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat kebersamaan dan keutuhan jemaat dan GERMITA; dan c. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas panggilan GERMITA demi terwujudnya tujuan GERMITA. 2. Jenis pembinaan dan pelatihan pegawai terdiri dari: a. Pembinaan dan Pelatihan struktural. (manajemen ( manajemen dan kepemimpinan gereja) b. Pembinaan dan pelatihan fungsional. c. Pembinaan dan pelatihan teknis. 3. Pedoman Pelaksanaan, kurikulum dan materi pembinaan dan pelatihan disusun dan ditetapkan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode.  Penjelasan 1. Cukup Jelas 2. Cukup jelas 3. Cukup jelas

Pasal 18 Belajar Lanjut 1. Belajar lanjut di berikan kepada pegawai GERMITA dalam bentuk tugas belajar atau ijin belajar. 2. Belajar lanjut dapat dilakukan oleh pegawai GERMITA setelah memperoleh tugas belajar atau ijin belajar lanjut dari Badan Pekerja Majelis Sinode. 3. Bagi pegawai GERMITA yang diberikan tugas belajar dibebaskan dari jabatan dan tugas pelayanannya atau cuti di dalam tanggungan gereja dengan tetap menerima biaya hidup pokok, tunjangan keluarga dan pangan, serta dapat diberikan beasiswa. 4. Bagi pegawai GERMITA yang menyampaikan menyampaikan permohonan ijin belajar belajar lanjut dapat di berikan ijin belajar dengan tetap melaksanakan tugas pelayanannya. 5. Pegawai GERMITA dapat diberikan ijin belajar lanjut apabila proses belajar lanjut tidak menganggu atau menghambat tugas pelayanannya. 6. Pegawai GERMITA yang belajar lanjut dan tidak mengikuti ketentuan Pasal 18 Peraturan Gereja ini dikenakan tindakan disiplin gerejawi. 7. Ketentuan-ketentuan lainnya mengenai belajar lanjut diatur dalam petunjuk pelaksanaan yang dikeluarkan oleh BPMS.  Penjelasan 1. Tugas belajar diberikan kepada pegawai GERMITA yang belajar lanjut di luar wilayah pelayanan GERMITA (di luar Wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud) sedangkan ijin belajar diberikan kepada  pegawai GERMITA yang belajar belajar lanjut di dalam wilayah wilayah pelayanan GERMITA. GERMITA.

100

2. 3. 4. 5. 6.

Pemberian Ijin atau tugas belajar lanjut harus dengan Keputusan BPMS  Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Tindakan disiplin gerejawi dalam bentuk tidak diberikan biaya hidup dan masa kerja tidak  diperhitungkan. 7. Cukup jelas

BAB XI BIAYA HIDUP Pasal 19 Penerima Biaya Hidup Penerima biaya hidup adalah: 1. Pegawai GERMITA; 2. Suami/istri sah; dan 3. 2 (dua) orang anak yang belum memiliki penghasilan sendiri, belum menikah dan berusia maksimal maksimal 21 (dua puluh satu) tahun.  Penjelasan 1. Cukup jelas 2.  Dibuktikan dengan akta akta perkawinan dan surat surat nikah. 3.  Anak yang berusia diatas 21 (dua puluh satu) tahun yang belum memiliki penghasilan sendiri dan belum menikah tapi masih sementara di bangku pendidikan berdasarkan surat keterangan resmi dari pimpinan perguruan tinggi tempat kuliah tetap menerima tunjangan keluarga dan pangan sampai menyelesaikan pendidikannya.

Pasal 20 Penentuan Jumlah Biaya Hidup Pokok 1. Pegawai GERMITA menerima menerima biaya hidup pokok berdasarkan pendidikan pendidikan dan masa kerja. 2. Jumlah biaya hidup pokok yang diterima pegawai GERMITA ditentukan oleh golongan ruang dan tabel biaya hidup pokok, serta masa kerja yang bersangkutan. 3. Tabel biaya hidup pokok disusun oleh Badan Pekerja Majelis Sinode dan ditetapkan oleh Sidang Tahunan Majelis Sinode. 4. Pembayaran biaya hidup pokok calon pegawai GERMITA GERMITA ialah sebesar 80 (delapan puluh) prosen dalam tabel biaya hidup pokok sesuai dengan golongan ruang dan masa kerja yang bersangkutan. 5. Pembayaran biaya hidup pokok pegawai GERMITA ialah sebesar 100 (seratus) prosen dalam tabel biaya hidup pokok sesuai dengan golongan ruang dan masa kerja yang bersangkutan. 6. Masa kerja yang diperhitungkan diperhitungkan untuk penetapan penetapan biaya hidup pokok adalah: a. Pegawai Pendeta sejak ditahbiskan. b. Pegawai Karyawan sejak ditetapkan sejak ditetapkan sebagai tenaga honorer oleh Badan Pekerja Majelis Sinode. 7. Keseluruhan masa kerja yang disebut pada ayat (6) pasal ini, diperhitungkan sebanyak-banyaknya dua pertiga dari jumlah masa kerja ditempat semula dengan ketentuan jumlah keseluruhannya tidak  lebih dari sepuluh tahun dan yang bersangkutan diwajibkan menyetor semua dana iuran dana pensiun dan iuran dana sehat pegawai GERMITA selama masa yang diperhitungkan untuk  penentuan jumlah biaya hidup pokok.  Penjelasan 1. Cukup jelas 2. Cukup jelas

101

3.  Bentuk dan struktur tabel biaya hidup pokok mengikuti bentuk dan struktur table gaji pokok  Pegawai Negeri Sipil dengan nilai nominal rupiah yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan GERMITA. 4. Cukup jelas 5. Cukup jelas 6.  Masa kerja karyawan GERMITA yang beralih status menjadi pendeta di hitung sejak menjadi karyawan GERMITA. 7. Cukup jelas

Pasal 21 Kenaikan Berkala dan Kenaikan Golongan 1. Perubahan-perubahan atas biaya hidup pokok dapat terjadi karena kenaikan berkala dan kenaikan golongan dan ruang. 2. Pegawai GERMITA di berikan kenaikan biaya hidup pokok berkala menurut garis vertikal secara otomatis apabila telah mencapai minimal 2 (dua) tahun masa kerja golongan dan penilaian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pelayanan dengan nilai rata-rata sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya cukup. 3. Kenaikan berkala dapat ditunda pelaksanaannya paling lambat satu tahun, atas penilaian dan pertimbangan Badan Pekerja Majelis Sinode dan pelaksanakannya tidak berlaku surut. 4. Kenaikan golongan dan ruang setingkat lebih tinggi diberikan secara reguler kepada pegawai GERMITA dengan ketentuan apabila telah minimal 4 (empat) tahun berada dalam golongan ruang sebelumnya dan penilaian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pelayanan dengan nilai rata-rata cukup. 5. Kenaikan golongan dan ruang biaya hidup pokok dapat diberikan juga kepada pegawai GERMITA karena penyesuaian ijazah dengan ketentuan sebagai berikut: a. Penyesuaian yang berakibat pindah golongan dan ruang biaya hidup pokok berada pada tabel berdasarkan pada tabel biaya hidup pokok berdasarkan ijazah terakhir yang dikurangi 4 (empat) tahun. b. Jika yang bersangkutan sudah berada pada golongan dan ruang yang sama dengan ijazah terakhirnya, maka penyesuaian tidak perlu lagi. 6. Kenaikan golongan dan ruang karena penghargaan diberikan kepada pegawai GERMITA yang telah mencapai masa kerja dua puluh tahun, berprestasi baik dan tidak pernah di kenakan tindakan disiplin gerejawi. 7. Kenaikan golongan golongan dan ruang juga diberikan kepada kepada pegawai GERMITA yang mencapai masa masa kerja minimal tiga puluh tahun, berprestasi baik dan tidak pernah di kenakan tindakan disiplin gerejawi. 8. Kenaikan golongan dan ruang secara regular dan penyesuaian ijazah dapat ditunda pelaksanaannya paling lambat satu tahun atas penilaian dan pertimbangan BPMS berdasarkan pedoman yang dikeluarkan Badan Pekerja Majelis Sinode. 9. Kenaikan golongan dan ruang ditetapkan dengan keputusan Badan Pekerja Majelis Sinode. 10. Penundaan Kenaikan golongan dan ruang dapat ditunda pelaksanaannya paling lambat satu tahun atas penilaian dan pertimbangan Badan Pekerja Majelis Sinode, dan pelaksanaannya tidak berlaku surut. 11. Pedoman pemberian dan penundaan kenaikan berkala dan pindah golongan ruang serta penilaian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pegawai GERMITA selanjutnya diatur dan ditetapkan Badan Pekerja Majelis Sinode dengan Peraturan.  Penjelasan 1. Cukup Jelas 2. Cukup jelas 3. Penundaan Kenaikan Biaya Hidup Pokok berkala harus di sampaikan kepada pegawai yang bersangkutan secara tertulis disertai alasan-alasannya oleh BPMS. 4. Cukup jelas 5. Cukup jelas

102

6. 7. 8. 9. 10.

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Penundaan Kenaikan Golongan dan Ruang harus disampaikan kepada pegawai yang bersangkutan secara tertulis disertai alasan-alasannya oleh BPMS  11. Cukup jelas

Pasal 22 Tunjangan-Tunjangan 1. Di samping biaya hidup pokok, pegawai GERMITA diberikan tujangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan strukural, tunjangan fungsional, tunjangan umum, tunjangan tambahan penghasilan, tunjangan khusus, tunjangan hari raya, tunjangan kinerja, dan tunjangan perumahan dan tunjangan kematian. 2. Tunjangan keluarga penetapannya diatur sebagai berikut: a. Kepada istri atau suami diberikan tunjangan 10 (sepuluh) prosen dari biaya hidup pokok; dan b. Kepada anak-anak diberikan diberikan tunjangan masing-masing masing-masing 2 (dua) prosen dari biaya biaya hidup pokok, pokok, dan dibatasi hanya 2 (dua) orang anak; 3. Pegawai GERMITA dan istri/suami serta dua orang anak diberikan tunjangan pangan masingmasing sebesar 10 (sepuluh) kilogram beras yang diperhitungkan diperhitungkan dengan uang. 4. Tunjangan jabatan struktural diberikan kepada pegawai GERMITA sebagai: a. Ketua BPMJ yang dibayar dari anggaran jemaat; b. Koordinator Pelayanan Wilayah dan Badan Pekerja Majelis Sinode yang dibayar dari anggaran sinode; c. Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Sekretaris Sekretaris Bidang, Kepala Badan, dibayar dari anggaran anggaran sinode. 5. Tunjangan fungsional diberikan kepada Pegawai GERMITA sebagai: a. Pendeta yang di bayar dari anggaran Jemaat; b. Tenaga pengajar yang dibayar dari anggaran lembaga; dan c. Dokter, Perawat, Apoteker dibayar dari anggaran lembaga. 6. Tunjangan umum diberikan kepada Pegawai GERMITA yang tidak menerima tunjangan jabatan struktural dan tunjangan fungsional. 7. Tunjangan khusus diberikan kepada pegawai GERMITA yang di tugaskan di wilayah pelayanan GERMITA yang terpencil dan medan geografisnya sulit dijangkau. 8. Kepada setiap pegawai GERMITA disemua aras pelayanan GERMITA dapat diberikan tunjangan Hari Raya Gerejawi yaitu Hari Paskah dan Hari Natal. 9. Pegawai (karyawan) GERMITA dapat diberikan tunjangan tambahan penghasilan. 10. Pegawai GERMITA dapat diberikan tunjangan kinerja dari anggaran jemaat dan sinode untuk  memaksimalkan memaksimalkan pelaksanaan tugasnya. 11. Pegawai Pendeta yang ditugaskan di jemaat, diberikan tunjangan perumahan sepanjang belum ada fasilitas rumah milik gereja (Pastori). 12. Kepada pegawai GERMITA yang meninggal dunia diberikan tunjangan kematian sebesar 3 (tiga) kali biaya hidup pokok yang diberikan kepada ahli warisnya. 13. Besarnya tunjangan dan pedoman pemberian tunjangan sebagaimana yang diatur dalam ayat (4) sampai dengan ayat (11) pasal ini diatur dan ditetapkan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode dengan Peraturan.  Penjelasan 1. Cukup jelas 2.  Jika suami/istri suami/istri adalah pegawai GERMITA, maka tunjangan keluarga hanya diberikan kepada salah satu pegawai yang biaya hidup pokoknya lebih tinggi. 3.  Jika suami/istri adalah pegawai GERMITA, pangan hanya diberikan kepada salah satu pegawai  yang biaya hidup pokoknya pokoknya lebih tinggi.

103

 Harga beras di hitung hitung berdasarkan harga harga pasar yang berlaku. 4. a. Cukup jelas b. Cukup jelas c. Cukup jelas 5. a. Cukup Jelas b. Cukup jelas c. Cukup jelas 6. Cukup Jelas 7. Tunjangan khusus dibayar dari anggaran sinode. 8.  Disesuaikan dengan kemampuan kemampuan keuangan jemaat, sinode dan lembaga. 9.  Diberikan sesuai kemampuan kemampuan keuangan sinode sinode atau lembaga. 10.  Di bayar sesuai dengan kemampuan keuangan sinode dan pembayarannya pembayarannya berdasarkan penilaian kinerja. 11-13. Cukup Jelas

Pasal 23 Biaya Pemeliharaan Kesehatan 1. Pegawai GERMITA dan keluarga berhak menerima pemeliharaan kesehatan. 2. Biaya pemeliharaan kesehatan sebagian ditanggung oleh pegawai GERMITA melalui iuran dana sehat pegawai GERMITA yang dipotong sebesar 5 (lima) persen dari biaya hidup pokok setiap bulan dan lainnya berasal dari Anggaran Belanja Sinode dan bantuan dari jemaat. 3. Pelaksanaan pembiayaan pemeliharaan kesehatan diatur dan ditetapkan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode.  Penjelasan 1. Keluarga yang dimaksud adalah istri/suami dan dua orang anak  2.  Bantuan jemaat bersumber bersumber hasil persembahan persembahan ekstra atau bantuan bantuan dari kas jemaat. jemaat. 3. Cukup jelas

Pasal 24 Biaya Mutasi 1. Pegawai GERMITA yang dimutasikan berdasarkan kebutuhan dan strategi pelayanan diberikan biaya mutasi yang dibebankan pada kas jemaat tempat bertugas sebelumnya yang besarnya diatur oleh Badan Pekerja Majelis Sinode. 2. Mutasi karena permintaan sendiri, biaya mutasi ditanggung oleh pegawai yang bersangkutan.  Penjelasan 1-2 Cukup Jelas

BAB XII CUTI PEGAWAI GERMITA Pasal 25 Jenis Cuti Pegawai GERMITA berhak mendapatkan Cuti yang terdiri dari : a. Cuti didalam tanggungan GERMITA b. Cuti diluar tanggungan GERMITA  Penjelasan Cukup Jelas

104

Pasal 26 Cuti didalam Tanggungan GERMITA 1. Setiap pegawai GERMIT berhak mendapatkan cuti didalam tanggungan GERMITA yang terdiri dari: a. Cuti Tahunan; b. Cuti Besar; c. Cuti Sakit; d. Cuti Bersalin/Melahirkan; Bersalin/Melahirkan; e. Cuti karena sedang mengikuti pendidikan atau penugasan dari BPMS; dan f. Cuti karena alasan penting. 2. Cuti tahunan diberikan kepada pegawai GERMITA atas permintaan yang bersangkutan selama 12 (dua belas) hari kerja apabila telah bekerja sekurang-kurangnya satu tahun secara terus-menerus. 3. Cuti besar diberikan kepada pegawai GERMITA atas permintaan yang bersangkutan selama 3 (tiga) bulan apabila telah bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun secara terus menerus. 4. Cuti sakit diberikan kepada pegawai GERMITA yang sakit dan dibuktikan dengan surat dokter. 5. Cuti bersalin/melahirkan kepada pegawai GERMITA perempuan selama 3 (tiga) bulan. 6. Cuti karena belajar lanjut diberikan kepada pegawai GERMITA yang sedang menjalani atau sedang melanjutkan pendidikan diluar wilayah GERMITA. 7. Cuti karena alasan penting diberikan kepada pegawai GERMITA paling lama satu bulan. 8. Ketentuan selanjutnya selanjutnya mengenai cuti didalam didalam tanggungan tanggungan GERMITA diatur oleh Badan Pekerja Majelis Sinode dengan peraturan.  Penjelasan 1. Pemberian cuti harus dengan keputusan Badan Pekerja Majelis Sinode berdasarkan permohonan  pegawai yang bersangkutan. bersangkutan. 2. Cukup jelas 3. Cukup jelas 4. Cukup jelas 5. Yang dimulai satu bulan sebelum melahirkan sampai dua bulan sesudah melahirkan. 6. Sesuai dengan lamanya kurikulum studi yang akan dijalani. 7.  Alasan penting seperti mengunjungi orang tua kandung/tiri, orang tua mantu dan anak dalam  pendidikan, mengurus orang orang tua kandung/tiri atau orang tua mantu atau anak yang sakit, mengurus dan melaksanakan perkawinan, atau perkawinan anak, mengikuti kegiatan kemasyarakatan dan alasan penting lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan. dipertanggungjawabkan. 8. Cukup jelas

Pasal 27 Cuti diluar Tanggungan GERMITA 1. Pegawai GERMITA GERMITA dapat diberikan diberikan cuti di luar tanggungan tanggungan GERMITA, apabila: a. Bertugas atau bekerja penuh waktu ditempat lain untuk jangka waktu tertentu di luar struktur pelayanan GERMITA sesudah mendapat ijin dari Badan Pekerja Majelis Sinode; dan b. Mengikuti suami/istri bertugas di luar wilayah pelayanan GERMITA dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun. 2. Selama menjalani cuti di luar tanggungan GERMITA, pegawai GERMITA tidak menerima biaya hidup dan masa kerja tidak diperhitungkan. 3. Cuti di luar tanggungan GERMITA di lakukan dengan Keputusan Badan Pekerja Majelis Sinode. 4. Cuti di luar tanggungan tanggungan GERMITA GERMITA untuk yang bertugas di lembaga legislatif, yudikatif, yudikatif, eksekutif, KPU dan jabatan lainnya paling lama 2 (dua) periode jabatan. 5. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam ayat (1) huruf a dan ayat (4) pasal ini, diberhentikan dengan hormat dari dari pegawai GERMITA. 6. Ketentuan selanjutnya selanjutnya mengenai cuti di luar tanggungan tanggungan GERMITA GERMITA diatur oleh Badan Badan Pekerja Majelis Sinode dengan Peraturan.

105

 Penjelasan 1. a. Yang dimaksud bertugas diluar struktur pelayanan GERMITA adalah pekerjaan/jabatan yang sifatnya periodik atau sementara seperti seperti lembaga di legislatif, yudiakatif dan eksekutif termasuk  termasuk  KPU dll. b. Cukup jelas 2. Terhitung mulai tanggal di lantik dalam jabatan. 3. Cukup jelas 4. Periode jabatan dilembaga dilembaga legislatif, legislatif, yidikatif, yidikatif, eksekutif, eksekutif, KPU dan jabatan lainnya lainnya dihitung sejak  Tahun 1998. Setelah satu periode selesai, mengajukan kembali perpanjangan masa cuti hanya untuk satu kali  periode jabatan. 5. Cukup jelas 6. Cukup Jelas

BAB XIII PEMBERHENTIAN PEGAWAI GERMITA Pasal 28 Jenis Pemberhentian Pemberhentian Pemberhentian pegawai GERMITA terdiri dari : a. Pemberhentian dengan hormat; b. Pemberhentian dengan tidak hormat  Penjelasan Cukup Jelas

Pasal 29 Pemberhentian Dengan Hormat 1. Pemberhentian atas permintaan sendiri: a. Pegawai GERMITA yang meminta untuk berhenti, wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Badan Pekerja Majelis Sinode disertai alasan-alasannya; dan b. Permintaan berhenti pada ayat (1) huruf a Pasal ini, dapat ditunda pelaksanaanya paling lambat 6 (enam) bulan, apabila ada kepentingan yang mendesak. 2. Pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun: a. Pendeta, batas usia pensiunnya 65 (enam puluh lima) tahun. b. Tenaga fungsional dan profesional lainnya seperti dokter, perawat, bidan, masa pensiunnya 65 (enam puluh lima) tahun. c. Karyawan masa pensiunnya 56 (lima puluh enam) tahun dan dapat diperpanjang sampai 60 (enam puluh) tahun. d. Pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun diberitahukan kepada pegawai yang bersangkutan. e. Pegawai GERMITA yang telah mencapai batas usia pensiun tapi sedang menjabat sebagai Badan Pekerja Majelis Sinode di perpanjang sampai periode pelayanannya selesai. 3. Pendeta yang telah mencapai batas usia pensiun boleh mendapat hak emeritat dengan ketentuan sebagai berikut: a. Dapat menjalankan tugas kependetaan atas permintaan Sidang Majelis Jemaat dimana yang bersangkutan berdomisili; b. Dapat menjadi peserta Sidang Majelis Jemaat; dan c. Dapat ditugaskan oleh Badan Pekerja P ekerja Majelis Sinode untuk pelayanan GERMITA. 4. Pemberhentian karena berhalangan tetap diberhentikan dengan hormat dan mendapat hak-haknya sebagai pegawai GERMITA berdasarkan ketentuan yang berlaku apabila:

106

5. 6. 7. 8.

a. Tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan pelayananan karena sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang resmi; dan b. Mengalami cacat tubuh yang berat dan tidak dapat melaksankan pekerjaanya. Pemberhentian karena meninggal dunia. Pegawai GERMITA yang pindah pindah ke gereja lain diberhentikan diberhentikan dengan hormat tanpa mendapatkan hak-haknya. Pegawai GERMITA yang pindah pekerjaan lain di luar struktur pelayanan GERMITA diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai GERMITA tanpa mendapatkan hak-haknya sebagai pegawai. Pegawai GERMITA yang tidak melaporkan diri lagi kepada BPMS dan atau pimpinan Instansi induknya setelah menjalani cuti diluar tanggungan GERMITA, diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai GERMITA tanpa mendapat hak-haknya sebagai pegawai GERMITA.  Penjelasan

1. Cukup jelas 2. a. Sebelum mencapai mencapai batas usia pensiun, pensiun, kepada yang yang bersangkutan diberikan hak menjalani masa  persiapan pensiun (MPP) (MPP) selama enam bulan bulan dengan tetap menerima menerima semua hak-haknya. b. Cukup Jelas c. Pedoman perpanjang usia pensiun diatur oleh BPMS. d. Cukup jelas e. Cukup jelas 3. Cukup Jelas 4. Cukup jelas 5. Cukup jelas 6. Cukup jelas 7. Menjadi CPNS, pegawai tetap BUMN/BUMD BUMN/BUMD dan pegawai swasta lainnya. 8. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah menjalani tugas di luar struktur pelayanan GERMITA.

Pasal 30 Pemberhentian Pemberhenti an Dengan Tidak Hormat 1. Pemberhentian karena melanggar Tata Gereja dan Ajaran-Ajaran GERMITA: a. Pegawai GERMITA yang melanggar Tata Gereja dan Ajaran-Ajaran GERMITA diberhentikan dengan tidak hormat; b. Pemberhentian dilakukan sesuai dengan Peraturan Gereja tentang Penggembalaan, Penilikan dan Disiplin gereja. 2. Pemberhentian karena meninggalkan tugas : a. Pegawai GERMITA yang meninggalkan tugasnya selama 2 (bulan) secara terus-menerus tanpa pemberitahuan dan ijin dari Badan Pekerja Majelis Sinode atau pimpinan lembaga, diberhentikan pembayaran biaya hidupnya mulai bulan ketiga; b. Pegawai GERMITA sebagaimana dalam huruf huruf a ayat ini dalam dalam waktu 6 (enam) bulan terusmenerus tetap meninggalkan meninggalkan tugasnya, di berhentikan dengan tidak hormat tanpa memperoleh memperoleh hak-haknya sebagai pegawai GERMITA.  Penjelasan 1. Cukup jelas 2. Cukup jelas

Pasal 31 Kewenangan Pemberhenti P emberhentian an Segala jenis pemberhentian diputuskan dan ditetapkan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode dengan keputusan.  Penjelasan

107

Cukup jelas

Pasal 32 Penerimaan Kembali Pegawai GERMITA Yang di Berhentikan 1. Pegawai GERMITA yang di berhentikan dapat diterima kembali, sesudah yang bersangkutan menyatakan penyesalannya penyesalannya secara tertulis dan disampaikan disampaikan dalam Sidang Lengkap Lengkap Majelis Sinode dan/atau Sidang Tahunan Majelis Sinode. 2. Badan Pekerja Majelis Sinode dapat mempekerjakannya kembali pegawai tersebut berdasarkan ketetapan Sidang Lengkap Majelis Sinode dan/atau Sidang Tahunan Majelis Sinode. 3. Biaya hidup dan hak-hak lain dari yang bersangkutan tidak diperhitungkan selama masa pemberhentian.  Penjelasan 1. Cukup Jelas 2. Cukup jelas 3. Cukup jelas

BAB XIV PENSIUN Pasal 33 Hak Mendapat Pensiun Pegawai GERMITA yang berhak mendapat pensiun adalah 1. Mencapai batas usia pensiun; 2. Karena alasan kesehatan tidak dapat menjalankan tugas; 3. Permintaan sendiri; dan 4. Meninggal dunia.  Penjelasan 1. Cukup jelas 2.  Minimal sepuluh tahun masa kerja 3. Pegawai yang masa kerjanya kurang dari sepuluh tahun tidak diberikan hak pensiun tetapi kepadanya di berikan pengembalian jumlah setoran dana pensiun selama bekerja tanpa bunga. 4.  Minimal sepuluh tahun masa kerja

Pasal 34 Penetapan Besarnya Pensiun 1. Besarnya pensiun pegawai GERMITA sebulan adalah 2 1/2 (dua setengah) persen dari dasar pensiun untuk tiap-tiap tahun masa kerja, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pensiun Pegawai GERMITA sebulan sebanyak-banyaknya 75 (tujuh puluh lima) persen dari Biaya Hidup Pokok terakhir; b. Pensiun pegawai GERMITA sebulan dalam hal termaksud dalam pasal 33 ayat (2) peraturan ini sebanyak-banyaknya sebanyak-banyaknya 75 (tujuh puluh lima) persen dari biaya hidup pokok terakhir; c. Pensiun pegawai GERMITA sebulan adalah sebanyak jumlah tahun kerja pelayanan dikalikan 2 1/2 (dua setengah) persen dari biaya hidup pokok terakhir; 2. Pegawai GERMITA yang meninggal dunia sebelum mencapai masa kerja pelayanan minimum untuk pensiun, kepada ahli waris diberikan biaya hidup pokok selama enam bulan. 3. Pegawai GERMITA yang telah mencapai usia pensiun berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Menerima tiga bulan biaya hidup sesuai penerimaan terakhir;

108

b. Diberikan hak pensiun janda/duda bila mematuhi ketentuan Pasal 36 Peraturan Gereja ini.  Penjelasan 1.  Masa kerja untuk menetapkan besarnya pensiun di hitung sejak pegawai yang bersangkutan menjadi peserta dan menyetor iuran dana pensiun yang di kelolah GERMITA, khusus bagi yang menjadi pendeta/karyawan pegawai GERMITA sebelum berdirinya GERMITA yang masa kerjanya tidak mencapai 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak 1 Januari 2011 dan sempat menjadi peserta dan menyetor iuran dana pensiun yang di kelolah GERMITA, masa kerja penetapan pensiun dihitung sejak 1 Januari 1998. 2. Cukup jelas 3. Cukup jelas

Pasal 35 Permintaan Pensiun Dini Pegawai GERMITA yang telah berhak mendapat pensiun dapat mengajukan permohonan pensiun dini kepada Badan Pekerja Majelis Sinode dengan dilengkapi: a. Daftar riwayat pekerjaan yang disahkan oleh BPMS; b. Daftar susunan keluarga atau kartu keluarga, yang diketahui BPMJ dimana ia terdaftar sebagai anggota jemaat.  Penjelasan  Bagi yang mengajukan permohonan permohonan pensiun dini dini memperhatikan Bab XIII, XIII, Pasal 29 ayat (1) Peraturan Gereja ini.

Pasal 36 Hak Dan Biaya Pensiun Janda, Duda Dan Anak 1. Apabila penerima pensiun meninggal dunia, maka istrinya atau suaminya berhak atas pensiun janda atau pensiun duda. 2. Permintaan pensiun janda atau duda diajukan kepada BPMS di sertai surat keterangan meninggal dunia penerima pensiun dan surat keputusan pensiun dari suami atau istri yang bersangkutan. 3. Apabila janda atau duda penerima pensiun meninggal dunia maka bagian pensiun diberikan kepada anak-anak yang berhak menerimanya sesuai ketentuan yang berlaku. 4. Besarnya pensiun janda atau duda sebulan adalah 80 % (delapan puluh prosen) dari pokok pensiun yang diterima oleh almarhum atau almarhumah penerima pensiun. 5. Jika yang menerima bagian pensiun adalah anak maka berlaku ketentuan: a. Besarnya pensiun ialah 25 % dari pokok pensiun pegawai GERMITA; b. Besarnya 50 % dari pokok pensiun pegawai GERMITA bagi anak yang cacat seumur hidup.  Penjelasan 1-4. Cukup jelas 5.a. Cukup jelas b. Cacat mental dan fisik yang hidupnya bergantung pada bantuan orang lain

Pasal 37 Tunjangan-Tunjangan Bagi Penerima Pensiun 1. Penerima pensiun diberikan tunjangan suami atau istri dan anak serta tunjangan pangan. 2. Kepada istri atau suami penerima pensiun diberikan tunjangan 10 % (sepuluh persen) dari pokok  pensiun, sedangkan kepada anak-anak diberikan tunjangan masing-masing 2% (dua persen) dari pokok pensiun.

109

3. Kepada tiap-tiap anggota keluarga penerima pensiun diberikan tunjangan pangan menurut ketentuan yang berlaku di GERMITA.  Penjelasan 1. Cukup jelas 2. Cukup jelas 3. Cukup jelas

Pasal 38 Mulai Dan Berakhirnya Hak Pensiun Janda, Duda Dan Anak 1. Pensiun mulai dibayar pada bulan berikutnya setelah adanya keputusan Badan Pekerja Majelis Sinode. 2. Pensiun berakhir bagi penerima pensiun janda atau duda yang menikah lagi. 3. Pensiun berakhir bagi Janda atau Duda yang meninggal dunia dan tidak ada lagi anak-anak yang berhak menerima bagian pensiun. 4. Pensiun berakhir bagi anak-anak yang berumur diatas 25 (dua puluh lima) tahun atau sudah bekerja atau sudah menikah. 5. Pensiun berakhir pada tiga bulan berikutnya sesudah yang bersangkutan meninggal dunia.  Penjelasan 1. 2. 3. 4. 5.

Cukup Jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

Pasal 39 Dana Pensiun 1. Dana pensiun dipotong sebesar 7 % (tujuh prosen) dari biaya hidup pokok setiap bulan. 2. Hal-hal lain tentang dana pensiun akan diatur dalam Peraturan Gereja Tentang Perbendaharaan.  Penjelasan 1. Cukup Jelas 2. Cukup jelas

BAB XV PERUBAHAN DAN KETENTUAN PERALIHAN Pasal 40 Perubahan 1. Perubahan peraturan gereja ini hanya dapat dilakukan dan ditetapkan dalam Sidang Istimewa Majelis Sinode. 2. Usul perubahan dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 15 (lima belas) Badan Pekerja Majelis Jemaat ke Badan Pekerja Majelis Sinode atau oleh Badan Pekerja Majelis Sinode yang selanjutnya diteruskan ke Sidang Lengkap Majelis S inode. 3. Usul perubahan yang disampaikan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode dapat dibicarakan jika didukung oleh sekurang-kurangnya dua per tiga anggota majelis sinode. 4. Jika usul diterima Sidang Lengkap Majelis Sinode menetapkan waktu dan tempat pelaksanan Sidang Istimewa Majelis Sinode Sinode untuk membahas membahas dan menetapkan perubahan perubahan tersebut.  Penjelasan 1. 2. 3. 4.

Cukup jelas  Badan Pekerja Majelis Majelis Jemaat atas nama majelis majelis jemaat  Cukup jelas Cukup jelas

110

Pasal 41 Ketentuan Peralihan Hal-hal yang menyangkut perubahan akibat ditetapkannya peraturan gereja ini, memerlukan masa peralihan sampai dengan berakhirnya periode pelayanan 2007-2012.  Penjelasan Cukup jelas

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 42 Lain-lain Hal-hal lain mengenai pegawai GERMITA yang tidak dimuat dan belum cukup diatur dalam peraturan gereja ini, dapat diatur dan ditetapkan oleh Badan Bekerja Majelis Sinode dengan peraturan Badan Pekerja Majelis Sinode yang tidak bertentangan dengan Tata Gereja GERMITA.  Penjelasan Cukup jelas

Pasal 43 Pencabutan Pada saat berlakunya peraturan gereja ini maka Peraturan Gereja Nomor 5 Tahun 2007 tentang kepegawaian GERMITA dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.  Penjelasan Cukup jelas

Pasal 44 Pemberlakuan Peraturan gereja ini ditetapkan oleh Sidang Istimewa Sinode tahun 2010 dan mulai berlaku 27 November 2011, 2011, agar setiap anggota dan persekutuan GERMITA mengetahuinya maka memerintahkan Badan Pekerja Majelis Sinode menyebarluaskannya.  Penjelasan

Cukup jelas

111

PERATURAN GEREJA TENTANG PERBENDAHARAAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Pengertian 1. Perbendaharaan GERMITA adalah semua harta milik GERMITA dan hasil pengelolaannya yang merupakan karunia Tuhan Allah berupa barang bergerak, barang yang tidak bergerak, uang dan surat berharga yang diperoleh, dikelolah dikelolah dan disimpan disimpan oleh jemaat dan sinode untuk memenuhi memenuhi dan melaksanakan tugas panggilannya panggilannya sebagaimana dimaksud dalam Tata Dasar Bab III Pasal (7). 2. Anggaran Belanja dan Pendapatan GERMITA adalah program pelayanan yang mengakibatkan pengeluaran dan penerimaan perbendaharaan yang diperhitungkan dengan uang dalam tahun anggaran tertentu. 3. Pengeluaran adalah semua uang dan barang yang dikeluarkan oleh GERMITA untuk membiayai dan memenuhi kebutuhan pelaksanaan program pelayanan dalam tahun anggaran tertentu. 4. Penerimaaan adalah semua uang dan barang yang diterima oleh GERMITA sesuai dengan program anggaran penerimaan dari jumlah perbendaharaan dalam tahun anggaran tertentu.  Penjelasan 1.  Barang bergerak seperti perlengkapan dan peralatan di kantor jemaat, kantor sinode di kantor/sekretariat kantor/sekretariat perangkat pelaksana pelaksana GERMITA, perlengkapan perlengkapan dan peralatan peralatan ibadah, pastori, rumah dinas, kendaraan darat dan laut, masin-mesin dan barang tidak bergerak lainnya.  Barang tidak bergerak seperti tanah dan gedung gereja, pastori, kantor-kantor, tanah dan bangunan lainnya. 2. Yang dimaksud Anggaran Belanja dan Pendapatan GERMITA yaitu Anggaran Belanja dan Pendapatan Jemaat-jemaat GERMITA dan Anggaran Belanja dan Pendapatan Sinode. 3. Cukup jelas 4. Cukup jelas

BAB II SUMBER PERBENDAHARAAN Pasal 2 Sumber Perbendaharaan GERMITA 1. Persembahan persepuluhan yang merupakan persembahan wajib dari setiap anggota atau rumah tangga GERMITA (Maleakhi 3:10); 2. Persembahan syukur dari setiap anggota atau rumah tangga GERMITA; 3. Persembahan khusus dari setiap anggota atau rumah tangga GERMITA; 4. Persembahan sukarela yang merupakan persembahan dalam semua ibadah yang diselenggarakan oleh dan atas nama GERMITA; 5. Penerimaan dari usaha-usaha perangkat pelayanan GERMITA; 6. Hasil dari harta milik GERMITA baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang dikelolah sendiri maupun yang disewakan dan dikontrakkan; 7. Sumbangan dan bantuan berupa uang atau barang dari anggota atau rumah tangga GERMITA atau perseorangan lainnya secara sukarela dan tidak mengikat; 8. Sumbangan dan bantuan gereja, lembaga kristen, pemerintah dan swasta di dalam dan di luar negeri tanpa mengikat;

112

9. Penggalangan dana yang dilakukan dilakukan oleh dan/atau yang dipercayakan Badan Pekerja Majelis Sinode, Badan Pekerja Majelis Jemaat dan Perangkat Pelayanan serta oleh Panitia yang dibentuk dan tidak  bertentangan dengan Tata Gereja dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan 10. Dana khusus berupa: a. Dana yang diperoleh atau di pupuk oleh jemaat dan sinode untuk tujuan khusus. b. Pemberian berupa hibah, wasiat dan lain-lain kepada jemaat dan sinode. c. Dana pensiun dan dana sehat Pegawai GERMITA. d. Dana abadi.

 Penjelasan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Termasuk Yayasan atau Badan dan Badan/unit Usaha GERMITA. Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Termasuk Komisi Pengembangan Sumber Daya dan Dana. Cukup jelas

BAB III HARTA MILIK GERMITA Pasal 3 Penanggungjawab Harta Milik GERMITA 1. Badan Pekerja Majelis Sinode bertanggungjawab atas pengurusan dan pengendalian semua harta milik GERMITA dan dapat dipercayakan kepada Badan Pekerja Majelis Jemaat, Pelayanan Wilayah, Kompelka, Komisi Kerja, Kelompok Pelayanan Fungsional dan Profesi, perangkat pelayanan lainnya atau perseorangan yang di tentukan atas Badan Pekerja Majelis Sinode dengan Keputusan. 2. Jemaat, Sinode, Pelayanan Wilayah, Kompelka, Kompelka, Komisi Kerja, Kerja, Kelompok Pelayanan Fungsional dan Profesi serta perangkat pelayanan lainnya atau perseorangan yang dipercayakan untuk  mengelolah harta milik GERMITA tidak diperkenankan meminjamkan dan mengalihkan kepada pihak lain dan wajib membuat laporan tahunan seluruh harta milik GERMITA. 3. Ketua dan Bendahara Badan Pekerja Majelis Sinode bertanggungjawab ke dalam dan keluar dalam hal-hal yang berhubungan dengan Perbendaharaan GERMITA. 4. Ketua dan Sekretaris Badan Pekerja Majelis Sinode mewakili GERMITA secara hukum.  Penjelasan 1. 2. 3. 4.

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

Pasal 4 Mutasi Harta Milik GERMITA 1. Setiap kali terjadi pembelian, penjualan, renovasi, dan penukaran atau penghapusan harta milik  GERMITA di jemaat dan di sinode harus dibukukan pada buku harta milik GERMITA. 2. Renovasi bangunan yang tidak merubah luas dan fisik tidak dihapus dari buku harta milik, tetapi  jika renovasi tersebut merubah luas dan fisik bangunan, maka harus har us mendapatkan rekomendasi dari Badan Pekerja Majelis Sinode dan di hapuskan dari buku harta milik GERMITA kemudian di bukukan kembali. 3. Penjualan atau penukaran barang bergerak milik GERMITA di jemaat dan sinode harus dengan Keputusan Badan Pekerja Majelis Sinode, sedangkan untuk barang yang tidak bergerak harus dengan ketetapan Sidang Tahunan Majelis Sinode. 4. Prosedur dan penghapusan harta milik GERMITA ditetapkan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode dengan Peraturan.

113

5. Jemaat, sinode dan semua yang dipercayakan wajib membuat laporan tahunan harta milik  GERMITA. 6. Setiap kali terjadi pergantian petugas yang berhubungan dengan perbendaharaan GERMITA di  jemaat, sinode dan perangkat pelaksana lainnya, wajib diadakan serah terima disertai Berita Acara Penyerahan Harta Milik GERMITA.  Penjelasan 1.  Badan Pekerja Majelis Sinode menyiapkan dan menyusun format buku harta milik GERMITA yang akan di gunakan di semua aras dan perangkat pelayanan GERMITA demi keseragaman. ke seragaman. 2. Cukup jelas 3. Permohonan ijin penjualan dan penukaran harta milik GERMITA tak bergerak harus disampaikan kepada Badan Pekerja Majelis Sinode di sertai alasan-alasannya. alasan-alasannya. 4. Cukup jelas 5. Cukup jelas 6. Cukup jelas

BAB IV PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN GERMITA Pasal 5 Asas Pengelolaan Perbendaharaan Perbendaharaan GERMITA Perbendaharaan GERMITA di semua aras dan perangkat pelayanan harus di kelolah secara teologis, tertib, teratur, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab.  Penjelasan Teologis, artinya dikelola sesuai kehendak Tuhan dan untuk pekerjaan Tuhan serta dipertanggungjawabkan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan sang pemilik gereja. Tertib, artinya dikelola sesuai dengan Tata Gereja dan ketentuan lainnya yang berlaku. Teratur, artinya di catat dan di bukukan secara kronologis, tepat waktu, sistematis dan berdasarkan bukti yang lengkap dan sah.  Efisien, artinya pengeluaran pengeluaran yang minimal minimal dan untuk penerimaan penerimaan yang maksimal. maksimal.  Efektif, artinya pengeluaran pengeluaran di tujukan tujukan untuk pencapaian pencapaian program pelayanan pelayanan yang telah di tetapkan. tetapkan. Transparan, artinya dapat diakses oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan pengelolaan  perbendaharaan.  Bertanggung jawab, artinya pengelolaan perbendaharaan GERMITA wajib dilaporkan dan dipertanggungjawabkan, dipertanggungjawabkan, oleh pengelola perbendaharaan.

Pasal 6 Pengelola Perbendaharaan GERMITA 1. Pengelola Perbendaharaan di jemaat ialah: a. Ketua dan Bendahara Badan Pekerja Majelis Jemaat; b. Semua diaken; c. Asisten Bendahara Komisi Pelayanan Kategorial; d. Komisi Kerja dan Kelompok Pelayanan Fungsional dan Profesi; dan e. Panitia yang dibentuk oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat. 2. Pengelola Perbendaharaan di Sinode ialah: a. Ketua dan Bendahara Badan Pekerja Majelis Sinode; b. Koordinator Pelayanan Wilayah; c. Asisten Bendahara Komisi Pelayanan Kategorial; d. Komisi Kerja dan Kelompok Pelayanan Fungsional dan Profesi; e. Perangkat pelaksana sinode lainnya; dan f. Panitia yang dibentuk oleh Badan Pekerja Majelis Sinode.  Penjelasan 1. a. Apabila Ketua berhalangan, tugasnya diserahkan kepada Wakil Ketua dan apabila Bendahara berhalangan tugasnya diserahkan kepada Koordinator Bidang Pelayanan Kasih. b. Cukup Jelas c. Cukup Jelas

114

d. Ketua dan Sekertaris Sekertaris Komisi Kerja Kerja dan Koordinator Koordinator dan Urusan Urusan keuangan Kelompok Pelayanan Fungsional dan Profesi. e. Ketua dan Bendahara Panitia. 2. a. Apabila Ketua berhalangan, tugasnya diserahkan kepada wakil ketua yang mendapatkan mandat  dari ketua dan apabila bendahara berhalangan tugasnya diserahkan kepada Koordinator Koordinator bidang  pelayanan kasih. b. Cukup Jelas c. Cukup Jelas d. Ketua dan Sekretaris Komisi Kerja dan Koordinator dan urusan keuangan Pelayanan Fungsional Fungsional dan Profesi. e. Penanggung jawab perangkat pelaksana.  f. Ketua dan Bendahara Bendahara Panitia.

BAB V ANGGARAN BELANJA DAN PENDAPATAN GERMITA Pasal 7 Asas umum Anggaran Belanja dan Pendapatan GERMITA 1. Anggaran Belanja dan Pendapatan GERMITA disemua aras disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan panggilan gereja. 2. Penyusunan Anggaran Anggaran Belanja dan Pendapatan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada program pelayanan demi terwujudnya tujuan gereja. 3. Anggaran Belanja dan Pendapatan mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. 4. Semua pengeluaran dan penerimaan dalam bentuk uang dan barang dianggarkan dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan. 5. Tahun anggaran berlaku mulai minggu advent pertama dan berakhir di minggu Kristus Raja tahun berikutnya.  Penjelasan 1. Cukup jelas. 2. Cukup jelas. 3. Fungsi Otorisasi mengandung arti bahwa ABP menjadi dasar untuk melaksanakan belanja dan  pendapatan pada tahun tahun anggaran yang yang bersangkutan, Fungsi Perencanaan mengandung arti bahwa ABP menjadi pedoman bagi BPMS, BPMJ, dan  perangkat pelayanan pelayanan lainnya dalam merencanakan merencanakan kegiatan pada tahun anggaran anggaran bersangkutan. Fungsi Pengawasan mendangung arti bahwa ABP menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan  penyelenggaraan pelayanan pelayanan sesuai dengan dengan ketentuan yang ditetapkan. ditetapkan. Fungsi Alokasi mengandung arti bahwa ABP harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan  pelayanan sesuai yang yang ditetapkan. Fungsi Distribusi mengadung arti bahwa ABP menjadi alat untuk menjaga, memelihara dan mengembangkan kehidupan pelayanan Gereja. 4. Cukup jelas. 5. Tutup buku satu tahun anggaran dilaksanakan dihari sabtu dalam minggu kristus raja yang besok  harinya sudah masuk hari minggu adven pertama.

Pasal 8 Struktur Anggaran Belanja dan Pendapatan 1. Anggaran Belanja dan Pendapatan merupakan satu kesatuan yang terdiri dari belanja dan pendapatan. 2. Struktur Anggaran Belanja dan Pendapatan di aras Jemaat dan Sinode selanjutnya diatur dalam pedoman yang dikeluarkan BPMS.

115

 Penjelasan 1. Cukup jelas 2. Cukup jelas

Pasal 9 Penyusunan Dan Penetapan 1. Anggaran Belanja dan Pendapatan GERMITA disusun di jemaat dan sinode dengan mengikuti stuktur dan pedoman penyusunan Anggaran Belanja dan Pendapatan Jemaat dan Sinode yang ditetapkan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode dengan prinsip anggaran berimbang antara pos-pos pengeluaran dan pos-pos penerimaan. 2. Setiap tahun Badan Badan Pekerja Majelis Majelis Sinode menyusun menyusun dan menetapkan menetapkan struktur dan pedoman pedoman penyusunan Anggaran Belanja dan Pendapatan Jemaat dan Sinode. 3. Dalam penyusunan Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan di aras jemaat dan sinode, Badan Pekerja Majelis wajib melibatkan Badan Pengawas Perbendaharaan dan Komisi Pengembangan Sumber Daya dan Dana. 4. Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Jemaat disusun oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat, dan ditetapkan oleh Sidang Majelis Jemaat sedangkan rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Sinode di susun oleh Badan Pekerja Majelis Sinode dan ditetapkan oleh Sidang Tahunan Majelis Sinode. 5. Apabila rancangan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (4) Pasal ini ditolak, maka anggaran yang akan dilaksanakan ialah Anggaran Belanja dan Pendapatan tahun sebelumnya.  Penjelasan 1. Cukup Jelas 2. Supaya struktur serta mekanisme penyusunan Anggaran Belanja dan Pendapatan seragam di semua aras pelayanan, Pedoman harus di keluarkan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum  penyusunan Anggaran Anggaran Belanja dan Pendapatan Pendapatan berikutnya. 3. Komisi Pengembangan Pengembangan Sumber Daya adalah Komisi Kerja yang di bentuk oleh oleh Badan Pekerja  Majelis di aras Jemaat dan Sinode untuk membantu Badan Pekerja Majelis untuk melakukan  penggalangan dana, inventarisasi, inventarisasi, pendataan, penataan dan pemberdayaan harta milik milik GERMITA di sinode dan jemaat. 4.  Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Sinode Sinode di awal periode pelayanan ditetapkan dalam Sidang Lengkap Majelis Sinode. Penetapan Anggaran Belanja Belanja dan Pendapatan Jemaat disesuaikan disesuaikan hasil Sidang Tahunan Majelis Majelis Sinode. 5. Cukup Jelas

Pasal 10 Pelaksanaan Anggaran 1. Setiap pengeluaran dan penerimaan harus berdasarkan Anggaran Belanja dan Pendapatan yang telah ditetapkan. 2. Semua pengeluaran dan penerimaan perbendaharaan dikelola oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat dan Sinode sesuai program pelayanan masing-masing aras dan mengacu pada anggaran pengeluaran sebagai batas maksimum, dan anggaran penerimaan sebagai dasar minimum pelaksanaan anggaran. 3. Setiap pengeluaran dan penerimaan perbendaharaan yang dilakukan bendahara Badan Pekerja Majelis harus diketahui dan disetujui oleh ketua Badan Pekerja Majelis di semua aras pela yanan. 4. Prosedur dan mekanisme pengeluaran dan penerimaan perbendaharaan berlaku seragam di semua aras pelayanan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode. 5. Badan Pekerja Majelis Sinode berkewajiban mengendalikan Anggaran Belanja dan Pendapatan GERMITA disemua aras dan perangkat pelayanan.

116

 Penjelasan 1. Cukup Jelas 2.  Maksudnya agar pengeluaran tidak melampaui anggaran belanja dan sebaiknya penerimaan dapat  melampaui anggaran pendapatan yang ditetapkan sehingga tidak terjadi defisit anggaran. 3. Ketentuan ini berlaku sama bagi Kompelka, Komisi Kerja dan Kelompok Pelayanan Fungsional dan  profesi, perangkat pelaksana pelaksana lainnya dan dan panitia. 4.  Hal ini untuk memudahkan memudahkan pelaporan dan dan evaluasi. 5. Cukup Jelas

Pasal 11 Perhitungan Anggaran 1. Badan Pekerja Majelis diaras jemaat dan sinode wajib membuat perhitungan Anggaran Belanja dan Pendapatan (ABP) yang memuat perbandingan antara realisasi Anggaran Belanja dan Pendapatan dengan rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan. 2. Perhitungan Anggaran Belanja dan Pendapatan harus menghitung selisih dan prosentasi antara realisasi penerimaan dengan anggaran penerimaan dan realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran dengan menjelaskan alasan-alasannya. 3. Perhitungan anggaran anggaran jemaat diajukan diajukan oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat Jemaat untuk mendapatkan mendapatkan pengesahan Sidang Majelis Jemaat setiap enam bulan dan setelah tahun anggaran berakhir. 4. Perhitungan anggaran sinode dibahas dan ditetapkan dalam rapat Badan Pekerja Majelis Sinode dan di sampaikan ke jemaat-jemaat dan perangkat pelayanan Sinode setiap enam bulan dan setelah berakhirnya tahun anggaran dan disampaikan dalam Sidang Tahunan Majelis Sinode untuk  mendapatkan pengesahan.  Penjelasan 1. Cukup jelas 2.  Alasan harus menjelaskan apakah selisih tersebut di sebabkan oleh faktor-faktor yang terkendali atau tidak terkendali. 3. Untuk akhir tahun anggaran selambat-lambatnya tiga bulan. 4. Cukup jelas

Pasal 12 Perubahan Anggaran 1. Pengeluaran dan penerimaan yang melampaui dan atau tidak termasuk dalam anggaran belanja dan pendapatan jemaat dan sinode harus melalui perubahan anggaran. 2. Perubahan anggaran dilakukan karena: a. Anggaran Belanja dan Pendapatan yang sudah ditetapkan oleh Sidang Majelis Jemaat tidak  sejalan dengan Ketetapan Sidang Tahunan Majelis Sinode; b. Kebijaksanaan yang bersifat strategis oleh Badan Pekerja Majelis di semua aras pelayanan; c. Adanya kebutuhan pelayanan yang mendesak dan penting untuk di biayai; dan d. Penerimaan yang tidak sesuai anggaran pendapatan. 3. Perubahan Anggaran Belanja dan Pendapatan Jemaat harus melalui Sidang Majelis Jemaat dan wajib disampaiakan kepada Badan Pekerja Majelis Sinode dan Koordinator Pelayanan Wilayah. 4. Perubahan Anggaran Belanja dan Pendapatan Sinode harus melalui rapat Badan Pekerja Majelis Sinode yang dihadiri oleh Badan Pengawas Perbendaharaan Sinode dan Majelis Penggembalaan dan Petimbangan Sinode Sinode serta wajib disampaikan disampaikan kepada jemaat-jemaat dan perangkat pelayanan sinode serta dilaporkan kepada Sidang S idang Tahunan Majelis Sinode. 5. Perubahan anggaran dapat dilakukan setelah berjalan enam bulan dan sudah dilakukan perhitungan anggaran dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pengawas Perbendaharaan di arasnya.  Penjelasan 1-5.Cukup Jelas

Pasal 13

117

Penyetoran Uang 1. Setiap petugas keuangan keuangan dan perbendaharaan di jemaat, jemaat, wajib menyetor menyetor semua jenis persembahan yang diterimanya setiap minggu kepada Bendahara Badan Pekerja Majelis Jemaat. 2. Penyetoran uang/dana sentralisasi/kewajiban jemaat ke bendahara Badan Pekerja Majelis Sinode dilakukan setiap bulan dan dilaksanakan selambat-lambatnya minggu kedua setiap bulan. 3. Besarnya jumlah setoran dana sentralisasi/kewajiban setiap bulan masing-masing jemaat ke sinode di hitung hitung berdasarkan sistem prosentasi penerimaan jemaat setiap bulan. 4. Penghitungan dan penetapan besarnya prosentasi dan jumlah setoran masing-masing jemaat dilakukan setiap tahun dalam Sidang Tahunan Majelis Sinode dengan mempertimbangkan kebutuhan dan pengembangan pelayanan GERMITA. GERMITA. 5. Petugas keuangan dan perbendaharaan yang tidak memenuhi ketentuan pada ayat (1) Pasal ini akan di gembalakan bila perlu ditilik oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat serta dapat di kenakan tindakan disiplin gerejawi dengan berpedoman pada Peraturan Gereja tentang Penggembalaan, Penilikan dan Disiplin Gerejawi. 6. Jemaat, petugas keuangan/perbendaharaan dan Koordinator Pelayanan Wilayah yang tidak  memenuhi ketentuan pada ayat (2) pasal ini akan di gembalakan bila perlu ditilik oleh Badan Pekerja Majelis Sinode serta dapat di kenakan tindakan disiplin gerejawi dengan berpedoman pada Peraturan Gereja tentang Penggembalaan, Penilikan dan Disiplin Gerejawi.  Penjelasan 1. Cukup Jelas 2. Untuk jemaat-jemaat diluar pulau Salibabu dapat diberi kuasa oleh Ketua dan Bendahara Badan Pekerja Majelis Sinode kepada Koordinator Pelayanan Wilayah. 3. Sistem prosentasi menggambarkan semangat keesaan dan kebersamaan dan dalam prinsip keseimbangan dan keadilan sesama anggota tubuh Kritus yang berjalan bersama dimana jemaat   yang kuat menopang yang lemah sesuai sistem Presbiterial Sinodal Sansiotte Sansiotte Sampate-pate berdasarkan Pemerintahan Yesus Kristus Kepala Gereja yang dianut GERMITA. 4.  Badan Pekerja Majelis Jemaat wajib memberikan data dan bukti seluruh penerimaan dan  pengeluaran keuangan keuangan jemaat yang benar, akurat dan dapat dapat dipertanggungjawabkan dipertanggungjawabkan kepada Badan Pekerja Majelis Sinode sebagai bahan kajian penetapan prosentasi sentralisasi/kewajiban jemaat  kesinode setiap tahun. 5. Cukup jelas 6. Cukup jelas

BAB VI TATA USAHA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERBENDAHARAAN Pasal 14 Tata Usaha Perbendaharaan Perbendaharaan 1. Tata usaha perbendaharaan diselenggarakan secara tertib, teratur, seragam dan terbuka di semua aras pelayanan dan perangkat pelayanan GERMITA, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode. 2. Tata usaha perbendaharaan merupakan proses dan hasil kerja bendahara di jemaat dan Sinode termasuk penyelenggaraan perbendaharaan di perangkat pelayanan GERMITA serta oleh panitia. 3. Bendahara Badan Pekerja Majelis Majelis di aras jemaat dan Sinode Sinode mengendalikan dan dan mengawasi tata usaha perbendaharaan perangkat pelaksana GERMITA diarasnya tersebut. 4. Bendahara di semua aras diharuskan menggunakan dan memelihara Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu. 5. Pembukuan dari setiap pos anggaran dikerjakan pada buku kas pembantu. 6. Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu harus dilengkapi dengan nomor halaman dan paraf dari bendahara atau pengelola keuangan lainnya pada tiap halaman buku, sedangkan setiap halaman pertama dan terakhir ditandatangani Ketua Badan Pekerja Majelis di semua aras dan ketua, Koordinator atau pimpinan perangkat pelayanan. 7. Semua pengeluaran dari penerimaan harus dicatat dan dibukukan secara kronologis, tepat waktu dan harus disertai bukti-bukti kas yang lengkap dan sah. 8. Semua harta milik GERMITA disemua aras pelayanan harus dicatat dalam buku harta milik  GERMITA disertai dokumen-dokumen yang bersangkutan.

118

9. Dokumen asli harta milik GERMITA di jemaat dan sinode harus di simpan di kantor sinode GERMITA sedangkan salinan/foto copynya di simpan di kantor jemaat, kantor pelayanan wilayah dan perangkat pelaksana lainnya yang berstatus Badan Hukum. 10. Badan Pekerja Majelis Jemaat dapat mengangkat tenaga administrasi jemaat untuk membantu Bendahara Badan Pekerja Majelis Jemaat dalam menata, mengurus mengurus administrasi keuangan keuangan dan harta milik GERMITA di jemaat. 11. Badan Pekerja Majelis Sinode menugaskan pegawai GERMITA yang ditempatkan sebagai staf  kantor sinode membantu Bendahara Bendahara Badan Pekerja Majelis Sinode dalam menata menata dan mengurus administrasi keuangan dan harta milik GERMITA. 12. Demi kepentingan pembiayaan pembiayaan pelayanan gereja, keutuhan persekutuan persekutuan jemaat dan untuk menjamin menjamin keamanannya, uang GERMITA baik di jemaat dan Sinode dan perangkat pelayanannya tidak dapat dipinjamkan kepada perseorangan, atau kelompok, badan, atau yayasan dan lembaga lain atau kepada siapapun dan dengan alasan apapun. 13. Untuk keamanan dana dalam jumlah besar, sebaiknya di simpan di Bank. 14. Yang berhak menandatangani surat-surat Bank dan surat-surat keuangan lainnya, ialah Ketua dan Bendahara Badan Pekerja Majelis di semua aras.  Penjelasan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Cukup Jelas Cukup Jelas. Cukup Jelas. Cukup Jelas Cukup Jelas. Culup Jelas. Secara kronologis artinya pencatatan berdasarkan urutan waktu terjadinya transaksi keuangan. Tepat waktu artinya pencatatan pencatatan kedalam buku kas kas tidak boleh ditunda. 8.  Dokumen-dokumen seperti seperti Sertifikat, Akta Hibah, Hibah, Akta Jual beli,dll beli,dll 9. Cukup jelas 10.  Disesuaikan dengan kebutuhan kebutuhan dan kemampuan kemampuan anggaran jemaat. jemaat. 11.  Disesuaikan dengan kebutuhan kebutuhan 12. Cukup jelas 13.  Dana yang dimaksud jumlahnya harus nampak pada buku Bank dan buku Kas Umum, baik di  jemaat dan sinode, namun harus tetap ada kas kecil yang diatur oleh masing-masing jemaat untuk  membiayai pengeluaran pengeluaran rutin, kecuali di di wilayah yang tidak ada Bank. Bank.  Jemaat yang menyimpan menyimpan dananya di bank, harus harus sepengetahuan Badan Badan Pekerja Majelis Sinode. 14. Penyimpanan dana-dana harus atas nama jabatan.

Pasal 15 Laporan dan Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban 1. Setiap minggu dalam ibadah sentral jemaat, Bendahara Badan Pekerja Majelis Jemaat wajib melaporkan informasi pengeluaran dan penerimaan keuangan jemaat kepada anggota jemaat melalui berita jemaat secara lisan atau tertulis. 2. Setiap bulan, Bendahara Badan Pekerja Majelis Jemaat wajib menyampaikan menyampaikan laporan keuangan tertulis kepada Rapat Badan Pekerja Majelis Jemaat yang selanjutnya laporan tersebut disampaikan kepada setiap pelayan khusus di-KRT, Kompelka, Komisi kerja dan Kelompok Fungsional dan Profesi serta kepada Koordinator Pelayanan Wilayah dan Bendahara Badan Pekerja Majelis Sinode. 3. Setiap tiga bulan dan satu tahun anggaran Badan Pekerja Majelis Jemaat menyampaikan pertanggungjawaban perbendaharaan perbendaharaan kepada Sidang Majelis Jemaat, Jemaat, Badan Pekerja Majelis Sinode serta Koordinator Pelayanan Wilayah. 4. Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat, Komisi Kerja, Kelompok Pelayanan Fungsional dan Profesi serta Kelompok Rumah Tangga setiap 3 (tiga) bulan dan satu tahun anggaran wajib menyampaikan pertanggungjawaban perbendaharaan masing-masing masing-masing kepada Badan Pekerja Majelis Jemaat.

119

5. Koordinator Pelayanan Wilayah, Komisi Pelayanan Kategorial Sinode, dan Komisi Fungsional dan Profesi Sinode serta perangkat pelaksana sinode lainnya secara rutin setiap 3 (tiga) bulan dan satu tahun anggaran wajib menyampaikan menyampaikan laporan pengelolaan perbendaharan perbendaharan masing-masing kepada Badan Pekerja Majelis Sinode. 6. Ketua dan Bendahara Badan Pekerja Majelis Sinode setiap bulan melaporkan pengelolaan perbendaharaan dalam rapat Badan Pekerja Majelis Sinode. 7. Setiap tahun Badan Pekerja Pekerja Majelis Sinode Sinode menyampaikan menyampaikan pertanggungjawaban pertanggungjawaban perbendaharaan sinode dalam Sidang Tahunan Majelis Majelis Sinode dan setiap satu periode pelayanan pelayanan dalam Sidang Lengkap Majelis Sinode. 8. Panitia melaporkan dan mempertanggungjawabkan perbendaharaan kegiatan kepada Badan Pekerja Majelis yang membentuknya, membentuknya, selambat-lambatnya satu bulan setelah pelaksanaan pelaksanaan kegiatan, 9. Setiap orang atau beberapa orang dalam bentuk tim yang dipercayakan untuk mengikuti kegiatan atas nama jemaat atau sinode baik kedalam maupun keluar daerah wajib membuat laporan tertulis mengenai rincian pengeluaran kepada Badan Pekerja Majelis yang mengutusnya. 10. Penggunaan dana khusus di aras sinode dipertanggungjawabkan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode sesuai peruntukanya dan tidak diperkenankan dipakai untuk pengeluaran lain dengan alasan apapun.  Penjelasan 1. Cukup jelas 2.  Laporan tertulis tersebut wajib diteruskan oleh pelayan khusus di KRTdan Kompelka kepada anggota jemaat. 3. Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban adalah laporan keuangan yang sudah diperiksa oleh BPPJ. Pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Badan Pekerja Majelis Sinode dan Koordinator   pelayanan khusus wilayah wilayah setelah ditetapkan ditetapkan oleh Sidang Majelis Majelis Jemaat. 4.  Laporan Pertanggungjawan Pertanggungjawan tersebut wajib di bacakan setiap minggu dalam ibadah KRT, Pelayanan kategorial dan pelayanan fungsional. 5. Cukup jelas 6. Cukup jelas 7.  Menyangkut laporan laporan keuangan dan harta milik GERMITA 8. Cukup Jelas 9.  Dilampirkan bukti-bukti bukti-bukti pengeluaran. pengeluaran. 10. Cukup Jelas.

BAB VII PERUBAHAN DAN KETENTUAN PERALIHAN Pasal 16 Perubahan 1. Perubahan peraturan gereja ini hanya dapat dilakukan dan ditetapkan dalam Sidang Istimewa Majelis Sinode. 2. Usul perubahan dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 15 (lima belas) Badan Pekerja Majelis Jemaat ke Badan Pekerja Majelis Sinode atau oleh Badan Pekerja Majelis Sinode yang selanjutnya diteruskan ke Sidang Lengkap Majelis S inode. 3. Usul perubahan yang disampaikan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode dapat dibicarakan jika didukung oleh sekurang-kurangnya dua per tiga anggota majelis sinode. 4. Jika usul diterima Sidang Lengkap Majelis Sinode menetapkan waktu dan tempat pelaksanan Sidang Istimewa Majelis Sinode Sinode untuk membahas membahas dan menetapkan perubahan perubahan tersebut.  Penjelasan 1. Cukup jelas 2.  Badan Pekerja Majelis Jemaat Jemaat atas nama majelis majelis jemaat  3-4. Cukup jelas

Pasal 17 Ketentuan Peralihan

120

Hal-hal yang menyangkut perubahan akibat ditetapkannya peraturan gereja ini, memerlukan masa peralihan sampai dengan berakhirnya periode pelayanan 2007-2012.

 Penjelasan Cukup jelas

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 Lain-lain Hal-hal lain mengenai mengenai perbendaharaan yang tidak dimuat dimuat dan belum cukup diatur dalam dalam peraturan gereja ini, dapat diatur dan ditetapkan oleh Badan Bekerja Majelis Sinode dengan peraturan Badan Pekerja Majelis Sinode yang tidak bertentangan dengan Tata Gereja GERMITA.  Penjelasan Cukup jelas

Pasal 19 Pencabutan Pada saat berlakunya peraturan gereja ini maka Peraturan Gereja Nomor 4 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan dicabut dan dinyatakan tidak ber laku lagi.  Penjelasan Cukup jelas

Pasal 20 Pemberlakuan Peraturan gereja ini ditetapkan oleh Sidang Istimewa Sinode tahun 2010 dan mulai berlaku 27 November 2011, 2011, agar setiap anggota dan persekutuan GERMITA mengetahuinya maka memerintahkan Badan Pekerja Majelis Sinode menyebarluaskannya. menyebarluaskannya.  Penjelasan Cukup jelas

121

PERATURAN GEREJA TENTANG PENGAWASAN PERBENDAHARAAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Pengertian 1. Pengawasan perbendaharaan GERMITA adalah suatu fungsi mangawasi, memeriksa, membina, menggembalakan dan menilik pengelola perbendaharaan agar tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku dan demi mewujudkan pengelolaan perbendaharaan GERMITA yang Teologis, tertib dan teratur, efisien dan efektif, transparan dan bertanggung jawab untuk mendukung pelaksanaan panggilan GERMITA. 2. Badan Pengawas Perbendaharaan ialah perangkat pelayanan GERMITA yang dibentuk diaras Jemaat dan Sinode untuk melakukan pengawasan perbendaharaan GERMITA.  Penjelasan 1-2 Cukup jelas

Pasal 2 Hakekat Dan Landasan Pengawasan Perbendaharaan 1.

2.

Pengawasan perbendaharaan GERMITA pada hakekatnya ditekankan pada pembinaan untuk  mencegah kemungkinan kemungkinan terjadi penyimpangan penyimpangan dan mendorong usaha peningkatan peningkatan kualitas kualitas perbendaharaan dalam pelayanan secara menyeluruh, namun dalam keadaan tertentu dilaksanakan penggembalaan dan penilikan dan proses proses lanjutannya lanjutannya untuk pendisiplinan pendisiplinan secara kedalam serta tidak menutup kemungkinan diajukan kepada pihak berwajib oleh Badan Pekerja Majelis Sinode. Pelaksanaan pengawasan perbendaharaan harus dilandasi dengan nilai-nilai Kristiani dengan tidak  mengabaikan dimensi profesionalitas profesionalitas dan dilaksanakan secara adil, jujur dan independen.  Penjelasan

1-2 Cukup jelas

BAB II BENTUK, SASARAN DAN KEWENANGAN PENGAWASAN PERBENDAHARAAN. Pasal 3 Bentuk Kegiatan Pengawasan Perbendaharaan 1. Pengawasan untuk mencegah terjadinya pengelolaan perbendaharaan yang tidak sesuai dengan Tata Gereja dan ketentuan lainnya yang berlaku. 2. Pemeriksaan untuk meneliti keabsahan pengelolan perbendaharaan yang menyangkut kebenaran, kecermatan dan keandalan keandalan informasi, informasi, catatan, bukti-bukti, bukti-bukti, buku-buku keuangan, surat-surat berharga, buku-buku harta bergerak dan tidak bergerak. 3. Pembinaan untuk memberi petunjuk, bimbingan dan rekomendasi guna menciptakan iklim pengelolaan perbendaharaan GERMITA yang teologis, tertib, teratur, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab. 4. Penggembalaan untuk memberi tuntunan, arahan secara moral etik Kristiani kepada pengelola perbendaharaan yang bermasalah. Selebihnya mengacu kepada Peraturan Gereja Tentang Penggembalaan, Penilikan dan Disiplin Gerejawi.

122

5. Penilikan untuk meneliti permasalahan dalam pengelolaan perbendaharaan.  Penjelasan 1-5 Cukup jelas

Pasal 4 Sasaran Pengawasan perbendaharaan perbendaharaan Sasaran pengawasan perbendaharaan adalah : 1. Pengelola perbendaharaan sebagamana dimaksud dalam Peraturan Gereja Tentang Perbendaharaan Bab IV Pasal (6) 2. Pengelolaan perbendaharaan yakni cara-cara pengurusan perbendaharaan yang meliputi pengorganisasian, penatausahaan penatausahaan uang, barang bergerak dan tidak bergerak dan pertanggungjawaban perbendaharaan serta hal-hal lain yang berhubungan dengan pengelolaan perbendaharaan.  Penjelasan 1-2 Cukup jelas

Pasal 5 Wewenang Pengawasan Perbendaharaan Wewenang pengawasan perbendaharaan meliputi : 1. Pengawasan struktural atau internal dilakukan oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat terhadap perangkat pelaksana jemaat dan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode terhadap Badan Pekerja Majelis Jemaat, Koordinator Pelayanan Wilayah dan perangkat pelaksana sinode lainnya. 2. Pengawasan fungsional atau eksternal yang dilakukan oleh Badan Pengawas Perbendaharaan Jemaat terhadap Badan Pekerja Majelis Jemaat dan perangkat pelaksana jemaat lainnya dan Badan Pengawas Perbendaharaan Sinode terhadap Badan Pekerja Majelis Sinode, Koordinator Pelayanan Wilayah dan perangkat perangkat pelaksana pelaksana sinode lainnya lainnya serta terhadap terhadap Badan Pekerja Majelis Majelis Jemaat, jika Badan Pengawas Perbendaharaan Jemaat keliru atau tidak melaksanakan tugasnya dengan baik atau melaksanakan tugas tidak sesuai dengan Tata Gereja dan ketentuan yang berlaku.  Penjelasan 1. Pengawasan struktural struktural atau internal dilakukan sesuai sesuai dengan kebutuhan. 2. Pengawasan fungsional atau eksternal di lakukan secara rutin

BAB III BADAN PENGAWAS PERBENDAHARAAN Pasal 6 Susunan Keanggotaan Dan Pembagian Tugas Susunan keanggotaan Badan Pengawas Perbendaharaan Jemaat dan Sinode berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari: 1. Seorang ketua yang bertugas: a. Mengatur, mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan umum pengawasan dan pemeriksaan, sehingga terlaksana sebagaimana mestinya; b. Memimpin rapat-rapat Badan Pengawas Perbendaharaan; dan c. Mengarahkan agar keputusan rapat-rapat tidak bertentangan dengan Tata Gereja; d. Memimpin, mengatur dan melaksanakan penyuluhan dan pembinaan tetang pengawasan perbendaharaan; e. Bersama-sama sekretaris menandatangani surat-surat, laporan-laporan hasil pengawasan, keputusan rapat serta surat tugas Badan Pengawas Perbendaharaan; dan f. Menciptakan dan memelihara keutuhan dan kebersamaan sesama anggota Badan Pengawas Perbendaharaan dan membangun hubungan kerja yang baik dengan mitra kerja. 2. Seorang Sekretaris dengan tugas: a. Menyelenggarakan dan memelihara buku-buku dan arsip-arsip yang bertalian dengan kegiatan Badan Pengawas Perbendaharaan diarasnya;

123

b. Menyusun laporan hasil pengawasan, laporan umum tahunan dan laporan laporan umum periode pelayanan serta menyiapkan surat-surat yang diperlukan; c. Menyusun rencana kegiatan dan menyusun anggaran belanja yang diperlukan dengan persetujuan ketua yang diusulkan diusulkan kepada Sidang Sidang Majelis Jemaat, melalui Badan Pekerja Majelis Jemaat untuk Badan Pengawas Perbendaharaan Jemaat; dan diusulkan kepada Sidang Tahunan Majelis Sinode melalui Badan Pekerja Majelis Sinode untuk Badan Pengawas Perbendaharaan Sinode; d. Membuat notulen setiap rapat; e. Membantu ketua dalam pelaksanaan tugas; dan f. Mewakili dan menggantikan ketua apabila ketua berhalangan; 3. Seorang anggota dengan tugas: a. Melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan penugasan yang ditetapkan dalam rapat; b. Menggantikan sekretaris, apabila sekretaris berhalangan.  Penjelasan 1. Cukup jelas 2. Cukup jelas 3. Cukup jelas

Pasal 7 Tenaga Tambahan Badan Pengawas Perbendaharaan Sinode Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan, maka Badan Pengawas Perbendaharaan Sinode dapat: 1. Melibatkan Badan Pengawas Perbendaharaan Jemaat sebagai anggota tim pemeriksa; 2. Meminta kepada Badan Pekerja Majelis Sinode untuk menugaskan karyawan GERMITA untuk  membantu penanganan administrasi umum Badan Pengawas Perbendaharaan Sinode yang dibicarakan bersama dengan Badan Pekerja Majelis Sinode.  Penjelasan 1. Pimpinan tim pemeriksa harus seorang anggota BPPS  2. Cukup jelas

Pasal 8 Tugas dan Tanggung jawab Badan Pengawas Perbendaharaan 1. Badan Pengawas Perbendaharaan Sinode menyusun dan mengajukan rancangan Garis-garis Besar Program Umum Pengawasan Perbendaharaan GERMITA dalam suatu periode pelayanan untuk  dibahas dan ditetapkan oleh Sidang Lengkap Majelis Sinode melalui Badan Pekerja Majelis Sinode. 2. Menyusun dan mengajukan rancangan program dan anggaran pengawasan perbendaharaan tahunan untuk dibahas dan ditetapkan oleh Sidang Majelis Jemaat bagi Badan Pengawas Perbendaharaan Jemaat dan oleh Sidang Sidang Tahunan Majelis Majelis Sinode bagi Badan Pengawas Perbendaharaan Sinode sebagai penjabaran Garis-garis Besar Program Umum GERMITA di bidang Pengawasan Perbendaharaan GERMITA. 3. Melaksanakan tugas pengawasan perbendaharaan GERMITA kepada sasaran pengawasan perbendaharaan diarasnya: a. Di jemaat, secara rutin tiga bulan sekali, dan setiap tahun. b. Di sinode, secara rutin enam bulan sekali, dan setiap tahun serta setiap akhir periode pelayanan. c. Secara khusus mengenai hal-hal mendesak atas permintaan Sidang Majelis Jemaat untuk jemaat dan permintaan Sidang Tahunan Majelis Sinode untuk Sinode serta oleh pihak yang berwewenang lainnya. 4. Melaksanakan pemeriksaan perbendaharaan GERMITA sehubungan dengan serah terima pengelola perbendaharaan dan ikut menandatangani menandatangani naskah surat serahterima perbendaharaan. 5. Setiap kali melakukan pengawasan perbendaharaan secara rutin, Badan Pengawas Perbendaharaan wajib menyampaikan menyampaikan surat pemberitahuan pemberitahuan kepada sasaran pengawasan pengawasan selambat-lambatnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum kegiatan pengawasan perbendaharaan dilaksanakan. 6. BPPS dapat membentuk tim pemeriksa dari anggota BPPS dan dapat melibatkan BPPJ sesuai kebutuhan dengan ketentuan sebagai berikut; a. Susunan Tim Pemeriksa Pemeriksa ialah seorang pengawas, seorang seorang ketua dan 2 (dua) orang anggota; anggota; b. Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemeriksaan telah menyampaikan surat pemberitahuan kepada sasaran pemeriksaan; dan c. Dalam pelaksanaan tugas, tim pemeriksa harus disertai surat tugas yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris BPPS.

124

7. Membicarakan hasil temuan dan rekomendasi dengan sasaran pemeriksaan melalui Badan Pekerja Majelis Jemaat untuk untuk Badan Pengawas Perbendaharaan Perbendaharaan Jemaat dan melalui melalui Badan Pekerja Majelis Sinode untuk Badan Pengawas Perbendaharaan Sinode. 8. Melakukan pembinaan dan penggembalaan terhadap pengelola perbendaharaan apabila menjumpai kekeliruan, kekurangan, kelemahan dan penyimpangan dalam pengelolaan perbendaharaan. 9. Merahasiakan semua temuan yang diperoleh kepada yang tidak berkepentingan. 10. Setiap kali melakukan pemeriksaan, wajib membuat berita acara pemeriksaan disertai catatan pembinaan dan diserahkan kepada mereka yang diperiksa dan tembusannya kepada pihak-pihak  yang berkepentingan. 11. Badan Pengawas Perbendaharaan Jemaat secara tertulis wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan pengawasan perbendaharaan jemaat setiap 3 (tiga) bulan dan selama setahun kepada Sidang Majelis Jemaat dengan tembusan Koordinator Pelayanan Wilayah, Badan Pekerja Majelis Sinode, dan Badan Pengawas Perbendaharaan Sinode. 12. Badan Pengawas Perbendaharaan Sinode wajib menyampaikan secara tertulis laporan pertanggungjawaban kegiatan pengawasan perbendaharaan sinode selama satu tahun anggaran kepada Sidang Tahunan Majelis Sinode dan kepada Sidang Lengkap Majelis Sinode mengenai kegiatan pengawasan perbendaharaan selama satu periode pelayanan. 13. Bilamana Badan Pengawas Perbendaharaan Jemaat keliru atau tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik atau tidak melaksanakan tugas pengawasan perbendaharaan maka akan ditangani oleh Badan Pengawas Perbendaharaan Sinode, dan bilamana Badan Pengawas Perbendaharaan Sinode tidak dapat menyelesaikan tugasnya terebut maka diserahkan kepada Sidang Tahunan Majelis Sinode.  Penjelasan 1.  Menjadi bagian yang yang tidak terpisahkan terpisahkan dari Garis-garis Garis-garis Besar Program Umum Umum GERMITA. 2.  Menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari program pelayanan dan anggaran belanja dan  pendapatan jemaat jemaat dan sinode. 3. Cukup jelas 4. Cukup jelas 5. Cukup jelas 6. a. Pengawas harus ketua BPPS, sedangkan ketua tim harus harus sekertaris atau anggota anggota BPPS  b. Cukup jelas 7. Dilakukan dalam rapat konsultasi 8. Pengelola Perbendaharaan harus memperhatikan dan menindaklanjuti dengan sungguh-sungguh  pembianaan dan penggembalaan penggembalaan dari BPP. 9. Cukup Jelas 10. Pihak yang berwewenang yaitu BPMJ, Koordinator Wilayah, BPMS serta BPPS untuk berita acara pemeriksaan dan catatan pembinaan perbendaharaan jemaat sedangkan pihak yang berwewenang untuk perbendaharaan sinode adalah BPMS. 11. Cukup Jelas 12. Cukup jelas 13. Cukup jelas

Pasal 9 Kewajiban Dan Hak Badan Pengawas Perbendaharaan 1. Kewajiban Badan Pengawas Perbendaharaan: a. Menjalankan, menampakkan dan mempertanggungjawabkan tugas dan tanggung jawab pengawasan perbendaharaan GERMITA berlandaskan nilai-nilai Kristiani tanpa mengabaikan dimensi profesionalitas serta sesuai dengan Tata Gereja GERMITA dan ketentuan lainnya yang berlaku; b. Melaksanakan tugas panggilan pelayanan pengawasan perbendaharaan GERMITA yang merupakan anugerah Tuhan Allah bagi gerejanya secara sungguh-sungguh adil, jujur dan independen; c. Menghadiri dan mengikuti setiap sidang/rapat dan berbagai bentuk pembinaan dan pelatihan; dan d. Menghadiri dan mengikuti pertemuan bersama yang diatur oleh BPPS GERMITA; 2. Hak Badan Bengawas Perbendaharaan: a. Meminta keterangan baik lisan maupun tertulis dari pengelola perbendaharaan dan atau pihak  yang terkait dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan perbendaharaan; b. Menghadiri rapat konsultasi dengan Badan Pekerja Majelis diarasnya, Sidang Majelis Jemaat, Sidang Tahunan Majelis Sinode, dan Sidang Lengkap Lengkap Majelis Sinode serta pertemuan lainya;

125

c. Memberikan pendapat, saran dan usul kepada pengelola perbendaharaan dalam Sidang Majelis Jemaat, Sidang Tahunan Majelis Sinode dan Sidang Lengkap Majelis Sinode. d. Mendapatkan pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan pelaksanaan tugasnya. e. Mengajukan biaya-biaya pengawasan perbendaharaan dan mendapatkan insentif/jasa pemeriksaan pada saat melaksanakan tugas sesuai pos Anggaran Belanja untuk Badan Pengawasan Perbendaharaan yang ditetapkan oleh S idang Majelis Jemaat untuk Badan Pengawas Perbendaharaan Jemaat dan Sidang Tahunan Majelis Majelis Sinode Sinode untuk Badan Pengawas Pengawas Perbendaharaan Sinode.  Penjelasan 1. a. Cukup jelas b. Cukup jelas c. Cukup jelas d. Cukup jelas 2. a. Cukup jelas b. SMJ untuk BPPJ sedangkan STMS dan SLMS untuk BPPS. c. Sama dengan huruf b d. Cukup jelas e. Cukup jelas

BAB IV PEMILIHAN, PENETAPAN, PELANTIKAN, MASA PELAYANAN DAN PENGISIAN LOWONG BADAN PENGAWAS PERBENDAHARAAN Pasal 10 Calon Badan Pengawas Perbendaharaan GERMITA 1. Calon yang dapat dipilih menjadi Badan Pengawas Perbendaharaan GERMITA: a. Anggota sidi jemaat bukan pelayan khusus yang memiliki jati diri, integritas diri dan kesetiaannya kepada GERMITA serta mampu melaksankan tugas pengawasan dan memberikan arahan dan bimbingan terhadap pengelolaan perbendaharaan GERMITA; b. Berusia sekurang-kurangnnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun saat pemilihan; c. Berdomisili di jemaat tersebut sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan untuk Badan Pengawas Perbendaharan Jemaat dan berdomisili di wilayah pelayanan GERMITA untuk Badan Pengawas Perbendaharaan Sinode; d. Tidak sedang dikenakan tindakan disiplin gerejawi; dan e. Menyatakan kesediaan diri secara tertulis dan akan melaksanakan jabatan selaku Badan Pengawas Perbendaharaan GERMITA sesuai dengan Tata Gereja GERMITA dan ketentuan lainnya yang berlaku. 2. Calon Badan Pengawas Perbendaharaan GERMITA hanya dapat dipilih untuk dua periode pelayanan berturut-turut dalam jabatan yang sama.  Penjelasan 1-2 Cukup Jelas

Pasal 11 Pemilihan, Penetapan dan Pelantikan Badan Pengawas Perbendaharaan 1. Badan Pengawas Perbendaharaan Jemaat dipilih oleh Sidang Majelis Jemaat bersamaan dengan pemilihan Badan Pekerja Majelis Jemaat dan mengikuti tata cara dan mekanisme serta prosedur yang sama dengan pemilihan Badan Pekerja Majelis Jemaat. 2. Badan Pengawas Perbendaharaan Sinode dipilih dan ditetapkan oleh Sidang Lengkap Majelis Sinode dengan mengikuti tata cara dan mekanisme mekanisme serta prosedur pemilihan pemilihan Badan Pekerja Majelis Sinode, serta dilantik bersamaan bersamaan dengan Badan Pekerja Majelis Sinode. 3. Badan Pengawas Perbendaharaan Jemaat ditetapkan dan dilantik oleh Badan Pekerja Majelis Sinode.  Penjelasan 1. Cukup jelas

126

2. Cukup jelas 3. Cukup jelas

Pasal 12 Periode Pelayanan Dan Persiapan Lowong 1. Periode pelayanan Badan Pengawas Perbendaharaan Jemaat adalah sama dengan periode pelayanan Badan Pekerja Majelis Jemaat, sedangkan periode Badan Pengawas Perbendaharaan Sinode adalah sama dengan periode pelayanannya dengan Badan Pekerja Majelis Sinode. 2. Kelowongan Badan Pengawas Perbendaharaan GERMITA terjadi bila: a. Meninggal dunia; b. Menyatakan mengunduran diri secara tertulis; c. Tidak dapat menjalankan tugasnya selama satu tahun; d. Pindah tempat tinggal dan berdomisili tetap diluar jemaat yang bersangkutan untuk Badan Pengawas Perbendaharaan Jemaat; e. Pindah tempat tinggal dan berdomisili tetap diluar wilayah pelayanan GERMITA untuk Badan Pengawas Perbendaharaan Sinode; dan f. Dikenakan tindakan disiplin gerejawi. 3. Pengisian lowong dilakukan oleh Sidang Majelis Jemaat untuk Badan Pengawas Perbendaharaan Jemaat dan oleh Sidang Tahunan Majelis Sinode untuk Badan Pengawas Perbendaharaan Sinode dengan mengikuti ketentuan tentang pemilihan. 4. Jika terjadi kelowongan jabatan Ketua, maka tugasnya dilakukan oleh sekretaris sampai dengan dilaksanakannya pemilihan pengisian lowong. 5. Jika terjadi kelowongan jabatan sekretaris maka tugasnya dilakukan oleh anggota sampai dengan dilaksanakannya pemilihan pengisian lowong. 6. Periode pelayanan anggota pengisi lowong mengikuti dan melanjutkan periode pelayanan yang sedang berjalan.  Penjelasan 1-6. Cukup jelas

BAB V PENGGEMBALAAN, PENILIKAN, DISIPLIN GEREJAWI Pasal 13 Proses Penggembalaan, Penilikan dan Disiplin 1. Bilamana dalam pemeriksaan terdapat kekeliruan, kesalahan dan ketidaktelitian, maka Badan Pengawas Perbendaharaan Jemaat membina dan menggembalakan pengelola perbendaharaan secara langsung maupun secara tidak langsung melalui Badan Pekerja Majelis Jemaat untuk perangkat pelaksana jemaat dan melalui rapat Badan Pekerja Majelis Jemaat yang dihadiri Koordinator Pelayanan Wilayah dan/atau Badan Pekerja Majelis Sinode untuk Bendahara Badan Pekerja Majelis Jemaat. 2. Bilamana dalam pemeriksaan terdapat kekeliruan, kesalahan dan ketidaktelitian maka Badan Pengawas Perbendaharaan Sinode secara langsung maupun secara tidak langsung melalui Badan Pekerja Majelis Sinode untuk untuk perangkat pelaksana sinode dan melalui melalui rapat Badan Pekerja Majelis Sinode dengan dihadiri oleh untuk Bendahara Badan Pekerja Majelis Sinode. 3. Bila terdapat temuan berupa penyalahgunaan perbendaharaan GERMITA, maka Badan Pengawas Perbendaharaan GERMITA diarasnya menilik sejauh mana tindakan penyalahgunaan itu telah berlangsung, dan memberikan rekomendasi kepada Badan Pekerja Majelis diarasnya mengenai kemungkinan sanksi atau tindakan disiplin disiplin gerejawi yang dapat diambil oleh mereka. 4. Sanksi atau tindakan disiplin yang yang dimaksudkan dalam ayat 3 diatas yaitu: yaitu: a. Sanksi disiplin dilakukan dilakukan oleh Badan Pekerja Majelis diarasnya diarasnya terhadap Bendahara atau Asisten Bendahara atau yang dipercayakan mengelola keuangan; b. Apabila ditemukan penyalahgunaan keuangan setelah melalui proses penggembalaan, maka Badan Pekerja Majelis diarasnya memberikan sanksi ganti rugi; c. Bila langkah-langkah penggembalaan, penilikan dan disiplin tidak dipenuhi maka BPMS menempuh jalur hukum yang berlaku;  Penjelasan 1-3. Cukup jelas

127

4. Sanksi disiplin dilakukan dilakukan berpedoman pada Peraturan Peraturan Gereja tentang Penggembalaan, Penggembalaan, Penilikan dan Disiplin Gerejawi dan tindakan menurut jalur hukum jika sampai pengadilan sebagai jalan terakhir.

BAB VI PERUBAHAN DAN KETENTUAN PERALIHAN Pasal 14 Perubahan 1. Perubahan peraturan gereja ini hanya dapat dilakukan dan ditetapkan dalam Sidang Istimewa Majelis Sinode. 2. Usul perubahan dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 15 (lima belas) Badan Pekerja Majelis Jemaat ke Badan Pekerja Majelis Sinode atau oleh Badan Pekerja Majelis Sinode yang selanjutnya diteruskan ke Sidang Lengkap Majelis S inode. 3. Usul perubahan yang disampaikan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode dapat dibicarakan jika didukung oleh sekurang-kurangnya dua per tiga anggota majelis sinode. 4. Jika usul diterima Sidang Lengkap Majelis Sinode menetapkan waktu dan tempat pelaksanan Sidang Istimewa Majelis Sinode Sinode untuk membahas membahas dan menetapkan perubahan perubahan tersebut.  Penjelasan 1. 2. 3. 4.

Cukup jelas  Badan Pekerja Majelis Majelis Jemaat atas nama majelis majelis jemaat  Cukup jelas Cukup jelas

Pasal 15 Ketentuan Peralihan Hal-hal yang menyangkut perubahan akibat ditetapkannya peraturan gereja ini, memerlukan masa peralihan sampai dengan berakhirnya periode pelayanan 2007 – 2012. 2012.  Penjelasan Cukup jelas

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Lain-lain Hal-hal lain mengenai mengenai pengawasan perbendaharaan yang tidak dimuat dimuat dan belum cukup diatur dalam dalam peraturan gereja ini, dapat diatur dan ditetapkan oleh Badan Bekerja Majelis Sinode dengan peraturan Badan Pekerja Majelis Sinode yang tidak bertentangan dengan Tata Gereja GERMITA. GERMITA.  Penjelasan Cukup jelas

Pasal 17 Pencabutan Pada saat berlakunya peraturan gereja ini maka Peraturan Gereja Nomor 4 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.  Penjelasan Cukup jelas

Pasal 18 Pemberlakuan

128

Peraturan gereja ini ditetapkan oleh Sidang Istimewa Sinode tahun 2010 dan mulai berlaku 27 November 2011, 2011, agar setiap anggota dan persekutuan GERMITA mengetahuinya mengetahuinya maka memerintahkan Badan Pekerja Majelis Sinode menyebarluaskannya. menyebarluaskannya.  Penjelasan Cukup jelas

PERATURAN GEREJA TENTANG ATRIBUT GERMITA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Pengertian Atribut dan Atribut GERMITA 1. Atribut adalah suatu atau beberapa tanda/simbol yang dikenakan atau dipergunakan oleh seseorang, sebuah badan atau lembaga yang menyatakan menyatakan identitas, tanggung tanggung jawab, wibawa dan panggilannya. 2. Atribut GERMITA adalah tanda-tanda/simboltanda-tanda/simbol-simbol simbol dan alat-alat pelayanan GERMITA GERMITA yang menyatakan identitas kebersamaan dalam persekutuan; yang menyatakan wibawa dan kasih Allah yang selalu hadir hadir dalam dunia dunia dan pelayanan gereja; gereja; dan yang menyatakan menyatakan tanggung tanggung  jawab dan kesetiaan gereja akan panggilan berkarya oleh Tuhannya, sebagaimana dicantumkan dalam Tata Dasar Bab X Pasal 24. 3. Yang dimaksud dengan Atribut GERMITA dalam peraturan ini adalah atribut umum, atribut ibadah dan atribut khusus.  Penjelasan 1-3. Cukup Jelas

BAB II JENIS-JENIS ATRIBUT GERMITA Pasal 2 Atribut Umum 1. Atribut umum adalah atribut yang dipakai di tempat terbuka dan tidak terbatas pada kegiatan atau tempat tertentu saja. 2. Yang termasuk atribut umum umum adalah Lambang dan Stempel GERMITA.  Penjelasan 1-2. Cukup Jelas

Pasal 3 Atribut Ibadah 1. Atribut ibadah adalah atribut yang di pakai di tempat atau pada saat-saat ibadah sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Gereja tentang Jemaat Bab III Pasal 5 ayat (1). 2. Yang termasuk atribut ibadah adalah pakaian liturgis, stola, lambang-lambang tahun Gereja dan simbol-simbol simbol-simbol gerejani lainnya.  Penjelasan 1-2. Cukup Jelas

Pasal 4 Atribut Khusus 1. Atribut khusus adalah atribut lain yang tidak diatur dalam atribut umum dan atribut ibadah. 2. Yang termasuk atribut khusus adalah pakaian pelayanan lainnya, lambang pelayanan kategorial lambang lembaga-lembaga lembaga-lembaga pada aras sinodal, lambang kegiatan khusus gerejawi.

129

 Penjelasan Cukup Jelas

BAB III BENTUK DAN ARTI ATRIBUT UMUM Pasal 5 Bentuk Dan Arti Lambang GERMITA 1. Bentuk dan arti lambang GERMITA memcerminkan wujud, bentuk, tujuan, panggilan, pengakuan dan ajaran GERMITA GERMITA sebagaimana sebagaimana tercantum dalam Tata Dasar GERMITA pada bagian Pembukaan alinea ketiga, Bab I sampai dengan Bab III. 2. Bentuk lambang GERMITA terdiri dari dua bidang lingkaran elips vertikal yang berdiri pada bentangan pita. Pada lingkaran luar tertera tertera tulisan GEREJA MASEHI MASEHI INJILI TALAUD. Pada lingkaran bagian dalam tertera tulisan SANSIOTTE SAMPATE-PATE; seekor burung merpati terbang menukik dan sebuah pedang barraassa bertumpu pada Alkitab yang sedang terbuka; diatas Alkitab tertulis Fil 2 : 2,3. Pada Pita yang meliuk tertera tulisan GERMITA. 3. Lambang GERMITA memiliki arti sebagai berikut : a. Bidang bulatan luar berwarna biru dan bulatan dalam berwarna biru muda menyatakan kehadiran dan pelayanan GERMITA dalam sejarah dunia, secara khusus dalam sejarah kehidupan masyarakat Talaud. Di tengah-tengah pusaran dan perjalanan sejarah itu, meski banyak tantangan dan pergumulan seperti ombak dan badai yang dasyat mengelilingi, tapi pengharapan GERMITA kepada Tuhan tetap teguh, laksana setinggi dan seluas langit. b. Burung Merpati terbang menukik ke bawah mengungkapkan kehadiran GERMITA sebagai buah karya Roh Kudus, sekaligus juga menyatakan bahwa penyertaan Roh Kudus senantiasa ada dalam pelayanan GERMITA sepanjang sepanjang zaman. c. Pedang Barraassa dengan mata pedang warna putih, garis tepi dan gagang berwarna hitam, mengungkapkan perjuangan hidup orang-orang Talaud yang berani, mandiri, tangguh dan selalu bekerja keras membangun masyarakat Syalom di bumi Porodisa. d. Alkitab berwarna putih dengan tepi berwarna merah tua, bertuliskan Fil. 2 : 2,3; mengungkapkan tugas panggilan GERMITA menjalankan Misi Kristus di dunia melalui FirmanNya yang membimbing, menguduskan dan menghidupkan. Firman Allah ini sekaligus menjadi pedoman dan dasar GERMITA dalam bersaksi, bersekutu dan melayani. e. Pita GERMITA dengan warna merah-putih di bagian kiri dan kanannya, mengungkapkan pengakuan nasionalisme GERMITA bahwa Bangsa dan Negara Republik Indonesia dalam segala keberagamannya adalah karunia dan medan pekerjaan Allah. Karena itu, GERMITA dipanggil berkarya dan turut bertanggungjawab atas kesejahteraan, keadilan dan kesentosaan bangsa dan Negara Indonesia. 4. Bentuk dan arti lambang GERMITA ditetapkan oleh Sidang Istimewa Majelis Sinode.  Penjelasan Cukup Jelas

Pasal 6 Bentuk Dan Arti Stempel GERMITA 1. Bentuk dan arti stempel yang berlaku di GERMITA mencerminkan kesatuan GERMITA sebagai Tubuh Kristus. 2. Stempel GERMITA terdiri atas : a. Stempel Sinode b. Stempel Jemaat c. Stempel Lembaga yang berbadan hukum d. Stempel Perangkat Pelaksana lainnya 3. Bentuk dan desain Stempel GERMITA dirumuskan dan ditetapkan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode.  Penjelasan 1. Stempel yang mencirikan GERMITA sebagai Tubuh Kristus nyata pada kesamaan dua lingkaran

130

konsentris yang berlaku di aras jemaat dan Sinode. Pada lingkaran luar tertera GEREJA  MASEHI INJILI TALAUD. 2. a. Pada lingkaran dalam tertera SINODE. b. Pada lingkaran dalam tertera JEMAAT yang bersangkutan. c. Harus mencantumkan GERMITA didalamnya d. Perangkat pelaksana lainnya yang di maksud adalah panitia dan harus mencantumkan GERMITA didalamnya. 3. Cukup Jelas

BAB IV BENTUK DAN ARTI ATRIBUT IBADAH Pasal 7 Bentuk Dan Arti Pakaian Liturgis 1. Pakaian liturgis pendeta adalah jubah berwarna hitam dan jubah berwarna putih, yang disertai dasi kaler. 2. Warna hitam jubah menandakan keagungan pekerjaan Tuhan; warna putih jubah menandakan kesucian pekerjaan Tuhan; dasi kaler warna putih menyatakan bahwa apa yang disuarakan oleh pendeta benar-benar adalah suara kenabian yang murni, tulus dan bersih. 3. Pakaian liturgis pelayan ibadah bukan pendeta adalah tutup bahu dengan warna dasar putih berumbai putih, dengan tiga kancing warna emas di bagian depan, di atas bahu kanan tertera gambar sehelai daun kelapa berwarna hijau disilangi dua pedang barraassa berwarna hitam, di bahu kiri tertera gambar seekor ikan IKTHUS dengan salib. 4. Tutup bahu pelayan ibadah bukan pendeta, menyatakan tanggung jawab pelayanan yang diemban. Warna dasar putih menyatakan kemurnian Firman yang disampaikan. Tiga kancing warna emas menyatakan Tritunggal yang berkarya dalam pewartaan Firman. Gambar sehelai daun kelapa yang disilangi dua pedang barraassa dan seekor ikan IKHTUS melambangkan sejarah dan lingkup kehidupan orang Talaud yang selalu berhubungan dengan kerja keras mengolah bumi/tanah serta laut dan segala isinya dalam ketaatan penuh kepada Tuhan Yesus Anak Allah Juruselamat. Semua itu menunjukkan konteks ke mana Firman Allah itu harus ditaburkan, dirawat dan diperjuangkan.  Penjelasan Cukup Jelas

Pasal 8 Bentuk, Arti dan Warna Stola 1. Stola adalah pita simbolik penyelenggaraan ibadah, yang terdiri atas stola untuk seluruh pelayan khusus yang hadir dalam penyelenggaraan ibadah atau stola pelayan khusus dan stola untuk  pemimpin ibadah atau stola pelayanan. 2. Stola berbentuk pita kain bersulam simbol-simbol kepercayaan Kristen maupun simbol budayawi yang bernilai kekristenan, memanjang pada kedua sisi kanan dan kiri depan dan tergantung dari belakang leher pelayan yang mengenakannya. 3. Stola menyatakan komitmen bahwa pelayan GERMITA siap menerima tanggung jawab untuk  memberitakan kabar baik Yesus Kristus dalam semua keadaan hidup manusia. 4. Warna stola pelayan khusus yang hadir dalam penyelenggaraan ibadah adalah putih dengan gambar salib merah pada bagian atas dan gambar huruf “A” (ALFA) dan “Ω” (OMEGA) pada bagian bawah stola. 5. Warna stola pelayanan yang dikenakan oleh pemimpin ibadah/khadim terdiri atas warna dasar liturgis GERMITA dengan simbol-simbol kristiani yang tertera di atasnya.  Penjelasan 1-5.Cukup Jelas

Pasal 9 Warna Liturgis GERMITA 1. Warna liturgis adalah warna-warna dasar tertentu sebagai kelengkapan liturgi yang menyatakan secara khusus makna tahun liturgis atau tahun gereja secara bersinambung sebagai rangkaian

131

pekerjaan Allah dan anugerah Kristus yang menyelamatkan dunia dan segala isinya. 2. Warna Liturgis GERMITA adalah sebagai berikut. a. Warna Hitam melambangkan keagungan dan kebesaran pelayanan Tuhan yang tak terselami, tetap menjadi misteri dan hanya dapat diterima dan dipercayai dengan iman dan penyerahan diri. b. Warna Putih melambangkan kekudusan diri, ketulusan hati setiap orang percaya yang bersumber dan diterimanya dari Kekudusan Allah sendiri. c. Warna Biru melambangkan Kerajaan Sorga dan Kuasa Allah yang luas, tinggi, dalam dan lebar, yang dari padanya bersumber segala pengharapan dunia dan manusia. d. Warna Hijau melambangkan pertumbuhan iman dan pemeliharaan Tuhan. e. Warna Ungu melambangkan kesengsaraan dan keagungan Kristus. f. Warna Merah melambangkan api kasih yang merangkum seluruh gereja, Api Roh Kudus yang membaharui dan darah para martir yang menyemai hidupnya gereja. g. Warna Cokelat melambangkan dunia, bumi tempat manusia bergumul antara kematian dan kehidupan, sekaligus juga adalah bumi tempat mana karya selamat Allah dinyatakan. h. Warna Kuning melambangkan kemuliaan Allah yang akan menjadi bagian umat yang percaya dalam hidup yang kekal.  Penjelasan 1-2.Cukup Jelas

Pasal 10 Bentuk - Bentuk Lambang Tahun Liturgis GERMITA 1. Lambang-lambang tahun liturgis GERMITA terdiri atas Lambang-Lambang Untuk Perayaan Minggu-Minggu Adven, Masa Natal, Minggu-minggu Epifania, Minggu Pemuliaan Tuhan, Masa Sengsara, Jumat Agung, Masa Paskah, Hari Kenaikan Tuhan Yesus, Hari Pentakosta, Minggu Trinitas, Masa Kerajaan Allah atau minggu-minggu minggu-minggu biasa dan minggu Kristus Raja. 2. Bentuk lambang-lambang Minggu Adven adalah sebagai berikut: a. Warna dasar tirai mimbar dan stola adalah Biru. b. Bentuk lambang minggu-minggu minggu-minggu Adven adalah bintang merah bercahaya putih dan tujuh kaki dian berwarna hitam dengan nyala putih disulam pada bagian bawah stola dan samping tirai mimbar, serta salib berwarna kuning pada bagian atas stola dan tengah tirai mimbar. 3. Bentuk lambang-lambang Masa Natal adalah sebagai ber ikut: a. Warna dasar tirai mimbar dan stola adalah Hijau. b. Bentuk lambang Minggu-minggu Natal adalah sebilah pedang baraassa dan tiga buah lilin yang sedang menyala, disulam pada bagian bawah stola dan samping tirai mimbar, serta salib berwarna kuning pada bagian atas stola dan tengah tirai mimbar. 4. Bentuk lambang-lambang Epifani dan Minggu Pemuliaan Tuhan adalah sebagai berikut: a. Warna dasar tirai mimbar dan stola adalah Putih. b. Bentuk lambang Minggu- minggu Epifani adalah “A” (ALFA) dan “Ω” (OMEGA) berwarna kuning, disulam pada bagian bawah stola dan samping tirai mimbar, serta salib berwarna merah pada bagian atas stola dan tengah tengah tirai mimbar. mimbar. 5. Bentuk lambang-lambang masa sengsara adalah sebagai berikut: a. Warna dasar tirai mimbar dan stola adalah Ungu. b. Bentuk lambang Minggu-minggu sengsara adalah mahkota duri berwarna kuning dan cawan serta bakul roti warna putih disulam pada bagian bawah stola dan samping tirai mimbar, serta salib berwarna kuning pada bagian atas stola dan tengah tengah tirai mimbar. mimbar. 6. Bentuk lambang-lambang perayaan hari Jumat Agung adalah sebagai berikut: a. Warna dasar tirai mimbar dan stola adalah Hitam. b. Bentuk lambang Minggu-minggu sengsara adalah bukit golgota dengan tiga salib merah dan  bulatan matahari matahari putih dengan monogram “Khi -rho” berwarna kuning pada bagian bawah stola dan samping tirai mimbar, serta salib berwarna berwarna putih pada bagian atas stola dan tengah tengah tirai mimbar. 7. Bentuk lambang-lambang perayaan masa raya Paskah adalah sebagai berikut: a. Warna dasar tirai mimbar dan stola adalah Kuning. b. Bentuk lambang masa raya Paskah adalah Hati Merah dengan bulatan kain kafan putih terbuka dan Mahkota Kehidupan putih dengan garis merah pada bagian bawah stola dan samping Tirai mimbar, mimbar, serta salib berwarna Hitam pada bagian atas stola dan tengah tirai tirai Mimbar. 8. Bentuk lambang-lambang lambang-lambang perayaan hari Kenaikan Tuhan Yesus ke ke Sorga, Pentakosta dan Minggu Trinitas adalah sebagai berikut :

132

a. Warna dasar tirai mimbar dan stola adalah Merah b. Bentuk lambang masa raya Kenaikan Tuhan Yesus ke ke Sorga, Pentakosta Pentakosta dan Minggu Minggu Trinitas adalah Burung merpati merpati putih sedang terbang dan Lidah Api pada bagian bagian bawah stola dan samping Tirai mimbar, serta salib berwarna Kuning pada bagian atas stola dan tengah tirai mimbar. 9. Bentuk lambang-lambang minggu-minggu Masa Kerajaan Allah atau minggu-minggu biasa adalah sebagai berikut: a. Warna dasar Tirai Mimbar dan Stola adalah Putih. b. Bentuk lambang Minggu- minggu Masa Kerajaan Allah adalah “A” (ALFA) dan “Ω” (OMEGA) berwarna kuning, disulam pada bagian bawah stola dan samping tirai mimbar, serta salib berwarna merah pada bagian atas stola dan tengah tirai mimbar. 10. Bentuk lambang-lambang Minggu Kristus Raja adalah sebagai berikut: a. Warna dasar Tirai Mimbar dan Stola adalah K uning. b. Bentuk lambang minggu Kristus Raja adalah Hati Merah dengan bulatan kain kafan putih terbuka dan Mahkota Kehidupan putih dengan garis merah pada bagian bawah stola dan samping Tirai mimbar, mimbar, serta salib berwarna Hitam pada bagian atas stola dan tengah tirai tirai Mimbar. 11. Pengaturan penjabaran lebih lanjut tentang Tahun Liturgis ditetapkan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode.  Penjelasan 1. Tahun gereja adalah warisan yang agung dan kaya dalam sejarah peribadatan gereja kepada Tuhannya. Garis besar runtut tahun gereja, umumnya hampir sama dalam semua tradisi gereja. Perbedaan-perbedaan menunjukan kreatifitas kontekstualisasi, agar ibadah dan semua unsurnya tetap menjadi nafas iman orang-orang percaya disegala tempat dan zaman. Tahun gereja memungkinkan gereja, melaksanakan tugas kenabian secara kreatif, teratur dan terarah dalam dunia yang selalu berubah. Tujuan tahun liturgi/gereja adalah (1) memahami ibadah secara utuh (tidak terpenggal  penggal) sebagai sejarah keselamatan Allah bagi manusi dan dunia, laksana sebuah lingkaran besar. (2) Menapak tilas penampakan historis Yesus (nyata sebagai manusia: dari  Adven sampai Kenaikan, dan penampakan sakramental Yesus (secara misteri): Kenaikan sampai Kristus Raja. (3) Mencegah pengulangan dan kebosanan.Tiap minggu kita maju terus terbawa arus pekerjaan Allah yang bersinambung dan anugerah Kristus yang terus mengalir.(4) Tahun Liturgi dan liturginya, menjadi alat pendidikan yang menolong jemaat  memahami bahwa ibadah adalah bukanlah usaha kita, tetapi anugerah pemberian Allah dalam rangka sejarah keselamatan.  Tahun Liturgi dimulai dengan Masa Adven (Lat Adventus=Kedatangan) yang berlangung selama empat minggu. Masa Adven memiliki makna ganda yaitu menciptakan suasana  penantian untuk menyambut Yesus sebagai bayi Betlehem dan kedatangaNya sebagai “Hakim atas orang -orang -orang hidup dan orang- orang mati “ (Kis 10:42). Ibadah diawali dengan memasang lilin.   Natal (Lat. Natalis=kelahiran) Natalis=kelahiran) dimulai tanggal 24 Desember tengah malam sampai sebelum hari Epifani, 6 Januari. Januari. Masa Natal berlangsung berlangsung kira-kira dua minggu.   Epifani (Lat. Epifaneia=Penyataan) Epifaneia=Penyataan) dimaksudkan untuk mensyukuri penyaataan awal Allah dalam diri Yesus, yang mengacuh pada Baptisan yang diterima Yesus, dan mujizat di Kana  sebagai “ yang pertama dari tanda-tandaNya dengan itu telah menyatakan (Yun  Ephanerosen) kemuliaanNya” kemuliaanNya” (Yoh 2 :11). Epifani juga disebut Theofani ( = penyataan  Allah). Epifani berlangsung empat minggu. Minggu pertama digunakan untuk merayakan  Baptisan Tuhan Yesus (Mrk (Mrk 1:9-11).   Minggu Pemuliaan Tuhan, adalah hari minggu setelah Masa Epifani, untuk mengenang Yesus dimuliakan diatas Gunung ( Mrk 9 :2-13).   Masa Sengsara/Pra-Paskah Sengsara/Pra-Paskah berlangsung selama tujuh minggu (sebagian gereja lima minggu) lima minggu pertama mengajak kita mengalami perjalanan Kristus ke Yerusalem untuk terakhir kalinya. Minggu keenam adalah minggu Palem, untuk mengenang sambutan orang banyak yang melambaikan melambaikan daun palem waktu Yesus memasuki memasuki Yerusalem (Yoh 12:3, Why 7:9).   Minggu Kudus adalah hari-hari antara minggu Palem dengan masa Paskah. Disinilah diperingati Kamis Putih, Jumaat Agung (kematian Yesus Kristus) dan Sabtu Sunyi (sebagian gereja tidak merayakan secara khusus kamis putih dan sabtu sunyi, hanya menciptakan suasananya) tidak ada lilin yang dinyalakan pada masa ini untuk menghadirkan suasana duka. Umumnya gerej-gereja reformasi mengedepankan perayaan Jumaat Agung. Paskah (Ibr Pesak = Melewati ) adalah puncak perayaan Kristen. Dulunya Paskah Yahudi  memperingati keluarnya bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Ada saat Malaekat Tuhan “

133

melewati” ambang pintu rumah orang Israel dalam sebuah bencana kematian besar. Orang   Israel sampai kini menyembeli korban Paskah dan makan roti tak beragi untuk  memperingati kebangkitan Yesus Kristus yang “melewati/  memperingatinya.  Paskah Kristen memperingati melampaui” kuasa dosa dan maut, serta membawakan keselamatan bagi segenap umat  manusia. Yesus sendiri menjadi korban Paskah itu. Setelah masa sengsara dan duka pada “pagi-pagi benar hari pertama/hari minggu” Paskah membawa kepastian sukacita dan  pengharapan. Minggu Paskah Paskah berlangsung berlangsung sekitar tujuh minggu. minggu. Kenaikan Yesus ke Sorga terjadi pada hari kamis sebelum hari minggu Paskah ke tujuh (Luk. 24:50-53).  Novena adalah Sembilan malam setelah hari kenaikan Tuhan Yesus ke Sorga. Masa ini diisi dengan ibadah/perenungan pribadi yang bernuansa teduh, seperti para murid selepas kenaikan Tuhan Yesus ke Sorga. Sebagaian gereja melaksanakan peringatannya sebagaian lain meneruskan semangatnya. Pentakosta (artinya lima puluh) adalah hari kesepuluh setelah kenaikan Yesus ke Sorga atau hari ke lima puluh setelah Jumaat Agung, untuk memperingati turunnya Roh Kudus diantara  para murid di Yerusalem Yerusalem ( Kis 2: 1-13) inilah hari lahirnya gereja.  Minggu Trinitas, adalah hari minggu setelah Pentakosta, untuk merayakan dan menghayati sifat Tritunggal Allah (Bapa, Anak dan Roh Kudus).  Masa Kerajaan Allah yaitu yaitu waktu enem bulan mulai dari selepas minggu Trinitas hingga memasuki minggu Kristus Raja ( seminggu sebelum masa Adven).  Minggu Kristus raja adalah minggu sebelum masa Adven, untuk menghayati pemerintahan  Allah sebagai Raja, dalam diri Yesus Kristus, Kristus, Kepala Gereja dan Tuhan Tuhan dunia. 2.  Bintang merah bercahaya putih menunjukkan menunjukkan Yesus Kristus sebagai Juruslamat yang ditentukan ditentukan oleh Allah, Allah, sekaligus sekaligus bintang timur yang gilang gilang gemilang. Tujuh kaki dian dian melambangkan melambangkan  pengharapan jemaat jemaat yang selalu setia menanti menanti datangnya datangnya Yesus sebagai hakim di di hari Tuhan. Barraas’sa menunjukan perjuangan perjuangan mengha menghadirkan Syalom di Talaud menjadi sempurna 3.  Pedang Barraas’sa hanya melalui pesan damai yang dibawah Kristus ke dunia Tiga lilin menunjukkan kehadiran Tritunggal dalam pelayanan gereja. 4. Tulisan Alfa dan Omega, menunjuk pada penyataan Yesus sebagai yang awal dan yang akhir. 5.  Mahkota duri melambangkan betapa perihnya derita Kristus sebagai Raja Kerajaan Sorga, menebus dosa dunia. Cawan menunjukkan panggilan bagi gereja untuk mengambil bagian dalam penderitaan Kristus demi keselamatan dunia. 6.  Bukit golgota dengan tiga salib melambangkan pu ncak derita Kristus. Monogram “ Khi- Rho”  Rho” dua huruf awal kata Kristus; menunjuk bahwa meskipun lewat jalan derita Yesuslah yang menjadi Mesias/juruslamat  Mesias/juruslamat  7.  Hati merah yang dilingkari kain kafan kafan putih yang terbuka menyatakan fakta kebangkitan kebangkitan Kristus terjadi sebagai bukti kasih Allah yang tidak bisa dikalahkan oleh maut.  Mahkota kehidupan adalah symbol sukacita yang dijaminkan Allah kepada manusia yang  percaya kepada Yesus yang bangkit  bangkit  8.  Burung merpati melambangkan kehadiran dan penyataan kuasa Roh kudus yang membaharui gereja dan memberi kekuatan bersekutu bersaksi dan melayani.  Lidah api, melambangkan kehadiran kuasa Roh kudus secara terus menerus memimpin gereja untuk bersaksi 9. Cukup jelas ( lih. Penjelasan ayat 4). 10. Cukup jelas (lih. Penjelasan ayat 7) 11. Pengaturan lebih lanjut adalah penguraian lebih rinci hingga per minggu sehingga runtut tahun gereja bersinambung tanpa henti. 











Pasal 11 Bentuk-Bentuk Lambang Ibadah Khusus 1. Lambang-Lambang Ibadah khusus terdiri atas Lambang-Lambang Untuk Pentahbisan Pelayan Khusus, Peneguhan Majelis Penggembalaan dan Pertimbangan, Peneguhan Guru Sekolah Minggu dan Pembina Remaja, Pelantikan Pejabat Gereja, Peneguhan Sidi, Pengutusan Pejabat, Perayaan Hari Pekabaran Injil (HPI), Pekan HUT GERMITA, Perjamuan Kudus, Baptisan Kudus, Pemberkatan Pernikahan, Pemakaman, Ibadah Pengucapan Syukur Jemaat, Ibadah Khusus di luar Gedung Gereja yang tidak berhubungan dengan tahun gereja. 2. Bentuk lambang-lambang ibadah Pentahbisan Pelayan Khusus, Peneguhan Majelis Penggembalaan dan Pertimbangan, Peneguhan Guru Sekolah Minggu dan Pembina Remaja, Pelantikan Pejabat Gereja, Peneguhan Sidi Jemaat, Pengutusan Pelayan lainnya adalah sebagai berikut : a. Warna dasar tirai mimbar dan stola adalah Merah.

134

b. Bentuk lambangnya lambangnya adalah Ikan IKHTUS berwarna putih berlatar Salib berwarna kuning kuning dan SO’AN (wadah menyimpan semua hasil kebun/ladang) berwarna emas dengan tiga helai daun berwarna hijau di atasnya serta salib salib berwarna putih pada bagian atas stola dan tengah tengah tirai mimbar. 3. Bentuk lambang-lambang Perayaan Hari Pekabaran Injil (HPI) dan HUT GERMITA bersinode adalah sebagai berikut: a. Warna dasar tirai mimbar dan stola adalah Cokelat. b. Bentuk lambangnya adalah perahu merah merah bertiang salib kuning di atas tiga gelombang putih, dan bulatan bumi putih bersinar di dalamnya pulau-pulau Talaud berwarna hijau yang bertumpu pada Alkitab merah merah yang sedang terbuka, serta salib berwarna berwarna Kuning pada bagian atas stola dan tengah tirai mimbar. 4. Bentuk lambang-lambang Perayaan Perjamuan Kudus adalah sebagai berikut: a. Warna dasar tirai mimbar dan stola adalah Hitam b. Bentuk lambangnya adalah cawan berwarna merah dan roti putih pada nampan kuning dan tangan baptisan berwarna putih, percikan tiga butir air serta nampan air baptisan berwarna kuning serta salib berwarna merah pada bagian bagian atas stola dan tengah tengah tirai mimbar. 5. Bentuk Lambang dalam peribadatan lainnya diatur sebagai berikut : a. Ibadah Pemakaman dan Penghiburan/Penginjilan Penghiburan/Penginjilan menggunakan stola dan tirai mimbar seperti pada hari Jumat Agung b. Ibadah Pernikahan menggunakan Stola dan tirai mimbar seperti pada hari Raya Paskah c. Ibadah Baptisan Kudus dan ibadah liturgis lainnya menggunakan stola dan tirai mimbar sesuai tahun liturgis GERMITA d. Ibadah lain di dalam dan di luar gedung gereja yang berhubungan dengan tahun liturgis GERMITA, menggunakan stola dan tirai mimbar sesuai tahun liturgis GERMITA. e. Ibadah lain di dalam dan di luar gedung gereja yang tidak berhubungan dengan tahun liturgis GERMITA, menggunakan stola dan tirai mimbar sesuai kesepakatan Majelis Jemaat atau Majelis Sinode, yang mana sebagai penyelenggara. 6. Khusus untuk pendampingan pelantikan atau pengambilan sumpah pejabat pemerintahan, menggunakan stola dengan warna dasar Merah seperti Hari Kenaikan Tuhan Yesus ke S orga.  Penjelasan 1. Cukup Jelas thus : “Iesous Xristus Theos Uius Soter” Yesus Kristus Anak Allah Penyelamat, adalah simbol  2.  Ik thus gereja mula-mula yang menunjukan kesetiaan iman dalam pencobaan dan penderitaan. -orang Talaud dalam mana diletakan dan dibawah So’an : adalah wadah wadah kehidupan kehidupan bagi bagi orang -orang segala bahan makanan yang menjadi simbol kehidupan. ke hidupan. 3.  Helai daun menunjukan menunjukan dunia tempat panggilan panggilan gereja yang diemban. diemban. Perahu merah bertiang salib merah kuning diatas tiga gelombang menyatakan semangat   pemberitaan kabar baik Tuhan T uhan Yesus kepada dunia dan segala makhluk yang penuh tantangan dan hambatan tetapi senantiasa maju dalam kemuliaan Kristus.  Bulatan bumi berwarna putih dan pulau-pulau Talaud didalamnya didalamnya yang bertumpuh pada Alkitab merah yang sudah terbuka menyatakan bahwa dunia termasuk tanah dan warga Porodisa sudah dikuduskan oleh darah Kristus yang diwartakan oleh gereja setiap waktu tanpa kesudahan. 4. Cawan merah dan roti putih di atas nampan kuning dan tangan memersikkan air baptisan; menunjukan perjanjian keselamatan antara Allah dan gereja-Nya. Yang diperagakan melalui  perayaan Sakramen yang diperintahkan-Nya diperintahkan-Nya 5. Cukup jelas 6. Cukup jelas

Pasal 12 Simbol-Simbol Gerejani 1. Yang dimaksud dengan simbol-simbol gerejani adalah objek atau benda tertentu yang berasal dari kisah Alkitab, warisan warisan tradisi gereja sepanjang masa, maupun dari dari budaya Talaud yang memiliki nilai-nilai kristiani, yang digunakan, ditempatkan, dipajangkan dalam gedung gereja dan tempat-tempat dilaksanakannya ibadah. 2. Simbol-simbol Simbol-simbol gerejani yang umum dipakai di GERMITA adalah : a. Penggunaan lilin pada minggu-minggu advent, ibadah perayaan natal (pohon terang) dan ibadah perjamuan kudus. b. Penggunaan pohon dan pigura kandang Betlehem dalam ibadah perayaan natal c. Penggunaan daun palem atau sejenisnya dalam ibadah natal dan minggu-minggu sebelum

135

masa epifani. d. Penggunaan pigura salib dipasang miring dengan lilitan kain ungu selama peribadatan minggu-minggu minggu-minggu sengsara. e. Penggunaan pigura salib dengan lilitan kain hitam dalam peribadatan jumat agung dan ibadah perjamuan kudus f. Penggunaan pigura salib dengan lilitan kain putih selama peribadatan hari paskah dan minggu-minggu minggu-minggu paskah. g. Penggunaan beragam bentuk anyaman janur kelapa pada ibadah perayaan paskah. h. Penggunaan gambar, relief, dan objek religius kristiani lainnya di gereja, tempat pelaksanaan ibadah maupun di rumah-rumah jemaat. 3. Penggunaan bentuk simbol gerejani lainnya lainnya diatur melalui kesepakatan Majelis Majelis Jemaat.  Penjelasan Cukup Jelas

BAB V BENTUK DAN ARTI ATRIBUT KHUSUS Pasal 13 Bentuk Dan Arti Pakaian Pelayanan Lainnya Untuk Pendeta 1. Yang dimaksud pakaian pelayanan lainnya untuk pendeta adalah pakaian bukan Jubah (toga). 2. Pakaian pelayanan dimaksud adalah semi jas dengan kerah model baniang, serta kemeja atau blus dengan leher baniang berlengan pendek atau panjang denga n sulaman “Khi -Rho” pada bagian dada sebelah kiri, masing-masing menggunakan menggunakan dasi Kaler. 3. Warna pakaian pelayanan pendeta disesuaikan dengan makna dan nuansa ibadah.  Penjelasan 1-3.Cukup Jelas

Pasal 14 Bentuk Dan Arti Lambang-Lambang Lambang-Lambang Pelayanan Kategorial 1. Yang dimaksud Pelayanan Kategorial adalah Pelayanan GERMITA menurut kategori Anakanak, Remaja, Pemuda, Kaum Perempuan dan Kaum Laki-laki, sebagaimana dimaksud pada Peraturan Gereja tentang Pelayanan Kategorial. 2. Pelayanan GERMITA, karena kekhususan pengakuan dan tugas tanggung jawabnya memiliki lambang dengan bentuk dan arti tertentu. 3. Lambang tersebut tidak boleh sama atau menyerupai lambang GERMITA 4. Pada lambang tiap Pelayanan Kategorial mencantumkan nama kategorinya sebagai berikut : a. Untuk Kaum Laki-laki mencantumkan “ Kaum Laki-laki GERMITA” b. Untuk Kaum Perempuan mencantumkan “Kaum Perempuan GERMITA” c. Untuk Pemuda mencantumkan “Pemuda GERMITA” d. Untuk Remaja mencantumkan “Remaja GERMITA” e. Untuk Anak-anak mencantumkan “Anak” GERMITA” 5. Lambang Pelayanan Kategorial dirumuskan melalui Pertemuan Pelayanan Kategorial Sinode masing-masing masing-masing dan disahkan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode.  Penjelasan Cukup Jelas

Pasal 15 Bentuk Dan Arti Lambang-Lambang Lembaga-Lembaga Pada Aras Sinodal 1. Yang dimaksud Lembaga-lembaga pada aras sinodal adalah badan atau lembaga atau yayasan atau sebutan lain baik yang berbadan hukum atau yang belum berbadan hukum, yang dibentuk  oleh Badan Pekerja Majelis Sinode untuk melaksanakan pelayanan GERMITA pada bidang tertentu sebagaimana dimaksud pada Tata Dasar GERMITA Bab VI Pasal (16). 2. Lembaga-lembaga GERMITA pada aras sinodal, karena kekhususan tugas dan tanggung

136

 jawabnya memiliki memiliki lambang dengan bentuk dan arti tertentu. 3. Lambang tersebut tidak boleh sama atau menyerupai lambang GERMITA atau lambang Pelayanan Kategorial. 4. Lambang lembaga-lembaga GERMITA pada aras sinodal dirumuskan dan disahkan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode.  Penjelasan Cukup Jelas

Pasal 16 Bentuk Dan Arti Lambang Kegiatan Khusus Gerejawi 1. Yang dimaksud dengan kegiatan khusus gerejawi adalah kegiatan tertentu yang didalamnya digumuli sebagian atau keseluruhan panggilan pelayanan GERMITA secara sinodal pada satu perayaan tertentu, seperti Sidang Lengkap Majelis Sinode/Sidang Istimewa Majelis Sinode, dan kegiatan lainnya. 2. Lambang kegiatan khusus gerejawi tersebut tidak boleh sama atau menyerupai lambang GERMITA atau lambang pelayanan kategorial. 3. Lambang kegiatan khusus gerejawi dirumuskan dan disahkan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode.  Penjelasan Cukup Jelas

BAB VI PENGGUNAAN ATRIBUT GERMITA Pasal 17 Pengertian Pengertian penggunaan mencakup orang dan badan atau lembaga yang menggunakan serta waktu dan tempat atribut itu digunakan.  Penjelasan Cukup Jelas

Pasal 18 Penggunaan Lambang GERMITA 1. Lambang GERMITA dipakai pada papan nama gedung gereja, gedung-gedung milik GERMITA lainnya, gedung-gedung diselenggarakannya Pelayanan GERMITA secara permanen, panjipanji, kepala surat, buku atau dokumen resmi dan publikasi lain yang dikeluarkan oleh GERMITA atau yang memperoleh ijin te rtulis BPMS GERMITA. 2. Pada papan nama gedung gereja dicantumkan frase: “ANGGOTA PGI” 3. Model, warna, dan posisi penempatan lambang GERMITA ditetapkan oleh BPMS, sedangkan untuk ukuran disesuaikan dengan ukuran masing-masing bangunan.  Penjelasan 1-3.Cukup Jelas

Pasal 19 Penggunaan Stempel GERMITA 1. Stempel digunakan untuk kegiatan-kegiatan ketata-usahaan yang mewakili GERMITA ke dalam dan ke luar yang menandakan keabsahan dokumen serta menyatakan bahwa dokumen tersebut dikeluarkan oleh Lembaga GERMITA. 2. Yang dimaksud dengan lembaga GERMITA adalah Badan Pekerja Majelis Sinode dan perangkat pelayanan sinode lainnya, Badan Pekerja Majelis Jemaat dan perangkat pelayanan jemaat lainnya. 3. Perangkat pelayanan sinode menggunakan stempel sinode, perangkat pelayanan jemaat

137

menggunakan stempel jemaat 4. Penggunaan stempel termasuk pula dalam hal mengetahui dan atau menyetujui.  Penjelasan 1. Cukup Jelas 2. Cukup Jelas 3.Perangkat pelayanan sinode yang berbadan hukum dan panitia panitia menggunakan stempel masingmasingmasing. 4. Cukup jelas

Pasal 20 Penggunaan Atribut Ibadah 1. Atribut ibadah digunakan pada penyelenggaraan ibadah-ibadah yang menggunakan Tata Ibadah GERMITA. 2. Yang dimaksud Tata ibadah GERMITA adalah Tata Ibadah Resmi yang diterbitkan oleh BPMS maupun tata ibadah bentuk khusus atau tata ibadah kreatif yang disetujui penggunaannya oleh Majelis Jemaat.  Penjelasan 1-2.Cukup Jelas

Pasal 21 Penggunaan Pakaian Liturgis 1. Pakaian liturgis pendeta yaitu jubah hitam dan jubah putih digunakan pada saat memimpin ibadah sentral di gedung gereja, ibadah pentahbisan pelayan khusus, peneguhan majelis penggembalaan dan pertimbangan yang bukan pelayan khusus, peneguhan guru sekolah minggu dan pembina remaja, pelantikan pejabat gereja, peneguhan sidi, pengutusan pejabat dan dan acara-acara akbar gerejani yang ditetapakan BPMS dengan menggunakan menggunakan tata ibadah resmi yang diterbitkan oleh BPMS GERMITA. 2. Pakaian liturgis pendeta juga dipakai saat mendampingi pengambilan sumpah dan atau pelantikan pejabat pemerintahan. 3. Pakaian liturgis pelayan khusus bukan pendeta yaitu tutup bahu pelayanan digunakan pada saat memimpin ibadah dengan menggunakan tata ibadah resmi yang diterbitkan oleh BPMS GERMITA.

 Penjelasan 1. Penggunaan pakaian liturgis dan stola menurut runtut tahun gereja diatur sebagai berikut: a.  Minggu Adven menggunakan menggunakan stola biru dengan dengan toga putih; b.  Natal menggunakan stola hijau dengan toga toga hitam; c. Tahun Baru menggunakan stola hijau degan toga putih; d.  Epifania menggunakan menggunakan stola putih dengan dengan toga hitam; e.  Minggu pemuliaan Tuhan Tuhan menggunakan stola stola putih dengan toga toga hitam;  f.  Minggu sengsara menggunakan menggunakan stola ungu ungu dengan toga hitam hitam ; g.  Jumaat Agung menggunakan menggunakan stola hitam dengan dengan toga putih; putih; h. Paskah menggunakan stola kuning dengan toga putih; i. Kenaikan, Pentakosta dan Trinitas menggunakan stola merah dengan toga hitam;  j.  Masa Kerajaan Allah Allah menggunakan stola putih putih dengan toga hitam; hitam; k.  HPI/ HUT GERMITA menggunakan menggunakan stola coklat dengan dengan toga putih; l. Kristus Raja mengenakan stola kuning dengan toga hitam; m. Pentahbisan Pelayan Khusus, peneguhan majelis penggembalaan dan pertimbangan,  peneguhan guru sekolah minggu dan Pembina remaja, pelantikan pejabat gereja, peneguhan sidi, dan pengutusan pejabat menggunakan stola merah dengan toga putih; n. Perjamuan kudus dan penguburan menggunaan stola-hitam dengan toga putih; dan o.  Mendampingi pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat menggunakan stola merah dengan toga hitam. 2. Cukup jelas 3. Cukup jelas

138

Pasal 22 Penggunaan Stola 1. Stola pelayan khusus dikenakan oleh semua pelayan khusus yang hadir dalam penyelenggaraan suatu ibadah dengan menggunakan tata ibadah resmi yang diterbitkan oleh BPMS GERMITA. 2. Stola pelayanan dikenakan oleh semua pelayan khusus dan/atau anggota sidi jemaat yang dipercayakan oleh majelis jemaat untuk memimpin ibadah-ibadah dengan menggunakan tata ibadah resmi yang diterbitkan oleh BPMS GERMITA. 3. Pembantu khadim dalam ibadah sentral di gereja menggunakan stola yang sama dengan khadim. 4. Penggunaan stola sesuai tahun liturgis GERMITA mengacu pada Bab IV Pasal 10 Peraturan Gereja ini.  Penjelasan 1. Cukup Jelas 2. Untuk ibadah sentral di gedung gereja hanya boleh dipimpin oleh pelayan khusus sedangkan ibadah lainnya dapat dipimpin oleh anggota sidi jemaat yang dinilai layak dan mampu oleh majelis jemaat. 3. Penanggalan stola dilakukan setelah doa penutup oleh pelayan khusus 4. Cukup jelas

Pasal 23 Penggunaan Warna dan Lambang Tahun Liturgis GERMITA Penggunaan Warna dan Lambang Lambang Liturgis GERMITA diatur diatur menurut tahun gereja gereja sebagaimana diatur dalam Bab IV Pasal 10 Peraturan ini.  Penjelasan Cukup Jelas

Pasal 24 Penggunaan Pakaian Pelayanan Lainnya Untuk Pendeta 1. Pakaian pelayanan lainnya untuk pendeta sebagaimana dimaksud dalam Bab V Pasal 13 Peraturan Gereja ini, dikenakan dalam tugas pelayanan yang tidak perlu mengenakan pakaian liturgis Jubah. 2. Yang dimaksud dengan tugas pelayanan yang perlu mengenakan pakaian pelayanan lainnya yaitu pelayanan memimpin ibadah, penggembalaan-penggembalaan, memimpin sidang/rapat gerejani, serta menghadiri undangan kedinasan atau kemasyarakatan, dan saat menghadiri acaraacara akbar gerejani. 3. Arti pakaian pelayanan pendeta lainnya adalah bahwa ia siap melayani sebagai hamba Tuhan.  Penjelasan 1. Cukup Jelas 2. Cukup jelas 3. Cukup jelas

Pasal 25 Penggunaan Lambang Pelayanan Kategorial Lambang-lambang Pelayanan Kategorial digunakan dalam kegiatan masing-masing Pelayanan Kategorial.  Penjelasan Cukup Jelas

Pasal 26 Penggunaan Lambang Lembaga-Lembaga Pada Aras Sinodal

139

Lambang-lambang lembaga pada aras sinodal digunakan dalam kegiatan masing-masing lembaga tersebut.  Penjelasan Cukup Jelas

Pasal 27 Penggunaan Lambang Kegiatan Khusus Lambang-lambang Lambang-lambang kegiatan khusus digunakan untuk kegiatan pelayanan GERMITA tertentu seperti pelaksanaan Sidang Lengkap Majelis Sinode/Sidang Istimewa Majelis Sinode, perayaan injil masuk  Talaud, kegiatan akbar tiap pelayanan kategorial, dan sebagainya.  Penjelasan Cukup Jelas

Pasal 28 Penggunaan Simbol-Simbol Gerejani Simbol-simbol gerejani digunakan pada peribadatan-peribadatan tertentu, yang menggunakan Tata Ibadah resmi yang dikeluarkan oleh BPMS.  Penjelasan Cukup Jelas

BAB VII PEMBUATAN DAN PENGEDARAN ATRIBUT Pasal 29 Pembuatan Atribut 1. Yang dimaksud dengan pembuatan adalah kegiatan mencipta desain dan memproduksi atribut. 2. Pembuatan dan pengesahan desain atribut dilakukan oleh BPMS, kecuali yang diatur oleh Bab III Pasal 5 dan Bab V Pasal Pasal 14 Peraturan ini. 3. Pengadaan Atribut GERMITA oleh pihak lain harus atas izin dan pesanan BPMS  Penjelasan Cukup Jelas

Pasal 30 Pengedaran Atribut 1. Yang dimaksud dengan pengedaran adalah kegiatan menyebarluaskan atribut kepada pihakpihak yang berkepentingan. 2. Atribut yang beredar adalah sah bila diedarkan atas nama BPMS. 3. Pengedaran oleh pihak lain harus atas izin BPMS melalui surat rekomendasi tertulis.  Penjelasan Cukup Jelas

BAB VIII PERLENGKAPAN PERIBADATAN Pasal 31 Perlengkapan Peribadatan 1. Selain Atribut, GERMITA juga memiliki dan menggunakan perlengkapan peribadatan sebagai sarana pengungkapan nilai-nilai iman yang menggambarkan hubungan Allah yaitu Bapa, Anak 

140

dan Roh Kudus dengan GERMITA baik sebagai lembaga maupun ora ng-orangnya. 2. Perlengkapan peribadatan terdiri atas mimbar, tirai mimbar, mezbah persembahan, kotak dan pundi persembahan serta Lonceng. 3. Perlengkapan peribadatan memiliki arti sebagai berikut : a. Mimbar adalah tempat pewartaan firman Allah yang harus selalu menjadi pusat kehidupan orang percaya. b. Tirai Mimbar menyatakan menyatakan tabir rahasia kehendak Ilahi Ilahi yang senantiasa akan diperlihatkan diperlihatkan dan disingkapkan kepada semua orang yang sungguh-sungguh sungguh-sungguh rindu pada kebenaran Allah. c. Mezbah Persembahan menyatakan kerendahan hati manusia dalam menyambut setiap pemberian Berkat Allah, dalam kesediaan untuk menyokong pekerjaan Tuhan. d. Kotak dan Pundi persembahan menyatakan kerelaan Gereja untuk melaksanakan Pelayanan kasih bagi manusia dan dunia yang membutuhkan belas kasih Allah. e. Lonceng menyatakan panggilan Tuhan yang selalu ada berdentang dalam semua keberadaan hidup manusia, agar manusia kembali kepada citranya yang sejati, yaitu citra Allah, melalui persekutuan yang akrab dan mesra dalam ibadah. 4. Mimbar dan Tirai Mimbar menyatakan prinsip Reformasi Sola Scriptura : Hanya oleh Pemberitaan Firman Allah, Gereja dan Manusia dikuduskan. 5. Mezbah, Kotak dan Pundi Persembahan menyatakan prinsip Reformasi Sola Fide : Hanya oleh karena iman, maka Gereja dan umat Tuhan dalam sekalian karya dan kehidupannya beroleh pendamaian dan pembenaran dalam dan oleh Kristus. 6. Lonceng menyatakan prinsip Reformasi Sola Gratia : Hanya oleh karena Anugerah, maka manusia berdosa dapat bersekutu dengan Allah Khaliknya.  Penjelasan Cukup Jelas

BAB IX PERUBAHAN DAN KETENTUAN PERALIHAN Pasal 32 Perubahan 1. Perubahan peraturan gereja ini hanya dapat dilakukan dan ditetapkan dalam Sidang Istimewa Majelis Sinode. 2. Usul perubahan dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 15 (lima belas) Badan Pekerja Majelis Jemaat ke Badan Pekerja Majelis Majelis Sinode atau oleh Badan Pekerja Majelis Majelis Sinode Sinode yang selanjutnya diteruskan ke Sidang Lengkap Majelis Sinode. 3. Usul perubahan yang disampaikan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode dapat dibicarakan jika didukung oleh sekurang-kurangnya duapertiga anggota Majelia Sinode 4. Jika usul diterima Sidang Lengkap Majelis Sinode meneteapkan waktu dan tempat pelaksanaan Sidang Istimewa Majelis Sinode untuk membahas dan menetapkan perubahan tersebut.  Penjelasan 1. 2. 3. 4.

Cukup jelas  Badan Pekerja Majelis Majelis Jemaat atas nama majelis majelis jemaat  Cukup jelas Cukup jelas

Pasal 33 Ketentuan Peralihan Hal-hal yang menyangkut perubahan akibat ditetapkannya peraturan gereja ini, memerlukan masa peralihan sampai dengan berakhirnya periode pelayanan 2007-2012  Penjelasan Cukup jelas

BAB X KETENTUAN PENUTUP

141

Pasal 34 Lain-Lain Hal-hal lain mengenai atribut atribut yang tidak dimuat dimuat dan belum cukup diatur dalam peraturan peraturan gereja ini, dapat diatru diatru dan ditetapkan oleh Badan Pekerja Pekerja Majelis Sinode dengan peraturan Badan Pekerja Majelis Sinode yang tidak bertentangan dengan Tata Gereja GERMITA.  Penjelasan Cukup Jelas

Pasal 35 Pencabutan Pada saat berlakunya berlakunya perarutan gereja ini maka Peraturan Gereja Nomor Nomor 09 Tahun 2003 Tentang Atribut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi  Penjelasan Cukup jelas

Pasal 36 Pemberlakuan Peraturan gereja ini ditetapkan oleh Sidang Istimewa Sinode tahun 2010 dan mulai berlaku 27 November 2011, agar setiap anggota dan persekutuan GERMITA mengetahuninya maka memerintahkan Badan Pekerja Majelis Sinode menyebarluaskan  Pejelasan Cukup jelas

142

PERATURAN GEREJA TENTANG PENGGEMBALAAN, PENILIKAN DAN DISIPLIN GEREJAWI BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Pengertian 1. Penggembalaan adalah salah satu bentuk pelayanan GERMITA untuk menjaga, memelihara dan menuntun anggota GERMITA agar setia dan taat serta beriman kepada Tuhan melalui kesetiaan, ketaatan pada Pengakuan Iman, Ajaran dan Tata Gereja GERMITA serta tugas panggilan baik  sebagai perseorangan maupun sebagai persekutuan. 2. Penilikan adalah tindak lanjut dari penggembalaan untuk menilik ikrar dan hidup anggota GERMITA supaya sesuai dengan Pengakuan Iman, Ajaran, Tata Gereja dan tugas Panggilan baik  sebagai perseorangan maupun sebagai persekutuan. 3. Disiplin Gerejawi adalah tindak lanjut dari penggembalaan dan penilikan sebagai upaya untuk  mendidik anggota GERMITA agar hidup dalam pertobatan dan kembali setia dan taat pada Pengakuan Iman, Ajaran, Tata Gereja dan Tugas panggilanya sebagai perseorangan maupun persekutuan.  Penjelasan 1. Cukup jelas 2. Cukup jelas 3. Cukup jelas

Pasal 2 Hakikat Penggembalaan, Penggembalaan, Penilikan dan Disiplin Gerejawi 1. Penggembalaan, Penilikan dan Disiplin Gerejawi adalah tugas yang diperintahkan dan dipercayakan Tuhan Yesus Kepala Gereja dan Gembala yang Agung untuk dilaksanakan oleh Gereja-Nya dalam rangka Pertumbuhan dan Pendewasan Iman anggota Gereja. 2. Penggembalaan, Penilikan, dan Disiplin Gerejawi dilaksanakan oleh Gereja atas dasar kasih Allah dalam Yesus Kristus Kepala Gereja dan Gembala yang baik dan setia. 3. Penggembalaan, Penilikan, dan Disiplin Gerejawi dilaksanakan dalam kesadaran bahwa pada hakikatnya semua anggota GERMITA bersaudara di dalam Kristus dan karena itu terpanggil untuk  saling menggembalakan dan mendisiplinkan diri. 4. Penggembalaan, Penilikan, dan Disiplin Gerejawi dilaksanakan juga atas dasar kesadaran bahwa pada hakikatnya semua anggota GERMITA adalah manusia lemah yang tidak luput dari pencobaan dan dosa yang dapat mengguncangkan Iman, Pengharapan bahkan dapat memisahkannya dari Kasih Kristus. 5. Penggembalaan, Penilikan, dan Disiplin Gerejawi dilaksanakan demi dan untuk Kemuliaan nama Tuhan dan demi keutuhan dan ketertiban Persekutuan, Kesaksian dan Pelayanan serta Kenabian Gereja.  Penjelasan 1. 2. 3. 4. 5.

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

BAB II PENGGEMBALAAN

143

Pasal 3 Maksud dan Tujuan Penggembalaan 1. Penggembalaan dimaksudkan untuk memuliakan Tuhan Allah melalui pelayanan kepada anggota GERMITA baik sebagai perseorangan maupun sebagai per sekutuan agar: a. Yang taat dan setia tetap terjaga, terpelihara dan bertumbuh; b. Yang berduka dihiburkan; c. Yang lemah dikuatkan; d. Yang sakit dan terluka disembuhkan; e. Yang sesat dapat bertobat; f. Yang hilang dicari; dan g. Yang bersengketa didamaikan. 2. Tujuan Penggembalaan ialah: a. Agar fungsi gereja sebagai garam dan terang dunia terpelihara dan bertumbuh dalam setiap kondisi hidup yang dialami dan dihadapi baik sebagai perseorangan maupun sebagai persekutuan (Mat.5:13-16) b. Menolong anggota gereja agar secara dewasa dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya, baik sebagai perseorangan maupun persekutuan. c. Membantu anggota gereja agar dapat menguatkan imannya dalam menghadapi tantangan dan godaan dalam kehidupan setiap hari, baik sebagai perseorangan dan sebagai persekutuan. d. Menolong dan membantu anggota gereja agar dapat melaksanakan tugas kewajibannya di dunia ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab baik sebagai perseorangan maupun sebagai persekutuan.  Penjelasan 1. Cukup jelas 2. Cukup jelas

Pasal 4 Pelaksana dan Sasaran Penggembalaan 1. Penggembalaan pada dasarnya adalah tugas seluruh anggota GERMITA, dan ditujukan kepada seluruh anggota GERMITA baik sebagai perseorangan maupun sebagai persekutuan. 2. Pelayan khusus diaken, penatua, dan pendeta adalah sebagai gembala khusus dan bertanggung jawab melaksanakan penggembalaan terhadap anggota atau keluarga GERMITA secara rutin/umum maupun khusus. 3. Setiap anggota GERMITA atau keluarga berhak mendapatkan penggembalaan rutin/umum sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan mendapatkan penggembalaan khusus apabila ada masalah yang dihadapi. 4. Setiap anggota jemaat jemaat atau keluarga berhak mendapatkan penggembalaan penggembalaan khusus dalam rangka persiapan pelaksanaan sakramen Baptisan Kudus dan Perjamuan Kudus, Peneguhan Sidi, pemberkatan nikah, serta untuk pentabisan pelayan khusus dan peneguhan pelayan lainnya. 5. Pelayan khusus, Komisi Pelayanan Kategorial, Majelis Penggembalaan dan Pertimbangan Jemaat sebagai pelaksana utama penggembalaan anggota GERMITA atau keluarga, berhak mendapatkan pelengkapan-pelengkapan pelengkapan-pelengkapan dalam rangka pelaksanaan tugas penggembalaan. 6. Pelayan khusus pendeta pegawai GERMITA yang ditempatkan di jemaat wajib melaksanakan penggembalaan rutin/umum pada setiap anggota jemaat atau keluarga sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun dan berdasarkan kebutuhan untuk penggembalaan khusus.  Penjelasan 1. Pelayan khusus wajib memperlengkapi semua anggota GERMITA yang merupakan pelayan agar  mampu melaksanakan melaksanakan tugas penggembalaan. penggembalaan. 2. Pelayan khusus pendeta pegawai GERMITA adalah gembala khusus penuh waktu sedangkan  pelayan khusus diaken, penatua dan pendeta non pegawai GERMITA adalah gembala khusus tidak   penuh waktu. 3. Penggembalaan rutin/umum dilaksanakan oleh diaken dan penatua disetiap Kelompok Rumah Tangga serta disetiap Pelayanan Kategorial oleh Komisi Pelayanan Kategorial serta disetiap  pelaksanaan penggembalaan penggembalaan harus dicatat dicatat dalam Administrasi Administrasi Penggembalaan. Penggembalaan. 4. Pendeta dan BPMJ bersama MPPJ  5. Pelengkapan dalam bentuk pembinaan dan pelatihan untuk membentuk karakter seorang gembala serta meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam melaksanakan tugas penggembalaan.

144

6. Pendeta wajib membuat jadwal perkunjungan penggembalaan rutin/khusus terhadap anggota  jemaat atau keluarga dan dan disampaikan kepada anggota jemaat. jemaat.

Pasal 5 Bentuk dan Cara Penggembalaan 1. Penggembalaan dilaksanakan dalam bentuk perkunjungan penggembalaan dan percakapan penggembalaan. 2. Penggembalaan dilaksanakan dalam 2 (dua) cara yaitu penggembalaan rutin/umum dan penggembalaan khusus/insidentil. khusus/insidentil. 3. Penggembalaan terhadap perseorangan atau keluarga GERMITA dilaksanakan secara terencana, teratur dan berjenjang oleh pelayan khusus diaken, penatua, dan pendeta, Komisi Pelayanan Kategorial, Badan Pekerja Majelis Jemaat, Majelis Penggembalaan dan Pertimbangan Jemaat, Koordinator Pelayanan Wilayah, Badan Pekerja Majelis Sinode dan Majelis Majelis Penggembalaan Penggembalaan dan Pertimbangan Sinode. 4. Penggembalaan terhadap pelayan khusus kostor, diaken dan penatua atau keluarganya dilaksanakan secara terencana, teratur dan berjenjang oleh pelayan khusus pendeta, Badan Pekerja Majelis Jemaat, Majelis Penggembalaan Penggembalaan dan Pertimbangan Pertimbangan Jemaat, Koordinator Pelayanan Pelayanan Wilayah dan Badan Pekerja Majelis Sinode dan Majelis Penggembalaan dan Pertimbangan Sinode. 5. Penggembalaan terhadap pelayan khusus pendeta dilaksanakan oleh Koordinator Pelayanan Wilayah, Badan Pekerja Majelis Sinode dan Majelis Penggembalaan dan Pertimbangan Sinode dengan melibatkan Majelis Kode Etik Pendeta. 6. Penggembalan terhadap Persekutuan atau Perangkat Pelayanan GERMITA dilaksanakan oleh: a. Pelayan Khusus Pendeta, Badan Pekerja Majelis Jemaat, dan Majelis Penggembalaan dan Pertimbangan Jemaat terhadap Kelompok Rumah Tangga, Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat, Komisi Kerja dan Kelompok Pelayanan Fungsional dan Profesi b. Badan Pekerja Majelis Sinode dan Majelis Penggembalaan dan Pertimbangan Sinode terhadap Majelis Jemaat, Badan Pekerja Majelis Jemaat, Badan Pengawas Perbendaharaan Jemaat, Majelis Penggembalaan dan Pertimbangan Jemaat, Pelayanan Wilayah dan Perangkat Pelaksana Sinode lainnya. c. Rapat Badan Pekerja Majelis Sinode dan Majelis Penggembalaan dan Pertimbangan Sinode, terhadap Badan Pekerja Majelis Sinode 7. Penggembalaan terhadap pegawai (karyawan) GERMITA dilaksanakan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode. 8. Setiap persekutuan atau perangkat pelayanan GERMITA berhak mendapatkan penggembalaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali secara rutin dan sesuai kebutuhan untuk penggembalaan khusus. 9. Penggembalaan bagi setiap anggota GERMITA baik sebagai perseorangan maupun sebagai persekutuan yang bermasalah dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan. 10. Disamping bentuk dan cara penggembalaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini, pendeta pegawai GERMITA di jemaat melaksanakan pastoral konseling kepada anggota jemaat atau keluarga di pastori jemaat atau di rumah tempat tinggal pendeta atau di gedung gereja.  Penjelasan 1. Perkunjungan Penggembalaan terdiri dari Perkunjungan langsung dan tidak langsung. Perkunjungan langsung dilaksanakan oleh gembala dengan mengunjungi atau bertemu dan bercakap langsung dengan yang digembalakan; sedangkan Perkunjungan tidak langsung dilakukan melalui surat-menyurat, telepon, SMS dan email. 2. Penggembalaan rutin/umum adalah penggembalaan yang dilakukan secara rutin dan teratur  kepada seluruh anggota jemaat atau keluarga sedangkan penggembalaan khusus adalah  penggembalaan yang dilakukan sesuai kebutuhan seperti menyelesaikan masalah anggota atau keluarga GERMITA dan persekutuan serta penggembalaan untuk persiapan pelaksanaan baptisan,  peneguhan sidi, pemberkatan nikah, pelaksanaan perjamuan kudus, pentabisan pelayan khusus,  peneguhan pelayan gereja gereja lainnya dan kunjungan kunjungan orang sakit atau atau yang berduka. 3. Terencana, artinya harus dimasukkan dimasukkan dalam program pelayanan jemaat jemaat dan sinode setiap tahun. Teratur, artinya dilakukan secara terjadwal untuk penggembalaan rutin/umum  Berjenjang,artinya  Berjenjang,artinya dilakukan dari dari tingkat jemaat sampai sampai tingkat sinode sinode  MPPJ dan MPPS dilibatkan dilibatkan dalam penggembalaan penggembalaan khusus khusus 4. Terencana, artinya harus dimasukkan dalam program pelayanan jemaat dan sinode setiap tahun Teratur, artinya dilakukan secara terjadwal untuk penggembalaan rutin/umum  Berjenjang, artinya dilakukan dilakukan mulai dari dari tingkat jemaat sampai sampai tingkat sinode. sinode.  MPPJ dan MPPS di libatkan libatkan dalam penggembalaan penggembalaan khusus.

145

5.  Majelis Kode Etik Pendeta Pendeta dibentuk oleh Organisasi Organisasi Profesi Pendeta Pendeta 6. a. Cukup jelas b. Dilakukan secara berjenjang. c. Cukup jelas. 7. Cukup jelas 8. Cukup jelas 9. Cukup Jelas 10.  Dilakukan mulai hari senin sampai sabtu dengan cara diumumkan melalui berita jemaat setiap hari minggu kepada anggota jemaat mengenai waktu dan tempat pelaksanaan pastoral konseling.

BAB III PENILIKAN Pasal 6 Tujuan dan Sasaran Pelaksanaan P elaksanaan Penilikan 1. Penilikan dilakukan untuk meneliti dan membuktikan apakah yang bersangkutan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Pengakuan Iman, Ajaran, Tugas Panggilan dan Tata Gereja GERMITA serta mengajaknya bertobat. 2. Penilikan ditujukan kepada perseorangan atau persekutuan, setelah percakapan penggembalaan khusus belum membawa hasil yang memuaskan. 3. Penilikan terhadap perseorangan dilakukan sebagai berikut: a. Terhadap anggota jemaat dilakukan oleh pelayan khusus di jemaat. b. Terhadap pelayan khusus kostor, diaken dan penatua di jemaat dilakukan oleh pendeta jemaat dan Badan Pekerja Majelis Jemaat Jemaat serta Majelis Penggembalaan Penggembalaan dan Pertimbangan Pertimbangan Jemaat. c. Terhadap pelayan khusus diaken, penatua di sinode oleh Badan Pekerja Majelis Sinode dan Majelis Penggembalaan dan Pertimbangan Sinode. d. Terhadap pelayan khusus pendeta dilakukan oleh Koordinator Pelayanan Wilayah, Badan Pekerja Majelis Sinode dan Majelis Penggembalaan dan Pertimbangan Sinode dengan melibatkan Majelis Kode Etik Pendeta. e. Terhadap Pegawai (Karyawan) GERMITA dikantor sinode oleh Badan Pekerja Majelis Sinode sedangkan pegawai (karyawan) GERMITA di yayasan, Lembaga GERMITA dilakukan oleh Kepala/Ketua/Direktur Yayasan atau Lembaga tersebut atas pengawasan Badan Pekerja Majelis Sinode. f. Terhadap Koordinator Pelayanan Kategorial Wilayah dilakukan oleh Komisi Pelayanan Kategorial Sinode bersangkutan dan Koordintor Pelayanan Wilayah. g. Terhadap anggota Komisi Pelayanan Kategorial Sinode oleh Rapat Komisi Pelayanan Kategorial Sinode bersangkutan dan Badan Pekerja Majelis Sinode. h. Terhadap pelayan khusus pendeta yang bertugas diluar struktur pelayanan GERMITA dilakukan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode dan Majelis Penggembalaan dan Pertimbangan Sinode. 4. Penilikan terhadap persekutuan atau perangkat pelayanan GERMITA dilakukan sebagai berikut: a. Terhadap Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat, Komisi Kerja Jemaat dan Kelompok Fungsional dan Profesi serta Kelompok Rumah Tangga dilakukan oleh Pendeta, Badan Pekerja Majelis Jemaat dan Majelis Penggembalaan dan Pertimbangan Jemaat. b. Terhadap Majelis Jemaat, Badan Pekerja Majelis Jemaat, Badan Pengawas Perbendaharaan Jemaat dan Majelis Penggembalaan dan Pertimbangan Jemaat dilakukan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode dan dapat dipercayakan kepada Koordinator Pelayanan Wilayah. c. Terhadap Komisi Pelayanan Kategorial Sinode, Pelayanan Wilayah, Komisi Kerja Sinode, Yayasan, Badan dan perangkat pelaksana sinode lainnya dilakukan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode. d. Terhadap persekutuan jemaat dan pelayanan wilayah dilakukan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode dan Majelis Penggembalaan dan Pertimbangan Sinode.  Penjelasan 1. Cukup jelas 2. Telah dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali percakapan penggembalaan dan telah berlangsung dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan. 3. a. Pelayan khusus di jemaat yang dimaksud adalah diaken dan penatua di KRT bersangkutan dan  pendeta jemaat. b. Jika diaken dan penatua yang dimaksud adalah anggota Badan Pekerja Majelis Jemaat, maka dilakukan oleh pendeta jemaat, Majelis Penggembalaan dan Pertimbangan Jemaat serta Badan Pekerja Majelis Lainnya.

146

c. Jika diaken dan penatua yang dimaksud adalah anggota Badan Pekerja Pekerja Majelis Sinode, maka dilakukan oleh Majelis Penggembalaan dan Pertimbangan Sinode dan anggota Badan Pekerja  Majelis Sinode lainnya. lainnya. d. Cukup jelas e. Cukup jelas  f. Cukup jelas g. Cukup jelas 4. a. Cukup jelas b. Cukup jelas c. Cukup jelas d. Cukup jelas

Pasal 7 Proses Penilikan 1. Penilikan terhadap perseorangan dilakukan dengan cara: a. Mengumpulkan keterangan atau data permasalahan dari orang-orang sekitar sebagai saksi, baik  yang memberatkan maupun yang meringankan. b. Mengumpulkan Mengumpulkan keterangan atau data dari yang bersengketa. c. Membicarakan data yang terkumpul dalam rapat Badan Pekerja Majelis Jemaat, atau Sidang Majelis Jemaat atau Sidang Tahunan Majelis Sinode Sinode atau Sidang Lengkap Majelis Sinode. Sinode. d. Apabila berdasarkan hasil rapat atau sidang yang bersangkutan dinyatakan bersalah sesuai keterangan dan data yang ada maka rapat atau sidang mengajak yang bersangkutan untuk  bertobat. 2. Penilikan terhadap persekutuan atau perangkat pelayanan GERMITA dilakukan dengan cara: a. Mengumpulkan keterangan atau data permasalahan dari orang-orang sekitar sebagai saksi, baik  yang memberatkan maupun yang meringankan; b. Mengumpulkan Mengumpulkan keterangan atau data dari orang-orang bersengketa, baik secara langsung maupun tidak langsung menyangkut keterangan-keterangan pertemuan atau rapat serta notulen dan laporan pelaksanaannya; c. Membicarakan keterangan dan data yang terkumpul dalam Sidang Majelis Jemaat atau Rapat Badan Pekerja Majelis Sinode atau Sidang Tahunan Majelis Sinode atau Sidang Lengkap Majelis Sinode; dan d. Apabila berdasarkan hasil rapat atau sidang dinyatakan bersalah setelah mempelajari dan mengkaji data yang ada, maka rapat atau sidang mengajak persekutuan atau perangkat pelayanan untuk bertobat dan mencabut semua keputusan-keputusan yang telah dibuatnya dan berjanji tidak  akan melakukannya lagi. 3. Selama dalam proses penilikan, maka perseorangan atau persekutuan dan perangkat pelayanan GERMITA belum dianggap bersalah. 4. Kepada yang bersangkutan baik perseorangan maupun persekutuan dan perangkat pelayanan yang bermasalah mempunyai hak membela diri baik secara lisan maupun tertulis kepada rapat atau sidang. 5. Pelaksanaan penilikan berlangsung berlangsung paling lama lama tiga bulan.  Penjelasan 1. a,b. Pengumpulan keterangan atau data harus menggunakan etika Kristiani tanpa mengabaikan  profesionalisme  profesionalisme kerja. c,d. Sesuai dengan kewenangannya. 2. a,b. sama dengan penjelasan 1a,b c,d. sama dengan penjelasan 1c,d  3.  Asas praduga tak bersalah bersalah 4. Cukup jelas 5. Cukup jelas

BAB IV DISIPLIN GEREJAWI Pasal 8 Tujuan Pelaksanaan Disiplin Gerejawi

147

1. Disiplin Gerejawi bertujuan agar anggota GERMITA baik sebagai perseorangan maupun sebagai persekutuan atau perangkat pelayanan, hidup dalam ketaatan dan kesetiaan pada Pengkuan Iman, Ajaran GERMITA, Panggilan Gereja dan Tata Gereja GERMITA. 2. Tindakan Disiplin Gerejawi dikenakan kepada anggota GERMITA baik sebagai perseorangan maupun sebagai persekutuan atau perangkat pelayanan yang sengaja dan nyata-nyata mengingkari Pengakuan Iman, Ajaran GERMITA, dan Panggilan Gereja serta melanggar Tata Gereja GERMITA dan Ketetapan dan Keputusan lainnya yang berlaku. 3. Tindakan Disiplin Gerejawi diberlakukan setelah penggembalaan dan penilikan telah dilaksanakan dan yang bersangkutan atau persekutuan dan perangkat pelayanan tidak menunjukkan perubahanperubahan dan pertobatan serta menjadi batu sandungan atau penghambat dan kehidupan dan pelayanan GERMITA.  Penjelasan 1. Cukup jelas 2. Cukup jelas 3. Cukup jelas

Pasal 9 Sasaran Pelaksanaan Disiplin Gerejawi Sasaran Disiplin Gerejawi ialah: 1. Anggota Jemaat 2. Pelayan khusus 3. Pegawai GERMITA 4. Badan Pekerja Majelis Jemaat 5. Badan Pekerja Majelis Sinode 6. Badan Pengawas Perbendaharaan Jemaat dan Sinode 7. Majelis Penggembalaan dan Pertimbangan Jemaat dan Sinode 8. Perangkat Pelaksana Jemaat dan Sinode lainnya. 9. Jemaat dan pelayanan wilayah  Penjelasan Cukup jelas

Pasal 10 Pelaksana Tindakan Disiplin Gerejawi 1. Pelaksana tindakan disiplin gerejawi terhadap anggota Jemaat adalah Sidang Majelis Jemaat. 2. Pelaksana tindakan disiplin gerejawi terhadap pelayan khusus kostor, diaken, penatua dan pendeta adalah Badan Pekerja Majelis Sinode. 3. Pelaksana tindakan disiplin gerejawi terhadap pelayan khusus pendeta ialah Badan Pekerja Majelis Sinode berdasarkan rekomendasi organisasi profesi pendeta. 4. Pelaksana disiplin terhadap pegawai (karyawan) GERMITA adalah Badan Pekerja Majelis Sinode. 5. Pelaksana disiplin gerejawi terhadap Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat, Komisi Kerja dan Kelompok Fungsional dan Profesi serta Panitia di jemaat adalah Sidang Majelis Jemaat. 6. Pelaksana disiplin gerejawi terhadap Majelis Jemaat, Badan Pekerja Majelis Jemaat, Badan Pengawas Perbendaharaan Jemaat dan Majelis Penggembalaan dan Pertimbangan Jemaat adalah Badan Pekerja Majelis Sinode. 7. Pelaksana disiplin gerejawi terhadap Komisi Pelayanan Kategorial Sinode, Koordinator Pelayanan Wilayah, Komisi Kerja Sinode, Kelompok Pelayanan Fungsional dan Profesi Sinode, Panitia dan Perangkat Pelaksana Sinode lainnya adalah Badan Pekerja Majelis Sinode. 8. Pelaksana disiplin gerejawi terhadap Badan Pekerja Majelis Sinode, Badan Pengawas Perbendaharaan Sinode dan Majelis Penggembalaan dan Pertimbangan Sinode adalah Sidang Tahunan Majelis Sinode. 9. Pelaksana disiplin disiplin gerejawi terhadap terhadap persekutuan Jemaat dan pelayanan wilayah wilayah adalah Sidang Sidang Tahunan Majelis Sinode.  Penjelasan

148

1. Pelaksanaan tindakan tindakan disiplin gerejawi terhadap terhadap anggota Jemaat Jemaat dilaporkan secara secara tertulis oleh  Badan Pekerja Majelis Jemaat kepada Koordinator Pelayanan Wilayah dan Badan Pekerja Majelis Sinode. 2.  Dilaksanakan dalam rapat Badan Pekerja Majelis Sinode yang dihadiri oleh Majelis Penggembalaan dan Pertimbangan Sinode dan Koordinator Pelayanan Wilayah yang bersangkutan. 3.  Dilaksanakan dalam rapat Badan Pekerja Majelis Sinode yang dihadiri oleh Majelis Penggembalaan dan Pertimbangan Sinode dan Koordinator Pelayanan Wilayah yang bersangkutan.  Rekomendasi organisasi organisasi profesi pendeta pendeta diperlukan jika jika telah terbentuk. 4.  Dilaksanakan dalam rapat Badan Pekerja Majelis Sinode yang dihadiri oleh Majelis Penggembalaan dan Pertimbangan Sinode. 5.  Dilaporkan oleh BPMJ secara tertulis kepada Koordinator Pelayanan Wilayah dan Badan Pekerja  Majelis Sinode dan untuk Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat juga dilaporkan kepada Komisi Pelayanan Kategorial Sinode yang bersangkutan. 6.  Dilaksanakan dalam rapat Badan Pekerja Majelis Sinode yang dihadiri oleh Majelis Penggembalaan dan Pertimbangan Sinode dan Koordinator Pelayanan Wilayah yang bersangkutan. 7.  Dilaksanakan dalam rapat Badan Pekerja Majelis Sinode yang dihadiri oleh Majelis Penggembalaan dan Pertimbangan Sinode. 8.  Jika tidak dapat mengambil mengambil keputusan diteruskan diteruskan ke-Sidang Lengkap/Istimewa Lengkap/Istimewa Majelis Sinode. Sinode. 9.  Jika tidak dapat mengambil mengambil diteruskan ke-Sidang ke-Sidang Lengkap/Istimewa Majelis Sinode Sinode

Pasal 11 Bentuk-bentuk Tindakan Disiplin Gerejawi 1. Tindakan disiplin gerejawi terhadap anggota GERMITA adalah: a. Dalam waktu tertentu tidak mendapatkan hak-haknya sebagai anggota GERMITA sebagaimana dimaksudkan dalam Tata Dasar Bab IV Pasal 12; dan b. Diberhentikan sementara sementara atau tetap dari keanggotaan GERMITA. GERMITA. 2. Tindakan disiplin gerejawi terhadap pelayan khusus dan pengurus gereja lainnya adalah: a. Pemberhentian sementara dari jabatan; atau b. Pemberhentian dengan hormat; atau c. Pemberhentian dengan tidak hormat. 3. Tindakan disiplin gerejawi terhadap pegawai GERMITA terdiri dari: a. Penundaan kenaikan biaya hidup pokok berkala paling lama 1 (satu) tahun; atau b. Penurunan biaya hidup pokok sebesar 1 (satu) kali berkala untuk paling paling lama 1 (satu) tahun; c. Penundaan pindah golongan/ruang untuk paling lama 1 (satu) tahun; d. Penurunan golongan/ruang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun; e. Pemberhentian pembayaran biaya hidup sementara dan masa kerja tidak diperhitungkan; diperhitungkan; f. Pemberhentian sementara dari jabatan pelayanan; g. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai GERMITA; dan h. Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai pegawai GERMITA dan jabatan pelayanan. 4. Tindakan disiplin gerejawi terhadap perangkat pelayanan GERMITA ( persekutuan) adalah: a. Dalam waktu tertentu tidak mendapat hak-haknya sebagai perangkat pelayanan GERMITA atau; b. Dalam waktu tertentu kepengurusan perangkat pelayanan GERMITA dibekukan atau; dan c. Kepengurusan pelayanan GERMITA diberhentikan dan diganti dengan kepengurusan yang baru sesuai ketentuan yang berlaku. 5. Tindakan disiplin gerejawi terhadap persekutuan jemaat dan pelayanan wilayah adalah: a. Dalam waktu tertentu tidak melaksanakan panggilan dan tugas jemaat atau tugas pelayanan wilayah GERMITA. b. Dalam waktu tertentu tidak mendapatkan pelayanan dari BPMS. c. Menarik sementara pegawai GERMITA yang ditempatkan di jemaat atau pelayanan wilayah yang bersangkutan. d. Jemaat atau pelayanan wilayah tersebut di bubarkan. 6. Setiap tindakan disiplin gerejawi ditetapkan dengan keputusan dan batas waktunya.  Penjelasan 1. 2. 3. 4.

 Berlaku bagi seluruh seluruh anggota jemaat baik anggota yang memiliki memiliki jabatan pelayanan pelayanan atau tidak  Cukup jelas  Bentuk tindakan disiplin disiplin bisa akumulatif. akumulatif. Cukup Jelas.

149

5. Cukup Jelas. 6.  Batas waktu dan bentuk tindakan disiplin gerejawi di tentukan oleh sidang atau rapat yang berwewenang dan di cantumkan dalam diktum keputusan atau ketetapan sesuai dengan tingkat   pelanggaran disiplin disiplin gerejawi yang dilakukan. dilakukan.

Pasal 12 Langkah-langkah Pelaksanaan Tindakan Disiplin Gerejawi 1. Badan Pekerja Majelis Jemaat dan Badan Pekerja Majelis Sinode berkewajiban menyampaikan keputusan kepada yang di kenakan tindakan disiplin gerejawi. 2. Anggota GERMITA, pelayan khusus, pengurus gereja, pegawai, atau perangkat pelayanan GERMITA serta Majelis Jemaat atas nama persekutuan jemaat dapat mengemukakan pendapat tentang keputusan tindakan disiplin yang di kenakan padanya. 3. Setiap tindakan disiplin gerejawi yang dikenakan kepada setiap anggota GERMITA harus diumumkan diumumkan oleh yang mengeluarkan Keputusan Pendisiplinan.  Penjelasan 1. Cukup jelas 2. Pendapat yang di maksud disampaikan kepada sidang/rapat atau Badan Pekerja Majelis yang menetapkan tindakan disiplin gerejawi tersebut. 3.  Diumumkan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sesudah keputusan tindakan disiplin gerejawi di tetapkan dengan memperhatikan etika dan moral kristiani.

Pasal 13 Peninjauan kembali 1. Keputusan tentang disiplin gerejawi dapat di tinjau kembali apabila : a. Ada bukti-bukti baru yang melemahkan alasan tindakan disiplin gerejawi; b. Yang dikenakan tindakan disiplin gerejawi telah menyadari kesalahannya dan menyatakan penyesalan serta pertobatannya secara tertulis. 2. Keputusan peninjauan kembali harus di umumkan oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat atau Badan Pekerja Majelis Sinode.  Penjelasan 1. Cukup Jelas 2. Cukup jelas

BAB V PERUBAHAN DAN KETENTUAN PERALIHAN Pasal 14 Perubahan 1. Perubahan peraturan gereja ini hanya dapat dilakukan dan ditetapkan dalam Sidang Istimewa Majelis Sinode. 2. Usul perubahan dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 15 (lima belas) Badan Pekerja Majelis Jemaat ke Badan Pekerja Majelis Sinode atau oleh Badan Pekerja Majelis Sinode yang selanjutnya diteruskan ke Sidang Lengkap Majelis S inode. 3. Usul perubahan yang disampaikan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode dapat dibicarakan jika didukung oleh sekurang-kurangnya dua per tiga anggota majelis sinode. 4. Jika usul diterima Sidang Lengkap Majelis Sinode menetapkan waktu dan tempat pelaksanan Sidang Istimewa Majelis Sinode Sinode untuk membahas membahas dan menetapkan perubahan perubahan tersebut.  Penjelasan 1. 2. 3. 4.

Cukup jelas  Badan Pekerja Majelis Majelis Jemaat atas nama majelis majelis jemaat  Cukup jelas Cukup jelas

150

Pasal 15 Ketentuan Peralihan Hal-hal yang menyangkut perubahan akibat ditetapkannya peraturan gereja ini, memerlukan masa peralihan sampai dengan berakhirnya periode pelayanan 2007-2012.  Penjelasan Cukup jelas

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Lain-lain Hal-hal lain mengenai mengenai penggembalaan, penilikan penilikan dan disiplin disiplin gerejawi yang tidak dimuat dimuat dan belum cukup diatur dalam peraturan gereja ini, dapat diatur dan ditetapkan oleh Badan Bekerja Majelis Sinode dengan peraturan Badan Pekerja Majelis Sinode yang tidak bertentangan dengan Tata Gereja GERMITA.  Penjelasan Cukup jelas

Pasal 17 Pencabutan Pada saat berlakunya peraturan gereja ini maka Peraturan Gereja Nomor 06 Tahun 2007 tentang Penggembalaan, Penilikan dan Disiplin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.  Penjelasan Cukup jelas

Pasal 18 Pemberlakuan Peraturan gereja ini ditetapkan oleh Sidang Istimewa Sinode tahun 2010 dan mulai berlaku 27 November 2011, 2011, agar setiap anggota dan persekutuan GERMITA mengetahuinya maka memerintahkan Badan Pekerja Majelis Sinode menyebarluaskannya. menyebarluaskannya.  Penjelasan Cukup jelas

151

Lampiran 1 SUSUNAN PANITIA PERUMUS TATA GEREJA GERMITA 2010

Ketua

: Pnt. Ir. P. J. Tuwongkesong, Tuwongkesong, MM

Sekretaris

: Pnt. Jakob Mangole, SE

Anggota

: 1. Pdt. N. Magisa, S.Th 2. Pdt. P.L. Pangalasen, S.Th 3. Pdt. N.D. Majaut, S.Th 4. Pdt. F. S. Wuana, S.Th 5. Pdt. A. T. Tucunan, S.Th 6. Pnt. Rosmini Malaru, SH. MH 7. Pdt. A. T. Manangkabo, S.Th 8 .Pdt. Alprina Awaeh, S.Th 9. Pdt. Milton Lia, S.Teol 10. Pnt. Dra. M. Waloni 11. Pdt. Oktavianus R. Tumbal, S.Th. 12. Pdt. V. H. R. Ambuliling, Ambuliling, S.Teol 13. Pdt. S. Taariwuan, S.Th 14. Pnt. R. Bungkuran, S.Pd 15. Pdt. S. Pagora, S.Th 16. Pdt. Rius Rabunusa 17. Pdt. R. W. Sasauw, M.Teol 18. Pdt. A. Sasube, S.Th 19. Pdt. H. J. Modo, Sm.Th 20. Pnt. D. E. Ulaen 21. Pdt. Maria M. Udampo, S.Th 22. Pnt. A. Riung, S.IP. M.Si 23. Dkn. L. Maloring, S.Pd 24. Pnt. F. J. Ungkey, S.Pd 25. Pdt. A. J. Larinse, S.Pak  26. Pnt. M. Essing 27. Pdt. M.Y. Matoneng, M.Th 28. Pdt. E. E. Mona S.Th 29. Pdt. R. Bambulu 30. Pdt. N.I. Manikape, M. Teol

152

Lampiran : 2

BENTUK TATA GEREJA GERMITA 2010

TATA DASAR

KELOMPOK ATURAN TENTANG LINGKUNGAN PELAYANAN

JEMAAT

SINODE

KELOMPOK ATURAN TENTANG ORANG DALAM PELAYANAN

KELOMPOK ATURAN TENTANG SARANA PELAYANAN

PELAYANAN KATEGORIAL

PERBENDAHARAAN

PELAYAN KHUSUS

PENGAWASAN PERBENDAHARAAN

PEGAWAI GERMITA

ATRIBUT GERMITA

PENGGEMBALAAN, PENILIKAN DAN DISIPLIN 153 GEREJAWI

TATA GEREJA GERMITA 2010

Lampiran : 3

STRUKTUR GEREJA MASEHI INJILI TALAUD

SINODE GERMITA

JEMAAT-JEMAAT GERMITA

KETERANGAN : GARIS INTEGRASI / PERSEKUTUAN GARIS PELAYANAN

154

Lampiran : 4

STRUKTUR ORGANISASI DAN MEKANISME JEMAAT

SIDANG MAJELIS JEMAAT

MAJELIS PENGGEMBALAAN DAN PERTIMBANGAN JEMAAT

KOMISI KERJA

BADAN PEKERJA MAJELIS JEMAAT

KOMISI PELAYANAN

KELOMPOK RUMAH TANGGA

BADAN PENGAWAS PERBENDAHARAAN JEMAAT

KELOMPOK FUNGSIONAL DAN PROFESI

KETERANGAN : Garis Pelayanan / Pertanggungjawaban Garis Pengawasan Garis Konsultasi

155

PANITIA

Lampiran : 5

STRUKTUR ORGANISASI DAN MEKANISME SINODE

SIDANG LENGKAP MAJELIS SINODE /  SIDANG ISTIMEWA MAJELIS SINODE S INODE SIDANG TAHUNAN MAJELIS SINODE

MAJELIS PENGEMBALAAN & PERTIMBANGAN SINODE

YAYASAN

KOMISI PELAYANAN KATEGORIAL

BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE

KOORDINATOR PELAYANAN WILAYAH

BADAN PENGAWAS PERBENDAHARAAN SINODE

KOMISI KERJA

KETERANGAN : GARIS PELAYANAN / PERTANGGUNGJAW PERTANGGUNGJAWABAN ABAN GARIS KONSULTASI GARIS PENGAWASAN

156

PERANGKAT PELAKSANA LAINNYA

Lampiran : 6

STRUKTUR ORGANISASI PELAYANAN GERMITA

SIDANG LENGKAP MAJELIS SINODE /  SIDANG ISTIMEWA MAJELIS SINODE SIDANG TAHUNAN MAJELIS SINODE

MPPS

BPMS

BPPS

KOORDINATOR PELAYANAN WILAYAH

SIDANG MAJELIS JEMAAT

MPPJ

BPMJ

KETERANGAN : GARIS PELAYANAN / PERTANGGUNGJAWAB PERTANGGUNGJAWABAN AN GARIS KONSULTASI GARIS KOORDINASI

157

BPPJ

GARIS PENGAWASAN

158