TANTANGAN DALAM GLOBALISASI

TANTANGAN DALAM GLOBALISASI (Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Lingkungan Bisnis dan Hukum Komersial)

Disusun Oleh: Dicky Siddik P. Kartini Fivi L. Andreas S.

UNIVERSITAS WIDYATAMA PROGRAM PROFESI AKUNTANSI BANDUNG 2009

1

I.

PENDAHULUAN

Globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antar-bangsa dan antarmanusia di seluruh dunia dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi bias. Dalam banyak hal, globalisasi mempunyai banyak karakteristik yang sama dengan internasionalisasi sehingga kedua istilah ini sering dipertukarkan. Sebagian pihak sering menggunakan istilah globalisasi yang dikaitkan dengan berkurangnya peran negara atau batas-batas negara. Kata "globalisasi" diambil dari kata global, yang maknanya ialah universal. Globalisasi belum memiliki definisi yang mapan, kecuali sekadar definisi kerja (working definition), sehingga tergantung dari sisi mana orang melihatnya. Ada yang memandangnya sebagai suatu proses sosial, atau proses sejarah, atau proses alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dan negara di dunia makin terikat satu sama lain, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru atau kesatuan ko-eksistensi dengan menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi dan budaya masyarakat. Di sisi lain, ada yang melihat globalisasi sebagai sebuah proyek yang diusung oleh negara-negara adikuasa, sehingga bisa saja orang memiliki pandangan negatif atau curiga terhadapnya. Dari sudut pandang ini, globalisasi tidak lain adalah kapitalisme dalam bentuknya yang paling mutakhir. Negaranegara yang kuat dan kaya praktis akan mengendalikan ekonomi dunia dan negara-negara kecil makin tidak berdaya karena tidak mampu bersaing. Sebab, globalisasi cenderung berpengaruh besar terhadap perekonomian dunia, bahkan berpengaruh terhadap bidang-bidang lain seperti budaya dan agama. Globalisasi telah merambah hampir di semua sektor kehidupan masyarakat, baik itu bidang ekonomi, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), budaya, pendidikan, dan lain-lain. Globalisasi merupakan sesuatu proses alamiah yang timbul serta merta akibat kompleksitas dan heterogenitas hubungan antar- manusia

2

sebagai makhluk sosial, akibat penemuan alat-alat teknologi modern. Walaupun istilah ‘globalisasi’ telah menjadi suatu kosakata yang klasik, tetapi suka atau tidak suka, masyarakat di seluruh pelosok dunia sekarang ini telah hidup dalam suatu habitat yang global, transparan, tanpa batas, saling kait mengkait (linkage), dan saling ketergantungan (interdependence). 1. Ciri globalisasi Berikut ini beberapa ciri yang menandakan semakin berkembangnya fenomena globalisasi di dunia: a. Perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Perkembangan barangbarang seperti telepon genggam, televisi satelit, dan internet menunjukkan bahwa komunikasi global terjadi demikian cepatnya, sementara melalui pergerakan massa semacam turisme memungkinkan kita merasakan banyak hal dari budaya yang berbeda. b. Pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan internasional, peningkatan pengaruh perusahaan multinasional, dan dominasi organisasi semacam World Trade Organization (WTO). c. Peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa (terutama televisi, film, musik, dan transmisi berita dan olah raga internasional). saat ini, kita dapat mengonsumsi dan mengalami gagasan dan pengalaman baru mengenai hal-hal yang melintasi beraneka ragam budaya, misalnya dalam bidang fashion, literatur, dan makanan. d. Meningkatnya masalah bersama, misalnya pada bidang lingkungan hidup, krisis multinasional, inflasi regional dan lain-lain. Kennedy dan Cohen menyimpulkan bahwa transformasi ini telah membawa kita pada globalisme, sebuah kesadaran dan pemahaman baru bahwa dunia adalah satu. Giddens menegaskan bahwa kebanyakan dari kita sadar bahwa sebenarnya diri kita turut ambil bagian dalam sebuah “dunia yang harus berubah tanpa terkendali” yang ditandai dengan selera dan rasa ketertarikan akan hal sama, perubahan dan ketidakpastian, serta kenyataan yang mungkin terjadi. Sejalan dengan itu, Peter Drucker menyebutkan globalisasi sebagai “zaman

3

transformasi social”.

b. Teori globalisasi Cochrane dan Pain menegaskan bahwa dalam kaitannya dengan globalisasi, terdapat tiga posisi teroritis yang dapat dilihat, yaitu: a) Para globalis percaya bahwa globalisasi adalah sebuah kenyataan yang memiliki konsekuensi nyata terhadap bagaimana orang dan lembaga di seluruh dunia berjalan. Mereka percaya bahwa negara-negara dan kebudayaan lokal akan hilang diterpa kebudayaan dan ekonomi global yang homogen. meskipun demikian, para globalis tidak memiliki pendapat sama mengenai konsekuensi terhadap proses tersebut. i) Para globalis positif dan optimistis menanggapi dengan baik perkembangan semacam itu dan menyatakan bahwa globalisasi akan

menghasilkan

masyarakat

dunia

yang

toleran

dan

bertanggung jawab. ii) Para globalis pesimis berpendapat bahwa globalisasi adalah sebuah fenomena negatif karena hal tersebut sebenarnya adalah bentuk penjajahan barat (terutama Amerika Serikat) yang memaksa sejumlah bentuk budaya dan konsumsi yang homogen dan terlihat sebagai sesuatu yang benar dipermukaan. Beberapa dari mereka kemudian membentuk kelompok untuk menentang globalisasi (antiglobalisasi). b) Para tradisionalis tidak percaya bahwa globalisasi tengah terjadi. Mereka berpendapat bahwa fenomena ini adalah sebuah mitos semata atau, jika memang ada, terlalu dibesar-besarkan. Mereka merujuk bahwa kapitalisme telah menjadi sebuah fenomena internasional selama ratusan tahun. Apa yang tengah kita alami saat ini hanyalah merupakan tahap lanjutan, atau evolusi, dari produksi dan perdagangan kapital. c) Para transformasionalis berada di antara para globalis dan tradisionalis. Mereka setuju bahwa pengaruh globalisasi telah sangat dilebih-lebihkan oleh para globalis. Namun, mereka juga berpendapat

4

bahwa sangat bodoh jika kita menyangkal keberadaan konsep ini. Posisi teoritis ini berpendapat bahwa globalisasi seharusnya dipahami sebagai "seperangkat hubungan yang saling berkaitan dengan murni melalui sebuah kekuatan, yang sebagian besar tidak terjadi secara langsung". Mereka menyatakan bahwa proses ini bisa dibalik, terutama ketika hal tersebut negatif atau, setidaknya, dapat dikendalikan.

II.

PEMBAHASAN

5

A. Proses Globalisasi Sejarah globalisasi Banyak sejarawan yang menyebut globalisasi sebagai fenomena di abad ke-20 ini yang dihubungkan dengan bangkitnya ekonomi internasional. Padahal interaksi dan globalisasi dalam hubungan antarbangsa di dunia telah ada sejak berabad-abad yang lalu. Bila ditelusuri, benih-benih globalisasi telah tumbuh ketika manusia mulai mengenal perdagangan antarnegeri sekitar tahun 1000 dan 1500 M. Saat itu, para pedagang dari Tiongkok dan India mulai menelusuri negeri lain baik melalui jalan darat (seperti misalnya jalur sutera) maupun jalan laut untuk berdagang. Fase selanjutnya ditandai dengan dominasi perdagangan kaum muslim di Asia dan Afrika. Kaum muslim membentuk jaringan perdagangan yang antara lain meliputi Jepang, Tiongkok, Vietnam, Indonesia, Malaka, India, Persia, pantai Afrika Timur, Laut Tengah, Venesia, dan Genoa. Di samping membentuk jaringan dagang, kaum pedagang muslim juga menyebarkan nilai-nilai agamanya, nama-nama, abjad, arsitek, nilai sosial dan budaya Arab ke warga dunia. Fase selanjutnya ditandai dengan eksplorasi dunia secara besar-besaran oleh bangsa Eropa. Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda adalah peloporpelopor eksplorasi ini. Hal ini didukung pula dengan terjadinya revolusi industri yang meningkatkan keterkaitan antarbangsa dunia. berbagai teknologi mulai ditemukan dan menjadi dasar perkembangan teknologi saat ini, seperti komputer dan internet. Pada saat itu, berkembang pula kolonialisasi di dunia yang membawa pengaruh besar terhadap difusi kebudayaan di dunia. Semakin berkembangnya industri dan kebutuhan akan bahan baku serta pasar juga memunculkan berbagai perusahaan multinasional di dunia. Di Indinesia misalnya, sejak politik pintu terbuka, perusahaan-perusahaan Eropa membuka berbagai cabangnya di Indonesia. Freeport dan Exxon dari Amerika Serikat, Unilever dari Belanda, British Petroleum dari Inggris adalah beberapa contohnya. Perusahaan multinasional seperti ini tetap menjadi ikon globalisasi hingga saat ini. Fase selanjutnya terus berjalan dan mendapat momentumnya ketika perang dingin berakhir dan komunisme di dunia runtuh. Runtuhnya komunisme seakan

6

memberi pembenaran bahwa kapitalisme adalah jalan terbaik dalam mewujudkan kesejahteraan dunia. Implikasinya, negara negara di dunia mulai menyediakan diri sebagai pasar yang bebas. Hal ini didukung pula dengan perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi. Alhasil, sekat-sekat antarnegara pun mulai kabur. B. Menjadi Masyarakat Global Masyarakat luas termasuk para praktisi perubahan sosial untuk keadilan sosial dewasa ini tengah menunggu lahirnya paradigma baru yang menjadi alternatif terhadap paradigma dominan perubahan sosial modernisasi dan pembangunan serta alternatif terhadap globalisasi. Paradigma modernisasi dan pembangunan sebagai suatu teori perubahan sosial dominan dewasa ini semakin tanpa kontrol yang berarti dari pesaing tradisional mereka yakni paham sosialisme dan mereka yang menganut tradisi pemikiran dan teori kritis. Belum lagi para teoritisi kritis berhasil menemukan alternatif teori terhadap dominasi paham modernisasi dan pembangunan, ternyata teori pembangunan dewasa ini seperti diduga orang sebelumnya tengah merubah diri menuju kepuncak kekuasaan mereka melalui bentuk baru dengan penciptaan system tata dunia ekonomi dan politik baru, yakni berupa apa yang dikenal dengan globalisasi, sebagai proses untuk mengintegrasikan ekonomi nasional kedalam ekonomi global, seperti yang dikehendaki TNCs dengan menggunakan kesepakatan-kesepakatan dalam WTO serta difasilitasi oleh lembaga keuangan global IMF dan Bank Dunia. Mengutip Till Bastian, dengan mengisahkan perjalanan Vasco da Gama dan Christopher Columbus dari dunia Barat (Eropa) ke dunia luar Barat limaratus tahun lalu, Sindhunata mengungkapkan bahwa globalisasi dapat dipahami secara sinis sebagai “pembaratan dunia di luar Barat”, atau perdagangan dunia yang dikuasai Barat. Yang mana dimulai justru pada saat Vasco da Gama dan Christopher Columbus melakukan perjalanan tersebut. Dan bila pelayaran tersebut dianggap sebagai awal Globalisasi, maka terlihat sudah, bahwa secara historis globalisasi itu sudah berlangsung lama, jauh sebelum istilah globalisasi itu sendiri ditemukan. Sehingga Joe Arun secara

7

ekstrim menyebut bahwa globalisasi adalah “a trendy term for an old process”. Sehingga dari sini nampak bahwa globalisasi bukanlah soal perdagangan bebas, tapi juga soal pandangan hidup yang meremehkan dari mereka yang kuat terhadap mereka yang lemah. Globalisasi bukan soal yang perlu disoroti dari segi keadilan ekonomis semata. Lebih dari itu, secara historis globalisasi tampaknya perlu dikritik sebagai paradigma dari mereka yang kuat dan berkuasa (Barat), yang telah berabad-abad lamanya tak pernah bisa membebaskan diri dari nafsu untuk menjarah dan menjajah negara-negara miskin. Walaupun seringkali Era globalisasi ini dipahami sebagai era globalisasi Kapitalisme Liberal atau dengan kata lain era Neo Kapitalisme, yang berbeda dengan era Kapitalisme yang merujuk pada suatu “mode Produksi” dimana kapital dalam berbagai bentuknya adalah sebagai sarana produksi yang prinsipil. Namun pemahaman tersebut tidaklah cukup. Apalagi bila perlawanan kritis terhadap globalisasi hanya datang dari segi politis atau ekonomis. Karena globalisasi telah menjadi paradigma, maka wacana tentang globalisasi juga harus bersifat paradigmatis. Dengan kata lain, kita dapat membela diri secara sepadan terhadap tekanan globalisasi bila kita juga mampu untuk kritis terhadap globalisasi di tingkatnya yang paradigmatis. Sebab perlu diingat pula bahwa di kalangan pemikir Barat dewasa ini, di samping sebagai realitas ekonomis, globalisasi juga dimengerti dan kemudian dikritisi sebagai paradigma. Sementara ini kalangan teoritisi sosial kritis belum mampu melahirkan alternatif teori untuk menghadang globalisasi sebagai bentuk dari Neo kapitalisme ini. Akibatnya, gerakan sosial (social movement) dan gerakan masyarakat sipil (civil society) belum mampu secara efektif melakukan praktik perubahan sosial seperti yang diharapkan.

1. Gerakan pro-globalisasi Pendukung globalisasi (sering juga disebut dengan pro-globalisasi) menganggap

bahwa

globalisasi

dapat

8

meningkatkan

kesejahteraan

dan

kemakmuran ekonomi masyarakat dunia. Mereka berpijak pada teori keunggulan komparatif yang dicetuskan oleh David Ricardo. Teori ini menyatakan bahwa suatu negara dengan negara lain saling bergantung dan dapat saling menguntungkan satu sama lainnya, dan salah satu bentuknya adalah ketergantungan dalam bidang ekonomi. Kedua negara dapat melakukan transaksi pertukaran sesuai dengan keunggulan komparatif yang dimilikinya. Misalnya, Jepang memiliki keunggulan komparatif pada produk kamera digital (mampu mencetak lebih efesien dan bermutu tinggi) sementara Indonesia memiliki keunggulan komparatif pada produk kainnya. Dengan teori ini, Jepang dianjurkan untuk menghentikan produksi kainnya dan mengalihkan faktor-faktor produksinya untuk memaksimalkan produksi kamera digital, lalu menutupi kekurangan penawaran kain dengan membelinya dari Indonesia, begitu juga sebaliknya. Salah satu penghambat utama terjadinya kerjasama diatas adalah adanya larangan-larangan dan kebijakan proteksi dari pemerintah suatu negara. Di satu sisi, kebijakan ini dapat melindungi produksi dalam negeri, namun di sisi lain, hal ini akan meningkatkan biaya produksi barang impor sehingga sulit menembus pasar negara yang dituju. Para pro-globalisme tidak setuju akan adanya proteksi dan

larangan

tersebut,

mereka

menginginkan

dilakukannya

kebijakan

perdagangan bebas sehingga harga barang-barang dapat ditekan, akibatnya permintaan akan meningkat. Karena permintaan meningkat, kemakmuran akan meningkat dan begitu seterusnya. Beberapa kelompok pro-globalisme juga mengkritik Bank Dunia dan IMF, mereka berpendapat bahwa kedua badan tersebut hanya mengontrol dan mengalirkan dana kepada suatu negara, bukan kepada suatu koperasi atau perusahaan. Sebagai hasilnya, banyak pinjaman yang mereka berikan jatuh ke tangan para diktator yang kemudian menyelewengkan dan tidak menggunakan dana tersebut sebagaimana mestinya, meninggalkan rakyatnya dalam lilitan hutang negara, dan sebagai akibatnya, tingkat kemakmuran akan menurun. Karena tingkat kemakmuran menurun, akibatnya masyarakat negara itu terpaksa mengurangi tingkat konsumsinya; termasuk konsumsi barang impor, sehingga laju globalisasi akan terhambat dan -- menurut mereka -- mengurangi tingkat kesejahteraan penduduk dunia.

9

2. Gerakan antiglobalisasi Antiglobalisasi adalah suatu istilah yang umum digunakan untuk memaparkan sikap politis orang-orang dan kelompok yang menentang perjanjian dagang global dan lembaga-lembaga yang mengatur perdagangan antar negara seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). "Antiglobalisasi" dianggap oleh sebagian orang sebagai gerakan sosial, sementara yang lainnya menganggapnya sebagai istilah umum yang mencakup sejumlah gerakan sosial yang berbeda-beda. Apapun juga maksudnya, para peserta dipersatukan dalam perlawanan terhadap ekonomi dan sistem perdagangan global saat ini, yang menurut mereka mengikis lingkungan hidup, hak-hak buruh, kedaulatan nasional, dunia ketiga, dan banyak lagi penyebab-penyebab lainnya. Namun, orang-orang yang dicap "antiglobalisasi" sering menolak istilah itu, dan mereka lebih suka menyebut diri mereka sebagai Gerakan Keadilan Global, Gerakan dari Semua Gerakan atau sejumlah istilah lainnya. C. Manfaat dan Kerugian dari Organisasi yang meng-global 1. Manfaat globalisasi a. Produksi global dapat ditingkatkan Pandangan ini sesuai dengan teori 'Keuntungan Komparatif' dari David Ricardo. Melalui spesialisasi dan perdagangan faktor-faktor produksi dunia dapat digunakan dengan lebih efesien, output dunia bertambah dan masyarakat akan memperoleh keuntungan dari spesialisasi dan perdagangan dalam bentuk pendapatan

yang

meningkat,

yang

selanjutnya

dapat

meningkatkan

pembelanjaan dan tabungan. b. Meningkatkan kemakmuran masyarakat dalam suatu negara Perdagangan yang lebih bebas memungkinkan masyarakat dari berbagai negara mengimpor lebih banyak barang dari luar negeri. Hal ini menyebabkan konsumen mempunyai pilihan barang yang lebih banyak. Selain itu, konsumen juga dapat menikmati barang yang lebih baik dengan harga yang

10

lebih rendah. c. Meluaskan pasar untuk produk dalam negeri Perdagangan luar negeri yang lebih bebas memungkinkan setiap negara memperoleh pasar yang jauh lebih luas dari pasar dalam negeri. d. Dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik Modal dapat diperoleh dari investasi asing dan terutama dinikmati oleh negara-negara berkembang karena masalah kekurangan modal dan tenaga ahli serta tenaga terdidik yang berpengalaman kebanyakan dihadapi oleh negaranegara berkembang. e. Menyediakan

dana

tambahan

untuk

pembangunan

ekonomi Pembangunan sektor industri dan berbagai sektor lainnya bukan saja dikembangkan oleh perusahaan asing, tetapi terutamanya melalui investasi yang dilakukan oleh perusahaan swasta domestik. Perusahaan domestik ini seringkali memerlukan modal dari bank atau pasar saham. dana dari luar negeri terutama dari negara-negara maju yang memasuki pasar uang dan pasar modal di dalam negeri dapat membantu menyediakan modal yang dibutuhkan tersebut.

ii. Kerugian globalisasi a. Menghambat pertumbuhan sektor industri Salah satu efek dari globalisasi adalah perkembangan sistem perdagangan luar negeri yang lebih bebas. Perkembangan ini menyebabkan negara-negara berkembang tidak dapat lagi menggunakan tarif yang tingi untuk memberikan proteksi kepada industri yang baru berkembang (infant industry). Dengan demikian, perdagangan luar negeri yang lebih bebas menimbulkan hambatan kepada negara berkembang untuk memajukan sektor industri domestik yang lebih cepat. Selain itu, ketergantungan kepada industri-industri yang dimiliki perusahaan multinasional semakin meningkat.

11

b. Memperburuk neraca pembayaran Globalisasi cenderung menaikkan barang-barang impor. Sebaliknya, apabila suatu negara tidak mampu bersaing, maka ekspor tidak berkembang. Keadaan ini dapat memperburuk kondisi neraca pembayaran. Efek buruk lain dari globaliassi terhadap neraca pembayaran adalah pembayaran neto pendapatan faktor produksi dari luar negeri cenderung mengalami defisit. Investasi asing yang bertambah banyak menyebabkan aliran pembayaran keuntungan (pendapatan) investasi ke luar negeri semakin meningkat. Tidak berkembangnya ekspor dapat berakibat buruk terhadap neraca pembayaran. c. Sektor keuangan semakin tidak stabil Salah satu efek penting dari globalisasi adalah pengaliran investasi (modal) portofolio yang semakin besar. Investasi ini terutama meliputi partisipasi dana luar negeri ke pasar saham. Ketika pasar saham sedang meningkat, dana ini akan mengalir masuk, neraca pembayaran bertambah bak dan nilai uang akan bertambah baik. Sebaliknya, ketika harga-harga saham di pasar saham menurun, dana dalam negeri akan mengalir ke luar negeri, neraca pembayaran cenderung menjadi bertambah buruk dan nilai mata uang domestik merosot. Ketidakstabilan di sektor keuangan ini dapat menimbulkan efek buruk kepada kestabilan kegiatan ekonomi secara keseluruhan. d. Memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang Apabila hal-hal yang dinyatakan di atas berlaku dalam suatu negara, maka dlam jangka pendek pertumbuhan ekonominya menjadi tidak stabil. Dalam jangka panjang pertumbuhan yang seperti ini akan mengurangi lajunya pertumbuhan ekonomi. Pendapatan nasional dan kesempatan kerja akan semakin lambat pertumbuhannya dan masalah pengangguran tidak dapat diatasi atau malah semakin memburuk. Pada akhirnya, apabila globalisasi menimbulkan efek buruk kepada prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang suatu negara, distribusi pendapatan menjadi semakin tidak adil dan masalah sosial-ekonomi masyarakat semakin bertambah buruk.

12

D. Melakukan Bisnis dalam Lingkungan Global Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan, dimana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang dan jasa. Ketika globalisasi ekonomi terjadi, batas-batas suatu negara akan menjadi kabur

dan

keterkaitan

antara

ekonomi

nasional

dengan

perekonomian

internasional akan semakin erat. Globalisasi perekonomian di satu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif, sebaliknya juga membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik. Menurut Tanri Abeng, perwujudan nyata dari globalisasi ekonomi antara lain terjadi dalam bentuk-bentuk berikut: 1. Globalisasi produksi, di mana perusahaan berproduksi di berbagai negara, dengan sasaran agar biaya produksi menajdi lebih rendah. Hal ini dilakukan baik karena upah buruh yang rendah, tarif bea masuk yang murah, infrastruktur yang memadai ataupun karena iklim usaha dan politik yang kondusif. Dunia dalam hal ini menjadi lokasi manufaktur global. 2. Globalisasi pembiayaan. Perusahaan global mempunyai akses untuk memperoleh pinjaman atau melakukan investasi (baik dalam bentuk portofolio ataupun langsung) di semua negara di dunia. Sebagai contoh, PT Telkom dalam memperbanyak satuan sambungan telepon, atau PT Jasa Marga dalam memperluas jaringan jalan tol telah memanfaatkan sistem pembiayaan

dengan

pola

BOT

(build-operate-transfer)

bersama

mitrausaha dari manca negara. 3. Globalisasi tenaga kerja. Perusahaan global akan mampu memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia sesuai kelasnya, seperti penggunaan staf profesional diambil dari tenaga kerja yang telah memiliki pengalaman internasional atau buruh kasar yang biasa diperoleh dari negara berkembang. Dengan globalisasi maka human movement akan semakin

13

mudah dan bebas. 4. Globalisasi jaringan informasi. Masyarakat suatu negara dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi dari negara-negara di dunia karena kemajuan teknologi, antara lain melalui: TV,radio,media cetak dll. Dengan jaringan komunikasi yang semakin maju telah membantu meluasnya pasar ke berbagai belahan dunia untuk barang yang sama. Sebagai contoh : KFC, celana jeans levi's, atau hamburger melanda pasar dimana-mana. Akibatnya selera masyarakat dunia -baik yang berdomisili di kota ataupun di desa- menuju pada selera global. 5. Globalisasi Perdagangan. Hal ini terwujud dalam bentuk penurunan dan penyeragaman tarif serta penghapusan berbagai hambatan nontarif. Dengan demikian kegiatan perdagangan dan persaingan menjadi semakin cepat, ketat, dan fair. Thompson mencatat bahwa kaum globalis mengklaim saat ini telah terjadi sebuah intensifikasi secara cepat dalam investasi dan perdagangan internasional. Misalnya, secara nyata perekonomian nasional telah menjadi bagian dari perekonomian global yang ditengarai dengan adanya kekuatan pasar dunia. E. Peraturan dalam Organisasi Bisnis dalam Lingkungan Global Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi dan modernisasi masih saja diperdebatkan. Perdebatan ini merupakan sebagian dari perdebatan yang lebih luas, tentang peranan hukum di dalam masyarakat. Lembaga hukum adalah salah satu di antara lembaga/pranata-pranata sosial, seperti juga halnya keluarga, agama, ekonomi, perang atau lainnya. Hukum bagaimanapun sangat dibutuhkan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat di dalam segala aspeknya, apakah itu kehidupan sosial, kehidupan politik, budaya, pendidikan apalagi yang tak kalah pentingnya adalah fungsinya atau peranannya dalam mengatur kegiatan ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi inilah justru hukum sangat diperlukan karena sumber-sumber ekonomi yang terbatas disatu pihak dan tidak terbatasnya permintaan atau kebutuhan akan sumber ekonomi dilain pihak sehingga konflik antara sesama warga dalam memperebutkan sumber-sumber ekonomi tersebut

14

akan sering terjadi. Namun demikian berdasarkan pengalaman umat manusia sendiri, peranan hukum tersebut haruslah terukur sehingga tidak mematikan inisiatif dan daya kreasi manusia yang menjadi daya dorong utama dalam pembangunan ekonomi. Oleh karenanya timbul pertanyaan sampai sejauh mana hukum harus berperan, dengan cara bagaiamana hukum itu harusnya berperanan dan kepada siapa hukum itu mendelegasikan peranannya dalam kegiatan nyata dari peri kehidupan ekonomi warganya. Hal yang terakhir ini perlu diperjelas karena hukum itu sendiri merupakan adagium yang abstrak meskipun dinyatakan dalam simbol-simbol bahasa yang lebih dapat bersifat aktif dan nyata bila dilakukan oleh suatu institusi atau lembaga yang ditunjuknya. Negeri-negeri yang sekarang ini disebut negara-negara maju menempuh pembangunanannya melalui tiga tingkat: unifikasi, industrialisasi, dan negara kesejahteraan. Pada tingkat pertama yang menjadi masalah berat adalah bagaimana mencapai integtarsi politik untuk menciptakan persatuan dan kesatuan nasional. Tingkat kedua, perjuangan untuk pembangunan ekonomi dan modernisasi politik. Akhirnya dalam tingkat ketiga, tugas negara yang terutama adalah melindungi rakyat dari sisi negatif industrialisasi, membetulkan kesalahan pada tahap sebelumnya, dengan menekankan kesejahteraan masyarakat. Tingkattingkat tersebut dilalui secara berurutan (consecutive) dan memakan waktu relatif lama. Persatuan Nasional adalah prasyarat untuk memasuki tahap industrialisasi. Industrialisasi merupakan jalan untuk mencapai negara kesejahteraan. Revolusi industri terus berjalan tanpa henti berkat penemuan-penemuan yang ditunjang oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Mula-mula revolusi industri yang bersifat maknistis seperti penemuan mesin uap yang mengantarkan Inggris ke abad Revolusi industri, kemudian penemuan listrik, kemudian akhir-akhir ini mulai dengan revolusi bioteknologi yang dapat menciptakan produk-produk pertanian dan kloning pada hewan. Semua perubahan ini tidak mungkin terjadi bilamana manusia tidak mempunyai kesempatan dan keluasan untuk berpikir dan berkreasi. Karenanya diperlukan aturan yang mengatur bagaimana manusia agar bisa melaksanakan

15

kegiatannya dengan aman, tidak saling mengganggu atau bahkan saling menghancurkan sehingga kesempatan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan menjadi terhambat. Dengan demikian kita kembali kepada peranan hukum untuk melindungi, mengatur dan merencanakan kehidupan ekonomi sehingga dinamika kegiatan ekonomi itu dapat diarahkan kepada kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat sebagaimana dikemukakan oleh Thomas Aquinas dalam Suma Theologica. Hukum bukan hanya bisa membatasi dan menekan saja, akan tetapi juga memberi kesempatan bahkan mendorong para warga untuk menemukan berbagai penemuan yang dapat menggerakkan kegiatan ekonomi negara. Berbagai penemuan dan kemajuan itu bahkan dilindungi dengan undang-undang negara tentang HAKI dengan tujuan untuk merangsang penemuan lebih canggih lagi. Fungsi hukum dan peranan ahli hukum biasanya berhubungan erat satu sama lain, sekalipun keduanya tidak perlu saling berkaitan atau saling tergantung. Hukum dapat dibuat -dan pada dekade belakangan ini kerapkali dibuat- oleh para pemimpin politik yang tidak terdidik ataupun yang tidak menaruh perhatian terhadap bidang itu sebagai disiplin ilmu pengetahuan atau ideologi. Pada dasarnya setiap kegiatan atau aktivitas manusia perlu diatur oleh suatu instrumen yang disebut sebagai hukum. Hukum disini direduksi pengertiannya menjadi perundang-undangan yang dibuat dan dilaksanakan oleh negara. Sepanjang sejarah terdapat berbagai pemikiran tentang seberapa jauh negara atas nama hukum harus terlibat dalam kegiatan ekonomi warganya. Peraturan perundang-undangan merupakan hukum modern yang hanya dikenal dalam masyarakat modern. Hukum modern sangat berbeda dengan aturan yang dikenal dalam masyarakat tradisional dimana aturan berkembang seolah tanpa tujuan tertentu dan tidak memerlukan lembaga formal untuk membuatnya. Perkembangan yang mandiri dari perusahaan multinasional, kerap kali diramalkan adalah perkembangan suatu badan yang benar-benar tanpa kebangsaan, dan benarbenar mandiri. Peradaban dunia yang kemudian menjadi hukum internasional turut mempengaruhi pembangunan hukum nasional dan sistem perekonomian negara

16

berkembang, seperti halnya Indonesia. Ekonomi global sebenarnya sudah terjadi sejak lama, masa perdagangan rempah-rempah, masa tanaman paksa dan masa dimana modal swasta Belanda Zaman Kolonial dengan buruh paksa pada jaman Jepang. Pada ketiga periode tersebut hasil bumi Indonesia sudah sampai ke Eropah dan Amerika. Sebaliknya impor tekstil dan barang-barang manufaktur, betapun sederhananya telah berlangsung lama. Ekonomi global sekarang ini adalah manifestasi yang baru dari pembangunan kapitalisme sebagai sistem ekonomi internasional. Manakala

ekonomi

menjadi

terintegrasi,

harmonisasi

hukum

mengikutinya. Terbentuknya WTO (World Trade Organization) telah didahului oleh terbentuknya blok-blok ekonomi regional seperti Masyarakat Eropah, APEC. Tidak ada kontradiksi antara regionalisasi dan globalisasi perdagangan. Sebaliknya integrasi ekonomi global mengharuskan terciptanya blok-blok perdagangan baru. Berdagang dengan WTO dan kerjasamanya ekonomi regional berarti mengembangkan institusi yang demokratis, memperbaharui mekanisme pasar, dan memfungsikan sistim hukum. Perkembangan dalam teknologi dan pola kegiatan ekonomi membuat masyarakat di dunia semakin saling bersentuhan, saling membutuhkan, dan saling menentukan nasib satu sama lain, tetapi juga saling bersaing. Hal ini secara dramatis terutama terlihat dalam kegiatan perdagangan dunia, baik di bidang barang-barang (trade in goods), maupun di bidang jasa (trade in services). Saling keterkaitan ini memerlukan adanya kesepakatan mengenai aturan main yang berlaku. Aturan main yang diterapkan untuk perdagangan internasional adalah aturan main yang berkembang dalam sistem WTO. Bagaimanapun juga karakteristik dan hambatannya, globalisasi ekonomi menimbulkan akibat yang besar sekali pada bidang hukum. Globalisasi ekonomi juga menyebabkan terjadinya globalisasi hukum. Globalisasi hukum tersebut tidak hanya didasarkan kesepakatan internasional antar bangsa, tetapi juga pemahaman tradisi hukum dan budaya antara barat dan timur. Globalisasi di bidang kontrak-kontrak bisnis internasional sudah lama terjadi. Salah satu contoh dalam kontrak PKP2B dalan pertambangan di Kalimantan Timur, KPC, Berau Coal dan Kideco Jaya Agung. Karena negara-

17

negara maju membawa transaksi baru ke negara berkembang, maka partner mereka dari negara-negara berkembang menerima model-model kontrak bisnis internasional tersebut, bisa karena sebelumnya tidak mengenal model tersebut, dapat juga karena posisi tawar yang lemah. Oleh karena itu tidak mengherankan, perjanjian patungan (joint venture), perjanjian waralaba (franchise), perjanjian lisensi, perjanjian keagenan, hampir sama di semua negara. Persamaan ketentuan-ketentuan hukum berbagai negara bisa juga terjadi karena suatu negara mengikuti model negara maju berkaitan dengan institusiinstitusi hukum untuk mendapatkan akumulasi modal. Undang-undang Perseroan Terbatas berbagai negara, dari “Civil Law” maupun “Common Law” berisikan substansi yang serupa. Begitu juga dengan peraturan pasar modal, dimana saja tidak berbeda, satu sama lain hal karena dana yang mengalir ke pasar-pasar tersebut tidak lagi terikat benar dengan waktu dan batas-batas negara. Tuntutan keterbukaan yang semakin besar, berkembangnya kejahatan internasional dalam pencucian uang (money laundering) dan insider trading mendorong kerjasama internasional. Dibalik usaha keras menciptakan globalisasi hukum, tidak ada jaminan bahwa hukum tersebut akan memberikan hasil yang sama yang di semua tempat. Hal mana dikarenakan perbedaan politik, ekonomi dan budaya. Apa yang disebut hukum itu tergantung kepada persepsi masyarakatnya. Dalam masalah pengawasan dan Law Enforcement, dua hal yang merupakan komponen yang tak terpisahkan dari sistim rule of law. Tidak akan ada law enforcement kalau tidak ada sistim pengawasan dan tidak akan ada rule of law kalau tidak law enforcement yang memadai. F. Kerjasama dalam Organisasi Bisnis Pesatnya perubahan menyebabkan kiat-kiat bisnis di masa lalu menjadi usang untuk iterapkan di era persaingan global sekarang. Dewasa ini akibat pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi, transportasi, komunikasi, dunia usaha mendapatkan tantangan baru dalam bentuk dunia tanpa batas yang menyebabkan arus sumber daya bergerak dengan lebih bebas, yang juga berarti meningkatkan persaingan di antara para pelaku bisnis untuk mendapatkan sumber

18

daya yang dibutuhkan. Bagi pelaku bisnis yang dinamis dan proaktif, sejumlah tantangan dipandang sebagai peluang bagi peningkatan dan pengembangan usahanya di masa depan. Terbukanya batas-batas negara telah mempermudah mobilitas dari suatu negara ke negara yang lain. Dalam tataran praktis, persaingan global tidak saja berarti pelaku bisnis dalam negeri mampu mengambil keuntungan di pasar global di luar negeri, tapi juga mampu bertahan dari para pelaku bisnis asing yang masuk pasar domestik. Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, serta populasi penduduk terbanyak keempat di dunia, merupakan pasar yang menggiurkan bagi para pelaku bisnis di seluruh dunia. Tanpa direncanakan, kualitas produk dan proses bisnis kita harus sesuai dengan persyaratan kualitas para pemain global, meskipun kita melayani pasar dalam negeri! Pada saat itulah, menjadi pemain global bukan lagi menjadi pilihan, melainkan merupakan suatu keharusan bagi para pelaku bisnis dalam negeri untuk bisa tetap eksis di dunia bisnis. Mengambil keuntungan dari persaingan global yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing mau tidak mau harus kita pilih dalam perspektif yang lebih luas program menyelaraskan langkah memberikan kesempatan kepada diri untuk meningkatkan serta membenahi terutama mutu, jadwal pengiriman dan harga bersaing. Dari upaya-upaya yang dilakukan memang tidak mudah, begitu banyak persyaratan yang harus dipenuhi dan dibuktikan. sebagai contoh tentang bagaimana usaha untuk meraih keberhasilan dengan penuh perjuangan sekaligus pengorbanan didasarkan pada sikap yang dimiliki yang diwujudkan dalam nilainilai komitmen, kerja sama, kerja nyata, kerja keras, dan peningkatan secara berkelanjutan serta dibingkai dalam visi yang mampu memberikan dorongan dan kesatuan arah untuk menggapai suatu tujuan dapat menjadi bagian dari kelas dunia. Bila

menyitir

dari

pengalaman

keberhasilan

perusahaan

untuk

menyamakan derap langkah dengan tuntutan global, memang diperlukan visi global yang jelas. Visi yang memberikan semangat untuk menjadi yang terbaik tidak hanya di lingkungan domestik saja, tapi juga meluas ke lingkungan

19

internasional sesuai dengan sifat globalisasi yang tak terbatas. Visi merupakan pernyataan yang menyiratkan impian yang ingin diciptakan dan untuk mengejawantah di dalam realitas operasional perusahaan dan terwujud dalam derap seluruh jajaran organisasi. Pada gilirannya memberikan nilai kontekstual serta makna bagi seluruh aktivitas yang dilakukan. Visi yang jelas dalam arti dapat dipahami dengan baik oleh. seluruh jajaran organisasi akan mendorong terjaminnya komitmen dan kesatuan tindakan yang mendukung terealisasikannya visi tersebut. Setelah menetapkan visi yang selaras dengan tuntutan global, perlu diejawantahkan ke dalam nilai-nilai yang dibangun dalam perusahaan karena kesesuaian antara visi dan nilai-nilai menghasilkan suatu efek yang mendorong percepatan pencapaian tujuan. Nilai-nilai mendasar yang sering disebut prasyarat utama yang menunjang upaya perusahaan menjadi perusahaan kelas dunia antara lain komitmen manajemen dan kerja sama tim. Kedua hal tersebut terbukti mampu membantu mengatasi permasalahan atau kesulitan yang pasti timbul dalam setiap aktivitas. Proses internalisasi visi global ke dalam jajaran organisasi menuntut perbaikan menyeluruh untuk menjamin keberlanjutan dan keberlangsungan pasokan yang memenuhi standar kualitas, harga dan waktu penyerahan yang telah disepakati. Proses internalisasi itu tampaknya jauh dari mudah setelah organisasi terlena dalam mekanisme rutin. Karena tidak hanya transparansi proses produksi yang harus diubah, tetapi juga akuntabilitas mekanisme harus disesuaikan dengan persyaratan pelanggan agar selaras dengan perkembangan global. Tanpa bukti nyata, visi hanyalah menjadi suatu pernyataan belaka. Banyak perusahaan memiliki cita-cita, keinginan bahkan komitmen untuk menjadi perusahaan kelas dunia. Tapi banyak perusahaan tidak memiliki cukup kekuatan untuk membuktikannya dengan hasil kerja secara nyata. Padahal tuntutan global baik dari segi harga, kualitas dan penyerahan selalu meningkat setiap waktu. Untuk itu tekad saja tidak cukup, harus ada buah pikiran yang sungguh-sungguh ingin menjadi perusahaan kelas dunia. Peluang dan tantangan globalisasi menghadapkan kita pada pilihan untuk berubah. Perubahan yang diharapkan tentunya belum bisa dilakukan secara

20

menyeluruh, tetapi paling tidak secara individual, sporadic, dan barangkali juga sektoral. Selain merupakan tuntutan, upaya bersama tersebut juga merupakan kewajiban kita semua untuk meningkatkan daya saing Indonesia terutama keberpihakan pada industri dalam negeri. III.

STUDI KASUS: Tantangan Globalisasi Perbankan Globalisasi menuntut tindakan lebih efektif, lebih efisien, dan jauh lebih

kompetitif. Globalisasi menuntut persyaratan etos kerja, kinerja, sistem dan proses, serta pemasaran sesuai dengan standar internasional. Hal itu berarti dibutuhkan kemampuan menghadapi dan melakukan perubahan besar dalam waktu sangat singkat. Contoh globalisasi paling ekstrem tetapi tidak kasatmata adalah perubahan suku bunga The Fed (Fed Fund Rate) di Amerika Serikat, yang langsung berdampak pada nilai tukar rupiah terhadap dollar AS dan industri perbankan di Tanah Air. Lainnya, kenaikan harga minyak dunia membuat negara kita harus menanggung beban defisit begitu besar sehingga pemerintah terpaksa mengurangi subsidi BBM. Begitu besar pengaruh globalisasi, tetapi Indonesia belum siap menghadapi perubahan yang begitu cepat. Masih belum jelas terlihat upaya khusus yang serentak baik dalam skala nasional maupun skala industri. Globalisasi perbankan ditandai secara serius dengan ditetapkannya berbagai standar baku aktivitas bank komersial di seluruh dunia. Standar-standar tersebut disusun oleh Basel Committee on Banking Supervision dan keputusannya di ambil secara bersama oleh para gubernur bank sentral dan pimpinan otoritas keuangan berbagai negara dalam rapat Bank for International Settlements di Basel, Swiss. Semuanya terjadi di luar Tanah Air kita. Standar baku yang dikenal dengan nama Basel Accord itu mengatur berbagai hal, seperti rasio kecukupan modal, giro wajib minimum, batas maksimum pemberian kredit, evaluasi permodalan dan proses pengawasan internal, manajemen risiko, hingga persyaratan transparansi terhadap publik. Seluruhnya, bertahap namun pasti, mutlak diterapkan industri perbankan nasional. Basel II adalah yang kedua dari Basel Accords, yang pada rekomendasi

21

undang-undang perbankan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Komite Basel pada Pengawasan Perbankan. Tujuan Basel II, yang awalnya diterbitkan pada bulan Juni 2004, adalah untuk menciptakan standar internasional yang dapat digunakan regulator perbankan saat membuat peraturan tentang berapa banyak modal bank harus menyisihkan untuk menjaga terhadap jenis keuangan dan operasional bank menghadapi risiko. Advokat Basel II percaya bahwa standar internasional dapat membantu melindungi sistem keuangan internasional dari jenis masalah yang mungkin timbul harus besar bank atau serangkaian bank runtuh. Dalam praktiknya, Basel II mencoba untuk melakukannya dengan membuat teliti modal manajemen risiko dan persyaratan yang dirancang untuk memastikan bahwa bank memiliki cadangan modal sesuai dengan risiko bank exposes sendiri untuk melalui pinjaman dan investasi praktek. Secara umum, aturan ini berarti semakin besar risiko untuk bank yang terkena, semakin besar jumlah modal bank perlu untuk terus menjaga dan daya larut dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Risiko kredit dapat dihitung dengan menggunakan salah satu dari tiga pendekatan 1. Pendekatan standar 2. Foundation IRB (Internal Rating Based) Approach 3. Pendekatan Advanced IRB Semakin besarnya kewenangan perbankan yang diatur secara global, serta perubahan dan persaingan di dalam dan dari luar negeri, menyebabkan bisnis perbankan semakin kompetitif. Pengendalian biaya, kualitas layanan, kemampuan berubah, dan kredibilitas sangat menentukan mati-hidupnya suatu bank. Sebagai gambaran, rusaknya reputasi atau kredibilitas suatu bank dapat membuat cost of fund suatu bank meningkat tinggi. Sebaliknya, reputasi dan kredibilitas yang baik akan membuat cost of fund bank tersebut menjadi rendah. Survei Dana Moneter Internasional terhadap 2.893 bank di 152 negara di Amerika Latin dan Kepulauan Karibia tahun 1987-2000 menunjukkan, ketidakmampuan dan keterlambatan menerapkan Basel Accord mengakibatkan negara-negara tersebut didera penurunan dan pelambatan bisnis yang serius. Namun, setelah Basel Accord dapat diterapkan dengan baik, kapitalisasi perbankan serta kegiatan kredit dan bisnis di negara itu meningkat signifikan.

22

Bagaimana Indonesia? Industri perbankan di Tanah Air mengalami beberapa kali evolusi yang telah mengubah peta kekuatan maupun strategi bisnis perbankan itu sendiri. Dari sisi peta kekuatan, banyak bank yang tidak semata mengejar besarnya aset, tetapi mendahulukan fokus dan spesifikasi layanan untuk mengatrol tingkat kepuasan segmen sasaran pasar mereka. Begitu pula dalam strategi bisnis, tidak hanya mengandalkan asset-based business atau penghasilan melalui kredit pinjaman, tetapi semakin beralih kepada fee-based business atau penghasilan melalui penyediaan jasa layanan. Terbukti dengan semakin banyaknya bank yang menjadi one-stop-service financial supermarket yang memberikan jasa pelayanan nonpinjaman kepada nasabah, seperti pembayaran rekening telepon dan listrik, pembelian voucher prabayar untuk nasabah pengguna telepon genggam, sampai pembelian unit investasi reksa dana serta jasa keuangan korporasi yang kompleks. Kinerja dan reputasi bank-bank nasional masih tertatih-tatih menghadapi perubahan

global

yang

cepat

dan

terus-menerus.

Bahkan

sempat

memorakporandakan perbankan nasional tahun 1997. Muncul pertanyaan yang amat menggelitik. ”Apakah industri perbankan kita mampu mengantisipasi begitu banyak perubahan yang harus diantisipasi secara cepat dan kontinu jika hanya berbekal pengalaman perbankan masa lampau yang semakin tidak relevan hari ini?” Menghadapi perubahan global berarti meningkatkan daya saing. Meningkatkan daya saing mensyaratkan berbagai hal penting, antara lain semangat melayani, pengendalian biaya, manajemen risiko, serta kinerja institusi yang efektif dan kredibel. Semangat melayani membutuhkan sikap untuk selalu mengutamakan nasabah, baik kreditor maupun debitor. Adalah tugas manajemen bank-bank nasional untuk semakin menciptakan semangat melayani dan meninggalkan semangat birokrasi yang feodalistis. Hal itu berarti mereformasi sistem kerja dari labor intensive menjadi cost-effective untuk dapat semakin memenuhi kepentingan nasabah. Bank-bank nasional dituntut meningkatkan penggunaan teknologi untuk

23

memenuhi tuntutan pelayanan nasabah. Mengubah struktur organisasi dari birokrasi yang hierarkis menjadi profit center yang efisien dengan tujuan akhir kinerja institusi yang efektif. Setiap personel maupun unit usaha harus dapat diukur dan dijustifikasi kontribusinya dalam penciptaan pendapatan. Pengendalian biaya Jika kita tengok fasilitas serta ruangan kantor bank-bank nasional— terutama kantor-kantor pimpinannya yang masih amat luas dan mewah—sangat mungkin muncul kesan bahwa bank-bank nasional belum sepenuhnya menyadari, apalagi menerapkan, semangat pelayanan dan pengendalian biaya yang menjadi jiwa setiap bisnis jasa. Kesan tersebut semakin tampak jika dibandingkan dengan country manager di beberapa bank asing yang berkantor di Indonesia, tidak sedikit yang hanya menempati ruang kerja sekaligus ruang tamu yang besarnya hanya sekitar 20 meter persegi. Mereka percaya, dibutuhkan efisiensi biaya yang tinggi untuk menghasilkan daya saing. Bank Indonesia baru saja menerbitkan peraturan mengenai kewajiban penerapan manajemen risiko atas semua bank yang beroperasi di Indonesia, yang isinya mudah dipahami para praktisi perbankan tetapi memerlukan suatu semangat dan kemauan kuat untuk menerapkan secara sistematis dan sungguhsungguh. Di sisi manajemen risiko, masih banyak bank domestik yang telah tertinggal jauh jika dibandingkan dengan bank-bank asing, baik dari sisi budaya penerapannya maupun kecanggihan sistemnya. Karena itu, masih terdengar adanya berbagai kebobolan akibat kurang ketatnya manajemen risiko. Sementara pihak mencemaskan manajemen risiko yang mensyaratkan transparansi, pembagian wewenang, dan evaluasi rutin yang independen mungkin sulit untuk diterima dan diterapkan para praktisi puncak perbankan nasional yang telah terbiasa memegang seluruh kekuasaan institusi di tangannya. Manajemen risiko harus dipahami dan diterima bukan hanya sebagai sistem atau prosedur, tetapi sebagai budaya yang benar-benar dijalankan. Kredibilitas adalah kunci untuk mendapatkan dana yang murah. Bankbank asing di Jakarta relatif lebih mampu menyerap nasabah walaupun biasanya memberikan tingkat imbalan bunga yang lebih rendah. Akibatnya, cost of fund

24

mereka menjadi lebih murah. Dengan cost of fund yang lebih murah, bank tersebut dapat memberikan pinjaman yang lebih murah pula sehingga dapat memilih dan memperoleh nasabah yang berkualitas lebih baik. Sudah waktunya industri perbankan nasional menjadi industri yang dewasa dan semakin bermanfaat bagi perkembangan dunia usaha. Seperti diimplikasikan Jeremy Bentham dalam esainya, Law as It is (1792), ”penegak hukum yang baik akan lebih bermanfaat dalam penegakan hukum daripada hukum yang sempurna”. Analogi ini juga berlaku bahwa praktisi perbankan yang baik dan mampu menghadapi seluruh tantangan globalisasi di Tanah Air akan lebih bermanfaat daripada peraturan bank yang sempurna. IMPLIKASI TERHADAP PROFESI AKUNTAN Berdasarkan kasus tersebut diatas terdapat perubahan dalam peraturan dan pedoman akuntansi, diantaranya PSAK No. 50 (Revisi 2006) tentang Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan, dan PSAK No. 55 (Revisi 2006) serta Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia yang diatur oleh Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/4/DPNP - Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia. 1. Surat Edaran ini menjadi dasar untuk pemberlakuan PAPI 2008 yang menjadi acuan bagi bank dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan, selain PSAK dan ketentuan lain yang berlaku. Dengan ini diharapkan dapat terjadi peningkatan transparansi kondisi keuangan bank dan laporan keuangan bank menjadi relevan, komprehensif, andal, dan dapat diperbandingkan. 2. Secara teknis, PAPI merupakan petunjuk pelaksanaan yang berisi penjabaran lebih lanjut dari beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang relevan bagi industri perbankan. PAPI juga mencakup penjabaran lebih lanjut dari PSAK No. 50 (Revisi 2006) tentang Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan, dan PSAK No. 55 (Revisi 2006) tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, yang pemberlakuannya ditunda dari rencana 1 Januari 2009 menjadi 1

25

Januari 2010. 3. Sebagai petunjuk pelaksanaan dari PSAK maka untuk hal-hal yang tidak diatur dalam PAPI tetap mengacu kepada PSAK yang berlaku. 4. Penerbitan PAPI dilakukan lebih awal untuk memberi waktu bagi bank dalam memahami dan mempersiapkan secara matang berbagai hal yang diperlukan, antara lain proses bisnis, sistem teknologi dan informasi akuntansi, serta persiapan sumber daya manusia terkait. Beberapa perihal pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia: 1. Tujuan diterbitkannya Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) 2008 merupakan acuan bagi bank dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan, selain PSAK dan ketentuan lain yang berlaku. Dengan ini diharapkan dapat terjadi peningkatan transparansi kondisi keuangan bank dan laporan keuangan bank menjadi relevan, komprehensif, andal, dan dapat diperbandingkan. 2. PAPI yang saat ini berlaku perlu dilakukan penyesuaian, karena PAPI merupakan petunjuk pelaksanaan yang berisi penjabaran lebih lanjut dari beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang relevan bagi industri perbankan. Dengan dilakukannya beberapa penyesuaian dalam PSAK oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), termasuk PSAK No. 50 (Revisi 2006) tentang Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan, dan PSAK No. 55 (Revisi 2006) tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran PAPI, maka PAPI yang berlaku juga perlu disesuaikan. 3. PAPI 2008 mencakup penjelasan mengenai laporan keuangan secara umum (mencakup kerangka dasar, komponen dan keterbatasan laporan keuangan, serta metode pencatatan transaksi mata uang asing), serta pembahasan mengenai Kredit, Surat Berharga, Transaksi Derivatif, dan Transaksi Ekspor Impor. 4. Perlakuan akuntansi untuk hal-hal yang tidak diatur dalam PAPI tetap mengacu kepada PSAK yang berlaku. 5. PAPI 2008 akan diberlakukan pada saat yang sama dengan pemberlakuan PSAK No. 50 dan PSAK No. 55, yaitu sejak 1 Januari 2010. Penerbitan

26

PAPI dilakukan lebih awal untuk memberi waktu bagi bank dalam memahami dan mempersiapkan secara matang berbagai hal yang diperlukan, antara lain proses bisnis, sistem teknologi dan informasi akuntansi, serta persiapan sumber daya manusia terkait. Laporan keuangan bank bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan. Selain itu laporan keuangan bank juga bertujuan untuk pengambilan keputusan. Suatu laporan keuangan akan bermanfaat apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan. Akan tetapi, perlu disadari pula bahwa laporan keuangan ti dak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepenti ngan dengan bank, karena secara umum laporan keuangan hanya menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu, dan ti dak diwajibkan untuk menyediakan informasi non-keuangan. Walaupun demikian, dalam beberapa hal bank perlu menyediakan informasi nonkeuangan yang mempunyai pengaruh keuangan di masa depan. A. Tujuan dan Ruang Lingkup 1. Tujuan Tujuan dari penyusunan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) antara lain adalah: a. Untuk membantu pengguna dalam menyusun laporan keuangan agar sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk: 1) Pengambilan keputusan investasi dan kredit Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan yang rasional. Oleh karena itu, informasinya harus dapat dipahami oleh pelaku bisnis dan ekonomi serta pihak-pihak lain yang berkepentingan antara lain meliputi: a) deposan; b) kreditur; c) pemegang saham; d) otoritas pengawasan;

27

e) Bank Indonesia; f) pemerintah; g) lembaga penjamin simpanan; dan h) masyarakat. 2) Menilai prospek arus kas Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi yang dapat mendukung deposan, investor, kreditur dan pihak-pihak lain dalam memper kirakan jumlah, saat, dan kepastian dalam penerimaan kas di masa depan. Prospek penerimaan kas sangat tergantung pada kemampuan bank untuk menghasilkan kas guna memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo, kebutuhan operasional, reinvestasi dalam operasi, dan pembayaran dividen. Persepsi dari pihak-pihak yang berkepentingan atas kemampuan bank tersebut akan mempengaruhi harga pasar efek bank yang bersangkutan. Persepsi mereka umumnya dipengaruhi oleh harapan atas tingkat pengembalian dan risiko dari dana yang mereka tanamkan. Deposan, investor, dan kreditur akan memaksimalkan pengembalian dana yang telah mereka tanamkan dan akan melakukan penyesuaian terhadap risiko yang mereka perkirakan akan terjadi pada bank yang bersangkutan. 3) Memberikan informasi atas sumber daya ekonomi Pelaporan keuangan bertujuan memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi bank (economic resources), kewajiban bank untuk mengalihkan sumber daya tersebut kepada entitas lain atau pemilik saham, serta kemungkinan terjadinya transaksi dan peristiwa yang dapat mempengaruhi perubahan sumber daya tersebut. b. Menciptakan keseragaman dalam penerapan perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan, sehingga meningkatkan daya banding diantara laporan keuangan bank. c. Menjadi acuan minimum yang harus dipenuhi oleh perbankan dalam menyusun laporan keuangan. Namun keseragaman penyajian sebagaimana diatur dalam PAPI tidak menghalangi masing-masing bank untuk memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan sesuai kondisi masing-masing

28

bank. 2. Ruang Lingkup PAPI berlaku untuk bank umum konvensional. Dalam hal bank umum konvensional mempunyai unit usaha syariah, maka unit usaha syariah tersebut menggunakan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia, kecuali untuk hal-hal yang tidak diatur dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia tersebut. B. Acuan Penyusunan Penyusunan PAPI didasarkan pada acuan yang relevan, yaitu: 1. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (ISAK). 2. Ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. 3. Internati onal Accounti ng Standard (IAS)/Internati onal Financial Reporti ng Standards (IFRS). 4. Peraturan perundang-undangan yang relevan dengan laporan keuangan. 5. Praktik-praktik akuntansi yang berlaku umum, kesepakatan antar negara dan standar akuntansi negara lain. Jika PSAK memberikan pilihan atas perlakuan akuntansi, maka diwajibkan untuk mengikuti ketentuan Bank Indonesia. C. Bangun Prinsip Akuntansi Umum 1. Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam bank harus dilakukan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Rerangka prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia adalah sebagai berikut:

29

2. Rerangka ini digambarkan seperti suatu bangunan rumah ‘Prinsip-prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum di Indonesia’. Seti ap lapisan di bawahnya menjadi landasan bagi lapisan yang berada di atasnya. Dalam hal terjadi pertentangan antara prinsip akuntansi dari berbagai sumber tersebut, maka harus mengikuti perlakukan akuntansi yang diatur di dalam kelompok yang posisinya menjadi landasan atau pada lapisan yang terletak lebih di bawah. 3. PAPI merupakan bagian dari Pedoman atau Kodifi kasi Prakti k Akuntansi Industri dalam struktur Rerangka Prinsip-prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum di Indonesia.

30

IV.

KESIMPULAN DAN SARAN

Globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antar-bangsa dan antar-manusia di seluruh dunia dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi bias. Ciri globalisasi Berikut ini beberapa ciri yang menandakan semakin berkembangnya fenomena globalisasi di dunia: a. Perubahan dalam konsep ruang dan waktu. b. Pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang c. Peningkatan interaksi kultural d. Meningkatnya masalah bersama. Teori globalisasi Cochrane dan Pain menegaskan bahwa dalam kaitannya dengan globalisasi, terdapat tiga posisi teroritis yang dapat dilihat, yaitu: a. globalis i.globalis positif ii.globalis pesimis b. tradisionalis c. transformasionalis Globalisasi terbentuk melalui beberapa fase yang secara kontinyu diadaptasi oleh masyarakat kita khususnya masyarakat dunia umumnya. Semakin berkembangnya industri dan kebutuhan akan bahan baku serta pasar juga memunculkan berbagai perusahaan multinasional di dunia. Di Indinesia misalnya, sejak politik pintu terbuka, perusahaan-perusahaan Eropa membuka berbagai cabangnya di Indonesia. Freeport dan Exxon dari Amerika Serikat, Unilever dari Belanda, British Petroleum dari Inggris adalah beberapa contohnya. Perusahaan multinasional seperti ini tetap menjadi ikon globalisasi hingga saat ini.

31

Terdapat dua macam gerakan yang terpengaruh oleh globalisasi, yakni: 1. Gerakan pro-globalisasi Pendukung globalisasi (sering juga disebut dengan pro-globalisasi) menganggap

bahwa

globalisasi

dapat

meningkatkan

kesejahteraan

dan

kemakmuran ekonomi masyarakat dunia. Mereka berpijak pada teori keunggulan komparatif yang dicetuskan oleh David Ricardo. 2. Gerakan antiglobalisasi Antiglobalisasi adalah suatu istilah yang umum digunakan untuk memaparkan sikap politis orang-orang dan kelompok yang menentang perjanjian dagang global dan lembaga-lembaga yang mengatur perdagangan antar negara seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Manfaat dan kerugian globalisasi, diantaranya: Manfaat globalisasi a. Produksi global dapat ditingkatkan b. Meningkatkan kemakmuran masyarakat dalam suatu negara c. Meluaskan pasar untuk produk dalam negeri d. Dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik e. Menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi Kerugian globalisasi a. Menghambat pertumbuhan sektor industri b. Memperburuk neraca pembayaran c. Sektor keuangan semakin tidak stabil d. Memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang Melakukan Bisnis dalam Lingkungan Global Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan, dimana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang dan jasa. Ketika globalisasi ekonomi terjadi, batas-batas suatu negara akan menjadi

32

kabur

dan

keterkaitan

antara

ekonomi

nasional

dengan

perekonomian

internasional akan semakin erat. Globalisasi perekonomian di satu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif, sebaliknya juga membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik. Menurut Tanri Abeng, perwujudan nyata dari globalisasi ekonomi antara lain terjadi dalam bentuk-bentuk berikut: a. Globalisasi produksi b. Globalisasi pembiayaan. c. Globalisasi tenaga kerja. d. Globalisasi jaringan informasi. e. Globalisasi Perdagangan. Peraturan dalam Organisasi Bisnis dalam Lingkungan Global Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi dan modernisasi masih saja diperdebatkan. Perdebatan ini merupakan sebagian dari perdebatan yang lebih luas, tentang peranan hukum di dalam masyarakat. Lembaga hukum adalah salah satu di antara lembaga/pranata-pranata sosial, seperti juga halnya keluarga, agama, ekonomi, perang atau lainnya. Hukum bagaimanapun sangat dibutuhkan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat di dalam segala aspeknya, apakah itu kehidupan sosial, kehidupan politik, budaya, pendidikan apalagi yang tak kalah pentingnya adalah fungsinya atau peranannya dalam mengatur kegiatan ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi inilah justru hukum sangat diperlukan karena sumber-sumber ekonomi yang terbatas disatu pihak dan tidak terbatasnya permintaan atau kebutuhan akan sumber ekonomi dilain pihak sehingga konflik antara sesama warga dalam memperebutkan sumber-sumber ekonomi tersebut akan sering terjadi. Kerjasama dalam Organisasi Bisnis Pesatnya perubahan menyebabkan kiat-kiat bisnis di masa lalu menjadi usang untuk iterapkan di era persaingan global sekarang. Dewasa ini akibat

33

pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi, transportasi, komunikasi, dunia usaha mendapatkan tantangan baru dalam bentuk dunia tanpa batas yang menyebabkan arus sumber daya bergerak dengan lebih bebas, yang juga berarti meningkatkan persaingan di antara para pelaku bisnis untuk mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan. Mengambil keuntungan dari persaingan global yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing mau tidak mau harus kita pilih dalam perspektif yang lebih luas program menyelaraskan langkah memberikan kesempatan kepada diri untuk meningkatkan serta membenahi terutama mutu, jadwal pengiriman dan harga bersaing. Contoh globalisasi paling ekstrem tetapi tidak kasatmata adalah perubahan suku bunga The Fed (Fed Fund Rate) di Amerika Serikat, yang langsung berdampak pada nilai tukar rupiah terhadap dollar AS dan industri perbankan di Tanah Air. Lainnya, kenaikan harga minyak dunia membuat negara kita harus menanggung beban defisit begitu besar sehingga pemerintah terpaksa mengurangi subsidi BBM. Berdasarkan kasus tersebut diatas implikasi terhadap profesi akuntan adalah terdapatnya perubahan dalam peraturan dan pedoman akuntansi, diantaranya PSAK No. 50 (Revisi 2006) tentang Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan, dan PSAK No. 55 (Revisi 2006) serta Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia yang diatur oleh Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/4/DPNP - Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia.

34