BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Guru adalah profesi yang mempersiapkan sumber daya manusia untuk menyongsong pembangunan bangsa dalam mengisi kemerdekaan. Guru dengan segala kemampuan dan daya upayanya mempersiapkan pembelajaran bagi peserta didiknya sehingga tidak salah jika kita menempatkan guru sebagai salah satu kunci pembangunan bangsa menjadi bangsa yang maju di masa yang akan datang. Dapat dibayangkan jika guru tidak menempatkan fungsi sebagiamana mestinya, bangsa dan negara ini akan tertinggal dalam kemajuan ilmu pengetahuaan dan teknologi yang kian waktu tidak terbendung lagi perkembangannya. Para guru di Indonesia menyadari bahwa jabatan guru adalah suatu profesi yang terhormat dan mulia. Guru mengabdikan diri dan berbakti untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara dan juga untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya, yaitu beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai iptek dalam mewujudkan masyarakat yang berkualitas. Dan salah satu bentuk untuk menjadikan guru lebih maju yakni guru harus mengembangkan profesinya.
B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana tahap pengembangan guru profesional? 2. Bagaimana alur pengembangan profesi dan karir guru? 3. Bagaimana kebijakan pengembangan profesi dan karir guru?
C. Tujuan Masalah 1. Mengetahui tahap pengembangan guru profesional 2. Mengetahui alur pengembangan profesi dan karir guru 3. Mengetahui kebijakan pengembangan profesi dan karir guru
1
BAB II PEMBAHASAN
A. Tahapan Pengembangan Guru Profesional
Pengembangan profesi adalah upaya gigih, ulet, dan tabah dari seorang
guru
serta
pengawas
yang
terus-menerus
memaksimalkan
kemampuannya mengidentifikasikan dan menyelesaikan permasalahan serta memantapkan kemajuan pendidikan, khususnya di sekolah tempatnya bertugas. Baik untuk kepentingan pembinaan kelembagaan, kurikulum kesiswaan, guru, metodologi, media, pendanaan, evaluasi, kerja sama dengan orang tua peserta didik, dan lingkungan masyarakat. Dengan kata lain, pengembangan meningkatkan
profesi
adalah
pengamalan
ilmu
kegiatan
pengawas
pengetahuan,
dalam
teknologi,
rangka
seni,
dan
keterampilan yang dimilikinya untuk meninggikan mutu proses belajar mengajar dan profesionalisasi tenaga kependidikan lainnya berkaitan dengan pendidikan
sehingga
bermanfaat
bagi
peningkatan
pendidikan
dan
kebudayaan bangsa Indonesia. Adapun macam-macam kegiatan guru yang termasuk kegiatan pengembangan profesi, meliputi : a. Melaksanakan kegiatan karya tulis ilmiah di bidang pendidikan umumnya dan pendidikan agaman khususnya; b. Menemukan teknologi tepat guna di bidang pendidikan; c. Membuat alat peraga/alat pelajaran atau alat bimbingan; d. Menciptakan karya seni baik seni umum maupun seni yang bernafaskan keagamaan; e. Mengikuti kegiatan pengembangan kurikulum. 1
Menurut pendapat Myra dan David, seseorang yang dikatakan profesional adalah orang yang dipandang ahli dalam bidangnya, di mana yang bersangkutan bisa membuat keputusan dengan independen dan adil. 1
Trianto, Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi Pendidikan & Tenaga Kependidikan. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011) hal. 77-78
2
Jika seseorang menjadi profesional, haruslah membuat suatu langkah penawaran kolektif dengan membangun proses baru, institusi yang baru, prosedur yang baru, yang menggiring pada suatu pemahaman pada sesungguhnya yang diinginkan pendidik: status, profesional, dan kompensasi yang logis dari suatu pekerjaan profesional. 2 Menurut Surya (2005), guru yang profesional akan tercermin dalam pelaksanaan pengabdian tugas-tugas yang ditandai dengan keahlian baik dalam materi maupun metode. Selain itu juga ditunjukkan melalui tanggung jawabnya
dalam
melaksanakan
seluruh
pengabdiannya.
Guru
yang
profesional hendaknya mampu memikul dan melaksanakan tanggung jawab sebagai guru kepada peserta didik, orang tua, masyarakat, bangsa, negara dan agamanya. Guru profesional mempunyai tanggung jawab pribadi, sosial, intelektual, moral dan spiritual. 3 Seorang guru yang profesional dituntut dengan sejumlah persyaratan minimal, antara lain: a. Memiliki kualifikasi pendidikan profesi yang memadai, b. Memiliki kompetensi keilmuan sesuai dengan bidang yang ditekuninya, c. Memiliki kemampuan berkomunikas yang baik dengan anak didiknya, d. Mempunyai jiwa kreatif dan produktif, e. Mempunyai etos kerja dan komitmen tinggi terhadap profesinya, f. Selalu melakukan pengembangan diri secara terus-menerus (continuous improvment) melalui organisasi profesi, seminar, internet, buku, dan semacamnya.4
Pengembangan profesi guru pada dasarnya adalah peningkatan kualitas dimensi-dimensi kompetensi guru. Beberapa dimensi utama dalam kompetensi guru adalah kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Pengembangan profesi guru 2
Abdullah Idi, Sosiologi Pendidikan Individu, Masyarakat, dan Pendidikan. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) hal. 228 3 Kunandar, Guru Profesional. (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) hal. 47 4 Ibid., hal. 50
3
dilaksanakan oleh sebuah institusi atau di luar institusi. Institusi-institusi yang melakukan pengembangan profesi guru adalah lembaga-lembaga pendidikan (sekolah/perguruan
tinggi)
dimana
guru/dosen
itu
bekerja.
Kegiatan
pembinaan dan pengembangan profesi dapat dilakukan oleh institusi pemerintah, lembaga pelatihan non pemerintah, penyelenggara atau satuan pendidikan.5 Adapun empat tahap untuk mewujudkan guru yang profesional, yaitu: 1. Penyediaan guru berbasis perguruan tinggi; 2. Induksi guru pemula berbasis sekolah; 3. Profesionaliasi guru berbasis lembaga/institusi; 4. Profesionalisasi berbasis individu.6
Penyediaan guru berbasis perguruan tinggi tercantum dalam UndangUndang RI No. 14 tahun 2005, pasal 1 butir 14, yang menyatakan bahwa lembaga pendidikan tenaga kependidikan adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan/atau
pendidikan
menengah,
serta
untuk
menyelenggarakan
dan
mengembangkan ilmu pendidikan dan nonkependidikan. 7 Guru yang dimaksud dalam UU RI No. 14 tahun 2005 di atas yakni guru yang harus memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya S1/D-IV dan memiliki sertifikat yang legal direkruit sebagai guru. Jika regulasi ini dipatuhi secara taat asas, harapannya tidak ada alasan calon guru yang direkruit untuk bertugas pada sekolah-sekolah di Indonesia berkualitas di bawah standar. Namun demikian, ternyata setelah mereka direkruit untuk menjadi guru, yang dalam skema kepegawaian negara untuk pertama kali berstatus sebagai calon pegawai negeri sipil guru, mereka belum bisa 5
Sudarwan Danim, Profesionalisasi dan Kode Etik Guru. (Bandung: Alfabeta, 2012) hal. 9 6 Dian Mahsunah, Dian Wahyuni, dkk. Jurnal Kebijakan Pengembangan Profesi Guru. (Jakarta: 2012). hal. 44 7 Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. (Surabaya: Kesindo Utama, 2009) hal. 70
4
langsung bertugas penuh ketika menginjakkan kaki pertama kali di sekolah. Melainkan, mereka masih harus memasuki fase prakondisi yang disebut dengan induksi.
Ketika
menjalani
program
induksi,
diidealisasikan
guru
akan
dibimbing dan dipandu oleh mentor terpilih untuk kurun waktu sekitar satu tahun, agar benar-benar siap menjalani tugas-tugas profesional. Pada banyak literatur akademik, program induksi diyakini merupakan fase yang harus dilalui ketika seseorang dinyatakan diangkat dan ditempatkan sebagai guru. Program induksi merupakan masa transisi bagi guru pemula (beginning teacher) terhitung mulai dia pertama kali menginjakkan kaki di sekolah atau satuan pendidikan hingga benar-benar layak dilepas untuk menjalankan tugas pendidikan dan pembelajaran secara mandiri. Ketika guru selesai menjalani proses induksi dan kemudian secara rutin keseharian menjalankan tugas-tugas profesional, profesionalisasi atau proses penumbuhan dan pengembangan profesinya tidak berhenti di situ. Diperlukan upaya terus-menerus agar guru tetap memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sinilah esensi pembinaan dan pengembangan profesional guru. Kegiatan ini dapat dilakukan atas prakarsa institusi, seperti pendidikan dan pelatihan, workshop, magang, studi banding, dan lain-lain. Prakarsa ini menjadi penting karena secara umum guru pemula masih memiliki keterbatasan, baik finansial, jaringan, waktu, akses, dan sebagainya. 8
B. Alur Pengembangan Profesi dan Karir Guru
Pengembangan dan peningkatan kompetensi bagi guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik dilakukan dalam rangka menjaga agar kompetensi keprofesiannya tetap sesuai dengan perkembangan ilmu
8
Dian Mahsunah, Dian Wahyuni, dkk. Op.cit., hal. 45
5
pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, dan/atau olahraga. 9 Sebagaimana yang tercantum dalam UU RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 32 ayat (2) bahwa pembinaan dan pengembangan profesi guru meliputi pembinaan kompetensi-kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Sementara itu pada ayat (4) disebutkan, bahwa pembinaan dan pengembangan karir guru meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.10 Upaya pembinaan dan pengembangan karir guru ini harus sejalan dengan jenjang jabatan fungsional mereka. Adapun pola pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru tersebut digambarkan sebagai berikut :
1. K. Kekepalasekolahan 2. K. Kepengawasan 3. K. Lain 4. Persyaratan Lain
1. Penugasan 2. Kenaikan Pangkat 3. Promosi
PENGEMBANGAN KARIR
K. Pedagogik K. Kepribadian K. Profesional K. Sosial
PENGEMBANGAN PROFESI
PENGEMBANGAN GURU
Pengembangan profesi dan karir diarahkan untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja guru dalam rangka pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran di kelas dan di luar kelas. Inisiatif meningkatkan kompetensi dan profesionalitas ini harus sejalan dengan upaya untuk memberikan penghargaan, peningkatan kesejahteraan dan perlindungan terhadap guru. 9
Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. Op.cit., hal. 316 10 Ibid., hal. 84
6
Sebagaimana penjelasan PP No. 74 tahun 2005 tentang Guru, mengamanatkan bahwa terdapat dua alur pembinaan dan pengembangan profesi guru, yaitu pembinaan dan pengembangan profesi, dan pembinaan dan pengembangan karir. Pembinaan dan pengembangan profesi guru meliputi pembinaan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Pembinaan dan pengembangan guru sebagaimana dimaksud dilakukan melalui jabatan fungsional. Semua guru memiliki hak yang sama untuk mengikuti kegiatan pembinaan dan pengembangan profesi. Program ini berfokus pada empat kompetensi di atas. Namun demikian, kebutuhan guru akan program pembinaan dan pengembangan profesi beragam sifatnya. Kebutuhan yang dimaksud dikelompokkan ke dalam lima kategori, yaitu pemahaman tentang konteks pembelajaran, penguatan penguasaan materi, pengembangan metode mengajar, inovasi pembelajaran, dan pengalaman tentang teori-teori terkini. Kegiatan pembinaan dan pengembangan profesi dapat dilakukan oleh institusi pemerintah, lembaga pelatihan non pemerintah, penyelenggara, atau satuan pendidikan. Di tingkat satuan pendidikan, program ini dapat dilakukan oleh guru pembina, guru inti, koordinator guru kelas, dan sejenisnya yang ditunjuk dari guru terbaik dan ditugasi oleh kepala sekolah.
Pembinaan dan pengembangan karir guru terdiri dari tiga ranah, yaitu penugasan,
kenaikan
pangkat,
dan
promosi.
Sebagai
bagian
dari
pengembangan karir, kenaikan pangkat merupakan hak guru. Dalam kerangka pembinaan dan pengembangan, kenaikan pangkat ini termasuk ranah peningkatan karir. Kenaikan pangkat ini dilakukan melalui dua jalur. Pertama, kenaikan pangkat dengan sistem pengumpulan angka kredit. Kedua, kenaikan pangkat karena prestasi kerja atau dedikasi yang luar biasa.11
11
Ibid., hal. 47.48
7
C. Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karir Guru
Untuk menjadi guru profesional, perlu perjalanan panjang. Dengan demikian, kebijakan pembinaan dan pengembangan profesi guru harus dilakukan secara kontinyu, dengan serial kegiatan tertentu. Diawali dengan penyiapan calon guru, rekruitmen, penempatan, penugasan, pengembangan profesi dan karir, hingga menjadi guru profesional sejati yang menjalani profesionalisasi secara terus-menerus. Pengembangan keprofesian guru adakalanya diawali dengan penilaian kinerja dan uji kompetensi. Untuk mengetahui kinerja dan kompetensi guru dilakukan penilaian kerja dan uji kompetensi. Atas dasar itu dapat dirumuskan profil dan peta kinerja dan kompetensinya. Kondisi nyata itulah yang menjadi salah satu dasar peningkatan kompetensi guru. Dengan demikian, hasil penilaian kinerja dan uji kompetensi menjadi salah satu basis utama desain program peningkatan kompetensi guru.
Penilaian kinerja guru merupakan salah satu langkah untuk merumuskan program peningkatan kompetensi guru secara efektif dan efisien. Penilaian kinerja dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan guru yang sebenarnya dalam melaksanakan pembelajaran. Berdasarkan penilaian kinerja ini juga akan diketahui tentang kekuatan dan kelemahan guru-guru, sesuai dengan tugasnya masing-masing, baik guru kelas, guru bidang studi, maupun guru bimbingan konseling. Penilaian kinerja guru dilakukan secara periodik dan sistematis untuk mengetahui prestasi kerjanya termasuk potensi pengembangannya. Disamping harus menjalani penilaian kinerja, guru-guru pun perlu diketahui tingkat kompetensinya melalui uji kompetensi. Uji kompetensi dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang kondisi nyata guru dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Berdasarkan hasil uji kompetensi dirumuskan profil kompetensi guru menurut level tertentu, sekaligus menentukan kelayakannya. Dengan demikian, tujuan uji kompetensi adalah menilai dan menetapkan apakah guru sudah kompeten atau belum dilihat dari
8
standar kompetensi yang diujikan. Dengan demikian, kegiatan peningkatan kompetensi guru memiliki rasional dan pertimbangan empiris yang kuat. Penilaian kinerja dan uji kompetensi guru esensinya berfokus pada keempat kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Kebijakan pembinaan dan pengembangan profesi guru dengan segala cabang aktifitasnya perlu disertai dengan upaya memberi penghargaan, perlindungan, kesejahteraan, dan pemartabatan guru. Karena itu, isu-isu yang relevan dengan masa depan manajemen guru, memerlukan formulasi yang sistemik
dan
sistematik
terutama
sistem
penyediaan,
rekruitmen,
pengangkatan dan penempatan, sistem distribusi, sertifikasi, peningkatan kualifikasi, penilaian kinerja, uji kompetensi, penghargaan dan perlindungan, kesejahteraan, pembinaan karir, pengembangan keprofesian berkelanjutan, pengawasan etika profesi, serta pengelolaan guru di daerah khusus.12
12
Ibid., hal. 49
9
BAB III PENUTUP
Kesimpulan 1. Untuk menjadi guru profesional harus melalui beberapa tahap, diantaranya penyediaan guru berbasis perguruan tinggi, pnduksi guru pemula berbasis sekolah,
profesionaliasi
guru
berbasis
lembaga/institusi,
dan
profesionalisasi berbasis individu. 2. Pengembangan guru profesional dibagi atas pengembangan profesi dan pengembangan karir. Dimana masing-masing memilik alur yang berbeda. Alur pengembangan profesi meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Sedangkan alur pengembangan karir meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi. 3. Kebijakan pembinaan dan pengembangan profesi guru harus dilakukan secara kontinyu, diawali dengan penyiapan calon guru, rekruitmen, penempatan, penugasan, pengembangan profesi dan karir, hingga menjadi guru profesional sejati yang menjalani profesionalisasi secara terusmenerus. Penilaian kinerja dan uji kompetensi guru merupakan kebijakan yang harus dilakukan oleh guru, untuk mengetahui pengembangan kemampuan dan juga tingkat kompetensi guru itu sendiri.
10
DAFTAR PUSTAKA
Danim, Sudarwan. 2012. Profesionalisasi dan Kode Etik Guru. Bandung: Alfabeta. Idi, Abdullah. 2016. Sosiologi Pendidikan Individu, Masyarakat dan Pendidikan. Jakarta: Rajawali Pers. Kunandar. 2009. Guru Profesional. Jakarta: Rajawali Pers. Mahsunah, Dian. 2012. Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Profesi Guru. Jakarta. Diakses pada 07 September 2016, pukul 16:25. Trianto. 2011. Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Undang-Undang RI No. 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. 2009. Surabaya: Kesindo Utama.
11
