SURAT PERJANJIAN PEMBORONG BANGUNAN
Pada hari ini, tanggal satu bulan dua tahun dua ribu dua belas (01-02-2012) di jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : ……………
Jabatan : ……………
Alamat : ……………
No KTP : ……………
Bertindak untuk dan atas nama ……. dan beralamat di …., selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.
Nama : ……………
Jabatan : ……………
Alamat : ……………
No KTP : ……………
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.
Para penandatangan dalam tindakan/jabatan tersebut di atas menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Pihak Pertama hendak memperbaiki lapangan tenis milik Pihak Pertama yang telah ada dan membuat lapangan tennis baru di kompleks (tanah pekarangan) Pihak Pertama di Jl. kemang II RT 09 RW 03 No. 10, Jakarta selatan, dengan suatu Pemborong bangunan
- Bahwa Pihak Pertama memerlukan tenaga dan keahlian Pihak Kedua untuk mengawasi seluruh pekerjaan Pemborong bangunan termaksud hingga selesainya pekerjaan tersebut sesuai dengan rencana dan diterima baik oleh Pihak Pertama;
- Bahwa Pihak Kedua bersedia dan mempunyai kesanggupan untuk membantu Pihak Pertama dalam melakukan pengawasan terhadap semua pekerjaan dari Pemborong bangunan tersebut di atas.
Berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerja dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:
Pasal 1
(1) Pihak Pertama memberikan tugas pekerjaan kepada Pihak Kedua, yang menerima baik tugas pekerjaan berupa: Pengawasan pemborongan bangunan perbaikan dan pembuatan lapangan tenis milik Pihak Pertama di kompleks (tanah pekarangan)nya, Jl. kemang II RT 09 RW 03 No. 10, Jakarta selatan, secara rombongan dengan sesuatu Pemborong ban gunan,
(2) Pihak Kedua bersedia melaksanakan pekerjaan sesuai dengan uraian sebagai berikut:
a. Membantu Pihak Pertama menyelenggarakan pelelangan.
b. Membantu Pihak Pertama menentukan harga borongan
kepada pemborong bangunan.
c. Mengawasi pekerjaan – pelaksanaan supaya sesuai dengan gambar kerja, uraian dan syarat-syarat pekerjaan
(bestek tertulis) serta risalah penjelasan pekerjaan.
d. Mengawasi kelancaran pekerjaan supaya sesuai dengan rencana kerja yang pekerjaan pelaksanaannya dilakukan oleh Pemborong bangunan.
e. Berada di lapangan guna memberi rekomendasi kepada Pemborong bangunan setiap akan mulai tahapan pekerjaan baru berdasarkan rencana kerja yang terkait.
f. Pengawasan angsuran pembayaran serta pembuatan berita acaranya.
g. Membantu Pihak Pertama menyelenggarakan pertemuan berkala antara Pihak Pertama, Pihak Kedua (Pengawas) dan Pemborong bangunan serta badan/orang lain yang menurut pendapat Pihak Pertama sangat berkepentingan dalam hal ini.
Pasal 2
Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa imbalan jasa bagi Pihak Kedua adalah 15% (lima belas persen) dari harga/biaya borongan, yang besarnya sesuai dengan besarnya kontrak borongan antara Pihak Pertama dengan Pemborong bangunan yang bersangkutan.
Pasal 3
Apabila Pihak Pertama lalai dalam melakukan pembayaran imbalan jasa tersebut di atas, padahal ia menerima baik penyerahan pertama pekerjaan borongan termaksud, maka Pihak Pertama dikenakan denda/ganti kerugian sebesar 10% (sepuluh persen) dari besarnya imbalan jasa bagi Pihak Kedua tersebut di atas.
Pasal 4
Pihak Kedua berjanji dan oleh karena itu mengikatkan diri untuk melakukan tugas kewajibannya tersebut dalam Pasal 1 di atas sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya dan bertanggung jawab penuh atas pengawasan pekerjaan pelaksanaannya, baik mengenai kuantitas, kualitas, ketetapan waktu, maupun penyelesaian serta penyerahan pekerjaan-pekerjaan tersebut oleh Pemborong bangunan kepada Pihak Pertama.
Pasal 5
Apabila Pihak Kedua lalai atau tidak/kurang melakukan tugas pekerjaannya tersebut sebagaimana mestinya, maka Pihak Pertama berhak untuk memutuskan kontrak ini secara sepihak, dan menunjuk badan/orang lain yang akan melanjutkan pekerjaan Pihak Kedua, atas biaya dan ganti kerugian yang harus dipikul dan dibayar oleh Pihak Kedua sendiri.
Pasal 6
1. Terhadap pembatalan akibat Force Majeure, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat menanggung kerugiannya masing-masing.
2. Force Majeure yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah suatu keadaan memaksa di luar batas kemampuan kedua belah pihak yang dapat mengganggu bahkan menggagalkan terlaksananya perjanjian ini, seperti bencana alam, epidemik, peperangan, pemogokan, sabotase, pemberontakan masyarakat, blokade, kebijaksanaan pemerintah khususnya di bidang moneter, kecelakaan atau keterlambatan yang disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia.
Pasal 7
(1) Semua perselisihan yang mungkin timbul/terjadi antara pihak dalam (sebab) perjanjian ini, baik yang bersifat teknis maupun nonteknis yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak sendiri secara musyawarah, tidak akan diajukan ke Pengadilan, akan tetapi akan diurus dan diselesaikan/diputuskan secara arbitrase (perdamaian) musyawarah oleh para pendamai.
(2) Tata cara (prosedur) perdamaian itu akan ditetapkan oleh para pendamai sendiri.
Pasal 8
Demikian perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan materai cukup, ditanda tangani oleh para pihak dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani dan tanpa paksaan dari pihak manapun.
Pihak I Pihak II
………………. …………………
SURAT PERJANJIAN KERJA
PELAKSANAAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUMAH TINGGAL
Antara
………………..
dengan
………………………….
_______________________________________________________________
Nomor : ………………………..
Tanggal : ……………… Oktober 2012
Pada hari ini Jum'at, tanggal 8 Maret 2012 kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : ………………………
Alamat : ………………………….
Jabatan : Pemilik
Dalam hal ini bertindak atas nama …………… sendiri dan selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama
dan
Nama : ……………………….. CONTRACTOR
Alamat : ………………………….
Jabatan : …………………………..
Dalam hal ini bertindak atas ………………………………….. dan selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua
Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan ikatan Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Tinggal Pihak Pertama yang terletak di Bintara Bekasi, dengan alamat Jalan ………………………..
Pihak Kedua bersedia untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan rumah Pihak Pertama , yang pembiayaannya ditanggung oleh Pihak Pertama, dengan ketentuan yang disebutkan dalam pasal pasal sebagai berikut.
Pasal 1
Tujuan Kontrak
Tujuan kontrak ini adalah bahwa Pihak Kedua melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Rumah Tinggal Pihak Pertama yang berlokasi tersebut diatas.
Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan
Ruang lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Pihak Kedua adalah sebagai berikut :
1. Pembuatan Gambar Kerja (arsitektur, denah, struktur, pondasi, potongan), Jadwal Kerja, dan Rencana Anggaran Biaya dan Spesifikasi Material/Bahan
2. Pengurusan IMB dan perijinan pembangunan rumah terkait lainnya
3. Pembuatan sumur
4. Pemasangan listrik
5. Pekerjaan Pembangunan Rumah Tinggal sesuai dengan spesifikasi material dan bahan yang akan dilampirkan oleh pihak kedua pada saat memulai pekerjaan , dan telah disetujui oleh Pihak Pertama .
Ruang lingkup pekerjaan diatas dapat dikelompokkan menjadi tahapan sebagai berikut:
1. Tahap Persiapan : pengurusun ijin, pembuatan gambar, RAB, Jadwal kerja, ………
2. Tahap I: bedeng kontraktor, sumur, listrik, galian dan pemasangan pondasi ……….
3. Tahap II: pembanguan struktur bangunan, ………
4. Tahap III: pemasangan atap atap, ………
5. Tahap IV: pemasangan dinding dan keramik, kloset kamar mandi, ……….
6. Tahap V: pemasangan jaringan listrik, cat, finishing, ……….
7. Tahap VI: ………………………………….
8. Tahap Pemeliharaan
Secara detail tahap tersebut tertuang pada rencana jadwal kerja yang merupakan satu kesatuan dari kontrak ini yang akan diselesaikan pada tahap persiapan oleh Pihak Kedua
Pasal 3
Ruang Lingkup Pembiayaan
1. Adapun biaya pembangunan rumah tinggal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Pertama dengan total biaya sebesar Rp. ………………….. (…………………………), dengan perincian secara umum adalah sebagai berikut:
a. Perijinan : Rp. ………………….. , (……………………………………………………)
b. Material : Rp. ………………….. , (……………………………………………………)
c. Tukang : Rp. ………………….. , (……………………………………………………)
d. Fee Jasa : Rp. ………………….. , (……………………………………………………)
TOTAL : Rp. ………………….. ,
2. Khusus untuk harga perijinan, material, dan jasa (point a,b,c) masih dapat berubah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan yang sebelumnya mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak.
3. Dalam hal pembiayaan Pihak Kedua tidak diwajibkan memberikan performance bond ataupun jaminan pelaksanaan pekerjaan kepada Pihak Pertama .
Pasal 4
Sistem Pembayaran
Pembayaran atas pekerjaan pembangunan tersebut diatas dilakukan dalam beberapa tahap yaitu :
TAHAP PERSIAPAN
Dibayarkan lumpsum sebesar = Rp. ……………………..
(………………………………………………………………………………………………………………..)
Dibayarkan pada saat kontrak kerja di tandatangani bersama.
PEKERJAAN TAHAP I
a. Pembayaran ke-1
Pembayaran 10 % x ………………………….. = Rp. ……………………..
(………………………………………………………………………………………………………………..)
Dibayarkan setelah semua material yang diperlukan untuk pekerjaan tahap I sampai dilokasi pembangunan pekerjaan.
b. Pembayaran ke-2
Pembayaran 7.5 % x ………………………….. = Rp. ……………………..
(………………………………………………………………………………………………………………..)
Dibayarkan setelah pekerjaan tahap I dianggap selesai dan disetujui oleh Pihak Pertama .
PEKERJAAN TAHAP II
c. Pembayaran ke-3
Pembayaran 10 % x ………………………….. = Rp. ……………………..
(………………………………………………………………………………………………………………..)
Dibayarkan setelah semua material yang diperlukan untuk pekerjaan tahap II sampai dilokasi pembangunan pekerjaan.
d. Pembayaran ke-4
Pembayaran 5 % x ………………………….. = Rp. ……………………..
(………………………………………………………………………………………………………………..)
Dibayarkan setelah pekerjaan tahap II dianggap selesai dan disetujui oleh Pihak Pertama .
PEKERJAAN TAHAP III
a. Pembayaran ke-5
Pembayaran 10 % x ………………………….. = Rp. ……………………..
(………………………………………………………………………………………………………………..)
Dibayarkan setelah semua material yang diperlukan untuk pekerjaan tahap III sampai dilokasi pembangunan pekerjaan.
b. Pembayaran ke-6
Pembayaran 5 % x ………………………….. = Rp. ……………………..
(………………………………………………………………………………………………………………..)
Dibayarkan setelah pekerjaan tahap III dianggap selesai dan disetujui oleh Pihak Pertama .
PEKERJAAN TAHAP IV
a. Pembayaran ke-7
Pembayaran 10 % x ………………………….. = Rp. ……………………..
(………………………………………………………………………………………………………………..)
Dibayarkan setelah semua material yang diperlukan untuk pekerjaan tahap IV sampai dilokasi pembangunan pekerjaan.
b. Pembayaran ke-8
Pembayaran 5 % x ………………………….. = Rp. ……………………..
(………………………………………………………………………………………………………………..)
Dibayarkan setelah pekerjaan tahap IV dianggap selesai dan disetujui oleh Pihak Pertama .
PEKERJAAN TAHAP V
a. Pembayaran ke-9
Pembayaran 10 % x ………………………….. = Rp. ……………………..
(………………………………………………………………………………………………………………..)
Dibayarkan setelah semua material yang diperlukan untuk pekerjaan tahap V sampai dilokasi pembangunan pekerjaan.
b. Pembayaran ke-10
Pembayaran 5 % x ………………………….. = Rp. ……………………..
(………………………………………………………………………………………………………………..)
Dibayarkan setelah pekerjaan tahap V dianggap selesai dan disetujui oleh Pihak Pertama .
PEKERJAAN TAHAP VI
a. Pembayaran ke-11
Pembayaran 10 % x ………………………….. = Rp. ……………………..
(………………………………………………………………………………………………………………..)
Dibayarkan setelah semua material yang diperlukan untuk pekerjaan tahap VI sampai dilokasi pembangunan pekerjaan.
b. Pembayaran ke-12
Pembayaran 5 % x ………………………….. = Rp. ……………………..
(………………………………………………………………………………………………………………..)
Dibayarkan setelah pekerjaan tahap VI dianggap selesai dan disetujui oleh Pihak Pertama
TAHAP PEMELIHARAAN
Pembayaran 7,5 % x ………………………….. = Rp. ……………………..
(………………………………………………………………………………………………………………..)
Dikurangi biaya lumpsum pada tahap persiapan. Dibayarkan setelah pekerjaan tahap pemeliharaan dianggap selesai dan disetujui oleh Pihak Pertama .
Pasal 5
Jangka Waktu Pengerjaan
Jangka waktu pengerjaan adalah 4 (Empat) bulan atau 120 (seratus dua puluh) hari kalender, terhitung setelah kontrak ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan pembayaran tahap pertama diterima oleh Pihak Kedua sesuai jadwal pembayaran pada Pasal 4
Pasal 6
Perubahan
Apabila pada waktu pengerjaan pelaksanaan konstruksi terdapat perubahan perubahan terhadap luasan, posisi dan bentuk serta penambahan material bangunan, diluar dari perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah Pihak, maka akan dimuswarahkan bersama seara kekeluargaan.
Batas kenaikan hanya ada toleransi sampai dengan 3 % lebih dari itu Pihak Kedua berhak mengajukan addendum harga, dan tidak merubah besaran fee jasa Pihak Kedua , sebagaimana tertulis pada pasal
Pasal 7
Bencana Alam / Force Majeur
Bencana alam yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah kejadian gempa bumi. Dalam kejadian gempa bumi terjadi setelah struktur bangunan terpasang yang kemudian mengakibatkan kerusakan pada bangunan merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA karena pada dasarnya bangunan yang dibikin haruslah bangunan tahan gempa.
Pasal 8
Masa Pemeliharaan
1. Masa pemeliharaan berlaku selama 1 bulan, setelah selesai pekerjaan/serah terima hasil pekerjaan yang diikuti dengan penandatanganan berita acara penyerahan pekerjaan.
2. Apabila dalam masa pemeliharaan tersebut terdapat kerusakan yang disebabkan bukan dari pekerjaan Pihak Kedua, maka Pihak Pertama tidak berhak menuntut Pihak Kedua untuk mengerjakannya.
3. Namun, Pihak Kedua dapat memperbaiki kerusakan tersebut sesuai dengan formulir perubahan dengan biaya yang ditanggung oleh Pihak Pertama).
Pasal 9
Penyelesaian Perselisihan
Kedua belah pihak selalu berusaha untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara musyawarah. Apabila cara musyawarah dianggap tidak dapat menghasilkan penyelesaian maka penyelesaian akan dibawa ke pengadilan Kotamadya Bekasi
Pasal 10
Pemutusan Kontrak Kerja
Pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan oleh kedua belah pihak dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pemutusan oleh Pihak Pertama
a. Pihak Kedua tidak berhasil memenuhi progress kerja sebagaimana yang telah disepakati pada rencana kerja (lihat lampiran jadwal kerja)
b. Pihak Kedua menggunakan material yang tidak sesuai dengan direncanakan
c. ….. (tambahkan)
2. Pemutusan oleh Pihak Kedua
a. Pihak Kedua tidak berhasil memenuhi kebutuhan dana yang dibutuhkan dalam waktu 7 hari setelah.waktu yang disepakati.
b. ….. (tambahkan)
3. Pemutusan secara otomatis
Masa kontrak secara otomatis berakhir setelah masa pemeliharaan dianggap berakhir yang disepakati oleh kedua belah pihak.
Pasal 11
Penalti
Apabila terjadi keterlambatan pengerjaan pembangunan dari waktu yang telah ditentukan, maka Pihak Kedua wajib memberitahukan Pihak Pertama dan akibat waktu keterlambatan menjadi tanggung jawab pihak kedua dan biaya keterlambatan sebesar 1/1000 atau satu permil setiap harinya.
Apabila terjadi penggunaan spek barang yang tidak sesuai tanpa persetujuan dari pihak pertama maka pihak kedua dikenakan penalty sebesar …. dan berkewajiban untuk mengganti barang tersebut dengan barang yang telah disepakati dengan tanpa ada kompensasi biaya apapun dari pihak pertama.
Pasal 12
Lain – Lain
Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan bersama- sama mematuhi dengan baik dan bertanggung jawab terhadap seluruh kesepakatan kerja yang telah disetujui.
Demikian Kontrak Kerja ini telah di setujui dan di tanda tangani bersama dan di atas materai rangkap dua untuk dilaksanakan dengan sebagai mana mestinya tanpa adanya campur tangan dari pihak lain.
Pihak Pertama Pihak Kedua
……………………. ………………..
KONTRAK
PELAKSANAAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUMAH TINGGAL
antara
CV. Maju jaya
dengan
…………………………………………………
_________________________________________________________________
Nomor : …………………….
Tanggal : …………………….
Pada hari ini ………, tanggal ……………kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : ………………………………………………………………………………
Alamat : ………………………………………………………………………………
Telepon : ………………………………………………………………………………
Jabatan : ………………………………………………………………………………
Dalam hal ini bertindak atas nama CV. Maju jaya dan selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.
dan
Nama : ………………………………………………………………………………
Alamat : ………………………………………………………………………………
Telepon : ………………………………………………………………………………
Jabatan : ………………………………………………………………………………
Dalam hal ini bertindak atas nama Pemilik atau Kuasa Pemilik dan selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.
Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan ikatan Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Tinggal yang dimiliki oleh Pihak Kedua yang terletak di ……………………………………………………………………………………
Pihak Pertama bersedia untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan, yang pembiayaannya ditanggung oleh Pihak Kedua, dengan ketentuan yang disebutkan dalam pasal pasal sebagai berikut :
Pasal 1
Tujuan Kontrak
Tujuan kontrak ini adalah bahwa Pihak Pertama melaksanakan dan, menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Rumah Tinggal yang berlokasi tersebut diatas.
Pasal 2
Bentuk Pekerjaan
Bentuk pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Pihak Pertama adalah sebagai berikut :
1. Pekerjaan Perencanaan ( gambar kerja, spesifikasi material dan bahan, serta time schedule proyek ).
Terlampir Timeschedule Perencanaan no. bp/071009/2007, tertanggal 09 oktober 2007
2. Pekerjaan Bangunan ( pelaksanaan konstruksi bangunan, sesuai dengan spesifikasi material dan bahan yang akan dilampirkan oleh pihak pertama pada saat Pekerjaan Perencanaan selesai, dan telah disetujui oleh pihak kedua )
Pasal 3
Sistem Pekerjaan
Sistem pekerjaan yang disepakati oleh kedua belah pihak adalah sebagai berikut :
1. Pihak kedua menggunakan system penunjukan langsung dengan memberikan anggaran biaya ( budget ).
Pihak Kedua memberikan anggaran biaya kepada Pihak Pertama sebesar Rp. 2.100.000.000 ( Dua Milyar Seratus Juta Rupiah ).
2. Anggaran Biaya sebesar Rp. 2.100.000.000 ( Dua Milyar Seratus Juta Rupiah ) termasuk rincian :
a. Pekerjaan Perencanaan
b. Pekerjaan Bangunan
Dan tidak termasuk :
a. Pajak – pajak yang di timbulkan atas pelaksanaan pembangunan termasuk : Pajak kontraktor, pajak pribadi, pajak membangun sendiri dan lain-lain.
b. IMB ( Ijin mendirikan bangunan ) mulai dari tingkat klian banjar, lurah / kepala desa, camat dan pihak ciptakarya badung.
3. Pihak pertama berhak menentukan luasan ruang bangunan, spesifikasi bahan dan material bangunan, dan bentuk bangunan yang akan disesuaikan dengan anggaran biaya ( budget ) yang di berikan oleh pihak kedua.
Pasal 4
Biaya
Adapun biaya pembangunan rumah tinggal tersebut adalah Rp. 2.100.000.000 ( Dua Milyar Seratus Juta Rupiah ).
Pasal 5
Sistem Pembayaran
Pembayaran atas pekerjaan pembangunan tersebut diatas dilakukan dalam beberapa tahap yaitu :
Tanda Jadi :Tanda jadi sebesar Rp. 10.000.000 ( sepuluh juta rupiah ) yang harus dibayarkan pada saat pekerjaan perencanaan ( Pasal 2 ayat 1 ) mulai dikerjakan, yaitu pada tanggal ……………………
Downpayment :Pembayaran 30 % x Rp 2.100.000.000 = Rp. 630.000.000 (enam ratus tiga puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan pada saat pekerjaan bangunan ( Pasal 2 ayat 2 ) mulai dikerjakan, yaitu pada tanggal ………..
Tahap I :Pembayaran 25 % x Rp 2.100.000.000 = Rp. 525.000.000 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) setelah pekerjaan dinding dimulai, yang harus dibayarkan pada tanggal ………..
Tahap II :Pembayaran 20 % x Rp 2.100.000.000 = Rp. 420.000.000 (empat ratus dua puluh juta rupiah) setelah pekerjaan atap dimulai, yang harus dibayarkan pada tanggal ………..
Tahap III :Pembayaran 20 % x Rp 2.100.000.000 = Rp. 420.000.000 (empat ratus dua puluh juta rupiah) setelah pekerjaan lantai dimulai, yang harus dibayarkan pada tanggal ………..
Pelunasan :Pembayaran 5% x Rp 2.100.000.000 = Rp. 105.000.000 dikurangi tanda jadi Rp. 10.000.000 menjadi Rp. 95.000.000 (sembilan puluh lima juta rupiah) setelah pekerjaan selesai.
yang harus dibayarkan pada tanggal ………..
Pembayaran tersebut harus dilakukan melalui transfer ke rekening :
Penerima : CV Maju jaya
Bank : ………………………………………………………………………………
No rekening : ………………………………………………………………………………
Pasal 6
Jangka Waktu Pengerjaan
Jangka waktu pengerjaan adalah ……………… bulan, terhitung setelah kontrak ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan pembayaran tahap pertama diterima oleh Pihak Pertama pada tanggal ……………………………………………………….
Apabila terjadi keterlambatan pengerjaan pembangunan dari waktu yang telah ditentukan, maka Pihak Pertama wajib membayar denda kepada Pihak Kedua sebesar Rp. 10.000/hari. ( Sepuluh ribu rupiah perhari ).
Pasal 7
Perubahan
Apabila pada waktu pengerjaan pelaksanaan konstruksi terdapat perubahan perubahan terhadap luasan, posisi dan bentuk serta penambahan material bangunan, diluar dari perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah Pihak, maka Pihak Kedua wajib membayar setiap perubahan pembongkaran dan pemasangan kembali yakni sebesar Rp. 100.000/M2. ( seratus ribu rupiah permeter persegi )
Pasal 8
Masa Pemeliharaan
Masa pemeliharaan berlaku selama 3 bulan, setelah selesai
pekerjaan/serah terima hasil pekerjaan yang diikuti dengan penandatanganan berita acara penyerahan bangunan.
Apabila dalam masa pemeliharaan tersebut terdapat kerusakan yang disebabkan bukan dari pekerjaan Pihak Pertama, maka Pihak Kedua tidak berhak menuntut Pihak Pertama untuk mengerjakannya.
Namun, Pihak Pertama dapat memperbaiki kerusakan tersebut sesuai dengan formulir perubahan dengan biaya yang ditanggung oleh Pihak Kedua sebesar Rp. 100.000/M2 ( termasuk biaya upah tukang & material ).
Pasal 9
Lain – Lain
Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan bersama- sama mematuhi dengan baik dan bertanggung jawab terhadap seluruh kesepakatan kerja yang telah disetujui.
Demikian Kontrak Kerja ini telah di setujui dan di tanda tangani untuk dilaksanakan dengan sebagai mana mestinya tanpa adanya campur tangan dari pihak lain.
Pihak Pertama Pihak Kedua
( …………………. ) (…………………… )
CV. Maju jaya
