STRATEGI PENGELOLAAN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH BERUPA ARMADA PERALATAN
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG
NAMA : YOHANES(
[email protected])
NIM : 017070343
PROGRAM STUDI : EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI PEMBANGUNAN
UNIVERSITAS TERBUKA
UPBJJ PONTIANAK – KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2014
STRATEGI PENGELOLAAN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH BERUPA ARMADA PERALATAN
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG
Oleh : Yohanes (
[email protected])
ABSTRAK
YOHANES.2014.017070343. STRATEGI PENGELOLAAN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
BERUPA ARMADA PERALATAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN
BENGKAYANG.Program Studi Ekonomi Pembangunan.Fakultas Ekonomi
Pembangunan.Universitas Terbuka UPBJJ Pontianak – Kalimantan Barat. Karya
Ilmiah ini bertujuan untuk mencari penyebab kurangnya optimalisasi
pengelolaan aset alat berat, dikarenakan kondisi alat berat yang semuanya
sudah usang dan umur ekonomisnya sudah habis tentunya akan membebani dalam
operasional dan pemeliharaannya. Berawal dari sini, sehingga muncul usaha
untuk mengoptimalkan aset alat berat, salah satunya dengan mencari stategi
alternatif pengelolaan yang lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk
alternatif dalam pengelolaan aset alat berat pada Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Bengkayang sebagai pengelola alat berat, dengan melakukan analisa
terhadap kondisi eksisting ditinjau dari aspek-aspek teknis, pembiayaan,
legal, dan manajemen.Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk
menggambarkan kondisi eksisting pengelolaan alat berat Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Bengkayang, analisis tingkat kepentingan (harapan) dan persepsi
(kenyataan) serta analisis SWOT untuk merumuskan strategi pengoptimalan
pengelolaan alat berat. Pengumpulan data penelitian dilakukan dalam 2 tahap
yaitu dengan melalui observasi dan wawancara para pejabat/stakeholder yang
dianggap ahli dan terkait dalam pengelolaan alat berat. Pengelola yaitu
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkayang masih belum mampu memberikan
pelayanan dengan baik atau pengguna alat berat ( operator ) belum menerima
kinerjanya sesuai apa yang diharapkan. Selanjutnya dari analisis SWOT
menghasilkan strategi agresif dengan 4 strategi alternatif yang berupaya
menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Strategi
alternatif tersebut adalah memanfaatkan fungsi Workshop dengan berbagai
aktivitas alat beratnya yang direkomendasikan sebagai pendukung penyedia
prasarana infrastruktur, memperbaiki kualitas pelayanan alat berat dengan
orientasi pelayanan prima, memanfaatkan fasilitas yang tersedia dan
memberdayakan SDM pengelola untuk kepentingan bersama, dan penyesuaian
rencana target dengan potensi pendapatan dari retribusi sewa alat berat.
Pengawasan pengelolaan aset alat berat atau armada alat berat sebaiknya
dilakukan melalui sebuah sistem yang mutakhir sejalan dengan kemajuan
teknologi pada saat ini demi tercapainya target penerimaan PAD Kabupaten
Bengkayang yang sangat diharapkan,sehingga semakin meningkat pada tahun –
tahun kedepannya guna mendukung PAD Kabupaten Bengkayang secara
keseluruhannya.
Kata kunci : Retribusi Daerah,Analisis SWOT,Sistem Pengawasan Alat
Berat,GPS,Kabupaten Bengkayang
WEALTH MANAGEMENT STRATEGIES FOR USE IN THE FORM OF EQUIPMENT FLEET
DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS DISTRIC BENGKAYANG
By: Yohanes (
[email protected])
ABSTRACT
YOHANES.2014.017070343. WEALTH MANAGEMENT STRATEGIES FOR USE IN THE FORM OF
EQUIPMENT FLEET DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS DISTRICT BENGKAYANG.Programe
Economic Studies of Economic Development .Development Faculty.University
Open UPBJJ Pontianak - West Kalimantan. Scientific aims to investigate the
cause of the lack of heavy equipment asset management optimization, due to
machine conditions it is outdated and its economic life is up certainly
will weigh in operations and maintenance. Starting from here, so there is
an attempt to optimize asset heavy equipment, one of them by finding
alternative strategies for better management. This study aimed to
alternative asset management of heavy equipment at the Department of Public
Works as a manager Bengkayang heavy equipment, with analyzing the existing
conditions in terms of technical aspects, financing, legal, and
manajemen.Reseach uses descriptive analysis to describe the existing
condition management of the Department of Public Works heavy equipment
Bengkayang, analysis of the level of importance (expectation) and
perception (reality) as well as a SWOT analysis to formulate a management
strategy optimization of heavy equipment. Research data collection is done
in 2 stages: through observation and interviews with the officials /
stakeholders who are considered experts in the management and associated
heavy equipment. Manager of the Department of Public Works Bengkayang still
not able to provide a good or service with heavy equipment users
(operators) have not received a performance fit what is expected.
Furthermore, from the SWOT analysis produces an aggressive strategy with
four alternative strategies that attempt to use force to take advantage of
opportunities that exist. The alternative strategy is to utilize the
functionality Workshop with various activities recommended as a heavy
equipment manufacturer support infrastructures, improve service quality
heavy equipment with excellent service orientation, take advantage of the
facilities available and empowering human resources manager for the common
good, and the adjustment plan with potential earnings of the target heavy
equipment rental fees. Asset management oversight fleet of heavy equipment
or heavy equipment should be done through a sophisticated system in line
with the current technological advances in order to achieve revenue targets
Lokasi Revenue Bengkayang highly expected, thus increasing the year - in
the future to support Lokal Revenue Distric Bengkayang as a whole.
Keywords: Levies, SWOT Analysis, Equipment Monitoring System, GPS, Distric
Bengkayang
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkayang merupakan satuan perangkat
kerja pemerintah daerah dan salah satu dinas yang tidak bisa terlepas dari
keberadaan dan keandalan alat berat yang dimiliki. Peranan peralatan dalam
hal ini alat berat ikut menentukan keberhasilan didalam mendukung
pelaksanaan pekerjaan jalan dan jembatan, serta pembangunan dan
perkembangan Kabupaten Bengkayang itu sendiri, karena adanya strategi
pengelolaan alat berat yang baik. Kondisi existing peralatan pada DPU
Kabupaten Bengkayang rata – rata peralatan berumur 6-7 tahun bahkan ada
yang 12 tahun, kondisi alat berat yang semuanya sudah usang dan umur
ekonomisnya sudah habis tersebut akan sangat membebani bagi instansi
pengelola, karena apabila dilakukan pemeliharaan semua pasti akan
memerlukan biaya sangat banyak, sedangkan anggaran pemeliharaan yang
dialokasikan sangat terbatas.
Berdasarkan data inventarisasi aset pada DPU Kabupaten Bengkayang Tahun
Anggaran 2014 masih terdapat 10 unit dengan kondisi 4 baik, 5 kurang baik ,
dan 10 unit rusak berat. Penjelasan tentang daftar inventaris tersebut
seperti disajikan dalam Tabel 1 sebagai berikut :
Tabel.1 DAFTAR INVENTARISASI ALAT BERAT YANG DIKELOLA OLEH DINAS PEKERJAAN
UMUM KABUPATEN BENGKAYANG TA. 2014
"No "Jenis Alat"Merk/Type "Tahun "Harga Sewa "Keterangan/Kon"
" "/ " "Pengadaan "/ Hari / "disi "
" "Kendaraan " " "7 Jam " "
"1 "Excavator "Kobelco "2006 "Rp "KB "
" " "SK200-6E " "988.200,00 " "
"2 "Excavator "JCB "2008 "Rp "B "
" " " " "1.092.200,0" "
" " " " "0 " "
"3 "Buldozer "Komatsu "2006 "Rp "RB "
" " "D68 E Ss " "1.483.500,0" "
" " " " "0 " "
"4 "Motor "Komatsu "2006 "Rp "KB "
" "Gradder "GD511A-1 " "1.217.100,0" "
" " " " "0 " "
"5 "Bachoe "JCB "2008 "Rp "KB "
" "Loader " " "872.200,00 " "
"6 "Three "SAKAI R2 -"2006 "Rp "B "
" "Wheel "1 " "698.300,00 " "
" "Loader " " " " "
"7 "Vibro "DYNAPAC "2008 "Rp "B "
" "Roller " " "695.750,00 " "
"8 "Dump Truck"Mitsubishi"2002 "Rp "KB "
" " "PS 120 " "465.700,00 " "
"9 "Tronton "HINO "2007 "Rp "B "
" " " " "533.600,00 " "
"10 "Dump Truck"Toyota "2007 "Rp "KB "
" " "Dyna " "498.100,00 " "
Catatan : B : Baik, KB: Kurang Baik, RB : Rusak Berat
Keterangan : Sumber dari Bagian Peralatan dan Workshop Dinas Pekerjaan Umum
Kab.Bengkayang
Sejauh mana yang kita ketahui tentang sosialisasi terhadap setiap
kebijakan pembangunan ekonomi disuatu daerah tentunya merupakan
suatu kebijakan yang penting untuk dilaksanakan dalam roda
pemerintahan. Setiap derap langkah pembangunan ekonomi dilakukan
disuatu daerah, seringkali tujuannya tidak dipahami dengan baik
oleh masyarakat sebagai pihak yang merasakan hasil pembangunan
ekonomi tersebut. Pemahaman yang kurang tepat terhadap sebuah
kebijakan pembangunan ekonomi tentunya akan memiliki pengaruh yang
cukup besar terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakkan pembangunan
yang dilaksanakan. Untuk itu pemerintah sebagai pengambil kebijakan
dalam sebuah pembangunan tentunya memiliki kewajiban untuk
memahamkan apa yang diperbuat untuk kepentingan rakyat.
Sementara perikehidupan ekonomi maupun pemerintahan dalam flame
otonomi khusus yang baru dimulai ini, tentunya diperlukan adanya
pola pikir yang sejiwa dengan kebijakan pemerintahan ini.
Kewenangan yang telah diberikan kepada pemerintahan daerah dengan
diikuti perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, diharapkan,
pengelolaan dan penggunaan anggaran sesuai dengan prinsip "money
follows function".
Salah satu problema yang dihadapi oleh sebagian Daerah
Kabupaten/Kota di Indonesia dewasa ini adalah berkisar pada upaya
peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Problema ini muncul
karena adanya kecenderungan berpikir dari sebagian kalangan
birokrat di Daerah yang menganggap bahwa parameter utama yang
menentukan kemandirian suatu Daerah di era Otonomi adalah terletak
pada peraturan yang berlaku. Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan Daerah merupakan: Pendapatan
Asli Daerah itu Sendiri, yang terdiri dari: Hasil Pajak Daerah,
Hasil Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Lain-lain pendapatan
asli Daerah yang sah.
Dalam rangka mengoptimalisasikan Pendapatan Asli Daerah, Kabupaten
Bengkayang khususnya Pengelolaan Retribusi Sewa Alat Berat pada Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkayang dijadikan Retribusi Daerah sebagai
bagian dari sumber penerimaan retribusi daerah. Sektor Pajak Daerah
tersebut meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak
Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Dan Pengolahan
Bahan Galian Golongan C serta Retribusi Daerah yang terdiri:
Retribusi Jasa Umum antara lain Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan
pada besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Realitas mengenai rendahnya PAD di sejumlah Daerah pada masa
lalu, akhirnya mengkondisikan Daerah untuk tidak berdaya dan selalu
bergantung pada bantuan pembiayaan atau subsidi dana dari
Pemerintah Pusat. Rendahnya konstribusi Pendapatan Asli Daerah
terhadap pembiayaan Daerah, karena Daerah hanya diberikan kewenangan
mobilisasi sumber dana retribusi yang mampu memenuhi hanya sekitar
20%- 30% dari total penerimaan untuk membiayai kebutuhan rutin
dan pembangunan, sementara 70% 80% dialokasikan dari pusat.
Selain karena persoalan kewenangan yang terbatas dalam
memobilisasi sumber dana retribusi, juga terdapat persoalan yang
bersifat teknis yuridis yaitu dalam bentuk regulasi yang dijadikan
dasar hukum bagi Daerah untuk memungut Pendapatan Asli Daerah,
baik yang bersumber dari Retribusi Daerah.
Beberapa faktor - faktor yang mempengaruhi Pemerintah Daerah
Kabupaten Bengkayang dalam menetapkan target penerimaan Retribusi
Daerah. Faktor yang amat penting dan mempengaruhi Pemerintah Daerah
Kabupaten Bengkayang dalam menetapkan target pendapatan Retribusi
Daerah di Kabupaten Bengkayang adalah situasi dan kondisi
perekonomian dan politik yang kondusif. Hal ini menjadi penting
artinya karena kedua hal ini dapat dikatakan sebagai dua sisi
mata uang dan dapat menentukan hitam - putihnya realisasi
penerimaan.
Persoalan yang ada dilapangan secara umum menunjukkan bahwa
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sudah ada belum seluruhnya
merupakan hasil maksimal dari penggalian pendapatan dari sumber
yang sudah ada maupun belum tergalinya sumber-sumber potensial
pendapatan yang ada di daerah tersebut. Permasalahan tersebut
muncul karena kurang maksimalnya usaha yang bertujuan untuk
mengembangkan potensi–potensi sumber PAD secara intensif oleh
pemerintah daerah.
Untuk hal itu maka menjadi sangat strategis bagi daerah untuk
memiliki penguasaan terhadap potensi PAD yang tidak sekedar potret
PAD daerah saat berjalan namun lebih pada kebijakan yang akan
berdampak pada peningkatan PAD. Dimana Retribusi menjadi andalan
utama Pemerintah Kabupaten Bengkayang untuk mengisi pendapatan daerah.
Merupakan sebagian kecil dari sumber pendapatan retribusi daerah
yang dapat dikelola oleh Pemerintah di Kabupaten Bengkayang ,
terutama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkayang sebagai SKPD
Pengelola.
1.2. Perumusan Masalah
Berkenaan dengan fungsi peraturan Daerah yang berorientasi
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam menunjang pelaksanaan Otonomi
Daerah di Kabupaten Bengkayang , maka masalah yang akan dibahas
adalah : Strategi Pengelolaan Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Armada
Peralatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkayang.
1.3. Persoalan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif
deskriptif. Data yang diperoleh oleh peneliti, yang berupa kata-kata,
gambar, dll data disini yang dimaksud adalah dokumen pribadi, foto-foto,
kamera, dll, harus dideskripsikan oleh peneliti dengan detail. Dalam
melakukan penelitian ini, peneliti memilih untuk mengambil lokus di Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkayang. Jenis data yang digunakan dalam
penelitian ini, yakni jenis data kualitatif. Pengumpulan data dapat
menggunakan sumber data primer dan sekunder. Untuk mengumpulkan data dalam
kegiatan penelitian, peneliti menggunakan teknik observasi dan wawancara.
Alat yang dipakai dalam melakukan analisis data dalam penelitian ini adalah
analisis SWOT, dan dilanjutkan dengan tes litmus untuk menyaring isu
strategis.
Beberapa persoalan penelitian yang diambil diantaranya, sebagai berikut
:
1. Berapa besarkah Retribusi Daerah sebagai sumber
Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan Asli Daerah
(PAD) di Kabupaten Bengkayang ?
2. Berapa besarkah tingkat pencapaian, penerimaan Retribusi
Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkayang Tahun 2014 ?
3. Faktor- faktor apa sajakah yang mempengaruhi penerimaan
Retribusi Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkayang
terhadap total Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bengkayang ?
4. Bagaimanakah strategi penanganan aset alat berat pada Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Bengkayang ?
5. Bagaimanakah langkah pengawasan pemakaian kekayaan milik daerah ?
1.4. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian sebagaimana permasalahan yang telah dikemukakan
di atas adalah untuk:
1. Untuk mengetahui tingkat retribusi daerah sebagai sumber Pendapatan
Asli Daerah di Kabupaten Bengkayang pada tahun 2014.
2. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat pencapaian, penerimaan
Retribusi Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkayang Tahun 2014.
3. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan
Retribusi Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkayang terhadap
total Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bengkayang.
4. Mengetahui Strategi penanganan aset alat berat pada Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Bengkayang
5. Mengetahui langkah pengawasan pemakaian kekayaan milik daerah
1.5. Manfaat Penulisan
Atas hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan
manfaat sebagai berikut:
1. Memberikan masukan kepada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah di Kabupaten Bengkayang maupun Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Bengkayang tentang pentingnya Tingkat Retribusi Daerah terhadap PAD di
Kabupaten Bengkayang .
2. Sebagai masukan atau tambahan pengetahuan dan pengalaman mengenai cara
peningkatan Retribusi terhadap PAD di Kabupaten Bengkayang.
3. Sebagai bahan referensi bagi peneliti-peneliti lain untuk meneliti
masalah yang sama pada masa akan datang.
BAB II
LANDASAN TEORITIS
2.1. Retribusi Daerah
Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak merupakan salah satu
Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber
pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah,
untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Menurut
Ahmad Yani (2002: 55) "Daerah provinsi, kabupaten/kota diberi
peluang dalam menggali potensi sumber daya keuangannya dengan
menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang
memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi
masyarakat".
Menurut Marihot P. Siahaan (2005:6), "Retribusi Daerah adalah
pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin
tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah
daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan". Jasa adalah
kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang
menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya, dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau badan, dengan demikian bila
seseorang ingin menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah
daerah, ia harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
Ciri- ciri retribusi daerah:
1) Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah
2) Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis
3) Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk
4) Retribusi dikenakan pada setiap orang/badan yang
mengunakan/mengenyam jasa-jasa yang disiapkan negara
Menurut Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Departemen
Keuangan-RI (2004:6), Kontribusi retribusi terhadap penerimaan
Pendapatan Asli Daerah Pemerintah kabupaten/pemerintah kota yang
relatif tetap perlu mendapat perhatian serius bagi daerah. Karena
secara teoritis terutama untuk kabupaten/kota retribusi seharusnya
mempunyai peranan/kontribusi yang lebih besar terhadap Pendapatan
Asli Daerah.
Dalam Dwi Poernomo (pengaturan pajak daerah dan retribusi
daerah dalam rangka pemasukan terhadap pendapatan daerah, halaman 9
sampai 11, Tahun 2001). Dasar hukum: Undang-undang Nomor 18 Tahu
1997, tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan Undang-undang
Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun
1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
Pengertian-pengertian yang berkaitan dengan retribusi daerah diataur
dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, antara lain :
1. Retribusi Daerah adalah : Pungutan daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah yang
berkepentingan orang pribadi atau badan.
2. Jasa adalah : Kegiatan pemerintah daerah berupa usaha atau
pelayanan yang menyebabkan barang fasilitas atau kemanfaatan lainya
yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
3. Jasa Umum adalah : Jasa yang disediakan oleh pemerintah
daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau badan
4. Jasa Usaha adalah : Jasa yang disediakan oleh pemerintah
daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan
yang dimasudkan untuk pembinaan, pengaturan pengendalian dan
pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber
daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna
melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
5. Wajib retribusi adalah : orang/ badan diwajibkan untuk
melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan
retribusi tersebut.
6. Masa retribusi adalah : suatu jangka waktu tertentu yang
merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa
dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
7. Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) adalah : surat wajib
retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran dan penyetoran yang
terutang ke kas daerah.
8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah : surat
ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
9. Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) adalah : surat untuk
melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa
denda atau bunga.
2.1.1. Objek Retribusi Daerah
Yang menjadi objek dari retribusi daerah adalah bentuk jasa.
Jasa yang dihasilkan terdiri dari:
a. Jasa umum, yaitu jasa yang disediakan atau diberikan oleh
pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfatan umum
serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jasa umum
meliputi pelayanan kesehatan, dan pelayanan persampahan. Jasa
yang tidak termasuk jasa umum adalah jasa urusan umum
pemerintah.
b. Jasa Usaha, yaitu jasa yang disediakan oleh pemerintah
daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada
dasarnya dapat pula disediakan oleh swasta. Jasa usaha antara
lain meliputih penyewaan asset yang dimiliki/ dikuasai oleh
pemerintah daerah, penyedian tempat penginapan, usaha bengkel
kendaraan, tempat pencucian mobil, dan penjualan bibit.
c. Perizinan Tertentu, pada dasarnya pemberian izin oleh
pemerintah tidak harus dipungut retribusi. Akan tetapi dalam
melaksanakan fungsi tersebut, pemerintah daerah mungkin masih
mengalami kekurangan biaya yang tidak selalu dapat dicukupi
oleh sumber-sumber penerimaan daerah yang telah ditentukan
sehingga perizinan tertentu masih dipunggut retribusi.
2.1.2. Jenis-jenis Retribusi Daerah
Retribusi daerah menurut UU No 18 Tahun 1997 tentang pajak
daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah terakhir
dengan UU No 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66
Tahun 2001 tentang retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi 3
(tiga) yaitu:
a. Retribusi Jasa Umum, adalah retribusi atas jasa yang
disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan
kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang
pribadi atau badan.
Sesuai dengan Undang-undang No 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 3
huruf a, retribusi jasa umum ditentukan berdasarkan kriteria
berikut ini:
1) Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat
bukan retribusi jasa usaha atau perizinan tertentu.
2) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam
rangka pelaksanaa asas desentralisasi.
3) Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi
atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk
melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
4) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
5) Retribusi tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan
nasional mengenai penyelenggaraannya.
6) Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan
efisiensi serta merupakan satu sumber pendapatan daerah yang
potensial.
7) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut
dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik.
Jenis-jenis retribusi jasa umum terdiri dari:
1) Retribusi Pelayanan Kesehatan
2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan
Akte Catatan Sipil
4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
6) Retribusi Pelayanan Pasar
7) Retribusi Pengujian kendaraan Bermotor
8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
10) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan
b. Retribusi Jasa Usaha, adalah retribusi atas jasa yang
disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial
karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
Kriteria retribusi jasa usaha adalah:
1) Bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa
umum atau retribusi perizinan tertentu
2) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial
yang seyogianya disediakan oleh sektor swasta, tetapi belum
memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/ dikuasai oleh
pemerintah daerah.
Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari:
1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
3) Retribusi Tempat Pelelangan
4) Retribusi Terminal
5) Retribusi Tempat Khusus Parkir
6) Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggahan/ Villa
7) Retribusi Penyedot Khusus
8) Retribusi Rumah Potongan Hewan
9) Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal
10) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
11) Retribusi Penyeberangan di Atas Air
12) Retribusi Pengolahan Limbah Cair
13) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
c. Retribusi Perizinan Tertentu, adalah retribusi atas
kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin
kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan,
pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan
ruang. Penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana,
atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan
menjaga kelestarian lingkungan.
Kriterian retribusi perizinan tertentu antara lain:
1. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang
diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi
2. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi
kepentingan umum
3. Biaya yang menjadi beban pemerintah dalam penyelenggaraan
izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negative dari
pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari
perizinan tertentu.
Jenis-jenis Retribusi perizinan tertentu terdiri dari ;
1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
3) Retribusi Izin Gangguan
4) Retribusi Izin Trayek
2.1.3. Sarana dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah
Pemungutan retribusi daerah tidak dapat diborongkan, artinya
seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan
kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini tidak berarti bahwa
pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga.
Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi,
pemerintah daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu
yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut
melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi tertentu
secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak
dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan
besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi,
dan penagihan retribusi.
Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi
Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah
surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
Dokumen lain yang dipersamakan antara lain, berupa karci masuk,
kupon dan kartu langganan. Jika wajib retribusi tertentu tidak
membayar retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar, ia
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen
setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang
dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi
Daerah (STRD).
STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau
sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Tata cara
pelaksanaan pemungutan retribusi daerah ditetapkan oleh kepala
daerah.
Menurut Mahenrazulfan (Fungsi Retribusi dalam meningkatkan PAD,
halaman 6, tahun 2010)
Pungutan retribusi langsung atau konsumen dalam prakteknya biasanya
dikenakan karena satu atau lebih dari pertimbangan-pertimbangan
sebagai berikut:
1. Apakah pelayanan tersebut merupakan barang-barang publik
atau privat,
mungkin pelayanan tersebut dapat disediakan kepada setiap orang.
2. Suatu jasa yang melibatkan suatu sumber daya yang langka
atau mahal dan perlunya disiplin masyarakat dalam
mengkonsumsinya.
3. Ada beberapa jenis konsumsi yang dinikmati oleh individu
bukan karena
kebutuhan pokok sehingga lebih merupakan pilihan dari pada
keperluan.
4. Jasa-jasa dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan mencari
keuntungan
disamping memuaskan kebutuhan-kebutuhan individual di kantor pos,
telepon seluruhnya digunakan secara luas oleh industri.
Untuk tata cara pemungutannya retribusi tidak dapat diborongkan
dan retribusi dipungut dengan menggunakan surat ketetapan retribusi
daerah atau dokumen yang dipersamakan. Pelaksanaan penagihannya dapat
dipaksakan, dalam hal wajib retribusi tertentu kepada mereka yang
tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan
sangsi administrasi, berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap
bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar
dan ditagih dengan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).
2.1.4. Perhitungan Retribusi Daerah
Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan
yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara
mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa. Dengan
demikian, besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan
tarif retribusi dan tingkat penggunaan jasa.
a. Tingkat Penggunaan Jasa
Tingkat Penggunaan Jasa dapat dinyatakan sebagai kuantitas
penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul
daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan, misalnya
beberapa kali masuk tempat rekreasi, berapa kali/berapa jam parker
kendaraan, dan sebagainya.
Akan tetapi, ada pula penggunaan jasa yang tidak dapat dengan
mudah diukur. Dalam hal ini tingkat penggunaan jasa mungkin perlu
ditaksir berdasarkan rumus tertentu yang didasarkan atas luas
tanah, luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan, dan rencana
penggunaan bangunan.
b. Tarif Retribusi Daerah
Tarif Retribusi Daerah adalah nilai rupiah atau persentase tertentu
yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi daerah yang
terutang. Tarif dapat ditentukan seragam atau dapat diadakan
perbedaan golongan tarif sesuai dengan sasaran dan tarif tertentu,
misalnya perbedaan Retribusi Tempat Rekreasi antara anak dan
dewasa.
Tarif retribusi ditinjau kembali secara berkala dengan
memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi, hal
ini dimasudkan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian daerah
berkaitan dengan objek retribusi yang bersangkutan. Dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 ditetapkan bahwa tarif retribusi
ditinjau kembali paling lama lima tahun sekali.
c. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Daerah
Tarif retribusi daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan
memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif yang berbeda
antar golongan retribusi daerah.
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 21 dan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 8-10 prinsip dan
sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah ditentukan sebagai
berikut:
1) Tarif retribusi jasa umum ditetapkan berdasarkan kebijakan
daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang
bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
2) Tarif retribusi jasa usaha ditetapkan berdasarkan pada
tujuan utama untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu
keuntungan yang dapat dianggap memadai jika jasa yang
bersangkutan diselenggarakan oleh swasta
3) Tarif retribusi perizinan tertentu ditetapkan berdasarkan
pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya
penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan meliputi
penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum,
penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin
tersebut.
Menurut Kesit Bambang Prakosa (2003:49-52) prinsip dasar untuk
mengenakan retribusi biasanya didasarkan pada total cost dari
pelayanan-pelayanan yang disediakan. Akan tetapi akibat adanya
perbedaan-perbedaan tingkat pembiayaan mengakibatkan tarif retribusi
tetap dibawah tingkat biaya (full cost) ada 4 alasan utama
mengapa hal ini terjadi:
a) Apabila suatu pelayanan pada dasarnya merupakan suatu
public good yang disediakan karena keuntungan kolektifnya,
tetapi retribusi dikenakan untuk mendisiplinkan konsumsi. Misalnya
retribusi air minum.
b) Apabila suatu pelayanan merupakan bagian dari swasta dan
sebagian lagi merupakan good public. Misalnya tarif bis
disubsidi guna mendorong masyarakat menggunakan angkutan umum
dibandingkan angkutan swasta, guna mengurangi kemacetan.
c) Pelayanan seluruhnya merupakan private good yang dapat
disubsidi jika hal ini merupakan permintaan terbanyak dan
penguasa enggan menghadapi masyarakat dengan full cost. Misalnya
fasilitas rekreasi dari kolam renang.
d) Privat good yang dianggap sebagi kebutuhan dasar manusia
dan group-group berpenghasilan rendah. Misalnya perumahan untuk
tunawisma.
d. Cara Perhitungan Retribusi
Besarnya retribusi daerah yang harus dibayar oleh orang pribadi
atau badan yang menggunakan jasa yang bersangkutan dihitung dari
perkalian antara tarif dan tingkat penggunaan jasa dengan rumus
sebagai berikut:
Jumlah Jam Kerja x Tarif Retribusi = Retribusi Daerah
2.1.5. Kriteria Efektivitas Retribusi Daerah
Untuk menilai tingkat efektivitas dari pemungutan retribusi
daerah ada beberapa kriteria yang dipenuhi yaitu:
a. Kecukupan dan Elastisitas
Elastisitas retribusi harus responsif kepada pertumbuhan penduduk
dan pendapatan, selain itu juga tergantung pada ketersediaan modal
untuk memenuhi pertumbuhan penduduk.
b. Keadilan
Dalam pemungutan retribusi daerah harus berdasarkan asas keadilan,
yaitu disesuaikan dengan kemampuan dan manfaat yang diterima.
c. Kemampuan Administrasi
Dalam hal ini retribusi mudah ditaksir dan dipungut. Mudah
ditaksir karena pertanggungjawaban didasarkan atas tingkat konsumsi
yang dapat diukur. Mudah dipungut sebab penduduk/masyarakat hanya
mendapatkan apa yang mereka bayar, jika tidak dibayar maka
pelayanan dihentikan.
2.1.6. Peraturan Pemerintah Tentang Retribusi Daerah
Peraturan yang memuat tentang retribusi daerah adalah Undang-
Undang No 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang
Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Peraturan
Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah berupa Armada Peralatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Bengkayang, dalam peraturan-peraturan ini diatur hal-hal yang
berkaitan dengan ketentuan retribusi daerah. Seperti jenis-jenis
retribusi daerah, tata cara dan sarana pemungutan retribusi,
perhitungan besarnya retribusi terutang dan beberapa ketentuan
lainnya.
2.2. Pendapatan Asli Daerah
2.2.1. Definisi Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari
sumber –sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh
pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan tukang punggung
pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi
diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan
Asli Daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat
diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD berarti
semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan
pemerintah pusat.
Pendapatan Asli Daerah hanya merupakan salah satu komponen
sumber penerimaan keuangan negara disamping penerimaan lainnya
berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan
yang sah juga sisa anggaran tahun sebelumnya dapat ditambahkan
sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintah di daerah.
Keseluruhan bagian penerimaan tersebut setiap tahun tercermin dalam
anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Meskipun PAD tidak
seluruhnya dapat membiayai APBD, namun proporsi PAD terhadap total
penerimaan tetap merupakan indikasi derajat kemandirian keuangan
suatu pemerintah daerah.
Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber
keuangan secara maksimal, namun tentu saja dalam koridor perundang-
undangan yang berlaku khusunya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan
pemerintahan dan pembangunan didaerahnya melalui Pendapatan Asli
Daerah. Menurut Dr.Machfud Sidik,MSc, tuntutan peningkatan semakin
besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang
dilimpahkan kepada daerah itu sendiri. Dalam penggalian dan
peningkatan pendapatan daerah itu sendiri banyak permasalahan yang
ditemukan, hal ini dapat disebabkan oleh:
a. Perannya tergolong kecil dalam total penerimaan daerah
sebagian besar penerimaan daerah masih berasal dari bantuan
Pusat. Dari segi upaya pemungutan pajak, banyaknya bantuan dari
subsidi ini mengurangi "usaha" daerah dalam pemungutan PAD-nya,
dan lebih mengandalkan kemampuan "negosiasi" daerah terhadap
Pusat untuk memperoleh tambahan bantuan.
b. Kemampuan administrasi pemungutan di derah yang masih rendah.
Hal ini mengakibatkan bahwa pemungutan pajak cenderung dibebani
oleh biaya pungut yang besar
c. Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah. Hal
ini mengakibatkan kebocoran-kebocoran yang sangat berarti bagi
daerah.
Menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2004, "Pendapatan Asli
Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber
di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan
daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".
Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang
asli digali di daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah
daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk
memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.
Menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2004 pasal 6, " Sumber-
sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari : 1). Pajak daerah,
2). Retribusi daerah, 3). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan; dan 4). Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang
sah".
Menurut Mardiasmo (2002: 132), "Pendapatan Asli Daerah adalah
penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah,
hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah".
Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pemerintah daerah
dilarang:
a. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang
menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan
b. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang
menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa
antar daerah, dan kegiatan impor/ ekspor.
2.2.2 . Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu sumber dari pendapatan
daerah, yang dimaksud pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang
diperoleh daerah dari sumber-sumber pendapatan dalam wilayahnya
sendiri. Pendapatan asli daerah tersebut dipungut berdasarkan
peraturan daerah.
Menurut Mardiasmo (2002:132) dalam AMRI SIREGAR tentang (ANALISIS
TINGKAT EFEKTIVITAS PAJAK DAN RETRIBUSI, halaman 34,38 dan 40.
Tahun 2009)
Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari
sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik
daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain
pendapatan asli daerah yang sah.
Menurut Halim dan Nasir (2006:44), pendapatan asli daerah adalah
pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan
peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah.
2.2.3. Jenis-jenis Pendapatan Asli Daerah
Klasifikasi PAD berdasarkan Permendagri Nomor 13/2006 adalah :
Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang
dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli yang sah. Jenis pajak
daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek pendapatan sesuai
dengan undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut
objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas pernyataan modal
pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas pernyataan
modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN, dan bagian laba atas
pernyataan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha
masyarat. Jenis-jenis lain PAD yang di sahkan disediakan untuk
menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termaksud dalam pajak
daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolan kekayaan daerah
yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup
hasil penjualan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan
bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan
komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan
atau pengadaan barang dan / atau jasa oleh daerah, penerimaan
keuntungan selisi dari nilai tukar Rupiah terhadap mata uang
asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan,
pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi. Pendapatan
hasil ekskusif atau jaminan, pendapatan dari penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari ansuran/ cicilan penjualan.
2.2.4. Keuangan Daerah
Menurut Menurut Mahenrazulfan (Fungsi Retribusi dalam
meningkatkan PAD, halaman 8, tahun 2010). Salah satu kriteria
penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan Daerah dalam
mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan self
supporting dalam bidang keuangan. Sehubungan dengan pentingnya
posisi keuangan ini, Pamudji menegaskan:
"Pemerintah Daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan
efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan
pelayanan dan pembangunan… Dan keuangan inilah yang merupakan
salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan
Daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri".
Untuk dapat memiliki keuangan yang memadai dengan sendirinya
Daerah membutuhkan sumber keuangan yang cukup pula. Dalam hal ini
Daerah dapat memperolehnya melalui beberapa cara, yakni: Pertama :
mengumpulkan dana dari Pajak Daerah yang sudah direstui oleh
Pemerintah Pusat; Kedua : melakukan pinjaman dari pihak ketiga,
pasar uang atau bank atau melalui Pemerintah Pusat; Ketiga :
mengambil bagian dalam pendapatan pajak sentral yang dipungut
Daerah, misalnya sekian persen dari pendapatan sentralnya tersebut;
Keempat : menambahkan tarif pajak sentral tertentu, misalnya pajak
kekayaan atau pajak pendapatan; Kelima : menerima bantuan atau
subsidi dari pemerintah pusat.
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
menjelaskan bahwa :
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Daerah sendiri, yang terdiri
dari:
Pajak Daerah
Retribusi Daerah
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
2. Sumber PAD lainnya yang sah;
Dana perimbangan, yang terdiri dari :
Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak dan sumber
daya alam
Dana alokasi umum, yang dialokasikan berdasarkan
persentase tertentu dari pendapatan dalam negeri neto
Dana alokasi khusus yang dialokasikan dari APBN
Lain-lain pendapatan Daerah yang sah, misalnya hibah
dan dana darurat.
Dari ketentuan tersebut di atas maka pendapatan Daerah dapat
dibedakan kedalam dua jenis yaitu: Pendapatan Asli Daerah dan
pendapatan non-asli Daerah.
Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi
daerah. Pengertian retribusi secara umum adalah "pembayaran-
pembayaran kepada Negara yang dilakukan oleh mereka yang
menggunakan jasa–jasa negara".
2.2.5. Hasil Perusahan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan
Milik Daerah Yang di Pisahkan
Menurut Halim (2004: 68), Hasil perusahaan milik daerah dan
hasil kekayaan milik daerah yang dipisahkan menurut penerimaan
daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan
pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan.
Menurut Halim (2004: 68), jenis pendapatan ini meliputi objek
pendapatan berikut :
Bagian laba perusahaan milik daerah
Bagian laba lembaga keuangan milik Bank
Bagian laba keuangan non bank
Bagian laba atas pernyertaan modal/invetasi
Sumber penerimaan PAD yang lainnya menduduki peranan penting
setelah pajak dan retribusi daerah adalah bagian pemerintah daerah
atas laba Badan Usaha Milik daerah (BUMD). Menurut Undang-undang
Nomor 34 tahun 2000 hasil perusahan milik daerah dan hasil
pengelolaan kekayaan milik daerah yang di pisahkan.
BUMD merupakan badan usaha yang didirikan selurunya atau
sebagian dengan modal daerah. Tujuan didirikan BUMD adalah dalam
rangka menciptakan lapangan kerja atau mendorong pembangunan ekonomi
daerah. Selain itu BUMD juga merupakan cara yang lebih efisiensi
dalam melayani masyarakat, dan merupakan salah satu sumber
penerimaan Negara. Bagian laba BUMD tersebut digunakan untuk
membiayai pembanguanan daerah dan anggaran belanja daerah, setelah
dikurangi dengan penyusutan, dan pengurangan lain yang wajar dalam
BUMD.
BUMD sebenarnya juga merupakan salah satu potensi sumber
keuangan bagi daerah yang perlu terus ditingkatan guna mendukung
pelaksanaan otonomi daerah. Besarnya kontribusi laba BUMD dalam
pendapatan asli daerah dapat menjadi indikator kuat dan lemahnya
BUMD dalam suatu daerah.
2.2.6. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Menurut Halim (2004: 69), pendapatan ini merupakan penerimaan
daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah.
Menurut Halim (2004: 69), jenis pendapatan ini meliputi objek
pendapatan berikut : 1) Hasil penjualan asset daerah yang tidak
dipisahkan, 2) Penerimaan jasa giro, 3) penerimaan bunga deposit,
4) Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, 5) penerimaan ganti
rugi atas/kehilangan kekayaan daerah .
2.2.7. Pengelolaan Pendapatan Daerah beserta Implikasinya Terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan Daerah dalam struktur APBD masih merupakan elemen
yang cukup penting fungsinya baik untuk mendukung penyelenggaraan
Pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik. Apabila
dikaitkan dengan pembiayaan, maka pendapatan Daerah masih merupakan
alternatif pilihan utama dalam mendukung program dan kegiatan
penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik di kota/ kabupaten
di Indonesia.
Formulasi kebijakan dalam mendukung pengelolaan anggaran
pendapatan Daerah akan lebih difokuskan pada upaya untuk mobilisasi
pendapatan asli Daerah, dana perimbangan dan penerimaan Daerah
lainnya.
Kebijakan pendapatan Daerah Kota / Kabupaten di Indonesia tahun
2007- 2011 diperkirakan akan mengalami pertumbuhan rata-rata sekitar
kurang lebih 10 % dan pertumbuhan tersebut lebih disebabkan oleh
adanya pertumbuhan pada komponen PAD dan komponen Dana Perimbangan.
2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis
1. Kebijakan
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang-undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, sumber pendapatan
daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang meliputi
pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain- lain
pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkayang
terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba perusahaan milik
daerah/hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD
yang sah.
Sedangkan Dana Perimbangan meliputi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi
Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak, dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak.
Memperhatikan kewenangan yang telah dikemukakan di atas, maka
dapat diketahui bahwa terdapat sejumlah kewenangan dibidang
Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada Daerah, sehingga
kewenangan tersebut tetap menjadi wewenang Pemerintah pusat dalam
wujud Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tercantum pada Pasal 6.
Sumber Pendapatan Daerah terdiri dari : Pendapatan Asli Daerah
(PAD) meliputi: b. Retribusi Daerah .
Pemberlakuan jenis-jenis pajak ini tentunya disesuaikan dengan peraturan-
Peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti UU No. 34/2000 tentang
Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada Undang undang ini lebih leluasa
dalam menarik Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di wilayah yurisdiksinya,
dengan mengeluarkan Peraturan Daerah, sepanjang tidak bertentangan dengan
Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai operasionalisasi
dari Undang undang ini, Pemerintah juga telah mengeluarkan PP No. 66/2001
tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2001
tentang Retribusi Daerah. Daerah, baik Pemerintah propinsi maupun di
Pemerintah /Kota.
2. Fungsi
Dalam sebuah organisasi, sistem fungsi memegang fungsi penting untuk
memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan sesuai dengan mandat, visi,
misi, tujuan serta target-target organisasi. Sistem fungsi memiliki dua
tujuan utama yaitu akuntabilitas dan proses belajar.
Dari sisi akuntabilitas, sistem fungsi akan memastikan bahwa dana
pembangunan digunakan sesuai dengan etika dan aturan hukum dalam rangka
memenuhi rasa keadilan. Dari sisi proses belajar, sistem Fungsi akan
memberikan informasi tentang dampak dari program atau intervensi yang
dilakukan, sehingga pengambil keputusan dapat belajar tentang bagaimana
menciptakan program yang lebih efektif.
Berdasarkan obyek Fungsi, dapat membagi Fungsi terhadap Pemerintah
Kabupaten Bengkayang menjadi tiga jenis, yaitu fungsi terhadap:
1. Produk hukum dan kebijakan Daerah
2. Pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkayang
serta produk hukum dan kebijakan
3. Keuangan Daerah
BAB III
METEDOLOGI PENELITIAN
3.1. Jenis dan Sumber Data
3.1.1. Jenis Data
Dalam setiap kegiatan yang menyakut penelitian pastinya
membutuhkan data-data yang berkaitan dengan apa yang diteliti.
Dengan arti lain bahwa tanpa sebuah data kegiatan penelitian
tidak akan berjalan dengan baik. Dalam hal ini juga masih banyak
orang (peneliti) belum menyadari bahwa pentingnya identifikasi
data, sehingga akan berpengaruh pada hasil penelitian yang
dilakukan nanti. Oleh sebab itu data dalam suatu kegiatan
penelitian sangat di perlukan.
3.1.2. Sumber Data
Data yang diperlukan dalam penelitian ini :
a. Data kualitatif yaitu data yang berupa pendekatan
perpustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang di bahas
b. Data kwantitatif yaitu data yang menjelaskan permasalahan
dengan memakai angka-angka dan table mengenai Analisis Tingkat
Penerimaan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
di Kabupaten Bengkayang.
c. Data Internal yaitu Data yang diperoleh langsung dari Plt.
PPTK Rehabilitasi dan Peralatan Alat – alat Berat Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Bengkayang dan Bendahara Penerimaan Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Bengkayang.
d. Data Ekstenal yaitu data yang diperoleh dari Kantor
Dispenda dan berupa dokumen-dokumen, dan literature yang berkaitan
dengan kegiatan penelitian yang dilakukan.
3.2. Satuan Analisis dan Satuan Pengamatan
Yang menjadi satuan analisis adalah data Retribusi Daerah dari Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkayang dan yang menjadi satuan pengamatan
adalah perusahaan dalam hal ini perusahaan yang dimaksud adalah Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkayang.
3.3. Metode Pengumpulan Data
Dalam Penelitian dan kajian akan dipergunakan Data Primer dan
Data sekunder, yaitu:
Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama dan
pengamatan secara langsung serta wawancara mendalam (depth
interview) dengan pihak-pihak terkait, yaitu Kantor Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Bengkayang melalui PPTK Rehabilitasi dan Pemeliharan Alat – alat
Berat.
Data sekunder.
Data yang diperoleh dari Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Bengkayang dan telah diolah oleh pihak lain dan lebih lanjut
dikaitkan, dengan pembahasan dalam penelitian.
3.4. Metode Analisis Data
Setelah data-data yang diperlukan sebagai bahan penulis
terkumpul melalui pengumpulan data, kemudian data tersebut dengan
menggunakan metode analisis deskritif kualitatif dengan pengelolaan
data dalam bentuk distribusi frekwensi relatif (presentase) yang
selanjutnya dalam bentuk tabel.
3.5. Definisi Operasional Variabel
3.5.1. Retribusi Daerah
1. Pengertian Retribusi Daerah
Retribusi Daerah atau Retribusi adalah pungutan daerah (otonom) sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang KHUSUS disediakan
sampai / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang atau
Pribadi atau badan .
Sebagai salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah
pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan
digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Sumber-sumber
penerimaan tersebut dapat berupa pajak atau retribusi. Sesuai dengan amanat
Undang-Undang Dasar 1945, setiap pungutan yang membebani masyarakat baik
berupa pajak atau retribusi harus diatur dengan Undang-Undang (UU).
Dasar Hukum
1. UU No. 34 Tahun 2000 yang merupakan penyempurnaan dari UU No. 18
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah; dan
3. PP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.
4. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan. antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah
5. Perda No.04 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
berupa Armada Peralatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkayang
2. Ciri-ciri
Dipungut oleh pemerintah daerah adalah, berdasarkan kekuatan
diatur dalam peraturan perundang-undangan .
Dapat dipungut apabila ada jasa yang disediakan oleh
pemerintah daerah adalah dan dinikmati oleh orang atau badan.
Pihak yang membayar retribusi daerah adalah mendapatkan
Imbalan / balas jasa secara langsung bahasa dari pemerintah daerah
adalah atas pembayaran yang dilakukannya.
3. Objek dan Golongan Retribusi
Objek Retribusi Adalah:
¬ Jasa umum;
¬ Jasa Usaha; dan
¬ Perizinan Tertentu.
Artikel Baru demikian, retribusi digolongkan menjadi:
¬ Retribusi Jasa umum;
¬ Retribusi Jasa Usaha; Dan
¬ Retribusi Perizinan Tertentu.
4. Jenis-jenis Retribusi
Retribusi Jasa Umum
Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan
Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat
dinikmati oleh orang atau pribadi atau badan.
Jenis Retribusi Jasa Umum Adalah:
¬ Retribusi Pelayanan Kesehatan;
¬ Retribusi Pelayanan persampahan / Kebersihan Kota Bandung;
¬ Retribusi Penggantian Wesel Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta PT BUMI
Sipil;
¬ Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat;
¬ Retribusi Pelayanan PARKIR di Tepi Jalan UMUM;
¬ Retribusi Pelayanan Pasar;
¬ Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
¬ Retribusi Pemeriksaan Alat pemadam KEBAKARAN;
¬ Retribusi Penggantian Wesel Cetak PETA;
¬ Retribusi Penyediaan sampai / atau Penyedotan Kakus;
¬ Retribusi Pengolahan Dasar hukum: Regulations Cair;
¬ Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang;
¬ Retribusi Pelayanan Pendidikan, Dan
¬ Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
Jenis Retribusi di atas dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya
kecil sampai / atau kebijakan pendidikan nasional atas / daerah adalah
untuk memberikan pelayanan nihil secara gratis.
Retribusi Jasa Usaha
Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah
Daerah menganut Prinsip Komersial yang meliputi:
¬ pelayanan menggunakan / memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum
dimanfaatkan secara optimal, sampai / atau
¬ Oleh Pemerintah Daerah pelayanan sepanjang belum disediakan secara
memadai oleh pihak swasta.
Jenis Retribusi Jasa Usaha Adalah:
¬ Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
¬ Retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan;
¬ Retribusi TEMPAT Pelelangan;
¬ Retribusi Terminal;
¬ Retribusi TEMPAT KHUSUS PARKIR;
¬ Retribusi TEMPAT Penginapan / Pesanggrahan / Villa;
¬ Retribusi Rumah Potong Pada Hewan;
¬ Retribusi Pelayanan kepelabuhanan;
¬ Retribusi TEMPAT Rekreasi Dan OLAHRAGA;
¬ Retribusi Penyeberangan di Air; Dan
¬ Retribusi PENJUALAN Produksi Usaha Daerah.
Retribusi Perizinan Tertentu
Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh
Pemerintah Daerah kepada orang atau Pribadi atau Badan yang dimaksudkan
untuk pengaturan dan Pengawasan atas usaha atau kegiatan Pemanfaatan ruang,
penggunaan Sumber Daya alam, Barang, prasarana, Sarana, atau fasilitas
tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian
Lingkungan.
Jenis Retribusi Perizinan Tertentu Adalah:
¬ Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
¬ Retribusi Izin tempat penjualan minuman beralkohol;
¬ Retribusi Izin Gangguan;
¬ Retribusi Izin trayek; Dan
¬ Retribusi Izin Usaha Perikanan.
Kriteria Retribusi
Selain jenis – jenis retribusi di Atas, pemerintah Pusat dapat pula
berwenang menetapkan jenis retribusi Lain melalui Peraturan Pemerintah .
Kriteria retribusi adalah sebagai berikut:
¬ Retribusi Jasa umum:
1) Retribusi Jasa umum bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha atau
Retribusi Perizinan Tertentu;
2) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan Daerah dalam rangka
pelaksanaan waktu desentralisasi;
3) Jasa nihil memberi manfaat khusus bagi orang atau Pribadi atau
Badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani
kepentingan dan kemanfaatan umum;
4) Jasa nihil hanya diberikan kepada orang atau Pribadi atau Badan
yang membayar retribusi memberikan keringanan bagi masyarakat tidak mampu;
5) Retribusi tidak bertentangan kebijakan pendidikan nasional mengenai
penyelenggaraannya;
6) Retribusi dapat dipungut secara efektif dan pengerjaannya efisien,
serta merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang potensial; dan
7) pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan Jasa nihil tingkat
sampai / atau kualitas pelayanan yang lebih baik.
¬ Retribusi Jasa Usaha:
1) Retribusi Jasa Usaha bersifat Retribusi Jasa umum atau Retribusi
Perizinan Tertentu;
2) Jasa Yang bersangkutan adalah Jasa yang bersifat komersial yang
seyogyanya disediakan oleh sektor perikanan swasta tetapi belum memadai
atau terdapatnya memiliki harta yang dimiliki / dikuasai Daerah yang belum
dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.
¬ Retribusi Perizinan Tertentu:
1) perizinan nihil termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan
kepada Daerah dalam Rrangka asas waktu desentralisasi;
2) perizinan nihil benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan
umum; dan
3) Wesel yang menjadi pendapatan daerah dalam, penyelenggaraan Izin
nihil dan wesel untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian Izin
nihil cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan;
3.5.2. Pendapatan Asli Daerah
Definisi variabel intervening menurut Sugiyono (2006:41) adalah
"variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variable
independen dengan dependen. Variabel ini merupakan variabel penyela/antara
yang terletak di antara variabel independen dan dependen, sehingga variable
independen tidak langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variable
dependen". Dengan adanya perubahan pada variabel independen, maka variable
dependen pun akan mengalami perubahan. Dalam penelitian ini, maka yang
menjadi variabel intervening adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurut UU No. 33 Tahun 2004, definisi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)
adalah "pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan
peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan".
3.5.3. Kemandirian Daerah / Variabel Dependen
Menurut Sugiyono (2006:40) menjelaskan tentang variabel dependen atau
variabel terikat yaitu: " variabel terikat merupakan variabel yang
dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas ". Dalam
penelitian ini, maka yang menjadi variabel dependen adalah kemandirian
daerah.
Menurut Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik Yogyakarta (2004:28)
menyatakan pengertian kemandirian daerah, yaitu : " Kemandirian suatu
daerah adalah bagaimana daerah tersebut mampu menjalankan fungsinya untuk
mensejahterakan masyarakat daerahnya tanpa bergantung kepada daerah lain ".
Terkait dengan hal tersebut, langkah – langkah yang diambil adalah :
1. Untuk mengetahui tingkat retribusi daerah sebagai sumber Pendapatan
Asli Daerah di Kabupaten Bengkayang pada tahun 2014.
2. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat pencapaian, penerimaan
Retribusi Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkayang Tahun 2010-
2014.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan
Retribusi Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkayang terhadap
total Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bengkayang.
BAB IV
PEMBAHASAN
4.1. Retribusi Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten
Bengkayang pada tahun 2014
4.1.1. Retribusi Daerah melalui Sewa Alat Berat
Aset Alat Berat tersebut dikelola dan ditempatkan pada workshop Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkayang . Pengelolaan barang inventaris milik
daerah yang dibeli dari uang rakyat/dipungut dari hasil pajak dan retribusi
itu adalah hal yang sangat penting, karena keberadaan alat-alat berat
tersebut sangat dibutuhkan untuk menunjang pembangunan fisik, baik jalan
dan jembatan. Penggunaan alat berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Bengkayang lebih diutamakan untuk keperluan yang bersifat sosial dan
pekerjaan yang dilaksanakan secara swakelola seperti pemeliharaan rutin
jalan kabupaten, meskipun alat tersebut juga dimanfaatkan untuk
menghasilkan pemasukan keuangan daerah atau PAD, dengan cara disewakan
kepada pihak ketiga.
Sejauh ini, hasil penerimaan dari sewa alat-alat berat belum mampu
memberikan kontribusi yang berarti bagi pendapatan asli daerah jika
dibandingkan dengan pengeluaran yang dialokasikan untuk pemeliharaannya.
Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) yang bersumber dari sewa alat-alat berat
pada tahun anggaran 2014, ditarget sebesar Rp. 320 Juta. Hal ini tidak
menguntungkan bila dibandingkan dengan anggaran untuk biaya perbaikan dan
pemeliharaan alat-alat berat yang dialokasikan sebesar Rp. 185 juta, dimana
alokasi tersebut didalamnya adalah honorarium PNS, belanja alat tulis
kantor, belanja perangko, materai dan benda pos lainnya, belanja bahan
bakar minyak dan gas, belanja penggantian suku cadang dan service suku
cadang, belanja penggandaan (fotocopy) dan belanja perjalanan dinas.
Meskipun demikian, seringkali anggaran yang dialokasikan setiap tahun untuk
biaya perbaikan alat-alat berat tersebut tidak mencukupi karena biaya suku
cadang yang mahal dan fluktuasi harga yang sering berubah. Anggaran yang
disediakan untuk pemeliharaan alat berat serta target dan realisasi dari
sewa alat berat .
Tabel 1. Tabel alokasi dana untuk alat berat dari tahun 2014 ) berikut
ini:
( RANGKUMAN ) RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN PERANGKAT DAERAH DINAS
PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2014
"URAIAN "ANGGARAN "KETERANGAN "
"Honorarium PNS dan "Rp 2.712.000,00 " "
"Tenaga Honor " " "
"Belanja Alat Tulis "Rp 2.076.000,00 " "
"Kantor " " "
"Belanja Prangko,Materai "Rp 180.000,00 " "
"dan benda pos lainnya " " "
"Belanja Bahan Bakar "Rp 4.500.000,00 " "
"Minyak/Gas " " "
"Belanja Jasa Service "Rp 36.000.000,00 " "
"Belanja Penggantian Suku"Rp 120.434.600,00 " "
"Cadang " " "
"Belanja Bakar dan "Rp 10.700.000,00 " "
"Pelumas " " "
"Belanja Cetak "Rp 1.055.000,00 " "
"Belanja Penggandaan "Rp 1.875.000,00 " "
"Belanja Perjalanan Dinas"Rp 5.467.400,00 " "
"JUMLAH "Rp 185.000.000,00 " "
Keterangan : Data diambil dari RKA SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Bengkayang TA.2014
Dari Tabel 1 dapat diketahui bahwa anggaran untuk belanja service alat
dan belanja suku cadang alat berat selama tahun 2014 adalah yang terbesar,
hal ini berkaitan dengan tingkat penyusutan dan usia peralatan yang semakin
lama memerlukan biaya pemeliharaan yang cukup besar. Dikarenakan keadaan
tersebut memang sudah semestinya dijadikan bahan untuk perencanaan
penganggaran, baik dalam perubahan anggaran maupun anggaran untuk tahun
kedepannya. Dan yang telah dianggarkan masih dirasakan belum memenuhi biaya
yang dikeluarkan untuk pemeliharaan dan perawatan, baik service maupun
pembelian suku cadang/sparepart alat berat .
4.1.2. Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah
Tabel 2. REKAPITULASI PENERIMAAN PAD DARI RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN
DAERAH BERUPA ARMADA PERALATAN DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG
DARI TAHUN 2010 S/D 2014
No "
Nama Jenis Objek Retribusi "
Tahun Anggaran "
Target Anggaran
( Rp ) "
Realisasi
( Rp ) "
Prosentase
( % ) "
Keterangan " "1 "Sewa Alat Berat "2010 "100.000.000,00 "119.462.000,00
"119,462% " " "2 "Sewa Alat Berat "2011 " 300.000.000,00 "314.151.700,00
"104,717% " " "3 "Sewa Alat Berat "2012 "350.000.000,00 "375.304.250,00
"107,229% " " "4 "Sewa Alat Berat "2013 "720.000.000,00 "90.712.550,00
"12,598% " " "5 "Sewa Alat Berat "2014 ( sampai dengan 21 Oktober 2014 )
"320.000.000,00 "288.400.628,00 "90,125% " " "Catatan : Pada Tahun 2013
Alat Berat Tidak disewakan pada Pihak Ketiga
Keterangan : Data diambil dari Bendahara Penerimaan DPU Kab.Bengkayang
Dari Tabel 2 dapat diketahui bahwa realisasi pendapatan sewa alat berat
selama tahun 2010-2014 terjadi peningkatan, namun pada tahun 2013 justru
pencapaiannya mengalami penurunan menjadi 12,598% dari target. Penyebab
rendahnya capaian target diatas adalah kurangnya komunikasi yang baik
terhadap penetapan Target Anggaran pada tahun 2013, dengan tidak adanya
koordinasi antar instansi/stakeholder mengakibatkan seolah - olah kinerja
pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkayang tidak maksimal. Hal ini
menunjukkan bahwa target selama ini belum disesuaikan dengan potensi
pendapatan yang ada. Untuk itu diperlukan dukungan intensif dari
stakeholders dalam pengawasan/kontrol terhadap Dinas PU yang
bertanggungjawab terhadap operasional dan pemeliharaan aset alat berat,
seperti halnya pengawasan dalam pelaporan penerimaan sewa alat berat, agar
realisasi dari penerimaan sewa alat berat bisa tercapai sesuai potensi yang
ada. Dalam hal teknis, sebagian besar dari kerusakan alat berat selain
karena usang, juga dikarenakan pemakaian tanpa pengawasan serta perawatan
yang baik. Artinya, alat-alat berat yang disewa tersebut sering dipaksakan
untuk mengerjakan suatu pekerjaan dengan dukungan Sumber Daya Manusia ( SDM
) yang kurang kompeten, baik dalam pengawasan maupun perawatan kondisi alat
berat.
Guna menunjang kinerja yang effisien dan tingkat efektifitas yang
optimal diperlukan sarana dan prasarana serta standar operasional yang
harus dipersiapkan sebaik mungkin. Baik untuk mendukung dibidang
administrasi maupun dilapangan.
Peralatan dan Perlengkapan :
1. Komputer untuk pembuatan Surat Perjanjian Penyewaan Peralatan
2. Nota Dinas dan Lembar Disposisi
3. Printer
4. Alat Berat yang dimohonkan
5. Surat Perintah Tugas
6. Kartu Operasi Penggunaan Alat Berat
7. Bukti/tanda Penerimaan Sewa
8. Kartu Service Pemeliharaan Peralatan
9. Operator/Supir yang mengoperasikan alat berat
Uraian SOP
Sesuai dengan Peraturan Daerah Bengkayang Nomor 04 tahun 2009 tanggal 13
Maret 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Armada
Peralatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkayang, setiap
Pemakaian/penyewaan harus membuat Permohonan Izin Pemakaian Kekayaan Daerah
sebagai berikut:
1. Diajukan ke Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkayang;
2. Permohonan izin tersebut dibuat dan disampaikan kepada Unit Kerja
Pengelola Kekayaan Daerah yang bersangkutan;
3. Permohonan izin tersebut apabila telah memenuhi persyaratan paling
lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal seluruh persyaratan
yang ditentukan lengkap, izin yang dimohon harus sudah selesai diproses
dan diberikan kepada pemohon;
4. Permohonan izin apabila belum lengkap atau permohonannya tidak dapat
dikabulkan atau permohonan ditolak paling lambat 3 (tiga) hari kerja
terhitung sejak tanggal permohonan diterima harus diberitahukan secara
tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan-alasan.
5. Kekayaan Daerah yang telah berakhir masa izin pemakaiannya dapat
diperpanjang izin pemakaiannya.
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkayang untuk pelayanan publik telah
diatur dalam Prosedur Tetap dalam hal Pengelolaan Alat-alat Berat.
A. Alur Permohonan Sewa Peralatan adalah :
a. Surat Permohonan diajukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Bengkayang melalui Sekretaris Dinas, dengan mencantumkan :
1) Jenis Alat (Nomor Koderasi/Type);
2) Tujuan;
3) Lamanya Pemakaian; dan
4) Bersedia membayar tarif retribusi sesuai dengan Peraturan yang
berlaku.
b. Setelah diagendakan dengan melampirkan Lembar Disposisi, Surat
Permohonan diteruskan Sekretaris Dinas kepada Kepala Dinas mohon
petunjuk dan persetujuan;
c. Lembar Disposisi yang memuat petunjuk Kepala Dinas kembali ke Bagian
Sekretariat dan diteruskan kepada Kepala Bidang Peralatan untuk
ditindaklanjuti;
d. Bidang Peralatan melakukan Koordinasi dan Konsultasi dengan Bagian
Peralatan ( operator ), apakah alat yang dimohonkan siap dan layak
beroperasi;
e. Selanjutnya Kepala Bidang Peralatan memerintahkan Bagian Peralatan (
operator ) untuk mengoperasikan peralatan dan membuat Surat Perjanjian
Penyewaan Peralatan.
B. Alur Pembuatan Surat Perjanjian Penyewaan Peralatan adalah :
a. Jika peralatan siap dan layak operasi serta sesuai dengan
Perintah Kepala Bidang Peralatan oleh Bagian Peralatan dibuat Surat
Perjanjian Penyewaan Peralatan sesuai dengan Surat Permohonan yang
mencantumkan jenis alat, tujuan, lamanya pemakaian dan jumlah sewa;
b. Surat Perjanjian Penyewaan dibuat dalam rangkap 5 (lima) dimana
Lembar Pertama Asli untuk Kepala Bidang Peralatan, Lembar Kedua untuk
Pemakai, Lembar Ketiga untuk Bendahara Penerima, Lembar Keempat untuk
Bagian Sekretariat, Lembar Kelima arsip kepada Bagian Peralatan;
c. Perjanjian Penyewaan Peralatan ditandatangani oleh Kepala Bidang
Peralatan selaku pemilik alat dan pihak Peminjam/Rekanan selaku
penyewa dan diketahui oleh Kepala Dinas;
d. Pihak Pemakai selaku penyewa melakukan pembayaran sewa kepada
Bendahara Penerima dengan membawa Surat Nota Dinas Pengantar Surat
Perjanjian Penyewaaan Peralatan dan pembayaran sewa atau bukti lain
yang diterbitkan oleh Bidang Peralatan;
e. Bendahara Penerima menerima nota perhitungan pemakaian /sewa
peralatan ( berapa jam atau hari serta hasil perkalian dengan tarif
yang disesuaikan dari Tarif yang ada di Perda Kabupaten Bengkayang
Nomor 04 Tahun 2009, yang telah ditandatangani oleh Kepala Bidang
Peralatan dan Staf Bidang Peralatan yang berkompeten ), kemudian
Bendahara Penerimaan menerbitkan bukti/tanda penerimaan sewa dan asli
tanda penerimaan sewa diserahkan kepada Pembayar. Jika sewa sudah
dibayar barulah Kepala Seksi Pengoperasian Peralatan menerbitkan
surat tugas operasi/kartu operasi peralatan sesuai Surat Perjanjian
Penyewaaan Peralatan dan diketahui oleh Kepala Bidang Peralatan
f. Pada saat permohonan tanda tangan Kepala Dinas, tanda penerimaan
atau bukti lain harus terlampir dalam Surat Perjanjian Penyewaaan
Peralatan, dengan catatan apabila tidak terlampir tanda penerimaan
atau bukti lain, Kepala Dinas tidak menandatangani Surat Perjanjian
Penyewaaan Peralatan.
g. Untuk pengawasan dan pengendalian Kasubbag. Keuangan mencek
pembayaran sewa kepada Bendaharawan Penerima dan apakah sudah disetor
ke Kas Daerah
h. Surat Perjanjian Penyewaaan Peralatan yang telah ditandatangani
Kepala Dinas kembali ke bagian Sekretariat Dinas untuk diteruskan
oleh Kasubbag. Keuangan dan disampaikan kepada Kepala Bidang
Peralatan.
4.1.3. Strategi Penanganan Aset Alat Berat
4.1.3.1 Strategi Internal
Aset alat berat yang dikelola pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Bengkayang adalah ditujukan untuk mendapatkan nilai manfaat finansial dan
non finansial sebesar-besarnya bagi Pemerintah Daerah. Agar alat berat
tersebut memberi daya dukung yang sesuai dengan yang diinginkan terhadap
pembangunan secara swakelola yang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Bengkayang maupun kontribusinya dalam pendapatan asli daerah,
maka perlu adanya pemanfaatan alat berat secara maksimal dan pemeliharaan
alat berat yang lebih optimal agar bisa mendukung mewujudkan terbangunnya
lingkungan yang baik ( The Finest Built Environment ). Untuk itu perlu
dirumuskan suatu strategi peningkatan pengelolaan alat berat pada Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkayang. Perumusan strategi harus didasarkan
pada kompetensi inti yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Bengkayang. Dalam hal ini terdapat banyak metode untuk merumuskan strategi
dan satu diantaranya adalah metode analisis SWOT (Strengths, Weaknesses,
Opportunities and Threats). Penggunaan metode analisis SWOT ini bertujuan
untuk memformulasikan strategi jangka panjang sehingga arah dan tujuan
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkayang dalam meningkatkan kinerja
pengelolaan alat berat dapat tercapai. Selanjutnya untuk mengetahui
strategi jangka pendek sampai menengah maka digunakan analisis tingkat
kepentingan/harapan dan persepsi/kenyataan (Importance Performance Analysis
). Oleh karena itu perlu untuk dilakukan penelitian, agar pengelolaan aset
alat berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkayang semakin optimal,
dengan melakukan analisa terhadap kondisi eksisting ditinjau dari aspek-
aspek teknis, pembiayaan, legal, dan manajemen serta faktor-faktor yang
mempengaruhi dapat menjadi pertimbangan dalam merumuskan strategi.
Harapannya semoga dapat memberikan kontribusi pemecahan masalah pada upaya
peningkatan pengelolaan aset alat berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Bengkayang di masa yang akan datang.
Analisis perumusan strategi (SWOT), beberapa prioritas tersebut adalah :
1. Jumlah Alat Berat yang bisa disewa.
2. Kondisi/Kelayakan alat berat yang ada
3. Jenis peralatan yang ada pada Workshop DPU Kabupaten Bengkayang
4. Workshop/bengkel
5. Anggaran Operasional dan Pemeliharaan yang tersedia
6. Pengelolaan Keuangan berkaitan dengan setoran retribusi sewa alat
berat
7. Potensi PAD yang ada dari alat berat Dinas PU Kabupaten Bengkayang
8. Kesesuaian tarif sewa dengan kondisi alat berat
9. Kebijakan Penetapan Tarif Retribusi Sewa Alat Berat
10 Kebijakan tentang penghapusan/lelang alat berat
11. Kebijakan Pemakaian/Penggunaan alat berat
12. Kebijakan Pembiayaan alat berat dari sumber-sumber lain
13. Kebutuhan
14. Pengawasan alat berat
15. Promosi/informasi alat berat
16. Staffing (pengaturan pegawai)
Dengan demikian strategi yang sebaiknya diterapkan dalam pengelolaan
aset alat berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkayang adalah :
1. Memanfaatkan fungsi Workshop dengan berbagai aktivitas alat beratnya
yang direkomendasikan sebagai pendukung penyedia prasarana infrastruktur.
2. Memperbaiki kualitas pelayanan alat berat dengan orientasi pelayanan
prima.
3. Memanfaatkan seluruh fasilitas-fasilitas yang tersedia dan
memberdayakan SDM pengelola untuk kepentingan bersama.
4. Penyesuaian dalam perencanaan target dengan potensi pendapatan dari
retribusi sewa alat berat.
4.1.3.1 Strategi Eksternal
Armada Peralatan yang dikelola langsung oleh Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Bengkayang adalah Barang / Kekayaan Daerah Milik Pemerintah
Daerah Kabupaten Bengkayang yang ditujukan untuk mendapatkan nilai manfaat
finansial dan non finansial sebesar-besarnya bagi Pemerintah Daerah.
Tercapainya pemerataan pembangunan suatu daeah tidak hanya melibatkan peran
pemerintah saja namun hal ini sudah pasti melibatkan unsur – unsur luar
yang mempunyai tujuan secara tidak langsung terhadap pembangunan
dimaksudkan yaitu unsur swasta/non pemerintah. Dalam hal ini pihak
swasta/non pemerintah cukup jeli melihat peluang pasar terhadap pemanfaatan
peralatan berat yang dikelola secara pribadi ataupun usaha sendiri. Dimana
setiap pemasukan bagi orang atau pribadi yang memiliki armada peralatan
hanya bermanfaat bagi orang atau pribadi dimaksud. Namun hal ini akan
berdampak pada berkurangnya pemasukan PAD dan semakin kecilnya penerimaan
PAD terutama pencapaian target penerimaan PAD yang semakin menurun . Perlu
diambil langkah nyata agar target penerimaan dimaksud dapat terwujud. Oleh
karena itu perlu dilakukan pengkajian, agar pengelolaan aset alat berat
pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkayang semakin optimal, dengan
melakukan analisa diluar atau analisa eksternal terhadap kondisi eksisting
ditinjau dari aspek-aspek teknis, pembiayaan, legal, dan manajemen serta
faktor-faktor yang mempengaruhi dapat menjadi pertimbangan dalam merumuskan
strategi.
Analisis perumusan strategi daya saing berkaitan pencapaian target
penerimaan retribusi daerah dari pengelolaan armada peralatan berat
diantaranya , sebagai berikut :
1. Mendata Jumlah Alat Berat yang dimiliki orang atau pribadi atau badan
usaha/non pemerintah yang ada.
2. Jenis - jenis peralatan yang dimiliki orang atau pribadi atau badan
usaha/non pemerintah yang ada
3. Kesesuaian tarif sewa daerah dengan tarif sewa yang dijadikan acuan
dasar oleh orang atau pribadi atau badan usaha/non pemerintah yang ada
4. Melakukan sosialisasi tentang tarif sewa yang dipakai oleh orang atau
pribadi atau badan usaha/non pemerintah dan membuat perbandingan tarif
sewa
4.1.4. Pengawasan Pemakaian Kekayaan Milik Daerah
Untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan alat berat
perlu adanya suatu langkah segera yang diambil. Melalui kemajuan dan
perkembangan teknologi elektronik dan IT ( Information and Tecnology )
telah ada sebuah alat pendeteksi yang dapat melacak atau memberi data yang
akurat terhadap penggunaan peralatan berat. Yaitu dengan menerapkan Sistem
Pengawasan Alat Berat ( Heavy Equipment Management System ). Secara umum,
keuntungan yang didapat dari penerapan Heavy Equipment Management System
pada armada alat berat adalah:
Mengawasi jam kerja (HM, hour meter), rute, jarak tempuh dan kecepatan
armada
Mencegah kesepakatan negatif antara pelaksana lapangan dengan penyewa
alat berat
Mencegah kesepakatan negatif antara operator dengan penyewa alat berat
Meningkatkan produktifitas operator dengan sistem lembur
Mengawasi loading/unloading ready-mix truck
Melacak posisi/lokasi alat berat secara realtime
Mengontrol masa service/maintenance armada
Mencegah keterlambatan armada
Menganalisa biaya penggunaan bahan bakar
Meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan
Dengan penerapan teknologi GPS pada armada alat berat anda ini, maka
perusahaan akan mendapatkan profit yang optimal, yang pada akhirnya akan
meningkatkan daya saing dalam bisnis alat berat. Dengan mengembangkan
solusi transportasi yang memerlukan pengelolaan armadanya, sehingga akan
meningkatkan efisiensi dan produktifitasnya. Penerapan Sistem Manajemen
Armada (Fleet Management System) adalah sebuah produk GPS Tracking berupa
pengembangan teknologi pelacakan kendaraan (vehicle tracking system, VTS)
berbasis global positioning system (GPS) yang ditujukan untuk armada
kendaraan roda dua maupun roda empat dan dapat diterapkan pada peralatan
berat di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkayang.
FMS merupakan suatu solusi total bagi pengelola alat berat dalam
peningkatan kualitas dan efisiensi operasional armada alat berat, yang akan
mendukung dalam memenuhi kebutuhan pengelola alat berat untuk :
Pencatatan pergerakan armada alat berat
Pemetaan secara visual keberadaan armada alat berat dengan cepat
Pencatatan jarak tempuh armada, dan memperkirakan penggunaan bahan
bakar
Perencanaan keuangan berkaitan dengan utilitas kendaraan
Memberi dukungan dalam meningkatkan loyalitas pengguna/pemakai armada
( operator )
BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
1. Retribusi Daerah mempunyai Fungsi yang sangat penting terhadap
Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan Fungsi Retribusi
Daerah yaitu masih kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam memenuhi
kewajibannya dalam membayar Retribusi Daerah, kurangnya pengawasan dan
penertiban dalam hal pelaporan dan administrasi pengelolaan alat berat
3. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia yang berkompeten masih belum maksimal
dan terorganisir dengan baik
4. Pengawasan yang berkesinambungan adalah dilakukannya perubahan dalam
hal pengawasan rutin dan berkala dan sistimatis demi tercapainya
target penerimaan atau PAD dari pengelolaan alat berat.
5.1 Saran
1. Segera dibuat atau diterbitkannya Peraturan Bupati berkaitan
Pengelolaan Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Armada Peralatan
Kabupaten Bengkayang sebagai acuan bagi langkah kedepannya.
2. Pengelolaan alat berat yang baik berkaitan erat dengan perencanaan
keuangan atau rencana kerja perangkat daerah yang mengelola alat berat
3. Strategi pengelolaan aset alat berat melalui analisis SWOT.
4. Agar tercapainya target penerimaan retribusi daerah perlu pengawasan
terhadap kinerja baik di lapangan maupun administrasi
5. Memberikan pelatihan dan sertifikasi kelayakan bagi operator alat
berat dan staf administrasi pengelola alat berat
6. Revitalisasi terhadap aset alat berat segera dilaksanakan dikarenakan
penyusutan fungsi dari sarana armada alat berat
DAFTAR PUSTAKA
http://www.djpk.kemenkeu.go.id/attachments/article/190/Pajak_Daerah_dan_Retr
ibusi_Daerah.pdf, Pajak dan Retribusi Daerah,diunduh 10/10/2014
file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/Undang-Undang-tahun-2000-34-
00.pdf, UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2000,diunduh
10/10/2014
http://www.djlpe.esdm.go.id/modules/_website/files/35/File/UU%2033%20tahun%2
02004.pdf, UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN
2004,diunduh 10/10/2014
PERDA KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 04 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH BERUPA ARMADA PERALATAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG
http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2005/04/27/PERPU_NO_3_TAHUN_2005
.pdf, TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004,diunduh
11/10/2014
http://www.navigasi.net, Heavy Equipment Management System,diunduh
16/09/2014
Ahmad Yani. 2004. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,diunduh 12/10/2014
Marihot P.Siahaan.2005,Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.Jakarta:RajaGrafindo Persada.xxii,472 hlm,diunduh /12/10/2014
http://www.djpk.kemenkeu.go.id/data-series/dana-perimbangan,Alokasi Dana
Bagi Hasil Pajak,Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian RI,diunduh
12/10/2014
http://mahenraz.wordpress.com/2010/07/14/fungsi-retribusi-dalam-
meningkatkan-pad/ ,diunduh 12/10/2014
http://www.bukabuku.com/authorscorner/detail/6439/dr-machfud-sidik-m-
sc.html,diunduh 12/10/2014
https://www.scribd.com/doc/132254295/Buku-Pajak-Dan-Retribusi-Daerah,
Kesit,Bambang Prakosa Pajak danRetribusi Daerah/Bambang Kesit: penyunting,
Sobirin Malian.- Yogyakarta: UII Press,2003; 2005 211+ xiii hlm.
http://www.bukabuku.com/search/index/2?searchtype=author&searchtext=Pro
f.%20Dr.%20Mardiasmo,%20MBA.,%20Ak, Perpajakan Edisi Revisi 2002 oleh
Prof.Dr.Mardiasmo,MBA.,AK, diunduh 12/10/2014
Halim, Abdul dan Jamal Abdul Nasir, 2006. "Kajian tentang Keuangan Daerah
Pemerintah Kota Malang", Jurnal Manajemen Usahawan , Nomor 06 Th XXXV
Juni 2006, Lembaga Management FE-UI, Jakarta, hal.44,
df>, diunduh 12/10/2014
