MAKALAH SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN “SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH"
Oleh: KELOMPOK 2 JEFRI SRI INDANG.S LEDY SHAKINA LOLLY ELSA IRIANI (1510244048) RIO SAFRIADI (1510244091) YOLANDA PRATAMI (1510244069)
Dosen Pembimbing Dr. Vince Ratnawati, SE, M.Si, Ak, BPK, CA
MAGISTER AKUNTANSI UNIVERSITAS RIAU 2016
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Indonesia adalah sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerahdaerah Provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan Daerah adalah
penyelenggaraan
urusan
pemerintahan
oleh Pemerintah
Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan UU. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban. Sementara pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan
pengawasan keuangan daerah tersebut.
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah yang karena
jabatannya
mempunyai
kewenangan
menyelenggarakan
keseluruhan
pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa pengawasan atas keuangan daerah dilakukan oleh dewan, adanya pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan daerah oleh eksternal yaitu BPK. Berdasarkan penjelasan di atas, jelas bahwa salah satu aspek penting dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah adalah masalah keuangan dan anggaran daerah (APDB).
Hak dan kewajiban daerah perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam menyelenggaraan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah juga harus dilakukan dengan cara yang baik dan bijak agar keuangan daerah tersebut bisa menjadi efesien penggunaannya yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
1.2 Rumusan Masalah Rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah : 1. Apa pengertian keuangan daerah dan sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah? 2. Bagaimana sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah?
BAB II PEMBAHASAN
2.1 Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan Daerah di Indonesia terdiri dari gubernur, bupati dan/ atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Menurut peraturan menteri dalam negeri nomor 21 tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Menurut peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 5 (ayat 1) kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana di maksud ayat (1) mempunyai kewanangan; 1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD 2. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah 3. Menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang 4. Menetapkan bendahara penerimaan da/atau bendahara pengeluaran 5. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah 6. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah
7. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah 8. Menetapkan pejabat yang bertugas melkukan pengujian atas tagihan dan memetintahkan pembayaran
Fungsi pemerintah daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan. Fungsi pemerintah daerah menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 adalah : 1. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 2. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. 3. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.
2.2 Pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah
kepala
daerah
yang
karena
jabatannya
mempunyai
kewenangan
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. Definisi keuangan daerah menurut PP RI No.105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uanga termasuk disalamnya segala kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Timbulnya hak akibat penyelenggaraan pemerintah daerah menimbulkan aktivitas yang tidak sedikit. Hal itu harus diikuti dengan adanya suatu sistem pengelolaan keuangan daerah untuk mengelolanya. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud, merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahaan daerah. Untuk menjamin pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut maka hendaknya sebuah pengelolaan keuangan daerah meliputi keseluruhan dari kegiatankegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan PBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD. Pengelolaaan keuangan daerah dimulai dengan perencanaan /penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD sebagaimana berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD yang disusun oleh pemerintah daerah telah mengalami perubahan dari yang bersifat incramental menjadi anggaran berbasis kinerja sesuai dengan tuntutan reformasi. APBD atau anggaran pendapatan belanja negara di susun melalui pembahasan dan di setujui bersama oleh pemerintah daerah selaku eksekutif dan DPRD selaku legislatif dan di tetapkan dengan peraturan.
Alur perintah atau alur kerja dipemerintahan daerah dalam mengelola keuangan daerah adalah :
Sementara itu, fungsi pemerintah daerah dalam sistem pengelolaan keuangan daerah terdiskripsi didalam skema berikut :
Pasal 292 dan pasal 343 UU No 27/2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa DPRD Provinsi/kabupaten/kota mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan penbgawasan. Ketiga fungsi tersbut dijalankan dalam kerangka
representasi rakyat provinsi/kabupaten/kota. Tugas dan wewenang DPRD menurut pasal 293 dan 344 UU No 27/2009 adalah: 1. membentuk peraturan daerah provinsibersama gubernur/bupati/walikota 2. membahas dan memberikab persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang diajukan oleh gubernur/bupati/walikota. 3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi/kabupaten/kota. 2.3 Tujuan Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan keuangan daerah berarti mengurus dan mengatur keuangan daerah itu sendiri dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah menurut (Devas,dkk,1987; 279-280) adalah sebagai berikut : 1. Tangung jawab (Accountability) Pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan yang sah, lembaga atau orang itu termasuk pemerintah pusat, DPRD, Kepala Daerah dan masyarakat umum. Adapun unsur-unsur penting dalam tanggung jawab adalah mencakup keabsahan yaitu setiap transaksi keuangan harus berpangkal pada wewenang hukum tertentu dan pengawasan yaitu tata cara yang efektif untuk menjaga kekayaan uang dan barang serta mencegah terjadinya penghamburan dan penyelewengan dan memastikan semua pendapatan yang sah benar-benar terpungut jelas sumbernya dan tepat penggunaanya.
2. Mampu memenuhi kewajiban keuangan Keuangan daerah harus ditata dan dikelola sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua kewajiban atau ikatan keuangan baik jangka pendek, jangka panjang maupun pinjaman jangka panjang pada waktu yang telah ditentukan.
3. Kejujuran
Hal-hal yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah pada prinsipnya harus diserahkan kepada pegawai yang betul-betul jujur dan dapat dipercaya.
4. Hasil guna (Efektif) dan daya guna (efisien) Merupakan tata cara mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah dengan biaya yang serendah- rendahnya dan dalam waktu yang secepat- cepatnya.
5. Pengendalian Para aparat pengelola keuangan daerah, DPRD dan petugas pengawasan harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut dapat tercapai.
2.4 Peran dan Fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah Dinas
Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai
tugas
melakukan
koordinasi, mediasi dan fasilitasi dalam merumuskan kebijaksanaan, bimbingan dan pembinaan dalam rangka menyelenggarakan program kegiatan dibidang pengelolaan keuangan daerah. Untuk menyelenggarakan tugas, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai fungsi : a. Penyusunan perencanaan pengelolaan keuangan daerah b. Perumusan kebijakan operasional program pengelolaan keuangan daerah c. Perumusan rencana, pelaksanaan program, pemberian bimbingan dan pembinaan akuntansi pengelolaan keuangan d. Perumusan rencana dan pelaksanaan program pengelolaan kas daerah e. Penyusunan rencana APBD dan pembinaan pelaksanaan pengelola APBD f. Perumusan rencana dan pelaksanaan pembinaan administrasi pengelolaan keuangan daerah g. Pengkoordinasian
penyusunan
pengelolaan keuangan daerah
dan
pelaksanaan
program
dibidang
h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dibidang pengelolaan keuangan daerah i. Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati.
2.5 Sumber Keuangan Daerah Sesuai dengan UU RI No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 157, Sumber- sumber penerimaan daerah terdiri dari 4 bagian, yakni : 1. Pendapatan Asli Daerah yaitu penerimaan yang diperoleh Daerah dari sumbersumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hasil Pajak Daerah
Hasil Retribusi Derah
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Lain-lain PAD yang sah
2. Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
Dana Bagi Hasil, adalah Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
Dana Alokasi Umum, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
Dana Alokasi Khusus, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai prioritas nasional
3. Pinjaman Daerah merupakan semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
4. Lain- lain Pendapatan Daerah yang sah.
Dana Darurat dari Pemerintah, adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan/atau krisis solvabilitas
Hibah, adalah Penerimaan Daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, Pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali
Bantuan Keuangan
Bagi hasil dari Provinsi
2.6 Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah Undang-undang Dasar 1945 pasal 18 menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dalam undang-undang. Lebih lanjut pada pasal 18 A dijelaskan bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatn sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.
Berkaitan dengan pelaksanaan dari pasal 18 dan 18 A tersebut di atas setidaknya terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjelaskan lebih lanjut, adapun Peraturan tersebut antara lain : 1.
UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. UU No 15 tahun 2003 tentang Pemeriksaan atas tanggung jawab pengelolaan Keuangan Negara. 4. UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional. 5. UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 6.
UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
7. UU No 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 8. UU No 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Undang-undang tersebut diatas menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah. Peraturan perundang-undangan diatas terbit atas dasar pemikiran adanya keinginan untuk mengelola keuangan negara dan daerah secara efektif dan efisien. Ide dasar tersebut kemudian mengilhami suatu pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki tiga pilar utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Banyaknya Undang-undang yang menjadi acuan dalam pengelolaan anggaran mengakibatkan perlunya akomodasi yang baik dalam tingkat pelaksanaan (atau peraturan dibawahnya yang berwujud peraturan pemerintah). Peraturan pelaksanaan yang berwujud Peraturan Pemerintah tersebut harus komprehensif dan terpadu (omnibus regulation) dari berbagai undang-undang tersebut diatas. Hal ini bertujuan agar memudahkan dalam pelaksanaanya dan tidak menimbulkan multi tafsir dalam penerapanya. Peraturan tersebut memuat barbagai kebijakan terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
Beberapa permasalahan yang dipandang perlu diatur secara khusus diatur dalam Peraturan menteri Dalam Negeri terpisah. Beberapa contoh Permendagri yang mengatur masalah pengelolaan keuangan daerah secara khusus antara lain : 1. Permendagri No 7 tahun 2006 tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah jo permendagri No 11 tahun 2007 2. Permendagri No 16 tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tantag Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala daerah tentang Penjabaran Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah 3. Permendagri No 17 tahun 2007 tentang Pedoman Tekhnis pengelolaan Barang Milik Daerah 4. Permendagri No. 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 5. Permendagri No. 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaaan dalam rangka berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah 6. Permendagri No. 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 7. Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negara No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 8. Permendagri N0 61 tahun 2007 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
2.7 Ruang Lingkup Keuangan Daerah Bahasan ruang lingkup keuangan daerah meliputi hak daerah, kewajiban daerah, penerimaan daerah, pengeluaran daerah, kekayaan daerah dan kekayaan pihak lain yang dikuasai daerah. Secara lebih rinci dapat dijelaskan bahwa ruang lingkup keuangan daerah meliputi hal-hal dibawah ini:
1. Hak daerah untuk memungut pajak Daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman ; 2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga; 3. Penerimaan daerah, adalah keseluruhan uang yang masuk ke kas daerah. pengertian ini harus dibedakan dengan pengertian pendapatan daerah karena tidak semua penerimaan merupakan pendapatan daerah. Yang dimaksud dengan pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayan bersih; 4. Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. Seringkali istilah pengeluaran daerah tertukar dengan belanja daerah. yang dimaksud dengan belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih; 5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uanga, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; 6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum. UU keuangan Negara menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kekayaan pihak lain adalah meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan
pemerintah,
yayasan-yayasan
di
lingkungan
kementerian
negara/lembaga, atau perusahaan negara/daerah.
2.8 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dengan berlandaskan pada dasar hukum di atas maka penyusunan APBD sebagai rencana kerja keuangan adalah sangat penting dalam rangka penyelenggaraan fungsi daerah otonom. Dari uraian tersebut boleh dikatakan bahwa APBD sebagai alat / wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik (public accountability) yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan dan program. Berdasarkan Peraturan pemerintah no 56 tahun 2005 dikatakan bahwa APBD adalah rencana keuangan
tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah , yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Berdasarkan UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 31, Gubernur/Bupati/Walikota harus membuat pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam bentuk laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Laporan keuangan ini terdiri atas Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Hal ini menuntut kemampuan manajemen pemerintahan daerah untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien dan efektif. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 juga menyebutkan bahwa, penerimaan daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu. Pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah. Pengeluaran daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu. Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Pengeluaran daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu. Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah.
Struktur Belanja terdiri dari: 1. Aparatur Daerah dan Pelayanan Publik:
Belanja Administrasi Umum -
Belanja Pegawai/Personalia
-
Belanja Barang dan Jasa
-
Belanja Perjalanan Dinas
-
Belanja Pemeliharaan
Belanja Operasi dan Pemeliharaan -
Belanja Pegawai/Personalia
-
Belanja Barang dan Jasa
-
Belanja Perjalanan Dinas
-
Belanja Pemeliharaan
Belanja Modal
2. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan 3. Belanja Tidak Tersangka
Struktur Pembiayaan terdiri dari : 1. Penerimaan Pembiayaan:
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu
Transfer dari Rekening Dana Cadangan
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah
Penerimaan Piutang Daerah
2. Pengeluaran Pembiayaan:
Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
Pembelian kembali obligasi daerah
Penyertaan modal (investasi) daerah
Pemberian piutang daerah
Transfer ke rekening dana cadangan
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAP) adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan daerah. SAPD memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting kedalam buku besar, penyusunan neraca saldo serta penyajian laporan keuangan. Disamping itu, SAPD menjelaskan siapa melakukan apa sekaligus menegaskan transaksi apa dicatat bagaimana. Oleh karena itu, langkah-langkah yang harus
diperhatikan dalam penyusunan SAPD antara lain: mengidentifikasi prosedur, menentukan pihak pihakterkait, menentukan dokumen terkait, menentukan jurnal standar dan menuangkannya dalam langkah teknis. SAPD
terdiri atas sistem akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
(PPKD) dan sistem akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sistem akuntansi PPKD meliputi teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, penyusunan laporan keuangan PPKD serta penyusunan laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah. Sedangkan Sistem akuntansi SKPD meliputi teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan SKPD.
2.9 Sistem Akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana tersebut dalam pasal 6 UU No. 17/2003 yaitu : 1. Dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku pejabat pengelola APBD 2. Dilaksanakan oleh Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pejabat pengguna anggaran/ barang daerah. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut: 1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD 2. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD
3. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah; 4. Melaksanakan fungsi bendahara umum daerah; 5. Menyusun
laporan
keuangan
yang
merupakan
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pejabat pengguna anggaran/ barang daerah mempunyai tugas sebagai berikut: 1. Menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya; 2. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran; 3. Melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya; 4. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak; 5. Mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya; 6. Mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya; 7. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya. Transaksi-transaksi pada sistem akuntansi PPKD, pihak-pihak yang terkait, dan saat kapan pencatatan harus dilakukan. 1. Sistem Akuntansi Pendapatan Pihak Pihak yang terkait dalam sistem akuntansi pendapatan pada PPKD antara lain: a. Bendahara PPKD Bendahara PPKD mencatat dan membukukan semua penerimaan pendapatan kedalam buku kas penerimaan, membuat Rekap Penerimaan Harian yang bersumber dari Pendapatan, dan melakukan penyetoran uang yang diterima ke kas daerah setiap hari. b. Fungsi Akuntansi PPKD
Fungsi Akuntansi PPKD mencatat transaksi/kejadian pendapatan LO dan Pendapatan LRA berdasarkan bukti bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca, melakukan posting jurnal jurnal transaksi/kejadian pendapatan LO dan pendapatan LRA kedalam Buku Besar masing masing rekening (rincian objek), dan menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran
(LRA),
Laporan
Perubahan
SAL
(LP.SAL),
Laporan
Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan keuangan. c. PPKD selaku BUD PPKD selaku BUD menandatangani/mengesahkan dokumen surat ketetapan pajak/retribusi daerah dan menandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh Fungsi Akuntansi SKPD.
2. Sistem Akuntansi Beban dan Belanja Pihak pihak yang terkait dalam sistem akuntansi beban dan belanja antara lain: a. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD) PPK-PPKD mencatat transaksi/kejadian beban dan belanja berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca, melakukan posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian pendapatan LO dan pendapatan LRA kedalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek), dan menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan SAL, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan keuangan. b. Bendahara Pengeluaran PPKD Bendahara Pengeluaran PPKD mencatat dan membukukan semua pengeluaran beban dan belanja kedalam buku kas umum PPKD dan membuat SPJ atas beban dan belanja.
3.Sistem Akuntansi Transfer Pihak Pihak yang terkait dalam sistem akuntansi transfer masuk dan transfer keluar antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD dan Bendahara Pengeluaran PPKD.
4.Sistem Akuntansi Pembiayaan Pihak-pihak yang terkait dengan sistem akuntansi pembiayaan antara lain Fungsi Akuntansi PPKD, BUD, dan PPKD.
5. Akuntansi Kas dan Setara Kas Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi kas dan setara kas pada PPKD antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPKPPKD), Bendahara Penerimaan PPKD, Bendahara Pengeluaran PPKD dan PPKD.
6. Sistem Akuntansi Piutang Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi piutang antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD) dan Bendahara Penerimaan PPKD.
7. Sistem Akuntansi Investasi Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi investasi antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD) dan PPKD.
8. Akuntansi Dana Cadangan Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi dana cadangan antara lain : a. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD) PPK-PPKD memiliki tugas mencatat transaksi/kejadian dana cadangan berdasarkan bukti bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum, memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian Dana Cadangan ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek), dan membuat laporan
keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan SAL (LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). b. PPKD Dalam
sistem
akuntansi
dana
cadangan,
PPKD
memiliki
tugas
menandatangani laporan keuangan PPKD sebelum diserahkan dalam proses penggabungan/konsolidasi yang dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD dan menandatangani surat pernyataan tanggung jawab PPKD c. Sistem Akuntansi SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat
daerah
pada
pemerintah
daerah
selaku
pengguna
anggaran/pengguna barang.
Transaksi-transaksi pada sistem akuntansi SKPD, pihak-pihak yang terkait, dan saat kapan pencatatan harus dilakukan. 1. Sistem Akuntansi Pendapatan Pihak Pihak yang terkait dalam sistem akuntansi pendapatan pada SKPD antara lain: a. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) PPK-SKPD mencatat transaksi/kejadian pendapatan LO dan Pendapatan LRA berdasarkan bukti bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca, melakukan posting jurnal jurnal transaksi/ kejadian pendapatan LO dan pendapatan LRA kedalam Buku Besar masing masing rekening (rincian objek), serta menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca dan Catatan atas Laporan keuangan. b. Bendahara Penerimaan SKPD Bendahara Penerimaan SKPD mencatat dan membukukan semua penerimaan pendapatan kedalam buku kas penerimaan, membuat Rekap
Penerimaan Harian yang bersumber dari Pendapatan, dan melakukan penyetoran uang yang diterima ke kas daerah setiap hari. c. PA/KPA PA/KPA
menandatangani/mengesahkan
dokumen
surat
ketetapan
pajak/retribusi daerah dan menandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh Fungsi Akuntansi SKPD. 2. Sistem Akuntansi Beban dan Belanja Pihak pihak yang terkait dalam sistem akuntansi beban dan belanja antara lain: a. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) PPK-SKPD melaksanakan fungsi akuntansi SKPD untuk mencatat transaksi/kejadian beban dan belanja berdasarkan bukti bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca, melakukan posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian beban dan belanja kedalam Buku Besar masing masing rekening (rincian objek), dan menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) , dan Catatan atas Laporan keuangan. b. Bendahara Pengeluaran SKPD Bendahara Pengeluaran SKPD mencatat dan membukukan semua pengeluaran beban dan belanja kedalam buku kas umum SKPD dan membuat SPJ atas beban dan belanja.
2.10 Prinsip penting dalam mengelola keuangan daerah Menurut Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 Pasal 4, terdapat prinsip penting dalam mengelola keuangan daerah meliputi : 1. Taat pada peraturan perundang-undangan, dengan maksud bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
2. Efektif, merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. 3. Efisien, merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. 4. Ekonomis, merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga terendah. 5. Transparan, merupakan prinsip keterbukaan ynag memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. 6. Bertanggung jawab, marupakan wujud dari kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan
yang dipercayakan kepadanya dalam rangka
pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 7.
Keadilan, adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang objektif.
8. Kepatutan, adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional. 9. Manfaat, maksudnya keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masayarakat.
BAB III PENUTUP
3.1 Kesimpulan Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban. Sementara pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah tersebut. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 31, Gubernur/Bupati/Walikota harus membuat pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam bentuk laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Laporan keuangan ini terdiri atas Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Hal ini menuntut kemampuan manajemen pemerintahan daerah untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien dan efektif. Keuangan daerah harus bisa dikelola dengan efisien oleh pemerintah daerah masing-masing. Tetapi kenyataanya antara rencana yang sudah ditetapkan dengan realisasi dalam pengelolaan keuangan daerah ada perbedaan, hal ini dikarenakan adanya beberapa permasalahan yang sebagian besar permasalahan-permasalahan tersebut disebabkan keadaan intern dari pejabat-pejabat daerah itu sendiri. Untuk mengatasi permasalahan tersebut sebenarnya hal mendasar yang harus dirubah adalah sikap
personal
dari
pejabat-pejabat
daerah
terutama
menghambur-hamburkan dana yang secara tidak langsung
mengenai
kebijakan
akan berpengaruh
terhadap pribadi pejabat-pejabat daerah. Disamping itu, dengan adanya sumber dana keuangan daerah yang salah satunya berasal dari bantuan pemerintah pusat maka diharapkan pemerintah daerah
memang harus bisa lebih efisien dalam mengelola keuanganya agar anggaran dana dari pemerintah pusat yang sudah dianggarkan sebelumnya bisa tercukupi dengan baik. Walaupun pemerintah pusat sudah memberikan instruksi bahwa ketika keuangan daerah mengalami kekurangan bisa meminta ke pemerintah pusat, tetapi secara langsung hal ini bisa membuat kondisi keuangan pusat yang semakin berkurang dan secara tidak langsung akan membuat kemandirian suatu daerah dalam mengelola keuanganya akan menjadi terhambat.
DAFTAR PUSTAKA
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daeraht http://dokumen.tips/documents/sistem-pengelolaan-keuangan-daerah 55b4fbc3f1668.html http://keuanganlsm.com/kewenangan-pengelolaan-keuangan-negara/ http://rajawaligarudapancasila.blogspot.co.id/2011/05/tiga-belas-masalah keuangan-negara-dan.html
