MAKALAH PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DI SUSUN OLEH : Max juniar ratowo
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN 1.LATAR BELAKANG 2.RUMUSAN MASALAH BAB II PEMBAHASAN 1.Pengertian daerah tertinggal 2.Kriteria daerah tertinggal 3.Pendidikan di daerah tertinggal 4.Program pembangunan yang di lakukan pemerintah 5.pemberdayaan masyarakat BAB III PENUTUP Kesimpulan DAFTAR PUSTAKA
BAB I PENDAHULUAN
1.LATAR BELAKANG
Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang berada di kawasan asia tenggara. Layaknya sebuah Negara berkembang, Indonesia tak akan pernah lepas dengan program-program pembangunan baik dalam skala lokal maupun skala nasional. Pada hakikatnya tujuan pembangunan adalah mewujudkan masyarakat yang mempunyai tingkat kesejahteraan sosial yang tinggi. Namun dalam perjalanannya, berbagai kendala masih sering dijumpai. Menurut data BPS indonesia, jika dilihat dari administratif kabupaten/kota, data terkini pemerintah menyebutkan terdapat 122 kabupaten/kota yang memiliki daerah tertinggal. Padahal lanjut Marwan, dari hasil pertemuannya dengan berbagai kepala daerah dan aparatur desa, jumlah kabupaten/kota yang memiliki desa tertinggal mencapai 200 - 300 kabupaten/kota. Sebanyak 32.000 desa dari 74.093 jumlah desa di Indonesia atau 52,79 persen. (SJ) Salah satu kendala yang mendominasi adalah rendahnya tingkat aksesbilitas ke daerah pembangunan. Hal inilah yang menjadi penyebab utama kesenjangan pembangunan. Kesenjangan pembangunan, baik antar golongan masyarakat maupun antar daerah yang relatif masih tinggi berusaha terus diturunkan. Berbagai program percepatan yang diharapkan menjadi katalis terhadap peningkatan kegiatan pembangunan nyatanya masih dirasa kurang dampaknya. Salah satu contohnya adalah tarik-menarik kewenangan dan masalah birokrasi yang terlalu rumit (Koran Jakarta:16 oktober 2013). Oleh karena itu pemerintah membuat Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal. Dalam rangka melaksanakan pembangunan di daerah tertinggal diperlukan datadata yang akurat, terperinci, aktual, dan mudah diakses sehingga memudahkan bagi Kementerian PDT dan Kementerian/Lembaga dalam melakukan afirmasi dan intervensi untuk percepatan pembangunan di daerah tertinggal. Di Indonesia sendiri tercatat ada 122 kabupaten/kota daerah tertinggal yang menyebar di seluruh Indonesia. Dalam pengkategorian sebuah daerah tertinggal terdapat 5 faktor yang mempengaruhi anatara lain faktor geografis, sumberdaya alam, sumberdaya manusia, prasarana dan sarana, serta daerah terisolasi, rawan konflik dan rawan bencana. Pada umumnya pada aspek seumber daya manusia, masyarakat di daerah tertinggal mempunyai tingkat pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan yang relatif rendah serta kelembagaan adat yang belum berkembang.
2.RUMUSAN MASALAH
Apa yang dimaksud dengan Daerah tertinggal? Bagaimana karakteristik daerah tertinggal? Bagaimana pendidikan didaerah tertinggal? Bagaiman pembangunan pada daerah tertinggal?
BAB II PEMBAHASAN
1.Pengertian daerah tertinggal
Secara umum yang dimaksud dengan Daerah Tertinggal adalah daerah Kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional. Pengertian daerah tertinggal sebenarnya multi-interpretatif dan amat luas. Meski demikian, ciri umumnya antara lain: tingkat kemiskinan tinggi, kegiatan ekonomi amat terbatas dan terfokus pada sumberdaya alam, minimnya sarana dan prasarana, serta kualitas SDM yang rendah. Daerah tertinggal secara fisik terkadang lokasinya amat terisolasi. Beberapa pengertian wilayah tertinggal telah disusun oleh masing-masing instansi sektoral dengan pendekatan dan penekanan pada sektor terkait (misal: transmigrasi, perhubungan, pulau-pulau kecil dan pesisir, Kimpraswil, dan lain sebagainya). Wilayah tertinggal secara definitif dapat meliputi dan melewati batas administratif daerah sesuai dengan keterkaitan fungsional berdasarkan dimensi ketertinggalan yang menjadi faktor penghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Berdasarkan Keputusan Menteri pembangunan daerah tertinggal Nomor 001/KEP/MPDT/I/2005 tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal, yang dimaksud dengan Daerah Tertinggal adalah daerah Kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional. Konsep daerah tertinggal pada dasarnya berbeda dengan konsep daerah miskin. Oleh karenanya, program pembangunan daerah tertinggal berbeda dengan program penanggulangan kemiskinan
2. kriteria daerah tertinggal
Unit terkecil daerah tertinggal yang digunakan dalam Strategi Nasional ini adalah wilayah administrasi Kabupaten. Hal ini sesuai dengan kewenangan otonomi daerah yang secara penuh diberikan kepada pemerintah Kabupaten. Penetapan kriteria daerah tertinggal dilakukan dengan menggunakan pendekatan berdasarkan pada perhitungan 6 (enam) kriteria dasar yaitu : perekonomian masyarakat, sumberdaya manusia, prasarana (infrastruktur), kemampuan keuangan lokal (celah fiskal), aksesibilitas dan karakteristik daerah, serta berdasarkan kabupaten yang berada di daerah perbatasan antarnegara dan gugusan pulau-pulau kecil, daerah rawan bencana, dan daerah rawan konflik. Ke-6 (enam) kriteria ini diolah dengan menggunakan data Potensi Desa (PODES) 2003 dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2002 dan data Keuangan Kabupaten 2004 dari Departemen Keuangan. Berdasarkan pendekatan tersebut, maka ditetapkan 199 kabupaten yang dikategorikan kabupaten tertinggal. Menurut Lucky H. Korah, sekretaris Kementrian Negara PDT (2008) daerah tertinggal mempunyai ciri yaitu tidak bisa berkembangnya individu, masyarakat dan wilayahnya. Sedangkan, menurut Sarwono (2008) Kriteria sebuah daerah tertinggal adalah berdasarkan kondisi sosial, budaya, ekonomi dan wilayah (fungsi inter dan intra spasial baik pada aspek lingkungan, aspek manusianya, maupun prasarana pendukungnya) kurang berkembang
dibandingkan daerah lain. Kriteria utama yang digunakan dalam penentuan suatu daerah tertinggal antara lain, perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, prasarana (infrastruktur), kemampuan keuangan lokal (celah fiskal), aksesibilitas, dan karakteristik daerah. Saat ini masih terdapat 199 kabupaten yang masuk dalam daerah tertinggal, dan 28 diantaranya berada di wilayah perbatasan dengan pembagian sebagai berikut: kawasan timur Indonesia sebanyak 123 kabupaten, Sumatra memiliki 58 kabupaten yang disinyalir sebagai daerah tertinggal, Pulau Jawa-Bali sebanyak 18 kabupaten.
3. Pendidikan di daerah tertinggal
Sarana komunikasi yang kurang baik dan jauhnya daerah dari pusat pemerintahan menjadi salah satu penyebab tertinggalnya daerah dari pembangunan pendidikan. Pemberlakuan Undang-undang no. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah mengisyaratkan pada kita mengenai perkembangan daerah-daerah dengan suasana yang lebih kondusif dan demokratis. Namun ternyata hal ini juga berimbas pada pendidikan. Sebenarnya, masih banyak daerah yang belum siap menerima kebijakan pemerintah yang baru yang menyerahkan kebebasan pada pemerintah daerah untuk mengatur pendidikan yang selama ini selalu berbasis pada pemerintah pusat. Hal ini dapat terlihat dari ketidaksiapan daerah yang tertinggal dalam menghadapi situasi ini. Terlihat dari sarana dan prasarana yang kurang memadai.seperti akses jalan menuju sekolah, bangunan sekolah yang rapuh, serta buku-buku yang digunakan dalam mengajar. Hal tersebut berhubungan erat dengan masalah dana yang kurang tersedia di setiap daerah. Ini menjadi masalah yang mendasar bagi pemerintah daerah, kecuali jika pemerintah pusat dapat membantu mereka mengatasi masalah ketersediaan dana ini. Yang kedua adalah masalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum memadai. Tidak hanya mengenai kuantitasnya namun juga kualitasnya yang jauh dibawah standar kelayakan. Masih terdapat beberapa daerah yang SDM nya masih belum memadai dan mengerti bagaimana konsep pendidikan yang sebaiknya diterapkan. Terlihat juga dari tenaga pengajar yang kebanyakan honorer. Banyak dari tenaga pengajar tersebut merupakan relawan yang bersedia membantu mengajar. Data hingga tahun 2005 menunjukkan, bangunan SD dan SMP di daerah tertinggal di Sumatera Utara berjumlah 9.735 unit, dengan 63.997 kelas. Sedangkan jumlah siswa sebanyak 2.002.371 orang. Sedangkan jumlah tenaga guru yang ada sebatas 84.241 orang. Beberapa daerah yang tertinggal mempunyai Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat rendah, hal ini menyebabkan mereka merasa sangat berat untuk dapat menyelenggarakan pendidikan dengan layak. “Karena anggarana Pendap atan Asli Daerah (PAD) mereka sangat rendah, beberapa daerah yang selama ini kita kenal dengan daerah tertinggal merasa keberatan untuk langsung menerima beban kewenangan kebijakan desentralisasi pendidikan ini. Pembiayaan pembangunan yang mereka lakukan selama ini banyak ditunjang oleh pusat atau propinsi. Pendapatan asli daerah mereka tergolong masih sangat rendah” (Chan, Sam, 2006)
Masalah lain, yaitu masyarakat daerah tertinggal adalah masyarakat yang gamang atau takut terhadap upaya pembaruan. Perubahan kurikulum, uji coba model, dan uji coba mekanisme sering dianggap para pengajar sebagai sebuah malapetaka atau setidaknya menjadi beban yang cukup berat untuk mereka. Serta LSM yang bergerak di bidang pendidikan masih kurang.
4. Program pembangunan yang di lakukan pemerintah
Sudah cukup banyak usaha-usaha yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi masalah ketertinggalan daerah selama ini. Salah satunya yaitu pemerintah mengeluarkan Permen PDT No. 07/ PER/ W-PDT /III/2007 tentang perubahan strategi pembangunan daerah tertinggal. Ini merupakan implementasi teknis dari Undang-undang nomor 25 tahun 2005 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Kementrian PDT juga membuat sasaran pembangunan daerah tertinggal yang terbagi dalam sasaran jangka menengah (RPJMN) dan sasaran jangka panjang (RPJPN). Kedua program kerja tersebut mempunyai tujuan untuk mempercepat pertumbuhan daerah-daerah yang tertinggal. Pemerintah juga mengadakan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal atau disebut juga dngan P2DTK. Program (Sarpung) Sarjana Pulang Kampung juga diterapkan Pemkab Tapin, Kalimantan Selatan untuk mrnyebarkan tenaga pendidik di daerah mereka. Program beasiswa dan penggalangan dana untuk anak-anak yang mempunyai masalah ekonomi juga semakin digalakkan karena pada dasarnya masalah ekonomi kerap menjadi masalah utama yang membelenggu masyarakat di daerah tertinggal. Masalah ini sepatutnya tidak hanya menjadi tugas pemerintah dalam menyelesaikannya, namun juga menjadi tanggung jawab masyarakat dalam pelaksanaannya. Pembukaan UUD 1945 yang berisi tujuan pendidikan nasional adalah membentuk warga Negara yang cerdas, mandiri dan dilandasi oleh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini sepatutnya menjadi landasan utama dalam merealisasikan pendidikan yang berbasis pemberdayaan masyarakat agar terlatih kecerdasannya. Strategi pembangunan daerah tertinggal disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masingmasing daerah. Strategi dimaksud meliputi: 1.Pengembangan ekonomi lokal, strategi ini diarahkan untuk mengembangkan ekonomi daerah tertinggal dengan didasarkan pada pendayagunaan potensi sumberdaya local (sumberdaya manusia, sumberdaya kelembagaan, serta sumberdaya fisik) yang dimiliki masing-masing daerah, oleh pemerintah dan masyarakat, melalui pemerintah daerah maupun kelompok-kelompok kelembagaan berbasis masyarakat yang ada. 2.Pemberdayaan Masyarakat, strategi ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan sosial, budaya, ekonomi, dan politik. 3.Perluasan Kesempatan, strategi ini diarahkan untuk membuka keterisolasian daerah tertinggal agar mempunyai keterkaitan dengan daerah maju 4.Peningkatan Kapasitas, strategi ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia pemerintah dan masyarakat di daerah tertinggal. 5.Peningkatan Mitigasi, Rehabilitasi dan Peningkatan, strategi ini diarahkan untuk mengurangi resiko dan memulihkan dampak kerusakan yang diakibatkan oleh konflik dan bencana alam serta berbagai aspek dalam wilayah perbatasan.
5.pemberdayaan masyarakat
Selama ini kita mengenal tiga kategori pendidikan. Pertama yaitu pendidikan formal, seperti yang selalu kita lihat di sekolah-sekolah dengan ciri ada guru, murid, bangku, papan tulis. Kedua yaitu pendidikan informal tetapi mempunyai pola seperti pendidikan formal, seperti pengadaan kursus dan lain-lain yang memberikan ijazah sebagai tanda kredibilitasnya. Ada juga pendidikan non formal yang tidak memberikan ijasah, sertifikat dan lain-lain. Pendidikan seperti ini biasanya digunakan untuk meningkatkan mutu SDM. Dalam pembangunan pendidikan di daerah tertinggal, sebaiknya masyarakat ikut dilibatkan dalam banyak keputusan. Karena jika tidak, masyarakat akan merasa kurang memiliki dan acuh tak acuh dan mungkin hanya akan menunggu sampai pembangunan tersebut selesai dilaksanakan Pendidikan dengan upaya memberdayakan masyarakat selalu menekankan pentingnya partisipasi masyarakat pada setiap kegiatan belajar dan bertujuan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Banyak hal yang dapat dilakukan pemerintah maupun masyarakat sendiri dalam rangka membentu mengaplikasikan pendidikan yang menggunakan masyarakat sendiri sebagai pondasi dan pembangunnya. Salah satunya dengan adanya bantuan teknis, dalam hal ini pendidikan formal maupun informal dapat dilakukan masyarakat dan pemerintah dengan mengirimkan tenaga ahli serta pendidikan atau pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan. Cara lain yaitu dengan subsidi dana penyelenggaraan kependidikan formal maupun informal berbasis masyarakat yang bersumber dari pemerintah dan pemerintah daerah berupa biaya operasi. Selain itu, sumber daya lain yang dapat membantu dalam menyukseskan pendidikan berbasis masyarakat yaitu berupa pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Semua hal tersebut dapat tersedia dengan adanya kerja sama yang terbuka antara pemerintah, pemerintah daerah, Tokoh-tokoh masyarakat serata LSM terkait yang diharapkan dapat membantu proses pendidikan ini.
BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
Kriteria sebuah daerah tertinggal adalah berdasarkan kondisi sosial, budaya, ekonomi dan wilayah (fungsi inter dan intra spasial baik pada aspek lingkungan, aspek manusianya, maupun prasarana pendukungnya) kurang berkembang dibandingkan daerah lain. Pandangan masyarakat desa di daerah tertinggal cenderung lebih berorientasi pada hal materiil, yaitu lebih menyukai jika anak-anaknya bekerja membantu orang tua daripada harus belajar di sekolah. Mungkin hal inilah yang menyebabkan masyarakat desa di daerah tertinggal. Masyarakat daerah tertinggal adalah masyarakat yang gamang atau takut terhadap upaya pembaruan. Perubahan kurikulum, uji coba model, dan uji coba mekanisme sering dianggap para pengajar sebagai sebuah malapetaka atau setidaknya menjadi beban yang cukup berat untuk mereka. Sudah cukup banyak usaha-usaha yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi masalah ketertinggalan daerah selama ini. Salah satunya yaitu pemerintah mengeluarkan Permen PDT No. 07/ PER/ W-PDT /III/2007 tentang perubahan strategi pembangunan daerah tertinggal. Ini merupakan implementasi teknis dari Undang-undang nomor 25 tahun 2005 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Kementrian PDT juga membuat sasaran pembangunan daerah tertinggal yang terbagi dalam sasaran jangka menengah (RPJMN) dan sasaran jangka panjang (RPJPN).
DAFTAR PUSTAKA
Utomo tjipto, Ruijter Kees. 1991. Peningkatan dan Pengembangan Pendidikan. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama Sam Tuti T, Chan Sam M. 2006. Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Sastradipoera Koemaruddin. 1989. Kegunaan Konsep Gini dan Konsep Kesenjangan Pendidikan. Bandung: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan
