A. Standardisasi
1. Definisi Standar atau standar teknis, adalah suatu norma atau pers yaratan yang biasanya berupa suatu dokumen formal yang yang menciptakan kriteria, metode, proses, dan praktik rekayasa atau teknis yang seragam. Suatu standar primer biasanya berada dalam yurisdiksi suatu badan standardisasi nasional. Standar sekunder, tersier, cek, serta bahan standar biasanya digunakan sebagai rujukan dalam sistemmetrologi. Proses standardisasi dapat melalui suatu pengumuman resmi atau dapat pula melibatkan konsensus formal dari pakar teknis. Badan standardisasi biasanya memiliki lebih banyak keragaman dan umumnya mengembangkan standar sukarela. Standar-standar ini dapat menjadi suatu keharusan jika diadopsi oleh suatu pemerintahan, kontrak kontrak bisnis, dll.
2. Badan Standardisasi Nasional Badan Standardisasi Nasional merupakan Lembaga pemerintah non-
kementerian Indonesiadengan tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan standardisasi di negara Indonesia. Badan ini menggantikan fungsi dari Dewan Standardisasi Nasional (DSN). Dalam mel aksanakan tugasnya Badan Standardisasi Nasional berpedoman pada Peraturan Per aturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. Badan ini menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang digunakan sebagai standar teknis di Indonesia.
Fungsi BSN
1. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang standardisasi nasional; 2. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSN; 3. fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang standardisasi nasional; 4. penyelenggaraan kegiatan kerjasama dalam negeri dan internasional di bidang standardisasi; 5. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.
Kewenangan BSN
Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, BSN mempunyai kewenangan : 1. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya; 2. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro; 3. Penetapan sistem informasi di bidangnya; 4. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu: 1. perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang standardisasi nasional; 2. perumusan dan penetapan kebijakan sistem akreditasi lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi dan laboratorium; 3. penetapan Standar Nasional Indonesia (SNI); 4. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidangnya; 5. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidangnya.
B. Akreditasi
1. Definisi Akreditasi atau pentauliahanadalah suatu bentuk pengakuanpemerintah terhadap
suatulembaga pendidikan swasta. Berdasarkan Undang-Undang nomor 22 tahun 1961, diIndonesia, akreditasi diberikan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.[1] Hasilnya berupa tiga tingkatan status, yaitu terdaftar, diakui, dan disamakan
2. Badan Akreditasi Nasional KAN (Komite Akreditasi Nasional) berkomitmen untuk menerapkan ISO / IEC 17011-2004 dan menerapkan persyaratan PAC / IAF dan APLAC / ILAC secara konsisten dan berkesinambungan untuk memperoleh dan memelihara “saling pengakuan” dengan badan akreditasi lain, sehingga sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian yang terakreditasi oleh KAN dapat diterima baik di dalam dan luar negeri. KAN memberikan pelayanan akreditasi kepada Lembaga Sertifikasi yang berlokasi di Indonesia dan luar negeri. Sedangkan untuk akreditasi kepada Laboratorium dan Lembaga Inspeksi yang terletak di Luar Negeri selama di negara tersebut tidak terdapat Badan Akreditasi lokal yang menandatangani dari MRdi negaranya.
Lingkup Akreditasi
Kegiatan akreditasi yang dioperasikan oleh KAN mencakup akreditasi lembaga sertifikasi, laboratorium dan lembaga inspeksi. Persyaratan akreditasi KAN untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut: 1. SNI ISO / IEC Guide 17021:2011 sebagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu dan beberapa IAF Mandatory Dokumen;
2. SNI ISO / IEC Guide 17021:2011 sebagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan , dan beberapa IAF Mandatory Dokumen;
3. SNI ISO / IEC Guide 17021:2011 dan BSN 1001-1999 sebagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh Lembaga Sertifikasi Sistem Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP);
4. SNI ISO / IEC Guide 17021:2011 dan ISO/IEC 22003: 2007 sebagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan ; 5. SNI ISO / IEC Guide 17021:2011 dan ISO/IEC 27006:2007 sebagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi ; 6. SNI ISO/IEC 17024:2009 sebagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh Lembaga Sertifikasi Personil dan Pedoman KAN 506-2003 (Pedoman IAF Penerapan ISO / IEC
17024:2003); 7. Panduan BSN 401-2000 (ISO / IEC Guide 65: 1996) dan Pedoman KAN 402-2007 ( Pedoman IAF Penerapan ISO / IEC Guide 65:1996 terbitan ke-2) sebagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh Lembaga Sertifikasi Produk ; 8. Panduan KAN 801-2004 sebagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh Lembaga Sertifikasi ekolabel;
9. Panduan KAN 901-2006 sebagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh Lembaga Sertifikasi Pangan Organik
10. ISO / IEC 17025:2005 sebagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi ;
11. SNI 19-17020-1999 (ISO / IEC 17020) sebagai persyaratan yang harus dipenuhi olehLembaga Inspeksi dan 12. ISO 15189: 2007 sebagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh Laboratorium Medis . KAN dapat mengubah persyaratan akreditasi sesuai dengan PSM 02. KAN dapat memperluas kegiatan akreditasi atas per mintaan pihak yang berkepentingan serta untuk kebutuhan nasional pada kegiatan penilaian kesesuaian sesuai dengan PSM 02. Deskripsi cakupan tertentu dalam setiap kegiatan a kreditasi dioperasikan oleh KAN dijelaskan dalam masing-masing persyaratan tertentu.
C. Sertifikasi
1. Definisi Pengertian sertifikasi banyak disusun oleh berbagai lembaga terkait sertifikasi, baik pemerintah , lembaga international atau lembaga kerjasama antar Negara. Salah satu yang bisa diacu adalah istilah dari International Institute for Environment Develpoment (IIED), pengertian sertifikasi adalah Prosedur dimana pihak ketiga memberikan jaminan tertulis bahwa suatu produk, proses atas jasa telah memenuhi standar tertentu, berdasarkan audit yang dilaksanakan dengan prosedur yang disepakati. Sertifikasi berkaitan dengan pelabelan produk untuk proses komunikasi pasar.
2. Badan Sertifikasi Nasional ALSI (Asosiasi Lembaga Sertifikasi Indonesia) Organisasi ini adalah suatu wadah kelembagaan yang berorientasi kepada kegiatan sertifikasi sistem manajemen mutu, sertifikasi manajemen lingkungan dan sertifikasi produk baik bagi pelanggan dalam negeri maupun luar negeri.
D. Hubungan Antara Standardisasi, Akreditasi, dan Sertifikasi.
Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Standardisasi Nasional di bidang akreditasi dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). KAN mempunyai tugas menetapkan akreditasi dan memberikan pertimbangan serta saran kepada BSN dalam menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi. Sedangkan pelaksanaan tugas dan fungsi BSN di bidang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran dilakukan oleh Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU). KSNSU mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan saran kepada BSN mengenai standar nasional untuk satuan ukuran.
