Oleh : IPTU IPTU I GEDE GEDE MURDA MURDANA, NA, S.H. S.H. (KANIT TIPIDKOR SAT RESKRIM POLRES KARANGASEM)
TENTANG DANA DESA •
•
Dana Desa adalah dana yang bersumber bersumber dari anggaran anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan bela belanj nja a daer daerah ah kabu kabupa pate ten/ n/ko kota ta dan dan digu diguna naka kan n untu untuk k membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan pemberdayaan masyarakat. masyarakat. Besarnya alokasi alokasi dana desa desa dari pemerintah pemerintah pusat sejak 2014 dikhawatirkan banyak pihak memunculkan potensi korupsi. Selain belum ditunjang Sumber Daya Manusia (SDM) dan teknologi yang memadai, mekanisme pengawasan dari pemerintah pusat sejauh ini juga belum maksimal.
SUMBER DANA DESA APBN DANA TRANSFER KE DAERAH
PROVINSI
KABUPATEN / KOTA
KEUANGAN DESA PADes ADes SUMBER LAIN
RPJMDes & APBDes
RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), jangka waktu 6 tahun. APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa)
STATUS ALOKASI DANA DESA & DANA DESA
DANA YANG DIALOKASIKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM UNTUK DESA BERSUMBER DARI BAGIAN DANA PERIMBANGAN KEUA KEUANG NGAN AN ANT ANTARA ARA PEME PEMERI RINT NTAH AH PUSA PUSAT T DAN DAN PEMER EMERIN INT TAH DAER DAERAH AH YANG DITE DITERI RIMA MA OLEH OLEH KABUPATEN KARANGASEM DAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH SERTA SERTA RETRIBUSI DAERAH.
LINGKUP KEUANGAN NEGARA
ASAS-ASAS PENGELOLAAN DANA DESA Prin Prinsi sip p kete keterb rbuk ukaa aan n yang ang memu memung ngkin kinka kan n masya masyarak rakat at untuk mengetahui dan mendapatkan akses info inform rmas asii selu seluas as-l -lua uasn sny ya tentang APBDes.
PARTISIPATIF
TRANSPARAN
APBDe APBDesa sa harus harus dikelo dikelola la secara secara tepat waktu dan tepat guna yang did didukun ukung g deng dengan an bukt buktii-bu bukt ktii administrasi yang dapat dipe dipert rtan angg ggun ungj gjaw awab abka kan n sert serta a berpedoman pada peratu aturan perundangan yang berlaku.
Pengelolaan Keuangan Desa haru arus membe emberrikan ikan ru rua ang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk aktif terlibat dalam setiap proses pengelolaan keuangan desa.
AKUNTABILITAS
TERTIB DAN DISIPILIN ANGGARAN
Mempertanggungjawabkan penge pengelo lolaa laan, n, pengen pengendal dalian ian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang diperc perca ayak yakan kepada padan nya dala dalam m rang rangka ka penc pencap apai aian an tujuan yang telah ditetapkan.
POTENSI/TITIK RAWAN YG TERJADI
Perencanaan: RPJMdes, RKPdes, APBdes
Monitoring & Evaluasi
Rawan : Elit capture, rencana penggunaan anggaran tidak sesuai aturan 70% pembangunan, 30% operasional; kick back kepada oknum di Pemda untuk pencairan.
Rawan: Formalitas, administratif, terlambat dalam mendeteksi korupsi
Rawan: nepotisme, tidak transparan, korupsi
Pelaksanaan kegiatan : pembangunan, pemberdayaan & pemerintahan
Rawan: rekayasa laporan/fiktif, tidak transparan
Pengadaan Barang dan Jasa Penyaluran & pengelolaan dana
Rawan : mark up, tidak transparan, rekayasa, korupsi, tidak dilakukan dengan swakelola, par tisipasi masy rendah
POTENSI KORUPSI DAN STRATEGI PERBAIKAN ASPEK
POTENSI
STRATEGI
Minimny nya a penge pengeta tahu huan an pera perang ngka katt Pendi endidi dika kan, n, peny penyul uluh uhan an REGULASI DAN Minim desa tentan tentang g regula regulasi si yang yang berlak berlaku u dan pendampingan KELEMBAGAAN desa memb membua uatt peng pengel elol olaa aan n tidak berjalan lancar. lancar.
dana dana
desa desa terhadap desa.
para
aparatur
TATA LAKSANA
Kesulitan Kesulitan mematuhi mematuhi kerangka kerangka waktu waktu siklus siklus pengel pengelolaa olaan n anggar anggaran an desa, desa, pertanggung jawab waban APBDes Desa masih rendah dan laporan pert pertan angg ggun ungj gjaw awab aban an yang yang dibu dibuat at oleh oleh desa desa belum belum mengik mengikuti uti standar standar dan rawan manipulasi.
Meka Mekani nism sme e peny penyus usun unan an APBDesa dituntut dilakukan seca secara ra part partis isip ipat atif if untu untuk k meningkatkan keseja kesejahte hteraa raan n masyara masyarakat kat desa.
PENGAWASAN
Efek Efekti tiv vitas itas Irda Irda dala dalam m mela melaku kuka kan n pengawa pengawasan san terhad terhadap ap pengel pengelola olaan an keuangan di desa masih rendah dan saluran pengaduan masyarakat tidak dikelola dengan baik.
Pera Peran n sert serta a peng pengaw awas asan an dari Irda dioptimalkan supa supaya ya peng penggun gunaa aan n dana dana sesu sesuai ai deng dengan an pera peratu tura ran n yang berlaku.
SUMBER DAYA MANUSIA
Tenag enaga a pend penda ampin mping g berp berpot ote ensi nsi melakukan korupsi karena mem memanfa anfaat atk kan lema lemah hnya nya apa aparat rat desa.
Meningkatka Meningkatkan n kemampuan kemampuan aparat desa dalam memahami peraturan tentan tentang g penggun penggunaan aan dana dana desa.
UU RI NO. 31 TH 1999 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DG UU RI NO. 20 TH 2001 TTG PEMBERANTASAN TPK DELIK YG TERKAIT DG KERUGIAN Pa Pasa sall 2 ayat ayat (1), (1), Pa Pasa sall 3 KEUANGAN NEGARA DELIK PEMBERIAN Pasa Pasall 5 ayat ayat (1) (1) h hur uruf uf a,b, a,b, aya ayatt (2); (2); SESUATU/JANJI KEPADA PEGAWAI PEGAWAI Pa Pasa sall 6 ayat ayat (1) (1) h hur uruf uf a,b, a,b, aya ayatt (2); (2); NEGERI/PN (PENYUAPAN) Pa Pasal sal 11; Pasal Pasal 12 hu huruf ruf a,b,c, a,b,c,d; d; Pasa Pa sall 13. 13. DELIK DELIK PENGGELAP PENGGELAPAN AN DALAM Pa Pasa sall 8, Pa Pasa sall 9, Pa Pasa sall 10 hu huru ruf f JABATAN a,b,c. DELI DELIK K PE PERB RBUA UAT TAN PEM PEMER ERAS ASAN AN Pa Pasa sall 12 huru huruff e,f, e,f,g. g. DELI DELIK K PE PERB RBUA UAT TAN CURA CURANG NG Pasal Pasal 7 aya ayatt (1) (1) hu huru ruff a,b, a,b,c, c,d; d; Pasa Pa sall 7 aya ayatt (2); (2); Pasa Pa sall 12 hur huruf uf h. DELIK BENTURAN KEPENTINGAN Pa Pasa sall 12 hur huruf uf i. DALAM PENGADAAN DEL DELIK GRAT RATIFIK IFIKAS ASII Pasal asal 12B 12B jo Pa Pasa sall 12C. 12C. KORUPSI YG SECARA LANGSUNG TERKAIT DG KERUGIAN NEGARA HANYA SEBAGIAN
MERUPAKAN DELIK-DELIK YG DIADOPSI DARI KUHP (BERASAL DARI PASAL 1 AYAT (1) SUB C UU NO. 3 TH 1971).
ANCAMAN HUKUMAN DELIK YG TERKAIT DG KERUGIAN KEUANGAN NEGARA Pasa Pa sall 2 ayat ayat (1) (1)
Seti Setiap ap or oran ang g yang ang seca secara ra mela melawa wan n huku hukum m mela melaku kuka kan n perb perbua uata tan n memp memper erkay kaya a diri diri sendi sendiri ri atau atau or oran ang g lain lain yang yang suat suatu u korpo korpora rasi si yang yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Pasal 3
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau atau sara sarana na yang yang ada ada pada padany nya a kare karena na jaba jabata tan n atau atau kedu keduduk dukan an atau atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat meru merugi gika kan n keua keuang ngan an nega negara ra atau atau pere perekon konom omia ian n nega negara, ra, dipid dipidan ana a dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
DELIK PEMBERIAN SESUATU/JANJI KEPADA PEGAWAI NEGERI/PN (PENYUAPAN) (1) Dipidan Dipidana a dengan pidana pidana penjara penjara paling paling singkat singkat 1 (satu) (satu) tahun dan Pasall 5 ayat Pasa ayat (1) (1) paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp huru hu ruff a,b, a,b, ayat ayat (2); (2);
(2) (2)
50.0 50.000 00.0 .000 00,0 ,00 0 (lim (lima a pulu puluh h juta juta ru rupi piah ah)) dan dan pali paling ng bany banyak ak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang : a. memberi memberi atau menjanjikan menjanjikan sesuatu sesuatu kepada kepada pegawai negeri negeri atau penyelengg penyelenggara ara negara negara dengan maksud supaya supaya pegawai pegawai negeri negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; atau b. member memberii sesuat sesuatu u kepada kepada pegawai pegawai negeri negeri atau atau penyele penyelengg nggara ara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Bagi Bagi pega pegawai wai nege negeri ri atau atau peny penyel elen engg ggara ara negara negara yang yang mene menerim rima a pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau atau huru huruff b, dipi dipida dana na deng dengan an pida pidana na yang yang sama sama seba sebaga gaim iman ana a dimaksud dalam ayat (1).
(1) Dipida Dipidana na dengan dengan pidana pidana penjara penjara paling paling singkat singkat 3 (tiga) (tiga) tahun dan Pasall 6 ayat Pasa ayat (1) (1) paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit huru hu ruff a,b, a,b, ayat ayat (2); (2); Rp 150. 150.00 000. 0.00 000, 0,00 00 (ser (seratu atus s lima lima puluh puluh juta juta ru rupi piah ah)) dan pali paling ng banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :
a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untu untuk k memp mempen enga garu ruhi hi putu putusa san n perk perkar ara a yang ang dise disera rahk hkan an kepadanya untuk diadili; atau b. memb member erii atau atau menj menjan anji jika kan n sesu sesuat atu u kepa kepada da sese seseor oran ang g yang yang menurut menurut ketentuan ketentuan peraturan peraturan perundang-un perundang-undanga dangan n ditentukan ditentukan menjad menjadii advoka advokatt untuk untuk mengha menghadir dirii sidang sidang pengad pengadila ilan n dengan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan diberikan berhubung berhubung dengan dengan perkara perkara yang yang diserahkan diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. (2) (2) Bagi Bagi haki hakim m yang ang mene meneri rima ma pemb pember eria ian n atau atau janj janjii seba sebaga gaim iman ana a dima dimaks ksud ud dala dalam m ayat ayat (1) (1) huru huruff a atau atau advok advokat at yang yang mene menerim rima a pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasa Pa sall 11;
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau peny penyel elen engg ggar ara a nega negara ra yang ang mene meneri rima ma hadi hadiah ah atau atau janj janjii pada padaha hall diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karen arena a kek kekuasa uasaa an atau atau kewe kewena nang ngan an yang ang berh berhub ubu ungan ngan deng denga an jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.
Pasal Pasal 12 huruf huruf a,b,c,d;
Dipi Dipida dana na deng dengan an pida pidana na penj penjar ara a seumu seumurr hidup hidup atau atau pida pidana na penj penjar ara a paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) : a. pega pegawai wai nege negeri ri atau atau peny penyel eleng engga gara ra nega negara ra yang yang mene menerim rima a hadiah hadiah atau atau janji, janji, padaha padahall diketa diketahui hui atau atau patut patut diduga diduga bahwa bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar mela melaku kuka kan n atau atau tida tidak k mela melaku kuka kan n sesu sesuat atu u dala dalam m jaba jabata tanny nnya, a, yang bertentangan dengan kewajibannya; kew ajibannya; b. pega pegawai wai nege negeri ri atau atau peny penyel elen engg ggar ara a nega negara ra yang yang mene menerim rima a hadi hadiah ah,, pada padaha hall dike diketa tahu huii atau atau patu patutt didu diduga ga bahw bahwa a hadi hadiah ah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempen mempengar garuhi uhi putusan putusan perkar perkara a yang yang disera diserahka hkan n kepada kepadanya nya untuk diadili; d. sese seseor oran ang g yang ang menu menuru rutt kete ketent ntua uan n pera peratu tura ran n peru perund ndan anggundangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempe mempeng ngar aruhi uhi nasi nasiha hatt atau atau pend pendapa apatt yang yang akan akan dibe diberi rika kan, n, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
Pasa Pa sall 13. 13.
Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri deng dengan an meng mengin inga gatt keku kekuas asaa aan n atau atau wewe wewena nang ng yang yang mele meleka katt pada pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dian diangg ggap ap mele meleka katt pada pada jaba jabata tan n atau atau kedud keduduk ukan an ters terseb ebut, ut, dipi dipida dana na dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) (t iga) dan atau denda paling banyak ban yak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
DELIK PENGGELAP PENGGELAPAN AN DALAM JABAT JABATAN Pasa Pa sall 8
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama lama 15 (lim (lima a bel belas) as) tahu tahun n dan dan pida pidan na den denda pali paling ng sedik edikit it Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum umum seca secara ra teru terus s mene meneru rus s atau atau untuk untuk seme sementa ntara ra waktu waktu,, denga dengan n sengaja sengaja menggelapka menggelapkan n uang atau surat berharga yang disimpan disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau atau digel digelap apka kan n oleh oleh orang orang lain, lain, atau atau memb memban antu tu dala dalam m mela melaku kuka kan n perbuatan tersebut.
Pasa Pa sall 9
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.0 250.000.000,00 00,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) rupiah) pegawai pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ang dibe diberi ri tuga tugas s menj menjal alan anka kan n suat suatu u jaba jabata tan n umum umum seca secara ra teru terus s menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu bukubuku atau daftardaftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.
Pasall 10 hu Pasa huru ruf f a,b,c
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) rupiah) pegawai pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ang dibe diberi ri tuga tugas s menj menjal alan anka kan n suat suatu u jaba jabata tan n umum umum seca secara ra teru terus s menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja: a. mengge menggelap lapkan kan,, menghan menghancur curkan kan,, merusakk merusakkan, an, atau atau membua membuatt tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan merusakkan,, atau membuat tidak dapat dipakai barang, barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan merusakkan,, atau membuat tidak dapat dipakai barang, barang, akta, surat, atau daftar tersebut.
DELIK PERBUA PERBUAT TAN PEMERASAN Pasal e,f,g.
12
Dipida dana na deng dengan an pida pidana na penj penjar ara a seumu seumurr hidup hidup atau atau pida pidana na penj penjar ara a huruf Dipi paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) :
e.
f.
g.
pega pegawai wai neger negerii atau atau penyel penyelen engg ggar ara a nega negara ra yang yang dengan dengan maksud maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memb member erik ikan an sesu sesuat atu, u, memba membaya yarr, atau atau mene menerim rima a pemb pembay ayar aran an dengan dengan potonga potongan, n, atau atau untuk untuk mengerj mengerjaka akan n sesuat sesuatu u bagi bagi diriny dirinya a sendiri; pega pegawa waii nege negeri ri atau atau peny penye eleng lengga gara ra nega negara ra yang ang pada pada wak waktu menjalanka nkan tugas, meminta, ta, menerima ima, atau tau memotong pembay pembayara aran n kepada kepada pegawa pegawaii negeri negeri atau atau penyel penyeleng enggar gara a negara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penye nyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang; pega pegawa waii neg negeri eri atau atau peny penyel elen engg gga ara nega negara ra yang ang pada pada wak waktu menj menjal alan anka kan n tuga tugas, s, memi memint nta a atau atau mene meneri rima ma peke pekerj rjaa aan, n, atau atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
DELIK PERBUATAN CURANG Pasall 7 ayat Pasa ayat (1) (1) huruf huruf a,b,c, a,b,c,d; d;
(1) Dipida Dipidana na dengan dengan pidana pidana penjara penjara paling paling singkat singkat 2 (dua) (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100 100.00 .000.0 0.000, 00,00 (ser (serat atus us juta juta ru rupi piah ah)) dan dan pali paling ng bany banyak ak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) :
a.
b.
c.
d.
Pasa Pa sall 7 ayat ayat (2) (2)
pembor pemborong, ong, ahli ahli bangu bangunan nan yang yang pada pada waktu waktu membu membuat at bangun bangunan, an, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keam keaman anan an or oran ang g atau atau bara barang, ng, atau atau kese kesela lama mata tan n nega negara ra dala dalam m keadaan perang; setia tiap orang yang bertug tugas mengawas wasi pem pembangunan ata atau peny penyer eraha ahan n baha bahan n bang bangun unan an,, senga sengaja ja memb membia iark rkan an perb perbua uata tan n curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a; seti setiap ap or oran ang g yang yang pada pada wakt waktu u meny menyer erah ahka kan n bara barang ng kepe keperl rlua uan n Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau setia tiap orang yang ang bertu rtugas mengawas wasi penye nyeraha ahan bar barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Republik Indonesia Indonesia dengan dengan sengaja sengaja membiarkan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
(2) Bagi orang yang menerima menerima penyerahan penyerahan bahan bangunan bangunan atau orang yang yang menerim menerima a penyer penyeraha ahan n barang barang keperl keperluan uan Tentara entara Nasion Nasional al Indo Indone nesi sia a dan dan atau atau Kepo Kepoli lisia sian n Nega Negara ra Repu Republ blik ik Indon Indones esia ia dan dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) (1) huru huruff a atau atau huru huruff c, dipi dipida dana na deng dengan an pida pidana na yang ang sama sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasa Pa sall 12 hu huru ruff h.
pegawa pegawaii negeri negeri atau penyelen penyelengga ggara ra negara negara yang yang pada pada waktu waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya ter terdapat hak pakai, seolah lah-olah lah sesuai dengan peratu peraturan ran perunda perundangu ngunda ndanga ngan, n, telah telah merugik merugikan an orang orang yang yang berh berha ak, pada padaha hall dike dikettahui ahuiny nya a bah bahwa perb perbua uattan terse ersebu butt bertentangan dengan peraturan perundangundangan;
DELIK BENTURAN KEPENTINGAN DALAM PENGADAAN pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk sel uruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.
Pasal 12 huruf i
DELIK GRATIFIKASI Pasal 12B Pasa Pa sall 12C. 12C.
Setiap gratifikasi gratifikasi kepada pegawai pegawai negeri atau penyelenggar penyelenggara a negara jo (1) Setiap dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang yang berlawa berlawanan nan dengan dengan kewajib kewajiban an atau atau tugasn tugasnya, ya, dengan dengan ketentuan sebagai berikut: a. yang nilainya nilainya Rp 10.000.0 10.000.000,0 00,00 0 (sepuluh (sepuluh juta rupiah) atau atau lebih, pembuktian pembuktian bahwa gratifikasi gratifikasi tersebut bukan merupakan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuk pembuktia tian n bahwa bahwa gratifi gratifikas kasii terseb tersebut ut suap suap dilaku dilakukan kan oleh oleh penuntut umum.
(2) Pidana bagi pegawai pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200. 200.00 000. 0.00 000, 0,00 00 (dua (dua ratu ratus s juta juta ru rupi piah ah)) dan dan pali paling ng bany banyak ak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Pasa Pa sall 12C 12C
(1)
(2)
(3)
(4)
Ketentu Ketentuan an sebaga sebagaima imana na dimaks dimaksud ud dalam dalam Pasal Pasal 12 B ayat ayat (1) tidak tidak berlak berlaku, u, jika jika peneri penerima ma melapor melaporkan kan gratifik gratifikasi asi yang yang diterim diterimany anya a kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penyampaia Penyampaian n laporan laporan sebagaiman sebagaimana a dimaksud dimaksud dalam dalam ayat ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Komisi Pemberantas Pemberantasan an Tindak Tindak Pidana Pidana Korupsi dalam waktu paling paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib wajib meneta menetapka pkan n gratifi gratifikas kasii dapat dapat menjad menjadii milik milik penerim penerima a atau milik negara. Ketentu Ketentuan an mengen mengenai ai tata cara penyampa penyampaian ian laporan laporan sebagaim sebagaimana ana dimaksud dalam lam aya ayat (2) dan penen nentua tuan status gratifi ifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undangundang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
UNSUR MELAWAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN ADD DAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
PASAL 29 HURUF (a), (b), (c) DAN (f) UU RI NO 6 TAHUN 2014 TTG DESA KEPALA DESA DILARANG (a)
MERUGIK MERUGIKAN AN KEPENTIN KEPENTINGA GAN N UMUM
(b)
MEMBUA BUAT KEPUT PUTUSA USAN YANG MENG ENGUNT UNTUNGKA NGKAN N DIRI IRI SEN SENDIRI, RI, ANGGOTA KELUARGA, PIHAK LAIN DAN ATAU GOLONGAN TERTENTU.
(c)
MENYALAHGUNAKAN KEWAJIBAN.
(f) (f)
MELA MELAKUK KUKAN AN KOLU KOLUSI SI,, KORUP KORUPSI SI,, DAN DAN NEPO NEPOTIS TISME ME,, MENER MENERIMA IMA UANG UANG,, ARANG DAN ATAU JASA DARI PIHAK LAIN YANG DAPAT MEMENGARUHI KEPUTUSAN ATAU TINDAKAN YG AKAN DILAKUKAN/GRATIFIKASI
WEWENANG,
TUGAS,
HAK
DAN
ATAU
19
