artikel dana desa

====================================== PENDAHULUAN Dana Desa merupakan wujud nyata pemerintah dalam berkomitmen memajukan pembangunan dari

tingkat pemerintahan terkecil,

sebagaimana

pencapaian Cita ke 3 dalam Nawa Cita Presiden Jokowi, yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan DESA dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Melalui UU No.6 tahun 2014 tentang Desa, setiap desa diberikan keleluasaan untuk mengatur kewenangannya sendiri, baik kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, dan kewenangan yang ditugaskan pemerintah pusat/provinsi/kab./kota sesuai ketentuan perundang-undangan Tulisan ini diajukan atas alasan perlunya kita untuk mengetahui bagaimana pengelolaan pemerintahan desa, terkhusus pada tata kelola, akuntansi dan akuntabilitas keuangannya. Alasan tersebut didasari dengan kenyataan bahwa belum populernya kajian dan pembahasan mengenai akuntansi pemerintahan desa. Entah karena isu akuntabilitas pemerintahan desa yang masih belum banyak dibicarakan atau karena nominal tanggung jawab keuangannya yang terbilang kecil. Padahal pemerintahan desa atau kelurahan adalah institusi pemerintah yang terdekat dalam kehidupan bernegara kita. Pemerintah Desa dan Kelurahan adalah institusi yang setara atau sama dari segi posisi dalam strata pemerintahan. Perbedaan keduanya terletak pada wilayah keberadaan dan kepala pemerintahannya. Kelurahan berada pada wilayah kota sedangkan desa bukan di kota. Kelurahan di kepalai oleh seorang Lurah yang ditunjuk langsung oleh Bupati/Walikota dan berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), sedangkan desa dikepalai oleh masyarakat sipil biasa yang dipilih melalui pemilihan langsung oleh masyarakatnya. Tulisan ini mengakomodasi keduaduanya karena topologi dari keduanya bisa dikategorikan sama.

R.Dedi Darma Pramana

1

Dengan Lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi berkah bagi desa-desa di seluruh Indonesia. Undang-undang yang telah melewati proses pembahasan selama 7 tahun tersebut mengatur sumber pendanaan bagi 73 ribu desa berasal dari sumbangan pemerintah pusat dan suntikan kas daerah. Menurut UU tersebut, terdapat aturan bahwa setiap desa akan mendapat alokasi dana yang jumlahnya cukup banyak bahkan bisa Rp1 miliar per desa. Oleh karena itu diharapkan kepada Pemerintah Desa untuk dapat menyusun laporan keuangan.

Desa merupakan sebuah institusi legal formal dalam pemerintahan nasional. Hal itu tergambar dengan adanya kewenangan penuh bagi Desa untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Kewenangan tersebut telah diatur oleh negara dalam beberapa runtutan konstitusi secara hukum. Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa dan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Kewenangan untuk mengatur rumah tangga sendiri tersebut termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dalam rangka penyelenggaran pemerintahan. Hal itu dipertegas dengan adanya keharusan untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 133 Tahun 2014 dan Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan adanya kewenangan pengelolaan keuangan tersebut, maka secara hukum Pemerintah Desa wajib untuk melaporkan kinerjanya kepada. Laporan kinerja yang harus dilaporkan pemerintah desa, terkandung didalamnya Laporan Keuangan yang menggambarkan pengelolaan keuangan Pemerintah Desa selama tahun anggaran dan selama periode pemerintahan Kepala Desa. Pelaporan tersebut dijelaskan pada pasal 1 ayat 5 sampai ayat 10 dalam Permendagri Nomor 133 Tahun 2014 Tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan


2

Pemerintahan Desa. Secara umum digambarkan bahwa Pemerintah Desa wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)/masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban meliputi semua kegiatan desa berdasarkan kewenagan yang ada serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah.

ENTITAS PEMERINTAHAN DESA Pengertian Desa Beberapa pengertian desa menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut ;



Kamus Besar Bahasa Indonesia, Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejulah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.



Wikipedia Indonesia Desa, atau udik, menurut definisi

"universal", adalah sebuah aglomerasi permukiman di area perdesaan (rural)



Sutarjo Kartohadikusumo (1965), Desa merupakan kesatuan hokum tempat tinggal suatu masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya



sendiri dan merupakan pemerintahan terendah (di bawah kecamatan). R. Bintarto (1977), Desa adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, social, ekonomi-politik, dan kultural setempat dalam



hubungan dan pengaruh timbal-balik dengan daerah lain. Paul H. Landis, Desa adalah suatu wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan cirri-ciri: pergaulan hidup yang saling kenal-mengenal antar penduduk; pertalian perasaan yang sama tentang suatu kesukaan dan kebiasaan; kegiatan ekonomi yang pada umumnya


3



UU No. 6 Tahun 2014 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati



dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asalusul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan defenisi desa adalah suatu wilayah yang ditempati

oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Dalam penyelenggaraan pemerintahan, desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa Kepala desa tersebut dipilih langsung oleh masyarakatnya dengan masa jabatan selama 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali pada masa jabatan berikutnya. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa dibantu oleh sekertaris desa dan beberapa perangkat desa. Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskanbahwa, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan ini berfungsi sebagai legislatif yang melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa dan menetapkan peraturan-peraturan bersama kepala desa. Selain itu, BPD juga berfungsi menampung danmenyalurkan aspirasi masyarakat serta melindungi berbagai nilai dan adat-istiadat yang ada pada masyarakat.


4

Kedudukan Desa dalam Pemerintahan Nasional Pemerintahan Desa merupakan salah satu institusi pemerintahan yang keberadaannya telah diatur dalam konstitusi/perundang-undangan Negara sebagai dasar hukumnya. Sebagai aturan secara khusus untuk pemerintahan desa, pada masa Orde Baru telah diterbitkan UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Kemudian dengan adanya otonomi daerah setelah jatuhnya Pemerintahan Orde Baru, peraturan yang berlaku adalah UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan terus diperbaharui sampai dengan keluarnya UU 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Desa dan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Dalam struktur pemerintahan nasional Indonesia, pemerintahan desa beradatepat

di

bawah

kecamatan

didalam

lingkup

pemerintahan

daerah

(kabupaten/kota) Namun, kecamatan hanyalah berstatus sebagai struktur geografis bukan merupakan struktur koordinasi pemerintahan. Dengan kata lain, bahwa komando kebijakan atau pola pemerintahan tetap dari kabupaten/kota ke desa, tidak melalui kecamatan. Dengan adanya struktur pemerintahan tersebut, maka pemerintah desa bertanggung jawab secara vertikal kepada pemerintah kabupaten/kota dalam hal ini kepada bupati/walikota. Sedangkan untuk pertanggungjawaban secara horizontal adalah kepada BPD dan masyarakat desa itu sendiri.

Pemerintah Desa Sebagai Sebuah Entitas Ekonomi Secara kelembagaan, desa telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 tahun 2015 tentang Desa yang menjadi landasan yurisdisnya. Dalam peraturan tersebut diantaranya telah pula diatur tentang keuangan desa, mulai dari ketentuan umum, sumber pendapatan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan pengelolaannya, hingga pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Secara spesifik, pengelolaan keuangan desa telah pula diatur dengan R.Dedi Darma Pramana

5

terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai pelaksanaan PP Nomor 47 Tahun 2015 tersebut. Dari kedua ketentuan tersebut, maka secara garis besar dapat disimpulkan bahwa desa merupakan sebuah entitas yang mandiri. Dengan kata lain, desa memiliki otoritas

yang

otonom

untuk

mengatur

perencanaan,

pengelolaan,

dan

pertanggungjawaban keuangannya dimana kepala desa berperan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan di desa. Bila ditinjau dari perspektif Standar Akuntansi Pemerintah, desa merupakan entitas pelaporan. Hal ini tidak lepas dari karakteristik yang dimiliki desa, antara lain; dibentuk dengan peraturan perundang-undangan, memperoleh anggaran dari APBN dan atau ABPD, dan adanya kewajiban kepala desa untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada BPD sebagai lembaga yang merepresentasikan rakyat didesa terkait. Karakteristik ini sesuai dengan cirri entitas pelaporan sebagaimana yang dimaksud dalam paragrap 11 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 11 (PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan).

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dijelaskan bahwa, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang behubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Sumber keuangan desa pada umunya berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD), dana dari Pemerintah, dan hasil dari BUMDes. Adapun pelaksanaan urusan pemerintah daerah oleh pemerintah


6

desa akan didanai dari APBD, sedangkan pelaksanaan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai oleh APBN. Dalam pelaksanaan pemerintahan, pemerintah desa wajib mengelola keuangandesa secara transparan, akuntabel, dan partisipatif.. Transparan berarti dikelolasecara terbuka, akuntabel berarti dipertanggungjawabkan secara hukum, danpartisipatif bermakna melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Disamping itu,keuangan desa harus dibukukan dan dilaporkan sesuai dengan kaidah system Akuntansi keuangan pemerintahan. Kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang mewakili pemerintah dalam kepemilikan kekayaan desa. Tugas dan kewenangan kepala desa dalam kaitan pengelolaan keuangan antara lain; menetapkan kebijakan pengelolaan barang desa, dan menetapkan kebijakan pelaksanaan APBDesa, dan menetapkan Bendahara Desa. Kepala desa dibantu oleh sekertaris desa sebagai koordinator pelaksana pengelolaan keuangan desa dan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa lainnya.

Regulasi Dana Desa Sebagai pelaksanaan dari UU Nomor 6 Tahun 2014, telah diterbitkan 2 (dua) Peraturan Pemerintah (PP) yang sangat penting, yaitu: (1) PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014, yang mengatur seluruh aspek desa, mulai dari penataan desa, kewenangan desa, pemerintahan desa, tata cara penyusunan peraturan desa, keuangan dan kekayaan desa, pembangunan desa/perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, kerjasama antar desa, lembaga kemasyarakatan/adat desa, sampai dengan pembinaan dan pengawasan desa. (2) PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari APBN yang telah diubah dengan PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP Nomor R.Dedi Darma Pramana

7

60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. PP ini mengatur mengenai penganggaran dana desa, pengalokasian dana desa, baik dari pusat ke kabupaten/kota maupun dari kabupaten/kota ke desa, penyaluran dana desa, penggunaan dana desa, serta monitoring dan evaluasi dana desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, renc ana belanja, program dan kegiatan serta rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah

desa

dan

BPD

yang

ditetapkan

melalui

Perdes.

APBDesa

menggambarkan susunan perencanaan penyelenggaraan pemerintahan desa yang output-nya berupa pelayanan publik, pembangunan, dan perlindungan masyarakat APBDesa setidaknya memiliki beberapa tahapan dari awal hingga akhir periode pelaksanaannya, yaitu:     

Tahap penyusunan Rancangan APBDesa (Raperdes APBDesa) Tahap penetapan APBDesa melalui Perdes Tahap pelaksanaan APBDesa Tahap perubahan APBDesa (APBDesa-Perubahan) Tahap pelaporan pertanggungjawaban APBDesa.

Alokasi Dana Desa Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi Hasil Pajak Daerah dan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. ADD dalam APBD kabupaten/kota dianggarkan pada bagian pemerintah desa, dimana mekanisme pencairannya dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kema mpuan dan kondisi pemerintah daerah. Adapun tujuan dari alokasi dana ini adalah sebagai berikut;


8

 

Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan Peningkatan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan

 

pemberdayaan masyarakat Peningkatan infrastruktur pedesaan Peningkatan pendalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka



mewujudkan peningkatan social Meningkatkan pendapatan desa melalui BUMDesa.

Alokasi Dana Desa Dalam APBN Berdasarkan UU No 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas APBN 2015 atau dikenal APBN-P 2015, pagu anggaran Dana Desa ditetapkan sebesar Rp20,766 Trilun, atau naik dari pagu dana desa dalam APBN 2015 sebesar Rp9,066 Triliun. Dengan peningkatan tersebut, maka anggaran dana desa yang bersumber dari APBN saat ini baru mencapai 3,23% dari transfer ke daerah. Kedepannya untuk memenuhi anggaran dana desa sebesar 10% dari dan diluar alokasi anggaran transfer ke daerah dalam masa pemerintahan yang saat ini. Pemerintah via Kementerian Keuangan tengah merencanakan alokasi Dana Desa akan mencapai Rp1 Miliar per desa pada tahun 2017, dimana telah disusun roadmap pemenuhan dana desa yang juga telah tertuang dalam PP 22 tahun 2015. Sampai dengan 18 Juni 2015, realisasi dana desa yang telah disalurkan ke kabupaten/kota sudah mencapai Rp7,497 triliun. Jumlah ini setara dengan 90,26 persen alokasi dana desa yang seharusnya disalurkan pada Tahap I yaitu sebesar Rp8,306 triliun. Pemerintah berharap, dana desa yang telah ditransfer tersebut, dapat segera disalurkan kepada masing-masing desa dalam waktu 7 hari kerja. Namun, ini bisa dilakukan dengan catatan para kepala desa telah menyampaikan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Laporan Keuangan Desa


9

Pada akhir periode anggaran setiap tahunnya, kepala desa wajib membuat atau menyusun Laporan Keuangan Desa. Laporan keuangan tersebut merupakan bagian dari laporan kinerja pemerintahan desa selama periode anggaran pemerintahan desa terkait. Laporan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada pemerintah dan masyarakat. Komposisi laporan keuangan pemerintah desa sejatinya juga mengikuti Laporan Keuangan Pemerintah sesuai PSAP Nomor 01 paragraf 14 yang menyatakan bahwa laporan keuangan terdiri atas: 

Laporan Pelaksanaan Anggaran; o Laporan Realisasi Anggaran (LRA) o Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih



Laporan Finansial; o Neraca o Laporan Operasional (LO) o Laporan Arus Kas (LAK) o Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) o Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Namun, karena keterbatasan sumber daya manusia

yang pada umumnya

dimiliki pemerintahan desa, pemerintah kemudian hanya menetapkan laporan wajib yang sangatlah sederhana karena hanya berupa Laporan Realisasi Anggaran (APBDesa) yang kemudian turut serta dilampirkan:     

Buku Kas Umum Desa; Buku Kas Pembantu Perincian Objek Pengeluaran; Buku Kas Harian Pembantu; Laporan Realisasi Penerimaan ADD; Laporan Realisasi Belanja ADD;

Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Desa


10

Secara umum, tujuan laporan keuangan disusun adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban entitas ekonomi atas penggunaan dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki dalam suatu periode tertentu. Oleh karena itulah laporan keuangan desa berfungsi sebagai alat evaluasi karena menyediakan informasi posisi keuangan entitas tersebut serta menunjukkan kinerja yang telah dilakukan sehingga nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi kepala desa sendiri maupun pemangku kepentingan lainnya (Pemerintah, BPD, dan masyarakat). Dari tujuan umum tersebut, dapat disimpulkan beberapa manfaat pentingnya laporan keuangan bagi pemerintah desa, antara lain: 1. Mengetahui tingkat efektivitas, efisiensi dan kebermanfaatan pengelolaan sumber daya ekonomi oleh pemerintah desa dalam satu tahun anggaran. 2. Mengetahui nilai kekayaan bersih yang dimiliki desa sampai dengan posisi terakhir periode pelaporan. 3. Sebagai alat evaluasi yang lebih informatif tentang kinerja aparatur desa utamanya kepala desa. 4. Sebagai sarana pengendalian terhadap kemungkinan terjadinya praktik penyalahgunaan ataupun penyimpangan sumber-sumber ekonomi yang dimiliki desa. 5. Sebagai wujud riil implementasi azas transparansi dan akuntabilitas yang diamanatkan peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan model praktis bagi entitas lain. Manfaat yang dapat diperoleh dari penyusunan laporan keuangan pemerintah desa sebenarnya tidak hanya terbatasa pada lima poin diatas, karena masih banyak halhal yang positif lainnya yang secara tidak langsung berdampak pada masyarakat dan pemerintahan itu sendiri, misalnya sebagai bahan pertimbangan bagi pihak luar (donator, investor, dll.) agar dapat perperan dalam mengembangkan desa

AKUNTABLITAS PENGELOLAAN DANA DESA


11

Sistem pemerintahan dewasa ini, membuat desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah mendukung pelaksanaan otonomi daeraha. Implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan. Menurut Subroto (2009) menjelaskan bahwa, pemberian kewenangan kepada desa dalam mengelola dana secara mandiri dimaksudkan dengan tujuan: 1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan

pemerintahan,

pembangunan,

dan

kemasyarakatan

sesuai

kewenangannya; 2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan dan memelihara, serta mengembangkan pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa; 3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa; 4. Menumbuhkembangkan dinamika

masyarakat

dalam

pemberdayaan

masyarakat; 5. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat. Dalam usaha untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut diatas maka dalam proses pengelolaan dana desa sangat diperlukan adanya akuntabilitas agar semua kegiatan pemerintahan desa dapat berhasil. Akuntabilitas sendiri merupakan prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran keuangan mulai dari proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut R.Dedi Darma Pramana

12

pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa maka penyerapan anggaran dapat terjadi secara maksimal karena mendapat pengawasan langsung dari masyarakat. Akuntabilitas dalam sistem pengelolaan dana pemerintahan desa juga dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Sebagaimana yang dikemukanan oleh Haryanto (2007) yang dikutip dari Subroto (2009) bahwa prinsip atau kaidah-kaidah good governance adalah adanya pertisipasi, transparansi dan kebertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Pengelola keuangan desa sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan di desa, sudah seharusnya memegang teguh prinsipprinsip yang merupakan indicator goog governance tersebut. Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan dana desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Secara umum, pengelolaan keuangan desa harus berpedoman pada minimal prinsip-prinsip berikut: a. Pengelolaan keuangan direncanakan secara terbuka melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa yang hasilnya dituangkan dalam Perdes tentang APBDesa, serta dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa. b. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, dan hukum. c. Informasi tentang keuangan desa secara transparan dapat diperoleh oleh masyarakat. d. Pengelolaan keuangan dilaksanakan dengan prinsip hemat, terarah, dan terkendali. e. Masyarakat baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan dapat melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa.


13

HAMBATAN-HAMBATAN PENGELOLAAN DANA DESA KPK Temukan 14 Potensi Persoalan Pengelolaan Dana Desa Pada lain pihak, belum lama ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan kajian sistem terhadap pengelolaan keuangan desa, baik Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa. Berdasarkan keterangan resmi dari website KPK, dari kajian yang dilakukan sejak Januari 2015 ini, KPK menemukan 14 temuan pada empat aspek, yakni aspek regulasi dan kelembagaan; aspek tata laksana; aspek pengawasan; dan aspek sumber daya manusia.

Aspek Regulasi dan Kelembagaan 

Belum lengkapnya regulasi dan petunjuk teknis pelaksanaan yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa;



Potensi tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Desa dan Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri;



Formula pembagian dana desa dalam PP No. 22 tahun 2015 tidak cukup transparan dan hanya didasarkan atas dasar pemerataan;



Pengaturan pembagian penghasilan tetap bagi perangkat desa dari ADD yang diatur dalam PP No. 43 tahun 2014 kurang berkeadilan; serta



Kewajiban penyusunan laporan pertanggungjawaban oleh desa tidak efisien akibat ketentuan regulasi yang tumpang tindih. Persoalan yang cukup mencolok, adalah formula pembagian dana desa yang

berubah disebabkan dari PP No. 60 tahun 2014 menjadi PP No. 22 tahun 2015. Pada Pasal 11 PP No. 60 tahun 2014 formulasi penentuan besaran dana desa per


14

kabupaten/kota cukup transparan dengan mencantumkan bobot pada setiap variabel, sementara pada Pasal 11 PP No. 22 tahun 2015, formula pembagian dihitung berdasarkan jumlah desa, dengan bobot sebesar 90 persen dan hanya 10 persen yang dihitung dengan menggunakan formula jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.

Aspek Tata Laksana 

Kerangka waktu siklus pengelolaan anggaran desa sulit dipatuhi oleh desa;



Satuan harga baku barang/jasa yang dijadikan acuan bagi desa dalam menyusun APBDesa Belum Tersedia;



Transparansi rencana penggunaan dan pertanggungjawaban APBDesa Masih Rendah;



Laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa belum mengikuti standar dan rawan manipulasi; serta



APBDesa yang disusun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa.

Menurut KPK berdasarkan regulasi yang ada, mekanisme penyusunan APBDesa dituntut dilakukan secara partisipatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, tidak selamanya kualitas rumusan APBDesa yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan prioritas dan kondisi desa tersebut.

Aspek Pengawasan 

Efektivitas Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan di desa masih rendah;


15



Saluran pengaduan masyarakat tidak dikelola dengan baik oleh semua daerah; dan



Ruang lingkup evaluasi dan pengawasan yang dilakukan oleh camat belum jelas.

Aspek Sumber Daya Manusia Sedangkan pada aspek sumber daya manusia, terdapat potensi persoalan, yakni tenaga pendamping berpotensi melakukan korupsi/fraud memanfaatkan lemahnya aparat desa. Hal ini berkaca pada program sejenis sebelumnya, PNPM Perdesaan, dimana tenaga pendamping yang seharusnya berfungsi membantu masyarakat dan aparat desa, justru melakukan korupsi dan kecurangan.

KESIMPULAN Dengan Lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi berkah bagi desa-desa di seluruh Indonesia. Undang-undang yang telah melewati proses pembahasan selama 7 tahun tersebut mengatur sumber pendanaan bagi 73 ribu desa berasal dari sumbangan pemerintah pusat dan suntikan kas daerah. Menurut UU tersebut, terdapat aturan bahwa setiap desa akan mendapat alokasi dana yang jumlahnya cukup banyak bahkan bisa Rp1 miliar per desa yang tentunya mengharuskan perangkat desa mempunyai pengetahuan yang memadai mengenai penatausahaan pengelolaan keuangan. Tentunya ini menjadi suatu tantangan bagi penyelenggara keuangan di desa. Pemahaman yang baik atas Pengelolaan Keuangan Desa akan sangat membantu para Kepala Desa dan perangkat desa lainnya termasuk bendahara desa. Nah, disinilah pemerintah daerah memainkan peranan yang penting dalam memberikan perhatian atas kapabilitas para penyelenggara pengelola keuangan desa, dengan membuat suatu petunjuk pengelolaan keuangan desa yang lebih rinci dalam

rangka

penyeragaman

penyelenggaraan

pertanggungjawaban keuangan desa.


16

penatausahaan

dan

Pengelolaan keuangan desa merupakan hal yang sangat penting untuk digalakkan. Karena hal ini berkaitan dengan proses pembangunan yang ada di desa. Akuntabilitas lembaga desa perlu ditingkatkan, desa sebagai institusi yang paling bersentuhan dengan rakyat. Pemerintah desa harus mampu tampil memberikan contoh kepada masyarakat tentang bagaimana mengelola Negara dalam skala mikro, dalam hal ini desa. Apabila desa tidak melaksanakan funginya dengan baik. Maka masyarakat dapat dengan tegas melakukan kritik secara langsung. Pola tersebut menunjukan sistem demokratis yang sudah terbangun di desa sejak masa lampau. Desa menjadi cermin bagi pemerintah dalam memberikan pelayanan. Komitmen pemerintah dalam pembangunan dapat dilihat melalui pola pembangunan yang dilakukan oleh desa. Pemerintah desa secara umum harus melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik dan berwawasan publik. Akuntabilitas, profesionalitas, akomodatif dan prinsip-prinsip lainnya dalam good governace dapat menjadi acuan pemerintah desa dalam melakukan fungsinya. Pemerintah desa selain melakukan fungsi strukturnya, juga diharapkan mampu menjalankan fungsi sosialnya. Karena pemerintah desa merupakan

lembaga

yang

posisinya

paling

dekat

di

masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA Abdullah, Syukry. 2008. Pengelolaan Keuangan Desa: Apa yang Baru?, (Online), (http://syukry.wordpress.com/2008/06/16/pengelolaankeuangan-desa-apayang-baru/, diakses 27 Desember 2012).


17

Hadi, Ilham. 2012. Kedudukan Pemerintah Desa dalam Konstitusi dan PerundangUndangan, (Online), (http://hukumonline/.../kedudukanpemerintah-desadalam-konstitusi-dan-perundang-undangan.html,

diakses29

Desember

2012). Santosa, Joko. 2012. Perlukah Desa Menyusun Laporan Keuangan?, (Online), (http://jokosantosa21.wordpress.com/2012/05/19/perlukah-menyusunlaporan-keuangan/, diakses 27 Desember 2012). Subroto, Agus. 2009. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Tesis tidak

dipublikasikan. Semarang: Pascasarjana Universitas Diponegoro. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Peraturan Pemerinah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 1 Tentang Penyajian Laporan Keuangan. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 11 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian. Peraturan Mentri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tenang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa Nordiawan, Dedi 2006 Akuntansi Sektor Publik, Jakarta Salemba Empat.


18

Bambang T. Soemantri 2011 Pedoman Penyelengaraan Pemerintah Desa, Penerbit Fokus Media https://id.wikipedia.org/wiki/Desa Tentang Desa http://apbnnews.com/kawal-apbn/perkembangan-alokasi-dana-desa/ https://www.facebook.com/notes/danang-sumiharta/sistem-akuntansi-desa-uu-no-6tahun-2014/761572807215868/


19

artikel dana desa

Recommend Documents