ALOKASI DANA DESA dari Pemerintah Kabupaten/ Kota kepada Pemerintah Desa. Berdasarkan surat Mendagri No. 140/640/SJ Tgl 22 Maret Tahun 2005
Di sejumlah daerah kabupaten/kota, sebutan untuk ADD menggunakan istilah yang berbeda. Hal ini dimungkinkan, mengingat keanekaragaman bahasa dan adat istiadat di Indonesia. Di Sumatera Barat ADD disebut dengan DAUN atau Dana Alokasi Untuk Nagari dan di Kabupaten Magelang disebut dengan Block Grant. Hal ini dimungkinkan mengingat pemberian ADD tanpa adanya muatan kepentingan tertentu. Desa bebas menggunaan ADD sepanjang bisa dipertanggungjawabkan
LATAR BELAKANG Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.
DASAR : a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 b. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa; c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; d. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tanggal 22 Maret 2005 perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa ; e. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/286/SJ Tanggal 17 Pebruari 2006 perihal Pelaksanaan Alokasi Dana Desa ;
f .
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/1784/2006 Tanggal 3 Oktober 2006 perihal Tanggapan atas Pelaksanaan ADD; Dari dana perimbangan yang diperoleh kabupaten/kota dari Pemerintah Pusat, paling sedikit 10% harus dialokasikan untuk setiap Desa secara proporsional sebagai Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan PP No.72/2005 tentang Desa.
MAKSUD DAN TUJUAN ALOKASI DANA DESA A. Maksud Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.
B. Tujuan 1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya. 2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa. 3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa. 4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.
Permendagri No.37/2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Pasal 4) 3) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, terdiri dari: Pendapatan Asli Desa (PADesa); Bagian dari Retribusi Kabupaten/Kota; Alokasi Dana Desa (ADD); Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa lainnya; Hibah; Sumbangan Pihak Ketiga. Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota;
1. Proses
penyusunan kebijakan ADD, diprakarsai oleh Pemerintah Kabupaten/Kota bersama DPRD, dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap kemandirian desa, seperti wakil dari pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan di Desa, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Perguruan Tinggi. 2. Dalam rangka menyiapkan kebijakan daerah tentang ADD, Pemerintah Kabupaten/Kota membentuk suatu Tim yang keanggotannya berasal dari aparat pemerintah daerah, kecamatan, dan desa; perwakilan DPRD dan BPD; serta organisasi kemasyarakatan yang memiliki pengalaman dalam pemberdayaan masyarakat dan desa
Sumber Alokasi Dana Desa (ADD): 1) Dari bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10 % untuk desa di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 2 A Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2) Dari retribusi Kabupaten/Kota, yakni hasil penerimaan jenis retribusi tertentu Daerah Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi Desa, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Bantuan keuangan kepada desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota antara 5 persen s/d 10 persen sebagaimana yang pernah dilakukan di beberapa daerah. Prosentase yang dimaksud tersebut di atas tidak termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK). 4. Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 3), dibagikan secara adil dan merata sesuai kebijakan dan kondisi daerah, misalnya sebesar 60 persen sebagai alokasi dana desa minimal (ADDM) dari jumlah ADD dan 40 persen sebagai alokasi dana desa proposional (ADDP) dari jumlah ADD. Pembagian ADDP dengan memperhatikan f aktor kemiskinan, pendidikan dasar, kesehatan, keterjangkauan, dan lain-lain sesuai dengan kebijakan daerah.
Rumusan besaran Alokasi Dana Desa dan penyalurannya ke Kas Desa, lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota atau Peraturan Daerah. 5. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, perlu dilaksanakan kegiatan f asilitasi dan pelatihan tentang pengelolaan keuangan desa, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan desa, serta pelatihan terkait lainnya dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan desa.
PEDOMAN ALOKASI DANA DESA DARI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA KEPADA PEMERINTAH DESA PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN ADD 1. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa. 2. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa. 3. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan secara administratif , teknis dan hukum. 4. ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
Struktur Pendapatan Struktur A. Pendapatan Asli
Daerah:
1. Pajak Daerah 2. Retribusi Derah 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 4. Lain Lain--lain PAD yang sah B. Dana Perimbangan Perimbangan:: 1. Dana Bagi Hasil 2. Dana Alokasi Alokasi Umum 3. Dana Alokasi Alokasi Khusus C. Lainain-lain Pendapatan Daerah yang sah sah:: 1. Hibah 2. Dana Darurat 3. Lain Lain--lain Pendapatan
Struktur Belanja Struktur PERMENDAGRI 59/2007
Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil & Bantuan Keu Belanja Tak Terduga Belanja Langsung Program Kegiatan Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal
Pagu Indikatif Perkiraan jumlah maksimum anggaran yang diberikan kepada Kementrian Negara/Lembaga untuk setiap program sesuai dengan prioritas pembangunan yan ditetapkan oleh Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan, sebagai acuan dalam Penyusunan RENJA-KL. Pagu indikatif anggaran pada dasarnya merupakan batas maksimal alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung implementasi kebijakan (baik program maupun kegiatan) berdasarkan rencana yang telah ditetapkan. Adapun pertimbangan yang dijadikan sebagai kriteria penetapan dalam penyusunan pagu anggaran indikati f tersebut adalah hasil evaluasi kinerja kebijakan tahun sebelumnya, serta prioritas pembangunan yang ditetapkan berdasarkan de f inisi isu strategisnya.
Dalam penetapan pagu anggaran indikatif , yang perlu diperhatikan adalah kejelasan def insi struktur baik program maupun kegiatan yang akan dilaksanakan. Hal ini dilakukan untuk memberikan kejelasan posisi relati f kegiatan terhadap program, melalui tujuan dan sasaran program yang telah ditetapkan. Pemilahan yang jelas antara program dan kegiatan, berdasarkan def insi komposisi sasaran dalam program, serta kegiatan dalam setiap sasaran, akan memberikan in f ormasi berkenaan dengan bobot pagu yang semestinya disusun.
