BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah
Seiring dengan perkembangan zaman, sarana transportasi sangat diperlukan untuk menunjang aktifitas, terutama dalam mempermudah usaha. Pada dasarnya manusia dituntut untuk memenuhi kepentingan (kebutuhannya). Karena keterbatasan kemampuan yang berbeda-beda, tidak sedikit orang yang lebih cenderung memilih jasa penyewaan mobil untuk mempercepat sistem kerja guna mempersingkat waktu dengan hasil yang maksimal. Pada dasarnya sewa-menyewa hanya dapat terjadi apabila ada kata sepakat antara pihak yang menyewakan (pemilik barang) dengan penyewa yaitu dengan ditanda-tangani Surat Perjanjian Sewa Sewa.. Deng Dengan an adan adanya ya kata kata sepa sepaka katt artin artinya ya kedu keduaa bela belah h pihak pihak telah telah se-i se-iya ya seka sekata ta untu untuk k mengikatkan diri. Suatu Suatu perjan perjanjian jian adalah adalah suatu suatu perist peristiwa iwa dimana dimana seoran seorang g berjan berjanji ji kepada kepada orang orang lain atau atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang di namakan perikatan. Didalam Didalam prakteknya prakteknya,, sering terjadi wanprestasi, wanprestasi, baik dari pihak yang menyewakan menyewakan maupun maupun dari pihak penyewa. Sehingga antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain saling berbe berbentu nturan ran.. Dan disini disinilah lah pentin pentingny gnyaa antisip antisipasi asi dan tindak tindak lanjut lanjut untuk untuk menang menanggul gulang angii wanprestasi yang terjadi. Dalam suatu perjanjian perjanjian menganut sistem terbuka artinya macam-macam macam-macam hak atas benda adalah terbatas dan peraturan atas benda tersebut bersifat memaksa. Dalam hal perjanjian sewamenyewa, para pihak yang mengikatkan diri harus membuat pasal-pasal yang jelas. Sistem terbuka, yang mengandung suatu asas kebebasan membuat perjanjian, dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata lazimnya disimpulkan dalam pasal 1338 (1) yang berbunyi: “Semua perjanjian perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang undang-undang bagi mereka mereka yang membuatnya”. Hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya, asalkan tidak melanggar kepentingan umum dan kesusilaan. Karena prospek yang cerah, dewasa ini banyak bermunculan bidang persewaan, antara
lain: bidang jasa penyewaan komputer, bidang jasa penyewaan mobil (rental mobil). Karena bidang sewa-menyewa yang luas, penulis menitik-beratkan pada bidang jasa penyewaan mobil. Sekarang ini, kendaraan merupakan sarana yang sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan berbagai kepentingan dikalangan masyarakat. Demi memenuhi kepentingannya, orang tidak segansegan uang yang tidak sedikit untuk menyewa mobil. Bila dipikirkan lebih jauh, tanggung-jawab dari penyewaan mobil sangat besar. Tetapi di sisi l ain setiap orang lebih cenderung memilih sarana yang dianggap cepat dan aman. Pengetahuan dari para pihak sangat menentukan,baik secara yuridis maupun secara redaksionil. Hal ini berpengaruh terhadap tanggung jawab yang timbul sebagai akibat dibuatnya kesepakatan oleh para pihak. Karena minimnya pengetahuan, maih ada kesepakatan sewamenyewa mobil tanpa disertai bukti tertulis. Masih banyak pihak yang melakukan kesepakatan hanya melalui perjanjian secara lisan saja. Akibatnya, wanprestasi yang mungkin terjadi sulit dimintakan pertanggung-jawaban. Dalam hal ini skill dari setiap orang yang melakukan kesepakatan sangat berpengaruh, karena tidak sedikit wanprestasi yang terjadi berdampak pada penilaian masyarakat terhadap pihak yang bersangkutan. Dikalangan masyarakat desa, kesalahan yang dibuat oleh seseorang sering menjadi bahan pembicaraan dikalangan masyarakat. Bahkan tidak sedikit yang beranggapan bahwa setiap wanprestasi yang terjadi disebabkan oleh perilaku pihak penyewa. Dalam hal seperti ini bukti tertulis berperan untuk memberikan keterangan mana pihak yang berprestasi dan mana pihak yang tidak berprestasi. Sesungguhnya resiko yang mungkin terjadi harus diantisipasi sedini mungkin. Resiko yang terjadi harus dipertanggung-jawabkan dengan didasarkan pada itikad baik. Kelalaian dalam sewa-menyewa dapat dilakukan oleh kedua belah pihak antara lain: Kelalaian yang dilakukan oleh penyedia mobil antara lain: Kondisi mobil yang dianggap tidak layak jalan, Perlengkapan kendaraan yang tidak memadai,
Kelalaian yang dilakukan penyewa antara lain: Keterlambatan pengembalian mobil, Kecelakaan yang diakibatkan kelalaian pihak penyewa,
Memindah-tangankan mobil yang dilakukan penyewa kepada pihak lain yang tidak disebutkan dalam perjanjian sewa-menyewa mobil, Mengembalikan mobil dalam keadaan tidak seperti semula. Tidak sedikit persengketaan yang terjadi, tidak dapat ditemukan solusinya melalui jalur musyawarah. Pihak yang dirugikan akhirnya lebih memilih jalur hukum, yaitu melalui lembaga persidangan. Apabila di telaah lebih jauh, wanprestasi yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian sewa mobil, dapat digolongkan kepada 2 bidang hukum yaitu: Terkait dengan pidana Dalam hal ini apabila salah satu pihak tanpa diketahui oleh pihak lain, mempunyai maksud jahat dalam melaksanaan perjanjian sewa-menyewa, antara lain: Berniat untuk memiliki, menghilangkan mobil dengan skenario yang sudah dipersiapkan Apabila mobil digunakan sebagai sarana untuk melakukan penipuan kepada pihak lain (pihak ke-tiga). Sehingga hubungan hukum antara pihak penyewa dengan pihak ke-tiga diselesaikan secara pidana. Sedangkan kewajiban antara pihak penyedia mobil dengan pihak penyewa dapat diselesaikan secara perdata. Terkait dengan perdata Setiap wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak yang berkaitan dengan pelanggaran dari isi perjanjian yang telah disepakati. Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka diselesaikan melalui persidangan perdata.
Identifikasi Masalah Mengingat luas dan kompleksnya bidang sewa-menyewa, maka pokok permasalahan ini sengaja penulis batasi agar lebih jelas arah dan prosedur penelitiannya. Pembatasan ini hanya memfokuskan pada dua permasalahan yaitu : Apa penyebab bahwa ............beranggapan perjanjian tersebut dianggap sewa menyewa melainkan carter?
Apa dasar pemikiran hakim dalam mempertimbangkan kasus ini untuk memutuskan dengan seadil-adilnya? Apakah perjanjian mengenai resiko haruslah benar-benar diperjanjikan?
Maksud dan Tujuan Penelitian Pada dasarnya setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia tidak terlepas dari suatu kepentingan yang ingin dicapai. Hal ini bisa tercapai apabila didukung oleh suatu media yang dianggap paling penting dan mudah. Untuk memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian ini maka disusun tujuan penelitian sebagai berikut: Untuk mengetahui sebab-sebab yang dapat menimbulkan wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian sewa-menyewa mobil. Untuk mengetahui akibat dan ancaman yang timbul, yang disebabkan oleh wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa mobil. Untuk mengetahui apakah debitur (penyewa) dapat meminta ganti rugi apabila wanprestasi dilakukan oleh pihak kreditur.
Kegunaan Penelitian Dengan diadakannya penelitian ini, diharapkan agar: Sebagai dasar dalam mencari solusi yang tepat, sehingga masalah wanprestasi daam perjanjian sewa-menyewa mobil dapat dikurangi. Sebagai dasar untuk dijadikan bahan pemikiran bagi para pihak yang melakukan perjanjian sewamenyewa mobil, karena masih ada pihak-pihak yang melakukan perjanjian sewa-menyewa mobil tanpa disertai bukti tertulis, hanya berupa ucapan atau lisan saja.
Kerangka Pemikiran Bahwasannya dalam perjanjian sewa-menyewa berlaku azas konsensualisme, sesuai dengan pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Sehingga masing-masing pihak dituntut untuk memenuhi hak dan kewajiban sebagai akibat perjanjian yang telah disepakati.
Perjanjian sewa-menyewa harus dibuat selengkap mungkin, untuk tercapainya tujuan yang telah ditetapkan . para pihak diberi kewenangan untuk membuat isi perjanjian, asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku, sesuai dengan pasal 1338 (1). Masing-masing pihak harus menyadari bahwa pada saat telah tercapainya kata sepakat, pada saat itu mereka telah terikat oleh perjanjian tersebut, yaitu dalam bentuk pelaksanaan hak dan kewajiban, karena sungguhlah perjanjian itu merupakan aturan yang harus ditaati oleh para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Dalam pelaksanaannya perjanjian sewa-menyewa cenderung diwarnai berbagai ancaman wanprestasi, sehingga diperlukan suatu aturan yang tertuang dalam surat perjanjian sewamenyewa. Dikalangan masyarakat masih ada perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan hanya berdasarkan kepercayaan saja tanpa disertai oleh bukti tertulis. Tidak mungkin pihak yang wanprestasi dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tidak disertai bukti, baik berupa saksi atau surat perjanjian sewa-menyewa.
Metode Penelitian Objek penelitian Dalam penyusunan skripsi ini penulis melakukan studi kasus terhadap gugatan
