Tugas Kelompok II Sistem Hukum Indonesia
HUKUM PERDATA SEWA MENYEWA
Di Susun Oleh : YANWAR SETIABUDI (0901120074
Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau 2011
KATA PENGANTAR
Setinggi Setinggi puji sedalam syukur syukur kita persembahk persembahkan an ke hadirat ALLAH SWT Tuhan Tuhan semesta alam. Kepada-Nya kita memohon pertolongan dan berlindung dari segala kejahatan dan keburukan yang bersumber dari hawa nafsu. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan dilimpahkan kepada junjungan junjungan alam, Rasulullah Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluaraga, keluaraga, para sahabat dan setiap orang yang mengikuti risalah beliau sampai hari kiamat kelak. Amin. Teri Terima ma kasi kasih h penu penuli liss samp sampai aika kan n kepa kepada da dose dosen n Spes Spesia iali lisa sasi si Huma Humasa san, n, Bu Nurjannah,M.Si yang telah banyak memberikan masukan dan pengarahan kepada penulis. Dan Dan ucap ucapan an terim terimaa kasih kasih kepa kepada da selur seluruh uh piha pihak k yang yang telah telah memb memban antu tu penu penuli liss dalam dalam penyelesaian makalah ini. Penulis menyadari dalam pembuatan makalah ini terdapat kekurangan baik dalam penyusunan maupun dalam pengetikan, oleh karena itu penulis mengharapakan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan makalah selanjutnya. Akhirnya, penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan semoga makalah ini bermanfaat bagi pembaca.
Pekanbaru, MAY 2011
Penulis
i
DAFTAR ISI
Pembagian Pemba gian Benda Bend a Menurut KUHPerdat KUHP erdata a............ ........................ ....................... ....................... ..................... ............ ... 10 Hukum Sewa Sew a Menyewa ............ ........................ ....................... ....................... ........................ ....................... .................... ............. ...... ..15 Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, dalam ketentuan waktu dan harga tertentu. Bagaimana aturannya untuk perjanjian sewa-menyewa rumah? Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya (Pasal 1548 KUH Perdata). Perjanjian sewa menyewa dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan, perjanjian ini akan mengikat serta sah pada detik tercapainya kesepakatan mengenai unsur-unsur pokoknya yaitu barang dan harga. Perjanjian sewa menyewa yang dilakukan secara tertulis masa sewanya berakhir secara otomatis apabila waktu yang telah ditentukan telah habis tanpa diperlukan pemberitahuan pemberhentian terhadapnya (Pasal 1570 KUH Perdata), dan bila perjanjian sewa menyewa dilakukan secara lisan maka perjanjian berakhir pada saat pihak yang menyewakan memberitahu kepada pihak penyewa bahwa si pemberi sewa akan menghentikan sewanya. Pemberitahuan dalam perjanjian ini sangat penting dikarenakan terkait dengan jangka waktu, karena jika tidak ada sebuah pemberitahuan maka sewa tersebut dianggap telah diperpanjang (Pasal 1571 KUH Perdata). Perjanjian sewa menyewa yakni merupakan perjanjian yang sederhana, dapat dibuat sendiri (akta bawah tangan) atau dibuat dihadapan notaril (akta notariil)........... notariil)....................... ................... ............ ......... .... 15 Adapun klausula penting yang harus ada dalam perjanjian ini adalah sebagai berikut: berik ut:........... ...................... ....................... ........................ ....................... ....................... ........................ .................... ............. .......... .......... .......... ..... 16 Landasan Hukum Sewa Se wa Menyewa Menyew a........... ....................... ........................ ....................... ....................... ..................... ........... ..16 Contoh Surat Sur at Perjanjian Perjanj ian Sewa ........... ....................... ........................ ....................... ....................... ........................ ................. ..... 18
ii
iii
BAB I PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat masyarakat.. Dalam tradisi hukum di daratan Eropa (civil law) law) dikenal pembagian hukum menjadi dua yakni hukum publik dan hukum privat atau hukum perdata. Dalam sistem Anglo Sakson (common law) law) tidak dikenal dikenal pembagian semacam ini. Hukum perdata berasal dari Belanda berasal dari hukum perdata Perancis yaitu yang disusun berdasarkan berdasarkan hukum Romawi 'Corpus Juris Civilis'yan Civilis'yang g pada waktu itu diangg dianggap ap sebagai sebagai hukum hukum yang yang paling paling sempur sempurna. na. Hukum Hukum Privat Privat yang yang berlak berlaku u di Perancis dimuat dalam dua kodifikasi yang disebut (hukum perdata) dan Code de Commerce (hukum (hukum dagang). dagang). Sewaktu Sewaktu Perancis menguasai Belanda (1806-1813), kedua kodifikasi itu diberlakukan di negeri Belanda yang masih dipergunakan terus hingga 24 tahun sesudah kemerdekaan Belanda dari Perancis (1813) Pada Tahun 1814 Belanda mulai menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Sipil) atau KUHS Negeri Belanda, berdasarkan kodifikasi hukum Belanda yang ang dibu dibuat at oleh oleh MR.J MR.J.M .M.. KEMP KEMPER ER dise disebu butt ONTW ONTWER ERP P KEMP KEMPER ER namu namun n sayangnya KEMPER meninggal dunia 1824 sebelum menyelesaikan tugasnya dan dilanjutkan oleh NICOLAI yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Belgia. Keinginan Belanda tersebut terealisasi pada tanggal 6 Juli 1880 dengan pembentukan dua kodifikasi yang baru diberlakukan pada tanggal 1 Oktober 1838 oleh karena telah terjadi terjadi pembero pemberonta ntakan kan di Belgia Belgia yaitu yaitu : yang yang dising disingkat kat BW [atau [atau Kitab Kitab Undang Undang-Undang Hukum Perdata-Belanda. Disingkat WvK ( atau yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ). Kodifikasi ini menurut Prof Mr J, Van Kan BW adalah merupakan terjemahan dari Code Civil hasil jiplakan yang disalin dari bahasa Perancis ke dalam bahasa nasional Belanda.
1
Adapun Adapun yang yang dimaks dimaksud ud dengan dengan Hukum Hukum perdat perdataa Indone Indonesia sia adalah adalah hukum hukum perdata yang berlaku bagi seluruh Wilayah di Indonesia. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia adalah hukum perdata baratBelanda barat Belanda yang pada awalnya berinduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang aslinya berbahasa Belanda atau dikenal dengan dengan Burgerlijk Burgerlijk Wetboek dan biasa disingkat dengan B.W. Sebagian Sebagian materi B.W. sudah sudah dicabu dicabutt berlak berlakuny unyaa & sudah sudah digant digantii dengan dengan Undang Undang-Un -Undan dang g RI misaln misalnya ya mengenai UU Perkawinan, UU Hak Tanggungan, UU Kepailitan. Pada 31 Oktober 1837, Mr.C.J. Scholten van Oud Haarlem di angkat menjadi ketua panitia kodifikasi dengan Mr. A.A. Van Vloten dan Mr. Meyer masing-masing sebagai anggota yang kemudian anggotanya ini diganti dengan Mr. J.Schneither dan Mr. A.J. van Nes. Kodifikasi Kodifikasi KUHPdt. Indonesia Indonesia diumumkan diumumkan pada tanggal 30 April 1847 melalui Staatsblad Staatsblad No. No. 23 dan berlaku Januari 1948. 1948. Setelah Indonesia Merdeka berdasarkan aturan Pasal 2 aturan peralihan UUD 1945, KUHPdt. Hindia Belanda tetap dinyatakan berlaku sebelum digantikan dengan undang-undang baru berdasarkan Undang – Undang Dasar ini. BW Hindia Belanda disebut juga Kitab Undang – Undang Hukun Perdata Indonesia sebagai induk hukum perdata Indonesia. •
Isi KUHPerdata
KUHPerdata terdiri dari 4 bagian yaitu : 1. Buku 1 tentang tentang Orang / Personrech Personrechtt 2. Buku 2 tentang tentang Benda / Zakenrech Zakenrechtt 3. Buku 3 tentang tentang Perikatan Perikatan /Verbinten /Verbintenessenrec essenrecht ht 4. Buku 4 tentang tentang Daluwarsa Daluwarsa dan dan Pembuktian Pembuktian /Verjaring /Verjaring en Bewijs Bewijs
2
Rumusan Masalah Dari latar belakang tersebut, dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut : 1.2.1
Apakah itu hukum ?
1.2 1.2.2
Apak Apakah ah itu itu hu hukum kum perd perdat ata? a?
1.2. 1.2.3 3
Apak Apakah ah itu itu huku hukum m sewa sewa meny menyew ewaa ?
1.2. 1.2.4 4
Baga Bagaim iman anaa cont contoh oh sura suratt sewa sewa men meny yewa? ewa?
3
TINJAUAN PUSTAKA
PENGERTIAN HUKUM
Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum hukum Eropa, hukum hukum Agama Agama dan hukum Adat. Sebagi Sebagian an besar besar sistem sistem yang yang dianut dianut,, baik baik perdat perdataa maupun maupun pidana pidana,, berbasi berbasiss pada pada hukum hukum Eropa Eropa konti kontinen nental tal,, khusus khususny nyaa dari dari Beland Belandaa karena karena aspek aspek sejarah sejarah masa masa lalu Indone Indonesia sia yang yang merupa merupakan kan wilay wilayah ah jajahan jajahan dengan dengan sebutan Hindia Belanda ( Nederlandsch-Indie). Nederlandsch-Indie). Hukum Agama, karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau Syari'at Islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum Adat yang diserap dalam perundang-undangan atau yurisprud yurisprudensi, ensi, yang meru merupa paka kan n pene peneru rusan san dari dari atur aturan an-at -atur uran an setem setempa patt dari dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah Nusantara.
TEORI HUKUM Plato (427-347 (427-347 sebelum sebelum Teori-Teori Teori-Teori Hukum Pada Zaman Zaman Yunani-Rom Yunani-Romawi awi Plato Masehi) beranggapan bahwa hukum itu suatu keharusan dan penting bagi masyarakat.
Seba Sebaga gaim iman anaa yang yang ditu dituli lisk skan anny nyaa dala dalam m “The “The Repu Republ blik ik”, ”, huku hukum m adala adalah h sist sistem em peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat. Pela Pelaksa ksana naan an kead keadil ilan an dipe diperc rcay ayaka akan n kepa kepada da para para peng pengat atur ur peme pemerin rintah tahan an yang yang pendidikan serta kearifannya bersumber pada ilham merupakan jaminan untuk terciptanya pemerintahan yang baik. Dan pada karyanya yang telah diperbaharui Plato mulai mengusulkan “negara hukum” sebagai alternatif suatu sistem pemerintahan yang lebih baik, dengan konsepnya mengenai negara keadilan yang dijalankan atas dasar norma-norma tertulis atau undang-undang. Aristoteles (384-322 sebelum Masehi), hukum merupakan aturan semesta alam
dan sekaligus aturan hidup bersama melalui undang-undang. Pada Aristoteles hukum alam ditanggapi sebagai suatu hukum yang berlaku selalu dan dimana-mana karena hubungannya hubungannya dengan aturan alam. Hukum positif adalah semua hukum yang ditentukan
4
oleh penguasa negara. Hukum itu harus selalu ditaati, sekalipun ada hukum yang tidak adil. John Austin (1790-1859), (1790-1859), menyatakan bahwa hukum adalah sejumlah perintah
yang yang keluar keluar dari dari seoran seorang g yang yang berkua berkuasa sa didalam didalam negara negara secara secara memaksa memaksakan kan,, dan biasanya ditaati. Satu-satunya sumber hukum adalah kekuasaan tertinggi didalam suatu negara. negara. Sumb Sumber-su er-sumb mber er yang yang lain lain disebu disebutny tnyaa sebaga sebagaii sumber sumber yang yang lebih lebih rendah rendah (subordinate sources).
MACAM-MACAM HUKUM
Hukum itu dapat dibedakan / digolongkan digolongkan / dibagi dibagi menurut menurut bentuk, bentuk, sifat, sumber, tempat berlaku, isi dan cara mempertahankannya.
Menurut bentuknya, hukum itu dibagi menjadi :
1. Hukum Tertulis, adalah hukum yang dituliskan atau dicantumkan dalam perundang-
undang undangan. an. COntoh COntoh : hukum hukum pidana pidana dituli dituliska skan n pada pada KUHPid KUHPidana ana,, hukum hukum perdat perdataa dicantumkan pada KUHPerdata. 2. Hukum Tidak Tertulis, adalah hukum yang tidak dituliskan atau tidak dicantumkan
dalam dalam peru perund ndan angg-un unda dang ngan an.. Cont Contoh oh : huku hukum m adat adat tida tidak k ditu dituli lisk skan an atau atau tida tidak k dicantumkan pada perundang-undangan tetapi dipatuhi oleh daerah tertentu.
Hukum tertulis sendiri masih dibagi menjadi dua, yakni hukum tertulis yang dikodi dikodifik fikasi asikan kan dan yang yang tidak tidak dikodi dikodifik fikasik asikan. an. Dikod Dikodifik ifikasik asikan an artiny artinyaa hukum hukum tersebu tersebutt dibuku dibukukan kan dalam dalam lembara lembaran n negara negara dan diunda diundangk ngkan an atau atau diumum diumumkan kan.. Indonesia menganut hukum tertulis yang dikodifikasi. Kelebihannya adalah adanya kepastian hukum dan penyederhanaan hukum serta kesatuan hukum. Kekurangannya adalah adalah hukum hukum tersebu tersebutt bila bila dikono dikonotasi tasikan kan berger bergerakn aknya ya lambat lambat atau atau tidak tidak dapat dapat mengikuti hal-hal yang terus bergerak maju.
5
Menurut sifatnya, hukum itu dibagi menjadi : 1. Hukum yang mengatur, yakni hukum yang dapat diabaikan bila pihak-pihak yang
bersangkutan telah membuat peraturan sendiri. 2. Huk Hukum um yang yang memaks memaksa a, yakn yaknii huku hukum m yang yang dalam dalam kead keadaa aan n apap apapun un memi memilik likii
paksaan yang tegas.
Menurut sumbernya sumbernya,, hukum itu dibagi menjadi : 1.
Hukum Undang-Undang Undang-Undang, yakni hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-
undangan. 2.
Hukum Kebiasaan (adat), yakni hukum yang ada di dalam peraturan-peraturan adat.
3.
Hukum Jurisprudensi, yakni hukum yang terbentuk karena keputusan hakim di
masa yang lampau dalam perkara yang sama. 4.
Hukum Huku m Traktat Traktat, yakni yakni hukum hukum yang yang terben terbentuk tuk karena karena adany adanyaa perjan perjanjian jian antara antara
negara yang terlibat di dalamnya.
Menurut tempat berlakunyanya, hukum itu dibagi menjadi : 1. Hukum Nasional adalah hukum yang berlaku dalam suatu Negara. 2. HUkum Internasional Internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antar negara. 3. Hukum Asing adalah hukum yang berlaku di negara asing.
Menurut isinya, hukum itu dibagi menjadi : 1. Huk Hukum um Privat Privat (H (Huku ukum m Sipil) Sipil), adalah adalah hukum hukum yang yang mengat mengatur ur hubung hubungan an antara antara
perseorangan dan orang yang lain. Dapat dikatakan hukum yang mengatur hubungan antara antara wargane warganegar garaa dengan dengan wargane warganegar gara. a. Contoh Contoh : Hukum Hukum Perdat Perdataa dan Hukum Hukum Dagang. Tetap dalam arti sempit hukum sipil disebut juga hukum perdata. 2. Hukum Negara (Hukum Publik) dibedakan menjadi hukum pidana, tata negara dan
administrasi negara. a. Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur hubungan antara warganegara
dengan Negara b. Hu adalah ah huku hukum m yang yang meng mengatu aturr hubu hubung ngan an anta antara ra Huku kum m Tata Tata Nega Negara ra adal
warganegara dengan alat perlengkapan negara. c.
Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang mengatur hubungan antar
alat perlengkapan negara, hubungan pemerintah pusat dengan daerah.
6
Menurut cara mempertahankannya, hukum itu dibagi menjadi : 1. Huk Hukum um Mate Materii riill, yaitu aitu huku hukum m yang yang meng mengat atur ur kepe kepent ntin inga gan-k n-kep epen enti ting ngan an dan dan
hubungan-hubungan yang berwujud perintah dan larangan. Contoh Hukum Pidana, Hukum Hukum Perdat Perdata. a. Yang Yang dimaks dimaksudk udkan an adalah adalah Hukum Hukum Pidana Pidana Materii Materiill dan Hukum Hukum Perdata Materiil. 2. Huk yaitu u huku hukum m yang meng mengat atur ur cara-c cara-cara ara memp memper ertah tahan anka kan n dan dan Hukum um Formi Formill, yait
melaks melaksana anakan kan hukum hukum materii materiil. l. Contoh Contoh Hukum Hukum Acara Acara Pidana Pidana dan Hukum Hukum Acara Acara Perdata.
HUKUM PERDATA
Hukum Hukum adalah sekumpulan sekumpulan peraturan yang berisi perintah perintah dan larangan larangan yang dibuat dibuat oleh oleh pihak pihak yang yang berwen berwenang ang sehing sehingga ga dapat dapat dipaks dipaksaka akan n pemberl pemberlaku akuaany aanyaa berfungsi untuk mengatur masyarakat demi terciptanya ketertiban disertai dengan sanksi bagi pelanggarnya Salah satu bidang bidang hukum hukum yang mengatur mengatur hak dan kewajiban kewajiban yang dimiliki dimiliki pada suby subyek ek huku hukum m dan hubung hubungan an antara antara subye subyek k hukum hukum.. Huku Hukum m perdat perdataa disebut pula hukum privat atau hukum sipil sebagai lawan dari hukum publik. Jika hukum publik mengatur hal-hal yang berkaitan dengan negara serta serta kepent kepenting ingan an umum umum (misalnya politik (misalnya politik dan dan pemilu pemilu (hukum tata negara), kegiatan pemerintahan sehari-hari (hukum administrasi atau tata usaha negara negara), ), kejahatan (hukum pidana), maka hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk antara penduduk atau atau warga negar a sehari-hari, sehari-hari, seperti misalnya kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, harta benda, kegiatan usaha dan tindakan-tindakan yang yang bersifat perdata lainnya. Ada beberap beberapaa sistem hukum yang ang berl berlak aku u di dunia dan dan perb perbed edaan aan siste sistem m huku hukum m terse tersebu butt juga juga meme memeng ngar aruh uhii bida bidang ng huku hukum m perd perdat ata, a, anta antara ra lain lain sistem sistem hukum Anglo-Saxon hukum Anglo-Saxon (yaitu sistem hukum yang berlaku di Kerajaan Inggris Raya dan negara-negara persemakmuran negara-negara persemakmuran atau negara negara-ne -negar garaa yang yang terpeng terpengaru aruh h oleh oleh Inggris Inggris,, misalnya Amerika Serikat), Serikat), sistem hukum Eropa kontinental, sistem hokum komunis komunis,, sistem hukum Islam dan sistem-sistem hukum lainnya. Hukum perdata di Indonesia didasarkan pada hukum perdata di Belanda Belanda,, khususnya hukum perdata Belanda pada masa penjajahan.
7
Bahkan Bahkan Kitab Kitab Undang Undang-un -undan dang g Hukum Hukum Perdat Perdataa (diken (dikenal al KUHPer. KUHPer.)) yang yang berlaku di Indonesia tidak lain adalah terjemahan yang kurang tepat dari Burgerlijk dari Burgerlijk Wetboek (a Wetboek (ata tau u
diken ikenal al den dengan gan BW) W)y yang ang
berla erlak ku
di keraj erajaa aan n Bela Beland ndaa
dan dan
dibe diberl rlak akuk ukan an di Indo Indone nesia sia (dan (dan wilay wilayah ah jajah jajahan an Bela Beland nda) a) berd berdasa asark rkan an azas azas konkordansi. Untuk Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda, BW diberlakukan mulai 1859. Hukum perdata Belanda sendiri disadur dari hukum perdata yang berlaku di Perancis dengan beberapa penyesuaian. Kitab undang-undang hukum perdata (disingkat KUHPer) terdiri dari empat bagian, yaitu: •
Buku I tentang Orang; mengatur tentang hukum perseorangan dan hukum keluarga, yaitu hukum yang mengatur status serta hak dan kewajiban yang dimiliki oleh subyek hukum. hukum. Antara Antara lain lain ketent ketentuan uan mengen mengenai ai timbul timbulny nyaa hak keperd keperdata ataan an seseora seseorang, ng, kelahi kelahiran ran,,
kedewa kedewasaan saan,,
perkaw perkawina inan, n, keluarga keluarga,,
perce ercera raia ian n
dan hila hilan ngny gnya
hak
keperdataan. keperdataan. Khusus Khusus untuk bagian perkawinan perkawinan,, sebagian sebagian ketentuan-k ketentuan-ketentu etentuanny annyaa telah
dinyatak atakaan
tidak
berla rlaku
deng engan
di
undangkannya
UU
nomor
1
tahun 1974 tentang perkawinan. •
Buku Buku II tentan tentang g Kebend Kebendaan aan;; mengat mengatur ur tentan tentang g hukum hukum benda, benda, yaitu yaitu hukum hukum yang yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki subyek hukum yang berkaitan dengan benda, antara lain hak-hak kebendaan, waris dan penjaminan. Yang dimaksud dengan benda meliputi i.
Benda Benda yang yang tidak tidak berger bergerak ak ( misalny misalnyaa tanah, tanah, bangun bangunan, an, dan dan kapal kapal dengan dengan berat berat tertentu )
ii. ii.
bend bendaa berw berwuj ujud ud yang ang berg berger erak ak,, yaitu aitu bend bendaa berw berwuj ujud ud lain lainny nyaa sela selain in yang ang dianggap sebagai benda berwujud tidak bergerak
iii. benda tidak berwujud (misalnya hak tagih atau piutang). Khusus untuk bagian
tanah, sebagian ketentuan-ketentuannya telah dinyatakan tidak berlaku dengan di undang undangkan kanny nyaa UU nomor nomor 5 tahun tahun 1960 tentang agraria agraria.. Begi Begitu tu pula pula bagi bagian an mengenai penjaminan dengan hipotik , telah dinyatakan tidak berlaku dengan di undangkannya undangkannya UU tentang hak tanggungan. •
Buku III tentang Perikatan; mengatur tentang hukum perikatan (atau kadang disebut juga perjanjian (walaupun istilah ini sesunguhnya mempunyai makna yang berbeda), yaitu hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban antara
8
subyek hukum di bidang perikatan, antara lain tentang jenis-jenis perikatan (yang terdiri dari perikatan yang timbul dari (ditetapkan) undang-undang dan perikatan yang timbul dari adanya perjanjian), syarat-syarat dan tata cara pembuatan suatu perjanjian. Khusus untuk bidang bidang perdagangan, Kitab undangundang und ang huk hukum um dag dagang ang (KUH (KUHD) D) juga juga dipa dipaka kaii sebag sebagai ai acuan acuan.. Isi KUHD KUHD berkaitan erat dengan KUHPer, khususnya Buku III. Bisa dikatakan KUHD adalah bagian khusus dari KUHPer. •
Buku Buku IV tentan tentang g Daluar Daluarsa sa dan Pembuk Pembuktian tian;; menga mengatur tur hak dan kewajib kewajiban an subyek subyek hukum hukum (khususny (khususnyaa batas atau tenggat tenggat waktu) waktu) dalam mempergunakan mempergunakan hak-h hak-hak akny nyaa dalam dalam huku hukum m perd perdat ataa dan dan halhal-ha hall yang yang berk berkai aitan tan deng dengan an pembuktian.
9
BAB II PEMBAHASAN
Pembagian Benda Menurut KUHPerdata Ada tiga (3) cara membeda-bedakan kebendaan sebagaimana kita lihat dari ketentuan Bab I bagian ke II Buku II KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek), yaitu: I.
Bert Bertub ubuh uh dan dan tid tidak ak bert bertub ubuh uh (Lih (Lihat at Pasal Pasal 503 503)) Kebendaan adalah bertubuh apabila berwujud yaitu dapat dilihat (diraba) oleh pancaindera, seperti arloji, rumah dan sebagainya dan tidak berwujud apabila tidak dapat diraba seperti hak atau merk, hak mengenai piutang dan segala hak untuk menurut sesuatu, hak atas saham dan obligasi.
II.
Dapat Dapat dan dan tidak tidak dapa dapatt dihab dihabisk iskan an (Lih (Lihat at Pasal Pasal 505) 505) Benda dapat dikatakan dapat habis, apabila karena dipakai menjadi habis, contoh arang/kayu bakar, makanan, minuman dan sebagainya. Disamping itu ada benda-benda yang apabila dipakai tidak habis akan tetapi lambat laun menjadi berkurang misalnya, tas, sepatu dsb.
III. III.
Bend Bendaa berge bergera rak k dan tid tidak ak berg bergera erak k (Pasa (Pasall 504) 504) a)
Benda bergerak Menuru Menurutt ketent ketentuan uan Undang Undang-un -undan dang g kebend kebendaan aan berger bergerak ak dibagi dibagi dalam 2 golongan, yaitu: •
Benda bergerak karena sifatnya (pasal 509 dan 510). 10
Bend Bendaa berg bergera erak k karen karenaa sifat sifatny nyaa adal adalah ah bend bendaa yang yang muda mudah h dipindah tangankan, seperti meja, kursi, lemari, sepeda dan sebaginya (Pasal 509), Pasal 510 memberi contoh termasuk benda bergerak, seperti kapal-kapal dan sebagainya. Meja, Meja, kursi, kursi, arloji, arloji, sepeda, sepeda, televi televisi si dsb, dsb, merupa merupakan kan benda benda bergerak yang tidak terdiri atas nama, artinya tidak ada instansi i nstansi yang mendaft mendaftar/m ar/memb embuku ukukan kan benda-b benda-bend endaa tesebu tesebut. t. Sebali Sebalikny knyaa sepeda sepeda motor, mobil, kapal dengan isi kurang dari 20 meter kubik merupakan benda bergerak yang terdiri atas nama dan benda-benda tersebut selalu terdaftar atas nama pemiliknya. •
Benda bergerak karena ketentuan Undang-undang (Pasal511), Kebendaan bergerak karena ketentuan undang-undang adalah sebenarny sebenarnyaa merupakan merupakan kebendaan tak bertubuh bertubuh yaitu hak-hak dan tuntutan-tuntuan yang obyeknya adalah benda bergerak. Termasuk kategori benda bergerak ditentukan UU, yaitu: a. Hak pakai pakai hasil dan dan hak pakai pakai atas kebend kebendaan aan bergerak; bergerak; b. Hak atas bunga yang diperjanjikan, baik bunga yang diabadikan, maupun bunga cagak hidup c. Perikatan Perikatan dan tuntutan tuntutan mengenai mengenai jumlah uang uang yang dapat ditagih ditagih terhadap benda bergerak d. Sero atau atau andil andil dalam persekutuan persekutuan perdata perdata e. Andil dalam dalam perutang perutangan an atas beban beban negara negara Indonesia Indonesia f. Sero Sero obl oblig igas asi. i.
b)
Benda tidak bergerak Menurut ketentuan undang-undang kebendaan tak bergerak dibagi dalam 3 golongan yaitu: •
Kebendaan tak bergerak karena sifatnya (Pasal 506)
11
Kebend Kebendaan aan tak berger bergerak ak karena karena sifatny sifatnyaa pada pada hakeka hakekatny tnyaa adalah tanah yang secara geologis geologis terikat dengan tanah, yaitu barang tambang, batubara, timah dsb, selama barang tambang tersebut belum dikelu dikeluark arkan an dari dari tanah. tanah. Kemudi Kemudian an juga juga yang yang termas termasuk uk benda benda tak bergerak yaitu benda-benda yang tertancap pada tanah dan benda benda yang didirikan di atas tanah, seperti bangunan gedung. Kebendaan tak bergerak karena sifatnya dapat dibagi atas 4 golongan, yaitu: a. Tana Tanah h dan dan sega segala la sesua sesuatu tu yang yang secara secara geol geolog ogis is teri terika katt deng dengan an tanah, yaitu barang-barang tambang (Pasal 506 sub 1 dan 3). b. Hasil-hasil alam dari tanah seperti pohon-pohon, tanaman, buah buahan pohon yang belum dipetik (Pasal 506 sub 3) serta kayu tebangan dari pohon pohon yang belum dipotong (Pasal 506 sub4). Benda-benda tersebut melekat pada pohon atau menancap dengan akarnya pada tanah. c. Segala apa apa yang didirikan didirikan di atas atas tanah (pasal 506 506 sub 1) Misalnya Misalnya pabrik, bangunan rumah. d. Segala apa yang yang terikat dengan dengan tanah atau atau dengan bangunan bangunan di atas atas tanah tersebut, sebagaimana disebutkan contoh pasal 506 sub 5, yaitu pipa-pipa dan got-got air, cagak lampu, cagak telepon.
•
Kebendaan tak bergerak karena peruntukannya (Pasal 507); Benda tak bergerak karena peruntukannya adalah benda yang menur enurut ut sifa sifatn tny ya
meru merupa paka kan n bend bendaa
tak tak berg berger erak ak,, tata tatapi pi oleh oleh
pemiliknya dihubungkan dengan benda tak bergerak tersebut (Pasal 507 ayat 1). Jadi Jadi selama selama benda benda tak bergerakn bergeraknya ya adalah adalah benda benda tak bergerak karena peruntukannya, misalnya mesin-mesin dalam suatu pabrik. Apabila mesin-mesin tersebut dilepas dan dijual, maka mesinmesin itu sendiri merupakan benda bergerak. •
Kebendaan tak bergerak karena ketentuan undang-undang (Pasal 508 KUHPerdata). 12
Benda tak bergerak bergerak karena ketentuan undang-undang undang-undang adalah hak-hak hak-hak dan tuntutan-tu tuntutan-tuntutan ntutan atau tagihan tagihan yang obyeknya obyeknya adalah benda tak bergerak. Termasuk dalam Kategori benda tidak bergerak karena ditentukan UU adalah sebagai berikut: a. Hak pakai pakai hasil hasil atas kebend kebendaan aan tidak tidak bergerak. bergerak. Adalah hak kebendaan untuk mengambil hasil dari barang milik orang lain, seakan-akan ia sendiri pemiliknya, dengan kewajiban memelih memelihara ara barang barang terseb tersebut ut dengan dengan sebaik sebaik-ba -baikn iknya ya (Pasal (Pasal 756 KUHPerdata). b. Hak pengabdian tanah (pekarangan) adalah suatu beban yang dibe diberi rika kan n kepa kepada da peka pekara rang ngan an milik ilik oran orang g yang ang satu satu untu untuk k digunakan bagi dan demi kemanfaatan pekarang milik orang lain (Pasal 674 KUHPerdata); c. Hak Hak num numpang ang karan arang g adal adalah ah suat suatu u hak hak keb kebend endaan aan untu ntuk mempun mempunya yaii gedung gedung-ge -gedun dung, g, bangun bangunan, an, dan penanam penanaman an di atas pekarang orang lain(Pasal 711 KUHPerdata). d. Hak usaha (erpacht) (erpacht) adalah adalah uatu hak kebendaan kebendaan untuk untuk menikmati menikmati sepe sepenu nuhn hny ya bara barang ng tak tak berg berger erak ak milik ilik oran orang g lain lain deng dengan an kewajiban akan membayar upeti tahunan kepada si pemilik tanah sebagai sebagai pengak pengakuan uan tentan tentang g kepemi kepemilik likann annya ya,, baik baik berupa berupa uang uang maupun berupa hasil atau pendapatan (Pasal 720 KUHPerdata). e. Bunga Bunga tanah adalah adalah beban utang utang yang harus harus dibayar, dibayar, baik dengan dengan uang maupun dengan hasil bumi, merupakan beban yang diikatkan kepada kepada tanah oleh pemilikny pemiliknyaa untuk untuk kepentinga kepentingan n diri sendiri atau pihak ketiga, ketika benda itu dijual kepada orang lain atau dihibahkan (pasal 7737 KUHPerdata); f. Bung Bungaa sepe seperse rsepu pulu luh h g. Pajak Pajak pekan pekan atau pasar, pasar, yag diakui diakui oleh Pemerint Pemerintah ah dan hak-hak hak-hak istimewa yang melekat padanya h. Guga Gugatan tan guna guna menu menunt ntut ut peng pengem emba balia lian n atau atau peny penyera eraha han n bend bendaa tidak bergerak. 13
Selanjutnya dapat dikatakan bahwa perbedaan jenis-jenis kebendaan tersebut, hany hanyaa terd terdap apat at dalam dalam Huku Hukum m Perd Perdat ataa Bara. Bara. Huku Hukum m Adat Adat hany hanyaa memb membed edak akan an kebendaan antara tanah dan bukan tanah.
Membedakaan jenis kebendaan yang diadakan Hukum Perdata Barat sangat penting: a). Mengenai benda bertubuh dan tidak bertubuh Membed Membedaka akan n kebend kebendaan aan tersebu tersebutt sangat sangat pentin penting g bagi bagi cara penye penyerah rahan an suatu suatu benda, apakah merupakan benda bertubuh atau benda tidak bertubuh (lihat pasal 612 dan 613) 613) Perbed Perbedaan aan tersebu tersebutt juga juga pentin penting g mengen mengenai ai cara mengga menggadaik daikan an benda tersebut (lihat Pasal 1152 dan 1153 KUHPerdata). KUHPerdata). b). Mengenai Me ngenai benda yang dapat dan tidak dapat dihabiskan. Membedakan kebendaan tersebut sangat penting bagi hak pakai hasil (lihat pasal 1631 KUHPerdata). c). Mengenai benda bergerak bergerak dan tidak bergerak. bergerak. Hukum Perdata barat mengadakan mengadakan perbedaan yang tajam antara benda bergerak dan tidak bergerak. Benda tidak bergerak selalu terdaftar, sehingga dapat diketahui siapa pemilik benda tidak bergerak tersebut yaitu milik seseorang, badan hukum atau milik negara.
Perbedaan antara benda bergerak dan benda tidak bergerak sangat penting antara lain mengenai: 1.
Cara Cara pen penye yerah rahan an keb keben enda daan an ters terseb ebut ut.. Penyerahan benda bergerak yang bertubuh dan tidak bertubuh yang tidak terdiri atas nama cukup dlakukan dengan cara menggulungkan ( door de enkele overgave) overgave) dari tangan satu ke tangan yang lain (lihat pasa 612 KUHPerdata). Sebaliknya penyerahan untuk kebendaan tidak bergerak selalu didaftarkan, maka apabila dipindahtangankan kepada orang lain harus dibalik nama.
2.
Cara Cara men menjam jamin inka kan n keben kebenda daan an terse tersebu but. t. Menjaminkan suatu kebendaan biasanya terjadi dalam hubungan hutang piutang antara Kreditur dan debitur sebagai jaminan dengan obyek benda bergerak harus digadaikan (lihat pasal 1150 KHPerdata), sedangkan benda tidak
14
bergerak harus dihipotekkan (lihat pasal 1162 KUHPerdata), sekarang dengan Hak tanggungan (Pasal 1 butir 1 UU NO. 4 Tahun 1996). 3.
Bezit Untuk benda bergerak berlaku asas bezit merupakan titel yang sempurna sebaga sebagaima imana na ditent ditentuka ukan n dalam dalam Pasal Pasal 1977 1977 KUHPer KUHPerdat data, a, maksud maksudny nyaa bahwa bahwa bezitter dari benda bergerak berkedudukan sebagai eigenaar (pemilik) dari benda tersebut. Ketentuan tersebut tidak berlaku untuk kebendaan tidak bergerak.
4.
Cara Cara mempero memperolah lah hak milik milik karena karena kadalu kadaluwar warsa sa (verjari (verjaring) ng).. Hanya Hanya kebendaa kebendaan n tak bergerak dan kebendaan bergerak yang terdiri atas nama dapat diperoleh hak milik karena kadaluwarsa (lihat pasal 1963 KUHPerdata).
Hukum Sewa Menyewa Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, dalam ketentuan keten tuan waktu dan harga terten tertentu. tu. Bagaimana aturannya aturannya untuk perjanjian perjanjian sewamenyewa rumah? Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya (Pasal 1548 KUH Perdat Per data). a). Perj Perjanj anjian ian sew sewaa men menyew yewaa dap dapat at dil dilaku akukan kan seca secara ra lisa lisan n mau maupun pun tul tulisan isan,, perjanjian ini akan mengikat serta sah pada detik tercapainya kesepakatan mengenai unsur-u uns ur-unsu nsurr po pokok kokny nyaa ya yaitu itu bar barang ang dan har harga. ga. Per Perjan janjian jian sew sewaa men menye yewa wa ya yang ng dilakukan dilak ukan secara tertul tertulis is masa sewanya berakhir secara otoma otomatis tis apabil apabilaa waktu yang tela te lah h di dite tent ntuk ukan an te tela lah h ha habi biss ta tanp npaa di dipe perl rluk ukan an pe pemb mber erita itahu huan an pe pemb mberh erhen entia tian n terhadapnya (Pasal 1570 KUH Perdata), dan bila perjanjian sewa menyewa dilakukan secara lisan maka perjanjian berakhir pada saat pihak yang menyewakan memberitahu kepa ke pada da pi piha hak k pe peny nyewa ewa ba bahw hwaa si pe pemb mberi eri sew sewaa ak akan an me meng nghe hent ntik ikan an sew sewan anya ya.. Pemberitahuan dalam perjanjian ini sangat penting dikarenakan terkait dengan jangka waktu, karena jika tidak ada sebuah pemberitahuan maka sewa tersebut dianggap telah tel ah dip diperp erpanj anjang ang (Pa (Pasal sal 157 1571 1 KUH Per Perdat data). a). Perj Perjanj anjian ian sewa men menye yewa wa ya yakni kni merupakan perjanjian yang sederhana, dapat dibuat sendiri (akta bawah tangan) atau dibuat dihadapan notaril (akta notariil).
15
Adapun klausula penting yang harus ada dalam perjanjian ini adalah sebagai berikut: 1)
Subje jek k perj rjan anji jiaan atau para pihak, yait itu u si penyewa dan dan pihak yan ang g
menyewakan 2)
Objek yang diperjanjikan, yaitu rumah yang disewakan dengan penjelasan
detail mengenai letak, luas, barang serta fasilitas yang ada dalam rumah tersebut 3)
Jangka waktu sewa menyewa, yaitu waktu dimulainya sewa dan kapan
sewa menyewa berakhir, apakah dapat diperpanjang secara otomatis atau harus terdapat persetujuan terlebih dahulu dari pihak yang menyewakan 4)
Harg Ha rgaa sew sewaa ser serta ta ca cara ra pem emb bay ayar aran an se sewa wa te ters rseb ebut ut
5)
Tang Ta nggu gung ng jawa jawab b atas atas fasil fasilit itas as yang yang ada, ada, sepe sepert rtii pemba pembay yar aran an list listri rik, k, air, air,
telepo tel epon, n, ata ataupu upun n bil bilama amana na terj terjadi adi ker kerusa usakan kan dan per perbai baikan kan pad padaa rum rumah ah ya yang ng ditempati selama masa sewa 6)
Lara La rang ngan an kep kepad adaa piha pihak k peny penyew ewaa untu untuk k meny menyew ewak akan an kem kemba bali li ban bangu guna nan n
yang ya ng dis disewa ewa kep kepada ada pih pihak ak ket ketiga iga tan tanpa pa ijin atau per persetu setujuan juan dari pih pihak ak ya yang ng menyewakan meny ewakan serta larang larangan an untuk mengubah mengubah bentu bentuk k bang bangunan unan tanpa ijin tertulis dari pemilik asli 7)
Syar Sy arat at-s -sy yar arat at yang yang memb membat atal alka kan n perja perjanj njia ian n seper seperti ti jika jika terj terjad adii keada keadaan an
kahar (force majeur) contoh gempa, banjir, perang dan sebagainya; dan 8)
Kete Ke tent ntua uan n terh terhad adap ap mek mekan anism ismee peny penyele elesai saian an bil bilam aman anaa terja terjadi di pe perse rseli lisih sihan an,,
ada ya yang ng men menggu ggunak nakan an mek mekani anisme sme mu musy syawar awarah ah unt untuk uk mu mufaka fakatt atau den dengan gan menunjuk pengadilan negeri dimana objek sewa berada.
Landasan Hukum Sewa Menyewa Aturan-aturan yang Khusus Berlaku Berlaku Bagi Sewa Rumah Rumah dan Perabot Rumah Rumah : 1581. Penyewa yang tidak melengkapi sebuah sewa rumah dengan perabot rumah
secu secuku kupn pny ya. dapa dapatt dipa dipaks ksaa untu untuk k meng mengos oson ongk gkan an ruma rumah h itu itu kecu kecual alii bila bila ia memberikan cukup jaminan untuk pembayaran uang sewa. s ewa. Seorang g penye penyewa wa kedua kedua tidak tidak wajib wajib membay membayar ar kepada kepada pemili pemilik k lebih lebih dari dari 1582. Seoran jumlah harga sewa kedua yang masih terutang kepada penyewa pertama pada waktu dilakukan suatu penyitaan. dan ia tak boleh mengajukan pembayaran yang dilakukan 16
sebelumnya. kecuali jika pembayaran itu dilakukan menurut suatu perjanjian yang dinyatakan dalam persetujuan sewa itu atau menurut kebiasaan setempat. 1583. Pembetulan-pembetulan kecil sehari-hari, dipikul oleh penyewa. Jika tidak ada
persetujuan mengenai hal itu maka dianggap demikianlah pembetulan pada lemari toko, daun jendela, kunci dalam, kaca jendela, baik di dalam maupun di luar rumah dan dan segal segalaa sesu sesuatu atu yang ang dian diangg ggap ap term termasu asuk k itu, itu, menu menuru rutt kebi kebias asaan aan setem setempa pat. t. Meskipu Meskipun n demiki demikian, an, pembet pembetulan ulan-pem -pembet betula ulan n itu harus harus dipiku dipikull oleh oleh pihak pihak yang yang menyewakan bila pembetulan itu terpaksa dilakukan karena kerusakan barang yang disewa atau karena keadaan yang memaksa. Menjagaa kebersi kebersihan han sumur, sumur, kolam kolam air hujan, hujan, dan tempat tempat buang buang air besar besar 1584. Menjag dibebankan dibebankan kepada pihak yang menyewakan menyewakan,, jika tidak diperjanjikan diperjanjikan sebalikny sebaliknya. a. Menjaga kebersihan asap, jika tidak ada perjanjian dibebankan kepada pihak yang menyewa. Sewa mebel mebel untuk untuk meleng melengkap kapii sebuah sebuah rumah, rumah, tempat tempat kediam kediaman, an, toko toko atau atau 1585. Sewa ruangan lainnya, harus dianggap telah dibuat untuk jangka waktu penyewaan rumah, tempat kediaman, toko atau ruangan menurut kebiasaan setempat. 1586. Peny Penyew ewaan aan kama kamarr yang yang dile dileng ngka kapi pi deng dengan an mebe mebell haru haruss dian diangg ggap ap tela telah h
dilaku dilakukan kan untuk untuk tahuna tahunan, n, bila bila dibuat dibuat atas atas pembay pembayaran aran sejumla sejumlah h uang uang tiap tiap tahun; tahun; untuk bulanan, bila dibuat atas pembayaran sejumlah uang tiap bulan; untuk harian, bila dibuat atas pembayaran sejumlah uang tiap hari. Jika tidak ternyata bahwa penyewaan dibuat atas pembayaran sejumlah uang tiap tahun, tiap bulan atau tiap hari, maka penyewaan dianggap telah dibuat menurut kebiasaan setempat. penyewa wa sebuah sebuah rumah rumah atau ruanga ruangan, n, setelah setelah berakh berakhirny irnyaa waktu waktu yang yang 1587. Jika penye ditentukan dalam suatu persetujuan tertulis, tetap menguasai barang sewa, sedangkan pihak yang menyewakan tidak melawannya maka dianggaplah bahwa penyewa tetap menguasai barang yang disewanya atas dasar syarat-syarat yang sama untuk waktu yang ditentukan oleh kebiasaan setempat, dan ia tidak dapat meninggalkan barang sewa sewa atau atau dike dikelu luark arkan an dari dari situ situ,, kecu kecuali ali sesu sesuda dah h ada ada pemb pemberi eritah tahua uan n tent tentan ang g penghentian sewa, yang dilakukan menurut menurut kebiasaan.
17
Contoh Surat Perjanjian Sewa
SURAT PERJANJIAN SEWA-MENYEWA RUMAH
Yang bertanda tangan di bawah ini Nama
: ……..
Alamat rumah …… ……:: ……. Pekerjaan
.: ………
Adala Adalah h piha pihak k yang yang memp mempun uny yai dan dan meny menyewa ewaka kan n serta serta meny menyera erahk hkan an ruma rumah h untu untuk k selanjutnya pada surat perjanjian sewa-menyewa ini disebut sebagai pihak pertama dan Nama
: ………
Alamat rumah ……. …….:: ……… Pekerjaan
…: ………
Adalah pihak yang menerima dan menyewa menyewa rumah yang selanjutnya selanjutnya dalam surat perjanjian perjanjian ini disebut sebagai pihak kedua. Kedua Kedua belah belah pihak pihak telah telah sepakat sepakat untuk untuk mengad mengadaka akan n perjan perjanjian jian sewa-me sewa-meny nyewa ewa rumah rumah sebagai berikut.
18
PASAL I STATUS RUMAH SEWA
1. Status Status rumah adalah adalah disewakan disewakan dari dari pihak pihak pertama(yang pertama(yang menyew menyewakan) akan) kepada kepada pihak pihak kedua(penyewa) dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati 2. Rumah Rumah yang yang akan disewakan disewakan tersebut tersebut beralamat beralamat di ………………… …………………….. ….. 3. Pihak kedua kedua diperbo diperbolehkan lehkan mulai mulai menempati menempati rumah rumah sewa tersebut tersebut pada tanggal tanggal yang yang telah disepakati disepakati atau saat itu pihak pertama mulai menyerahkan menyerahkan rumah kepada pihak kedua sampai dengan tanggal yang telah disepakati juga. 4. Pihak pertama pertama sewaktu-w sewaktu-waktu aktu dapat dapat menarik menarik rumah rumah dengan tanpa tanpa syarat syarat apapun apapun juga dari pihak kedua apabila terjadi ketidakjelasan baik mengenai keadaan rumah sewa, masa sewa rumah, keterlambatan pembayaran biaya sewa, dan sebagainya. PASAL II TUJUAN RUMAH DISEWA ATAU DISEWAKAN
1. Pihak Pihak kedua sebagai sebagai penyewa, penyewa, menyewa menyewa rumah tersebut tersebut bertuju bertujuan an untuk untuk sebaga sebagaii tempat tinggal 2. Jika Jika rumah rumah digunak digunakan an untuk untuk tujuan tujuan yang lain di kemudian kemudian hari misal misal untuk tempat tempat niaga, maka pihak kedua harus meminta izin terlebih dahulu kepada pihak pertama selaku pemilik rumah. PASAL III BIAYA SEWA RUMAH
1. Pihak Pihak pertama pertama membeb membebank ankan an biaya biaya sewa sewa rumah rumah kepada kepada pihak pihak kedua kedua sesuai sesuai dengan dengan kesepakatan dalam “Rincian Biaya Sewa Rumah” dan akan dilunasi sepenuhnya oleh pihak kedua pada saat penyerahan kembali rumah tersebut kepada pihak pertama yang jumlahnya disesuaikan dengan lama masa penyewaan 2. Pem Pembayar ayaran an biay biayaa sewa sewa oleh leh pih pihak kedu edua berd erdasar asarka kan n kesep esepak akat atan an adal adalah ah pembayaran per tahun dan dipeerbolehkan diangsur diangsur maksimal enam kali per tahun. PASAL IV
19
BIAYA TAMBAHAN
1. Biaya Biaya yang berkait berkaitan an dengan dengan operasion operasional al rumah sewa untuk untuk tempat tempat tingga tinggall seperti seperti biaya listrik, telepon, air, dan lainnya, la innya, sepenuhnya adalah tanggung jawab dari pihak kedua dan keseluruhan termasuk dalam “Rincian Biaya Sewa Rumah” 2. Biay Biayaa
perb perbai aik kan apab apabil ilaa
terj terjad adii
keru kerusa sak kan sela selam ma
rum rumah disew isewak akan an bisa bisa
diperimbangkan terlebih dahulu antara kedua belah pihak. PASAL V KEADAAN RUMAH SEWA DAN ISINYA
1. Pihak pertama pertama menyera menyerahkan hkan tanggun tanggung g jawab kebersi kebersihan han terhadap terhadap rumah rumah sewa kepada kepada pihak kedua, disesuaikan dengan kegiatan pihak kedua kedua 2. Pihak Pihak kedua kedua tidak diperken diperkenank ankan an mengubah mengubah bentuk bentuk rumah rumah tanpa tanpa persetuju persetujuan an dari pihak pertama 3. Seluru Seluruh h isi rumah rumah sewa adalah adalah juga juga termasuk termasuk barang barang yang disewaka disewakan n kepada kepada pihak pihak kedua dan sebaiknya digunakan untuk sebagaimana mestinya. PASAL VI LAMA SURAT INI BERLAKU
1. Surat perjanji perjanjian an ini berlaku berlaku selama selama masih masih ada hubung hubungan an sewa-meny sewa-menyewa ewa rumah antara antara pihak pertama dan kedua 2. Surat Surat ini mulai mulai berlaku berlaku sejak sejak ditandan ditandangan ganii oleh oleh pihak-pih pihak-pihak ak yang terlibat terlibat sampai sampai dengan waktu yang tidak ditentuka PASAL VII PENGEMBALIAN RUMAH SEWA
1. Bila telah telah sampai sampai masa habis habis sewa rumah, rumah, maka maka pihak pihak kedua kedua wajib mengo mengosongk songkan an isi rumah dari barang-barang milik pihak kedua dan mengembalikan rumah sewa seperti keadaan semula selambat-lambatnya seminggu kemudian
20
2. Pihak Pihak kedua kedua bisa memint memintaa kepada kepada pihak pihak pertam pertamaa untuk untuk memperp memperpanj anjang ang masa sewa jika telah mendekati masa habis sewa rumah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
PASAL VIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN
1. Jika Jika terjadi terjadi perselis perselisiha ihan n akan akan diselesa diselesaika ikan n dengan dengan musyawar musyawarah ah kekelu kekeluarg argaan aan antara pihak pertama dan pihak kedua 2. Sebi Sebisa sa mung mungki kin n kedu keduaa belah belah piha pihak k untu untuk k meng menghi hind ndar arii konf konfli lik k fisik fisik jika jika terja terjadi di perselisihan. PASAL IX TEMPAT PENYELESAIAN PERSELISIHAN
1. Jika tidak tidak dapat dapat menyelesaikan menyelesaikan masalah masalah secara secara musyawarah musyawarah dan kekluar kekluargaaan, gaaan, maka maka sepakat akan menempuh jalur hokum melalui Pengadilan Negeri Yogyakarta PASAL X PENUTUP
Demiki Demikianla anlah h surat surat perjan perjanjian jian sewa-me sewa-menye nyewa wa ini dibuat dibuat dalam dalam keadaa keadaan n sadar sadar dan tanpa tanpa paksaan dari pihak manapun. Dan supaya supaya surat ini digunakan sebagaimana semestinya.
Yogyakarta,
November 2009
PIHAK PERTAMA
PIHAK KEDUA
21
Matrai
NOTARIS
BAB III PENUTUP
Kesimpulan Hukum adalah adalah segala segala peratura peraturan-pe n-peratu raturan ran atau kaedah-k kaedah-kaeda aedah h dalam kehi kehidu dupa pan n bers bersam ama a yang yang dapa dapatt dipa dipaks ksak akan an deng dengan an suat suatu u sank sanksi si dala dalam m pelaksanaannya. Pembagian hokum berdasarkan isi salah satunya yaitu hukum perdat per data a adalah adalah ket ketent entuan uan yang yang menga mengatur tur hak-ha hak-hak k dan kep kepent enting ingan an antara antara individu-individu dalam masyaraka m asyarakat. t.
(Huur en Verhuur)-[Pa Verhuur)-[Pasal sal 1547-1600 1547-1600 KUH Perdata]. Perdata]. SewaSewa menyewa (Huur menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkandiri untu untuk k memb memberi erika kan n keni kenikm kmat atan an suat suatu u baran barang g kepa kepada da piha pihak k yang lain lain selam selamaa waktutertent waktutertentu, u, dengan dengan pembayaran pembayaran suatu harga yang disanggupi disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu.Orang dapat menyewakan pelbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak.
Saran Diharap Diharapkan kan seluruh seluruh masya masyaraka rakatt indone indonesia sia lebih lebih memaham memahamii kontek kontekss dari dari hukum hukum yang ada di Indonesia dan dapat menerapkan menerapkan hukum hukum tersebut tersebut sesuai dengan tata tata cara cara yang ang tela telah h ditet ditetap apka kan n di dalam dalam unda undang ng-u -und ndan ang g dan dan pasal pasal yang telah telah ditentukan.
22
DAFTAR PUSTAKA
Sri Soedew Soedewii Masjcho Masjchoen en Sofwan Sofwan,, Hukum Perdata : Hukum Benda, Benda , Penerb Penerbit it Liberty Liberty,, Yogyakarta,. 1981, hal 1. e-USU Repository ©2004 Universitas Sumatera Utara ... Suhardana, Hukum Suhardana, Hukum Perdata 1 buku panduan panduan mahasiswa,1992, mahasiswa ,1992, PT. Gramedia Pustaka Utama, Tobuan, Zulfikri, SH.MH, Prinsip-prinsip SH.MH, Prinsip-prinsip dasar SHI , 2006, Alaf Riau, Pekanbaru http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/04/pengertian-hukum-perdata-2/ http://www.scribd.com/doc/14225195/Dasar-Dasar-Hukum-Perdata-Indonesia
23
