PERJANJIAN SEWA - KENDARAAN No : __________________________
Perjanjian Sewa Kendaraan ini (selanjutnya disebut “Perjanjian”) dibuat dan ditandatangani pada hari ini, _____________, tanggal ________________ oleh dan antara: I.
II.
________________ (selanjutnya disebut “PIHAK PERTAMA”). PT Bank KEDUA”).
___________________________________ (selanjutnya disebut “PIHAK
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak". Terlebih dahulu menerangkan: Bahwa, • PIHAK KEDUA memerlukan dua buah kendaraan untuk kegiatan operasional dan dengan ini bermaksud menyewa kendaraan dari PIHAK PERTAMA. Selanjutnya Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri pada PERJANJIAN SEWA MENYEWA KENDARAAN ini (untuk selanjutnya disebut dengan "Perjanjian"). Maka oleh karena itu, Para Pihak dengan ini setuju dan sepakat untuk membuat menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
PASAL 1 JENIS KENDARAAN PIHAK PERTAMA dengan ini menyerahkan dua buah kendaraan milik PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, yang disewakan oleh PIHAK PERTAMA untuk kegiatan operasional PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA dengan ini menyewa dan menerima penyerahan kendaraan untuk kegiatan operasional tersebut (untuk selanjutnya disebut dengan "KENDARAAN”) dari PIHAK PERTAMA berupa 2 (dua) unit KENDARAAN milik PIHAK PERTAMA dengan identitas sebagai berikut ; 1. • • • • •
Toyota Kijang LSX EFI , 1.8 (Bensin) Tahun Pembuatan : Warna : No.Rangka : No.mesin : No. Polisi :
PASAL 2 Halaman ke 1 dari 6
PERUNTUKKAN KENDARAAN KENDARAAN yang disewa tersebut akan dipergunakan untuk menunjang kegiatan operasional PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menjamin bahwa penggunaan KENDARAAN akan tetap demikian, kecuali disetujui lain secara tertulis oleh Para Pihak.
PASAL 3 PERIODE SEWA DAN BIAYA SEWA 3.1.
Periode sewa dalam Perjanjian berlaku untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan efektif terhitung sejak tanggal ___________ sampai dengan tanggal ______________.
3.2.
Total biaya sewa per bulan untuk masing – masing KENDARAAN adalah sebesar Rp. ______________ ( _________________________________________ Rupiah) per bulan belum termasuk Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut “Pph”), yang terdiri dari : • •
Biaya sewa KENDARAAN perbulan sebesar Rp. ______________________,( _____________________________ Rupiah) belum termasuk Pph, dan Gaji supir per bulan sebesar Rp. _____________________ ( ______________________ Rupiah) belum termasuk Pph, biaya lembur, lembur menginap, uang makan atau lembur pada hari libur.
3.3.
PIHAK KEDUA akan melakukan pemotongan Pph setiap bulannya atas biaya sewa KENDARAAN serta gaji Supir dan membayarkannya kepada kantor Pajak atas nama PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan yang berlaku dan buktinya akan diserahkan pada PIHAK PERTAMA.
3.4.
Para Pihak sepakat bahwa apabila terjadi perubahan biaya sewa maka akan disetujui bersama secara tertulis oleh Para Pihak.
3.5.
Ketentuan lembur dan ketentuan kerja lainnya untuk supir (termasuk tidak terbatas pada ketentuan kepegawaian) akan mengikuti ketentuan yang akan ditentukan oleh / berlaku pada PIHAK KEDUA.
Pasal 4 KEWAJIBAN – KEWAJIBAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA : a. Menyediakan kendaraan cadangan yang sekelas/ setara sebagaimana dimaksud di dalam pasal 1 Perjanjian, dalam keadaan Iayak pakai/siap untuk dioperasikan, dalam hal KENDARAAN yang disewa sedang diperbaiki dan/ atau sedang dilakukan perawatan yang memerlukan waktu perbaikan / perawatan lebih dari 7 (tujuh) jam pada hari kerja
Halaman ke 2 dari 6
4.2.
b.
Atas biaya PIHAK PERTAMA, PIHAK PERTAMA wajib melaksanakan pemeliharaan, service, perbaikan atas kendaraan, dan penyediaan suku cadang, sehingga selalu Iayak dan siap untuk dioperasikan serta berkewajiban melakukan pengurusan, perpanjangan dokumen kendaraan (termasuk tidak terbatas pada perpanjangan STNK).
c.
PIHAK PERTAMA berkewajiban mengasuransikan KENDARAAN tersebut pada perusahaan asuransi, serta menutup asuransi atas semua resiko, termasuk tidak terbatas pada kerusakan dan kehilangan.
d.
Senantiasa menyediakan supir pengganti, apabila supir yang ditugaskan berhalangan hadir atau mengundurkan diri.
e.
Menyerahkan Kendaraan sesuai waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
f.
Menyediakan perlengkapan standar di dalam Kendaraan termasuk tetapi tidak terbatas pada Ban Serep, Dongkrak, peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K ), dan lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA : a. Melaksanakan pembayaran biaya sewa sebagaimana diatur pada pasal 3 dalam Perjanjian.
kepada
PIHAK
PERTAMA
b.
Mengunakan KENDARAAN tersebut sebaik – baiknya sebagimana dimaksud didalam Pasal 2 diatas.
c.
Melaporkan kepada PIHAK PERTAMA, apabila terjadi kecelakaan atau kehilangan atas KENDARAAN dalam jangka waktu selambat – lambatnya 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam dan/ atau dalam jangka waktu tertentu yang karena suatu keadaan dapat diterima PIHAK PERTAMA dengan disertai bukti laporan dari kepolisian
PASAL 5 TATA CARA PEMBAYARAN Disepakati bahwa pembayaran sepenuhnya dari biaya periode sewa selama 1 (satu) bulan masing – masing KENDARAAN adalah sesuai ketentuan Pasal 3.2. dengan ketentuan sebagai berikut : •
Atas sewa KENDARAAN akan dibayarkan pada awal bulan periode sewa yang bersangkutan , yaitu pada setiap tanggal 12 (dua belas) dan/ atau hari kerja berikutnya apabila tanggal tersebut jatuh pada hari Sabtu atau hari libur lainnya.
•
Sedangkan atas gaji supir akan dibayarkan pada setiap akhir bulan yang bersangkutan.
Halaman ke 3 dari 6
PASAL 6 PEMUTUSAN PERPANJANGAN DAN PERPANJANGAN PERJANJIAN 6.1.
Para Pihak berhak untuk mengakhiri maupun memperpanjang dengan menyampaikan permohonan tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum berakhirnya periode berlakunya Perjanjian dengan syarat-syarat yang disepakati bersama.
6.2.
Para Pihak sepakat bahwa pada tanggal berakhimya Perjanjian ini, PIHAK KEDUA wajib menyerahkan dan akan mengembalikan KENDARAAN kepada PIHAK PERTAMA pada tempat yang disepakati oleh Para Pihak.
PASAL 7 JAMINAN DAN KEWAJIBAN 7.1.
PIHAK PERTAMA dengan ini memberikan pernyataan dan jaminan sebagai berikut : • PIHAK PERTAMA menjamin bahwa KENDARAAN yang disewakan adalah milik PIHAK PERTAMA yang sah serta tidak sedang dalam keadaan sengketa, sitaan, atau dalam proses hukum/peradilan • PIHAK PERTAMA menjamin bahwa KENDARAAN yang disewakan tersebut tidak sedang dalam keadaan dijaminkan atau sengketa dengan pihak ketiga. • Sesuai dengan tersebut diatas, maka PIHAK PERTAMA menjamin bahwa PIHAK KEDUA dapat menggunakan kendaraan dengan aman tanpa gangguan ataupun klaim dari pihak ketiga. • PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas perawatan KENDARAAN, termasuk melunasi biaya dokumen, service, dan kewajiban yang timbul sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 4.1 diatas
PIHAK KEDUA dengan ini memberikan pernyataan dan jaminan sebagai berikut: • PIHAK KEDUA akan memelihara dan merawat KENDARAAN sepanjang waktu dalam kondisi baik dan siap untuk digunakan selama periode sewa. • PIHAK KEDUA tidak boleh mengulang sewakan dan/atau menyewakan atau menjadikan KENDARAAN sebagai agunan kepada pihak ketiga. • PIHAK KEDUA tidak berhak melakukan sesuatu perubahan apapun terhadap bentuk semula dari KENDARAAN, menambah atau meniadakan perlengkapan original dari KENDARAAN kecuali dengan persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA. • KENDARAAN yang disewa akan dibawa dan disimpan di tempat/ garasi PIHAK KEDUA pada tempat yang aman.
PASAL 8 KEADAAN MEMAKSA
Halaman ke 4 dari 6
8.1.
Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (force majeure), adalah semua kejadian di luar kekuasaan dan/atau kemampuan PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA, sehingga salah satu dan atau Para Pihak tidak mampu lagi dan/atau mendapat kesukaran berat untuk melanjutkan Perjanjianini, demikian pula tidak ada satu pihakpun dalam Perjanjian ini yang dapat dipertanggungjawabkan dalam kegagalan atau tertundanya pelaksanaan dan setiap tugas, syarat dan ketentuan, jika kegagalan atau tertundanya pelaksanaan tersebut ditimbulkan oleh suatu sebab atau keadaan yang berada di luar kekuasaan Para Pihak yang sedemikian rupa yang menyebabkan tidak memungkinkannya Para Pihak untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian.
8.2.
Bila kondisi seperti yang tersebut di dalam ayat 1 pasal ini terjadi, maka pihak yang mengalami keadaan memaksa (force majeure) tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan memaksa (force majeure) dengan disertai dengan bukti yang cukup, dan pihak yang menerima pemberitahuan tentang keadaan memaksa (force majeure) wajib menyatakan persetujuan atau menolak secara tertulis dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak pemberitahuan diterima. Apabila sampai batas waktu tersebut pihak yang menerima pemberitahuan tidak memberikan jawaban, maka dianggap menyetujui keadaan memaksa (force majeure) tersebut.
8.3.
Apabila pihak yang menerima pemberitahuan tentang keadaan memaksa (force majeure) setuju atau tidak setuju, maka Perjanjian akan ditinjau kembali sesuai kesepakatan dari Para Pihak.
PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN
9.1. Apabila terdapat perselisihan dan pertentangan yang timbul dari Perjanjian ini atau dalam hal apapun yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini maka akan diselesaikan oleh Para Pihak dengan cara musyawarah.
9.2. Apabila dengan cara musyawarah untuk mufakat ini tidak berhasil, maka Para Pihak sepakat akan menyelesaikannya melalui Pengadilan.
4.
Sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, Para Pihak sepakat mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
PASAL 10 HUKUM YANG BERLAKU
Halaman ke 5 dari 6
10.1.Terhadap Perjanjian ini Para Pihak tunduk pada hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. 10.2.Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya Para Pihak sepakat memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri _______________ di ________.
PASAL 11 KETENTUAN LAINNYA Perubahan Perjanjian a. Setiap perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan bersama antara Para Pihak. b. Setiap perubahan atas Perjanjian wajib dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
11.2.
Korespondensi / Pemberitahuan Setiap korespondensi baik permintaan atau yang Iainnya akan disampaikan melalui pos tercatat (harus ada tanda terima) atau diserahkan Iangsung dan dialamatkan ke: PIHAK PERTAMA Alamat : Telepon :( Fax :( U.p. :
PIHAK KEDUA Alamat Telepon Fax U.p
: : : ( :
Atau kepada alamat lain seperti yang dinyatakan secara tertulis oleh salah satu pihak sesuai dengan yang disebutkan di atas. Setiap pemberitahuan / korespondensi pos tercatat dianggap telah diterima pada hari kelima hari kerja setelah tanggal pengiriman, dan pemberitahuan dengan penyerahan langsung akan dianggap telah diterima pada saat diserahkan.
Demikian Perjanjian ini dibuat oleh Para Pihak pada hari dan tanggal serta tahun yang disebutkan di atas rangkap 2 (dua) dan masing-masing pihak akan mendapatkan 1 (satu) Perjanjian asli dengan meterai cukup dari Perjanjian.
Halaman ke 6 dari 6
PIHAK PERTAMA
PIHAK KEDUA
Halaman ke 7 dari 6
