SK BAB 9

DINAS KESEHATAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT PUSKESMAS PERAWATAN MAMPU PONED KIBANG BUDI JAYA KECAMATAN LAMBU KIBANG

Ala A lam mat : J ln. I I kib ki bang budi udi jay jaya, telp.08 lp.0821 2183 8391 9130 3012 12.. kod kode pos 3459 34595 5 KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS PERAWATAN MAMPU PONED KIBANG BUDI JAYA NOMOR :

TENTANG PENINGKATAN MUTU KLINIS DAN KESELAMATAN PASIEN DI PUSKESMAS PERAWATAN PERAWATAN MAMPU PONED KIBANG BUDI JAYA KEPALA PUSKESMAS PERAWATAN MAMPU PONED KIBANG BUDI JAYA

Menimbang

Mengingat

:

:

a.

bahwa upaya peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien adalah merupakan tanggung jawab seluruh tenaga klinis yang memberikan asuhan klinis kepada pasien;.

b.

bahwa untuk melaksanakan tanggung tanggung jawab jawab tersebut, tenaga klinis wajib berperan aktif melaksanakan peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien;

c.

bahwa untuk meenjamin perbaikan perbaikan mutu layanan layanan klinis di puskesmas puskesmas Kibang budi jaya, maka perlu dilaksanakan manajemen terhadap peningkatan mutu layanan klinis klinis dan keselamatan keselamatan pasien;

d.

bahwa untuk keperluan tersebut pada butir a perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Puskesmas Perawatan Mampu Poned Kibang Budi Jaya;

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. SK Menkes RI No 436/1993 tentang Berlakunya Standar Puskesmas Dan Pelayanan Medis Di Indonesia; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis; 5. Peraturan Menteri Kesehatan No. 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran; 6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1691/MENKES/PER/VIII/2011 Tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit; 7. Peraturan Menteri Kesehatan No. 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas; 9. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 128/MENKES/SK/II/2004 Tentang Kebijakan Dasar Puskesmas; 10. Keputusan Menteri Kesehatan RI No.129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS PERAWATAN MAMPU PONED KIBANG BUDI JAYA TENTANG PENINGKATAN MUTU KLINIS DAN KESELAMATAN PASIEN DI PUSKESMAS PERAWATAN MAMPU PONED KIBANG BUDI JAYA

Kesatu

:

Peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien di Puskesmas Perawatan Mampu Poned Kibang Budi Jaya sebagaimana tercantum dalam terlampir merupakan bagian tak terpisahkan dari surat keputusan ini.

Kedua

:

Pembentukan tim peningkatan mutu kinerja pelayanan klinis dan keselamatan pasien dan penyusun indikator klinis sebagaimana dicantumkan dalam lampiran 1

Ketiga

:

Identifikasi dokumentasi dan pelaporan kasus ktd, kpc, knc dalam lampiran 2

Keempat

:

Penanganan KTD, KPC, KNC sebagaimana dalam lampiran 3

Kelima

:

Penerapan manajemen resiko klinis sebagaimana dalam lampiran 4

Keenam

:

Budaya mutu dan keselamatan pasien sebagaimana dalam lampiran 5

Ketujuh

:

Standar layanan klinis sebagaimana dalam lampiran 6

Kedelapan

:

Penetapan dokumen eksternal yang menjadi acuan dalam penyusunan standar pelayanan klinis sebagaimana dalam lampiran 7

Kesembilan

:

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia.

Kesepuluh

:

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan koreksi apabila ternyata dikemudian hari terdapat perubahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di Pada Tanggal

: Kibang Budi Jaya :

KEPALA PUSKESMAS PUSKESMAS PERAWATAN MAMPU PONED KIBANG BUDI JAYA

ERISMA TAUFIK

Lampiran

1

Keputusan Kepala Puskesmas Perawatan Mampu Poned Kibang Budi Jaya Nomor

:

Tanggal

:

PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN MUTU KINERJA PELAYANAN KLINIS DAN KESELAMATAN PASIEN DAN PENYUSUN INDIKATOR KLINIS

1. Penyusunan indicator klinis dan indicator perilaku pemberi layanan klinis di Puskesmas Perawatan Mampu Poned Kibang Budi Jaya dilaksanakan dengan melibatkan t enaga klinis. 2. Untuk hal tersebut dipandang perlu dibentuk Tim Manajemen Mutu yang di dalamnya terdapat Tim Peningkatan Mutu Kinerja Pelayanan Klinis dan Keselamatan Pasien serta Tim Penyusun Indikator Klinis, hal ini dibuat sedemikianrupa dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia. Tim Manajemen Mutu Terpadu sebagai berikut ini : Penanggung Jawab

: Kepala Puskesmas Perawatan Mampu Poned Kibang Budi Jaya

Ketua

: dr. Natasya Beggy Candesa

Sekretaris

: Suharni, amd. Keb

Ketua PMKP

: dr. Nilawaty

Anggota

: Lilis Aryani, Amd.Keb Tukini Ari Wayan Sudiasih, Amd.Keb Tri Sukanti, Amd. Kep

3. Tim Manajemen Mutu yang mana di dalamnya terdapat Tim Peningkatan Mutu Kinerja dan Keselamatan Pasien bertugas juga untuk:

a. Melaksanakan evaluasi perilaku pelayanan klinis. b. Mendokumentasikan hasil evaluasi perilaku pelayanan klinis. c. Melaporkan hasil evaluasi perilaku pelayanan klinis kepada kepala puskesmas setiap tiga bulan sekali guna perbaikan perilaku pelayanan klinis. 4. Tim Manajemen Mutu berkewajiban untuk melibatkan tenaga klinis dalam peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien yang memiliki kewajiban sebagai berikut:: a.

Meningkatkan mutu pelayananan dengan menerapkan sistem manajemen mutu di semua tingkatan penyelenggaraan kegiatan puskesmas

b.

Memberi pelayanan terbaik untuk mencapai kepuasan dan keselamatan untuk pasien

c.

Melakukan upaya perbaikan secara berkala untuk mencapai hasil yang lebih optimal

d.

Peningkatan kinerja pegawai puskesmas yang dilakukan secara periodic

5. Pihak dan petugas yang terlibat dalam upaya melakukan pemantauan pelaksanaan dan peningkatan mutu pelayanan klinis dan keselamatan pasien adalah sebagai berikut :

a. Medis

: dokter dan dokter gigi

b. Paramedis

: perawat dan bidan

c. Farmasi

: Asisten Apoteker

d. Laboratorium

: dokter

e. Gizi

: Nutrisionis

f. Kesehatan Masyarakat

: Sanitarian

6. Tim Manajemen Mutu membuat indicator-indikator mutu/kinerja klinis yang sebagai berikut : No

1

Indikator

Standar

UGD 1.1 respon time pelayanan di UGD

≤ 5 mnt

1.2 Prosedur pengobatan bekerja sesuai SOP

100 %

1.3 Pencegahan dan kontrol infeksi (kepatuhan hand hygiene, ketersediaan APD, penggunaan APD) 2

100 %

Poli Umum 2.1. Assessment pasien (kelengkapan assessment awal

100 %

medis)

3

2.2 Prosedur pengobatan (bekerja sesuai SOP)

100 %

2.3 Waktu tunggu di poli umum

≤ 30 mnt

2.4 Waktu pelayanan di poli umum

≤ 30 mnt

Poli Gigi 2.1. Assessment pasien (kelengkapan assessment awal

100 %

medis) 2.2 Prosedur pengobatan (bekerja sesuai SOP)

100 %

2.3 Anestesi (komplikasi anestesi karena reaksi anestesi)

2%

2.4 Pencegahan dan kontrol infeksi (kepatuhan hand hygiene, ketersediaan APD, penggunaan APD) 4

100 %

Poli KIA/KB 4.1 Assessment pasien (kelengkapan assessment awal

100 %

medis) 4.2 Prosedur pengobatan (bekerja sesuai SOP)

100 %

4.3 Waktu tunggu di poli KIA

≤ 30 mnt

4.4 Waktu pelayanan di poli KIA

≤ 30 mnt

4.5 Pencegahan dan kontrol infeksi pelayanan KB

100%

(kepatuhan hand hygiene, ketersediaan APD, penggunaan APD) 5

Ruang Obat 5.1 Kesalahan pemberian obat

0%

6

5.2 Waktu tunggu pelayanan obat jadi (≤ 15 menit)

90 %

5.3 Waktu tunggu obat racikan (≤ 30 menit)

90 %

Laboratorium 100% 100%

6.1 Spesimen diperiksa 6.2 Hasil laboratorium disampaikan

7. Bila dalam terdapat hasil evaluasi peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan

pasien maka dilakukan pelaksanaan penyampaian hasil oleh Tim peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan kepada semua petugas klinis di Puskesmas melalui sebuah rapat. Ditetapkan di Pada Tanggal

: Kibang Budi Jaya :


ERISMA TAUFIK

Lampiran

2


:

Tanggal

:

IDENTIFIKASI DOKUMENTASI DAN PELAPORAN KASUS KTD, KPC, KNC Kewajiban tenaga klinis dalam hal mengidentifikasi dokumentasi dan pelaporan kasus KTD, KPC dan KNC dalam butir kebijakan mutu sebagai berikut : 1. Identifikasi dokumentasi dan pelaporan kasus KTD, KPC dan KNC dilakukan oleh semua tenaga klinis serta wajib melaksanakan identifikasi, dokumentasi dan melaporkan apabila menemukan kejadian tidak diharapkan, kejadian potensial cedera dan kejadian nyaris cedera. 2. Laporan yang dimaksud dalam diktum pertama adalah dilaporkan lisan kepada dokter penanggung jawab pelayanan pada saat kejadian agar dilakukan pencegahan dan pertolongan sesegera mungkin. Laporan harus dibuat tertulis maksimal dalam 2x24 jam.

Ditetapkan di

:

Pada Tanggal

:

Kibang Budi Jaya


ERISMA TAUFIK

Lampiran

3


:

Tanggal

:

PENANGANAN KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN, KEJADIAN POTENSIAL CEDERA, DAN KEJADIAN NYARIS CEDERA

A. PENDAHULUAN

Keselamatan pasien adalah suatu sistem dimana puskesmas membuat asuhan

pasien

lebih aman yang meliputi asesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan hal yang berhubungan dengan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko dan mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan untuk tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil. Insiden keselamatan pasien yang selanjutnya disebut insiden adalah setiap kejadian yang tidak disengaja dan kondisi yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera yang dapat dicegah pada pasien, terdiri dari Kejadian Tidak Diharapkan, Kejadian Potensial Cedera dan Kejadian Nyaris Cedera. B. TEMA

Penanganan

Kejadian Tidak Diharapkan, Kejadian Potensial Cedera dan Kejadian

Nyaris Cedera akan meningkatkan mutu pelayanan medis. C. TUJUAN

a. Terciptanya budaya keselamatan pasien di Puskesmas b. Meningkatnya akuntabilitas Puskesmas terhadap pasien dan masyarakat c. Menurunnya Kejadian Tidak Diharapkan, Kejadian Potensial Cedera dan Kejadian Nyaris Cedera di Puskesmas d. Terlaksananya program-program pencegahan sehingga tidak terjadi penanggulangan Kejadian Tidak Diharapkan, Kejadian Potensial Cedera dan Kejadian N yaris Cedera

D. SASARAN

a. Puskesmas b. Puskesmas Pembantu c. Poskesdes

E. BENTUK KEGIATAN

Penanganan terhadap terjadinya kasus Kejadian Tidak Diharapkan, Kejadian Potensial Cedera dan Kejadian Nyaris Cedera adalah sebagai berikut

:

1. Identifikasi kasus 2. Pelaporan kepada Tim Manajemen Mutu Puskesmas 3. Analisis kasus oleh Tim Manajemen Mutu Puskesmas 4. Penyusunan Rencana Perbaikan oleh Tim Manajemen Mutu Puskesmas 5. Implementasi / Pelaksanaan Perbaikan pada Mutu Layanan Klinis oleh semua tenaga klinis di Puskesmas 6. Pencegahan terulangnya kembali kasus yang sama oleh semua tenaga klinis di Puskesmas

F. PENUTUP

Demikian program ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai penanganan Kejadian Tidak Diharapkan, Kejadian Potensial Cedera dan Kejadian Nyaris Cedera di Puskesmas Perawatan Mampu Poned Kibang Budi Jaya.

Ditetapkan di

:

Pada Tanggal

:

Kibang Budi Jaya


ERISMA TAUFIK

Lampiran

4


:

Tanggal

:

PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO KLINIS A. Pendahuluan

Manajemen resiko klinis merupakan suatu upaya sistematis yang dilakukan di puskesmas dalam rangka mengurangi resiko akibat pelaksanaan pelayanan medis. Resiko klinis dapat berupa bahaya, kesalahan, musibah atau potensi terjadinya hal-hal yang merugikan pasien terkait dengan atau sebagai dampak asuhan klinis yang diberikan kepadanya

B. Tujuan

Meminimalkan terjadinya kesalahan medis, kejadian yang tidak diharapkan dan kerugian pada pasien sehingga membuat asuhan pasien menjadi lebih lama. Meminimalkan kemungkinan terjadinya klaim dan mengendalikan biaya klaim yang harus menjadi tanggungan institusi.

C. Sasaran

a. Puskesmas b. Puskesmas Pembantu c. Poskesdes

D. Tahapan Manajemen Resiko Klinis

1. Identifikasi resiko : keluhan pasien, klaim, incident report, audit medis. 2. Pembahasan: Tim PMKP , Koordinator pemegang program 3. Kesimpulan : RCA : tipe medical error , sumber Medical Error; FMEA : kebijakan, perbaikan prosedur, peraturan dll 4. Tindak lanjut

E. Laporan Kejadian

Pelaporan setiap masalah atau kejadian yang menyimpang dari yang direncanakan atau secara normal seharusnya tidak terjadi dan berdampak pada keselamatan pasie, berpotensi menghadapkan puskesmas pada tuntutan hokum

berpotensi menghadapkan pasien pada

keadaan yang beresiko. Masalah/kejadian tidak harus selalu sudah menyebabkan cedera tetapi termasuk juga kejadian yang potensial menyebabakaan cedera.

Pelaporan atas masalah/kejadian yang dapat dijadikan pelajaran untuk mengeliminasi dan meminimalkan resiko terutama yang mempunyai dampak terhadap anggaran dan resiko ketersediaan keuangan dan peralatan. F. Sumber Kesalahan Medis

Manusia

Kelelahan Kurang terlatih Komunikasi yang buruk. Kekuasaan memonopoli Keterbatasan waktu Sanksi yang lemah. Keraguan Terlalu percaya diri Tidak mau belajar

Organisasi

Perencanaan kebijaksanaan yang tidak jelas Administrasi/pembiayaan yang minimal Kepemimpinan yang memihak Umpan balik yang tidak jelas Ketidakjelasan peraturan Personil yang salah tempat Ketidakjelasan tugas atau pembagian tugas

Rancang bangun gedung/ Teknical

Peralatan yang buruk Peralatan yang minimal Tidak banyak informasi penggunaan alat Tidak menggunakan SOP Kuramg integrasi

Tipe Kesalahan Medis

Kekeliruan konsep Kekeliruan konsep penyakit Kekeliruan konsep pengobatan Kekeliran diagnostic Misdiagnosis Late diagnosis Gagal melakukan prosedur diagnosis Menggunakan prosedur yang lama Gagal melakukan pemantauan dan follow up Hasil pemeriksaan penunjang yang tidak valid

. Kekeliruan terapi

Salah melakukan tindakan medis Salah memberikan terapi Salah menetapkan dosis

Salah menetapkan jenis obat Salah memberikan terapi meskipun indikasi medis sudah jelas Melakukan

tindakan

medis

yang

tidak

ada

indikasinya Teknik medis yang keliru Kekeliruan pencegahan

Gagal melakukan terapi pencegahan sesuai yang diperlukan. Tidak adekuat melakukan pemantau hasil terapi

Lainnya

Gagal dalam berkomunikasi baik dengan pasien maupun dengan tenaga kesehatan lainnya. Kesalahan/kegagalan system lainnya

G. Penutup

Demikianlah hal ini dibuat untuk memberikan gambaran mengenai mengenai penerapan manajemen resiko klinis di Puskesmas Perawatan Mampu Poned Kibang Budi Jaya.

Ditetapkan di

:

Pada Tanggal

:

Kibang Budi Jaya


ERISMA TAUFIK

Lampiran

5


:

Tanggal

:

BUDAYA MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN DALAM PELAYANAN KLINIS DI PUSKESMAS PERAWATAN MAMPU PONED KIBANG BUDI JAYA

1. Kesadaran ( Awareness)

Seluruh staf Puskesmas harus sadar untuk bekerja dengan berhati-hati. Seluruh staf puskesmas mampu mengenali kesalahan dan belajar dari kesalahan tersebut, erta mengambil tindakan untuk memperbaikinya. 2. Terbuka dan Adil

Bagian yang fundamental dari organisasi dengan budaya keselamatan adalah menjamin adanya keterbukaan dan adil, berbagi informasi secara ‘terbuka dan bebas’, perlakuan yang adil terhadap staf waktu terjadi insiden. Adapun konsekuensi ‘terbuka dan adil’ adalah: a.

Staf harus terbuka terhdap insiden yang melibatkan mereka

b. Staf dan Puskesmas harus akuntabel terhadap tindakan mereka c.

Staf merasa mampu berbicara kepada pasien dan atasannya tentang insiden yang terjadi

d. Puskesmas terbuka dengan staf, pasien dan masyarakat e.

Staf diperlakukan adil dan didukung jika terjadi insiden

3. Pendekatan Sistem Memiliki budaya keselamatan akan mendorong t erciptanya lingkungan yang mempertimbangkan semua komponen sebagai faktor yang ikut berkontribusi terhadap insiden yang terjadi. Hal ini menghindari kecenderungan untuk menyalahkan individu dan lebih melihat kepda sistem dimana individu tersebut bekerja. Inilah yang disebut pendekatan sistem (System Approach).

Ditetapkan di

: Kibang Budi Jaya

Pada Tanggal

:


ERISMA TAUFIK

Lampiran

6


:

Tanggal

:

STANDAR LAYANAN KLINIS Penetapan standar layanan klinis Puskesmas Perawatan Mampu Poned Kibang Budi Jaya sebagai berikut : 1. Pelayanan klinis berorientasi pada SPM (Standar Pelayanan Minimal) diutamakan SPM Kabupaten apabila tidak terdapat pada SPM Kabupaten maka mengacu kepada SPM Propinsi Lampung dan atau Nasional. 2. Pelayanan klinis dilakukan sesuai dengan SOP Puskesmas Perawatan Mampu Poned Kibang Budi Jaya.

Ditetapkan di

: Kibang Budi Jaya

Pada Tanggal

:


ERISMA TAUFIK

Lampiran

7


:

Tanggal

:

PENETAPAN DOKUMEN EXTERNAL YANG MENJADI ACUAN DALAM PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN KLINIS Dalam penyusunan standar pelayanan klinis dipandang perlu untuk mengacu terhadap dokumen-dokumen tertentu sebagai referensi, berikut ini dokumen external yang ditetapkan sebagai acuan penyusunan standar pelayanan klinis : NO 1.

DOKUMEN EXTERNAL Undang-Undang No 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

2

Undang-Undang No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

3

Undang-Undang No 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit

4

Standar Asuhan Keperawatan, Kartika Sari Wijayaningsih, S.Kep, Ners

5

Standar Pelayanan Minimal IDI

6

Permenkes No 5 tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Faskes Primer

7

Permenkes No 269 tahun 2008 tentang Rekam Medis

8

Pedoman Triase Puskesmas Perawatan Mampu Poned Kibang Budi Jaya

9

Permenkes No 75 tahun 2014 tentang Puskesmas

10

Panduan Kewaspadaan Universal Puskesmas Perawatan Mampu Poned Kibang Budi Jaya

11

Pedoman Manajemen Penunjang Layanan Klinis Puskesmas Perawatan Mampu Poned Kibang Budi Jaya

12

Pedoman Keselamatan Pasien Rumah Sakit, 2008

13

Permenkes No 1691 tahun 2011 tentang Keselamatan Pasien

14

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian

15

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 411/MENKES/PER/III/2010 Tentang Laboratorium Klinik

16

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2013 tentang cara penyelenggaraan laboratorium klinik yang baik

17

Laboratorium klinik, Gandasoebrata

18

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas

19

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pekerjaaan Asisten Tenaga Kesehatan

20

Good Laboratory Practice, Departemen Kesehatan Republik Indonesia Ditjen Bina Lingkungan Kemenkes RI 2008

21

Materi Pelatihan Manajemen Kefarmasian di Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota, Japan International Coorperation Agency (JICA), 2010

22

Pedoman Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik, Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat kesehatan, 2006

23

Pedoman Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan di Daerah Perbatasan, Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, 2007

24

Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi, 2003

25

Pelayanan Kesehatan Neonatal esensial, Ditjen Bina Gizi dan KIA, 2012

26

Diagnosis Fisik, Adams

27

Kumpulan Kuliah Ilmu Bedah, FKUI

28

Pedoman Kewaspadaan Universal di Pelayanan Kesehatan 2010

29

Buku Pedoman Pengobatan Dasar di Puskesmas 2007

30

Pedoman Pemeriksaan fisik diagnostic Puskesmas Perawatan Mampu Poned Kibang Budi Jaya

31

Pedoman pemeriksaan penunjang medic Puskesmas Perawatan Mampu Poned Kibang Budi Jaya

32

Pedoman pengobatan rasional Puskesmas Perawatan Mampu Poned Kibang Budi

33

Pedoman PI Puskesmas Perawatan Mampu Poned Kibang Budi Jaya

34

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Instansi Pemerintah

35

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Ditetapkan di

: Kibang Budi Jaya

Pada Tanggal

:


ERISMA TAUFIK

SK BAB 9

Recommend Documents