SISTIM PEMIDANAAN,Barda Nawawi

www.legalitas.org

SISTEM PEMIDANAAN DALAM KETENTUAN UMUM KONSEP RUU KUHP 2004 Oleh : Barda Nawawi Arief

*)

A. Pengertian Dan Ruang Lingkup Sistem Pemidanaan ∗

Secara singkat, “sistem pemidanaan” dapat diartikan sebagai “sistem pemberian atau penjatuhan pidana”.

∗

Sistem pemberian/penjatuhan pidana (sistem pemidanaan)

itu dapat dili-

hat dari 2 (dua) sudut :

SISTEM PEMIDANAAN

g r o o . s a t a i l a g e l. e w w w ATURAN

SUBSTANTIF

FUNGSIONAL

HP MATERIEL

HP FORMAL

HK. PELAKS. PIDANA

UMUM

ATURAN KHUSUS

(1) Dari sudut fungsional (dari sudut bekerjanya/berfungsinya/prosesnya), sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai : •

Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi pidana;

*)

Bahan Sosialisasi RUU KUHP 2004, diselenggarakan diselenggarakan oleh oleh Departemen Departemen Hukum dan HAM, tgl. 23-24 2 3-24 Maret 2005, di Hotel Sahid Jakarta.

1

www.legalitas.org •

Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana

hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara

konkret sehingga sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana. Dengan pengertian demikian, maka sistem pemidanaan identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari subsistem Hukum Pidana Materiel/Substantif, sub-sistem Hukum Pidana Formal dan sub-sistem Hukum Pelaksanaan

Pidana. Ketiga sub-

sistem itu merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, karena tidak mungkin hukum pidana dioperasionalkan/ditegakkan secara konkret hanya

dengan

salah

satu

sub-sistem

itu.

Pengertian

sistem

pemidanaan yang demikian itu dapat disebut dengan “sistem “sistem

g r o o . s a a t i l luas”. luas”. a g e l. e w w (2) Dari sudut norma-substantif (hanya dilihat dari norma-norma hukum w

pemidanaan fungsional” fungsional ” atau “sistem “sistem pemidanaan dalam arti

pidana substantif), sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai : •

Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pemidanaan; atau

•

Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana;

Dengan pengertian demikian, maka keseluruhan peraturan perundangundangan (“statutory rules”) yang ada di dalam KUHP maupun UU khusus di luar KUHP, pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, yang terdiri dari “aturan umum” (“general rules”)

2

www.legalitas.org

dan “aturan khusus” (“special rules”). Aturan umum terdapat di dalam Buku I KUHP, dan aturan khusus terdapat di dalam Buku II dan III KUHP maupun dalam UU Khusus di luar KUHP. Dengan demikian, sistem hukum pidana substantif (sistem ( sistem pemidanaan substantif ) saat ini dapat diragakan sebagai berikut :

SYSTEM OF PUNISHMENT

g r o o . s a t a i l a g e l. e w w w STATUTORY RULES

GENERAL

SPECIAL

RULES

RULES

BUKU I

Bk. II KUHP

Bk. III KUHP

KUHP UU KHUSUS (DI LUAR KUHP)

Bertolak dari pengertian di atas, sistem pemidanaan substantif dapat digambarkan secara lebih sederhana dengan ragaan sebagai berikut :

3

www.legalitas.org

SISTEM PEMIDANAAN SUBSTANTIF

ATURAN KHUSUS (Special Rules)

ATURAN UMUM (General Rules)

Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini hanya membatasi pengertian sistem pemidanaan dalam arti yang kedua, yaitu sistem pemidanaan substantif yang terdapat dalam RUU KUHP, khususnya yang terdapat di dalam “Ketentuan Umum” Buku I Konsep RUU KUHP 2004.

g r o o . s B. SISTEM PEMIDANAAN DALAM BUKU a I RUU KUHP 2004 t a i l a g e l. e w Buku I KUHP dan Konsep KUHP 1. Sistematika Ketentuan Umum w w Untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh dari sistem pemidanaan yang tertuang dalam Ketentuan Umum Buku I Konsep 2004, dibandingkan dengan sistematika Buku I KUHP (WvS), berikut disajikan tabel perbandingan sebagai berikut :

SISTEMATIKA BUKU I KUHP (wVs)

BAB I.

Tentang Batas-Batas Berlakunya Aturan Pidana dalam Perundang-undangan

SISTEMATIKA BUKU I KONSEP 2004

BAB I.

Ruang Lingkup Berlakunya Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pidana

4

www.legalitas.org

BAB II.

Tentang Pidana

BAB III. Tentang Hal-Hal Yang Menghapuskan, Mengurangkan atau Memberatkan Pengenaan Pidana BAB IV. Tentang Percobaan BAB V.

Tentang Penyertaan dalam Melakukan Perbuatan Pidana

BAB VI. Tentang Perbarengan (Concursus) BAB VII. Tentang Mengajukan dan Menarik Kembali Pengaduan Dalam Hal Kejahatan- Kejahatan Yang Hanya Dituntut Atas Pengaduan

Bagian Kedua : Menurut Tempat Bagian Ketiga : Waktu Tindak Pidana Bagian Keempat : Tempat Tindak Pidana

BAB II.

Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana

Bagian Kesatu : Tindak Pidana Bagian Kedua : Pertanggungjawaban

Pidana BAB III. Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Bagian Kesatu : Pemidanaan Bagian Kedua : Pidana

g r o o . : Tindakan Bagian s Ketiga a t a i l a Keempat : Pidana dan Tindakan Bagian g Tentang Arti Beberapa e bagi Anak l. e Istilah Yang Dipakai dalam w w Kitab Undang-Undang w Bagian Kelima : Faktor-faktor yang

BAB VIII. Tentang Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana dan Menjalankan Pidana BAB IX.

Bagian Kesatu : Menurut Waktu

Aturan Penutup

Memperingan dan Memperberat Pidana Bagian Keenam : Perbarengan

BAB IV. Gugurnya Kewenangan Penuntutan dan Pelaksanaan Pidana Bagian Kesatu : Gugurnya Kewenangan

Penuntutan Bagian Kedua : Gugurnya Kewenangan

Pelaksanaan Pidana BAB V. Pengertian Istilah BAB VI. Ketentuan Penutup

5

www.legalitas.org

2. Latar Belakang Orientasi Sistematika Buku I Konsep •

Dari sistematika Konsep yang dikemukakan di atas terlihat, bahwa “Ketentuan Umum” Buku I Konsep hanya terdiri dari 6 (enam) Bab. Sistematika demikian lebih sederhana sederhana dibandingkan dengan KUHP (WvS) yang yang berlaberlaku saat ini, yang terdiri dari 9 (sembilan) Bab;

•

Perubahan/penyederhanaan sistematika Konsep yang demikian dilatar belakangi oleh perbedaan orientasi antara KUHP dengan Konsep. Sistematika KUHP yang berlaku saat ini, tidak berorientasi/berdasarkan urut-urutan 3 (tiga) masalah pokok dalam hukum pidana, sedangkan

g r o o . s a a masalah “tindak pidana”, masalah t “pertanggungjawaban pidana”, dan i l a g masalah “pidana dan pemidanaan”. e Ketiga masalah pokok inilah yang l. e w w merupakan sub-sub w sistem dari keseluruhan sistem pemidanaan. Sistematika Konsep berorientasi pada ketiga masalah pokok itu, yaitu

Sistematika Konsep yang demikian, merupakan refleksi dari pandangan dualistis. •

Karena Konsep bertolak dari pandangan dualistis yang memisahkan antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana, maka Konsep juga membuat sub-bab khusus tentang “Tindak Pidana” (disingkat TP) dan sub-bab khusus tentang “Pertanggungjawaban Pidana” (disingkat PJP); sedangkan di dalam KUHP yang berlaku saat ini tidak ada bab/sub-bab tentang PJP (Kesalahan). Sehubungan dengan pemisahan itu pula, maka Konsep memisahkan ketentuan tentang “alasan pembenar” dan “alasan

6

www.legalitas.org

pemaaf”. Alasan pembenar ditempatkan di dalam sub-bab “Tindak Pidana”, dan “alasan pemaaf” ditempatkan dalam sub-bab “Pertanggung jawaban Pidana”. •

Dipisahkannya ketentuan tentang “TP” dan “PJP”, di samping merupakan refleksi dari pandangan dualistis, juga sebagai refleksi dari ide keseimbangan antara “perbuatan” (“daad (“daad ”/”actus ”/”actus reus”, reus”, sebagai faktor objektif) dan “orang” (“dader (“dader ” atau “mens “mens rea”/”guilty mind ”, ”, sebagai faktor subjektif). Jadi Konsep tidak berorientasi semata-mata pada pandangan mengenai hukum pidana yang menitikberatkan pada “perbuatan atau akibatnya” (Daadstrafrecht/Tat-strafrecht atau Erfolgstrafrecht ) yang merupakan pengaruh dari aliran Klasik, tetapi juga berorientasi/berpijak pada “orang”

g r o o . s a a t i l Täterstrafrecht/Schuldstrafrecht ), ), yang merupakan a . e g e l Modern. w w w

atau “kesalahan” orang yang melakukan tindak pidana (Daderstrafrecht/ (Daderstrafrecht/ pengaruh dari aliran

3. Sistem Aturan Umum Pemidanaan Dalam Konsep 2004 Telah dikemukakan di atas, bahwa 3 (tiga) masalah pokok dalam hukum hukum pidana,

yaitu “tindak pidana”, pidana”, “pertanggungjawaban “pertanggungjawaban pidana”, dan

“pidana dan pemidanaan”, masing-masing merupakan “sub-sistem” dan sekaligus “pilar-pilar” dari keseluruhan bangunan sistem pemidanaan. Berikut diuraikan secara singkat mengenai ketiga sub-sistem tersebut dalam Konsep KUHP 2004.

3.1. Masalah Tindak Pidana a. Dasar Patut Dipidananya Perbuatan

7

www.legalitas.org ∗

Dasar patut dipidananya perbuatan, berkaitan erat dengan masalah sumber hukum atau landasan legalitas untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan. Seperti halnya dengan KUHP (WvS), Konsep tetap bertolak dari asas legalitas formal (bersumber pada UU). Namun Konsep juga memberi tempat kepada “hukum yang hidup/hukum tidak tertulis” sebagai sumber hukum (asas legalitas materiel).

∗

Dalam Konsep sebelumnya (s/d Konsep 2002) belum ada penegasan mengenai pedoman/kriteria/rambu-rambu untuk menentukan sumber hukum materiel mana yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum (sumber legalitas). Namun dalam perkembangan Konsep terakhir

g r o o (Konsep Desember 2004 yang sudah diserahkan kepada Menkumham . s a a t i l pada tgl. 4 Januari 2005), sudah adirumuskan pedoman/kriteria/rambu e g l. e rambunya, yaitu “sepanjang “sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/ w sesuai w w atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa”. Jadi, pedoman/kriterianya bertolak dari nilai-nilai nasional maupun internasional. Sesuai dengan nilai-nilai nasional (Pancasila), artinya sesuai dengan nilai/paradigma moral religius, nilai/ paradigma kemanusiaan (humanis), (humanis), nilai/paradigma

kebangsaan,

nilai/paradigma demokrasi (kerakyatan/hikmah kebijaksanaan), dan nilai/paradigma keadilan sosial. Patut dicatat, bahwa rambu-rambu yang berbunyi “sesuai dengan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa”, mengacu/bersumber dari

8

www.legalitas.org

istilah “the “the general principles of law recognized by the community of nations” yang terdapat dalam Pasal 15 ayat 2 ICCPR (International (International Covenant on Civil and Political Rights). ∗

Sejalan dengan keseimbangan asas legalitas formal dan materiel itu, Konsep juga menegaskan keseimbangan unsur melawan hukum formal dan materiel dalam menentukan ada tidaknya tindak pidana. Penegasan ini diformulasikan dalam Pasal 11 Konsep 2004 yang lengkapnya berbunyi : (1) “Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. (2) Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. (3) Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

∗

g r o o . s a t a i l a g Adanya formulasi ketentuan eumum tentang pengertian tindak pidana l. e w w dan penegasan unsur wsifat melawan hukum materiel di atas, patut di-

catat sebagai suatu perkembangan suatu perkembangan baru karena ketentuan umum seperti itu tidak ada dalam KUHP (WvS). Di berbagai KUHP Asing (antara lain di Armenia, Belarus, Brunei, Bulgaria, China, Jerman, Latvia, Macedonia, Perancis, Romania, Swedia, dan Yugoslavia), pengertian dan hakikat tindak pidana inipun dirumuskan dalam “Aturan Umum”. Bahkan ada yang merumuskan unsur-unsur tindak pidana secara rinci, misalnya dalam KUHP Australia.1

1

Dalam Part 2.2 (“ The lements of an offence”) Chapter 2 KUHP Australia, diuraikan secara rinci elements” dan “ Fault elements”. elements”. “ Physical elements”

9

www.legalitas.org

b. Bentuk-bentuk Tindak Tindak Pidana (“Forms of Criminal Offence”) ∗

Sebagaimana dimaklumi, aturan pemidanaan dalam KUHP (WvS) tidak hanya ditujukan pada orang yang melakukan tindak pidana, tetapi juga terhadap mereka yang melakukan perbuatan dalam bentuk “percobaan”, “permufakatan jahat”, “penyertaan”, “perbarengan” (con( concursus), cursus), dan “pengulangan” (recidive (recidive). ). Hanya saja di dalam KUHP, “permufakatan jahat” dan “recidive” tidak diatur dalam Aturan Umum Buku I, tetapi di dalam Aturan Khusus (Buku II atau Buku III).

∗

Dalam Konsep, semua bentuk-bentuk tindak pidana atau tahapan terjadinya/dilakukannya tindak pidana itu, dimasukkan dalam Ketentuan Umum Buku I. Bahkan dalam perkembangan terakhir (Konsep

g r o o . s a a t i l yang selama ini tidak diatur dalam a KUHP dan juga belum ada dalam g e l. e Konsep-konsep sebelumnya. w w w

2004) ditambah dengan ketentuan tentang “persiapan” “persiapan” ( preparation) preparation)

*)

∗

Aturan umum “permufakatan “permufakatan jahat” jahat” dan “persiapan “persiapan”” dalam Buku I Konsep, agak berbeda dengan “percobaan”. Perbedaannya adalah : a. Penentuan dapat dipidananya dipidananya “percobaan” dan lamanya pidana ditetapkan secara umum dalam Buku I, kecuali ditentukan lain oleh UU; pidana pokoknya (maksimum/minimum) (maksimu m/minimum) dikurangi sepertiga. b. Penentuan dapat dipidananya “permufakatan jahat” dan “persiapan” ditentukan secara khusus/tegas dalam UU (dalam perumus-

*)

Beberapa KUHP Asing yang juga mengatur mengatur “persiapan” di dalam aturan umumnya antara lain : Armenia, (Psl. 35), Belanda (Psl. 46), Belarus (Psl. 15), Bulgaria (Psl. 17), China (Psl. 22), Korea (Psl. 28), Macedonia (Psl. 18), Polandia (Psl. 14-15), Yugoslavia (Psl. 18). Di Indonesia, terlihat di dalam UU Terorisme Terorisme (Psl. 9, 11, 12 1 2 Perpu No. 1/2002 jo. UU No. 15/2003).

10

www.legalitas.org

an tindak pidana ybs.). Aturan umum hanya menentukan pengertian/batasan kapan dikatakan ada “permufakatan jahat” atau “persiapan”, dan lamanya pidana pokok (yaitu dikurangi dua pertiga). Lihat Konsep Pasal 13 (“persiapan”) dan 15 (“permufakatan jahat”). Catatan : ∗

Dalam Buku II RUU, “permufakatan jahat yang dapat dipidana” disebut/ diatur dalam 9 pasal (Psl. 230, 259:1, 273, 296, 344:2, 391:2, 480, 671, 719:2).

∗

Dari ke-9 pasal tsb., ada 32 tindak pidana permufakatan jahat yang dapat dipidana. Ancaman pidananya semua menyimpang men yimpang dari “ketentuan umum” Buku I Konsep RUU (lihat “Tabel” lampiran); ini berarti tidak ada satu delikpun (delik permupakatan jahat) yang ditundukkan pada aturan umum pemidanaan untuk permufakatan jahat dalam Buku I RUU KUHP.

∗

Formulasi delik permufakatan jahat dalam Buku II seharusnya sbb. : §

§

g r o o . s deliknya (TP permufakatan jahat) adirumuskan/ditentukan dalam Buku t a i l II. Contoh perumusan deliknya asbb. : g “Permufakatan jahat untuk emelakukan tindak pidana dalam Pasal ....., l. e dipidana”. w w w ancaman pidananya tidak perlu dicantumkan dalam perumusan delik ybs., kecuali akan menyimpang (membuat kekhususan) dari aturan umum (Cttn: kalau semua menyimpang, tidak ada artinya lagi Psl. 15 Buku I).

∗

Khususnya mengenai bentuk/tahapan tindak pidana yang berupa “percobaan”, ketentuan yang diatur tidak hanya mengenai unsur-unsur (kapan) dapat dipidananya “percobaan”, tetapi diatur juga tentang batasan “perbuatan pelaksanaan”, masalah “percobaan tidak mampu”, masalah “pengunduran diri secara sukarela (Rücktritt (Rücktritt )” )” dan “tindakan penyesalan (Tätiger (Tätiger Reue)”. Reue)”. Adapun ketentuan umumnya sbb. :

11

www.legalitas.org

a. Untuk percobaan tidak mampu (alat/objeknya) tetap dipidana, tetapi maksimum pidananya dikurangi setengah (Pasal 19); b. Untuk percobaan tidak selesai karena Rücktritt (pengunduran diri secara sukarela), tidak dipidana (Psl. 17 ayat 1); c. Untuk percobaan tidak selesai karena Tätiger Reue : c.1. tidak dipidana, apabila pembuat dengan kehendaknya sendiri mencegah tercapainya tujuan atau akibat perbuatannya (Pasal 17 ayat 2); c.2. tetap dipidana, apabila telah menimbulkan kerugian kerugian atau atau memenurut peraturan peratura n perundang-undangan telah merupakan merupaka n tindak pidana tersendiri (Pasal 17 ayat 3). ∗

Pengulangan (recidive) recidive) juga diatur secara umum dalam Buku I (sebagai alasan pemberatan pidana yang umum). Jadi berbeda dengan

g r o o . s a a t i l yang khusus untuk delik-delik tertentu (diatur dalam Buku II dan III). a . e g e l Dikatakan ada “pengulangan” w menurut Konsep (Psl. 23), apabila orang w w melakukan pengulangan tindak pidana dalam waktu 5 (lima) tahun KUHP saat ini, yang mengaturnya sebagai alasan pemberatan pidana

sejak : a. menjalani menj alani seluruh atau sebagian pidana pokok yang dijatuhkan; b. pidana pokok pokok yang dijatuhkan telah telah dihapuskan dihapuskan;; atau c. kewajiban kewaj iban menjalani menj alani pidana pokok yang yang dijatuhkan belum kedaluwarsa. Pemberatan pidananya diatur dalam Pasal 132, yaitu maksimumnya diperberat sepertiga. Namun ketentuan Pasal 132 ini tidak berlaku untuk anak (Pasal 112 Konsep).

12

www.legalitas.org

3.2. Masalah Pertanggungjawaban Pidana (Kesalahan) •

Dalam Bab PJP (Kesalahan), Konsep menegaskan secara eksplisit dalam Pasal 35 (1) “asas tiada pidana tanpa kesalahan” (“Geen (“Geen straf zonder schuld”; “Keine Strafe ohne Schuld”; “No punishment without Guilt”; asas “Mens rea” atau “ atau “ asas asas Culpabilitas” ) yang di dalam KUHP tidak ada. Asas culpabilitas ini merupakan salah satu asas fundamental, yang oleh karenanya perlu ditegaskan secara eksplisit di dalam Konsep sebagai pasangan dari asas legalitas. Penegasan yang demikian merupakan

g r o o . s a itu sebagai syarat yang kaku t a Konsep tidak memandang kedua asas/syarat i l a g eitu, Konsep juga memberi kemungkinan l. e dan bersifat absolut. Oleh karena w w dalam hal-hal tertentu w untuk menerapkan asas “ strict strict liability ”, ”, asas perwujudan pula dari ide keseimbangan monodualistik.

•

“ vicarious vicarious liability ”, ”, dan asas “pemberian maaf/pengampunan oleh hakim” (“rechterlijk pardon” pardon” atau atau “ “ judicial pardon”). pardon”). Catatan : - Karena Buku I menegaskan, bahwa “strict “strict liability ” dan “vicarious “vicarious liability ” dimungkinkan “untuk tindak pidana tertentu atau dalam hal-hal tertentu” (lihat Psl. 35 ayat 2 dan 3 Konsep), maka “tindak pidana atau hal-hal tertentu” itu ditentukan secara spesifik dalam “aturan khusus” khusus” (misal di di dalam Buku Buku II KUHP atau UU di luar luar KUHP).

13

www.legalitas.org

- Dalam Buku II RUU, “ketentuan khusus” itu belum terlihat. Oleh karena itu, perlu dikaji ulang. *)

•

Patut dicatat, bahwa ketentuan mengenai “rechterlijk “rechterlijk pardon” tidak ditempatkan dalam Bab PJP, tetapi di dalam Bab Pemidanaan. Di dalam asas “judicial pardon” terkandung pardon” terkandung ide/pokok pemikiran : 1. menghindari kekakuan/absolutisme pemidanaan; 2. menyediakan “klep/katup pengaman” (“veiligheidsklep (“veiligheidsklep”); ”); 3. bentuk koreksi judisial terhadap asas legalitas (“judicial corrective to the legality principle”); 4. pengimplementasian/penginteg pengimplementasian/pengintegrasian rasian nilai atau atau paradigma “hikmah “hikmah kebijaksanaan” dalam Pancasila;

g r o o . s a a t i l lam syarat pemidanaan (karena dalam memberikan permaafan/ a . e g e l pengampunan, hakim wharus mempertimbangkan tujuan pemida w w naan); jadi syarat atau justifikasi pemidanaan tidak hanya dida-

5. pengimplementasian/penginteg pengimplementasian/pengintegrasian rasian “tujuan “tujuan pemidanaan” ke da-

sarkan pada adanya “tindak pidana” (asas legalitas) dan “kesalahan” (asas culpabilitas), tetapi juga pada “tujuan pemidanaan”.

*)

Sebagai bahan kajian perbandingan dapat dikemukakan, dikemukakan, bahwa KUHP Australia menggunakan “absolute liability ” untuk delik-delik delik-delik Computer Crime tertentu yang diatur dalam KUHP, misalnya terhadap Section 477.1 : “Unauthorised “Unauthorised access, modification or impairment with intent to commit a serious offence”; offence”; 477.2 : “Unauthorised “Unauthorised modification of data to cause impairment ”; ”; 477.3 : communication”; 478.1 : “Unauthorised “Unauthorised impair-ment of electronic communication”; “Unauthorised access to, or modification of, restricted data”; 478.2 : “Unauthorised “Unauthorised impairment of data held on a computer disk etc.”. etc.”. Menurut Section Section 24 KUHP KUHP Australia, dalam delik absolute liability , mistake of fact (error facti) facti) tidak dapat digunakan sebagai alasan pembelaan pembelaan (alasan penghapus pidana); dan menurut Section 23, fact dapat digunakan sebagai alasan pembelaan. dalam delik strict pembelaan. strict liability , mistake of fact dapat

14


Di samping itu, di dalam Bab PJP ini Konsep juga mengatur tentang masalah “Kekurangmampuan Bertanggung Jawab” (“verminderde (“verminderde toerekeningsvatbaarheid”; Diminished Mental Capacity; Diminished Res ponsibility), masalah “pertanggungjawaban terhadap akibat yang tidak dituju/tidak dikehendaki/tidak disengaja” (Erfolgshaftung (Erfolgshaftung ), ), dan masalah “kesesatan” (Error/Dwaling/Mistake (Error/Dwaling/Mistake), ), yang semuanya itu juga tidak diatur di dalam KUHP saat ini. Catatan : “Erfolgshaftung ” dan “Error “Error ” di dalam Konsep tidak - Pengaturan “Erfolgshaftung berorientasi pada pandangan tradisional/klasik, tetapi tetap berorientasi pada asas kesalahan.

•

g r o o . s pidana”, maka di dalam Bab PJP ini t ada a pula ketentuan tentang subjek a i l a g berupa “korporasi”, yang yang selama ini e juga belum diatur dalam KUHP (WvS). l. e w w w Karena masalah PJP berhubungan juga dengan masalah “subjek tindak

3.3. Masalah Pemidanaan

a. Tujuan dan Pedoman Pemidanaan : Berbeda dengan KUHP yang sekarang berlaku, di dalam Konsep dirumuskan tentang “Tujuan dan Pedoman Pemidanaan”.*) Dirumuskannya hal ini, bertolak dari pokok pemikiran bahwa :

*)

Beberapa negara yang di dalam KUHP-nya juga merumuskan “tujuan p idana/pemidanaan”, idana/pemidanaan”, antara lain : Armenia (Psl. 48 jo. Psl. 2 dan 11), Bellarus (Psl. 20 jo. Psl. 1), Bulgaria (Psl. 36), Latvia (Psl. 35), Macedonia (Psl. 32), Romania (Psl. 52), dan Yugoslavia (Psl. 33).

15

www.legalitas.org

-

sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan (“purposive system”) dan pidana hanya merupakan alat/ sarana untuk mencapai tujuan;

-

“tujuan pidana” merupakan bagian integral (sub-sistem) dari keseluruhan sistem pemidanaan (sistem hukum pidana) di samping sub-sistem lainnya, yaitu sub-sistem “tindak pidana”, “pertanggungjawaban pidana (kesalahan)”, dan “pidana”;

-

perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan dimaksudkan sebagai fungsi pengendali/kontrol/pengarah dan sekaligus memberikan dasar/landasan filosofis, rasionalitas, motivasi, dan justifi-

g r o o . s a a t i l dilihat secara fungsional/operasional, sistem pemidanaan meru a . e g e l pakan suatu rangkaian wproses melalui tahap “formulasi” (kebi w w

kasi pemidanaan; pemidanaan; -

jakan legislatif), tahap “aplikasi” (kebijakan judisial/judikatif), dan tahap “eksekusi” (kebijakan administratif/eksekutif); oleh karena itu agar ada keterjalinan dan keterpaduan atara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan, diperlukan perumusan tujuan tuj uan dan pedoman pemidanaan.

b. Ide-ide Dasar Sistem Pemidanaan : Sistem pemidanaan yang dituangkan di dalam Konsep, dilatarbelakangi oleh berbagai ide-dasar atau prinsip-prinsip sbb. :

16

www.legalitas.org

a. ide keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu; b. ide keseimbangan antara “ social welfare” welfare” dengan “social “ social defence”; ce”; c. ide keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku/ “offender ” (individualisasi pidana) dan “victim “ victim”” (korban); d. ide penggunaan “double track system” system” (antara pidana/ punish punishment dengan ment dengan tindakan/treatment/measures tindakan/treatment/measures ); e. ide mengefektifkan “non custodial measures (alternatives to imprisonment)”. f.

g.

g (“elasticity/flexibility of Ide elastisitas/fleksibilitas elastisitas /fleksibilitas pemidanaan o r (“elasticity/flexibility o

. s a a t i l sentencing ”); ”); a g e e l . Ide modifikasi/perubahan/penyesu modifikasi/perubahan/penyesuaian aian pidana w w w

(“modification (“ modification of

sanction”; the alteration/annulment/revocation of sanction”; “redetermining of punishment” punish ment”); );

h. Ide subsidiaritas di dalam memilih jenis pidana; i.

Ide permaafan hakim (“rechterlijk (“rechterlijk pardon”/”judicial pardon”/”judicial pardon”); pardon ”);

j.

Ide mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian hukum; Bertolak dari ide-ide dasar itu, maka di dalam Konsep ada

ketentutuan-ketentuan yang tidak ada dalam KUHP (WvS) (WvS) yang berlaku saat ini, yaitu antara lain : 17

www.legalitas.org

1.

adanya pasal yang menegaskan asas “tiada “tiada pidana tanpa kesalahan” (asas culpabilitas) yang diimbangi dengan adanya ketentuan tentang “strict liability ” dan “vicarious “vicarious liability ” (Pasal 35);

2.

adanya batas usia pertanggungajawaban pertanggungajawaban pidana pidana anak anak (“the age of criminal responsibility” ); ); Pasal 46.

3.

adanya bab khusus tentang tentang pemidanaan terhadap terhadap anak (Bab III Bagian Keempat);

4.

adanya kewenangan kewenangan hakim hakim untuk untuk setiap saat menghentikan menghentikan atau tidak melanjutkan proses pemeriksaan perkara pidana terhadap anak (asas diversi), Pasal 111;

5. 6.

7.

adanya pidana mati bersyarat (Pasal 86);

g r o o . s a a t i l bersyarat (Pasal 67 jo. 69); a g e l. e adanya pidana pidana kerja sosial; pidana pidana pembayaran ganti ganti rugi, dan pe w w w menuhan kewajiban adat dan/atau kewajiban menurut hukum yang

dimungkinkannya dimungkinkannya terpidana seumur hidup memperoleh pelepasan

hidup (Pasal 62 jo 64); 8.

adanya pidana minimal khusus khusus yang yang disertai juga dengan aturan/peaturan/pedoman pemidanaannya atau penerapannya (Pasal 66, 82, 120, 121, 130, 137);

9.

dimungkinkannya dimungkinkannya penggabun penggabungan gan jenis sanksi (pidana dan tindakan);

10. dimungkinkannya pidana tambahan dijatuhkan sebagai sanksi yang berdiri sendiri (Pasal 64 ayat 2);

18

www.legalitas.org

11. dimungkinkannya hakim menjatuhkan jenis pidana lain yang tidak tercantum dalam perumusan delik yang hanya hanya diancam dengan pidana tunggal (Pasal 56-57); 12. dimungkinkannya dimungkinkannya hakim menjatuhkan menja tuhkan pidana secara kumulatif walaupun ancaman pidana dirumuskan secara alternatif (Pasal 58); 13. dimungkinkannya dimungkinkannya hakim memberi

maaf/pengampunan maaf/pengampunan (“rechterlijk (“rechterlijk

pardon”) pardon”) tanpa menjatuhkan pidana/tindakan apapun kepada terdakwa,

sekalipun telah telah terbukti terbukti adanya tindak pidana dan kesalahan kesalahan

(Pasal 52 ayat 2). 14. adanya kewenangan hakim untuk tetap mempertanggungjawabkan/ memidana si pelaku walaupun ada alasan penghapus pidana, jika si

g r o o . s a a t i l menjadi alasan penghapus pidana tersebut (dikenal dengan asas a . e g e l “culpa in causa” atau w asas “actio libera in causa” causa” ); ); Pasal 54 w w 15. dimungkinkannya dimungkinkannya perubahan/modifikasi perubahan/modifikasi putusan putusan pemidanaan, wapelaku patut dipersalahkan (dicela) atas terjadinya keadaan yang

*)

laupun sudah berkekuatan tetap (Pasal 55 dan Pasal 2 ayat 3);

4. Ruang Berlakunya Hukum Pidana Menurut Konsep 2004 ∗

Dilihat dari keseluruhan sistem pemidanaan, ruang berlakunya hukum pidana juga merupakan bagian integral dari sistem pemidanaan, karena keseluruhan aturan (umum dan khusus) untuk dapat dipidananya seseorang terkait erat dengan asas-asas ruang berlakunya hukum pidana.

*)

Di dalam RUU 2004, redaksi Psl. 54 terdapat juga dalam Pasa l 37 dan 53. Seharusnya hanya Pasal 54 saja (lihat Tabel Lampiran).

19

www.legalitas.org ∗

Asas-asas ruang berlakunya hukum pidana menurut Konsep RUU KUHP terdiri dari : a. Menurut Menurut waktu : asas legalitas; b. Menurut tempat : asas territorial, asas nasional aktif (personal), asas nasional pasif (asas perlindungan), dan asas universal. Jadi pada dasarnya, asas-asas ruang berlakunya hukum pidana menurut Konsep tidak jauh berbeda dengan KUHP yang sekarang berlaku. Namun ada juga perbedaan dan perkembangannya perkembangannya , sbb. : a. Di samping mengatur ruang berlakunya hukum pidana menurut waktu dan menurut tempat, Konsep juga mengatur tentang “waktu terjadinya tindak pidana” (“tempus (“tempus delicti”/Time of the Act/Time of commission of an offence/

g r o o . s a a t i l (“locus (“locus delicti”/Place of the Act/Place of a commission of an offence/Place of perpetra . e g e l tion of a crime); crime ); kedua hal w ini tidak diatur dalam KUHP yang sekarang w w berlaku.

Time of perpetration of a crime ) dan “tempat terjadinya tindak pidana”

b. Mengenai ruang berlakunya berlakunya hukum hukum pidana menurut waktu (asas Legalitas), Konsep tetap mempertahankan asas legalitas formal seperti dalam KUHP, namun diperluas juga ke asas legalitas materiel; c. Mengenai ruang ruang berlakunya hukum hukum pidana menurut tempat (asas teritorial, personal, nasional pasif, dan universal), pada awalnya (yaitu s/d Konsep 2002) tidak jauh berbeda pengaturannya dengan KUHP. Namun dalam perkembangan terakhir (Konsep 2004) mengalami perubahan sebagai berikut :

20

www.legalitas.org

Asas Teritorial : •

Dalam KUHP, asas teritorial diatur dalam Pasal 2 yang diperluas juga dengan asas extra-teritorial dalam Pasal 3 (dalam “kendaraan air” atau “pesawat udara” Indonesia di luar wilayah Indonesia);

•

Dalam Konsep, kedua pasal itu dijadikan satu dan asas extra-teritorialnya diperluas juga untuk orang yang melakukan tindak pidana di bidang teknologi informasi yang akibatnya dirasakan atau terjadi di wilayah Indonesia dan dalam kapal atau pesawat udara Indonesia. Perluasan itu dimaksudkan untuk dapat menjaring tindak pidana mayantara (cyber (cyber crime). crime).

•

Redaksi lengkap asas teritorial di dalam Konsep itu (diatur dalam

g r o o Pasal 3 Konsep 2004) sbb.: . s a t a i l Pasal 3 a g Ketentuan pidana dalam peraturan e perundang-undangan Indonesia berlaku l. e bagi setiap setiap orang yang melakukan: w w a. tindak pidana di w wilayah Negara Republik Indonesia; b. tindak pidana dalam dalam kapal atau pesawat udara Indonesia; atau c. tindak pidana di bidang teknologi informasi yang akibatnya dirasakan atau terjadi di wilayah Indonesia dan dalam kapal atau pesawat udara Indonesia.

Asas Nasional Aktif (Asas Personal) •

Menurut KUHP, berlakunya hukum pidana terhadap warga negara Indonesia di luar Indonesia diatur tersebar dalam beberapa pasal dan hanya untuk kejahatan-kejahatan tertentu, yang pengaturannya terkesan digabung dengan pasal tentang asas nasional pasif (Lihat Pasal 5, 7, 8 KUHP).

21


Di dalam Konsep 2004, pengaturannya disederhanakan dalam satu pasal, yaitu Pasal 7, yang lengkapnya berbunyi sbb. :

(1)

(2) (3)

(4)

•

Pasal 7 Ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap warga negara negara Indonesia Indonesia yang melakukan tindak tindak pidana di luar wilayah negara Republik Indonesia. Ketentuan ayat (1) tidak berlaku untuk tindak pidana yang hanya diancam pidana denda Kategori I atau denda Kategori II. Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan walaupun tersangka menjadi warga negara Indonesia setelah tindak pidana p idana tersebut dilakukan. Warga negara Indonesia yang di luar wilayah Negara Republik Indonesia melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dijatuhi pidana mati jika tindak pidana tersebut menurut hukum negara tempat tindak pidana tersebut dilakukan tidak diancam dengan pidana mati.

Jadi menurut Pasal 7 di atas, pada prinsipnya tindak pidana apapun

g r o o . s berlaku baginya, kecuali tindak pidana a ringan (yaitu yang diancam t a i l a g dengan pidana denda Kategori e I atau II). Ketentuan demikian dida l. e w w sarkan pada prinsip “equality “equality before the law ”. ”. w

yang dilakukan oleh WNI di luar Indonesia, hukum pidana Indonesia

Asas Nasional Pasif (Asas Perlindungan Kepentingan Nasional) •

Dalam KUHP, pengaturan asas nasional pasif ini digabung dengan asas universal (lihat Pasal 4) dan “kepentingan nasional” yang akan dilindungi juga dirumuskan secara limitatif/enumeratif yang rigid, yaitu berupa : 1. kejahatan tertentu terhadap keamanan negara dan martabat Presiden (Psl. 4 ke-1);

22

www.legalitas.org

2. kejahatan mengenai mengenai mata uang, uang uang kertas, kertas, meterai, dan merek (Pasal 4 ke-2 KUHP), dan 3. pemalsuan surat/sertifikat surat/sertifikat hutang atas tanggungan tanggungan Indonesia Indonesia atau tanggungan daerah/bagian daerah Indonesia (Psl. 4 ke-3 KUHP); Di samping itu, ada pula “kepentingan nasional” yang juga merupakan “kepentingan internasional/universal”, yang diatur dalam Pasal 4 ke-4 KUHP jo. UU No. 4/1976, berupa : 4. kejahatan yang yang berkaitan berkaitan dengan dengan pembajakan laut dalam (Pasal 438, 444-446); 5. penyerahan perahu dalam kekuasaan bajak laut (Pasal (Pasal 447); 6. pembajakan pembaj akan pesawat udara (Psl. 479 j);

g r o o . s a a t i l Di dalam Konsep 2004, asas a nasional pasif diatur dalam pasal ter g e e l . sendiri (yaitu diatur dalam w Pasal 4), terpisah dari asas universal. w w Bunyi lengkap Pasal 4 Konsep itu sbb. :

7. kejahatan yang yang mengancam penerbangan sipil (Psl. (Psl. 479 l s/d o). •

Pasal 4 Ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana terhadap : a. warga negara Indonesia; atau b. kepentingan negara Indonesia yang berhubungan dengan : 1. keamanan negara atau proses kehidupan ketatanegaraan; 2. martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden dan pejabat Indonesia di luar negeri; 3. pemalsuan dan peniruan segel, cap negara, meterai, uang/mata uang, kartu kredit, perekonomian, perdagangan dan perbankan Indonesia; 4. keselamatan/keamanan pelayaran dan penerbangan ; 5. keselamatan/keamanan bangunan, peralatan, dan aset nasional (negara Indonesia); 6. keselamatan/keamanan keselamatan/keamanan peralatan komunikasi elektronik;

23

www.legalitas.org

7. 8. •

tindak pidana jabatan/korupsi; jabatan/korupsi; dan/atau tindak pidana pencucian uang.

Hal yang menarik dari Pasal 4 Konsep di atas, yang berbeda dengan KUHP, ialah : a. Yang dipandang sebagai “kepentingan nasional” tidak hanya “kepentingan negara”, tetapi juga

“kepentingan Warga negara negara

Indonesia di luar negeri” (yang menjadi sasaran/korban tindak pidana). Dalam KUHP yang sekarang berlaku, kepentingan hukum dari WNI di luar negeri, tidak dilihat sebagai “kepentingan nasional” yang harus dilindungi oleh hukum nasional, tetapi seolah-olah hanya diserahkan sepenuhnya kepada hukum yang

g r o o . s pula hukum pidana (sistem pemidanaan) nasional dapat juga ber a t a i l a g laku bagi WNA yang l melakukan tindak pidana terhadap WNI di e e . w w luar teritorial Indonesia. w berlaku di negara asing itu. Dengan adanya Pasal 4 itu, berarti

3

b. Kepentingan nasional nasional yang akan dilindungi dilindungi itu tidak dirumuskan dirumuskan secara “limitatif yang pasti (definite/rigid ( definite/rigid )”, )”, yaitu tidak dengan menyebut pasal-pasal tertentu, tetapi dirumuskan secara “limitatif yang terbuka (open (open)”. )”. c. Kepentingan yang terancam oleh kejahatan-kejahatan yang bersifat internasional/transnasional (seperti cyber crime, crime, korupsi, dan

3

Asas perlindungan terhadap warga negara di luar negeri atau asas berlakunya hukum pidana nasional terhadap orang asing di luar negeri, diatur juga di beberapa KUHP Asing (a.l. Bulgaria, China, Latvia, Perancis, Romania).

24

www.legalitas.org

money laundering ) juga dipandang sebagai kepentingan nasional yang dilindungi. Asas Universal •

Seperti telah dikemukakan di atas, asas universal dalam KUHP yang saat ini berlaku, diatur bersama-sama dengan asas nasional pasif (dalam Pasal 4) dan hanya ditujukan pada kejahatan-kejahatan tertentu.

•

Dalam Konsep 2004, “kepentingan internasional/universal/global” yang akan dilindungi, tidak dengan cara menyebut kejahatan-kejahatan internasional tertentu secara limitatif, tetapi dirumuskan secara umum/terbuka agar dapat menampung perkembangan dari kesepa-

•

g r o o katan internasional. . s a t a i l Redaksi lengkap dari asas universal a di dalam Konsep (Psl. 5), sbb. : g e l. e w Pasal 5 w Ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia berlaku w bagi setiap orang yang di luar wilayah Negara Republik Indonesia melaku-

kan tindak pidana menurut perjanjian atau hukum internasional yang telah dirumuskan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

-o0o-

25

www.legalitas.org

Lampiran 1 : BEBERAPA CATATAN TERHADAP BUKU I RUU KUHP 2004

RUU KUHP 2004

CATATAN BNA

∗

Formulasi Psl. 23 terkesan sbg. formulasi “pemberatan pidana karena pengulangan”;

∗

Masalah pemberatan pidana karena pengulangan SUDAH diatur dalam Psl. 131 huruf (h);

∗

Seharusnya yang diformulasikan “pengertian/batasannya” ngertian/batasa nnya” saja, yaitu kapan dikatakan ada “pengulangan” (apa syarat-syaratnya), sehingga formulasinya menjadi : Pasal 23 “Pengulangan tindak pidana terjadi, apabila orang melakukan tindak pidana lagi dalam waktu 5 (lima) tahun sejak : a. menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok pokok yang dijatuhkan; b. pidana pokok yang dijatuhkan telah dihapuskan; atau c. kewajiban menjalani pidana pokok yang dijatuhkan belum kedaluwarsa”.

Paragraf 6

Pengulangan Pasal 23 Pidana diperberat dalam hal setiap orang melakukan pengulangan tindak pidana dalam waktu 5 (lima) tahun sejak: a. menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok pokok yang dijatuhkan; b. pidana pokok yang dijatuhkan telah dihapuskan; atau c. kewajiban menjalani pidana pokok yang dijatuhkan belum kedaluwarsa.

g r o o . s a t a i l a g e l. e w w w

Bab II Bagian Kedua Paragraf 3 Kesengajaan dan Kealpaan Pasal 37 Seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan alasan penghapus pidana, jika orang tersebut telah dengan sengaja menyebabkan terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan penghapus pidana

∗

Rumusan Psl. 37, 53, 54 pada intinya sama;

∗

Seharusnya hanya dipilih satu pasal;

∗

Berdasarkan kajian terakhir, seharusnya hanya Psl. 54 yang diambil dan ditem patkan dalam Bab III paragraf 2 (Pedoman pemidanaan). Jadi Psl. 37 dan 53 harusnya tidak ada (dihapus).

26

www.legalitas.org

tersebut. Bab III Bagian Kesatu Paragraf 2 Pedoman Pemidanaan Pasal 53 Seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan alasan penghapus pidana, jika orang tersebut patut dipersalahkan sebagai penyebab terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan penghapus pidana tersebut. Pasal 54 Seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan alasan penghapus pidana, jika orang tersebut telah dengan sengaja menyebabkan terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan penghapus pidana tersebut.

g r o o . s a t a i l Paragraf 5 aMeletakkan Psl. 57 di bawah paragraf g e 5 tidak tepat, karena Psl. 57 mengatur Pedoman Penerapan Pidana dengan l e . Perumusan Perumusan Alternatif w tindak pidana yang diancam dianca m dengan denga n w pidana denda secara tunggal. Perumusan w ∗

Pasal 57 (1) Jika tindak pidana hanya diancam dianca m dengan pidana denda maka dapat dijatuhkan pidana tambahan atau tindakan. (2) Terhadap orang yang telah berulang kali dijatuhi pidana denda untuk tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda, dpa diajtuhi pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana pengawasan bersama-sama dengan pidana denda.

Pasal 58 (1) Jika suatu tindak pida na diancam dengan pidana pokok secara alternatif, maka penjatuhan pidana pokok yang

alternatif ada pada Psl. 58.

∗

∗

Psl. 57 seharusnya ditempatkan pada Paragraf 4 (Pedoman Penerapan Pidana Penjara dengan Perumusan Tunggal) bersama-sama dengan Psl. 56. Psl. 59 – 61 tidak tepat dimasukkan dalam paragraf 5, karena :

- Psl. 59 (1) mengatur ttg. “saat berlakunya pidana penjara dan tutupan”; - Psl. 59 (2) dan (3) mengatur ttg. “perhitungan masa penangkapan dan penahanan dalam putusan pemidanaan”;

27

www.legalitas.org

lebih ringan harus lebih diutamakan apabila hal itu dipandang telah sesuai dan dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan.

- Psl. 60 dan 61 mengatur ttg. “pelaksanaan pidana penjara”. Catatan:

(2) Jika pidana penjara dan denda diancamkan secara alternatif, maka untuk tercapainya tujuan pemidanaan, kedua jenis pidana pokok tersebut dapat dijatuhkan secara kumulatif, dengan ketentuan tidak melampaui separuh batas maksimum kedua jenis pidana pokok yang diancamkan tersebut.

- Karena normanya berbeda, sebaiknya Psl. 59 (1) dijadikan pasal tersendiri, terpisah dari Psl. 59 (2) & (3). - Redaksi Psl. 59 (2) ada kekurangan pada kalimat terakhir yang berbunyi: “dikurangkan seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara pengganti denda, atau dari denda yang dijatuhkan”.

(3) Jika dalam menerapkan ketentuan ayat (2), dipertimbangkan untuk menjatuhkan pidana pengawasan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) , , maka tetap dapat dijatuhkan pidana denda paling banyak separuh dari maksimum pidana denda yang diancamkan tersebut bersama-sama dengan pidana pengawasan.

Seharusnya kalimat terakhir itu ber bunyi : “dikurangkan seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara untuk waktu tertentu atau dari pidana penjara pengganti denda, atau dari denda yang dijatuhkan”.

g r o o . s a t a i l a g e l. e Pasal 59 Psl. 59-61 itu berasal dari KUHP yang (1) Pidana penjara dan pidana tutupan w bagi w sekarang berlaku (WvS), yaitu: terdakwa yang sudah berada dalam w ∗

-

tahanan, mulai berlaku pada saat putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi terdakwa yang tidak berada di dalam tahanan, pidana tersebut berlaku pada saat putusan mulai dilaksanakan. (2) Dalam putusan ditetapkan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani terdakwa sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara pengganti denda, atau dari denda yang dijatuhkan.

Psl. 59 (1) dari Psl. 32 (1) WvS; Psl. 59 (2) dari Psl. 33 (1) WvS; Psl. 59 (3) dari Psl. 33 (3) WvS; Psl. 60 dari Psl. 33a WvS; Psl. 61 dari Psl. 34 WvS.

∗

Dalam WvS (KUHP) terjemahan Prof. Moeljatno, semua pasal tsb. (Psl. 32-34) diberi judul “Rupa-rupa Ketentuan”.

∗

Mengacu terjemahan Prof. Moeljatno, Psl. 59-61 RUU dapat diberi judul (paragraf) “Lain-lain Ketentuan Pemidanaan”

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) (2) berlaku berlaku juga juga bagi terpidana yang berada dalam tahanan untuk berbagai perbuatan dan dijatuhi

28

www.legalitas.org

pidana untuk perbuatan lain daripada yang menyebabkan terpidana berada dalam tahanan sementara.

Pasal 60 (1) Jika narapidana yang berada dalam lembaga pemasyarakatan mengajukan permohonan grasi, maka waktu antara pengajuan permohonan grasi dan saat dikeluarkan Keputusan Presiden tidak menunda pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan.

(2) Jika terpidana berada di luar lembaga le mbaga pemasyarakatan mengajukan permohonan grasi, maka waktu antara menga jukan permohonan grasi dan saat dikeluarkan Keputusan Presiden tentang grasi tidak dihitung sebagai waktu menjalani pidana.

g r o o . s a t a i l a g e l. e Pasal 61 w w Jika narapidana melarikan diri, maka masa w selama narapidana melarikan diri tidak

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika Presiden menentukan lain.

diperhitungkan sebagai waktu menjalani pidana penjara.

Paragraf 7 Pidana Pengganti Denda Kategori I Pasal 79 (1) …………………………… (2) Lamanya pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. untuk pidana kerja sosial pengganti, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) dan ayat (4) ; b. untuk pidana pengawasan, paling singkat 1 (satu) bulan dan paling

∗

Psl. 79 (2) sub c dan d, sebaiknya digabung, sehingga redaksinya menjadi :

c. untuk pidana penjara pengganti, paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun yang dapat diperberat paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan jika ada pemberatan pidana denda karena perbarengan atau karena adanya faktor pemberatan pidana sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 131 .

29

www.legalitas.org

lama 1 (satu) tahun; c. untuk pidana penjara pengganti, paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun; d. untuk pidana penjara pengganti, paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan jika jika ada pembepemberatan pidana denda karena per barengan atau karena adanya faktor pemberatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 . (3) ………………………………… (4) Setelah menjalani pidana pengganti, sebagian pidana denda dibayar, maka lamanya pidana pengganti dikurangi menurut ukuran yang sepadan sebagaimana ketentuan dalam ayat (3).

∗

Psl. 79 (4) ada kekurangan; seharusnya ada kata “Jika” (apabila) pada awal kalimat.

g r o o . s a t a i l a g Pasal 81 e l. e Jika pengambilan kekayaan atau penda w w patan sebagaimana dimaksud dalam Sebaiknya Psl. 82 ditempatkan di bawah wPasal Paragraf 9 Pidana Pengganti Denda untuk Korporasi

∗

Penempatan Psl. 82 di bawah paragraf 9 tidak tepat, karena tidak mengatur tentang “pidana pengganti denda untuk korporasi”, tetapi ttg. “pedoman penjatuhan pidana denda”

∗

74 ayat (2) tidak dapat dilakukan dilakukan maka untuk korporasi dikenakan pidana pengganti berupa pencabutan izin usaha atau pembubaran korporasi.

Pasal 82 (1) Dalam penjatuhan pidana denda, wajib dipertimbangkan kemampuan terpidana. (2) Dalam menilai kemampuan terpidana, wajib diperhatikan apa yang dapat dibelanjakan oleh terpidana sehu bungan dengan keadaan pribadi dan kemasyarakatannya. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mengurangi untuk tetap diterapkan minimum khusus pidana denda yang

Psl. 77 : - Dapat ditempatkan dalam satu paragraf yang sama dgn. Psl. 77 (paragraf 5), atau - Diberi paragraf baru (5a) berjudul : “Pedoman Penjatuhan Pidana Denda”

30

www.legalitas.org

ditetapkan untuk tindak pidana tertentu.

LAMPIRAN 2 : PERMUFAKATAN JAHAT DALAM KONSEP 2004 ∗

Diatur dalam 9 pasal (Psl. 230, 259:1, 273, 296, 344:2, 391:2, 480, 671, 719:2).

∗

Dari ke-9 pasal tsb., ada 32 tindak pidana permufakatan jahat yang dapat dipidana, yang pidananya semua menyimpang dari “ketentuan umum” Buku I Konsep RUU.

NO.

PERMUFAKATAN JAHAT TERHADAP

PENGATURAN

PIDANA

1.

Psl. 227 (rahasia negara yang berhu bungan dengan pertahanan dan keamanan negara).

Pasal 230 (Sama dgn. Psl. 116 KUHP /WvS)

sesuai dengan ketentuan pasal pasal tersebut.

2.

3.

g r o o . s a t a i l a g e l. e Psl. 229 (rahasia negara yang berhu w bungan dengan pertahanan dan keaman w w an negara). Psl. 209 (thd. Ideologi negara)

4.

Psl. 210 (thd. Ideologi negara)

5.


6.


7.

Psl 214 (Makar thd NKRI);

Pasal 259 (1) (Mirip dg. Psl. 110 & 125 WvS; namun dlm. RUU tdk. ada per mufamufakatan jahat melakukan makar thd. Presd. (Psl. 213 RUU) seperti sepert i dlm. dlm. Psl. Psl. 110 jo. 103 WvS).

idem

idem

Idem

Idem

Idem

Idem

31

www.legalitas.org

8.

Psl 215 (Makar thd. Penggulingan Pemerintah)

Idem

9.

Pasal 216 (Pemberontakan)

Idem

10.

Pasal 232 (Sabotase)

Idem

11.

Psl 234 (Membantu musuh di wkt. Perang)

Idem

12.

Psl 265 (Makar thd. Wilayah & bentuk pemerintahan Neg. Sahabat).

13.

Pasal 266 (Makar thd. Wilayah & bentuk pemerintahan Neg. Sahabat).

14.

Pasal 273 (sama dengan Psl. 139c WvS).

idem

g r o o . s Pasal a 344 (2) t a Pasal 344 (1) : perbuatan yang i l menimbulkan kebakaran, ledakan, atau g a (Sama dg. Psl. e l. e banjir; 187 WvS.) w w w

15.

Psl. 391 (1) : TP Kemanusiaan Kemanusiaa n

16.

TP Pornografi Pornografi (7 TP : Psl. 469-475)

17.

TP Pornoaksi (4 TP : Psl. 476-479)

18.

TP Korupsi (5 TP : Psl 666 s/d 670).

idem

Pasal 391 (2)

Idem Psl. 344 (1) (maksimumnya bervariasi : 9, 12, 15 th. penjara).

Idem. Psl. 391 (1) (minimal 3 th dan maksimal 15 th penjara).

Pasal 480

- penjara minimal 3 th. dan maksimaks imal 15 th., dan - denda minimal Kategori III dan maksimal Kategori VI.

Pasal 671

sama dgn. pidana

32

www.legalitas.org

dalam Psl 666 s/d Pasal 670.

19.

TP pencucian uang dlm. Psl. 719 (1).

Pasal 719 (2)

- penjara minimal 3 th., dan maksimal 15 th., dan denda Kategori VI.

ANALISIS : ∗

Dari tabel permufakatan jahat RUU di atas dapat disimpulkan : 1. sistem perumusannya sama (tidak berbeda) dengan KUHP (WvS), yaitu : a. permupakatan jahat yang dapat dipidana (yang dijadikan TP), ditentukan secara khusus (tersendiri) dalam aturan khusus (Buku II); dan b. ancaman pidananya juga ditentukan secara khusus untuk tiap-tiap delik (jadi berbeda-beda atau bervariasi, tergantung delik pokoknya). 2. tidak ada satu delikpun (delik permupakatan jahat) yang ditundukkan pada aturan umum pemidanaan untuk permufakatan jahat dalam Buku I RUU KUHP.

∗

∗

g r o o . s a t a i l aKUHP (WvS), khususnya dalam sistem Sistem dan ide RUU KUHP berbeda dengan g e aturan pemidanaannya diletakkan dalam l. e pemidanaannya (sub 1b). Dalam RUU, w “aturan umum” (Buku I), walaupun deliknya ditentukan secara khusus. w w Diletakkannya aturan pemidanaan untuk permufakatan jahat dalam Buku I, didasarkan pada ide untuk membuat pola “keseragaman/kesamaan dan kesetaraan/kesebandingan bobot”. Ide ini dimunculkan dalam Konsep/RUU, justru berdasarkan analisis/evaluasi terhadap sistem KUHP yang ancaman pidananya berbeda-beda (bervariasi) dan tidak berpola, yaitu tidak ada keseragaman dan kesetaraan/kesebandingan bobot.

∗

Kalau formulasi ancaman pidana (bobot delik) permufakatan jahat dalam RUU sama atau kembali lagi ke sistem KUHP (WvS), yaitu “bervariasi/tidak berpola/tidak seragam/tidak ada kesebandingan”, maka ini suatu “ kemunduran” dan TIDAK ADA ARTINYA LAGI DIMASUKKANNYA KETENTUAN TENTANG PERMUFAKATAN JAHAT DALAM “ATURAN UMUM” (Pasal 15 BUKU I RUU KUHP). Dirasakan “janggal”, kalau ada aturan umum Psl. 15 (Buku I) tetapi tidak pernah bisa diterapkan dalam aturan khusus (Buku II).

∗

Catatan : 1. dirasakan janggal, tidak ada delik permufakatan jahat melakukan makar thd. Presd. (Psl. 213) seperti dlm. Psl. 110 jo. 103 KUHP/WvS..

33

www.legalitas.org

2. Psl. 719 (2) seharusnya juga ada untuk Psl. 720 (khususnya untuk “permufakatan jahat”) karena Psl. 720 merupakan “pasangan” dari TPPU (“Money laundering ”) ”) dalam Psl. 719.

LAMPIRAN 3 : CATATAN FORMULASI BUKU II KONSEP 2004 YANG BERKAITAN DENGAN BUKU I

BUKU II RUU KUHP 2004

BAB I : Bagian Kelima Perluasan dan Pidana Tambahan

Pasal 259 (1) Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209, Pasal 210, Pasal 211, Pasal 212, Pasal 214, Pasal 215, Pasal 216, Pasal 232, atau Pasal 234, dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan pasal tersebut.

CATATAN BNA

∗

Psl. 259 mengatur ttg.: - (1) “permufakatan jahat”; - (2) tentang “persiapan” & “pemudahan”; - (3) pengertian “mempersiapkan & memudahkan”; - (5) perampasan brg. (pid.tambahan); - (6) alasan penghapus pid. (persiapan perubahan ketatanegaraan secara konstitusional tidak dipidana)

g r o o . s a t a i l a g e l. e w w Psl. 260 mengatur ttg. “pidana tambah w

(2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku juga bagi setiap orang yang dengan maksud mempersiapkan atau memudahkan ter-jadinya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209, Pasal 210, Pasal 211, Pasal 212, Pasal 214, Pasal 215, Pasal 216, Pasal 232, atau Pasal 234, (3) Mempersiapkan atau memudahkan terjadinya tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa : a. berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan tindak pidana itu, atau untuk

∗

an” (“pencabutan hak” atau “pengumuman putusan hakim”) ; ∗

PERMUFAKATAN JAHAT : - Bobot (ancaman pidana) utk. Permufakatan jahat, tdk. perlu dirumuskan. - Lihat bahan “Evaluasi Permufakatan Jahat”.

∗

PERSIAPAN : - sistem formulasinya seharusnya sama dengan “permufakatan jahat” (lihat bahan “evaluasi Permufakatan Jahat”); - dalam aturan khusus (spt. Psl. 259 ayat 3) tidak perlu lagi diberikan

34

www.legalitas.org

memberi bantuan pada waktu melakukan tindak pidana atau memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan tindak pidana; b. berusaha memperoleh kesem patan, sarana, atau keterangan bagi diri sendiri atau orang lain untuk melakukan tindak pidana tersebut; c. mempunyai persediaan barang yang diketahuinya bahwa barang tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana; d. mempersiapkan atau merencanakan untuk melaksanakan tindak pidana tersebut yang akan diberitahukan kepada orang lain; atau e. berusaha mencegah, menghalangi, atau menggagalkan suatu tindakan kekuasaan umum untuk mencegah tindak pidana tersebut. (4) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dirampas. (5) Tidak dipidana, setiap orang yang bermaksud hanya mempersiapkan perubahan ketatanegaraan secara konstitusional.

pengertian/batasan “persiapan”, karena dalam aturan umum sudah ada pengertiannya (lihat Psl. 13 ayat 2); - sekiranya pengertian/batasan “persiapan” dalam Psl. 13 (2) dipandang kurang cukup, dapat saja batasan dalam Psl. 259 (3) diintegrasikan utk menyempurnakan rumusan Psl. 13 (2).; - pengertian Psl. 259 (3) sub a sebaiknya dihapus, karena akan mengganggu pengertian “menyuruhlakukan” “menyuruhlakukan” (doenplegen), “turut serta” (medeplegen), dan “pembantuan” (medeplichtige) yang sudah ada dalam sistem KUHP (RUU).

∗

PIDANA TAMBAHAN : - pidana tambahan tidak perlu disebut dalam rumusan delik, karena sudah ada aturan umum (Psl. 64 ayat 2) yang menyatakan :

g r o o . s a t a i l a g e l. e “Pidana tambahan dapat dijatuh w w kan bersama-sama dengan pidana w

Pasal 260 (1) Pembuat tindak pidana sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 213 dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d. (2) Pembuat tindak pidana sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 209, Pasal 210, Pasal 211, Pasal 212, Pasal 215, Pasal 216, Pasal 232, Pasal 233, Pasal 234, Pasal 235, Pasal 236, atau Pasal 259, atau Pasal 260 ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabut-an hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a dan/atau

pokok, sebagai pidana yang berdiri sendiri atau dapat dijatuhkan bersama-sama bersama- sama dengan pidana tambahan yang lain”.

35

www.legalitas.org

huruf b. (3) Pembuat tindak pidana sebagaima-na dimaksud dalam Pasal 236, juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf c dan/atau huruf f dan pengumuman putusan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c.

BAB II : Bagian Ketiga Pidana Tambahan Pasal 264 (1) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a, huruf b, dan/atau huruf c. (2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a dan/atau huruf b.

∗

Pidana tambahan tidak perlu disebut dalam rumusan delik, karena sudah ada aturan umum (Psl. 64 ayat 2). Lihat di atas.

∗

Dengan adanya Psl. 64 (2), penjatuhan pidana tambahan diserahkan sepenuhnya kepada hakim untuk memilih jenis pidana tambahan yang akan dijatuhkan, disesuaikan dengan kondisi pembuat (terpidana) dan kasus/perkaranya.


BAB III III : Bagian Kelima Permufakatan Jahat dan Pidana Tambahan

Pasal 273 Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 atau Pasal 266, dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan pasal-pasal tersebut. Pasal 274 (1) Pembuat tindak pidana sebagai-mana

∗

PERMUFAKATAN JAHAT (Ps.273): Formulasi delik permufakatan jahat dalam Buku II seharusnya sbb. : - “Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dalam Pasal ....., dipidana”. - ancaman pidananya tidak perlu dicantumkan dalam perumusan delik ybs., kecuali akan menyimpang (membuat kekhususan) dari aturan umum.(Cttn: jangan “semuanya

36

www.legalitas.org

dimaksud dalam Pasal 267 dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam dala m Pasal 88 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d. (2) Pembuat tindak pidana sebagai-mana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a, huruf b, dan/atau huruf c; (3) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265, Pasal 266, Pasal 269, Pasal 270, atau Pasal 273, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a dan/atau huruf b.

- Lihat bahan “Evaluasi Permufakatan Jahat”.

∗

PIDANA TAMBAHAN (Psl. 274): pidana tambahan tidak perlu diatur dalam Buku II (rumusan delik), karena sudah ada aturan umum (Psl. 64 ayat 2). Lihat di atas.

g r o o Pidana.tambahan tidak perlu diatur s a a dalam t Buku II (rumusan delik), karena i l 2). asudah ada aturan umum (Psl. 64 ayat 2). g e Lihat di atas. l. e Pembuat tindak pidana sebagaimana w w dimaksud dalam Pasal 275 dapat w dijatuhi pidana tambahan berupa BAB IV : Bagian Ketiga Pidana Tambahan Pasal 282

(1)

menyimpang”, krn. kalau semua menyimpang, tidak ada artinya lagi Psl. 15 Buku I).

∗

pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a, huruf b, dan/atau huruf c. (2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, Pasal 277, Pasal 278, Pasal 279, Pasal 280, atau Pasal 281 dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf c.

BAB VIII VIII Bagian Kesepuluh Pidana Tambahan

Pasal 389

∗

Pidana tambahan tidak perlu diatur dalam Buku II (rumusan delik), karena sudah ada aturan umum (Psl. 64 ayat 2). 2). Lihat di atas.

37

www.legalitas.org

(1) Jika pembuat salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 sampai dengan Pasal 386 melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya, maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk menjalankan profesi tersebut. (2) Pembuat tindak pidana p idana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 atau Pasal 386, juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim.

BAB XIII XIII

∗

Bagian Kelima Pidana Tambahan Pasal 451 Pembuat salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 442 sampai dengan Pasal 449 dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d.

BAB XIV XIV

Bagian Keempat Pidana Tambahan


g r o o . s a t a i l a g e l. e w w w Pidana tambahan tidak perlu diatur ∗

dalam Buku II (rumusan delik), karena sudah ada aturan umum (Psl. 64 ayat 2). 2). Lihat di atas.

Pasal 462 Pembuat salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d.

BAB XV XVII

Bagian Kesebelas Pidana Tambahan Pasal 505 (1) Pembuat salah satu tindak pidana

∗


38

www.legalitas.org

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 468, Pasal 484, Pasal 485, Pasal 486, Pasal 488, Pasal 489 sampai dengan Pasal 498 dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d. (2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 488 dan Pasal 493 sampai dengan Pasal 498 melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan menjalankan profesinya, maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk menjalankan profesi tersebut.

BAB BA B XXVII XXVII

Pasal 617 (1) Pembuat salah satu tindak pidana se bagaimana dimaksud dalam Bab ini, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim dan pencabutan hak untuk menjalankan profesinya selama waktu tertentu.

(2)

∗


g r o o . s a t a i l a g e l. e w w Pembuat tindak pidana sebagaima-na w dimaksud dalam Pasal 592 , Pasal 601 ,

Pasal 607 , Pasal 609 , Pasal 610 , atau Pasal 615, dapat dijatuhi pidana tambahan sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a, huruf b, dan/atau huruf d.

BAB BA B XXVIII XXVIII

Bagian Kelima Pidana Tambahan Pasal 627 (1) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 619, Pasal 620, Pasal 621, atau Pasal 623, atau dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a, huruf b, dan/atau huruf d.

∗


39

www.legalitas.org

(2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 618 sampai dengan Pasal 625 dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim.

BAB BA B XXIX XXIX

∗

Bagian Keempat Pemberatan Pemberatan Pidana Pasal 636 Jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama- sama, maka pidananya dapat ditambah dengan 1/3 (satu per tiga), kecuali tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 629.

Pemberatan pidana karena delik dilakukan bersama-sama, tidak perlu dirumuskan secara khusus dalam Buku II (perumusan delik), karena sudah ada aturan umum Psl. 131 sub e.

g r o o Bagian Ketiga .tambahan tidak perlu diatur Pidana s Pidana Tambahan dan Ganti Rugi a Buku II (rumusan delik), karena dalam t a i l asudah ada aturan umum (Psl. 64 ayat 2). 2). g Pasal 664 e Lihat di atas. l. e Pembuat tindak pidana sebagaimana w w dimaksud dalam Pasal 639, Pasal w 643, Pasal 644, Pasal 646, Pasal 647, Pasal 648, BAB XX XXX X

∗

Pasal 653, atau Pasal 661, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam da lam Pasal Pa sal 88 ayat (1) huruf b dan huruf c. Pasal 665 Pembuat tindak pidana yang melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf d.

BAB BA B XXXII XXXII

Pasal 706 Pembuat tindak pidana sebagaimana di-

∗

Pidana tambahan tidak perlu diatur dalam Buku II (rumusan delik), karena sudah ada aturan umum (Psl. 64 ayat 2). 2).

40

www.legalitas.org

maksud dalam Pasal 704 atau Pasal 705, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf huruf b dan huruf c.

Lihat di atas.

Pasal 708 Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 677 sampai dengan Pasal 678, Pasal 687, atau Pasal 688 dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a, huruf b, atau huruf c. Pasal 709 Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 678, Pasal 679, Pasal 682, Pasal 687 sampai dengan Pasal 691, Pasal 692, Pasal 694, Pasal 695, atau Pasal 696 dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk menjalankan profesi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf f.


41

SISTIM PEMIDANAAN,Barda Nawawi

Recommend Documents