BAB I PENDAHULUAN
Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya upaya pelayanan pelayanan kesehatan, kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun maupun rehabilitatif. rehabilitatif. Upaya pelayanan kesehatan dibagi menjadi dua, yaitu pelayanan kesehatan masyarakat dan perorangan. Pelayanan kesehatan perorangan terdiri dari 3 (tiga) tingkatan yaitu: () Pelaya Pelayanan nan kesehat kesehatan an tingka tingkatt pertam pertama, a, (!) Pelaya Pelayanan nan kesehat kesehatan an tingka tingkatt kedua, kedua, dan (3) Pelayanan kesehatan tingkat ketiga. Pelayanan Pelayanan kesehatan tingkat tingkat pertama pertama merupakan merupakan pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi di puskesmas, puskesmas pera"atan, tempat praktik perorangan, klinik pratama, klinik umum di balai#lembaga pelayanan kesehatan, dan rumah sakit pratama. $alam keadaan tertentu, bidan atau pera"at dapat memberikan pelayanan kesehat kesehatan an tingka tingkatt pertam pertamaa sesuai sesuai ketent ketentuan uan peratu peraturan ran perund perundang ang%un %undan dangan gan.. Pelaya Pelayanan nan kesehatan tingkat kedua merupakan pelayanan kesehatan spesialistik yang dilakukan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis yang menggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan spesialistik. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga merupakan pelayanan kesehatan sub spesialistik yang dilakukan oleh dokter sub spesialis atau dokter gigi sub spesialis yang meng menggu guna naka kan n peng penget etah ahua uan n dan dan tekno teknolo logi gi keseh kesehata atan n sub sub spesi spesiali alist stik ik.. &eti &etiap ap fasili fasilita tass pelayanan kesehatan mempunyai ke"ajiban untuk merujuk pasien yang memerlukan pelayanan di luar kemampuan pelayanan rumah sakit. &ejak tanggal 'anuari !, kegiatan operasional *adan Penyelenggara 'aminan &osial &osial (*P'&) (*P'&) dimula dimulaii sesuai sesuai dengan dengan amanat amanat UU nomor nomor tahun tahun ! ! tentan tentang g &istem &istem 'aminan &osial +asional (&'&+) dan UU nomor ! tahun ! tentang *adan Penyelenggara 'aminan &osial (*P'&). *P'& esehatan merupakan badan pelaksana yang dibentuk untuk menyel menyeleng enggar garaka akan n program program jamina jaminan n keseha kesehatan tan bagi bagi seluruh seluruh rakyat rakyat -ndone -ndonesia. sia. ujua ujuan n diberlakukannya program 'aminan esehatan +asional ('+) ini adalah untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan kesehatan masyarakat yang diberikan diberikan kepada kepada semua orang yang telah membayar membayar iuran atau yang iurannya dibayar oleh pemerintah (-dris, !). Pemenu Pemenuhan han kebutu kebutuhan han kesehat kesehatan an masyarak masyarakat at seharu seharusny snyaa bermut bermutu, u, merata, merata, dan terjangkau. +amun, faktanya saat ini jangkauan pelayanan kesehatan belum merata. /al ini salah salah satuny satunyaa diseba disebabka bkan n sistem sistem rujuka rujukan n pasien pasien yang yang kurang kurang optimal optimal sehingg sehinggaa terjadi terjadi penumpukan pasien di rumah sakit besar tertentu dan banyaknya kasus pasien yang ditangani 1
oleh dokter spesialis yang sebenarnya dapat ditangani oleh layanan primer. &edangkan di sisi lain, banyak tempat layanan primer yang sepi. Penumpukan pasien tentu menyebabkan pelayanan
kesehatan
menjadi
tidak optimal. 0leh karena
itu, diperlukan adanya
pengembangan sistem rujukan yang lebih baik dengan mengembangkan sistem rujukan regional yang terstruktur dan berjenjang (emenkes, !). 1aporan ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi para masyarakat, mahasis"a, dan para tenaga medis mengenai sistem rujukan dan koordinasi antar sistem kesehatan, khususnya di 2&U$ ota &urakarta. $engan demikian, semua masyarakat -ndonesia dapat berpartisipasi dalam usaha menapai derajat kesehatan masyarakat setinggi%tingginya, terutama melalui program '+ ini.
2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Definisi Sistem Rujukan &istem rujukan (referral system) adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan
yang mengatur dan melaksanakan pelimpahan tanggung ja"ab pengelolaan suatu kasus penyakit dan ataupun masalah kesehatan seara timbal balik seara vertikal, dalam arti antar sarana pelayanan kesehatan yang berbeda stratanya, atau seara hori4ontal dalam arti antar sarana pelayanan kesehatan yang sama stratanya (Permenkes, !!a). &istem 2ujukan pelayanan kesehatan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung ja"ab pelayanan kesehatan seara timbal balik baik vertikal maupun hori4ontal yang "ajib dilaksanakan oleh peserta jaminan kesehatan atau asuransi kesehatan sosial dan seluruh fasilitas kesehatan (-dris,!). Prof. $r. &oekidjo +otoatmodjo (!5) mendefinisikan sistem rujukan sebagai suatu sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelimpahan tanggung ja"ab timbal balik terhadap satu kasus penyakit atau masalah kesehatan seara vertikal (dari unit yang lebih mampu menangani), atau seara hori4ontal (antar unit%unit yang setingkat kemampuannya) ($inkes +*, !). B. Tujuan Sistem Rujukan . ujuan Umum Untuk meningkatkan mutu, akupan, dan efisiensi pelayanan kesehatan seara
terpadu dengan didasarkan atas tanggung ja"ab bersama antara semua unit pelayanan kesehatan. !. ujuan husus . 6enghasilkan upaya pelayanan kesehatan klinik yang bersifat kuratif dan rehabilitatif seara berhasil guna dan berdaya guna. !. $ihasilkannya upaya kesehatan masyarakat yang bersifat preventif seara berhasil guna dan berdaya guna.
C. Jenis Rujukan 2ujukan dibagi dalam rujukan medik dan rujukan kesehatan (/atmoko, !7). . 2ujukan medik yang berkaitan dengan pengobatan dan pemulihan berupa pengiriman
pasien (kasus), spesimen, dan pengetahuan tentang penyakit, meliputi: a. onsultasi penderita untuk keperluan diagnostik, pengobatan, tindakan operatif.
3
b.
Pengiriman bahan (spesimen) untuk pemeriksaan laboratorium yang lebih
.
lengkap. 6endatangkan atau mengirim tenaga yang lebih kompeten atau ahli untuk
mutu pelayanan pengobatan. !. 2ujukan kesehatan menyangkut masalah kesehatan masyarakat yang bersifat preventif dan promotif yang antara lain meliputi bantuan: a) &urvey epidemiologi dan pemberantasan penyakit atas kejadian luar biasa atau terjangkitnya penyakit menular. b) Pemberian pangan atas terjadinya kelaparan di suatu "ilayah. ) Pendidikan penyebab keraunan, bantuan teknologi penanggulangan keraunan dan bantuan obat%obatan atas terjadinya keraunan masal. d) &aran dan teknologi untuk penyediaan air bersih atas masalah kekurangan air bersih bagi masyarakat umum. e) Pemeriksaan spesimen air di laboratorium kesehatan dan lain%lain. D. Metoe Rujukan 2ujukan dapat dilakukan dengan beberapa metode:
.
&eara tertulis, langsung (diba"a#sertakan dengan pasien) atau tidak langsung (per kurir#pos).
!.
omunikasi audio (radio medik, telepon)
3.
omunikasi audiovideo (telemedicine, video stream)
.
omunikasi tulisan (morse, e-mail , fa8, &6&)
E. K!ite!ia Pasien Di!ujuk 9dapun kriteria pasien yang dirujuk menurut Pranoko $hanabhalan (!!) adalah
apabila memenuhi salah satu dari: . /asil pemeriksaan fisik sudah dapat dipastikan tidak mampu diatasi. !. /asil pemeriksaan fisik dengan pemeriksaan penunjang medis ternyata tidak mampu diatasi. 3. 6emerlukan pemeriksaan penunjang medis yang lebih lengkap, tetapi pemeriksaan harus disertai pasien yang bersangkutan. . 9pabila telah diobati dan dira"at ternyata memerlukan pemeriksaan, pengobatan, dan pera"atan di sarana kesehatan yang lebih mampu. ". Ketentuan Umum
etentuan umum sistem rujukan *P'& adalah sebagai berikut: ) Pelayanan kesehatan perorangan terdiri dari 3 (tiga) tingkatan yaitu: a) Pelayanan kesehatan tingkat pertama; b) Pelayanan kesehatan tingkat kedua; dan 4
) Pelayanan kesehatan tingkat ketiga. !) Pelayanan kesehatan tingkat pertama merupakan pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama. 3) Pelayanan kesehatan tingkat kedua merupakan pelayanan kesehatan spesialistik yang dilakukan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis yang menggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan spesialistik. ) Pelayanan kesehatan tingkat ketiga merupakan pelayanan kesehatan sub spesialistik yang dilakukan oleh dokter sub spesialis atau dokter gigi sub spesialis yang menggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan sub spesialistik. <) $alam menjalankan pelayanan kesehatan, fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjutan "ajib melakukan sistem rujukan dengan mengau pada peraturan perundang undangan yang berlaku. 7) Peserta yang ingin mendapatkan pelayanan yang tidak sesuai dengan sistem rujukan dapat dimasukkan dalam kategori pelayanan yang tidak sesuai dengan prosedur sehingga tidak dapat dibayarkan oleh *P'& esehatan. =) Fasilitas esehatan yang tidak menerapkan sistem rujukan maka *P'& esehatan akan melakukan recredentialing terhadap kinerja fasilitas kesehatan tersebut dan dapat berdampak pada kelanjutan kerjasama. 5) Pelayanan rujukan dapat dilakukan seara hori4ontal maupun vertikal. >) 2ujukan hori4ontal# internal adalah rujukan yang dilakukan antar pelayanan kesehatan dalam satu tingkatan apabila perujuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan#atau ketenagaan yang sifatnya sementara atau menetap. ) 2ujukan vertikal adalah rujukan yang dilakukan antar pelayanan kesehatan yang berbeda tingkatan, dapat dilakukan dari tingkat pelayanan yang lebih rendah ke tingkat pelayanan yang lebih tinggi atau sebaliknya. ) 2ujukan vertikal dari tingkatan pelayanan yang lebih rendah ke tingkatan pelayanan yang lebih tinggi dilakukan apabila: a) pasien membutuhkan pelayanan kesehatan spesialistik atau subspesialistik; b) perujuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan# atau ketenagaan. !) 2ujukan vertikal dari tingkatan pelayanan yang lebih tinggi ke tingkatan pelayanan yang lebih rendah dilakukan apabila : 5
a) permasalahan kesehatan pasien dapat ditangani oleh tingkatan pelayanan kesehatan yang lebih rendah sesuai dengan kompetensi dan ke"enangannya; b) kompetensi dan ke"enangan pelayanan tingkat pertama atau kedua lebih baik dalam menangani pasien tersebut; ) pasien membutuhkan pelayanan lanjutan yang dapat ditangani oleh tingkatan pelayanan kesehatan yang lebih rendah dan untuk alasan kemudahan, efisiensi dan pelayanan jangka panjang; dan atau d)
perujuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan sarana, prasarana, peralatan dan atau ketenagaan (-dris, !).
3) 2ujukan Parsial a. 2ujukan parsial adalah pengiriman pasien atau spesimen ke pemberi pelayanan kesehatan lain dalam rangka menegakkan diagnosis atau pemberian terapi, yang merupakan satu rangkaian pera"atan pasien di Faskes tersebut. b. 2ujukan parsial dapat berupa: . pengiriman pasien untuk dilakukan pemeriksaan penunjang atau tindakan !. pengiriman spesimen untuk pemeriksaan penunjang .
9pabila pasien tersebut adalah pasien rujukan parsial, maka penjaminan pasien dilakukan oleh fasilitas kesehatan perujuk.
6
#am$a! % &istem 2ujukan *erjenjang (-dris, !)
#am$a! & &kema &istem 2ujukan Pelayanan
esehatan di -ndonesia ($epes 2-, !>) Pelaksanaan sistem rujukan di indonesia telah diatur dengan bentuk bertingkat atau berjenjang, yaitu pelayanan kesehatan tingkat pertama, kedua dan ketiga, seperti pada gambar dimana dalam pelaksanaannya tidak berdiri sendiri%sendiri namun berada di suatu sistem dan saling berhubungan. 9pabila pelayanan kesehatan primer tidak dapat melakukan tindakan medis tingkat primer maka ia menyerahkan tanggung ja"ab tersebut ke tingkat pelayanan di atasnya, demikian seterusnya. 9pabila seluruh faktor pendukung 7
(pemerintah, teknologi, transportasi) terpenuhi maka proses ini akan berjalan dengan baik dan masyarakat a"am akan segera tertangani dengan tepat ($epes 2-, !>). 9da beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam alur rujukan yaitu: a. lasifikasi Fasilitas esehatan. b. 1okasi # ?ilayah abupaten#ota . oordinasi unsur%unsur pelaksana 9lur rujukan kasus kega"at daruratan dari ader dapat langsung merujuk ke: Puskesmas pembantu, pondok bersalin atau bidan di desa, puskesmas ra"at inap, rumah sakit s"asta# 2& pemerintah ($epes 2-, !>). #. A'u! Rujukan
Untuk memahami tentang alur rujukan dan ketentuannya, perlu diketahui tentang tahapan pelayanan kesehatan. 9da tiga tahapan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan, yaitu sebagai berikut : .
Pelayanan tingkat primer Pelayanan di sini diselenggarakan oleh $okter Praktek Umum ($PU). ahap ini disebut tahap a"al atau kontak pertama pasien dengan dokter yang biasanya bertempat di klinik pribadi, klinik dokter bersama, Puskesmas, balai pengobatan, klinik perusahaan, atau poliklinik umum di rumah sakit. &etiap pasien semestinya harus ke $PU dulu keuali bila terjadi kasus ga"at darurat.
!.
Pelayanan tingkat sekunder 'ika dianggap perlu, pasien akan dirujuk ke pelayanan tingkat sekunder. Untuk itu $PU akan menulis surat konsultasi atau rujukan yang menjelaskan masalah medis dan kendala yang dihadapi pada pasien yang bersangkutan. $i sini pasien akan dilayani oleh dokter spesialis ($&p) di rumah sakit (kelas @ atau *), klinik spesialis atau klinik pribadi. 'ika masalah kesehatan yang sulit telah diselesaikan pasien akan dikirim balik ke $PU yang mengirimnya dengan bekal surat rujuk balik yang berisi anjuran kelanjutan pengobatannya.
3.
Pelayanan tingkat tersier 'ika masalahnya juga tidak dapat atau tidak mungkin diselesaikan oleh $&p di tingkat sekunder maka pasien yang bersangkutan akan dikirim ke pelayanan tingkat tersier (top referral ). $i sini pasien akan dilayani oleh para dokter super#sub spesialis atau &pesialis onsultan ($&p) di rumah sakit pendidikan atau rumah sakit besar yang mempunyai berbagai pusat riset yang mapan (kelas 9). Pelayanan kesehatan di faskes primer yang dapat dirujuk langsung ke faskes tersier hanya untuk kasus yang sudah ditegakkan diagnosis dan renana terapinya, merupakan pelayanan berulang dan 8
hanya tersedia di faskes tersier. 2ujuk balik pun tetap berlaku di sini dan bukan tidak mungkin berisi anjuran untuk kembali ke $PU%nya jika masalah telah diatasi. 'ika masalahnya tidak mungkin dapat diatasi lagi (stadium terminal), sehingga diputuskan untuk dilanjutkan dengan pera"atan di rumah, maka yang terakhir ini pun menjadi tugas $PU. etentuan pelayanan rujukan berjenjang dapat dikeualikan dalam kondisi: a. erjadi keadaan ga"at darurat; ondisi kega"atdaruratan mengikuti ketentuan yang berlaku b. *enana; riteria benana ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah $aerah . ekhususan permasalahan kesehatan pasien; untuk kasus yang sudah ditegakkan renana terapinya dan terapi tersebut hanya dapat dilakukan di fasilitas kesehatan lanjutan d. Pertimbangan geografis; dan e. Pertimbangan ketersediaan fasilitas &elain tiga tahapan di atas masih ada tahapan pelayanan kesehatan yang kedudukannya lebih rendah dari pelayanan tingkat primer, yaitu seperti pelayanan tingkat rumah tangga dan tingkat masyarakat yang bergerak seara s"adana, misalnya: *idan, Pera"at, Posyandu, Polindes, &akabhakti /usada, dan lain%la in. $alam keadaan tertentu, bidan atau pera"at dapat memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama sesuai ketentuan peraturan perundang%undangan. *idan dan pera"at hanya dapat melakukan rujukan ke dokter dan#atau dokter gigi pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama keuali dalam kondisi ga"at darurat dan kekhususan permasalahan kesehatan pasien, yaitu kondisi di luar kompetensi dokter dan#atau dokter gigi pemberipelayanan kesehatan tingkat pertama.
H. Re(iona'isasi Sistem Rujukan
abupaten#kota dibagi dalam beberapa "ilayah rujukan#region, berdasarkan hasil mapping sarpras, &$6, dan kondisi geografis, setiap "ilayah mempunyai pusat rujukan. . $efinisi 2egionalisasi sistem rujukan adalah pengaturan sistem rujukan dengan penetapan batas "ilayah administrasi daerah berdasarkan kemampuan pelayanan
9
medis, penunjang, dan fasilitas pelayanan kesehatan yang terstuktur sesuai dengan kemampuan, keuali dalam kondisi emergensi (emenes,!) . !. ujuan a) 6engembangkan regionalisasi sistem rujukan berjenjang di Provinsi dan abupaten#ota. b) 6eningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan rujukan 2&. ) 6eningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan rujukan sampai ke daerah terpenil dan daerah miskin. d) 6empertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan rujukan 2& (emenes, !). 3. 6anfaat a) Pasien tidak menumpuk di 2& besar tertentu. b) Pengembangan seluruh 2& di provinsi dan kabupaten#kota dapat direnanakan seara sistematis efisien dan efektif. ) Pelayanan rujukan dapat lebih dekat ke daerah terpenil, miskin, dan daerah perbatasan karena pusat rujukan lebih dekat. d) 2egionalisasi rujukan dapat dimanfaatkan untuk pendidikan tenaga kesehatan terutama pada 2& Pusat 2ujukan 2egional. . 9lur sistem rujukan regional a) Pelayanan kesehatan rujukan menerapkan pelayanan berjenjang yang dimulai dari Puskesmas, kemudian kelas $ atau @, selanjutnya 2& kelas * dan akhirnya ke 2& kelas 9. b) Pelayanan kesehatan rujukan dapat berupa rujukan ra"at jalan dan ra"at inap yang diberikan berdasarkan indikasi medis dari dokter disertai surat rujukan, dilakukan atas pertimbangan tertentu atau kesepakatan antara rumah sakit dengan pasien atau keluarga pasien. ) 2& kelas @#$ dapat melakukan rujukan ke 2& kelas * atau 2& kelas 9 antar atau lintas kabupaten#kota yang telah ditetapkan. yang dimaksud dengan Aantar kabupaten# kotaB adalah pelayanan ke 2& kabupaten# kota yang masih dalam satu region yang telah ditetapkan. &edangkan Alintas kabupaten#kotaB adalah pelayanan ke 2& kabupaten#kota di luar "ilayah region yang telah ditetapkan (emenes, !).
10
BAB III PEMBAHASAN
Pada umumnya, proses rujukan yang dilaksanakan di 2umah &akit Umum $aerah (2&U$) ota &urakarta sudah berjalan sesuai prosedur. 2&U$ ota &urakarta yang merupakan rumah sakit tipe @ milik pemerintah ota &urakarta berperan sebagai Penyedia Pelayanan esehatan (PP) tingkat ! menerima maupun merujuk pasien dari PP tingkat yang lain. $alam pelaksanaan teknisnya, 2&U$ ota &urakarta menerima pasien rujukan dari fasilitas layanan kesehatan terutama tingkat pertama#primer, yaitu puskesmas dan dokter keluarga yang bekerja sama dengan *P'&. 'enis pasien yang dilayani di 2&U$ ota &urakarta terdiri dari pasien umum, pasien peserta '+#*P'& (baik P*- maupun non P*-) dan pasien peserta 'amkesda aranganyar. 6emang ada beberapa pasien 'amkesda aranganyar yang memeriksakan diri dengan memba"a rujukan dari puskesmas#dokter keluarga aranganyar ke 2&U$ ota &urakarta karena letak 2&U$ ini di daerah +gipang yang dekat dengan daerah aranganyar. &elanjutnya, 2&U$ ota &urakarta dapat merujuk pasien ke rumah sakit tipe *, meliputi 2umah &akit asih -bu &urakarta, 2umah &akit PU 6uhammadiyah &urakarta, dan 2umah &akit $r 0C+ &olo *aru, serta rumah sakit tipe 9, yaitu 2&U$ $r. 6oe"ardi. Untuk metode rujukan yang digunakan saat ini adalah berupa surat rujukan tertulis disertai dengan bukti rujukan online. 6etode ini sudah berjalan sesuai prosedur di 2&U$ ota &urakarta. 6engenai sistem rujukan di 2&U$ ota &urakarta yang juga terkait dengan jaminan kesehatan, masih sering ditemui beberapa masalah. &alah satu ontohnya adalah pasien yang datang ke poli tidak memba"a persyaratan seara lengkap, seperti surat rujukan dari puskesmas#dokter keluarga, fotokopi kartu *P'&, fotokopi kartu keluarga, dan fotokopi P. Pasien kerap kali lupa memba"a persyaratan yang diperlukan. /al ini dapat menghambat pelayanan dan menyebabkan pasien yang mau datang berobat tidak dapat dilayani segera karena harus melengkapi semua persyaratan terlebih dahulu. Untuk mengatasi masalah ini, perlu ada edukasi yang optimal dari petugas di bagian pendaftaran tentang pentingnya memenuhi semua persyaratan untuk bisa mendapat claim dari *P'&. &elain itu dari pihak pasien pun harus didapatkan kepedulian dan kesadaran yang tinggi untuk mau memenuhi semua persyaratan yang ada. &istem rujukan berjenjang diberlakukan salah satunya agar terjadi pemerataan pasien, sehingga pasien tidak menumpuk di satu tingkat pelayanan kesehatan. Pelayanan tingkat 11
primer, sekunder, maupun tersier telah memiliki standar dan akupan pelayanan masing% masing. +amun, pada kenyataannya masih ada pasien yang datang ke poli PP tingkat ! dengan permasalahan atau diagnosis penyakit yang seharusnya ukup untuk ditangani di PP tingkat . Untuk itu, dari 2&U$ kota &urakarta meminta konfirmasi ke PP tingkat terlebih dahulu. 'ika ini memang murni karena kesalahan diagnosis dari PP tingkat maka pasien tetap dilayani dengan biaya ditanggung oleh PP tingkat sebagai bentuk tanggung ja"ab atas kelalaiannya karena biaya tidak mendapat claim dari *P'& di PP tingkat !. +amun, ada juga kasus dimana rujukan tersebut dibuat karena pasien memaksa untuk dirujuk, maka pasien akan dikembalikan ke PP tingkat . 9tau pasien tetap dilayani sebagai pasien umum. /al ini dilakukan agar PP tingkat lebih memperhatikan kriteria pasien yang dapat dirujuk dan juga menghindari penumpukan pasien di PP tingkat !. &elain itu, juga terdapat masalah tentang kasus gigi. $ari *P'& telah menetapkan dokter keluarga untuk setiap anggota '+. +amun pada kartu tidak tertera layanan dokter gigi untuk PP tingkat . &edangkan kasus gigi tidak dapat ditangani oleh dokter keluarga sebagai dokter umum. 9khirnya dokter umum akan merujuk pasien kasus gigi ke PP tingkat !. 6asalahnya diagnosis pasien tersebut seharusnya dapat ditangani di PP tingkat . Untuk masalah seperti ini, 2&U$ kota &urakarta akan memberikan surat pengantar ke *P'& agar pasien tersebut mendapat dokter gigi untuk PP tingkat . Permasalahan lain terkait sistem rujukan dengan jaminan kesehatan adalah pasien yang datang ke -D$. &eperti yang sudah dipaparkan dalam tinjauan pustaka, pasien ga"at darurat tidak perlu mengikuti alur sistem rujukan berjenjang. Pasien dengan *P'& dapat ditangani dengan pelayanan -D$ jika diagnosisnya sesuai dengan daftar diagnosis ga"at darurat dari *P'&. 6asalah pada pasien yang datang ke -D$ terjadi apabila pasien dengan jaminan kesehatan *P'&, meminta penanganan ga"at darurat, dan setelah diperiksa ternyata tidak didapatkan diagnosis pada pasien yang sesuai dengan kriteria kega"atdaruratan dari *P'&. $i satu sisi, tidak baik rasanya menolak pasien yang meminta penanganan. +amun di sisi la in, jika 2& memberikan pelayanan maka 2& tidak akan bisa mengajukan claim pada *P'& untuk mendapatkan penggantian pendanaan. 6aka, pasien harus dimotivasi untuk membayar seperti pasien umum, karena di sini kartu *P'&nya tidak dapat digunakan. Permasalahan lain munul jika sampai pasien pada akhirnya tetap tidak bersedia untuk membayar namun tetap meminta pelayanan karena keterbatasan pengetahuannya mengenai regulasi%regulasi *P'&. 'ika pasien tetap tidak ingin membayar, maka tenaga kesehatan memotivasi pasien untuk meminta rujukan dari PP tingkat untuk kemudian mendaftar ke Poliklinik 2&U$ ota &urakarta, 12
bukan melalui -D$, dengan itu kartu *P'&nya bisa digunakan dan pasien tidak perlu membayar umum. $isinilah pemahaman petugas kesehatan mengenai hal%hal teknis serta komunikasi yang baik dengan pasien perlu dilakukan, agar dapat memberikan pelayanan yang benar%benar terbaik bagi pasien. asus -D$ yang lain, adalah kasus 0bsgyn. Pasien mau melahirkan dirujuk ke 2&U$ ota &urakarta dari PP tingkat tanpa disertai adanya indikasi rujukan dan skor poedji rohjati. $alam hal ini, 2&U$ ota &urakarta menangani pasien terlebih dahulu kemudian meminta konfirmasi dari pihak PP tingkat atas indikasi rujukannya, serta memberikan peringatan kepada PP tingkat untuk ke depannya agar lebih memperhatikan masalah rujukan ini. arena nantinya akan berhubungan dengan claim *P'&, agar tidak ada pihak yang dirugikan. @ontoh permasalahan lain di -D$ yang sering kali tidak terpikirkan namun menjadi beban tersendiri adalah ketika pasien tersebut merupakan gelandangan dan fakir miskin yang tidak terdaftar sebagai pasien *P'&. /anya ada = 2& di Provinsi 'a"a engah yang mendapatkan dana dari emenkes untuk menangani pasien seperti ini, seperti 2&U$ $r. 6oe"ardi dan 2&' &urakarta. +amun ketika pasien ini dirujuk ke 2&U$ $r 6oe"ardi, 2&U$ $r. 6oe"ardi menolak karena kasus penyakit pasien tersebut seharusnya dapat ditangani oleh 2&U$ ota &urakarta sebagai layanan kesehatan sekunder. 9kibatnya dana untuk menangani pasien ini ditanggung oleh 2&U$ ota &urakarta. Pasien seperti ini perlu didiskusikan dengan banyak pihak terkait mengenai sistem rujukan dan pembiayaannya sehingga pasien dapat ditangani dengan baik dan pihak rumah sakit tidak ada yang dirugikan. &ejauh pengamatan yang kami lakukan, yang menjadi kelemahan dalam sistem rujukan di 2&U$ ota &urakarta adalah pada sistem rujukan balik. &eharusnya pada setiap rujukan yang masuk ke 2&U$ ota &urakarta, perlu diberikan rujukan balik kepada puskesmas#dokter keluarga yang merujuk, baik untuk memberi informasi bah"a pasien tersebut sudah diterima dan akan dira"at di 2&U$ ota &urakarta dengan diagnosis tertentu, maupun untuk merujuk kembali pasien ke puskesmas#dokter keluarga yang bersangkutan karena kondisi pasien sudah dapat ditangani oleh layanan kesehatan primer. $emikian pula belum adanya sistem rujukan balik apabila pasien dirujuk dari 2&U$ ota &urakarta ke fasilitas kesehatan tersier, seperti ke 2&U$ $r. 6oe"ardi. /al ini menunjukkan bah"a banyak tenaga medis yang belum menyadari tentang pentingnya rujukan balik. 2ujukan balik menjamin komunikasi yang baik antar sesama pelaku kesehatan. 2ujukan balik juga dapat menjadi "adah transfer informasi antar sesama tenaga medis yang bersangkutan. +amun 13
seringkali kendala rujukan balik juga terletak pada pasien yang tidak mau dikembalikan untuk dira"at di layanan kesehatan di ba"ahnya, seperti di puskesmas. 6asih ada paradigma di masyarakat bah"a layanan kesehatan di puskesmas dengan ditangani dokter umum tidak sebagus layanan kesehatan di rumah sakit yang ditangani oleh dokter spesialis. 9pabila menemui keadaan seperti ini, pihak dokter 2&U$ ota &urakarta harus bersikap tegas dan memberikan informasi yang ukup bah"a dokter umum di puskesmas akap sesuai dengan kompetensinya. &eperti yang sudah kita ketahui dari tinjauan pustaka, rujukan vertikal dari tingkatan pelayanan yang lebih rendah ke tingkatan pelayanan yang lebih tinggi dilakukan apabila: a. pasien membutuhkan pelayanan kesehatan spesialistik atau subspesialistik; b. perujuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan# atau ketenagaan. $alam hal ini, 2&U$ ota &urakarta juga sudah melakukan sesuai dengan prosedur yang ada. $ari beberapa Poli yang kami kunjungi, kami mendapati bah"a dokter di 2&U$ ota &urakarta akan merujuk pasien ke PP tingkat 3 jika memang diperlukan rujukan, atau dengan kata lain memang karena terdapat keterbatasan kompetensi, fasilitas, tenaga, peralatan, dan lain%lain. &eperti pada Poli -nterna misalnya, rujukan ke PP tingkat 3 biasanya hanya dilakukan jika pasien membutuhkan pemasangan 9E shunt yang mana memang tidak dapat dilakukan di 2&U$ ota &urakarta karena keterbatasan kompetensi dan fasilitas. Permasalahan terkait sistem rujukan berjenjang dan jaminan kesehatan ini pada dasarnya sangat kompleks dan menyangkut banyak pihak, namun sebagian besar bisa ditangani dengan pemahaman teknis%teknis keil oleh tenaga kesehatan, dan tentunya kerja sama yang baik dengan pihak keluarga serta penyedia pelayanan kesehatan yang lain.
14
BAB I) PENUTUP
A. Kesim*u'an . Pada umumnya, proses rujukan yang dilaksanakan di 2umah &akit Umum $aerah
(2&U$) ota &urakarta sudah berjalan sesuai prosedur. +amun masih ada beberapa hambatan dan permasalahan antara lain, kurangnya sosialisasi tentang persyaratan administrasi rujukan, kurangnya pemahaman masyarakat tentang ketentuan sistem rujukan, kesalahan merujuk karena tidak memenuhi kriteria diagnosis dan tanpa indikasi, belum ada pembagian dokter gigi pada PP tingkat , dan belum ada kebijakan untuk gelandangan yang tidak terdaftar '+. !. 2&U$ ota &urakarta melayani pasien rujukan *P'& sesuai dengan regional yang telah ditetapkan. euali kasus kega"atdaruratan. 3. 2ujukan balik masih kurang berjalan dengan baik B. Sa!an %. Perlunya sosialisasi dan komunikasi efektif dari tenaga kesehatan kepada masyarakat
tentang persyaratan administrasi rujukan dan ketentuan sistem rujukan &. Perlunya dilakukan evaluasi oleh dinas kesehatan setempat kepada seluruh tenaga kesehatan baik tingkat primer maupun tingkat lanjutan, untuk menyamakan persepsi atas suatu penyakit, dan memberi batasan yang jelas pada suatu penyakit, sehingga rujukan dapat tepat sasaran +. Perlu adanya pelaporan dan masukan untuk *P'& terkait pembagian dokter gigi untuk PP tingkat dan kasus gelandangan yang tidak mempunyai '+ agar *P'& dapat menambahkan aturan dan kebijakan khusus ,. Perlunya sosialisasi kepada masyarakat tentang regionalisasi sistem rujukan, dan perlunya sosialisasi untuk merubah paradigma masyarakat tentang kualitas PP , seperti Puskesmas sehingga sistem rujukan berjenjang dapat berjalan dengan baik di masyarakat, dan tidak terjadi penumpukan pasien di rumah sakit. -. 6asalah rujukan balik yang saat ini masih menjadi kendala transfer pengetahuan antara pelayanan sekunder dengan pelayanan primer hendaknya dilakukan dengan sebaik%baiknya.
15
DA"TAR PUSTAKA
$epartemen esehatan 2epublik -ndonesia (!>). Sistem Kesehatan Nasional . 'akarta. http:##pppl.depkes.go.id#asset#regulasi#CP6C+C&3=%!>D&+% !>.pdf % diunduh Februari !7 $inas esehatan Provinsi +usa enggara *arat. !. Petunjuk eknis &istem 2ujukan Pelayanan
esehatan
Provinsi
+usa
enggara
*arat.
https:##serviedeliveryighealth.files."ordpress.om#!#!#bukurujukanbinder.pdf diunduh Februari !7 /atmoko. !7. Sistem pelayanan kesehatan dasar Puskesmas. &amarinda, Universitas 6ula"arman. -dris, Fahmi (!). Panduan Praktis Pelayanan Kesehatan. 'akarta: *P'& esehatan. ementrian esehatan 2epublik -ndonesia (!). Sistem Rujukan Terstruktur dan Berjenjang dalam Rangka enyongsong !aminan Kesehatan Nasional "Regionalisasi Sistem Rujukan#$ 'akarta. Permenkes. !!a. Peraturan menteri kesehatan Repu%lik &ndonesia nomor ''( tahun )'() tentang
sistem
rujukan
pelayanan
kesehatan
perorangan.
http:##""".rsstroke.om#files#peraturan#*U#!!#P6+otg&istem2ujuk anPelayananesehatanPerorangan.pdf % diunduh Februari !7 Pranoko $hanabhalan (!!). Sistem Rujukan Puskesmas Batealit !epara. &emarang. im penyusun bahan sosialisasi dan advokasi '+ (!). Buku Pegangan Sosialisasi !aminan Kesehatan Nasional "!KN#dalam Sistem !aminan Sosial Nasional . 'akarta.
16
LAMPIRAN
Lam*i!an % Formulir 2ujukan Cksternal
17
Lam*i!an & Formulir 2ujukan -nternal
Lam*i!an + @ontoh *ukti 2ujukan 0nline 18
