BAB I PENDAHULUAN
Upaya pelayanan kesehatan terus ditingkatkan kualitas dan ketersediannya guna guna memper memperbaik baikii cakupa cakupan n pelaya pelayanan nan keseha kesehatan tan.. Untuk Untuk itu diperlu diperlukan kan suatu suatu sarana, sistem, dan aturan sehingga menghasilkan fasilitas pelayanan kesehatan yang baik. Fasilitas Fasilitas pelayanan pelayanan kesehatan kesehatan menurut menurut Peraturan Peraturan Menteri Menteri Kesehatan Kesehatan Nomor 001 ahun !01! adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, pre"entif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat. masyarakat. Upaya pelayanan kesehatan dibagi men#adi dua, yaitu pelayanan kesehatan masyarakat dan perorangan. perorangan. $edangkan $edangkan pelayanan kesehatan perorangan perorangan masih dibagi lagi men#adi tiga tingkatan yaitu% tingkat pertama, tingkat kedua, dan tingkat ketiga. &ari &ari sinil sinilah ah kons konsep ep siste sistem m ru#u ru#uka kan n ber# ber#en en#an #ang g akan akan diter diterap apak akan an di seti setiap ap pelayanan kesehatan yang tentunya memiliki peraturannya peraturannya tersendiri. $e#ak tanggal 1 'anuari !01(, P. )$K*$ )$K*$ +Persero dan P. ')M$-$*K +Perser +Persero o resmi resmi beruba berubah h men#adi men#adi P'$ P'$ Kesehat Kesehatan an dan P'$ P'$ Ketena Ketenagak gaker#a er#aan an sesuai dengan amanat UU nomor (0 tahun !00( tentang $istem 'aminan $osial Nasional +$'$N dan UU nomor !( tahun !011 tentang adan Penyelenggara 'amina 'aminan n $osial $osial +P'$ +P'$.. P'$ P'$ Keseha Kesehatan tan merupa merupakan kan badan badan pelaks pelaksana ana yang yang dibentuk untuk menyelenggarakan program #aminan kesehatan bagi seluruh rakyat /ndonesia /ndonesia +/dris, +/dris, !01(. !01(. Melalui Melalui mekanisme mekanisme inilah sistem ru#ukan ru#ukan ber#en#ang ber#en#ang mendap mendapatk atkan an mekani mekanisme sme pembiay pembiayaan aanny nyaa sehing sehingga ga sistem sistem ru#uka ru#ukan n tidak tidak bisa bisa dilepaskan kaitannya dengan mekanisme pembiayaannya. Undang Undangun undan dang g $'$N $'$N dan P'$ P'$ mengam mengamana anatka tkan n kepada kepada kita kita semua semua komu komuni nita tass keseh kesehat atan an untu untuk k dapa dapatt meny menyed edia iakan kan pelay pelayana anan n keseh kesehata atan n yang yang bermutu, merata dan ter#angkau bagi seluruh masyarakat. $elain itu, pemerintah #uga harus dapat men#amin tersedianya pelayanan kesehatan sampai ke daerah terpencil dan penduduk miskin.
1
any anyak akny nyaa kasu kasuss peno penola laka kan n ruma rumah h saki sakitt terh terhad adap ap pasi pasien en ada adan n Peny Penyel elen engg ggara ara 'amin 'aminan an $osi $osial al +P' +P'$ $ Kese Keseha hata tan n disi disiny nyali alirr ter#a ter#adi di akib akibat at ketidakpah ketidakpahaman aman masyarakat masyarakat atas sistem layanan kesehatan kesehatan pemerintah. pemerintah. Ketua Persatuan &okter Penyakit &alam, )ri Fahrial, dikutip dari NN /ndonesia%
“Masya “Masyarak rakat at harus harus menger mengerti ti sistem sistem rujuka rujukan n dulu. dulu. Ada Ada sistem sistem pelayanan bertingkat. Tidak Tidak semua kasus bisa ditangani di pelayanan spesialis atau sekunder,” sekunder,”
kata ata beli beliau au saat saat dite ditem mui NN NN /ndo /ndone nesi siaa di 2um 2umah $ak $akit ip ipto Mangunkusumo +2$M, 'akarta, $enin +341!4!01( sore, mengatakan layanan pengobatan ber#en#ang atau ru#ukan yang diperkenalkan pemerintah belum sepenuhnya dipahami oleh peserta P'$ +NN /ndonesia, !01( Fakta di lapangan lapangan saat ini menun#ukka menun#ukkan n #angkauan #angkauan pelayanan kesehatan belum merata. 5al ini salah satunya disebabkan sistem ru#ukan pasien yang masih dirasa kurang optimal sehingga ter#adi penumpukan pasien yang luar biasa di rumah sakit besar tertentu dan banyaknya kasus pasien yang ditangani oleh dokter spesialis yang sebenarnya dapat ditangani oleh layanan primer. $edangkan di sisi lain, banyak tempat layanan primer yang sepi. -leh karena itu, diperlukan adanya pengembangan sistem ru#ukan yang lebih baik dengan mengembangkan sistem ru#ukan regional yang terstruktur dan ber#en#ang +Kemenkes, !01(. 6apo 6aporan ran ini ini diha dihara rapk pkan an dapat dapat men# men#ad adii info inform rmasi asi bagi bagi peng penggu guna na dan dan penyedia #asa layanan kesehatan mengenai sistem ru#ukan, khususnya di 2$U& Kota $urakarta. &engan demikian, demikian, semua pihak yang terkait dapat mendapatkan mendapatkan manfaat dari setiap sistem yang telah ada di negara ini.
2
any anyak akny nyaa kasu kasuss peno penola laka kan n ruma rumah h saki sakitt terh terhad adap ap pasi pasien en ada adan n Peny Penyel elen engg ggara ara 'amin 'aminan an $osi $osial al +P' +P'$ $ Kese Keseha hata tan n disi disiny nyali alirr ter#a ter#adi di akib akibat at ketidakpah ketidakpahaman aman masyarakat masyarakat atas sistem layanan kesehatan kesehatan pemerintah. pemerintah. Ketua Persatuan &okter Penyakit &alam, )ri Fahrial, dikutip dari NN /ndonesia%
“Masya “Masyarak rakat at harus harus menger mengerti ti sistem sistem rujuka rujukan n dulu. dulu. Ada Ada sistem sistem pelayanan bertingkat. Tidak Tidak semua kasus bisa ditangani di pelayanan spesialis atau sekunder,” sekunder,”
kata ata beli beliau au saat saat dite ditem mui NN NN /ndo /ndone nesi siaa di 2um 2umah $ak $akit ip ipto Mangunkusumo +2$M, 'akarta, $enin +341!4!01( sore, mengatakan layanan pengobatan ber#en#ang atau ru#ukan yang diperkenalkan pemerintah belum sepenuhnya dipahami oleh peserta P'$ +NN /ndonesia, !01( Fakta di lapangan lapangan saat ini menun#ukka menun#ukkan n #angkauan #angkauan pelayanan kesehatan belum merata. 5al ini salah satunya disebabkan sistem ru#ukan pasien yang masih dirasa kurang optimal sehingga ter#adi penumpukan pasien yang luar biasa di rumah sakit besar tertentu dan banyaknya kasus pasien yang ditangani oleh dokter spesialis yang sebenarnya dapat ditangani oleh layanan primer. $edangkan di sisi lain, banyak tempat layanan primer yang sepi. -leh karena itu, diperlukan adanya pengembangan sistem ru#ukan yang lebih baik dengan mengembangkan sistem ru#ukan regional yang terstruktur dan ber#en#ang +Kemenkes, !01(. 6apo 6aporan ran ini ini diha dihara rapk pkan an dapat dapat men# men#ad adii info inform rmasi asi bagi bagi peng penggu guna na dan dan penyedia #asa layanan kesehatan mengenai sistem ru#ukan, khususnya di 2$U& Kota $urakarta. &engan demikian, demikian, semua pihak yang terkait dapat mendapatkan mendapatkan manfaat dari setiap sistem yang telah ada di negara ini.
2
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA A. Defini Definisi si Siste Sistem m Rujukan Rujukan Menurut Menurut Kamus esar ahasa /ndonesia, /ndonesia, sistem ru#ukan ialah sistem
yang yang memung memungkin kinkan kan pengali pengalihan han tanggu tanggung ng #a7ab #a7ab satu satu kasus kasus dari pusat pusat pelayanan ke pusat pelayanan lain yg berbeda kemampuannya +&epartemen +&eparte men Pendidikan Nasional, !00!. $istem ru#ukan +referral +referral system system adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan kesehatan yang mengatur dan melaksanakan melaksanakan pelimpahan pelimpahan tanggung tanggung #a7ab pengelolaan suatu kasus penyakit dan ataupun masalah kesehatan secara timbal balik secara "ertikal, dalam arti antar sarana pelayanan kesehatan yang berbeda stratanya, atau secara hori8ontal dalam arti antar sarana pelayanan kesehatan yang sama stratanya +Permenkes, !01!a. $iste $istem m 2u#u 2u#uka kan n pelay pelayan anan an keseh kesehat atan an adala adalah h
peny penyele eleng ngga garaa raan n
pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung #a7ab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik "ertikal maupun hori8ontal yang 7a#ib dilaksanakan oleh peserta #aminan kesehatan atau asuransi kesehatan sosial, dan seluruh fasilitas kesehatan +/dris,!01(. $istem $istem ru#uka ru#ukan n adalah adalah suatu suatu sistem sistem penyel penyeleng enggara garaan an pelaya pelayanan nan kesehatan yang melaksanakan pelimpahan 7e7enang dan tanggung #a7ab atas kasus kasus penyaki penyakitt atau atau masalah masalah kesehat kesehatan an yang yang diselen diselengga ggarak rakan an secara secara timba timball balik balik,, baik baik "ert "ertica icall dalam dalam arti arti dari dari satu satu strat strataa saran saranaa pelay pelayana anan n kesehatan ke strata sarana pelayanan kesehatan lainnya, maupun hori8ontal dalam arti antara strata sarana pelayanan kesehatan yang sama +Pohan, !009. B. Sejarah Sejarah Singka Singkatt Sistem Sistem Rujuka Rujukan n i In!ne In!nesia sia Program sistem ru#ukan sudah mulai diperkenalkan oleh pemerintah
se#ak tahun 1:;9 untuk memperbaiki pelayanan obstetri4kebidanan, terutama bagi kelompok resiko tinggi. 5arapannya adalah dengan s istem ini akan lebih efisien, efisien, efektif, efektif, affordable affordable dan mudah diakses oleh mayoritas masyarakat. Namun pelayanan ini bukan hanya sekedar akti"itas dalam sistem ru#ukan, namun #uga mencakup pelatihan dan penelitian.
3
Untuk men#alankan suatu pelayanan kesehatan yang ideal maka tiap upaya kesehatan perlu didukung. &ukungan ini meliputi seluruh bagian dari aspek pendukung pelayanan termasuk diantaranya adalah ru#ukan. Mengenai sistem ru#ukan sendiri pemerintah telah mengeluarkan suatu aturan yang tertuang dalam perundangundangan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan 2epublik /ndonesia +Permenkes 2/ Nomor 001 ahun !01! tentang $istem 2u#ukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan. Peraturan ini dibuat dan diharapkan dapat se#alan dengan perundang undangan yang telah ada sebelumnya yaitu UU 2/ No. <9 h. !00: tentang Kesehatan dan UU 2/ No. (( h. !00: tentang 2umah $akit. ". Tujuan
u#uan Utama $istem 2u#ukan erpadu +$2 menurut $chmitt, et al. +!01(% 1. Meningkatkan #angkauan bagi penerima manfaat Programprogram perlindungan sosial di /ndonesia secara umum belum mampu men#angkau mereka yang membutuhkan karena berbagai alasan% 〉 Proses penyeleksian penerima manfaat program tidak didasarkan pada kebutuhan penerima manfaat, tetapi lebih pada ketersediaan anggaran. Karena alasan keterbatasan dana tersebut, hanya sebagian penerima manfaat yang mendapatkan bantuan dari programprogram 〉
perlindungan sosial yang ada. asis data rumah tangga miskin sangat terbatas dan pemuktahiran hanya dilakukan sekali setiap tiga tahun oleh adan Pusat $tatistik melalui Pendataan Program Perlindungan $osial +PP6$. Namun, basis data tersebut belum memiliki kualitas yang baik karena beberapa alasan, seperti kemampuan 7a7ancara yang rendah, tidak tersedianya anggaran pemerintah untuk dapat melakukan proses 7a7ancara dengan kualitas tinggi, tidak melibatkan langsung pemerintah daerah dalam pemuktahiran data PP6$, dan 7aktu pemuktahiran yang cukup pan#ang = tiap tiga tahun sekali. entu sa#a
4
halhal di atas menyebabkan kesalahan memasukkan atau atau 〉
mengeluarkan nama penerima manfaat dari daftar. Meskipun rumah tangga miskin mengetahui tentang program yang ada, mereka tidak memahami bagaimana proses pendaftaran karena program tersebut menggunakan metode pencarian target tertentu yang hanya diketahui oleh pihak pemerintah. &alam kaitannya dengan peker#a sektor informal yang akan men#adi target penerima bantuan dalam skema sistem #aminan sosial nasional, mereka pada umumnya tidak termasuk sebagai kategori penduduk miskin, namun mereka rentan men#adi miskin dan tidak terdaftar dalam skema perlindungan sosial s7asta $istem 2u#ukan erpadu +$2 menyediakan satu titik pelayanan
terpadu bagi seluruh 7arganegara untuk mengakses informasi dan mendaftar
pada
program
perlindungan
sosial
serta
layanan
ketenagaker#aan. !. Koordinasi hori8ontal dan "ertikal untuk meningkatkan efisiensi Pada saat ini, fungsi adan Perencanaan Pembangunan &aerah +)PP*&) dalam berkoordinasi dengan dinas teknis +&inas Kesehatan, Pendidikan, $osial, dan Ketenagaker#aan = sebagai pelaksana lapangan program = tidak berlangsung dengan baik. Meskipun programprogram di ba7ah kementerian terkait saling melengkapi, mereka tidak saling bertukar informasi mengenai pelaksanaan teknis lapangan setiap program yang ada di daerahnya. anyak di antara
program
tersebut menggunakan
petugas
pendamping pada tingkat komunitas di mana mereka hanya fokus kepada program mereka sa#a dan daerah targetnya, sehingga tidak ada mekanisme yang menghubungkan petugas pendamping dari berbagai program yang ada. 5al ini menyebabkan pemerintahan
dan
tumpangtindihnya
inefisiensi proses
administrasi
administrasi pada
tingkatan rumah tangga. $istem 2u#ukan erpadu akan di#alankan oleh staf pemerintahan daerah pada tingkat Kecamatan dan Kabupaten4kota. $taf $2 harus memahami berbagai program yang ada dan melayani masyarakat sebagai
5
petugas garda depan pelayanan. 5al ini tentunya akan meningkatkan koordinasi hori8ontal antara &inas eknis Pemerintah &aerah dengan Kementerian
eknis
Ketenagaker#aan,
terkait
Pendidikan,
+Kementerian dan
lainnya.
Kesehatan, $2
$osial,
menggunakan
pendekatan metode mana#emen kasus dan menyediakan mekanisme penyesuaian antara kebutuhan masyarakat dengen paket manfaat dari programprogram yang ada. $istem ini akan meningkatkan sinergitas antar berbagai program, sehingga akan berpengaruh lebih besar pada pengurangan kemiskinan. $istem 2u#ukan ini dilengkapi dengan sistem informasi mana#emen +$/M yang mensinkronisasi informasi tentang
potensi
penerima
manfaat +penduduk miskin, hampir miskin, dan tidak miskin dengan programprogram yang ada dari tingkat Nasional, Pro"insi, Kabupaten4kota, dan mitra pembangunan internasional +P, organisasi bilateral, dan 6$M internasional. $/M akan menghasilkan informasi yang diperlukan untuk melakukan pemantauan mekanisme layanan dan cakupan penerima manfaat. $istem ini #uga akan meningkatkan kemampuan pendeteksian sistem layanan secara keseluruhan. $elain itu, dengan adanya mekanisme pengaduan layanan, $2 akan berfungsi sebagai mekanisme untuk mendeteksi kelemahan sistem yang ada. &engan sistem e"aluasi berkala, maka kiner#a program akan dapat diperbaiki secara terusmenerus. $/M dan arus informasi dari daerah ke tingkat nasional akan memperbaiki integrasi "ertikal sistem perlindungan sosial.
6
#am$ar %. u#uan Utama $istem 2u#ukan erpadu +$chmitt, et al.,
!01( <. Pemberdayaan Pemerintah &aerah dan Masyarakat Mekanisme yang ada saat ini adalah pemerintah pusat merancang program tertentu, sedangkan pemerintah daerah mengimplementasikan program tersebut melalui $atuan Ker#a Perangkat &aerah +$KP& teknis. 5al ini mengakibatkan Pemerintah &aerah tidak memiliki ke7enangan berarti dalam mekanisme koordinasi dan penyampaian programprogram yang ada. $2 pada hakikatnya bertu#uan memberdayakan penerima manfaat akhir terutama melalui mekanisme berbagi informasi, penempatan per7akilan penerima manfaat sebagai de7an penga7as di $2, dan kemungkinan respon yang lebih positif dari $2 terhadap kritik masyarakat melalui mekanisme pengaduan dan penyelesaian masalah. (. Memfasilitasi Pengentasan Kemiskinan >alaupun tingkat kemiskinan di /ndonesia menurun, sebagian besar masyarakat masih rentan untuk kembali miskin akibat tidak adanya akses untuk
mendapatkan
perlindungan
sosial
dasar
dan
terbatasnya
7
kesempatan untuk meningkatkan kemampuan dan keterlibatan mereka dalam pasar ker#a formal. $istem 2u#ukan erpadu
berkontribusi
dalam
mengurangi
kemiskinan melalui penyediaan akses kepada perlindungan sosial dasar untuk mereka yang belum sama sekali terdaftar pada program perlindungan sosial yang ada +kesehatan, kecukupan nutrisi, #aminan pendapatan melalui program peker#aan publik. ?. Meningkatkan Pemantauan, *"aluasi, dan Proses Perencanaan Program erbagai program perlindungan sosial di /ndonesia kurang mendapatkan penga7asan dan e"aluasi yang baik dan memadai sehingga ter#adi implementasi program yang tidak efisien, ketidakcukupan manfaat bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan, dan kesalahan penentuan target penerima manfaat program. Pengukuran keberhasilan program tidak berdasarkan metodologi ilmiah akibat tidak tersedianya indikator terukur
dan
mekanisme
monitoringe"aluasi
yang
dapat
dipertanggung#a7abkan, sehingga gagal mengukur tingkat keberhasilan program. 5al ini #uga berpotensi menyembunyikan fakta bah7a banyak program bantuan sosial disalahgunakan untuk kepentingan politik lokal. &alam konteks ini, diperlukan sistem monitoring dan e"aluasi yang tepat. $2 menyediakan standarisasi proses dan alat untuk memonitor setiap program dan melakukan e"aluasi atas dampak yang ditimbulkan secara adil dan transparan. Penentuan indikator yang terukur dan dapat ditelusuri pada setiap program, kemudian melakukan monitoring secara berkala dengan menggunakan fungsi monitoring dari sistem informasi mana#emen +$/M. Monitoring dan e"aluasi program #uga digunakan sebagai materi masukan bagi penyusunan perencanaan dan alokasi dana yang dia#ukan. $elain itu, mekanisme pengaduan dan penyelesaian pengaduan akan memberikan
kesempatan kepada penerima manfaat
akhir
untuk
menyampaikan pandangan mereka terhadap pelaksanaan $2 dan program yang sedang ber#alan +atau kelemahan dari program tersebut. D. &a'am ( Jenis Rujukan
8
Menurut +5atmoko, !000 ru#ukan ada dua% ru#ukan medik dan ru#ukan kesehatan yang di#elaskan sebagai berikut. 1. 2u#ukan medik yang berkaitan dengan pengobatan dan pemulihan berupa pengiriman pasien +kasus, spesimen, dan pengetahuan tentang penyakit, meliputi% a. Konsultasi penderita untuk keperluan diagnostik, pengobatan, b.
tindakan operatif. Pengiriman bahan +spesimen untuk pemeriksaan laboratorium
c.
yang lebih lengkap. Mendatangkan atau mengirim tenaga yang lebih kompeten atau
ahli untuk mutu pelayanan pengobatan. !. 2u#ukan kesehatan menyangkut masalah kesehatan masyarakat yang bersifat pre"entif dan promotif yang antara lain meliputi bantuan% a $ur"ey epidemiologi dan pemberantasan penyakit atas ke#adian luar biasa atau ter#angkitnya penyakit menular. b Pemberian pangan atas ter#adinya kelaparan di suatu 7ilayah. c Pendidikan penyebab keracunan, bantuan teknologi penanggulangan keracunan dan bantuan obatobatan atas ter#adinya keracunan masal. d $aran dan teknologi untuk penyediaan air bersih atas masalah kekurangan air bersih bagi masyarakat umum. e Pemeriksaan spesimen air di laboratorium kesehatan dan lainlain.
$ementara menurut Pohan +!009, sesuai dengan #enis upaya kesehatan yang diselenggarakan oleh puskesmas, ada dua macam ru#ukan yang dikenal yakni % 1. 2u#ukan upaya kesehatan perorangan akupan ru#ukan pelayanan kesehatan perorangan adalah kasus penyakit. )pabila suatu puskesmas tidak mampu menanggulangi satu kasus penyakit tertentu, maka puskesmas tersebut 7a#ib meru#uknya ke sarana
pelayanan kesehatan yang lebih mampu +baik hoti8ontal
maupun "ertical. $ebaliknya pasien pasca ra7at inap yang hanya memerlukan ra7at #alan sederhana, bisa diru#uk kembali ke puskesmas. 2u#ukan upaya kesehatan perorangan dibedakan atas tiga macam %
9
a 2u#ukan kasus untuk keperluan diagnostik, pengobatan, tindakan medik +misal operasi dan lain lain. b 2u#ukan bahan pemeriksaan +spesimen
untuk
pemeriksaan
laboratorium yang lebih lengkap. c 2u#ukan ilmu pengetahuan antara lain mendatangkan tenaga yang lebih kompeten atau melakukan bimbingan tenaga puskesmas dan atau menyelenggarakan pelayanan medik spesialis di puskesmas. !. 2u#ukan upaya kesehatan masyarakat akupan ru#ukan pelayanan kesehatan masyarakat adalah masalah kesehatan masyarakat, misalnya ke#adian luar biasa, pencemaran lingkungan dan bencana. 2u#ukan pelayanan kesehatan masyarakat #uga dilakukan apabila satu puskesmas tidak mampu menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat 7a#ib dan pengembangan, padahal upaya kesehatan masyarakat tersebut telah men#adi kebutuhan masyarakat. )pabila suatu puskesmas tidak mampu menanggulangi masalah kesehatan masyarakat dan atau tidak mampu menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat, maka puskesmas 7a#ib meru#uknya ke dinas kesehatan kabupaten atau kota. 2u#ukan upaya kesehatan masyarakat dibedakan atas tiga macam +>idoyono, !01<% a 2u#ukan sarana dan logistik, antara lain pemin#aman peralatan fogging, pemin#aman alat laboratorium kesehatan, pemin#aman alat audio "isual, bantuan obat, "aksin, dan bahan bahan habis pakai dan bahan makanan. b 2u#ukan tenaga, antara lain dukungan tenanga ahli untuk penyidikan ke#adian luar biasa, bantuan penyelesaian masalah hokum kesehatan, penanggulangan gangguan kesehatan karena bencana alam c 2u#ukan operasional, yakni menyerahkan sepenuhnya ke7enangan dan tanggung#a7ab penyelesaian masalah kesehatan masyarakat +antara lain usaha kesehatan sekolah, usaha kesehatan ker#a, usaha kesehatan #i7a, pemeriksaan contoh air bersih kepada dinas kesehatan kabupaten4kota. 2u#ukan operasional diselenggarakan apabila puskesmas tidak mampu.
10
E. Keuntungan sistem rujukan Keuntungan sistem ru#ukan menurut Pranoko @ &hanabhalan + !01! adalah% 1. Pelayanan yang diberikan sedekat mungkin ke tempat pasien, berarti
bah7a pertolongan dapat diberikan lebih cepat, murah dan secara psikologis memberi rasa aman pada pasien dan keluarga. !. Penataran yang teratur diharapkan pengetahuan dan keterampilan petugas daerah makin meningkat sehingga makin banyak kasus yang dapat dikelola di daerahnya masing= masing. <. Memudahkan masyarakat di daerah
terpencil
atau
desa
dapat
memperoleh dan menikmati tenaga ahli dan fasilitas kesehatan dari #en#ang yang lebih tinggi. ). Bahan Rujukan ahan ru#ukan terdiri dari ( M, yaitu% 1.
Man +pasien
!.
Material +sampel4spesimen darah, sputum, urine, tin#a dll.
<.
Methode +protokol pengobatan, Standart Operating Proedure +$-P, Standart Operating Manual +$-M.
(.
Mahine +alatalat medis.
#. Kriteria Pasien Dirujuk )dapun kriteria pasien yang diru#uk menurut Pranoko @ &hanabhalan +!01!
adalah apabila memenuhi salah satu dari% 1. 5asil pemeriksaan fisik sudah dapat dipastikan tidak mampu diatasi. !. 5asil pemeriksaan fisik dengan pemeriksaan penun#ang medis ternyata tidak mampu diatasi. <. Memerlukan pemeriksaan penun#ang medis yang lebih lengkap, tetapi pemeriksaan harus disertai pasien yang bersangkutan. (. )pabila telah diobati dan dira7at ternyata memerlukan pemeriksaan, pengobatan dan pera7atan di sarana kesehatan yang lebih mampu. H. A*ur Rujukan Untuk memahami tentang alur ru#ukan dan ketentuannya, perlu diketahui tentang tahapan pelayanan kesehatan. )da tiga tahapan dalam
11
pelaksanaan
pelayanan
kesehatan,
yaitu
sebagai
berikut
%
#am$ar +. $istem 2u#ukan er#en#ang
1.
Pelayanan tingkat primer Pelayanan di sini diselenggarakan oleh &okter Praktek Umum +&PU. ahap ini disebut tahap a7al atau kontak pertama pasien dengan dokter yang biasanya bertempat di klinik pribadi, klinik dokter bersama, Puskesmas, balai pengobatan, klinik perusahaan, atau poliklinik umum di rumah sakit. $etiap pasien semestinya harus ke &PU dulu kecuali bila ter#adi kasus ga7at darurat.
!.
Pelayanan tingkat sekunder 'ika dianggap perlu, pasien akan diru#uk ke pelayanan tingkat sekunder. Untuk itu &PU akan menulis surat konsultasi atau ru#ukan yang
12
men#elaskan masalah medis dan kendala yang dihadapi pada pasien yang bersangkutan. &i sini pasien akan dilayani oleh dokter spesialis +&$p di rumah sakit +kelas atau 1, klinik spesialis atau klinik pribadi. 'ika masalah kesehatan yang sulit telah diselesaikan pasien akan dikirim balik ke &PU yang mengirimnya dengan bekal surat ru#uk balik yang berisi an#uran kelan#utan pengobatannya. <.
Pelayanan tingkat tersier 'ika masalahnya #uga tidak dapat atau tidak mungkin diselesaikan oleh &$p di tingkat sekunder maka pasien yang bersangkutan akan dikirim ke pelayanan tingkat tersier +top referral . &i sini pasien akan dilayani oleh para dokter super4sub spesialis atau $pesialis Konsultan +&$pK di rumah sakit pendidikan atau rumah sakit besar yang mempunyai berbagai pusat riset yang mapan +kelas ! atau ). Pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan primer yang dapat diru#uk langsung ke fasilitas kesehatan tersier hanya untuk kasus yang sudah ditegakkan diagnosis dan rencana terapinya, merupakan pelayanan berulang dan hanya tersedia di faskes tersier. 2u#uk balik pun tetap berlaku di sini dan bukan tidak mungkin berisi an#uran untuk kembali ke &PUnya #ika masalah telah diatasi. 'ika masalahnya tidak mungkin dapat diatasi lagi +stadium terminal, sehingga diputuskan untuk dilan#utkan dengan pera7atan di rumah, maka yang terakhir ini pun men#adi tugas &PU. Pengecualian ru#ukan ber#en#ang% a. er#adi keadaan ga7at daruratA Kondisi kega7atdaruratan mengikuti ketentuan yang berlaku b. encanaA Kriteria bencana ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah &aerah c. Kekhususan permasalahan kesehatan pasienA untuk kasus yang sudah ditegakkan rencana terapinya dan terapi tersebut hanya dapat dilakukan di fasilitas kesehatan lan#utan d. Pertimbangan geografisA dan
13
e. Pertimbangan ketersediaan fasilitas $elain tiga tahapan di atas masih ada tahapan pelayanan kesehatan yang kedudukannya lebih rendah dari pelayanan tingkat primer, seperti pelayanan tingkat rumah tangga dan tingkat masyarakat yang secara s7adana, misalnya% idan, Pera7at, Posyandu, Polindes, P-&, $akabhakti 5usada, dan lainlain. &alam keadaan tertentu, bidan atau pera7at dapat memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. idan dan pera7at hanya dapat melakukan ru#ukan ke dokter dan4atau dokter gigi pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama kecuali dalam kondisi ga7at darurat dan kekhususan permasalahan kesehatan pasien. $ecara
skematis
tahapan
pelayanan
kesehatan
tersebut dapat
digambarkan sebagai berikut% Rujukan Medis
Rujukan Kes. Masyarakat Depkes/Dinkes Propinsi
!"#D Propinsi/Psat Tingkat 3 !"#D $a%/$ota& 'P4& '$MM& '$$M( "entra P3T& Tingkat 2 $)inik "*asta
Pskes+as( Dokter #++/$e)arga Tingkat
Posyand Po)indes ,ankes Individ
1
Masyarakat
Tingkat 2
Dinkes ka%/$ota 'P4& '$MM& '$$M "entra P3T
Dokter #++/$e)arga TingkatPskes+as( 1
Masyarakat
#am$ar ,. aha pan 2u#ukan Individ Individ
Posyand saka%-akti
"aka%-akti
#am$ar ,. ahapan 2u#ukan I. Regi!na*isasi Sistem Rujukan
14
Kabupaten4kota
dibagi
dalam
beberapa
7ilayah
ru#ukan4region,
berdasarkan hasil mapping sarana prasarana, $&M dan kondisi geografis, setiap 7ilayah mempunyai pusat ru#ukan. 1. &efinisi 2egionalisasi sistem ru#ukan adalah pengaturan sistem ru#ukan dengan penetapan batas
7ilayah administrasi daerah berdasarkan
kemampuan pelayanan medis, penun#ang dan fasilitas pelayanan kesehatan yang terstuktur sesuai dengan kemampuan, kecuali dalam kondisi emergensi +Kemenkes, !01(. !. u#uan a Mengembangkan regionalisasi sistem ru#ukan be#en#ang di Pro"insi dan Kabupaten4Kota. b Meningkatkan #angkauan pelayanan kesehatan ru#ukan 2$. c Meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan ru#ukan sampai ke daerah terpencil dan daerah miskin. d Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan ru#ukan 2$ +Kemenkes, !01(. <. Manfaat a Pasien tidak menumpuk di 2$ besar tertentu. b Pengembangan seluruh 2$ di pro"insi dan kabupaten4kota dapat direncanakan secara sistematis efisien dan efektif. c Pelayanan ru#ukan dapat lebih dekat ke daerah terpencil, miskin, dan daerah perbatasan karena pusat ru#ukan lebih dekat. d 2egionalisasi ru#ukan dapat dimanfaatkan untuk pendidikan tenaga kesehatan terutama pada 2$ Pusat 2u#ukan 2egional. (. )lur sistem ru#ukan regional a Pelayanan kesehatan ru#ukan menerapkan pelayanan ber#en#ang yang dimulai dari Puskesmas, kemudian kelas , kelas & selan#utnya 2$ kelas dan akhirnya ke 2$ kelas ). b Pelayanan kesehatan ru#ukan dapat berupa ru#ukan ra7at #alan dan ra7at inap yang diberikan berdasarkan indikasi medis dari dokter disertai surat ru#ukan, dilakukan atas pertimbangan tertentu atau kesepakatan antara rumah sakit dengan pasien atau keluarga pasien. c 2$ kelas 4& dapat melakukan ru#ukan ke 2$ kelas atau 2$ kelas ) antar atau lintas kabupaten4kota yang telah ditetapkan . yang
15
dimaksud dengan Bantar kabupaten4 kotaC adalah pelayanan ke 2$ kabupaten4 kota yang masih dalam satu region yang telah ditetapkan. $edangkan Blintas kabupaten4kotaC adalah pelayanan ke 2$ kabupaten4kota di luar 7ilayah region yang telah ditetapkan +Kemenkes, !01(. ?. Penetapan 2egionalisasi $istem 2u#ukan 6angkah yang harus dipersiapkan yaitu A a Pemetaan sarana kesehatan% Datekeeper +Praktek dokter4 drg pelayanan Primer, puskemas, Klinik Pratama, 2$ dan faskes lainnya per pro"insi. b Pemetaan tenaga kesehatan di sarana kesehatan yang ada. c Menetapkan 2$ pusat ru#ukan regional. d Melakukan u#icoba ke7ilayahan melalui >orkshop $istem 2u#ukan di pusat ru#ukan regional, bersama im Koordinasi $istem 2u#ukan ingkat Pemerintah &aerah, yang terdiri dari Kepala &inas Kesehatan, Pro"insi4Kabupaten dan Kota, tim profesi ahli, 2$U&, dan )skes yang akan bertransformasi men#adi P'$ Kesehatan &aerah. e Menetapkan kab4kota sebagai pusat regional dari beberapa sarana kesehatan disekitarnya. f Mengadakan pelatihan bagi tenaga dokter puskesmas, dokter keluarga mitra )skes dari 7ilayah tersebut untuk penatalaksanaan kasuskasus yang diru#uk dari Puskesmas terutama pada ( bagian besar +-bgyn, Penyakit &alam, )nak dan edah. g Penyusunan ( uku Pedoman $istem 2u#ukan bersama 2$, FK, &PM P )skes, P )skes Persero regional, dan 10 -rganisasi Profesi yang terdiri dari % P)P&/, P-D/, /&)/, /K)/, P*2&)M/, P*25)/K6, P*2&-$/, P*2&-$K/, P&$K'/, P&D/. h Penyusunan peraturan gubernur i 6akukan Pembagian Peran untuk me7u#udkan 2egionalisasi $istem 2u#ukan, # 6akukan $osialisasi dan Mone" ketat terhadap usaha yang telah dilakukan , termasuk Kendali Mutu dan iaya dengan Pemanfaatan $istem /nformasi dan eknologi. J. Pem$inaan Dan Penga-asan Sistem Rujukan Berjenjang
16
1. Ka &inkes Kab4Kota dan organisasi profesi bertanggung #a7ab atas pembinaan dan penga7asan ru#ukan pada pelayanan kesehatan tingkat pertama. !. Ka &inkes pro"insi dan organisasi profesi bertanggung #a7ab atas pembinaan dan penga7asan ru#ukan pada pelayanan kesehatan tingkat kedua. <. Menteri bertanggung #a7ab atas pembinaan dan penga7asan ru#ukan pada pelayanan kesehatan tingkat ketiga. +/dris, !01( K. Sistem Jaminan Kesehatan an A*ur Rujukan i Surakarta Penyelenggara sistem #aminan kesehatan di $urakarta dibagi men#adi% 1. adan Penyelenggara 'aminan $osial +P'$ -perasional P'$ Kesehatan dimulai se#ak tanggal 1 'anuari !01( sesuai dengan amanat UndangUndang Nomor (0 ahun !00( tentang $istem 'aminan $osial Nasional +$'$N dan UndangUndang Nomor !( ahun !011 tentang adan Penyelenggara 'aminan $osial +P'$. P'$ Kesehatan sebagai adan Pelaksana merupakan badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program #aminan kesehatan bagi seluruh rakyat /ndonesia. u#uan diberlakukannya program 'aminan Kesehatan Nasional ini adalah untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah +/dris, !01(. &engan ditetapkannya program 'aminan Kesehatan Nasional per 1 'anuari !01(, maka dari itu dibentuknya sistem pelayanan kesehatan yang ber#en#ang. Masyarakat diharapkan mengetahui dan memahami tentang 'aminan Kesehatan Nasional, alur pelayanan kesehatan sehingga pada saat pelaksanaannya masyarakat dapat memahami hak dan ke7a#ibannya serta memanfaatkan #aminan kesehatan dengan baik dan benar. Untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan di masyarakat perlu adanya sistem ru#ukan yang ber#en#ang dan regional. Ketentuan umum sistem ru#ukan P'$ adalah sebagai berikut% 1 Pelayanan kesehatan perorangan terdiri dari < +tiga tingkatan yaitu% a Pelayanan kesehatan tingkat pertamaA
17
b Pelayanan kesehatan tingkat keduaA dan c Pelayanan kesehatan tingkat ketiga. ! Pelayanan kesehatan tingkat pertama merupakan pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama. < Pelayanan kesehatan tingkat kedua merupakan pelayanan kesehatan spesialistik yang dilakukan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis yang menggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan spesialistik. ( Pelayanan kesehatan tingkat ketiga merupakan pelayanan kesehatan sub spesialistik yang dilakukan oleh dokter sub spesialis atau dokter gigi sub spesialis yang menggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan sub spesialistik. ? &alam men#alankan pelayanan kesehatan, fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lan#utan 7a#ib melakukan sistem ru#ukan dengan mengacu pada peraturan perundang undangan yang berlaku. 9 Peserta yang ingin mendapatkan pelayanan yang tidak sesuai dengan sistem ru#ukan dapat dimasukkan dalam kategori pelayanan yang tidak sesuai dengan prosedur sehingga tidak dapat dibayarkan oleh P'$ Kesehatan. ; Fasilitas Kesehatan yang tidak menerapkan sistem ru#ukan maka P'$ Kesehatan akan melakukan reredentialing terhadap kiner#a fasilitas kesehatan tersebut dan dapat berdampak pada kelan#utan ker#asama. 3 Pelayanan ru#ukan dapat dilakukan secara hori8ontal maupun "ertikal. : 2u#ukan hori8ontal4internal adalah ru#ukan yang dilakukan antar pelayanan kesehatan dalam satu tingkatan apabila peru#uk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan4atau ketenagaan yang sifatnya sementara atau menetap. 10 2u#ukan "ertikal adalah ru#ukan yang dilakukan antar pelayanan kesehatan yang berbeda tingkatan, dapat dilakukan dari tingkat pelayanan yang lebih rendah ke tingkat pelayanan yang lebih tinggi atau sebaliknya.
18
11 2u#ukan "ertikal dari tingkatan pelayanan yang lebih rendah ke tingkatan pelayanan yang lebih tinggi dilakukan apabila% a pasien
membutuhkan
pelayanan
kesehatan
spesialistik
atau
subspesialistikA b peru#uk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan4 atau ketenagaan. 1! 2u#ukan "ertikal dari tingkatan pelayanan yang lebih tinggi ke tingkatan pelayanan yang lebih rendah dilakukan apabila % a permasalahan kesehatan pasien dapat ditangani oleh tingkatan pelayanan kesehatan yang lebih rendah sesuai dengan kompetensi dan ke7enangannyaA b kompetensi dan ke7enangan pelayanan tingkat pertama atau kedua lebih baik dalam menangani pasien tersebutA c pasien membutuhkan pelayanan lan#utan yang dapat ditangani oleh tingkatan pelayanan kesehatan yang lebih rendah dan untuk alasan kemudahan, efisiensi dan pelayanan #angka pan#angA dan atau d
peru#uk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan sarana, prasarana, peralatan dan atau ketenagaan +/dris, !01(.
1< 2u#ukan Parsial a. 2u#ukan parsial adalah pengiriman pasien atau spesimen ke pemberi pelayanan kesehatan lain dalam rangka menegakkan diagnosis atau pemberian terapi, yang merupakan satu rangkaian pera7atan pasien di Faskes tersebut. b. 2u#ukan parsial dapat berupa% 1. pengiriman pasien untuk dilakukan pemeriksaan penun#ang atau tindakan !. pengiriman spesimen untuk pemeriksaan penun#ang c. )pabila pasien tersebut adalah pasien ru#ukan parsial, maka pen#aminan pasien dilakukan oleh fasilitas kesehatan peru#uk.
19
#am$ar . agan )lur 2u#ukan P'$
!. Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat $urakarta +PKM$ Pemerintah Kota $urakarta pada a7al
tahun
!003
mengimplementasikan suatu program #aminan kesehatan daerah. &imana program tersebut dirumuskan men#adi semacam asuransi kesehatan untuk masyarakat Kota $urakarta dengan premi asuransi yang dibayar oleh Pemerintah Kota $urakarta. Program ini diberi nama dengan program Pemeliharaan
Kesehatan
Masyarakat
$urakarta
+PKM$.
'aminan
kesehatan yang diberikan ber7u#ud upaya kesehatan yang ber#en#ang dan komprehensif +)nas, !00: u#uan dari program
PKM$
adalah
memberikan
#aminan
pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat kota $urakarta terutama bagi masyarakat miskin. $emua masyarakat $urakarta yang dibuktikan dengan KP dan KK yang belum termasuk dalam program % )skes PN$, )skes s7asta, 'amkesmas, )suransi Kesehatan lainnya, serta bertempat tinggal dan berdomisili di Kota $urakarta minimal < +tiga tahun berhaak men#adi peserta.
20
'enis kepesertaan PKM$ sendiri ada dua #enis yaitu PKM$ $il"er dan PKM$ Dold. PKM$ $il"er diberikan kepada seluruh masyarakat $urakarta sesuai dengan persyaratan dan PKM$ Dold diberikan kepada masyarakat miskin yang terdaftar di $urat Keputusan >alikota tentang masyarakat miskin. "ara menjai /eserta PK&S Si*0er1 E alon peserta mendaftarkan diri di adan Penanaman Modal dan Peri#inan erpadu +PMP dengan memba7a % = F. Kartu Keluarga dengan menun#ukkan aslinya = F. KP dengan menun#ukkan aslinya atau surat
E
keterangan lahir bagi yang berusia belum 7a#ib KP = Foto ukuran ! < cm % ! lembar = Membayar biaya 2p. 1000, = $urat keterangan domisili dari 2, 2>, Kelurahan Peserta datang sendiri ke PMP, apabila yang bersangkutan sakit keras atau lansia, pendaftaran bisa di7akili oleh keluarga
E
terdekat yang keabsahannya dibuktikan dengan Kartu Keluarga Untuk kader kesehatan, ketua 2, ketua 2> dan petugas sampah dengan pengesahan kepala Kalurahan, dibebaskan dari
biaya mencetak kartu "ara menjai /eserta PK&S #!*1 E alon peserta mendaftarkan diri di UP& PKM$ dengan memba7a % = F. Kartu Keluarga dengan menun#ukkan aslinya = F. KP dengan menun#ukkan aslinya atau surat = = =
keterangan lahir bagi yang berusia belum 7a#ib KP Foto ukuran ! < cm % ! lembar F. PKM$ $il"er yang masih berlaku $urat keterangan domisili dan miskin dari 2, 2> dan Kelurahan yang ditanda tangani 6urah atau $ekretaris
E
Kelurahan Peserta datang sendiri ke UP& PKM$, apabila yang bersangkutan sakit keras atau lansia, pendaftaran bisa di7akili oleh keluarga terdekat yang keabsahannya dibuktikan dengan
E
Kartu Keluarga Pencetakan kartu PKM$ Dold dilakukan setelah mendapatkan ketetapan dari tim "erifikasi tingkat kota.
21
Pe*a2anan
PK&S
$eru/a
/e*a2anan3/e*a2anan
se$agai
$erikut1
1. 2a7at 'alan &iberikan di semua Puskesmas yang ada di Kota $urakarta serta di 2$U& Kota $urakarta !. Persalinan Normal &iberikan4&ilayani di Puskesmas 2a7at inap +Puskesmas Pa#ang, $ibela, anyuanyar dan Da#ahan dan 2$U& Kota $urakarta <. 2a7at /nap, diberikan4dilayani di % Puskesmas ra7at inap, 2$U& kota $urakarta dan 2umah sakit yang beker#a sama dengan Pemerintah Kota $urakarta Pelayanan kesehatan yang dibatasi dalam PKM$ $il"er antara lain adalah% uci darah 1? 4 tahun atau )P& < 4 tahun kemoterapi ! seri4 tahun dan -perasi besar Pelayanan Kesehatan yang tidak di#amin dengan PKM$% E Pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan E Kacamata E )lat bantu dengar E )lat bantu gerak E Pelayanan diagnostik canggih E ahan, alat, tindakan yang bertu#uan untuk kosmetika E Deneral medical check up E -perasi #antung E -batobatan diluar formularium E 2angkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapatkan keturunan, termasuk bayi tabung dan pengobatan E E E E E
impotensi Kasus bunuh diri dan penyalah gunaan N)PG) Persalinan ke ( +empat dan seterusnya Pemulasaran #ena8ah Penggunaan ambulance 2a7at inap yg ke ! dst dalam 1 bln dg kasus yg sama krn ra7at
E
inap yg pertama pulang paksa Pasien pindah ke kelas pera7atan yang lebih tinggi
22
$yarat dan peraturan penggunaan fasilitas PKM$ di puskesmas atau rumah sakit adalah pasien datang ke rumah sakit dengan memba7a % E $urat ru#ukan dari Puskesmas atau 2$U& Kota $urakarta E Kartu PKM$ yang masih berlaku E Foto copy kartu keluarga yang masih berlaku E Foto copy KP yang masih berlaku atau surat keterangan lahir bagi yang belum 7a#ib KP E foto copy ri7ayat pemeriksaan kehamilan +bagi pasien bersalin E agi kader kesehatan, Ketua 2 dan Ketua 2> memba7a foto copy $K Kader kesehatan4 $K Ka. 24 $K Ka. 2> yang telah dilegalisir E
kepala
Kelurahan4sekrertaris
Kelurahan
diketahui Ka. Puskesmas setempat $emua persyaratan diserahkan ke 2umah $akit
dan
se#ak a7al
pendaftaran E Kartu PKM$ yang berlaku adalah kartu yang pertama kali dimasukkan ke rumah sakit
#am$ar 4. )lur Pelayanan Kesehatan Peserta PKM$
23
#am$ar 5. ontoh Kartu PKM$ $il"er
#am$ar 6. ontoh kartu PKM$ Dold
L. Daftar PPK Rumah Sakit BPJS Kant!r "a$ang Surakarta erikut merupakan daftar PPK 2umah $akit yang beker#asama dengan
P'$ kantor cabang $urakarta% +data ahun !01(
24
#am$ar 7. &aftar PPK 2umah $akit P'$ Kantor abang $urakarta
25
BAB III PE&BAHASAN
Melihat tin#auan pustaka yang sudah dipaparkan di atas dan melihat kenyataannya yang ter#adi di lapangan, sebenarnya proses ru#ukan yang dilaksanakan di 2$U& Kota $urakarta sudah sesuai dengan teori. 6U& 2$U& Kota $urakarta berperan sebagai Penyedia Pelayanan Kesehatan +PPK tingkat dua menerima maupun meru#uk pasien dari PPK tingkat yang lain. &alam pelaksanaan teknisnya, 2$U& Kota $urakarta menerima pasien umum dan pasien ru#ukan dari fasilitas layanan kesehatan terutama tingkat pertama4primer, yaitu puskesmas dan dokter keluarga yang beker#a sama dengan P'$. 'enis pasien yang dilayani di 2$U& Kota $urakarta terdiri dari pasien umum, pasien peserta 'KN4P'$ +baik P/ maupun non P/, pasien peserta PKM$ +baik sil"er maupun gold, dan pasien peserta 'amkesda Karanganyar. Khusus peserta 'amskesda Karanganyar dengan alasan pertimbangan lokasi geografis maka pasien 'amkesda Karanganyar yang telah beker#a sama dengan 2$U& Karanganyar dapat memanfaatkan #aminan kesehatannya di sini. $istem ru#ukan di 2$U& $urakarta sendiri ada beberapa masalah yang tampak. $alah satu contohnya adalah pasien yang datang ke poli tidak memba7a persyaratan secara lengkap, seperti surat ru#ukan dari puskesmas4dokter keluarga, serta fotokopi identitas. )palagi untuk pasien PKM$ seperti yang sudah dicantumkan di tin#auan pustaka perlu memba7a berbagai kelengkapan administrasi dan pasien kerap kali lupa memba7a persyaratan yang diperlukan. 5al ini dapat menghambat pelayanan dan menyebabkan pasien yang mau datang berobat tidak dapat dilayani segera karena harus melengkapi semua persyaratan terlebih dahulu. Masalah lain terkait sistem ru#ukan dengan #aminan kesehatan adalah mengenai kondisi pasien. $eperti yang kita ketahui, sistem ru#ukan ber#en#ang ini diberlakukan salah satunya agar ter#adi pemerataan pasien, sehingga pasien tidak menumpuk di satu tingkat pelayanan kesehatan. 2$U& $urakarta sendiri sebagai PPK tingkat dua memiliki kriteria tersendiri dalam penanganan pasien ru#ukan.
26
Namun sering sekali ternyata pasien yang datang dari ru#ukan PPK tingkat satu berada dalam kondisi yang memungkinkan untuk dira7at secara tuntas tanpa diru#uk ke PPK tingkat dua. 5al ini sering di#umpai di lapangan. Menurut saya hal ini ter#adi karena sistem ru#ukan di ba7ah atau di layanan primer masih belum terlaksana sesuai peraturan yang ada. Untuk pasien yang masuk dengan #alur /D& atau pasien dalam kondisi kega7at daruratan, 2$U& berusaha menerima pasien dan menindaklan#uti dengan mekanisme tanpa ru#ukan namun harus dibuktikan secara medis bah7a pasien tersebut memang pasien ga7at darurat dan membutuhkan penanganan segera. Namun #ika terbukti secara medis bukan pasien ga7at darurat maka edukasi keluarga pasien maupun pasien dilakukan pihak rumah sakit untuk men#elaskan sistem dan peraturan yang berlaku di rumah sakit, seperti contohnya pembiayaan bisa sa#a dimasukkan ke dalam pasien umum dan tidak ditanggung oleh #aminan karena tidak sesuai dengan prosedur ru#ukan yang ada. $ebenarnya kasus pasien yang menolak membayar #asa layanan kesehatan didominasi oleh pasien dengan keterbatasan pengetahuan mengenai sistem atau alur yang 7a#ib dilakukan pasien sebagai peserta #aminan kesehatan. $eringkali pasien datang dan berobat tidak memba7a surat ru#ukan dan surat administrasi lainnya sebagai persyaratan penanggungan biaya berobat. Pasien ngotot tidak mau membayar dan berusaha membela pendapat bah7a yang dilakukan sudah sesuai prosedur yang ada. iasanya untuk kasus seperti ini dari pihak 2$U& melakukan edukasi kepada pasien atau keluarga untuk segera melengkapi kelengkapan kelengkapan administrasi supaya biaya #asa layanan kesehatan dapat ditanggung oleh P'$4PKM$4'amkesda Karanganyar. 5al yang kadang sering di#umpai di lapangan adalah pasien gelandangan dan fakir miskin yang tidak terdaftar dalam program #aminan kesehatan manapun bahkan tidak memiliki identitas sehingga sulit melacak keberadaan keluarga. Pasien seperti ini yang berobat ke 2$U& $urakarta akan diterima dan dilakukan penanganan #uga dengan menggunakan biaya taktis dari alokasi dana pemerintah. Namun pasien dengan kriteria seperti ini masih dibicarakan di tingkat dinas
27
mengenai ke#elasan penanggungan #aminan sosialnya. Karena undangundang sebenarnya melindungi hak seperti pasien tersebut. 5alhal terkait ru#ukan balik yang tidak dilakukan baik dari maupun ke 2$U& $urakarta men#adi suatu kebiasaan yang sering ter#adi. Kebanyakan kasus belum terlalu dirasa penting untuk dilakukan ru#ukan balik. Padahal dengan sistem yang ada yaitu ru#ukan yang ber#en#ang, diharapkan ru#ukan balik dapat ter#adi agar pemerataan pasien di setiap tingkat PPK dapat ter#adi dan pasien mendapatkan hak nya sesuai dengan yang seharusnya. Mekanisme e"aluasi dan monitoring men#adi langkah yang "ital untuk kasus seperti ini. $eperti yang sudah kita ketahui dari tin#auan pustaka, ru#ukan "ertikal dari tingkatan pelayanan yang lebih rendah ke tingkatan pelayanan yang lebih tinggi dilakukan apabila pasien membutuhkan pelayanan kesehatan spesialistik atau subspesialistikA dan atau bila peru#uk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan atau ketenagaan. &alam hal ini, 2$U& Kota $urakarta #uga sudah melakukan sesuai dengan teori yang ada. &ari beberapa Poli yang kami kun#ungi saat hari kedua di 2$U&, kami mendapati bah7a dokter di 2$U& Kota $urakarta akan meru#uk pasien ke PPK tingkat < #ika memang diperlukan ru#ukan, atau dengan kata lain memang karena terdapat keterbatasan kompetensi, fasilitas tenagam peralatan, dan lainlain.
28
Untuk alur ru#ukan di 2$U& $urakarta dapat dilihat dari bagan berikut%
#am$ar 4. agan )lur 2u#ukan 6U& 2$U& $urakarta
Keterangan% /D& % /nstalasi Da7at &arurat /2') % /nstalasi 2a7at 'alan /2N) % /nstalasi 2a7at /nap
29
BAB I8 PENUTUP
A. Kesim/u*an 1. 2$U& Kota $urakarta sudah melayani pasien ru#ukan P'$, PKM$, dan
'amkesda Karanganyar sesuai dengan regional dan sesuai sistem ru#ukan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. !. 2u#ukan balik masih kurang ber#alan baik dari PPK di ba7ahnya maupun PPK di atas 2$U& $urakarta <. 'aminan kesehatan yang berlaku di 2$U& Kota $urakarta adalah 'KN P'$, PKM$ dan 'amkesda Karanganyar. (. Mekanisme pembiayaan sangat terkait dengan lancarnya sistem ru#ukan yang ada. B. Saran %. Perlu dilakukan e"aluasi oleh dinas kesehatan terkait dan dinas lintas sektor lainnya seperti dinas sosial #uga seluruh pihak yang terkait seperti tenaga kesehatan maupun masyarakat mengenai sistem ru#ukan dan pembiayaan yang sudah ada di masyarakat sehingga ru#ukan dapat tepat sasaran dan kalaupun ada kekurangan agar bisa segera diperbaiki unutk meningkatkan kualitas pelayanan di masa yang akan datang. !. Masalah ru#ukan balik yang saat ini masih men#adi kendala sebaiknya die"aluasi #uga dan dicarikan solusi terbaiknya dan #ika sudah ada solusinya hendaknya diker#akan sesuai sitem yang berlaku. <. Untuk pengetahuan mengenai sistem #aminan sosial kesehatan yang ada di masyarakat dan kaitannya dengan sistem ru#ukan, 2umah $akit 7alaupun sebagai fasilitas kesehatan yang mengedepankan aspek kuratif dan rehabilitatif hendaknya ikut ambil bagian #uga dalam program aspek promotif dan pre"entif contohnya sa#a dengan memberikan transfer ilmu kepada masyarakat tentang mekanisme sistem ru#ukan yang benar melalui mekanisme penyuluhan dan sosialisasi 7alaupun terkadang susah untuk mengedukasi pasien.
30
DA)TAR PUSTAKA
)nas, Mufti +!00:. Analisis !inerja dan Pengelolaan Anggaran Pembiyaan "inas !esehatan !ota Surakarta "alam Program Pemeliharaan !esehatan Masyarakat Surakarta #P!MS$ Tahun %&&'. $urakarta% Fakultas /lmu $osial dan /lmu Politik Uni"ersitas $ebelas Maret. $kripsi NN /ndonesia. !01(. $upaya ak &itolak, Peserta P'$ &iminta Pahami $oal 2u#ukan
http%44777.cnnindonesia.com4nasional4!01(1!0:10<10!!0
193;14supayatakditolakpesertabp#sdimintapahamisoalru#ukan4
.
'akarta. erita online dilihat 'uli !01? &epartemen Pendidikan Nasional +!00!. !amus (esar (ahasa )ndonesia *disi ke<. alai Pustaka, 'akarta. Dramedia. &inas Kesehatan Pro"insi Nusa enggara arat. !011. Petun#uk eknis $istem 2u#ukan Pelayanan Kesehatan Pro"insi Nusa enggara arat. https%44ser"icedeli"eryighealth.files.7ordpress.com4!01141!4bukuHru#uka nbinder.pdf 5atmoko. !009. Sistem pelayanan kesehatan dasar Puskesmas. $amarinda, Uni"ersitas Mula7arman. /dris, Fachmi +!01(. Panduan Praktis Pelayanan !esehatan. 'akarta% P'$ Kesehatan. Kementrian Kesehatan 2epublik /ndonesia +!01(. Sistem *ujukan Terstruktur dan (erjenjang dalam *angka Menyongsong +aminan !esehatan asional #*egionalisasi Sistem *ujukan$. 'akarta. Permenkes. !01!a. Peraturan menteri kesehatan *epublik )ndonesia nomor &&tahun %&-% tentang sistem rujukan pelayanan kesehatan perorangan . http%44777.rsstroke.com4files4peraturan4UK4!01!4PMKHNoH001HtgH $istemH2u#ukanHPelayananHKesehatanHPerorangan.pdf diunduh 'uli !01? Pohan /mbalo +!009. +aminan Mutu ayanan !esehatan, "asar /"asar, Pengertian, dan Penerapan. 'akarta % *DA !009. p.1<!;
31
