(Sistem Politik Dan Kekuatan Politik Negara Asean) _ Hi Asia Tenggara (Iisip)

9/12/2 9/12/2017 017

KETRIN KETRINA A MAGD MAGDALE ALENA NA 201323 201323008 0081 1 (SIS (SISTEM TEM POLITI POLITIK K DAN DAN KEKUA KEKUAT TAN POLITI POLITIK K NEGA NEGARA RA ASEA ASEAN) N) | HI Asia Asia Tenggar enggara a (IIS (IISIP IP))

News

Ut fringilla placerat libero, sed viverra nunc

2013230081 MARYFHAT POLITIK DA 2013230102 POLITIK NE KETRIN KET RINA A MAG MAGDAL DALEN EN Indiv(SISTEM idu) SISTEM PO PO KEKUATAN MARYFHAT WISYA 20 NEGARA AS POL OLIT ITIIK DAN DAN KE KEK KUA UAT T POPULAR POSTS

Home Ho me /

TUGA TU GAS S IN INDI DIVI VIDU DU 3 /

KETRINA MAGDALENA 2013230081 (SISTEM POLITIK DAN KEK DAN KEK UAT UATAN AN

KETRINA MAGDALENA 2013230081 (SISTEM POLITIK DAN KEKUATAN POLITIK NEGARA ASEAN) TUGAS INDIVIDU INDIVIDU 3  TUGAS

ASEAN ...

ASEAN Kamp Kampus us Tercin Tercinta ta-–IN IISI dan Ilmu Politik Ke Kerja S KETRINA MAGDALENA 2013 2300 81

(Tugas Individu) Individu) SISTEM POLITIK DA N KEKUAT KEKUATAN POLITIK NEGARA ASEAN Politik bertujuan untuk memenuhi memenuhi keinginan masyarakat bukan keinginan pribadi. Secara garis besar, suatu negara pasti memiliki sebuah sistem politik, ada bermacammacam sistem politik didunia, ada negara yang menganut sistem politik parlementer, monarki, presidensil dan masih banyak sistem pemerintahan lainnya. Biasanya sebuah sistem politik akan mempengaruhi kekuatan dari negara tersebut dalam kancah dunia internasional. Dalam sistem sistem politk, sistem menerima menerima input bersifat dukungan serta tuntutan dari masyarakat. Input ini dalam sistem politik dikonversi menjadi output dalam bentuk kebijakan dan peraturan. Hal ini terjadi dalam black box. Output ini pada gilirannya dikembalikan ke lingkungan dan menjadi input baru. (Miriam Budiardjo: 2008 h.10)

ASEAN DAN GLOBALI GLOBALI ASEAN KON SEPTUAL SP SDAN PILLO INTERNASIONAL DI ...

Komunitas HUBUNGAN INTERNA Keamanan TENG TE NGGA GARA RA KO KOMU MUNI NIT T Disusun oleh: Tiara ...



http://asiatenggaraiisip.blogspot.co.id/2016/04/ketrina-magdalena-2013230081-sistem.html

1/15

9/12/2017

KETRINA MAGDALENA 2013230081 (SISTEM POLITIK DAN KEKUATAN POLITIK NEGARA ASEAN) | HI Asia Tenggara (IISIP)

ASEAN merupakan bentuk nyata dari adanya kerjasama dengan sistem pemerintahan politik yang berbeda namun tetap saling mengikat, karena adanya keuntungan dalam bidang-bidang lain, diantaranya ekonomi (pasar). Adanya sistem politik yang terjalin baik pasti akan memberikan dampak positif juga terhadap ekonomi suatu negara atau kawasan. Politik luar negeri anggota ASEAN tidak dapat dipisahkan dari dinamika hubungan antara faktor-faktor domestik dan internasional. Faktor-faktor domestik seperti politik, sosial, budaya, ekonomi dan militer menentukan pengambilan keputusan luar negeri dan

Kampus Tercinta-– IISI dan Ilmu Politik “RELA MAKALAH KELOMPO ASEAN - RU Andriantam INTERNASIONAL DI A “HUBUNGAN ASEAN

2013230042 Hana Jauza PRINSIP AS2 Andriantama Nugraha PRINSIP ASEANPoli SEJA (Sistem Kekuatan P SISTEM POLITIK dan ASEAN) AS NEGARA-NEGARA Asean berdiri ...

ASEAN Sosi Community K ampu

Institut Ilmu Sosial dan I

tidak bisa lepas dalam sebuah proses pembuatan kebijakan luar negeri masing-masing negara anggota. Sementara pada sisi lain, faktor-faktor internasional seperti negara-negara

SPONSOR

besar, negara-negara regional, kekuatan ekonomi dan politik internasional ikut mempengaruhi para pengambil keputusan luar negeri di ASEAN dalam menentukan

LABELS

kebijakan luar negeri mereka. Politik luar negeri bukan merupakan sekedar sarana

INFO TUGAS IND

mencapai kepentingan nasional akan tetapi untuk pemeliharaan dan kedaulatan bangsa.

INFO TUGAS KE

Pengertian ini berdasarkan karena sebagian besar negara-negara anggota ASEAN adalah

TUGAS INDIVIDU

negara yang lahir paska PD II. Pengambilan kebijakan luar negeri haruslah memerhatikan

TUGAS INDIVIDU

secara hati-hati dan seksama dari pengaruh domestik termasuk tradisi dan nilai yang

TUGAS INDIVIDU

merupakan akar-akar budaya dari faktor-faktor politik,ekonomi,sosial,budaya dan militer.

TUGAS INDIVIDU

Indonesia

Negara Indonesia adalah negara kesatuan (desentralis) yang berbentuk republik. Indonesia menganut bentuk pemerintahan Republik Konstitusional, merupakan bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang presiden. Kekuasaan presiden dibatasi oleh UUD atau konstitusi. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Sistem presidensial merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan

TUGAS KELOMP TUGAS KELOMP TUGAS KELOMP TUGAS KELOMP TUGAS KELOMP TUGAS KELOMP

kekuasaan legislatif. Di Indonesia, sistem politik yang dianut adalah sistem Politik Demokrasi pancasila yakni sistem politik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur, prinsip, prosedur dan

TUGAS KELOMP TUGAS KELOMP

kelembagaan yang demokratis. Adapun prinsip-prinsip sistem politik demokrasi di Indonesia antara lain: Pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif berada pada badan yang berbeda

SUBSCRIBE

Negara berdasarkan atas hukum Pemerintah berdasarkan konstitusi http://asiatenggaraiisip.blogspot.co.id/2016/04/ketrina-magdalena-2013230081-sistem.html

 2/15

9/12/2017


Jaminan terhadap kebebasan individu dalam batas-batas tertentu Pemerintahan mayoritas

PAGES

Beranda

Pemilu yang bebas Partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya

MENGENAI SAYA

Sebagai suatu sistem, prinsip-prinsip ini saling berhubungan satu sama lain. Sistem politik demokrasi akan rusak jika salah satu komponen tidak berjalan atau ditiadakan.

HI Asia Tenggar

Contohnya, suatu negara sulit disebut demokrasi apabila hanya ada satu partai politik.

Lihat profil lengkapk

Dengan satu partai, rakyat tidak ada pilihan lain sehingga tidak ada pengakuan akan kebebasan rakyat dalam berserikat, berkumpul dan mengemukakan pilihannya secara

FLICKR IMAGES

bebas. Dengan demikian berjalannya satu prinsip demokrasi akan berpengaruh pada prinsip lainnya.

LIKE US ON FACE

Dalam Penyusunan keputusan-keputusan kebijaksanaan diperlukan adanya kekuatan yang seimbang dan terjalinnya kerjasama yang baik antara suprastruktur dan infrastruktur politik sehingga memudahkan terwujudnya cita-cita dan tujuan-tujuan masyarakat/Negara. Dalam hal ini yang dimaksud suprastruktur politik adalah LembagaLembaga Negara. Lembaga-lembaga tersebut di Indonesia diatur dalam UUD 1945 yakni MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial. Lembaga-lembaga ini yang akan membuat keputusankeputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Thailand Politik Thailand saat ini dilakukan dalam kerang ka monarki konstitusional, di mana Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan dan raja turun-temurun adalah kepala negara. Pengadilan independen dari eksekutif dan legislatif. Bentuk negara Thailand berbentuk Kesatuan. Sistem pemerintahan Thailand adalah parlementer. Parlemen Thailand yang menggunakan sistem dua kamar dinamakan Majelis Nasional atau Rathasapha yang terdiri dari Dewan Perwakilan (Sapha Phuthaen Ratsadon) yang beranggotakan 480 orang dan Senat (Wuthisaph) yang beranggotakan 150 orang. Kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri, yang dilantik sang raja dari anggota-anggota parlemen. Anggota Dewan Perwakilan menjalani masa bakti selama empat tahun, sementara para senator menjalani masa bakti selama enam tahun. raja mempunyai sedikit kekuasaan langsung di bawah konstitusi namun merupakan pelindung Buddhisme Kerajaan Thai dan lambang jati diri dan persatuan bangsa. Raja yang memerintah saat ini dihormati dengan besar dan dianggap sebagai pemimpin dari segi moral, suatu hal yang telah dimanfaatkan pada beberapa kesempatan untuk menyelesaikan krisis politik. Politik luar negeri Thailand tidak dapat dilepaskan dari konsepsi keamanan nasional Negara tersebut mengingat politik luar negeri bertujuan, antara lain, memelihara dan mempertahankan keamanan nasional setiap bangsa. Sejak militer berkuasa di Thailand konsepsi keamanan nasional merupakan salah satu produk dari rejim militer yang berkuasa. Sebagaimana rejim lain di asia tenggara, milliter Thailand menjadikan kesatuan, http://asiatenggaraiisip.blogspot.co.id/2016/04/ketrina-magdalena-2013230081-sistem.html

 3/15

9/12/2017


stabilitas, tata tertib, dan disiplin sebagai nilai-nilai dasar yang menopang Negara Thailand. Malaysia

Malaysia adalah sebuah federasi, Federasi merupakan bagian dari bentuk-bentuk pemerintahan yang membagi negaranya menjadi beberapa negara bagian yang saling bekerja sama dan membentuk negara kesatuan. Sistem pemerintahan yang dianut oleh Malaysia adalah sistem parlementer. Dalam Negara federal seperti Malaysia maka ada kekuasaan federal dan ada kekuasaan negara bagian. Soal-soal yang menyangkut Negara dalam keseluruhannya diserahkan kepada kekuasaan federal. Dalam hal tertentu misalnya mengadakan perjanjian internasional atau mencetak uang, pemerintah federal bebas dari Negara bagian dan dalam bidang itu pemerintah federal mempunyai kekuasaan yang tertinggi. Tetapi untuk hal yang mengenai Negara bagian saja dan tidak termasuk kepentingan nasional, diserahkan kepada kekuasaan Negara-negara bagian. Jadi, dalam hal itu pemerintah Negara bagian bebas dari pemerintah federal misalnya soal kebudayaan, kesehatan, dan pendidikan. Bentuk pemerintahan Malaysia adalah monarki konstitusional, yaitu berupa Negara kerajaan yang diatur oleh konstitusional. Dimana kepala negaranya merupakan seorang raja yang disebut dengan Yang di-Pertuan Agong (Raja Malaysia). Yang di-Pertuan Agong dipilih dari dan oleh Sembilan Sultan Negeri-Negeri Malaya, untuk menjabat selama lima tahun secara bergiliran. Sistem Pemerintahan yang dianut oleh Malaysia adalah sistem parlementer yang dipakai oleh Malaysia bermodelkan sistem parlementer Westminster, yang merupakan warisan Penguasa Kolonial Britania. Dalam sistem pemerintahan Malaysia yang menjadi kepala pemerintahan adalah seorang Perdana Menteri. Sistem Politik Malaysia dapat dikatakan demokrasi, hal ini dapat dilihat dari adanya pembagian kekuasaan dan adanya pelaksanaan pemilu. Di Malaysia kekuasaan Negara terdiri dari badan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri : konstitusi Malaysia menetapkan bahwa perdana menteri haruslah anggota deqan rendah (dewan rakyat), yang direstui Yang di-Pertuan Agong dan mendapat dukungan majoritas didalam parlemen. Kabinet dipilih dari para anggota Dewan Rakyat dan Dewan Negara dan bertanggung awab kepadan badan itu, sedangkan kabinet merupakan anggota parlemen yang dipilih dari Dewan Rakyat atau Dewan Negara. Pemilihan umum parlemen Malaysia dilakukan paling sedikit lima tahun sekali. Pemilih terdaftar berusia 21 tahun ke atas dapat memberikan suaranya kepada calon anggota Dewan Rakyat dan calon anggota dewan legislatif Negara bagian juga. Dibeberapa Negara bagian Voting tidak diwajibkan. Malaysia menganut sistem multipartai. Di Malaysia, yang menganut sistem parlementer,pelaksaan pemilu bisa disederhakan sehingga memudahkan pemilih dalam menentukan pilihan. Partai-partai dengan latar belakang ras dan ideologi yang beragam itu bertarung dalam dua bendera koalisi, yang dijalin sebelum dan sesudah pemilu, serta dilakukan http://asiatenggaraiisip.blogspot.co.id/2016/04/ketrina-magdalena-2013230081-sistem.html

 4/15

9/12/2017


secara permanen. Kerangka konstitusional sistem politik Malaysia memang bersifat demokratis. Namun, kerangka demokratis itu disertai kontrol otoritarian yang luas untuk menyumbat oposisi yang efektif. Sejak awal, system politik Malaysia merupakan campuran dari karakteristik responsif dan represif. Sistem dirancang untuk cenderung menguntungkan partai pemerintah sehingga hampir mustahil ia dapat dikalahkan. Singapura

Bentuk pemerintahan Singapura adalah Republik dimana kekuasaan pemerintahan dijalankan kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Pemilihan Umum di Singapura dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Singapura menganut sistem pemerintahan parlementer dimana perdana menteri bersama para menteri baik secara bersama - sama ataupun sendiri - sendiri bertanggung jawab kepada parlemen. Selama ini yang terjadi di Singapura, kabinet dibentuk berdasarkan pada kekuatan yang ada di dalam parlemen. Sehingga para anggota kabinet secara keseluruhan mencerminkan kekuatan yang ada di dalam parlemen. Parlemen di Singapura bisa menjatuhkan kabinet setiap saat, demikian juga sebaliknya, atas presiden Singapura juga bisa membubarkan parlemen dan memerintahkan untuk diadakan pemilihan umum. Presiden melakukan itu atas dasar saran dari perdana menteri. Karena kabinet merupakan cerminan dari kekuatan parlemen, maka masa jabatan kabinet tidak bisa ditentukan dengan pasti. Selain itu, kedudukan kepala negara di Singapura

tidak

dapat

diganggu

gugat

namun

kepala

negara

tetap

diminta

pertanggungjawabannya atas pelaksanaan jalannya pemerintahan. Membicarakan sistem politik sebuah negara, pasti erat kaitannya dengan sistem pemerintahan. Begitupun dengan sistem politik Singapura. Ketika membicarakan sistem politik negara tertentu, berbagai aroma berbau aturan-aturan pemerintahan pasti mengiringi. Melekat erat bagai dua sisi mata uang. Hal tersebut menjadi wajar mengingat para pelaku pemerintahan adalah mereka yang juga berpolitik. Sistem Politik Singapura pada akhirnya menjadi “kendaraan” yang digunakan siapapun untuk duduk di bangku pemerintahan. Jadi, sangatlah wajar jika pada akhirnya sistem politik memiliki nama lain sebagai sistem pemerintahan. Sebuah negara bekas jajahan memiliki kecenderungan untuk mengadopsi sistem politik atau sistem pemerintahan yang sama dengan negara yang menjajah. Begitupun dengan sistem politik Singapura. Dalam sistem politik Singapura, perdana menteri adalah pemegang kekuasaan pemerintahan. Sama persis dengan apa yang terjadi pada sistem pemerintahan Inggris. Perdana menteri ini terpilih karena kedudukannya sebagai ketua partai politik yang mempunyai anggota parlemen terbanyak. Sementara posisi presiden, hanyalah simbolis kenegaraan. Dalam hal ini, sistem politik Singapura memiliki perbedaan dengan Inggris. Tentu saja, karena di Inggris, simbol negara dipegang oleh Ratu. Sama dengan peran Ratu di negara Inggris, presiden dalam sistem politik Singapura, secara historis disebut sebagai abatan seremonial. Sebuah jabatan yang sifatnya mendekati formalitas. Namun, presiden di Singapura bukan lantas tidak memiliki hak. Presiden di Singapura diberi kehormatan sebagai pemegang keputusan kunci di negara ini. http://asiatenggaraiisip.blogspot.co.id/2016/04/ketrina-magdalena-2013230081-sistem.html

 5/15

9/12/2017


Konstitusi dalam sistem politik Singapura yang berdasarkan sistem Westminster ini tidak jauh berbeda dengan Inggris karena memang Singapura adalah bekas jajahan Inggris. Sejak merdeka hingga sekarang, parlemen Singapura oleh Partai Aksi Rakyat (PAP). PAP yang

menguasai

pemerintahan

telah

membuat

undang-undang

yang

membatasi

berkembangnya partai oposisi yang kuat sehingga lebih terkesan otoriter daripada demokrasi. Oleh karena itu, sistem politik Singapura dianggap menerapkan sebuah sistem bernama demokrasi sosialis. Namun secara fakta, jika dilihat berdasarkan sistem pemerintahannya, sistem politik Singapura bisa juga disebut sebagai sistem republik parlementer dengan sistem pemerintahan yang pastinya bersifat parlementer. Filipina

Filipina merupakan negara kepulauan yang sistem pemerintahannya berbentuk republik. pemerintahan Filipina adalah mengikuti Pemerintahan Amerika Serikat. Filipina adalah kerajaan berbentuk kesatuan berpresiden. Presiden Filipina merupakan ketua kerajaan, ketua Negara dan panglima besar bagi angkatan tentara. Presiden akan dipilih melalui undian popular pada setiap 6 tahun dan bebas untuk melantik dan mengetuai cabinet sendiri. Kongres dwidewan Filipina terdiri dari Dewan Perwakilan Filipina dan Senat. Kongres dwidewan merupakan Parlemen atau tempat yang membuat undangundang yang terdiri dari dua dewan di mana setiap dewan mempunyai ahli dan cara pemilihannya yang tersendiri. Bagi Filipina, dua dewan yang terdiri dari Kongres dwiden adalah House of Representatives (Dewam Perwakilan Filipina) dan Senate(Senat). Anggota dua dewan yang disebut tadi dippilih oleh pemilu. Sebanyak 24 senator yang akan menjabat selama 6 tahun di Senat manakala Dewan Perwakilan Filipina terdiri dari tidak lebih dari 250 anggota kongres selama 3 tahun. Kuasa kehakiman terletak di bawah Mahkamah Agung. Dibandingkan dengan negara-negara tetangga ASEAN lain, Filipina memiliki ciri khas dan berbeda dengan yang lain. Sebagai bekas negara jajahan amerika satu-satunya di Asia Tenggara, filiphina hingga kini masih tergantung dalam banyak hal seperti perdagangan, investasi, kredit dan bantuan militer pada AS. Satu-satunya negara yang tergantung pada AS dalam jangka waktu yang panjang hanyalah filiphina. Dibandingkan dengan negara-negara tetangganya, struktur negaranya tergolong paling lemah (persaingan antar elite sangat kuat) yang berpengaruh pada proses pemeliharaan tata tertib negara dan pelaksanaan kebijakan termasuk kebijakan luar negeri. Persaingan antar elite sedemikian kuat mempengaruhi birokrasi politik luar negeri filiphina khususnya sebelum tahun1972. Misalnya, saat presiden Ramos Magsaysay berkuasa dalam tubuh senat muncul lawan politiknya yang didukung oleh wakil menteri luar negeri filiphina. Sementara, menteri luar negeri justru pendukung Ramos persaingan antar birokrasi ini menyebabkan lambatnya proses pengambilan kebijakan luar negeri filiphina. Bagi lawan-lawan politik presiden di senat persaingan ini memang dieksploitasi untuk menggalang dukungan politik dalam percalonan presiden. Marcos, misalnya terpilih sebagai presiden ditengah perseteruan politiknya dengan Machapagal. Dibawah kepemimpinan marcos stabilitas dan legitimasi http://asiatenggaraiisip.blogspot.co.id/2016/04/ketrina-magdalena-2013230081-sistem.html

 6/15

9/12/2017


rezim marcos tergantung pada undang-undang darurat (matrial law) yang dicanangkan tahun 1992 dan dukungan penuh amerika dalam tindak ekonomi, perdagangan, dan militer. Jika salah satu dari dua pondasi utama rezim marcos rusak, marcos dipastikan akan tumbang. Logika inilah yang mendasari politik luar negeri filiphina dibawah pemerintahan marcos. (Bambang Cipto: 2007 hal. 139-140). Brunei Darussalam

Brunei merupakan sebuah negara yang menjalankan sistem pemerintahan monarki mutlak dan mengamalkan sistem undang-undang Inggris walaupun undang-undang syariah Islam menggantikan undang-undang itu dalam beberapa perkara. Sistem politik di Brunei ditetapkan oleh perlembagaan dan berdasarkan konsep Melayu Islam Beraja (MIB). Tiga komponen MIB adalah kebudayaan Melayu, agama Islam dan sistem politik dibawah pemerintahan beraja. Baginda dinasihati oleh beberapa majlis dan sebuah kabinet menteri, walaupun baginda secara berkesan merupakan pemerintah tertinggi. Pada September 2004, Sultan Brunei mengadakan persidangan Parlimen yang tidak pernah bersidang sejak kemerdekaan pada tahun 1984. Parlimen ini tidak mempunyai kuasa selain daripada menasihati sultan disebabkan oleh pemerintahan mutlak oleh Sultan. Brunei ialah salah satu daripada negara yang paling stabil dari segi politik di Asia. Brunei seperti sesetengah negara yang lain juga menuntut beberapa kawasan tuntutan seperti wilayah di Sarawak iaitu Limbang dan kawasan Kepulauan Spratly yang dipertikaikan. Banyak pulau kecil yang terletak di antara Brunei dan Labuan termasuk Pulau Kuraman telah dipertikaikan oleh negara Brunei dan Malaysia. Walau bagaimanapun, pulau-pulau ini diakui sebagai sebagian daripada Malaysia di peringkat antarabangsa. Daripada kandungan titah pemasyuran tersebut wawasan negara dapat dijabarkan seperti berikut: Negara Brunei Darussalam kekal sebagai sebuah negara Melayu Islam Beraja yang demokratik yang bersendikan ajaran-ajaran Islam mengikut ahli Sunnah Wal-Jamaah Keadilan dan Amanah – bagi mewujudkan "good governance" Ketenteraman dan keselamatan – Negara Brunei Darussalam sebagai negara aman dan tenteram Kebajikan dan kesejahteraan – bagi mewujudkan kemakmuran dan perkembangan sosial dan ekonomi Hubungan antarabangsa yang berlandaskan saling menghormati dan bebas dari campur tangan. Wawasan dan maklumat tersebut adalah merupakan elemen-elemen penting yang menjadi perjalanan politik. Vietnam

Vietnam menganut sistem partai tunggal dengan Republik Sosialis Vietnam sebagai partai tunggal negara. Pada April 1992, lahir sebuah konstitusi baru menggantikan versi 1975. Peran utama terdahulu Partai Komunis disertakan kembali dalam semua organ-organ http://asiatenggaraiisip.blogspot.co.id/2016/04/ketrina-magdalena-2013230081-sistem.html

 7/15

9/12/2017


pemerintah,politik dan masyarakat. Hanya organisasi poltik yang bekerjasama atau didukung oleh PartaiKomunis diperbolehkan ikut dalam pemilihan umum. Ini meliputi Barisan Tanah Air Vietnam (Vietnamese Fatherland Front), partai serikat pedagang dan pekerja. Meskipun negara tetap secara resmi berjanji kepada sosialisme sebagai doktrinnya, makna ideologi tersebut telah berkurang secara besar sejak tahun 1990-an. Presiden Vietnam adalah kepala negara dan secara nominal adalah panglima tertinggi militer Vietnam, menduduki Dewan Nasional untuk Pertahanan dan Keamanan (Council National Defense and Security). Perdana Menteri Vietnam adalah kepala pemerintahan, mengepalai kabinet yang terdiri atas 3 deputi perdana menteri dankepala 26 menteri-menteri dan perwira perwira.Adapun Majelis Nasional Vietnam (National Assembly of Vietnam) adalah pemegang hak legislatif di negara tersebut yang terdiri atas 498 anggota yang mempunyai tugas sebagai pembuat undang-undang. Majelis ini memiliki posisi yang lebih tinggi daripada lembaga eksekutif dan judikatif. Seluruh anggota kabinet berasal dari Majelis Nasional. Mahkamah Agung Rakyat (Supreme People’s Court of Vietnam) memiliki kewenangan hukum tertinggi di Vietnam, juga bertanggung jawab kepada Majelis Nasional. Di bawah Mahkamah Agung Rakyatadalah Pengadilan Kotamadya Propinsi dan Pengadilan Daerah Vietnam. Pengadilan MiliterVietnam juga cabang adjudikatif yang kuat dengan kewenangan khusus dalam hal keamanan nasional. Semua organ-organ pemerintah Vietnam secara besar dikontrol oleh Partai Komunis.Mayoritas orang-orang yang ditunjuk pemerintah adalah anggota-anggota partai. Laos

Laos memiliki 3 ideologi yaitu Komunis, Nasionalis, dan Poros Tengah. Ketiga ideologi ini menimbulkan perpecahan, pergolakan politik, dan penuh dengan kudeta di negara Laos. Pada tahun 1975, kelompok Laos pimpinan Pathet Lao melakukan kudeta terhadap pemerintahan Raja Savang Vatthana. Pathet Lao mendapat dukungan dari Uni Soviet dan kelompok komunis di Vietnam, sedangkan Raja Savang Vatthana mendapat dukungan dari Amerika dan Perancis. Pathet Lao mengganti nama Laos menjadi Republik Demokratik Rakyat Laos yang berlangsung hingga saat ini dan menjalin kerjasama dengan Vietnam yang juga menganut sistem komunis. Partai Revolusioner Rakyat Laos atau Lao People's Revolutionary Party (LPRP) merupakan partai politik pertama di Laos yang berdiri tahun 1975 dan merupakan partai satu-satunya yang ada di Laos. Sistem pemerintahan komunis di Laos membuat Laos krisis ekonomi sehingga pada bulan maret tahun 1991 struktur ekonomi Laos mulai membuka perdagangan bebas dan membolehkan investor asing masuk ke Laos. Laos mulai bergabung menjadi anggota ASEAN pada 23 Juli 1997. Myanmar

Hluttaw atau dewan perwakilan rakyat terdiri dari dua anggota terpilih perkota dan ditambah perwakilan terpilih untuk masing-masing dikirim di dewan perwakilan nasional. Panglima tentara juga menunjuk perwakilan militer yang setara dengan satu pertiga dari http://asiatenggaraiisip.blogspot.co.id/2016/04/ketrina-magdalena-2013230081-sistem.html

 8/15

9/12/2017


perwakilan-perwakilan rakyat terpilih. Hluttaw kelak memilih seorang ketua, juru bicara, dan wakil juru bicara, dari anggota-anggotanya. Akibat perbedaan besarnya jumlah penduduk di masing-masing negara bagian, sistem konstituensi tersebut menghasilkan umlah konstituen berbeda per representatif. Masing-masing diberi tanggung jawab tertentu, namun beberapa di antaranya ditangguhkan untuk tanggung jawab dalam beberapa sektor, seperti pertanian misalnya. Proses pengangkatan menteri melibatkan presiden yang memilih negara/wilayah Hluttaw sesuai kualifikasi yang dibutuhkan. Setelah pemilihan, pengangkatan jabatan kemudian dikonfirmasi oleh Hluttaw (Nixon, 2013). Karena seorang calon hanya dapat ditolak jika terbukti gagal dalam memenuhi kualifikasikonstitusi, pemilihan Kepala Menteri efektif sepenuhnya berada di tangan Presiden, dengan syarat bahwa ia adalah anggota dari negara atau wilayah Hluttaw. Penting untuk dicatat bahwa anggota yang dipilih oleh Presiden biasanya adalah anggota terpilih, tetapi terkadang juga dapat diambil dari anggota militer. Penunjukan menteri negara atau wilayah sebagian besar di tangan Kepala Menteri. Negara dan daerah memiliki Pengadilan Tinggi terdiri dari Ketua dan hakim yang terdiri dari tiga hingga tujuh orang. Pengadilan Tinggi mengawasi anak kabupaten, kota dan adminsitrasi-mandiri diberikan pengadilan daerah. Tidak ada layanan peradilan yang mandiri. Kepala Pengadilan wilayah/negara bagiandinominasikan oleh Presiden, dengan berkonsultasi bersama Kepala Pengadilan Negara, dan hakim dipilih oleh Kepala Menteri, yang juga dengan dikonsultasikandengan Kepala Pengadilan Nasional. Nominasi-nominasi tersebut diusulkankepada hluttaw negara/wilayah bagian untuk disetujui. Semua badan peradilan menjadi subordinasi dari Pengadilan Tertinggi. Kamboja

Berdasarkan ketentuan Undang Undang Dasar (UUD), Kamboja adalah sebuah negara kerajaan monarki konstitusional dengan sistem trias politika. Raja adalah kepala negara seumur hidup, panglima tertinggi tentara negara, lambang kesatuan dan keabadian negara. Raja berhak mengumumkan amnesti, dan berhak membubarkan Majelis Nasional berdasarkan usul Perdana Menteri dan setelah mendapt persetujuan Ketua Majelis Nasional. Ketua Senat akan menjalankan tugas kepala negara selama raja berhalangan atau tidak berada di dalam negeri. Takhta kerajaan tidak diwariskan. Setelah raja wafat, Komisi Takhta Kerajaan 9 Orang yang terdiri dari perdana menteri, pemimpin kedua faksi Buddhis, ketua dan wakil ketua Senat dan Majelis Nasional akan memilih raja baru dari keturunan raja.

Majelis Nasional adalah lembaga kekuasaan dan lembaga legislatif

tertinggi di Kamboja, masa tugas 5 tahun. Senat adalah lembaga legislatif negara, berhak membahas rancangan undang-undang (RUU) yang diluluskan Majelis Nasional, masa tugas 6 tahun. UUD Kamboja menetapkan, undang-undang negara harus dibahas dan diluluskan oleh Majelis Nasional, Senat dan Komisi Konstitusional, dan akan berlaku setelah ditandatangani oleh raja.

 http://asiatenggaraiisip.blogspot.co.id/2016/04/ketrina-magdalena-2013230081-sistem.html

9/15

9/12/2017


Tugas kepala negara dijalankan untuk sementara oleh Ketua Senat selama raja berhalangan atau tidak berada di dalam negeri. Juli 2004, Kamboja memberlakukan pasal UUD tambahan yang menetapkan bahwa Majelis Nasional dapat menentukan calon pimpinan Majelis Nasional dan mengesahkan pemerintah baru dengan mengadakan pemungutan suara. Oktober 2004, Majelis Nasional Kamboja membahas d an mengesahkan undang-undang tentang pembentukan dan pelaksanaan komposisi Komisi Takhta Kerajaan tentang pemilihan pewaris takhta kerajaan. Dalam mana ditetapkan untuk memilih raja baru Kamboja dalam waktu 7 hari setelah raja wafat, pensiun dan mundur dari takhtanya. Sumber : Buku : Cipto, Bambang. Hubungan Internasional di Asia Tenggara, Yogyakarta: pustaka pelajar. 2007 Budiharjo, Miriam & Rauf, Maswadi. Perkembangan Ilmu Politik di Indonesia , ghalia indonesia. 1983 Andaya, Barbara Watson & Andaya, Leonard. Sejarah Malaysia, Petaling Jaya: Macmilan Publisher. 1983 Evans, Grant. 2002. A Short History Of Laos The Land In Between. Australia : Allen & Unwin Budiardjo, Miriam. Dasar-dasar Ilmu Politik , Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008 Almond, Gabriel A. dan G. Bingham Powell, Jr. Comparative Politic: A Developmental Aprroach, Boston: Little, Brown and Co. 1966 Internet : http://www.bruneiresources.com http://www.ms-wikipedia.org http://www.adb.org/Document/Fact_Sheets/MAL.pdf https://www.scribd.com/doc/143737838/perbandingan-sistem-politik-indonesiasingapura http://inspirasi.co/referensi/buku/view/1375018801/a_short_history_of_laos http://indonesia.cri.cn Share on Facebook

Share on Twitter

Share on Google Plus

About HI Asia Tenggara (IISIP)

RELATED POSTS

http://asiatenggaraiisip.blogspot.co.id/2016/04/ketrina-magdalena-2013230081-sistem.html

 10/15

(Sistem Politik Dan Kekuatan Politik Negara Asean) _ Hi Asia Tenggara (Iisip)

Recommend Documents