15
Website Resmi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. "Kependudukan – Persatuan Emirat Arab". Kemlu.go.id.
Website Resmi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. "Tentang Persatuan Emirat Arab". Kemlu.go.id.
Website Resmi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. "Kependudukan – Persatuan Emirat Arab". Kemlu.go.id.
Website Resmi Kedutaan Besar Republik Indonesia – Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. "Embassy of The Republic of Indonesia Abu Dhabi – United Arab Emirates". Indonesianembassy.ae.
Website Resmi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. "Tentang Persatuan Emirat Arab". Kemlu.go.id.
SISTEM POLITIK NEGARA UNI EMIRAT ARAB (UEA)
Disusun oleh:
Muhammad Lutfi Baidhowi
NIM 07011281722095
Dosen Pembimbing:
Dr. Ardyan Saptawan, M.Si.
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2017
SISTEM POLITIK NEGARA UNI EMIRAT ARAB (UEA)
Sumber: Kemlu.go.id Sumber: wikipedia.org
PROFIL
Nama Negara : Al Imaarat Al `Arabiyah Al Muttahidah (Arab) /
United Arab Emirates (Inggris) /
Persatuan Emirat Arab (Indonesia).
Ibukota : Abu Dhabi
Merdeka Tahun : 1971
Hari Nasional : 2 Desember
Mata Uang : UAE Dirham (USD 1 = AED 3.67 – pegged to
the US Dollar)()
Jumlah Penduduk : 5,6 juta (data statistik thn 2006), dengan
komposisi WN PEA 21,9% dan selebihnya adalah warga negara asing (ekspatriat), terutama India, Pakistan, Iran, Bangladesh, Sri Lanka, Filipina, Mesir, Palestina, Syria dll (78,1 %).
Etnis Suku : Arab 48.1% (Emirati:12.2%, Bedouin 9.4%;
Mesir 6.2%, Oman 4.1%, Arab Saudi 4%) , Asia
Selatan 35.7%, Iran 5%, Filipino 3.4%, Eropa dll
7.8 %.
Bahasa : Arab (resmi) dan bahasa Inggris, Urdu, Hindi
dan Parsi.
Agama : Islam (Sunni 80 % dan Syi'ah 16 %), Kristen,
Hindu dll sekitar 4 %.
Lagu Kebangsaan : Tahiyyatul `Alam
Lambang Negara : Elang Emas memegang perkamen merah yang
menggambarkan nama negara menggunakan
huruf Kufi. Terletak di dada Elang Emas tersebut
sebuah disk yang mewakili bendera nasional.
Bendera : Tiga warna sejajar horisontal hijau (atas), putih
(tengah), dan hitam (bawah), dengan warna
merah vertikal yang lebih luas di sisi tiang
bendera.
Indikator ekonomi PEA tahun 2008:
Sumber daya alam terdiri dari minyak bumi dan gas alam;
G.D.P. 2008 : US$ 254.5 milyar
GDP per Capita Income : US$ 53.300
Tingkat Pertumbuhan : 7,4 %
Total Ekspor : US$ 203.46 milyar
Total Impor : US$ 153.29 milyar
Satuan Mata Uang : Dirham
Waktu : -3 jam dari WIB atau +4 GMT
Hari Libur : Jum'at dan Sabtu
Transportasi : Sarana transportasi umum yang berlaku di PEA
adalah taksi, selain terdapat juga bus angkutan antar emirat. Tarif taksi di Abu Dhabi adalah 2 dirham (min) dan 50 fils/km, Dubai: 3 dirham (min) dan Dh. 1.17/km.()
SEJARAH SINGKAT
Sejarah kehidupan dan peradaban manusia telah tumbuh di Jebel Hafit, wilayah di kawasan Timur PEA sejak era Neolitikum, atau sekitar 5000 tahun yang lalu, sektor pertanian serta perikanan muncul sebagai sumber mata pencaharian utama. Pada era Helenistik, awal masa hubungan perdagangan dilakukan dengan bangsa-bangsa lain yang hidup di sebelah utara kawasan Teluk, dan bahkan sampai Lautan Tengah (Mediterranean). Kawasan Teluk mulai tumbuh menjadi sebuah kawasan penting, ketika mutiara mulai ditemukan. Rivalitas dan pertarungan antar suku bangsa mulai muncul, khususnya dalam rangka menanamkan dan memperluas pengaruhnya untuk tujuan kepentingan ekonomi dan perdagangan. Kabilah Qasimi, penguasa wilayah Ras Al Khaimah dan Sharjah merupakan kabilah yang mempunyai pengaruh kuat dan mendominasi pertarungan antar suku bangsa di tujuh keemiran.
Letak geografis semenanjung Arab menjadi kawasan strategis dalam dunia perdagangan. Mutiara menjadi komoditas penting bagi bangsa Portugis dan Inggris. Kelompok suku bangsa Qasimi yang mempunyai pengaruh besar melakukan pembatasan terhadap kapal-kapal Portugal, Inggris dan Belanda.
Dalam perkembangan sejarah, tercatat bahwa administratif Inggris yang mempelopori terjalinnya ikatan persetujuan dengan para pemimpin suku bangsa di kawasan Teluk. Upaya tersebut mulai berlangsung sejak tahun 1803, dan terus berkembang dengan tercapainya berbagai persetujuan, termasuk dengan suku bangsa di kawasan PEA pada tahun 1820.
Tahap puncak persetujuan tersebut membawa suku bangsa di kawasan ke dalam sistem "Trucial States" dengan ditandatanganinya "Maritime Treaty" pada tahun 1853. Periode "Trucial State" ditandai dengan penerapan berbagai kebijakan untuk menciptakan perdamaian antar pihak bertikai, juga mulai memberlakukan peraturan mengenai perpajakan, pembagian tanah dan lain sebagainya. Pada periode ini pula, ditemukan ladang minyak di kawasan PEA pada tahun 1930. Fase ini berlangsung sampai dengan tahun 1971. Pada fase tersebut, Inggris melalui parlemennya yang secara resmi, mengumumkan penarikan diri dari kawasan Teluk, pada tanggal 16 Januari 1968 dengan proses penarikan secara keseluruhan selesai pada tahun 1971.
Fase sejarah modern PEA, diawali dengan pembentukan negara federasi. Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, Emir Abu Dhabi memprakarsai dan melakukan perundingan dengan 8 (delapan) Emir lainnya, tetangga berdekatan dengan Abu Dhabi, yaitu Dubai, Sharjah, Ajman, Umm Al Quwain,Ras Al Khaimah, Fujairah, Bahrain dan Qatar untuk membentuk suatu negara federasi Persatuan Emirat Arab.
Pembentukan negara federasi tersebut disetujui oleh 6 Emir (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm Al Quwain dan Fujairah) dan diproklamirkan pada tanggal 2 Desember 1971. Hanya Qatar dan Bahrain yang menarik diri dari perundingan dan memproklamasikan negaranya masing-masing. Ras Al Khaimah bergabung pada bulan Pebruari 1972. Melalui sidang Federal Supreme Council, Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan (Emir Abu Dhabi) terpilih sebagai Presiden Persatuan Emirat Arab untuk periode 5 tahun pertama.
Dalam perkembangan stabilitas pemerintahan PEA, diikuti dengan pembentukan perangkat institusi kenegaraan federatif modern Persatuan Emirat Arab, termasuk Undang-Undang Dasar. Kekuasaan dibagi-bagi dalam fungsi-fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif, yang dimiliki oleh lembaga-lembaga sebagai berikut;
Federal Supreme Council, sebagai institusi kekuasaan tertinggi negara federal.
Presiden, sebagai pemegang kewenangan legislatif dan eksekutif.
Council of Minister atau Dewan Menteri, sebagai pemegang kekuasaan eksekutif yang dikontrol oleh Federal Supreme Council dan Presiden.
Federal National Council (FNC), sebagai lembaga legislatif, berfungsi sebagai badan konsultatif.
Federal Supreme Court (FSC), pemegang kekuasaan yudikatif.
Aktifitas PEA dalam berbagai forum internasional antara lain sebagai berikut:
Tanggal 6 Desember 1971, PEA resmi menjadi anggota negara-negara Liga Arab.
Tanggal 9 Desember 1971 menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Tahun 1981 menjadi tuan rumah pembentukan organisasi regional kawasan Teluk, Arab Gulf Cooperation Council (AGCC). Tercatat beberapa kali (tahun 1981, 1986, 1992, 1998) sebagai penyelenggara KTT Kepala Negara Teluk (AGCC) dan terakhir pada tanggal 18-19 Desember 2005 di Abu Dhabi.
POLITIK DAN PEMERINTAHAN
KETERANGAN UMUM
Bentuk Negara : Federasi Konstitusional
Presiden : YM Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan
Wakil Presiden dan PM : YM Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum
Putera Mahkota : YM Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan
Menteri Luar Negeri : YM Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan
Sistem Pemerintahan : Negara Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah.
Konstitusi : The UAE Constitution 1971
Sistem Hukum : Berdasarkan civil law system dengan beberapa
elemen diambil dari hukum Islam (Syariah).
Partai Politik : Tidak ada()
SISTEM POLITIK DAN PEMERINTAHAN
Sistem Politik
PEA memiliki tingkat stabilitas politik memadai dan merupakan satu-satunya negara di dunia Arab dengan sistem Federasi yang telah bertahan cukup lama.
Sistem Politik
Federasi dengan sejumlah kewenangan diserahkan kepada Pemerintah Federal dan kewenangan lainnya diserahkan pada masing-masing emirat.
Konstitusi
Diadopsi sementara pada tanggal 2 Desember 1971 kemudian disahkan secara permanen oleh Supreme Council (SC) tahun 1996. Sesuai Kontitusi pasal 120 dan pasal 121 sejumlah permasalahan dan wewenang dilaksanakan oleh Pemerintah Federal antara lain bidang Urusan Luar Negeri, Pertahanan dan Keamanan, Kewarganegaraan dan Imigrasi, Pendidikan, Kesehatan, Nilai Tukar, Pos dan Telekomunikasi, Ijin Pesawat dan Kontrol Lalu Lintas Udara, Ketenagakerjaan, Perbankan, Batas Tertorial, dan Ekstradisi Narapidana. Sedangkan wewenang dan permasalahan bidang lainnya diserahkan kepada masing-masing pemerintah / Emirat.()
Partai Politik
Tidak adanya partai politik yang berjalan di negara federasi PEA.
Kebijakan Pemerintah PEA
Dalam Negeri
Mengutamakan stabilitas politik dan keamanan, menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan.
Regional
Berorientasi kepada kepentingan persatuan/kesatuan negara Arab umumnya. Beliau merupakan salah seorang pemrakarsa kelompok regional Arabian Gulf Cooperation Coucil (AGCC) yang diresmikan di Abu Dhabi bulan Mei 1981.
Luar Negeri
Mendukung penuh prinsip dan gagasan serta usaha negara Non-blok membangun kesejahteraan ekonomi negara Dunia Ketiga dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Dalam kebijakan politik luar negeri menyangkut Palestina, Indonesia dan PEA memiliki kesamaan pandangan dan sikap. Sebagaimana yang dilakukan Indonesia, PEA juga terus menyatakan dukungan bagi upaya pencapaian Negara Palestina yang merdeka
Sistem Pemerintahan
Pembagian Administratif
Sumber: indonesianembassy.ae
Masing-masing dari tujuh emirat memiliki pemerintahan sendiri dengan ibu kota masing-masing dan departemen Tujuh emirat tersebut yaiu, Abu Dhabil Dubai, Sharjah, Ajman, Umm Al Quwain, Ra's Al Khaimah, dan Fujairah.
Lembaga Tinggi
Berdasarkan Konstitusi PEA pada Bab IV pasal 45 menyatakan bahwa lembaga tinggi negara federasi PEA terdiri dari:
Federal Supreme Council (FSC)
FSC yakni institusi pemegang kekuasaan tertinggi negara federal PEA. FSC merupakan instrumen federal yang secara ekslusif memiliki kekuasan eksekutif, ratifikasi, dan legislatif. Kekuasaan eksekutif FSC meliputi penerimaan anggota baru negara federal, memilih Presiden dan Wakil Presiden, memformulasi GBHN, melakukan fungsi kontrol. Kekuasaan meratifikasi mengenai persetujuan setiap keputusan yang diambil oleh dua atau lebih emirat, menentukan dan memutuskan langkah kebijaksanaan pertahanan dan keamanan negara, menyetujui atau menolak terhadap persetujuan yang diambil pemerintah dengan negara asing, kekuasaan memberikan persetujuan terhadap keputusan kabinet, penugasan dan pemberhentian Hakim Agung, persetujuan atas perjanjian internasional dan mendeklarasikan negara dalam keadaan bahaya.
FSC dalam keadaan tertentu dapat mengeluarkan setiap peraturan hukum dan perundang-undangan. Apabila sedang tidak dalam keadaan "in session", kekuasaan tersebut dapat dijalankan oleh Presiden. Namun demikian menurut konstitusi, FSC tetap merupakan bentuk kepemimpinan kolektif PEA. Komposisi FSC sebagai berikut:
HH Sheikh Khalifa Bin Sultan Al Nahyan (Emir Abu Dhabi).
HH Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum( Emir Dubai).
HH Dr. Sheikh Sultan Bin Mohammed Al Qassimi (Emir Sharjah).
HH Sheikh Saqr bin Mohamed Al Qassimi (Emir Ras Al Khaimah).
HH Sheikh Rashid bin Ahmed Al Mualla (Emir Umm Al Quwain).
HH Sheikh Humaid bin Rashid Al Nu'aimi (Emir Ajman).
HH Sheikh Hamad bin Mohammed Al Shaqr (Emir Fujairah).
Presiden
Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh FSC untuk masa jabatan 5 tahun. Apabila Presiden dalam keadaan berhalangan, Wakil Presiden berkewajiban mengambil alih tanggungjawabnya. Presiden memiliki kekuasaan eksekutif dan legislatif yang luas. Presiden memiliki kewenangan menyelenggarakan dan memimpin sidang-sidang FSC dan Kabinet. Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata dan melakukan tugas mewakili negaranya dalam hubungan luar negeri, baik secara internal maupun eksternal. Presiden juga menandatangani setiap produk hukum dan perundang-undangan, ketetapan, keputusan termasuk ratifikasi perjanjian internasional. Menetapkan (penugasan dan pemberhentian) Perdana Menteri serta Ketua Federal Supreme Court beserta Hakim Agung, dan mengangkat Duta Besar. Kekuasaan tradisional Presiden yang tetap berlangsung adalah memberikan amnesti dan pengampunan bagi terpidana.
Council of Ministers atau Dewan Menteri
Dewan Menteri merupakan pelaksana otoritas kewenangan eksekutif dalam segala urusan pemerintahan, yakni melakukan dan menindaklanjuti GBHN PEA, memiliki hak inisiatif menyusun rancangan perundang-undangan dan mengkonsultasikannya kepada FNC, sebelum dimajukan kepada FSC, mengeluarkan regulasi untuk mengimplementasikan keputusan negara federal, memberikan supervisi terhadap Undang-undang, Peraturan Hukum Federal bagi tiap emirat. Dalam melaksanakan fungsi eksekutif tersebut di atas, Kabinet mendapat kontrol dari Presiden dan FSC.
Federal National Council (FNC) atau Parlemen
Parlemen adalah badan legislatif/konsultatif PEA. Lembaga ini selalu ditugaskan untuk mewakili Parlemen PEA melakukan hubungan luar negeri dengan lembaga/Badan Parlemen negara-negara lain.
FNC dibentuk pada tanggal 12 Pebruari 1972. Anggotanya berjumlah 40 orang, mewakili wilayah emiratnya, dengan komposisi sebagai berikut:
Abu Dhabi dan Dubai, masing-masing 8 orang.
Sharjah dan Ras Al Khaimah,masing-masing 6 orang.
Ajman, Fujairah dan Umm Al Quwain masing-masing 4 orang.
Berdasarkan keputusan Presiden PEA, Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan pada bulan Desember 2005 bahwa penetapan anggota FNC PEA akan dilakukan melalui 2 (dua) mekanisme; pertama, 1/2 anggota FNC akan dipilih langsung melalui mekanisme pemilu. Kedua, 1/2 anggota FNC lainnya akan tetap ditunjuk langsung oleh emir (penguasa wilayah) di 7 wilayah keemiratan. Proses pemilu tersebut telah dilakukan untuk pertama kalinya pada tanggal 16, 18 dan 20 Desember 2006 dan telah menghasilkan 20 orang anggota baru FNC PEA (50% dari total anggota FNC). Sementara 1/2 anggota FNC lainnya akan ditunjuk langsung oleh para emir.
FNC di antaranya bertugas memberikan rekomendasi penyusunan RAPBN, sebelum disyahkan oleh FSC menjadi Undang-undang. FNC juga merupakan lembaga yang lebih cenderung sebagai lembaga konsultatif dan memberikan masukan kepada lembaga negara lainnya. FNC memiliki instrumen 8 komisi yang mencakup aspek POLEKSOSBUDPEN. Fungsi legislatif yang melekat pada FNC terbatas pada tingkat proseduril (lembaga konsultasi) dalam pembentukan peraturan dan perundang-undangan Persatuan Emirat Arab, namun wakil lembaga Parlemen PEA dalam hubungan dengan lembaga parlemen negara lain. Selebihnya kekuasaan legislatif terletak pada FSC.
Federal Judiciary
Kekuasaan judikatif tertinggi negara federal, dipegang oleh "SUPREME COURT" (semacam Mahkamah Agung) memiliki kewenangan menyelesaikan berbagai permasalahan konflik juridis antar anggota emirat, termasuk permasalahan dengan negara federal, menguji aturan-aturan hukum anggota emirat dan pemberi interpretasi aturan-aturan hukum yang syah atas permintaan negara federal ataupun pihak emirat lainnya.
Pemerintah Federal
Keseluruhan organ pemerintahan federal berkewajiban melaksanakan semua otoritas fungsi ketatanegaraan, baik urusan internal maupun eksternal. Dalam menjalankan fungsi tersebut pemerintah federal mempunyai kekuasaan legislatif dan eksekutif, khususnya dalam masalah hubungan luar negeri termasuk menandatangani perjanjian internasional dan pengawasan terhadap implementasi perjanjian tersebut.
Untuk masalah internal, pemerintah federal memiliki kekuasaan memberlakukan hukum peraturan perundang-undangan, hal berhubungan dengan ancaman eksternal dan internal terhadap stabilitas politik dan keamanan, keuangan, pajak dan bea cukai, kesehatan, penerangan, pos dan telekomunikasi, listrik, lalulintas udara, imigrasi, kebudayaan, pembuatan/pemeliharaan jalan raya, dan kepolisian.
Pemerintah Lokal
Dalam sistem pemerintah federal PEA, pada setiap emirat terdapat pemerintahan lokal yang memperoleh perlindungan atas kemerdekaan, kedaulatan, stabilitas dan keamanan dari Pemerintah Federal. Para emir dapat membentuk dan mengatur sistem hukum tersendiri sesuai dengan keperluan masyarakatnya. Termasuk yang paling penting adalah kewenangan para emir mengatur "natural resources". Sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat setiap wilayah menjadi wewenang pemerintah emirat lokal. Sementara itu, pemerintah lokal (keemiratan) berkewajiban untuk memberikan kontribusi "financial" dalam rangka pembiayaan Pemerintah Federal (pusat). Sesuai semangat "unitary" dalam bentuk negara federal para emir dari 7 emirat secara "voluntary" memberikan kekuasaan hak prerogatifnya kepada pemerintahan federal.
Konstitusi menjamin secara hukum untuk menjalankan hak (souvereignty) dan segala urusan (di luar jurisdiksi pemerintah federal) setiap emir di wilayah dan perairannya masing-masing. Setiap emirat berhak untuk memperoleh perlindungan atas kemerdekaan, kedaulatan, stabilitas dan keamanan dari pemerintahan Federal. Sementara itu berkewajiban untuk menghormati hak kemerdekaan dan kedaulatan emirat lainnya. Kewenangan emirat dalam mengatur masalah internalnya, lebih kuat dibanding dengan menjalankan kegiatan hubungan luar negerinya (eksternal).
Status kekuasaan tradisional para emir atas masing-masing wilayahnya tetap mendapat pengakuan. Para emir dapat menunda atau tidak memberlakukan peraturan yang telah ditetapkan negara federal atas wilayahnya, apabila hal tersebut dipandang tidak sesuai dengan wilayahnya. Di masing-masing wilayahnya, para emir dapat membentuk dan mengatur sistem hukum tersendiri sesuai dengan keperluan masyarakatnya. Termasuk yang paling penting adalah kewenangan besar para emir mengatur "natural resources". Sumberdaya alam dan kesejahteraan masyarakat setiap wilayah, merupakan kewenangan, emirat (lokal). Sementara itu, tiap-tiap emirat berkewajiban untuk memberikan kontribusi "finansial" dalam rangka pembiayaan tugas kewenangan pemerintah federal (pusat).
Tradisional
Meskipun PEA berbentuk negara federasi (modern) namun sistem pemerintahan yang yang berlangsung dalam kehidupan ketatanegaraan, terbilang "unique", kombinasi antara "pemerintahan tradisional" dan administratif pemerintahan yang "modern". Para emir memiliki hak "privelege" secara tradisional telah berlangsung turun temurun. Pemerintahan tradisional tersebut dikenal dengan organ atau wadah yang disebut dengan "Majelis".
Para pemimpin suku/kabilah yang berada pada Emirat-Emirat, secara teratur selalu (terutama bulan Ramadhan) membuka majelis dan bertemu dengan masyarakat kabilahnya untuk mengadakan dialog memecahkan permasalahan serta menerima berbagai permintaan dari masyarakatnya yang dapat disampaikan secara langsung. Masukan langsung dari masyarakatnya tersebut, ditindaklanjuti oleh institusi kenegaraan secara modern. Hak privilese para emir dan proses pengambilan keputusan langsung dari masyarakatnya tanpa melalui lembaga perwakilan telah berlangsung mewarnai kehidupan ketatanegaraan secara tradisional PEA.
Sistem Peradilan
Federal Supreme Court (FSC)
FSC, Badan Federal tertinggi melaksanakan fungsi yudikatif negara federal, yakni mengawasi jalannya pemberlakuan perundang-undangan, menyelesaikan perkara menyangkut hubungan antar emirat, dan memberikan interpretasi juridis mengenai UUD. FSC adalah pengadilan banding tingkat tertinggi. Prinsip norma keadilan, dengan lembaga dan kewenangan administratif yang berlaku sesuai dengan prinsip hukum sebagaimana diterapkan di negara Barat. Namun dasar hukum yang menjadi keputusan adalah syariat Islam. Anggota Peradilan Federal diangkat oleh Presiden setelah mendapat persetujuan dari Supreme Council. Komposisi FSC terdiri dari seorang Ketua dan 5 orang Hakim Agung.
Primary Tribunals
Primary Tribunal merupakan lembaga pengadilan dalam menyelesaikan masalah sipil keperdataan, tindak pidana serta masalah-masalah konflik administratif. Di samping sistem pengadilan federal yang diperkenalkan pada tahun 1971, semua emirat memiliki pengadilan sekuler untuk mengadili kasus pidana, perdata, dan komersial, dan pengadilan "syariat" Islam untuk meninjau keluarga dan perselisihan agama.
Local Judicial Authorities
Pengadilan Negeri memiliki yuridiksi yang terbatas pada wilayah hukum tiap emirat. Tugasnya menyelesaikan perkara yang tidak tercakup oleh kedua peradilan Federal di atas. Sistem hukum di PEA didasarkan pada syariah Islam.
Sistem Kabinet
Dewan Menteri dicalonkan oleh Perdana Menteri dan disetujui oleh Presiden. Berikut adalah susunan kabinet PEA:
Wapres/PM/Menteri Pertahanan : Sheikh Moh. Bin Rashid Al Maktoum
Wk. PM/Menteri Dalam Negeri : Sheikh Seif Bin Zayed Al Nahyan
Wk. PM/Menteri Urusan Kepres. : Sheikh Mansour Bin Zayed Al Nahyan
Menteri Keuangan : Sheikh Hamdan Bin Rashid Al Maktoum
Menteri Luar Negeri : Sheikh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan
Menteri Pend. Tinggi dan Riset Ilmiah : Sheikh Nahyan Bin Mubarak Al Nahyan
Menteri Pekerjaan Umum : Sheikh Hamdan Bin Mubarak Al Nahyan
Mennteri Perdagangan Luar Negeri : Sheikha Lubna Binti Khalid Al Qasimi
Menteri Urusan Kabinet : Mohammed Abdullah Al Gergawi
Menteri Energi : Mohammed Bin Dhaen Al Hameli
Menteri Ekonomi : Sultan bin Saeed Al Mansouri
Menteri Sosial : Mariam Mohammed Khalfan Al Roumi
Menteri Pendidikan : Humaid Mohammed Obeid Al Qattami
Menteri Kesehatan : Dr. Hanif Hassan Ali
Menteri Kebudayaan, Pemuda : Abdul Rahman Mohammed Al Owais
& Pengembangan Masyarakat
Menteri Tenaga Kerja : Saqr Ghobash Saeed Ghobash
Menteri Negara Urusan Luar Negeri/ : Dr. Mohammed Anwar Gargash
Menteri Negara Urusan FNC
Menteri Kehakiman : Dr. Hadef bin Ja'an Al Dhaheri
Menteri Lingkungan Hidup & Air : Rashid Ahmed bin Fahd
Menteri Negara Urusan Keuangan : Obeid Humaid Al Tayer
Menteri Negara : Dr. Maitha Salem Al Shamsi
Menteri Negara : Reem Ibrahim Al Hashimi()
DAFTAR PUSTAKA
Website Resmi Kedutaan Besar Republik Indonesia – Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. "Tentang UEA". Indonesianembassy.ae. http://indonesianembassy.ae/id/about-uae/. (diakses pada 15 Februari 2018, pukul 22:20 WIB).
Website Resmi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. "Kependudukan – Persatuan Emirat Arab". Kemlu.go.id. https://www.kemlu.go.id/abudhabi/id/Pages/Persatuan-Emirat-Arab1.aspx. (diakses pada 15 Februari 2018, pukul 22:13 WIB).
Website Resmi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. "Tentang Persatuan Emirat Arab". Kemlu.go.id. https://www.kemlu.go.id/abudhabi/lc/Pages/Persatuan-Emirat-Arab1.aspx. (diakses pada 15 Februari 2018, pukul 22:16 WIB).
Wikipedia. "Uni Emirat Arab". Wikipedia.org. https://id.wikipedia.org/wiki/Uni_Emirat_Arab. (diakses pada 16 Februari 2018, pukul 10:34 WIB).
