Kamboja adalah sebuah negara berbentuk monarki konstitusional di Asia Tenggara. Negara ini merupakan penerus Kekaisaran Khmer yang pernah menguasai seluruh Semenanjung Indochina antara abad ke-11 dan 14. Bentuk pemerintahan suatu negara yang dipimpin oleh seorang raja namun kekuasaan raja dibatasi oleh Undang ke 4 Undang Dasar. Berdasarkan konstitusi 1993, Kamboja adalah negara kerajaan yang menganut sistem demokrasi liberal, pluralisme dan ekonomi pasar.4 Raja Kamboja menjabat Kepala Negara menjabat sebagai Kepala Negara, tetapi tidak memerintah. Pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri dengan dibantu oleh para menteri yang tergabung dalam Dewan Menteri (Council of Minister). Kamboja merupakan parlemen bikameral, artinya sistem perwakilan ada dua yaitu Dewan Nasional dan Senat Kamboja.
Republik Sosialis Vietnam adalah sebuah negara partai tunggal. Sebuah konstitusi baru disahkan pada April 1992 menggantikan versi 1975. Peran utama terdahulu Partai Komunis disertakan kembali dalam semua organ-organ pemerintah, politik dan masyarakat. Hanya organisasi politik yang bekerjasama atau didukung oleh Partai Komunis diperbolehkan ikut dalam pemilihan umum. Ini meliputi Barisan Tanah Air Vietnam (Vietnamese Fatherland Front), partai serikat pedagang dan pekerja.5 Meskipun negara tetap secara resmi berjanji kepada sosialisme sebagai doktrinnya, makna ideologi tersebut telah berkurang secara besar sejak tahun 1990-an. Presiden Vietnam adalah kepala negara dan secara nominal adalah panglima tertinggi militer Vietnam, menduduki Dewan Nasional untuk Pertahanan dan Keamanan (Council National Defense and Security). Peran presiden sebagai kepala negara tidak pernah lepas dari bantuan seorang kepala pemerintahan, yaitu Perdana Menteri. Perdana Menteri Vietnam adalah kepala pemerintahan mengepalai kabinet yang terdiri atas 3 deputi perdana menteri dan kepala 26 menteri-menteri dan perwira-perwira. Vietnam memiliki sebuah lembaga yang berperan sebagai perumus Undang-Undang pemerintah (Parlemen Unikameral). Lembaga tersebut bernama Majelis Nasional Vietnam (National Assembly of Vietnam). Lembaga ini memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan lembaga eksekutif dan yudikatif.
Satu-satunya partai politik yang diakui di Laos adalah Partai Revolusioner Rakyat Laos (LPRP). Kepala negara adalah seorang presiden yang ditentukan oleh parlemen untuk masa jabatan 5 tahun. Kepala pemerintahan adalah seorang perdana menteri yang ditunjuk oleh presiden dengan persetujuan dari parlemen. Kebijakan pemerintahan ditentukan oleh partai melalui 9 anggota yang sangat berkuasa Politburo dan 49 anggota Komite Pusat. Keputusan pemerintah yang penting ditentukan Dewan Menteri. Jenis kekuasaan negara Laos adalah republik sosialis dan berbentuk kesatuan. Sistem pemerintahan adalah presidensil dan parlemennya merupakan unikameral.
Myanmar merupakan salah satu Negara yang terletak di Asia Tenggara, dan merupakan salah satu anggota dari ASEAN yang berbentuk negara kesatuan. Bentuk pemerintahan Myanmar adalah Juntai Militer yang di kenal dengan nama The State Peace and Development Council (SPDC). Kepala Negara Myanmar di pegang oleh Juntai (Jendral), sedangkan kepala pemerintahan dikepalai oleh perdana menteri. Sejak Juntai Militer menguasai Myanmar, banyak terjadi demonstrasi yang di lakukan oleh rakyat Myanmar. Para pendemonstrasi ini terdiri dari rakyat Myanmar yaitu para aktivis mahasiswa dan para tokoh agama yaitu para biksu. Myanmar pemerintahannya berbentuk Oligarki Militer. Oligarki adalah negara yang kekuasaan politiknya dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan, keluarga atau militer. Parlemen: Menurut konstitusi seharusnya Bikameral (Pyithu Hluttaw/setara House of Representatives + Amyotha Hluttaw/setara Senate), namun saat ini dijalankan oligarki militer.
Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah pada masa kolonialisasi. Bentuk pemerintahan Thailand adalah monarki konstitusional berbentuk legislatif bikameral demokratis. Dalam perjalanan negara Thailand, pemerintahan dikendalikan oleh kekuatan militer negara, serta pernah mengalami sitem politik multipartai. Namun saat ini, bentuk pemerintahan negara Thailand mengarah kepada partai tunggal yang dipilih melalui pemilihan umum. Pemerintahan Thailand dikepalai oleh oleh Perdana Menteri dengan raja sebagai kepala negara turun-temurun, serta konstitusi mengakui raja sebagai Budha, raja juga sebagai "penegak agama". Badan eksekutif terdiri dari Dewan Menteri kabinet yang dipimpin oleh kepala pemerintahan. Thailand memiliki legislatif bikameral yang disebut Majelis Nasional (Rathasapha) terdiri dari dua Senat yaitu Wuthisapha yang dipilih secara populer dari konstituen satu kursi secara non partisan untuk jangka enam tahun dan Sapha Phuthaen Ratsadon (DPR) dipilih melalui pemilu untuk masa jabatan empat tahun. Pemimpin DPR merangkap sebagai Ketua Majelis Nasional dan pemimpin dari Senat berfungsi sebagai wakil ketua Majelis Nasional. Untuk memilih kepala negara dan pemerintahan digunakan dengan sistem monarki yang kekuasaannya diwariskan secar turun temurun berdasarkan Undang-Undang Palace Suksesi diberlakukan pada tahun 1924, yang memungkinkan raja menunjuk ahli warisnya, jika gagal melakukannya maka Privy Council mencalonkan ahli waris untuk dipertimbangkan oleh Majelis Nasional. Perdana Menteri dan Senat dipilih melalui pemilihan umum dengan suara terbanyak atau partai mayoritas di DPR.
Negara Indonesia adalah negara kesatuan (desentralis) yang berbentuk republic, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik. Negara kesatuan adalah negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal di mana pemerintah pusat adalah yang tertinggi dan satuan-satuan subnasionalnya hanya menjalankan kekuasaan-kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. Indonesia menganut bentuk pemerintahan Republik Konstitusional, merupakan bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang presiden. Kekuasaan presiden dibatasi oleh UUD atau konstitusi. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Sistem parlemen di Indonesia menganut bikameral yang tidak sempurna, yaitu MPR yang terdiri dari DPR dan DPD. DPR merupakan wakil partai dan DPD merupakan wakil pemerintah daerah. Ketidak sempurnaan itu ditunjukan antara lain : MPR sebagai lembaga masih berdiri dan mempunyai fungsi tersendiri terlepas dari lembaga DPR dan DPD. Fungsi DPD hanya lembaga pelengkap dari DPR karena tidak punya fungsi legislatif secara penuh. Dari kedua alasan di atas, parlemen Indonesia dapat dikatakan menganut Trikameral (Tiga Kamar).
Brunei Darussalam terkenal sebagai negara yang bernuansa islami, hal ini terlihat dari dijadikannya Istana Nurul Iman sebagai ikon negara Brunei. Mayoritas penduduk Brunei menganut agama Islam dan beretnis melayu. Sistem pemerintahan Brunei menggunakan sistem kesultanan konstitusional atau Monarki Islam Melayu. Terdapat tiga komponen utama dalam pemerintahan Brunei, yaitu budaya Melayu, agama Islam, dan kerangka politik Monarki. Ketiga komponen tersebut tergabung dalam konsep "Melayu Islam Beraja".8 Sultan Brunei yang berkuasa saat ini adalah Sultan Hassanal Bolkiah yang memerintah sejak 5 Oktober 1967 dan merepresentasikan kepala negara (Yang Di-Pertuan Agong), kepala pemerintahan, pemimpin keagamaan, sekaligus Menteri Pertahanan dan Menteri Keuangan. Sebagai negara eks-kolonial Inggris, sistem partai politik juga tidak memberikan pengaruh yang berarti dalam sistem politik di Brunei karena hanya ada satu partai politik Brunei yang diakui secara legal, yaitu Brunei Solidarity National Party (PPKB). Pada tahun 2013, Sultan Brunei memperkenalkan undang-undang berdasarkan syariat Islam, yang direncanakan akan mulai diberlakukan pada tahun 2014. Pemerintahan Kesultanan Brunei sangat royal kepada warganya yakni dengan memberikan berbagai jaminan yang disediakan pemerintah telah memberikan keuntungan dan kemudahan dalam kehidupan penduduk Brunei. Meskipun cukup stabil, Brunei sempat mengalami pergeseran sistem pemerintahan dari monarki absolut menjadi demokrasi parlementer.
Malaysia adalah sebuah federasi dari 13 negara bagian dan 3 wilayah federal. Sistem pemerintahan yang dianut oleh Malaysia adalah sistem parlementer. Sistem pemerintahan di Malaysia erat model sistem Westminster parlementer, warisan dari pemerintahan kolonial Inggris. Dalam sistem pemerintahan Malaysia yang menjadi kepala pemerintahan adalah seorang perdana menteri. Kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri; konstitusi Malaysia menetapkan bahwa perdana menteri haruslah anggota dewan rendah (Dewan Rakyat), yang direstui Yang di-Pertuan Agong dan mendapat dukungan majoritas di dalam parlemen. Dalam kekuasaan legislative Malaysia memiliki sistem bikameral yang terdiri dari Senat (Dewan Negara) dan House of Representatives (Dewan Rakyat). Senat menguasai 70 kursi di parlemen sementara HoR menguasai 219 kursi. 44 anggota Senat ditunjuk oleh pemimpin tertinggi sementara 26 lainnya ditunjuk oleh badan pembuat UU di negara bagian.
Filipina merupakan negara kepulauan yang sistem pemerintahannya berbentuk republik. Presiden berfungsi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan Panglima Tertinggi angkatan bersenjata. Presiden dipilih dalam pemilu untuk masa jabatan 6 tahun, dan memilih dan mengepalai kabinet. Bentuk negara kesatuan dan sistem pemerintahan presidensil. Dewan Legislatif Filipina mempunyai dua kamar: Kongres terdiri dari Senat dan Dewan Perwakilan; anggota keduanya dipilih oleh pemilu.10 Cabang yudikatif pemerintah dikepalai oleh Mahkamah Agung, yang memiliki seorang Ketua Mahkamah Agung sebagai kepalanya dan 14 Hakim Agung, semuanya ditunjuk oleh Presiden
Singapura adalah sebuah republik parlementer dengan sistem pemerintahan parlementer unicameral atau Westminster yang mewakili berbagai konstituensi. Konstitusi Singapura menetapkan demokrasi perwakilan sebagai sistem politik negara ini. Partai Aksi Rakyat (PAR) mendominasi proses politik dan telah memenangkan kekuasaan atas Parlemen di setiap pemilihan. Singapura merupakan negara republik dengan bentuk pemerintahan parlementer. Kepala negara presiden, kepala pemerintahan perdana mentri. Singapura menganut sistem multipartai dengan 20 partai politik yang terbesar diantaranya partai aksi rakyat. Lembaga-lembaga yang memegang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif tercantum dalam konstitusi negara Singapura. Kepala Negara Singapura adalah seorang Presiden. Administrasi pemerintahan dilaksanakan oleh kabinet yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Perdana Menteri dan anggota kabinetnya diangkat oleh Presiden diantara para anggota parlemen. Seluruh anggota kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Kepala Negaranya seorang Presiden yang dipilih berdasarkan Undang-undang Presiden, dalam Undang-undang Presiden, dinyatakan bahwa pemilihan Presiden dilakukan sekali dalam enam tahun melalui pemilihan umum. Perdana Menteri sebagai pemimpin kabinet yang menjalani pemerintahan sehari-hari dipilih dari pimpinan partai yang memegang mayoritas di Parlemen.
