1
A. Latar Belakang
Kekuatan politik merupakan aktor-aktor politik maupun lembaga-lembaga yang memainkan peranan dalam kehidupan politik yang bertujuan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik. Kekuatan-kekuatan politik berperan sebagai penopang sistem politik melalui pengaruh terhadap pemerintahan. Kekuatan-kekuatan politik suatu negara b erbeda dengan kekuatan politik negara lain, tergantung corak sistem politik yang digunakan. Secara lugas dapat dikatakan bahwa kekuatan politik tersentral di fungsi input oleh infrastruktur, maka kekuatan politik ini dapat berupa kekuatan formal dan non formal. Kekuatan politik Indonesia merupakan suatu daya yang dimiliki oleh lembagalembaga di Indonesia dalam bidang politik. Kekuatan politik di Indonesia telah memberikan kontribusi dalam membangun dan memberikan corak pada sistem politik Indonesia. Dalam perkembangan sistem politik Indonesia, telah banyak bermunculan aktor maupun lembaga-lembaga yang menjadi kekuatan politik Indonesia. Aktor maupun lembaga yang telah menjelma menjadi kekuatan politik tidak lain merupakan tonggak perjuangan bagi pembangunan politik di Indonesia. Jika dirincikan, maka jenis-jenis kekuatan politik ada tujuh, yakni: partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, aktor politik, media massa, organisasi keagamaan, serta birokrasi sipil dan militer. Kesemua jenis kekuatan politik tersebut sudah pernah mengisi sistem politik di Indonesia. Untuk lebih jelasnya, dalam makalah ini akan dibahas “ Jenis – Jenis Kekuatan Politik”
secara mendetail.
2
B. Jenis-Jenis Kekuatan Politik 1. Partai Politik
Partai politik menjadi salah satu kekuatan politik karena merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara.1 Walaupun kehadiran partai politik dalam wacana ilmu politik masih relatif muda, baru diperkenalkan pada abad 19 di negara-negara Eropa (Inggris, Perancis), namun kehadiran partai politik itu penting sebgai bagian dari struktur politik. 2 Struktur politik pada umumnya terkait erat dengan sistem politik. Dalam konteks ini, partai politik masuk dalam sistem politik yakni dalam proses input sebagai infrastruktur politik dan sekaligus merupakan kekuatan politik. Menurut undang-undang, undang-undang, partai politik adalah setiap organisasi yang dibentuk oleh WNRI secara sukarela atas dasar persamaan kehendak untuk memperjuangkan kepentingan anggotanya, anggotanya, bangsa dan negara melalui pemilu. 3 Adapun fungsi-fungsi fungsi-fungsi partai politik adalah sebagai berikut: 1. Fungsi Artikulasi Kepentingan Artikulasi kepentingan adalah suatu proses penginputan berbagai kebutuhan, tuntutan, dan kepentingan melalui wakil-wakil kelompok yang masuk dalam lembaga legislatif, agar kepentingan, tuntutan dan kebutuhan kelompoknya dapat terwakili dan terlindungi dalam pembuatan kebijakan public. Bentuk artikulasi paling umum disemua sistem politik adalah pengajuan, permohonan, secara individual kepada anggota dewan (legislatif),atau Kepala Daerah, Kepala Desa, dan seterusnya.
1 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi , Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2009, hlm. 397 2 P. Anthonius Sitepu, Transformasi Kekuatan-Kekuatan Politik (Suatu Studi Teori Kelompok dalam Konfogurasi Politik Sistem Politik Indonesia), Jurnal Pemberdayaan Komunitas, September 2004, Volume 3, Nomor 3, hlm. 163 3 UU No.2 / 1999 pasal 1(1)
3
2. Fungsi Agregasi Kepentingan Merupakan cara bagaimana tuntutan-tuntutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok yang berbeda, digabungkan menjadi alternatifalternatif pembuatan kebijakan publik. 3. Fungsi Sosialisasi Politik Sosialisasi Politik merupakan suatu cara untuk memperkenalkan nilai-nilai politik, sikap-sikap dan etika politik yang berlaku atau dianut oleh suatu Negara. Pembentukan sikap-sikap politik atau untuk membentuk suatu sikap keyakinan politik dibutuhkan waktu yang panjang melalui proses yang berlangsung tanpa henti. Dimensi lain dari sosialisasi politik adalah sebagai proses yang melalui masyarakat menyampaikan “budaya politik” yaitu norma-norma dan nilainilai, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian sosialisasi politik merupakan factor penting dalam terbentuknya budaya politik ( political culture) suatu bangsa. 4 4. Fungsi Rekrutmen Politik Rekrutmen Politik adalah suatu proses seleksi atau rekrutmen anggotaanggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan-jabatan administrative maupun politik. Setiap sistem politik memiliki sistem atau prosedur-prosedur rekrutmen yang berbeda. Pola rekrutmen anggota partai disesuaikan dengan sistem politik yang dianut. Fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai
yang
mempunyai
4 Miriam Budiardjo, op.cit . hlm. 407
kesempatan
yang
lebih
besar
untuk
4
mengembangkan diri dan berpeluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional. 5 5. Fungsi Komunikasi Politik Merupakan salah satu fungsi yang dijalankan oleh partai politik dengan segala struktur yang tersedia, mengadakan komunikasi informasi, isu dan gagasan politik. Media-media massa banyak berperan sebagai alat komunikasi politik dan membentuk kebudayaan politik. Dalam menjalankan fungsi inilah partai politik sering disebut sebagai perantara (broker ) dalam suatu bursa ide-ide (clearing house of ideas). Kadang-kadang juga dikatakan bahwa partai politik bagi pemerintah bertindak sebagai alat pendengar, sedangkan bagi masyarakat sebagai “pengeras suara”.6 Dalam konteks ke-Indonesia-an, partai politik merupakan salah satu kekuatan politik yang besar. Bahkan, jatuh bangunnya perkembangan yang dialami bangsa Indonesia sejak proklamasi sampai reformasi sekarang ini, tidak dapat dilepas dari peran partai politik. Dalam perkembangan Indonesia, partai politik telah menjadi kekuatan politik modern pertama dalam melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda, ketika Budi Utomo saat itu berkembang menjadi partai politik yang didukung kaum terpelajar dan massa buruh tani. Dan dalam perkembangan selanjutnya, kekuatan partai politik di Indonesia semakin besar dengan dikeluarkannya Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 yang memberikan kebebasan kepada masyarakat Indonesia untuk membentuk partai politik. Inilah masa menjamurnya partai politik sebagai kekuatan politik pada masa itu.
5 Ibid. hlm. 408 6 Ibid.hlm. 406
5
Secara keseluruhan peranan partai politik di Indonesia sangatlah besar. Dimulai dari peran revolusi, pembangunan demokrasi, hingga reformasi dan selanjutnya peningkatan demokrasi di Indonesia. 2. Kelompok Kepentingan
Secara sederhana, kelompok kepentingan dapat diartikan sebagai organisasi yang mempunyai kepentingan dan keinginan yang sama guna mempengaruhi kebijakan pemerintah demi tercapainya tujuan. Selanjutnya Miriam Budiardjo mengatakan bahwa karena beragamnya kelompokkelompok kepentingan, Gabriel A.Almond dan Bingham G.Powell membagi kelompok kepentingan dalam empat kategori, yaitu: 7 1. Kelompok Anomi Kelompok-kelompok ini tidak mempunyai organisasi, tetapi individuindividu
yang
terlibat
merasa
mempunyai
perasaan
frustasi
dan
ketidakpuasan yang sama.8 Kelompok kepentingan ini melakukan kegiatan-kegiatan secara spontan dan hanya berlangsung seketika. Adapun Cara mengartikulasi kepentingan berupa : a. Demonstrasi b. Kerusuhan c. Memasang plakat d. Coret-coretan 2. Kelompok Asosiasional Organisasi-organisasi ini dibentuk dengan suatu tujuan yang eksplisit, mempunyai organisasi yang baik dengan staf yang bekerja penuh waktu. 9
7 Ibid. hlm. 387 8 Ibid. 9 Ibid. hlm. 388
6
Kelompok kepentingan ini memiliki struktur organisasi yang formal. Di Indonesia terdapat ikatan-ikatan semacam ini yang anggota-anggotanya terdiri dari orang-orang yang menjalankan profesi yang sama, seperi Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). 3. Kelompok Nonasosiasional Kelompok kepentingan ini dapat dikatakan kurang terorganisir secara rapih dan kegiatannya masih bersifat kadang-kadang saja. Keanggotannya berdasarkan atas kepentingan-kepentingan hal serupa dan persamaan dalam hal tertentu. Contoh di Indonesia sebagai berikut : persamaan dalam hal: a. Keturunan
= trah-trah kadilangu, paguyuban
b. Kedaerahan
= IKSS, (tiap daerah)
4. Kelompok Institusional Kelompok kepentingan ini dibentuk berpangkal pada satu lembaga tertentu dan bersifat formal, terorganisir secara rapi dan teratur. Di Indonesia terdapat ikatan-ikatan atau perkumpulan-perkumpulan orangorang yang sama-sama bekerja pada satu lembaga. Contoh : a. Dharma Wanita b. Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Peranan Kelompok Kepentingan
1) Dalam sistem politik demokrasi Secara teoritis dalam sistem politik demokrasi peranan kelompok kepentingan
sangat
besar
jika
dilihat
dari
hubungan
kelompok
kepentingan-Parpol. Dalam hubungan ini terdapat pula dua model: a) Kelompok kepentingan yang berafiliasi dengan salah satu parpol. Dalam hubungan afiliasi ini kelompok kepentingan tidak kehilangan sifat independensi.
7
b) Kelompok kepentingan yang model kedua ini sudah jelas bahwa independensinya mutlak dalam arti hubungan dengan Parpol. 2) Dalam sistem demokrasi politik non demokrasi Dalam sistem politik ini parpol mendominasi kehidupan dan peranan kelompok kepentingan. Karena itu peranan kelompok kepentingan jika dilihat dari sudut partai dapat dikatakan kurang penting. Kelompok kepentingan hanya dijadikan alat oleh Parpol untuk : a) Mendukung program Parpol b) Dijadikan power politik c) Penyaluran keinginan Parpol 3) Kelompok kepentingan dalam sistem politik Indonesia a) 1950 – 1959 : pada masa ini hubungan Parpol dan kelompok kepentingan
bersifat
afiliasi,
tetapi
independensi
kelompok
kepentingan dapat dikatakan hilang. b) 1959 – 1965 : hubungan lebih bersifat kekeluargaan (independensi hilang). c) 1965 – 1973 : peranan kelompok kepentingan sangat lemah. Afiliasi kelompok kepentingan dengan Parpol tapi menjaga keutuhan Parpol (Independensi hilang). d) 1973 – 1985 : peranan kelompok kepentingan dapat dikatakan tinggi khusus (hubungan PPPS PDI dengan kelompok kepentingan). Pada masa ini dapat dikatakan afiliasi antara kelompok kepentingan dan Parpol. Tapi independensi kelompok kepentingan tidak hilang. Untuk
Golkar,
dalam
hubungan
afiliasi
dengan
kelompok
kepentingan. Tapi independensi kelompok kepentingan hilang. e) 1985 – 1998 (UU No.3 No.6.185) secara formal tidak ada lagi hubungan afiliasi antara 3 Orpol – kelompok kepentingan. Ini berarti pada masa ini independensi kelompok kepentingan mutlak. f) 1998 – sekarang – independensi kelompok kepentingan. Awal 1998 kelompok kepentingan secara tegas dan independen menolak Soeharto sebagai presiden ke 7 kali.
8
3. Kelompok Penekan
Kelompok
penekan
merupakan
salah
satu
institusi
politik
yang
dapat
dipergunakan oleh rakyat untuk menyalurkan aspirasi dan kebutuhannya dengan sasaran akhir adalah untuk mempengaruhi atau bahkan membentuk kebijakan pemerintah. Kelompok penekan dapat terhimpun dalambeberapa asosiasi yang mempunyai kepentingan sama, antara lain : a. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) b. Organisasi-organisasi sosial keagamaan c. Organisasikepemudaan d. Organisasi Lingkungan Kehidupan e. Organisasi pembela Hukum dan HAM f. Yayasan atau Badan hukum lainnya, Mereka pada umumnya dapat menjadi kelompok penekan dengan cara mengatur orientasi tujuan-tujuannya yang secara operasional (melakukan negosiasi) sehingga dapat mempengaruhi kebijaksanaan umum. Dalam realitas kehidupan politik, kita mengenal berbagai kelompok penekan baik yang sifatnya sektoral maupun regional. Tujuan dan target mereka biasanya bagaimana agar keputusan politik berupa undang-undang atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah lebih menguntungkan kelompoknya (sekurangkurangnya tidak merugikan). Kelompok penekan, kadang-kadang muncul lebih dominan dibanding dengan partai politik, manakala partai politik peranannya tidak bisa lagi diharapkan untuk mengangkat isu sentral yang mereka perjuangkan. Kondisi inilah yang mendorong kelompok penekan tampil ke depan sebagai alternative terkemuka.
9
Proses demokratisasi di Indonesia sendiri sangat jelas didorong oleh kelompokkelompok penekan yang berasal dari beragam kalangan di masyarakat, beberapa di antaranya adalah, lembaga-lembaga bantuan hukum, lembaga-lembaga penelitian
swadaya
masyarakat,
media
massa,
organisasi-organisasi
kemahasiswaan di lingkungan internal dan eksternal kampus, organisasiorganisasi kepemudaan, lembaga-lembaga serikat buruh, partai-partai politik, dan lain sebagainya. Jumlah kelompok penekan yang beragam ini dapat bertambah banyak manakala setiap kelompok di masyarakat menyuarakan dan memperjuangkan aspirasinya melalui asosiasi atau kelompok yang begitu bebas didirikan dan begitu bebas bersuara. Fenomena ini tampak sekali pada tahun-tahun akhir pemerintahan Soeharto, dengan
ditandai
oleh
banyaknya
bermunculan
organisasi-organisasi
kecendekiawanan yang berafiliasi pada agama, pembentukan kelompok-kelompok diskusi dan aksi oleh mahasiswa di intra-kampus dan ekstra kampus, dan organisasi-organisasi
massa
lainnya
di
masyarakat,
yang
semuanya
mempejuangkan kebebasan dalam berpendapat dan mengkritik tanpa rasa takut. 4. Aktor Politik
Aktor politik adalah seseorang yang berkecimpung baik langsung maupun tidak langsung dalam politik praktis. Aktor politik bisa saja dari partai politik maupun dari lembaga kenegaraan. Bagi aktor-aktor politik itu sendiri, pengangkatan diri mereka selalu melalui proses, yaitu : a.
Transformasi dari peranan-peranan non-politis kepada suatu situasi di mana mereka menjadi cukup berbobot memainkan peranan-peranan politik yang bersifat khusus.
b.
Pengangkatan dan penugasan untuk menjalankan tugas-tugas politik yang selama ini belum pernah mereka kerjakan, walaupun mereka telah cukup
10
mampu untuk mengemban tugas seperti itu. Proses pengangkatan itu melibatkan baik persyaratan status maupun penyerahan posisi khusus pada mereka. Pada umumnya pengangkatan tokoh-tokoh politik akan memberikan angin segar dalam memaparkan beberapa komponen perubahan dalam segala bentuk dan menifestasinya. Pengangkatan tokoh-tokoh politik akan berakibat terjadinya pergeseran di sektor infrastruktur
politik,
organisasi,
asosiasi-asosiasi,
kelompok-kelompok
kepentingan serta derajat politisasi dan partisipasi masyarakat. 5. Media Massa
Media massa memiliki pengaruh yang cukup besar di dalam kehidupan politik. Informasi yang diberikan oleh pers kepada pembaca, pemirsa, dan pendengar tidak hanya berisikan sesuatu yang masuk dan berlalu begitu saja. Informasi itu dapat berpengaruh terhadap perilaku politik seseorang, termasuk para pembuat kebijakan-kebijakan publik. Secara langsung, media massa dapat memberikan kontrol atau penekanan-penekanan kepada pemerintah berkaitan dengan isu-isu tertentu yang diberitakannya. 10 Dewasa ini media massa sangat berpengaruh dalam politik. Peran yang dimainkan pun juga sangatlah penting. Hal ini terbuktikan dengan frekuensi dan aktifitas media massa yang melaporkan peristiwa-peristiwa politik sering memberikan dampak yang sangat signifikan dalam dunia politik. Media massa juga sebagi pemicu dan terkadang menjadi patron yang sangat berarti dalam kehidupan bermasyarakat, dan terkadang dapat menjadi salah satu indikator terjadinya perubahan politik. Sebenarnya terdapat dua fungsi media terkait dengan komunikasi politi di dalam masyarakat:
10 Kacung Marijan, Sistem Politik Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 281
11
a. Media merupakan saluran komunikasi antara para elite, baik yang duduk di dalam pemerintahan maupun elite yang tidak duduk di dalam pemerintahan, dengan warga negara atau para pemilih. b. Media memiliki kepentingan sendiri di dalam alur komunikasi politik itu. Disini, media tidak hanya berfungsi sebagai instrumen, melainkan sebagai salah satu aktor di dalam proses komunikasi itu dan memiliki kepentingan yang bisa saja berbeda kepentingan aktor-aktor lainnya. 11 Sebagai dampak empiris di Indonesia, telah di mulai dari tahun 1998. Media massa sangatlah memegang peranan yang sangat luas,; daya jangkau masyarakat terhadap media dan sebagai konsumsi sehari-hari membuat masyarakat dapat melakukan perubahan politik yang sangat fundamental. Hingga sekarang inipun secara implisit media massa dapat berlaku sebagai oposisi dan pengawasan dari pemerintah. Namun hal tersebut tidaklah sebagai indikator bahwa media massa selalu independen dan netral. Sebenarnya, efektifitas media untuk perubahan politik memerlukan suatu situasi politik yang kondusif, yang popoler disebut dengan keterbukaan politik. Dengan adanya kebebasan pers, maka hal tersebut juga membuktikan bahwa adanya kebebasan dalam berpolitik. Dari silogisme itu, maka dapat digeneralisasikan bahwa media massa atau pers adalah suatu kekuatan dalam politik. Dalam seluk-beluk negara demokrasi, media massa yang memiliki kebebasan pers mulai menunjukan sebagai kekuatan politik pula. Hal tersebut dapat terjadi apabila media massa memiliki media tandingan dan berita yang berimbang, sehingga dapat melakukan propaganda yang tidak sepihak kepada masyarakat. Peran politik media massa di dalam negara demokratis, bisa dilihat dari dua peristiwa: a. Pada proses seleksi kepemimpinan politik Di dalam Pemilu, media massa dapat mempublikasikan berbagai isu, termasuk program-program yang ditawarkan oleh calon atau partai. Media 11 Ibid. hlm. 285
12
massa juga bisa mengkritisi isu-isu tersebut. Sehingga media massa bisa menguntungkan atau bahkan merugikan calon dan partai tertentu atas publikasinya. b. Pasca pemilu Hal ini berkaitan dengan perjalanan pemerintahan sehari-hari. Di bidang politik, selain menyiarkan berbagai kegiatan aktor-aktor politik yang dipandang memiliki pengaruh terhadap kehidupan masyarakat berikut interaksi para aktor itu antara yang satu dengan yang lain, media juga menyiarkan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh para elite. Di sini, posisi media massa akan terlihat: memberi dukungan, bersikap netral saja, atau melakukan perlawanan.12 Kecenderungan seperti itu memungkinkan media massa memiliki paradox dalam dirinya. Di satu sisi media massa harus merefleksikan berbagai suara yang terdapat di dalam masyarakat, juga sebagai aktor untuk menjaga keberlangsungan demokrasi. Di sisi yang lain, media massa sering kali memihak kepada kelompokkelompok tertentu, baik pemilik modal yang secara langsung mengendalikan dirinya,
maupun
pemilik
modal
yang
mampu
memasang
iklan
untuk
keberlangsungannya. 6. Organisasi Keagamaan
Munculnya kekuatan politik berbasis agama, atau menguatnya pengaruh agama di dalam proses-proses politik, memang bukan khas yang terjadi di Indonesia. Di negara-negara yang sebelumnya sangat sekuler seperti di Amerika Serikat dan negara-negara eropa Barat, kecenderungan adanya interaksi yang lebih besar antara agama dan negara juga terjadi. 13 Kecenderungan tersebut tidak terlepas dari fakta bahwa agama masih memiliki pengaruh yang cukup kuat di dalam kehidupan masyarakat, tidak menghilang sebagaimana dikatakan oleh penganut teori sekulerisasi.
12 Ibid. hlm. 295 dan hlm. 297 13 Ibid. hlm. 324
13
Di dalam situasi seperti ini, terdapat politisi yang berusaha mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan-kepentingan para penganut agama itu melalui proses-proses politik. Atau, paling tidak, para politisi itu berusaha untuk menggunakan simbol-simbol keagamaan yang masih dianut oleh anggota masyarakat untuk memperoleh dukungan politik. Di Indonesia, munculnya politik aliran itu tidak saja terefleksi dari munculnya partai-partai politik yang didasarkan atas agama tertentu. Pasca-pemerintahan Soeharto
juga
mencatat
semakin
menguatnya
kelompok-kelompok
yang
memperjuangkan nilai-nilai Islam. Kemunculan partai dan organisasi berbasis agama yang berseiring dengan proses demokratisasi itu merupakan permasalahan tersendiri bagi perkembangan demokrasi ke depan. Kemunculannya merupakan pertanda telah dibukanya keran demokrasi. Tetapi, pada saat yang sama kemunculannya juga mengkhawatirkan perkembangan demokrasi di Indonesia yang berkembang ke arah demokrasi liberal dan berseiring dengan proses sekularisasi. 7. Birokrasi Sipil dan Militer
Birokrasi sebagai kekuatan politik di indonesia adalah merupakan bagian dari upaya untuk melangengkan hubungan antara pimpinan dengan birokrat itu sendiri. Paradigma ini yang sering di temukan dalam pemerintahan dalam suatu negara. Kemudian budaya politik yang ada di indonesia adalah budaya paternalistik sehingga ketika pemimpin dari salah satu kelompok atau golongan maka sudah otomatis secara struktural dan secara kultural penempatan orang dalam birokrasi akan terlaksana seperti sistem kesukuan yang ada dalam kepemimpina tersebut.
14
a. Birokrasi sebagai kekuatan politik di era orde lama
14
Pada masa awal kemerdekaan, negara ini mengalami perubahan bentuk negara, dan ini yang berimplikasi pada pengaturan aparatur negara atau birokrasi. Kinerja birokrasi saat itu sangat ditentukan oleh kekuatan politik yang berkuasa pada saat itu. Di dalam birokrasi tejadi tarik-menarik antar berbagai kepentingan partai politik yang kuat pada masa itu. Banyak kebijakan atau program birokrasi pemerintah yang lebih kental nuansa kepentingan politik dari partai yang sedang berkuasa atau berpengaruh dalam suatu departemen. Birokrasi pada masa itu benar-benar mengalami politisasi sebagai instrumen politik yang berkuasa atau berpengaruh. Dampak dari sistem pemerintahan parlementer telah memunculkan persaingan dan sistem kerja yang tidak sehat di dalam birokrasi. Birokrasi menjadi tidak professional dalam
menjalankan
tugas-tugasnya,
birokrasi
tidak
pernah
dapat
melaksanakan kebijakan atau program-programnya karena sering terjadi pergantian pejabat dari partai politik yang memenangkan pemilu. Setiap pejabat atau menteri baru selalu menerapkan kebijakan yang berbeda dari pendahulunya yang berasal dari partai politik yang berbeda. Pengangkatan dan penempatan pegawai tidak berdasarkan , merit system, tetapi lebih pada pertimbangan loyalitas politik terhadap partainya. b. Birokrasi sebagai Kekuatan Politik di Era Orde Baru
Pada masa orde baru, sistem politik didominasi atau bahkan dihegemoni oleh Golkar dan ABRI. Kedua kekuatan ini telah menciptakan kehidupan politik yang tidak sehat. Hal itu bisa dilihat adanya, hegemonic party system diistilahkan oleh Afan Gaffar 15. Sedangkan menurut William
14 Anderson, B.R.O.G. 1983, “Negara Kolonial dalam Baju Orde Baru”, diterjemahkan dari “Old State New Society: Indonesia’s New Order in Comparative Historical Perspective”, dalam Jour nal of Asian Studies Vol. XLIII, No. 3, May 1983, Hal. 477-496. 15 Gaffar, Afar. 1999, Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Ismani. 2001, “Etika Birokrasi”, Jurnal Adminitrasi Negara Vol. II, No. 1, September 2001 : 31 – 41.
15
Liddle, kekuasaan orde baru terdiri dari ;1). Kantor kepresidenan yang kuat, 2). Militer yang aktif berpolitik, dan 3). Birokrasi sebagai pusat pengambilan kebijakan.16 Pada masa orde baru ini terlihat sekali terjadinya politisasi terhadap birokrasi yang seharusnya lebih berfungsi sebagai pelayan masyarakat. Jajaran birokrasi diarahkan sebagai instrument politik kekuasaan Soeharto pada saat itu. c. Birokrasi sebagai kekuatan politik di era reformasi
Kecenderungan birokrasi untuk bermain politik pada masa reformasi, tampaknya belum sepenuhnya dapat dihilangkan dari kultur birokrasi di Indonesia. Inefisiensi kinerja birokrasi dalam penyelengaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik masih tetap terjadi pada masa reformasi. Birokrasi sipil termasuk salah satu sumber terjadinya inefisiensi pemerintahan. Inefisiensi kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik terlihat dari masih sering terjadinya kelambanan dan kebocoran anggaran pemerintah. Jumlah aparat birokrasi sipil yang terlampau besar merupakan salah satu faktor yang memberikan kontribusi terhadap inefisiensi pelayanan birokrasi. Dalam praktiknya, struktur dan proses yang dibangun merupakan
instrumen
untuk
mengatur
dan
mengawasi
perilaku
masyarakat, bukan sebaliknya untuk mengatur pemerintah dalam tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Militer sebagai Kekuatan Politik
Munculnya militer di panggung politik, sosial, dan ekonomi negara-negara berkembang, berpangkal pada lemahnya pihak sipil untuk mengendalikan kesemua unsur-unsur kehidupan masyarakat. Politisi sipil yang dengan relative cepat dihadapkan kepada segala masalah seperti penyusunan suatu sistem politik yang sama sekali lepas dari kekuasaan asing, mengorganisisr masyarakat yang
16 Maliki, Zainuddin. 2000, Birokrasi, Militer, dan Partai Politik dalam Negara Transisi, Galang Press, Yogyakarta.
16
relatif tergesa-gesa berhadapan dengan tuntutan modernisasi, masih mencoba model-model yang mungkin dipergunakan untuk melayani tuntutan-tuntutan masyarakatnya sendiri. Begitu lepas dari penjajahan, negara-negara berkembang mengalami fase percobaan untuk merealisisr demokrasi. 17 Sebagaimana terjadi di negara-negara lain, derajat keterlibatan militer di dalam politik di Indonesia sangat dipengaruhi oleh corak sistem politik yang berkembang. Ketika terjadi arus otoritarianisme, mulai 1957 sampai jatuhnya pemerintahan Soeharto, keterlibatan militer di dalam politik sangat kental. Kekentalan itu lebih terlihat lagi pada masa pemerintahan Soeharto karena secara kelembagaan,
militer
merupakan
bagian
terpenting
di
dalam
bangunan
pemerintahan orde Baru. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya tiga kekuatan politik besar pada masa itu, yakni ABRI, Birokrasi, GOLKAR (ABG). Seperti yang disebutkan oleh P. Anthonius Sitepu bahwa menurut Yahya A. Muhaimin, ada tiga alasan militer secara aktif masuk ke arena politik dan berkembangnya peran militer dalam politik18, yakni: a. Rangkaian sebab yang menyangkut adanya ketidakstabilan sistem politik. Keadaan seperti itu akan menyebabkan terbukanyakesempatan serta peluang yang cukup besar untuk menggunakan kekerasan di dalam sistem politik b. Rangkaian sebab yang bertalian dengan kemampuan golongan militer untuk mempengaruhi atmosfir kehidupan politik dan bahkan untuk memperoleh peranan-peranan politik yang menentukan c. Rangkaian sebab yang berhubungan dengan “ political perspectives” kelompok militer yang menonjol di antara perspektif mereka adalah yang berkaitan dengan peranan dan status mereka dalam masyarakat dan juga berkenaan dengan persepsi mereka terhadap kepemimpinan sipil serta sistem politik secara keseluruhan.
17 Arbi Sanit, Sistem Politik Indonesia (Kestabilan, Peta Kekuatan Politik, dan Pembangunan), Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011, hlm. 49 18 P. Anthonius Sitepu, op.cit, hlm. 164
17
C. Kesimpulan
Kekuatan politik merupakan aktor-aktor politik maupun lembaga-lembaga yang memainkan peranan dalam kehidupan politik yang bertujuan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik. Dalam perannya sebagai penopang sistem politik, kekuatan-kekuatan politik terdiri dari: 1. Partai Politik
Partai politik menjadi salah satu kekuatan politik karena merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Dalam konteks ke-Indonesia-an, partai politik merupakan salah satu kekuatan politik yang besar. Bahkan, jatuh bangunnya perkembangan yang dialami bangsa Indonesia sejak proklamasi sampai reformasi sekarang ini, tidak dapat dilepas dari peran partai politik. Dalam perkembangan Indonesia, partai politik telah menjadi kekuatan politik modern pertama dalam melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda, ketika Budi Utomo saat itu berkembang menjadi partai politik yang didukung kaum terpelajar dan massa buruh tani. 2. Kelompok Kepentingan
a. 1950 – 1959 : pada masa ini hubungan Parpol dan kelompok kepentingan
bersifat
afiliasi,
tetapi
independensi
kelompok
kepentingan dapat dikatakan hilang. b. 1959 – 1965 : hubungan lebih bersifat kekeluargaan (independensi hilang). c. 1965 – 1973 : peranan kelompok kepentingan sangat lemah. Afiliasi kelompok kepentingan dengan Parpol tapi menjaga keutuhan Parpol (Independensi hilang). d. 1973 – 1985 : peranan kelompok kepentingan dapat dikatakan tinggi khusus (hubungan PPPS PDI dengan kelompok kepentingan). Pada
18
masa ini dapat dikatakan afiliasi antara kelompok kepentingan dan Parpol. Tapi independensi kelompok kepentingan tidak hilang. Untuk
Golkar,
dalam
hubungan
afiliasi
dengan
kelompok
kepentingan. Tapi independensi kelompok kepentingan hilang. e. 1985 – 1998 (UU No.3 No.6.185) secara formal tidak ada lagi hubungan afiliasi antara 3 Orpol – kelompok kepentingan. Ini berarti pada masa ini independensi kelompok kepentingan mutlak. f.
1998 – sekarang – independensi kelompok kepentingan. Awal 1998 kelompok kepentingan secara tegas dan independen menolak Soeharto sebagai presiden ke 7 kali.
3. Kelompok Penekan
Kelompok
penekan
merupakan
salah
satu
institusi
politik
yang
dapat
dipergunakan oleh rakyat untuk menyalurkan aspirasi dan kebutuhannya dengan sasaran akhir adalah untuk mempengaruhi atau bahkan membentuk kebijakan pemerintah. 4. Aktor Politik
Aktor politik adalah seseorang yang berkecimpung baik langsung maupun tidak langsung dalam politik praktis. Aktor politik bisa saja dari partai politik maupun dari lembaga kenegaraan. 5. Media Massa
Media massa memiliki pengaruh yang cukup besar di dalam kehidupan politik. Informasi yang diberikan oleh pers kepada pembaca, pemirsa, dan pendengar tidak hanya berisikan sesuatu yang masuk dan berlalu begitu saja. Informasi itu dapat berpengaruh terhadap perilaku politik seseorang, termasuk para pembuat kebijakan-kebijakan publik. Secara langsung, media massa dapat memberikan kontrol atau penekanan-penekanan kepada pemerintah berkaitan dengan isu-isu tertentu yang diberitakannya.
19
6. Organisasi Keagamaan
Kemunculan partai dan organisasi berbasis agama yang berseiring dengan proses demokratisasi itu merupakan permasalahan tersendiri bagi perkembangan demokrasi ke depan. Kemunculannya merupakan pertanda telah dibukanya keran demokrasi. Tetapi, pada saat yang sama kemunculannya juga mengkhawatirkan perkembangan demokrasi di Indonesia yang berkembang ke arah demokrasi liberal dan berseiring dengan proses sekularisasi. 7. Birokrasi Sipil dan Militer
Birokrasi sebagai kekuatan politik di indonesia adalah merupakan bagian dari upaya untuk melangengkan hubungan antara pimpinan dengan birokrat itu s endiri. Munculnya militer di panggung politik, sosial, dan ekonomi negara-negara berkembang, berpangkal pada lemahnya pihak sipil untuk mengendalikan kesemua unsur-unsur kehidupan masyarakat.
20
DAFTAR PUSTAKA
Budiardjo, Miriam. 2009. Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Gaffar, Afar. 1999. Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Ismani. 2001. “Etika Birokrasi”. Jurnal Adminitrasi Negara Vol. II. No. 1. September 2001 : 31 – 41. Maliki, Zainuddin. 2000. Birokrasi, Militer, dan Partai Politik dalam Negara Transisi. Yogyakarta: Galang Press. Marijan, Kacung. 2010. Sistem Politik Indonesia (Konsolidasi Demokrasi PascaOrde Baru). Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Sanit, Arbi. 2011. Sistem Politik Indonesia (Kestabilan, Peta Kekuatan Politik, dan Pembangunan). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Sitepu, P. Anthonius. 2004. Transformasi Kekuatan-Kekuatan Politik (Suatu Studi teori Kelompok dalam Konfigurasi Politik Sistem Politik Indonesia). Jurnal Pemberdayaan Komunitas. Volume 3. Nomor 3.
