Kembalinya Sistem Pemerintahan Lembang Di Kabupaten Tana Toraja (Kasus Desa Nanggala dan Desa Kurra) Anton Nomba, M. Imran Amin, dan Azis Azis Paturungi
I. Pendahuluan Kabu Kabupa paten ten Tana Tana Tora Toraja ja terk terken enal al deng dengan an kelo kelomp mpok ok masy masyara araka katny tnyaa yang yang masih masih memegang dan mempertahankan budaya nenek moyang mereka walaupun ada juga yang sudah mereka tinggalkan. Penurunan nilai ini mulai dirasakan semenjak pemerintah mengeluarkan undang-undang pemberlakuan pemerintahan desa nomor nomor 5 tahun !"! yang tidak lagi mengakui eksistensi eksistensi dari tokoh-tokoh tokoh-tokoh adat dengan segala hukum dan aturannya.menu aturannya.menurut rut #ungsi-#un #ungsi-#ungsi gsi ketua ketua adat dan ketua Lembang (pemerintahan (pemerintahan wilayah adat) digantikan dengan posisi kepala desa yang bertanggung jawab kepada ke$amatan dan tidak lagi kepada masyarakatnya. Pemerintahan masyarakat adat dan hukum adat bukan sekedar institusi pemerintahan% akan tetapi merupakan institusi politik% institusi pendidikan% institusi ekonomi% peradilan bahkan institusi institusi peradilan peradilan (&atiman% (&atiman% !!5). !!5). 'danya 'danya persepsi persepsi yang keliru dari pemerintah pemerintah orde baru tentan tentang g adat adat dan hukum hukum adat adat sebelum sebelumny nyaa sangat sangat merug merugikan ikan perkem perkemban bangan gan pemerin pemerintah tahan an masyarakat masyarakat adat adat dan hukum hukum adat. Pemerintah Pemerintah orde orde baru memiliki memiliki asumsi asumsi bahwa desa desa lama ( Lembang Lembang ) yaitu desa yang diatur berdasarkan tradisi yang berintikan adat dan hukum adat akan sulit menjalankan pembangunan pembangunan yang akan dilakukan. Pemerintahan adat yang yang beraneka ragam juga dinilai oleh pemerintah sebagai hambatan dalam pelaksanaan pembangunan yang diren$anak diren$anakan an dan diatur se$ara se$ara nasional. nasional. erdasarka erdasarkan n asumsi asumsi tersebut tersebut pemerintah pemerintah orde baru menetapkan desa di seluruh ndonesia perlu diperbaharui dan diseragamkan. Dengan berlakunya *ndang-*ndang No ++ tahun !!! tentang Pemerintahan Daerah yang dalam beberapa beberapa pasalnya mengakomo mengakomodir dir tentang tentang pengakuan pengakuan hukum-hukum hukum-hukum adat serta institusi-in institusi-institusin stitusinya ya dalam pemerintahan pemerintahan desa% telah memberikan memberikan peluang kepada kepada masyarakat masyarakat Toraja Toraja untuk kembali kembali mengangkat mengangkat dan memberlaku memberlakukan kan sistem-sistem adat yang selama selama , tahun ditinggalkan. ebagai ebagai desa kasus dipilih dipilih dua desa yaitu Nanggala Nanggala dan Kurra. Kurra. Kedua desa ini dipilih dipilih karena tokoh-tokoh adatnya sedang mempersiapkan daerah mereka kembali ke Pemerintahan /embang. 0elalui wadah 'liansi 0asarakat 'dat 'dat Toraja ('0'T) tokoh-tokoh tokoh-tokoh adat dari kedua desa itu memperjuangkan keinginan masyarakatnya. masyarakatnya. elain itu% di kedua desa itu terjadi kon#lik tanah ulayat dengan pemerintah dan perusahaan perkebunan (PT).
II. Gambaran Gambaran Umum Kab. Tana Toraja Toraja 1. Sej Sejara arah h Toraja Toraja uku uku bangsa bangsa Toraja Toraja mendia mendiami mi sebagia sebagian n ja1ira ja1irah h ulawe ulawesi si elata elatan n bagian bagian *tara. *tara. 'walnya kata Toraja diberikan oleh penduduk asli ulawesi Tengah untuk menyebut kelompok etnis yang yang berdiam di pedalaman pedalaman dan pegunungan. pegunungan. Kata Toraja dibentuk dibentuk dari dari dua kata yang berasal dari bahasa daerah% yaitu To yang To yang mempunyai arti orang dan Ri aja berarti aja berarti dari gunung. 2rang Toraja sendiri 1aman dahulu menyebut kelompoknya berdasarkan tempat tinggal% yaitu sungai yang mengalir wilayah wilayah mereka. Karena itu sering juga disebut disebut Sa’dan% Sa’dan% dari nama sebuah sungai Toraja Sa’dan. Sa’dan. Dan kalau kalau dilihat dilihat dari bahasa bahasa mereka mereka disebut disebut pula orang orang Toraja Tae. Tae. Pada masa sekarang orang Toraja berdiam di daerah yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Tana Toraja. 3istoris awal adanya masyarakat Toraja berdasarkan $erita rakyat yaitu diawali oleh kedatangan satu kelompok manusia orang yang berlayar dari selatan (Kab. 4nrekang sekarang) menuju ke utara (Toraja) dengan menaiki perahu (lembang) yang di sebut dengan To Lembang .
0enurut $erita yang berkembang% kelompok masyarakat yang menyebar di daratan 4nrekang dan Toraja adalah orang-orang yang berlayar dari daratan hina. etelah melewati semenanjung 0alaka% kelompok orang-orang ini tidak hanya menyebar ke daratan ulawesi tetapi juga ke daerah-daerah lain seperti umba% Kalimantan (Dayak)% &awa% ali% /ombok (suku asak dan ima)% 0anggarai% 4nde% dan beberapa suku terasing di 6iau dan &ambi. &ika dilihat dari bentuk rumah adat dari suku-suku tersebut untuk dijadikan a$uan persamaan nenek moyang mereka% mungkin $erita ini bisa dibenarkan. To Lembang tersebut mendarat pertama di 4nrekang (sehingga orang Toraja sendiri menganggap bahwa 4nrekang adalah asal mula masyarakat asli Toraja). atu kelompok perahu tersebut merupakan simbol sebuah kelompok masyarakat (komunitas) yang didalamnya memiliki kapten kapal (pimpinan) serta para awak dan masayarakat itu sendiri. Pada saat dilakukan upa$ara Ma’bua (syukuran besar) yang dilakukan oleh kumunitas tersebut% di dalam prosesnya terjadi pelanggaran dan akhirnya tempat upa$ara tersebut tenggelam sehingga masyarakat tersebut mengungsi. ebagian tetap di Toraja (pada saat itu Toraja dinamakan Tolepongan ulan70atari 'llo% yakni satu kelompok besar ) sebagian lagi ke selatan (4nrekang). isa-sisa masyarakat yang ada di Toraja membangun Tongkonan (rumah adat) untuk membangun komunitas yang akhirnya berkembang dalam kelompok-kelompok yang menimbulkan persaingan sehingga terjadi perang% yang tidak ada yang dapat mendamaikannya. Dalam kondisi tersebut maka Dewa menurunkan aturan Sanda Saratu (erba seratus) tetapi tidak ada yang mentaatinya maka diturunkannlah To Manurung dari langit dengan nama Puang Tamboro Langi sebagai pelaksana aturan diatas dan mendamaikan masyarakat yang berperang. To Manurung dianggap sebagai nenek moyang dari bangsawan yang ada sampai sekarang. To Manurung menikah dengan Sundiwai (Dewi 'ir) di 4nrekang yang melahirkan anak laki-laki yang bernama Padada yang setelah dewasa merantau dengan menggunakan burung garuda menuju Kabupaten 8owa% dan menikah dengan anak dari raja 8owa. Dan perkawinan ini dijadikan simbol dari $ikal bakal lahirnya suku 0amasa% 0andar% 0amuju dan 0ajene. ehingga lahir falsafah pitu ulunna salu, pitu ba’banna binangnga (tujuh kerajaan di gunung dan tujuh kerajaan dari pantai). 2. Disripsi !ilayah Kabupaten Tana Toraja se$ara geogra#is terletak pada posisi + o dan ,o /intang elatan serta !!o dan + o ujur Timur. Kabupaten ini berbatasan dengan 5 kabupaten lain yang mengelilinginya% yakni 9 pada sebelah *tara berbatasan dengan kabupaten 0amuju dan Kabupaten /uwu% pada sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten /uwu% sebelah elatan berbatasan dengan Kabupaten 4nrekang dan Kabupaten Pinrang% serta di sebelah arat berbatasan dengan Kabupaten Polmas. bukota Kabupaten Toraja ada 0akale yang berjarak sekitar ,, km dari ibukota propinsi ulawesi elatan yaitu 0akassar. /uas wilayah Kabupaten Tana Toraja adalah ,.+5%"" km +% yang se$ara adminstrasi pemerintahan terbagi menjadi 5 ke$amatan de#initi# dan ,+ desa dengan jumlah penduduk berdasarkan hasil sur:ey tahun !!! yakni ,;;.,! jiwa ("<.+= KK) yang terdiri dari !+.5= perempuan dan !5.<+5 laki-laki dengan tingkat kepadatan ! jiwa7km + . Dua desa kasus yaitu Desa Nanggala dan Desa Kurra terletak di ke$amatan yang berbeda. Desa Nanggala terletak di Ke$. Tondon Nanggala dan Desa Kurra terletak di Ke$. 6antetayo. &arak Desa Nanggala dari ibukota kabupaten ,= km sedangkan Desa Kurra " km.
Tabel Data Perbandingan Desa Nanggala dan Desa Kurra Uraian Desa "anggala
Desa Kurra
. /uas >ilayah (km+) +. Ketinggian (dpl) ,. Penduduk ¨ah (jiwa) • KK • Kepadatan (jiwa7km+) • =. arana Pendidikan TK • D • 5. arana Kesehatan Puskesmas • Posyandu •
"% "
%= .5
=< ,5 +!
."" ! !,%
+
+
+ +
+
umber9 Ke$. Tondon Nanggala dalam 'ngka !!! dan Ke$. 6antetayo dalam 'ngka !!!. Diolah.
Pada umumnya kondisi sarana dan prasarana di kedua desa kasus sudah memadai. Kedua desa ini dilewati jalan beraspal yang dapat dilalui kendaraan umum% meskipun hanya + kali dalam sehari. Dengan adanya jalan itu masyarakat dapat dengan mudah memasarkan hasil usahanya ke ibukota kabupaten (makale) atau ke ibukota ke$amatan. arana penerangan listrik juga sudah masuk di kedua desa itu% namun penyebarannya belum merata. /okasi pemukiman dekat jalan hampir semuanya sudah dijangkau aliran listrik% sementara lokasi pemukiman yang sulit dijangkau sebagian besar belum dialiri listrik. Khususnya pemukiman penduduk di Desa Kurra% banyak bertempat tinggal di gunung-gunung yang sulit dijangkau. ebagian penduduk yang wilayahnya sulit dijangkau menggunakan generator listrik sebagai sarana penerangan. arana pendidikan terdapat TK dan D% belum ada /TP dan 0*. 0urid-murid yang ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat lebih tinggi (/TP atau 0*) harus ke desa tetangga atau ke ibukota ke$amatan7kabupaten. ementara sarana kesehatan hanya terdapat puskesmas dan posyandu. arana kesehatan lainnya seperti rumah sakit belum ada. 6umah sakit hanya terdapat di ibukota kabupaten atau di ke$amatan lainnya. #. Strutur Sosial istem hubungan kekeluargaan orang Toraja di dominasi oleh kelompok di kekerabatan yang disebut Marapuan atau Parapuan yang berorientasi kepada satu kakek moyang pendiri Tongkonan% yaitu rumah komunal sekaligus menjadi pusat kekerabatan dan kehidupan sosial serta religi para anggotanya. Kelompok Marapuan terdiri atas kerabat dari ,-5 generasi. Karena orang Toraja menganut pola kekerabatan yang bilateral si#atnya% maka seseorang bisa menjadi anggota dari beberapa buah Tongkonan. ebelum memeluk agama Kristen dan slam orang Toraja menganut siste m keper$ayaan yang disebut Auk Todoo% yaitu religi lama yang terpusat pada tiga aspek. Pertama pemujaan kepada tokoh pen$ipta yang disebut Puang Matua% ke dua pemujaan kepada !eata"!eata (dewa pemelihara)% dan yang ke tiga yaitu pemujaan kepada roh-roh kakek moyang yang disebut Tomebai Puang % yang dianggap memberi berkah dan pelindung kepada keturunannya. istem religi lama itu terutama terwujud dalam konsep mereka tentang kematian dan upa$ara-upa$ara sekitar kematian. *pa$ara kematian merupakan suatu moment yang sakral% umumnya upa$ara kematian dilaksanakan dengan segala daya upaya% dengan maksud sebagai suatu penghormatan% yang kadang-kadang pengorbanan dari segi material dalam pelaksanaan upa$ara tersebut melebihi upa$ara adat lainnya seperti perkawinan dan upa$ara lainnya. Kebiasaan tersebut memberikan indikasi bahwa penghormatan terhadap leluhur merupakan suatu kewajiban bagi masyarakat Toraja. ndikasi lain bahwa masyarakat Toraja menjunjung tinggi adat-istiadat% yaitu dapat
dilihat dari kegiatan upa$ara adat yang sering dilaksanakan seperti upa$ara sehabis panen hasil pertanian% arsitektur rumah penduduk% yang pada umumnya masih dipenuhi dengan simbolsimbol budaya% tenunan sarung% ukiran-ukiran dan lain s ebagainya. 0asyarakat Toraja juga masih kuat menganut sistem strata sosial dalam kehidupan mereka yang dapat di bagi atas empat (=) kelompok 9 . Di bagian barat Toraja% strata sosial mereka dibagai dalam tiga golongan. 0asingmasing bergelar Maddika untuk golongan teratas% lalu Toparenge? untuk golongan menengah% selanjutnya Ambe untuk golongan biasa. +. Di bagian tengah Toraja% strata sosial mereka terbagai dalam dua golongan yaitu golongan Toparenge? sebagai golongan teratas (walau ada juga yang bergelar sakkangbayo sebagai golongan teratas) dan 'mbe s ebagai golongan terbawah. ,. Di bagian *tara% malah hanya terdiri dari satu golongan dengan gelar 'mbe? untuk semua kepala kampung. =. ementara di bagian selatan (Tau Lembangna)% mereka membaginya dalam tiga golongan masing-masing Puang sebagai golongan teratas% disusul Toparenge’ dan Ambe’ . Kendati terkesan ada perbedaan di antara mereka% namun se$ara umum strata sosial masyarakat Toraja terbagi dalam empat golongan. 8olongan teratas disebut Tana’ #uaan atau Tokapua% atau biasa disebut Tosugi (orang kaya). 0ereka ini adalah golongan ruing $ass dalam masyarakat Toraja mempunyai kesempatan untuk menjadi pemimpin. @ang termasuk dalam golongan ini adalah kaum bangsawan% pemimpin adat% dan tokoh masyarakat. 8olongan kedua adalah Tana’#assi atau Tomakaka yaitu golongan menengah dari masyarakat Toraja. 8olongan ini erat hubungannya dengan golongan Tokapua. 8olongan ketiga% Tana?Karurung atau Tobuda% adalah golongan masyarakat kebanyakan dan menjadi tulang punggung masyarakat Toraja. 8olongan keempat% Tana? Kua-Kua% adalah golongan abdi. 8olongan ini% dari leluhur hingga anak $u$u% mengabdi pada golongan Tana?ulaan. >alaupun penggolongan itu tidak tertulis% namun dalam penerapannya tetap dipatuhi dan dihormati masyarakat Toraja% hingga sekarang. Namun dari empat suku yang ada di Toraja% hanya di Tallu /embangna yang mempunyai $ara tersendiri untuk memilih pemimpin mereka. 3al ini dikarenakan hanya Tallu /embangna sajalah yang menerapkan sistem pemerintahan kerajaan. erangkat dari strata sosial yang terbentuk tersebut% turut berpengaruh terhadap pola kepemimpinan yang berkembang di masyarakat. Kasus ini nampak terlihat% pada pola tindak masyarakat. 0asyarakat pada umumnya sangat tergantung dengan keberadaan orang-orang yang AdituakanB% tokoh masyarakat yang menjadi pimpinan mereka.
III. Sistem Pemerintahan Lembang 1. Sejarah Pemerintahan di Toraja istem pemerintah di Toraja mengalami perubahan sesuai perkembangan sistem pemerintahan di ndonesia. 0eskipun sistem pemerintahan selalu berubah namun masyarakat masih memegang teguh adat-istiadatnya% seperti upa$ara adat rambu soo dan rambu tuka’ yang masih bisa dilihat di masyarakat Toraja. Tetapi peranan adat dalam sistem pemerintah terus mengalami penurunan% pun$aknya ketika sistem pemerintahan desa diberlakukan pada tahun !"! (** No 5 Tahun "!). ejak saat itu kegiatan adat dan hukum adat terpisah dari sistem pemerintahan desa. /embaga 0asyarakat Desa (/0D) yang diharapkan dapat mengakomodasikan kepentingan adat di desa tidak ber#ungsi% karena mereka yang duduk di /0D dianggap tidak mewakili adat% meski pun mereka yang duduk di /0D adalah tokoh-tokoh adat. 0asyarakat adat menganggap lembaga tersebut bukan representasi mereka. ebaliknya aparat desa (kades7lurah) tidak banyak melibatkan tokoh-tokoh adat dalam berbagai program desa% para tokoh adat baru dilibatkan jika program desa membutuhkan swadaya masyarakat.
Perkembangan sistem pemerintahan di masyarakat Toraja mengalami perkembangan yang $ukup lama seiring dengan adat yang berlaku di masyarakatnya. ebelum adanya pemerintahan desa seperti sekarang ini% masyarakat di Toraja telah menganut sistem pemerintahan adat dan hukum adat. Pada saat itu masyarakat beranggapan bahwa pemerintahan yang berlaku adalah bagian dari adat dan hukum adat% demikian pula sebaliknya% sehingga antara keduanya saling terkait. Pada dasarnya sistem pemrintahan adat dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu9 sistem pemerintah tanpa $ampur tangan pihak luar ( pure s%stem) dan sistem pemerintahan adanya $ampur tangan pihak luar. Pada 1aman elanda belum menduduki Tana Toraja% sistem pemerintahan yang berlaku di masyarakat adalah sistem pemerintahan adat. etiap wilayah adat memiliki struktur pemerintahan sendiri-sendiri. ebagai $ontoh di wilayah adat Nanggala dan wilayah adat Kurra. >ilayah adat Nanggala% pemerintahannya dipimpin oleh dua orang ( to dua) dan pemerintahan ini di bagi lagi dalam wilayah-wilayah ke$il yang disebut &aropik yang dipimpin oleh To parenge’ . To dua dipilih dari To parenge’ yang ada di wilayah tersebut yang dianggap paling berpengaruh di wilayah tersebut. Di bawah &aropik ada pembagian tugas pemerintahan yang disebut aroan dengan tugas-tugas sebagai berikut 9 Topasang 9 menentukan batas wilayah dan menyelesaikan kon#lik tentang batas wilayah. Tosikuku 9 yang menentukan waktu tanam padi dan mengumpul pajak atas pertanian tersebut sebesar , C. e$ara keseluruhan To !ua merupakan pengambil keputusan paling tinggi. ementara di Kurra% sistem pemerintahan lebih sederhana lagi% yaitu9 tominaa sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi yaitu sebagai legislati#% eksekuti#% dan yudikati#. Dalam menjalankan tugasnya tominaa seringkali meminta pendapat tokoh adat lai nnya (khususnya dalam masalah hukum). Pada aman elanda% sistem ini tidak diakui oleh pemerintah yang dibentuk% sehingga elanda hanya memakai satu struktur distrik yang mewakili pemerintah belanda di satu wilayah adat. >alaupun demikian #ungsi-#ungsi institusi adat di atas nya tetap diakui oleh masyarakat sebagai pengambil keputusan yang menyangkut kon#lik-kon#lik masyarakt yang tejadi serta keputusan-keputusan tentang suatu a$ara adat. Pada jaman pemerintahan orde lama (!<)% distrik-distrik tersebut dirubah namanya menjadi lembang dengan sistem pemerintahan yang sama. Pada 1aman 2rde baru% lembanglembang tersebut dihilangkan dan dipe$ah-pe$ah menjadi desa-desa. Dari ,+ lembang yang ada% saat ini telah dipe$ah menjadi ,+ desa. Dengan dikeluarkannya ** no ++ tahun !!!% masyarakat telah menuntut untuk nama desa dikembalikan lagi menjadi /embang dan desa-desa yang berasal dari satu lembang dipersatukan kembali. Karena wilayah adat yang dipe$ah-pe$ah menjadi desa-desa% sangat banyak mempengaruhi tatanan budaya adat di masyarakat. 0ereka tidak mengikuti aturan adat yang berlaku di lembaga adat mereka karena masyarakat merasa desa mereka sudah berpisah sehingga merasa tidak perlu untuk mengikuti aturan adat dari desa induknya. Padahal dalam adat Toraja% jika ada a$ara Rambu Soo di satu wilayah adat% maka dalam wilayah adat tersebut tidak boleh ada yang mengadakan a$ara Rambu Tuka’ dalam waktu yang bersamaan. Karena wilayah adatnya sudah dibagi-bagi dalam desa sehingga masyarakat banyak yang melanggar aturan tersebut karena merasa tidak berada dalam satu wilayah adat yang sama lagi. /alu% bagaimana hubungan pemerintahan desa dan adat-istiadat yang berlakuE ejak terjadi pemisahan kedua lembaga itu (lembaga adat dan pemerintah desa) berjalan sesuai dengan kegiatannya masing-masing. 3ubungan keduanya hanya bersi#at administrati#% ketika masyarakat adat melakukan upa$ara adat ( rambu soo dan rambu tuka?) tokoh adat meminta i1in pada pemerintah% sebaliknya pemerintah desa7ke$amatan pada saat masyarakat adat melakukan kegiatan datang untuk memberi kata-kata sambutan. 2. Pemerintahan Lembang Kata /embang ini mun$ul pertama kali pada masa penjajahan elanda yang pada saat itu masih bernama distrik. etelah elanda keluar dari Tana Toraja% pemerintah daerah merubah nama distrik menjadi /embang yang diambil dari bahasa Toraja berarti perahu (bahtera) yang bermakna tentang suatu kelompok masyarakat dimana di dalamnya masing-masing orang mempunyai #ungsi dan kedudukannya masing-masing% ada yang bertugas sebagai nakhoda% juri
mudi% tukang layar dan sebagainya. 3al ini bermakna bahwa dalam kehidupan bermasyarakat #ungsi-#ungsi di atas dianalogikan sebagai #ungsi-#ungsi ketua kelompok% pengurus-pengurus kelompok serta masyarakat di bawahnya. Dalam pemerintahan lembang% ketua lembang dipilih se$ara musyawarah oleh pemuka pemuka masyarakat dengan aturan tomaluangan ba’tengna, tomasindung mayanna yang diartikan sebagai berikut 9 . keturunan bangsawan (pemuka-pemuka adat) +. ekonomi yang $ukup (kaya) ,. mempunyai jiwa kepemimpinan =. berjiwa sosial 5. berwawasan tinggi Pemimpin harus mempunyai jiwa kepemimpinan dan berkharisma agar bisa dihormati oleh rakyatnya. Dia harus kaya karena dengan kekayaannya diharapkan dia dapat membangun wilayahnya dan bisa men$ukupi kebutuhan masyarakatnya yang tidak berke$ukupan. Karena ada prinsip pemimpin yang dipakai Alebih baik dia tidak makan dari pada ada rakyatnya yang kelaparanB. yarat-syarat diatas sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat yakni yang menginginkan pemimpin yang bisa menjadi teladan bagi masyarakatnya ( Pa’tuadanan) 2. Usaha Kembali e Lembang Dalam menyikapi perkembangan sistem pemerintahan yang sudah semakin demokratis% masyarakat adat Toraja yang tergabung dalam 'liansi 0asyarakat 'dat Toraja ('0'T) telah melakukan berbagai usaha dalam upayanya mengembalikan posisi adat dalam pemerintahan desa. ara pertama yang telah dilakukan adalah dengan meminta pemerintah melalui DP6D untuk merubah nama Desa menjadi /embang. *saha ini kelihatannya $ukup berhasil karena dari pihak DP6D dan Pemda Toraja juga menyetujui usulan ini. Dalam pembuatan Perda tentang Lembang % berbagai pertemuan di DP6D tokoh-tokoh adat dan unsur masyarakat lainnya diundang membahas ren$ana dra#t Perda tersebut. aat ini% dra#t Perda telah disetujui tinggal menunggu tanggal pengesahannya saja. Pihak DP6D beranggapan bahwa usulan ini sangat sesuai dengan semangat re#ormasi yang saat ini telah disuarakan oleh banyak pihak. 3anya saja pihak DP6D baru menyetujui pada perubahan nama desa menjadi /embang saja% belum sampai pada menyetujui penyatuan beberapa desa menjadi satu lembang . Karena hal ini akan dikembalikan kepada masing-masing desa untuk memutuskan apakah mau bergabung dengan desa lain untuk menjadi satu lembang atau berdiri sebagai lembang sendiri. 3al ini harus dibi$arakan langsung ke masyarakat desa tersebut% jika disetujui oleh minimal +7, (dua per tiga) jumlah anggota masyarakat maka desa tersebut bisa digabungkan dengan desa lainnya. &adi dalam hal ini tidak akan ada pemaksaan terhadap desa untuk bergabung dengan desa lain atau untuk berdiri sendiri. emua hal menyangkut hal ini diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat sendiri. Dari pihak masyarakat beranggapan ada kendala tentang pembentukan lembang ini yaitu dari para elit-elit desa itu sendiri yang takut kehilangan jabatannya di pemerintahan desa jika harus bergabung dengan desa lain. ampai saat ini upaya ini masih dalam proses pembahasan di tingkat masyarakat maupun dari pemerintah daerah sendiri. Dalam sistem pemerintahan Lembang bisa saja terdapat perbedaan antara lembang% karena adat-istiadat yang berlaku di masing-masing lembang memiliki karakteristik sendirisendiri. Namun struktur pemerintahan yang dimiliki terdapat kesamaan antara Lembang yaitu9 Kepala Lembang (kapaa embang ) sebagai pimpinan tertinggi% kapaa embang membawahi kepala kampung% dan struktur yang paling bawah adalah saroan (atau setingkat 6T sekarang). Dalam menjalankan tugasnya kapaa embang dibantu sekertaris dan kabag urusan seperti ekonomi dan pembangunan. Kapala lembang dipilih dari strata sosial tertinggi di masyarakat% biasanya mereka juga orang kaya dan berpendidikan. 3al ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintah elanda sebelumnya yang memberi prioritas pada masyarakat strata atas menge$ap pendidikan.
Pemilihan Kepala /embang langsung oleh masyarakat. etelah didahului pen$alonan oleh masyarakat menurut kriteria yang ditetapkan. alon kepala lembang harus memenuhi minimal , syarat utama yaitu9 bedasarkan keturunan (berasal dari strata atas)% kekayaan% dan keterampilan7wawasan. andingan dengan syarat pembentukan lembang menurut dra#t Perda +% selain , syarat di atas syarat lainnya seperti9 tingkat pendidikan% dan tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung organisasi terlarang. ementara dalam pertemuan 0asyarakat 'dat se-Toraja% salah seorang peserta (tokoh adat) mengusulkan pemilihan kapala lembang ditambah syarat lainnya yaitu9 bebas narkoba dan tidak main judi. 'danya tarik menarik dalam penentuan kriteria pemilihan kapala lembang sebenarnya tidak terlepas dari strata sosial yang masih kuat di masyarakat Toraja. ampai saat ini strata sosial terbawah tidak pernah menjadi pimpinan di Toraja meskipun orang tersebut berpendidikan tinggi dan kaya. Kepala /embang sangat berwibawah di masrakatnya. etiap upa$ara adat yang berlangsung di /embang selalu dihadiri oleh kapala lembang serta aparatnya% mereka selalu duduk ditempat yang paling terhormat% karena mereka aparat pemerintahan dan berasal dari strata teratas. Pada kesempatan itu biasanya Kapala /embang menyampaikan berbagai program lembang. erbeda dengan pemerintah desa% mereka juga hadir dalam berbagai upa$ara adat namun hanya sebagai #ormalitas saja. erkaitan ** otonomi daerah% makin memperkuat hasrat masyarakat kembali ke sistem pemerintahan adat yaitu /embang. 3al ini mendapat respon dari DP6D Tk. Kab. Tator dengan dibuatnya Perda tentang Pemerintahan /embang% ua?% Penanian. 0eskipun Perda ini masih dra#t namun isinya sudah mengakomodasikan keinginan masyarakat. Pada pasal + disebutkan tujuan pembentukan% penghapusan dan penggabungan /embang% ua?% Penanian adalah untuk peningkatan penyelenggaraan pemerintahan se$ara berdaya guna dan berhasil guna terhadap pelayanan masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. 6en$ana kembali ke pemerintahan /embang% pada umumnya masyarakat luas dan bahkan 'liansi 0asyarakat 'dat Toraja ('0'T) belum mengetahui ren$ana tersebut. ementara pemerintah juga belum mensosialisikan ren$ana tersebut pada masyarakat luas. 'kibatnya% banyak masyarakat dan tokoh-tokoh adat melalui lembaga adat menuntut pemerintah agar masyarakat adat diakui keberadaannya. 3asil pertemuan '0'T di 0adandan% Ke$. 6antetayo% yang dihadiri utusan masyarakat adat se-Toraja merekomendasikan tuntutannya yang $ukup keras pada pemerintah antara lain9 kelembagaan adat diakui oleh pemerintah% mengembalikan hak-hak adat% lembaga adat dilibatkan dalam struktur pemerintah% dst. &ika masyarakat adat tidak diakui pemerintah maka mereka akan menuntut pemerintah sesuai dengan semboyannya A&ika negara tidak mengakui kami% maka kami pun tidak akan 0engakui negaraA. truktur pemerintah /embang terdiri dari9 Kepala /embang% ekertaris% Kepala *rusan% dan Kepala Kampung. truktur ini tidak berbeda dengan struktur /embang sebelumnya. Perbedaanya terletak pada adan Perwakilan /embang (P/) yang bertugas menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dengan memusyawarahkan ren$ana yang diajukan kepala lembang sebelum ditetapkan menjadi keputusan lembang. 'nggota P/ dipilih langsung oleh masyarakat /embang% setelah terlebih dulu dibentuk panitia pemilihan P/. ¨ah anggota P/ disesuaikan dengan jumlah penduduk lembang. $. Impliasi Terbentunya Pemerintahan Lembang Dengan kembalinya lembang sebagai pemerintahan di desa akan membawa konsekuensi yang $ukup luas. Pertama% adan Perwakilan Desa (PD) yang baru saja terbentuk akan berubah kembali karena adanya pembangunan% pemisahan% dan pembubaran desa sebelumnyaF edua% dengan Pemerintahan /embang berarti sistem pemerintahan menga$u pada adat-istiadat dan hukum adat yang berlaku. Padahal sebagian masyarakatnya adalah
erdasarkan kesepakatan masyarakat adat di & akarta (!!=)% masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur (se$ara turun-temurun) diwilayah geogra#is tetrtentu serta memiliki sistem nilai% ideologi% ekonomi% politik% budaya% sosial.
masyarakat urban yang heterogen. elum ada peraturan yang mengatur hal tersebutF etiga% banyaknya jabatan kades7lurah yang hilang. erdasarkan in#ormasi yang diperoleh dari legislati# dan eksekuti# di kabupaten diproyeksikan akan terbentuk sekitar << lembang% sementara jumlah desa7kelurahan saat ini sebanyak +55 buah (+, desa dan 5+ kelurahan). Permasalahan yang diperkirakan akan timbul adalah terjadi tarik-menarik antar tokohtokoh adat dan terdapat lembang lebih besar wilayahnya daripada ke$amatan sekarang. /embang diterapkan kembali. ebelum lembang terpe$ah struktur adat merupakan satu kesatuan% setelah lembang terpe$ah menjadi beberapa desa maka masing-masing desa dibentuk struktur adat baru. atu lembang terbe$ah beberapa desa% di Nanggala menjadi < desa dan di Kurra menjadi , desa. 0asing-masing desa memiliki struktur adat yang tidak terkait lagi dengan desa lainnya% dimana masing-masing desa memiliki pemimpinnya. &ika desa-desa itu kembali menjadi satu menjadi /embang maka akan terjadi tarik menarik antara tokoh-tokoh adat tersebut. &ika sistem pemerintahan lembang dikembalikan seperti semula maka terdapat lembang wilayahnya lebih luas daripada ke$amatan sekarang. Disamping itu terdapat lembang yang tidak memenuhi syarat menjadi lembang karena jumlah penduduknya terlalu sedikit. yarat pembentukan lembang minimal penduduknya 5 &iwa (, KK).
I%. Penerapan "ilai&"ilai Demorasi e$ara umum implementasi nilai-nilai demokrasi di wilayah adat antara satu dengan yang lainnya relati# sama. >alaupun dalam satu wilayah adat masing-masing memiliki aturan (sistem) pemerintahan dalam lembaga berbeda yang berdasarkan hasil kesepakatan diantara mereka. Penerapan nilai-nilai demokrasi dapat dilihat dari $ara masyarakat Toraja disetiap wilayah adat (pemerintahan) untuk memilih pemimpinnya dalam memimpin lembaga. 0isalnya% pemimpin yang akan mereka pilih dikumpulkan sampai beberapa orang (lebih dari satu orang) dari kalangan bangsawan (dianggap7disepakati masyarakat) sebagai yang berhak memimpin mereka. Dari beberapa bangsawan tersebut diseleksi berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang telah dibuat dan disepakati masyarakat melalui para pemangku adat ( arruan). ahkan perempuan boleh di$alonkan dan dapat menjadi pemimpin. Pemimpin yang terpilih dari hasil seleksi di atas% walaupun kekuasaaannya $ukup besar tetapi tidak dengan semena-mena memimpin% segala kebijakannya harus dimusyawarahkan dan disetujui masyarakat melalui para pemangku adat yang dilakukan di kombongan' (tempat musyawarah7rapat) Nilai-nilai demokrasi dapat pula dilihat dalam sistem pemerintahan mereka% dimana posisi pemimpin bukanlah segala-galanya karena tetap diposisikan para pemangku adat sebagi tempat untuk mendiskusikan (musyawarah) segala persoalan masyarakat termasuk setiap kebijakan yang akan dilaksanakan. ahkan dalam upa$ara-upa$ara besar masyarakat dilibatkan dari seluruh masyarakat yang ada dala m wilayah adatnya7pemerintahan. agi suku Toraja% pemimpin dituntut mempunyai jiwa kepemimpinan dan berkharisma% sebab dengan bekal itu dia akan dihormati oleh rakyatnya. Dia harus kaya% karena dengan kekayaannya dia dapat membangun negerinya. Dia harus pula dermawan% karena tidak semua orang berke$ukupan. eorang pemimpin juga tidak akan suka mengambil hak orang lain% terutama milik rakyatnya% karena tindakan itu akan melukai hati rakyatnya. Disamping itu seorang pemimpin juga harus mampu menempatkan dirinya pada berbagai golongan% sebab yang dipimpin tidak berasal dari satu latar belakang. a juga harus mengayomi rakyatnya dan bertindak rendah hati ketika berhadapan dengan mereka% karena se$ara hakiki ia sama saja
+
stilah kombongan berati kebersamaan. Dalam masyarakat Toraja kegiatan yang menyangkut kepentingan oang banyak dilakukan besama-sama% pada pesta adat dan kegiatan sosial lainnya sepeti pembuatan jalan% pebaikan rumah ibadah% pekerjaan sawah% atau perbaikan sekolah. emua biaya% sebisa mungkin juga ditanggung bersama.
dengan rakyat yang dipimpinnya. elain itu% ia harus berpendidikan dan berwawasan% supaya ia mampu membangun dan mengatur negerinya dengan baik. Nilai-nilai demokrasi dapat dilihat dalam penerapan kebijakan ekonomi mereka. 0asyarakat diberikan keleluasaan yang sangat besar dalam mengelola D'-nya% termasuk setiap pendatang yang masuk dalam wilayah mereka. 3al tersebut dikenal dengan #alsa#ah 'urretog kayunna, ungkalette utanna, ungtimba wainna di pantanammi padangna, asal upoada ada’na” artinya Asiapa pun yang masuk dalam wilayah ini dia berhak untuk mengambil kayunya% mengelola hutannya% mengambil airnya% menanami ladangnya% yang penting mengikuti aturan-aturan adatnyaB. %. Penerapan "ilai&"ilai (uum ejak hukum adat tidak terkait lagi dengan masalah pemerintahan desa. 0aka pimpinan pemerintahan tidak lagi berasal dari tokoh-tokoh adat yang disegani masyarakat. 0eskipun mereka merupakan tokoh adat dan berasal dari strata sosial atas. ebagian besar Kepala Desa (Kades) dan aparat desa terpilih kurang memahami adat-istiadat daerahnya. 'kibatnya% berbagai persoalan yang terjadi dimasyarakat diselesaikan tidak lagi melalui hukum adat% sebagian besar permasalahan diselesaikan melalui hukum nasional. 0eskipun demikian dimasyarakat masih ada yang menggunakan hukum adat sebagai alternati# penyelesaian masalah% tetapi hanya bersi#at kekeluargaan. Dari hasil pertemuan 0asyarakat 'dat se-Toraja% berdasarkan penuturan tokoh-tokoh adat% terungkap bahwa hukum adat masih berlaku dimasyarakat tapi si#atnya gradual% ada yang masih berlaku banyak ada yang sudah sedikit. 0enurut 3ulia alurapa (tokoh masyarakat dari Nanggala) lunturnya hukum adat dipengaruhi oleh = #aktor yaitu9 inter:ensi pemerintah% inter:ensi agama% ideologi globalisasi% dan malongko (apatisme7sungkan). Dengan beralihnya hukum adat ke hukum nasional banyak permasalahan yang tidak dapat diselesaikan karena tidak diakomodasi oleh hukum nasional. ementara itu biaya yang harus dikeluarkan jauh lebih besar dibandingkan yang diperkarakan% dan waktu yang dibutuhkan terlalu lama. ontoh kasus rumah tongkonan (rumah adat) di Kurra% pada saat dilakukan syukuran (rambu tuka’ ) atas selesainya rumah adat tersebut. alah seorang anggota keluarga (dari pihak istri) dibawakan babi dari keluarga ibu-nya% mereka berasal dari desa tetangga% namun ditolak dengan alasan bahwa rumah tongkonan tersebut dibangun dari keluarga besar bapak-nya (bukan dari keluarga ibu-nya). 'tas penolakan itu pihak keluarga perempuan memperkarakan keluarga tersebut dengan membawah polisi dan tentara% dengan alasan mereka tidak diakui sebagai anggota tongkonan. Pada saat itu juga (setelah selesai ibadah syukuran) dibi$arakan melalui musyawarah adat% hasilnya persoalan itu dapat diselesaikan% tanpa melibatkan aparat keamanan yang hadir pada saat itu. 'kan berbeda hasilnya bilamana masalah adat di atas ditangani oleh hukum nasional. Karena masalah di atas adalah masalah keluarga besar yang melibatkan banyak orang yaitu keluarga di desa maupun dari luar desa% bahkan keluarga yang tinggal diperantauan. 0asalah seperti di atas tidak hanya terjadi pada rumah tongkonan tetapi banyak juga ditemukaan pada tanah ulayat (tanah tongkonan). Dalam penerapan hukum adat pada umumnya disetiap wilayah dalam satu pemerintahan lembaga relati# sama. 3al tersebut dapat dapat dilihat dalam kebijakan hukum yang ditetapkan dalam masyarakat melalui beberapa tahap sebagai berikut9 dipakilala (peringatan)% tahap pertama tersangka diperingati oleh tokoh adat jika kasusnya tidak terlalu beratF rambulangi% selanjutnya bila masih melanggar maka yang bersangkutan dihukum potong babi sebagai sumpah atas kesalahan yang diperbuatnya% banyaknya babi yang dipotong sesuai tingkat kesalahannyaF diali% keputusan terakhir diambil dengan mengusir dari wilayah7daerah tersebut. Kebijakan hukum diali diberlakukan bagi masyarakat bahkan t erhadap pimpinan. Proses penyelesaian masalah dengan hukum adat berlangsung se$ara struktural. Prosesnya dimulai dari bawah% jika tidak mampu diselesaikan maka dibawa ke tingkat yang lebih tinggi% apabila tidak mampu diselesaikan dengan hukum adat barulah diserahkan pada hukum nasional. 0enurut in#ormasi yang diperoleh dari tokoh-tokoh adat hampir semua masalah dapat diselesaikan melalui hukum adat. Namun% ada beberapa kasus tertentu yang
prosesnya tidak lagi melalui hukum adat tetapi langsung ditangani kepolisian seperti pembunuhan. erkaitan dengan otonomi daerah% terdapat keinginan dari masyarakat dan tokoh-tokoh adat untuk membangkitkan lagi hukum adat bersamaan dengan dibentuknya Pemerintah /embang. erdasarkan pengalaman yang lalu% terdapat banyak masalah yang tidak dapat diselesaikan melalui hukum nasional. &adi keberadaan hukum adat sebenarnya mendukung hukum nasional% selama kedua hukum itu tidak bertentangan. Demikian berbagai permasalahan yang ada (khususnya menyangkut adat) diselesaikan melalui hukum adat% sehingga berbagai permasalahan yang ada dapat diselesaikan menurut porsinya. %I. Sosial&)onomi !ilayah 1. Potensi eonomi *ilayah >ilayah Tana Toraja berada pada ketinggian antara , s7d +.;;= m dpl. Dilihat dari tipologi daerahnya jika diprosentasikan terdiri dari pegunungan (=C)% dataran rendah (,;C)% dataran tinggi (+C)% rawa-rawa termasuk sungai dan jurang (+C). Dengan $uruah hujan yang $ukup tinggi sekitar +.< mm dan hari hujan + hari% hal ini menandakan hari hujan lebih banyak daripada musim kemarau. >ilayahnya $ukup potensial untuk dikembangan komoditi pertanian tanaman pangan dan perkebunan. Dengan $urah hujan yang $ukup tinggi sebagian wilayahnya dapat panen + kali dalam setahun meskipun tanpa irigasi. Dari luas Kab. Tator sekitar ,.+5%"" km (,+.5"" ha) terdiri dari tanah sawah +.5 ha dan tanah kering +!!.5"+ ha. 0asyarakat meman#aatkan lahan sawah sebagai tanaman pangan (padi sawah)% sedangkan lahan kering sebagai areal perumahan7perkarangan% persawahan% perkebunan7tegalan rakyat% perkebunan negara7swasta% kolam% tanaman untuk kayu% dan hutan negara. Khusus untuk wilayah bergunung batu7karang masyarakat meman#aatkannya sebagai tempat kuburan seperti pekuburan batu yang $ukup dikenal untuk daerah wisata seperti /onda% /emo% dan waya serta tempat-tempat kuburan lainnya. Potensi ekonomi berasal dari pariwisata dan perkebunan baru sebagian ke$il dikelola masyarakat. elama ini potensi pariwisata dikelola pemerintah daerah dan perusahaan pariwisata. ementara itu% areal perkebunan diusahakan oleh masyarakat se$ara tradisional dan beberapa perusahaan perkebunan (kopi dan $oklat) dari luar daerah. Dengan adanya perusahaan perkebunan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat terutama masyarakat yang tinggal di sekitar perkebunan. erbagai prasarana seperti jalan dibangun menuju perusahaan perkebunan dengan melewati pemukiman penduduk menyebabkan penduduk dapat lebih mudah mengakses daerah perkotaan. ementara itu tenaga kerja perusahaan sebagian diambil dari masyarakat sekitar perusahaan tersebut. Di samping keuntungan tersebut masyarakat sebenarnya dirugikan perusahaan perkebunan tersebut. Karena tanah diperuntukan untuk usaha perkebunan diperoleh dari masyarakat dengan $ara-$ara yang tidak adil dan peman#aatan lahan perusahaan belum optimal. Di desa Kurra terdapat = perusahaan perkebunan (semuanya perkebunan kopi)% luas lahan yang dikuasai seluruhnya + ha tetapi baru +C lahan yang diusahakan. ementara itu sebagian masyarakat tidak memiliki lagi lahan untuk berusaha% lahan mereka sudah berpindah tangan pada perusahaan perkebunan. Pada awalnya lahan perusahaan perkebunan adalah tanah ulayat% oleh perusahaan kemudian tanah tersebut dibebaskan dengan $ara ganti rugi. Tanah yang diganti rugi hanya tanah yang di atasnya ditumbuhi tanaman produkti#itas masyarakat sedangkan sisanya tidak diganti rugi. 0enurut in#ormasi tokoh adat Kurra% sebenarnya% masyarakat tidak mempermasalahkan lagi tanah tersebut karena mereka menyadari dengan adanya perusahaan tersebut masyarakat juga diuntungkan. Pendapat itu ada benarnya% sejak hadirnya perusahaan sebagian masyarakat menjadi karyawan perkebunan dan prasarana jalan dibangun. ebelumnya desa tersebut terpen$il tidak dapat dijangkau kendaraan% sekarang kendaraan umum sudah dapat menjangkau desa tersebut. @ang menjadi Permasalahan% lahan yang diman#aatkan baru +C dan pohon-pohon yang ada di areal tersebut dijual oleh perusahaan. ementara itu masyarakat dilarang mengambil kayu dilahan perkebunan% kalau pun mereka dii1inkan mereka dikawal
aparat keamanan. eberapa tokoh masyarakat yang sempat diwawan$arai menduga perusahaan tersebut hanya berkedok sebagai perusahaan perkebunan% tetapi sebenarnya ingin mengambil kayu di wilayah mereka. Dengan alasan di atas masyarakat melalui tokoh adatnya AmenuntutB perusahaan agar meman#aatkan lahannya se$ara optimal% jika perusahaan tidak mau maka masyarakatlah yang akan mengolahnya. Dengan adanya keper$ayaan masyarakat pada tokoh-tokoh adat menunjukkan masyarakat masih mengakui keberadaan tokoh-tokoh adat mereka. 2. Sumber pendapatan desa elama ini sumber pendapatan desa berasal dari bantuan pembangunan desa (bandes) dari pemerintahan pusat sebesar 6p.<%5 juta per tahun. 0asyarakat tidak mengetahui peman#aatan dana tersebut. ebagian besar pembangunan prasarana di desa merupakan hasil swadaya masyarakat melalui saroan. ementara itu sumber pendapatan dari upa$ara adat seperti rambu soo (upa$ara kematian) berupa pajak hewan (kerbau dan babi) tidak masuk ke kas desa tapi langsung diambil oleh kabupaten. Pajak babi sebesar 6p.+5.%- per ekor% dipotong atu tidak dipotong% sedangkan pajak kerbau jika dipotong besarnya sesuai nilai kerbaunya. 3anya dengan AkemurahanB kelompok saroan-lah sehingga ada pemasukan untuk desa. esarnya sumbangan ditetapkan berdasarkan musyawaah anggota saroan. iasanya sumbangan tersebut digunakan untuk pembangunan prasarana ibadah% kantor desa% dst. Namun inter:ensi pemerintah melalui perda tentang pajak hewan seringkali betentangan dengan adat itu sendiri. 0isalnya pajak kerbau untuk desa% ada desa yang menetapkan kepala kerbau sebagai pajak desa% padahal bagi sebagian masyarakat Toraja kepala kerbau merupakan simbol penghormatan (bukan dilihat dari nilai ekonominya). Potensi lainnya yang belum digarap pemerintah sebagai sumber pendapatan desa adalah potensi wisata. elama ini yang memperoleh hasilnya adalah perusahaan pariwisata dari luar desa dan pemerintah kabupaten. ementara masyarakat desa sebagai pelaku hanya dijadikan obyek komersil pariwisata. 3anya sebagian ke$il masyarakat yang mampu melihat peluang sektor pariwisata dengan menjual hasil kerajinan di tempat obyek wisata. ementara itu sumber keuangan pemerintahan lembang bukan merupakan masalah. ebagian besar anggaran pembiayan rutin dan pembangunan berasal dari swadaya masyarakat. 0asyarakat merasa memiliki /embang mereka sehingga masyarakat tidak segan-segan menyumbangkan dana dan tenaganya demi kemajuan pembangunan di lembangnya. alah seorang tokoh masyarakat mengatakan pembangunan saat lembang masih kelihatan hasilnya sampai saat ini dibandingkan dengan hasil pembangunan pemerintah desa% seperti pasar ke$amatan dan jalan. erkaitan dengan otonomi daerah pemeritah daerah melalui perda telah mempertimbangkan perimbangan keuangan kabupaten dan desa. elum ada in#ormasi yang jelas tentang perimbangan keuangan tersebut. 0enurut in#ormasi Ketua DP6D sekitar <59,5 sedangkan menurut ketua P0D sekitar <9=. Dilain pihak pemerintah desa yang sebentar lagi berubah menjadi pemerintah lembang berniat meman#aatkan sumberdaya pariwisata yang mereka miliki dengan memperlakukan berbagai retribusi. #. Pengelolaan Keuangan Desa ebagian besar masyarakat menganggap pengelolaan keuangan desa selama ini dilakukan tidak transparan. 3ampir semua dana yang masuk kas desa tidak diketahui peman#aatannya% karena aparat desa memang tidak pernah melaporkan se$ara terbuka pada masyarakat. &angankan dana bandes% dana yang berasal dari masyarakat ( saroan) tidak pernah dipertanggungjawabkan pada masyrakat. 3al ini makin mengurangi wibawah pemerintah desa di mata masyarakat. erbeda dengan sistem pemerintahan lembang dimana pengelolaan dikelola dengan transparan. etiap pemasukan dan pengeluaran dilaporkan se$ara transparan pada setiap a$ara adat. 0edia pertemuan seperti itu sangat e#ekti# karena biasanya a$ara adat dihadiri sebagian besar masyarakatnya.
Peman#aatan keuangan lembang juga dilakukan sebagaimana mestinya. Terjadinya penyalagunaan merupakan malapetaka bagi pelakunya% bagi pelaku terbukti melakukan penyelewengan akan dikenai sanksi hukum adat yang berlaku.
%II. Kesimpulan erkaitan dengan otonomi daerah mulai sejak &anuari + terdapat pikiran yang sama dari masyarakat% tokoh adat7tokoh masyarakat% eksekuti#% dan legislati# tentang kembalinya bentuk pemerintah /embang. 0ereka menyadari bentuk pemerintah desa yang selama ini dijalankan tidak sesuai kondisi budaya masyarakat Toraja yang sarat dengan nilai-nilai budaya. Pemerintahan desa tidak memberi ruang berkembangnya nilai-nilai budaya% bahkan $enderung melanggar nilai-nilai budaya yang berlaku sebelumnya. ementara itu% tokoh-tokoh adat yang duduk di pemeritah desa bukan merupakan representasi masyarakat adat sehingga aparat desa tidak berwibawa dimata masyarakatnya. Dengan kembalinya pemerintah lembang masyarakat diberi peluang mengembangkan nilai-nilai budayanya kembali. Dengan demikian aspek hukum% politik% sosial-politik% dan sosial-budaya akan tumbuh subur lagi. Karena dalam sistem pemerintah lembang diakomodasikan nilai-nilai tesebut. de mengembalikan pemerintah lembang mendapat respon positi# dari berbagai kalangan seperti masyarakat% tokoh adat% eksekuti#% dan legislati#. ahkan pembentukan pemerintah lembang akan disyahkan melalui perda. Namun untuk mengembalikan sistem pemeintahan lembang akan mengalami banyak kendala% akibat dari sistem pemerintahan desa yang AmerusakB adat dan hukum adat sebelumnya. istem pemerintahan lembang yang lalu sudah terpe$ah menjadi menjadi beberapa desa% masing-masing desa membentuk stuktur adatnya sendiri. /embang Nanggala tepe$ah menjadi < desa dan /embang Kurra menjadi , desa. 'kibatnya% banyak kegiatan adat yang dilakukan saling betentangan% hukum adat tidak dijadikan a$uan lagi (langsung hukum nasional)% dan banyak generasi muda tidak lagi memahami nilai-nilai budayanya.
GGG
