TUGAS KELOMPOK
KEWARGANEGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN INGGRIS
KELOMPOK 4 XII IPA 1 Fachmi Fachriyandana Feby Kurniya Ferdinand Melyanus Nagal Muh. Agus Priyetno Mukhlisah Yunus Muthaharah Yunus Putri Atika Sanches Nurcahya Trie Hermawan Putranto
SMA (SEKOLAH MENENGAH ATAS) NEGERI 3 MAKASSAR
SISTEM PARLEMENTER
Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Berbeda dengan sistem presidensiil, di mana sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri, yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam presidensiil, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan, namun dalam sistem parlementer presiden hanya menjadi simbol kepala negara saja. Sistem parlementer dibedakan oleh cabang eksekutif pemerintah tergantung dari dukungan secara langsung atau tidak langsung cabang legislatif, atau parlemen, sering dikemukakan melalui sebuah veto keyakinan. Oleh karena itu, tidak ada pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang eksekutif dan cabang legislatif, menuju kritikan dari beberapa yang merasa kurangnya pemeriksaan dan keseimbangan yang ditemukan dalam sebuah republik kepresidenan. Sistem parlemen dipuji, dibanding dengan sistem presidensiil, karena kefleksibilitasannya dan tanggapannya kepada publik. Kekurangannya adalah dia sering mengarah ke pemerintahan yang kurang stabil, seperti dalam Republik Weimar Jerman dan Republik Keempat Perancis. Sistem parlemen biasanya memiliki pembedaan yang jelas antara kepala pemerintahan dan kepala negara, dengan kepala pemerintahan adalah perdana menteri, dan kepala negara ditunjuk sebagai dengan kekuasaan sedikit atau seremonial. Namun beberapa sistem parlemen juga memiliki seorang presiden terpilih dengan banyak kuasa sebagai kepala negara, memberikan keseimbangan dalam sistem ini. Kedua negara tersebut disebut sebagai tipe ideal karena menerapkan ciri-ciri yang dijalankannya. Inggris adalah negara pertama yang menjalankan model pemerintahan parlementer. Amerika Serikat juga sebagai pelopor dalam sistem pemerintahan presidensial. Kedua negara tersebut sampai sekarang tetap konsisten dalam menjalankan prinsip-prinsip dari sistem pemerintahannya. Dari dua negara tersebut, kemudian sistem pemerintahan diadopsi oleh negara-negara lain dibelahan dunia.
Klasifikasi sistem pemerintahan presidensial dan parlementer didasarkan pada hubungan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Sistem pemerintahan disebut parlementer apabila badan eksekutif sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif mendapat pengawasan langsung dari badan legislatif. Sistem pemerintahan disebut presidensial apabila badan eksekutif berada di luar pengawasan langsung badan legislatif. Untuk lebih jelasnya, berikut ini ciri-ciri, kelebihan serta kekurangan dari sistem pemerintahan parlementer.
Ciri-ciri dari sistem pemerintahan parlementer adalah sebagai berikut : 1. Badan legislatif atau parlemen adalah satu-satunya badan yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Parlemen memiliki kekuasaan besar sebagai badan perwakilan dan lembaga legislatif. 2. Anggota
parlemen
terdiri
atas
orang-orang
dari
partai
politik
yang
memenangkan pemiihan umum. Partai politik yang menang dalam pemilihan umum memiliki peluang besar menjadi mayoritas dan memiliki kekuasaan besar di parlemen. 3. Pemerintah atau kabinet terdiri dari atas para menteri dan perdana menteri sebagai pemimpin kabinet. Perdana menteri dipilih oleh parlemen untuk melaksakan kekuasaan eksekutif. Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif berada pada perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Anggota kabinet umumnya berasal dari parlemen. 4. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat bertahan sepanjang mendapat dukungan mayoritas anggota parlemen. Hal ini berarti bahwa sewaktu-waktu parlemen dapat menjatuhkan kabinet jika mayoritas anggota parlemen menyampaikan mosi tidak percaya kepada kabinet. 5. Kepala
negara
tidak
sekaligus
sebagai
kepala
pemerintahan.
Kepala
pemerintahan adalah perdana menteri, sedangkan kepala negara adalah presiden dalam negara republik atau raja/sultan dalam negara monarki. Kepala negara tidak memiliki kekuasaan pemerintahan. Ia hanya berperan sebgai symbol kedaulatan dan keutuhan negara. 6. Sebagai imbangan parlemen dapat menjatuhkan kabinet maka presiden atau raja atas saran dari perdana menteri dapat membubarkan parlemen.
Selanjutnya, diadakan pemilihan umum lagi untuk membentukan parlemen baru.
Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer : y
Pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai.
y
Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan public jelas.
y
Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi barhati-hati dalam menjalankan pemerintahan.
Kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer : y
Kedudukan badan eksekutif/kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen.
y
Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak bias ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar.
y
Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal itu terjadi apabila para anggota kabinet adalah anggota parlemen dan berasal dari partai meyoritas. Karena pengaruh mereka yang besar diparlemen dan partai, anggota kabinet dapat mengusai parlemen.
y
Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan manjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya.
SISTEM PEMERINTAHAN INGGRIS
Inggris adalah Negara kesatuan (Unitary State) dengan sebutan United Kingdom yang terdiri atas England, Scotland, Wales, dan Irlandia Utara. Inggris berbentuk kerajaan (Monarki ). Inggris dikenal sebagai induk parlementaria (The Mother of Parliaments) dan pelopor dari sistem parlementer. Inggrislah yang pertama kali menciptakan suatu parlemen yang workable. Artinya, suatu parlemen yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum yang mampu bekerja memecahkan masalah sosial ekonomi kemasyarakatan. Melalui pemilihan yang demokratis dan prosedur parlementaria, inggris dapat mengatasi masalah sosial sehingga menciptakan kesejahteraan Negara (welfare state). Sistem pemerintahannya didasarkan pada konstitusi yang tidak tertulis. Konstitusi Inggris tidak terkodifikasi dalam satu naskah tertulis, tetapi tersebar dalam berbagai peraturan, hukum, dan konvensi. Istana Westminster, "Ibu semua parlemen." Inggris
menerapkan
sistem
pemerintahan
parlementer
dengan
bentuk
pemerintahan monarki konstitusional. Monarki konstitusional berarti Negara ini dikepalai oleh seorang raja/ratu yang kekuasaannya dibatasi oleh undang-undang dasar konstitusi. Oleh karena Inggris berbentuk kerajaan, sistem pemerintahannya adalah monarki parlementer. Monarki parlementer adalah sistem pemerintahan dalam suatu Negara yang dikepalai oleh seorang raja atau ratu dan parlemen (DPR) sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi. Dengan sistem ini, Raja/Ratu Inggris berfungsi sebagai kepala Negara (simbol kekuasaan) yang kedudukannya tidak dapat diganggu gugat. Kepala pemerintahan Inggris adalah seorang perdana menteri yang dipilih dan bertanggung jawab kepada parlemen Inggris. Dalam menjalankan pemerintahan, Perdana Menteri Inggris dibantu oleh para menteri kabinet. Para menteri ini tidak bertanggung jawab pada perdana menteri, melainkan kepada parlemen Inggris. Hal ini karena yang memilih pa ra menteri adalah parlemen. Jika kabinet dan perdana menteri dianggap tidak mampu menjalankan pemerintahan atau dianggap tidak mampu menjalankan pemerintahan atau dianggap menyalahgunakan kekuasaan, maka parlemen Inggris dapar membubarkan kabinet melalui mosi tidak percaya.
Kekuasaan pemerintah terdapat pada kabinet (perdana menteri beserta para menteri), sedangkan Raja atau Ratu Inggris sebagai kepala Negara. Dengan demikian, pelaksanaan
pemerintahan
sehari-hari
dijalankan
oleh
perdana
menteri.
Raja/Ratu/Mahkota adalah memimpin, tetapi tidak memerintah. Ratu Inggris hanyalah titular dengan tidak memiliki kekuasaan politik. Ia merupakan symbol keagungan, kedaulatan, dan persatuan Negara. Parlemen atau badan perwakilan terdiri atas dua bagian (bikameral ), yaitu House of Commons dan House of Lord . House of Commons atau Majelis Rendah adalah
badan perwakilan rakyat yang anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat di antara caloncalon partai politik inggris. House of Lord atau Majelis Tinggi adalah perwakilan yang berisi para bangsawan dengan berdasarkan warisan. House of Commons memiliki kekuasaan yang lebih besar daripada House of Lord . Inggris menganut Parliaments Soveregnity , artinya kekuasaan yang sangat besar pada diri parlemen. Kabinet adalah
kelompok menteri yang dipimpin oleh perdana menteri. Kabinet inilah yang benar-benar menjalankan praktik pemerintahan. Anggota cabinet umumnya berasal dari House of Commons. Perdana menteri adalah pemimpin dari partai mayoritas di House Of Commons. Masa jabatan kabinet sangat tergantung kepercayaan dari House of Commons.
Inggris menganut sistem dwipartai. Di Inggris terdapat dua partai besar yang saling bersaing dan memerintah. Partai tersebut adalah Partai Konservatif dan Partai Buruh. Selain itu ada partai-partai kecil lainnya. Berbeda dengan Negara-negara lain yang menggunakan sistem banyak partai, pemerintahannya tidak kuat (tidak stabil). Partai yang menang dalam pemilu dan setidak-tidaknya merupakan setengah dari seluruh suara yang berada di House of Commons ditambah satu suara dan mayoritas di parlemen merupakan partai yang memerintah kabinet harus bertanggung jawab kepada parlemen. Karena kedudukan partai yang menang dalam House of Commons sedemikian kuat dengan tercapainya suara terbanyak tadi, maka pemerintah atau kabinet selalu disokong oleh parlemen. Dengan demikian, pemerintahan Inggris dikatakan kuat. Sedangkan partai yang kalah menjadi partai oposisi. Oposisi dilakukan oleh partai yang kalah dalam pemilihan. Para pemimpin oposisi membuat semacam cabinet tandingan. Jika sewaktu-waktu kabinet jatuh, partai oposisi dapat mengambil alih penyelenggaraan pemerintahan.
Di Inggris, terdapat hak badan eksekutif untuk membubarkan parlemen. Apabila terjadi konflik antara kabinet dengan parlemem, Raja akan dapat membubarkan parlemen, bukan kabinet. Oleh karena itu, Parlemen selalu berhati-hati untuk melaksanakan votum-nya untuk menjatuhkan kabinet. Badan peradilan ditunjuk oleh kabinet sehingga tidak ada hakim yang dipilih. Meskipun demikian, mereka menjalankan peradilan yang bebas dan tidak memihak, termasuk memutus sengketa antara warga dengan pemerintah. Inggris sebagai Negara kesatuan menganut sistem desentralisasi. Kekuasaan pemerintah daerah berada pada Council (Dewan) yang dipilih oleh rakyat di derah. Sekarang ini, Inggris terbagi dalam tiga daerah, yaitu England, Wales, dan Greater London.
Parlemen merupakan salah satu bagian pemerintahan Inggris yang tertua dan paling dihormati. Kata parlemen berasal dari bahasa kata Perancis parler yang berarti berbicara. Kata ini digunakan untuk menyebut pertemuan dewan raja Inggris abad ke13. Penerusnya adalah dewan feudal raja, Curia Regis, yang didahuliu oleh Anglo-Saxon Witan atau Witenagemot. Parlemen merupakan perangkat yang menjadi rujukan rajaraja di abad pertengahan untuk membatu menjalankan pemerintahan dan menelaah gagasan yang harus dikonsultasikan oleh raja dengan pembantu-pembantunya. Mula-mula, parlemen bukanlah sebuah lembaga, melainkan acara. Selama pertikaian antara Raja Henry III dan para baronnya, Parlemen Oxford (1258) menekan baron. Pemimpin Baron, Simon de Montfort, mengundang perwakilan kota ke parlemen untuk pertama kalinya tahun 1265. Parlemen Model Edward I (1295) terdiri dari seluruh unsure parlemen yang dikenal dewasa ini: uskup dan biarawan, peers, dua kesatria dari setiap wilayah, dan dua perwakilan dari setiap kota. Abad ke-14, parlemen yang dipecah menjadi dua majelis mengendalikan pembentukan undang-undang dan penetapan pajak, mengadakan pengadilan atas raja (1376), serta menyebabkan turunnya Edward II (1327) dan Richard II (1399) dari singgasana. Parlemen terus tumbuh pada masa raja-raja Lancaster (1529 1536). House of Commons memperoleh kewenangan kuat selama pemerintahan Henry VIII dan penerusnya, tetapi secara umum tunduk kepada raja.
Selama masa pemerintahan raja-raja Stuart, kerja sama antara singgasana dan parlemen berubah menjadi konflik, yang ditandai dengan diturunkan dan dieksekusinya Charles I tahun 1649 dan Glorious Revolution tahun 1688 dan 1689. Kedua peristiwa tersebut mengukuhkan kedaulatan parlemen. Mulai abad ke-18, jabatan royal chief executive diubah menjadi jabatan perdana menteri dan kabinet bertanggung jawab pada House of Commons. Abad ke-19, House of Commons menjadi demokratis. The Great Reform Bill tahun 1832 mengizinkan kelas menengah memberikan suaranya untuk kali pertama. Peraturan (Akta) 1867 dan 1884 memberikan hak suara pada kelas pekerja dan pada kelas lainnya tahun 1885, sehingga menciptakan equal electoral districs. Akta Parlemen 1911 memperlemah House of Lords. Perempuan yang minimal berusia 30 tahun diberi hak suara tahun 1918, namun kemudian diturunkan menjadi minimal 21 tahun 1928. Tahun 1969, usia minimal untuk bisa member suara pada pemilu diturunkan menjadi 18 tahun. Bersatunya Inggris dan Skotlandia tahun 1707 menambah 16 peer Skotlandia dan 45 perwakilannya ke parlemen. Irlandia menambahkan 32 peer tahun 1800, empat diantaranya
adalah para uskup Irlandia ditambah 100 perwakilan lagi, meskipun
sebagian besar menarik keanggotaannya ketika Negara Irlandia Merdeka berdiri tahun 1922. Dewan legislative Inggris, yang kadang-kadang dijuluki sebagai ibu semua parlemen, menjadi model dewan legislative di banyak Negara. House of Commons (Majelis Rendah) memiliki 659 anggota, yang dipilih dengan sistem distrik dengan porsi yang sama (equal-size districs) oleh pemilih yang berusia minimal 18 tahun. Masa tugas maksimum parlemen adalah lima tahun. Jika kabinet yang dibentuk oleh partai berkuasa di House of Commons mendapat mosi tidak percaya atau gagal menjalankan fungsinya di majelis ini, maka kabinet tersebut harus mengundurkan diri atau membubarkan diri. Pemilu dapat dilaksanakan dalam waktu tiga minggu. Oleh karena ketatnya aturan partai, keputusan penting sering tidak dicapai oleh parlemen, melainkan dalam kaukus partai atau rapat-rapat yang tidak begitu formal. Partai yang memenangkan pemilu berhak membentuk kabinet. Pemimpin kabinet disebut perdana menteri. Menteri-menteri anggota kabinet semuanya berasal dari kalangan partai yang menang, yang kebanyakan adalah anggota House of
Commons. Jadi, kabinet yang terbentuk praktis terdiri atas anggota satu partai saja. Dengan demikian, pemilu untuk memilih anggota Majelis Rendah pada hakikatnya sekaligus juga memilih badan eksekutif, walaupun resminya tidak disebutkan demikian. The House of Lords, yang beranggotakan sekitar 1200 orang, terdiri dari para uskup agung Gereja Inggris (Archbishop) serta hederitary peers (berasal dari keluarga bangsawan) dan life peers (diangkat berdasarkan prestasi atau jasa terhadap Negara), semuanya ditunjuk oleh raja/ratu. Kekuasaan House of Lords pernah menyamai House of Commons. Namun tahun 1911, kekuasaannya dibatasi menjadi 30 hari. Kemudian, melalui peraturan lain, kekuasaannya menjadi 30 hari untuk penetapan anggaran dan dua tahun untuk tujuan lain. Tahun 1948, kekuasaanya dikurangi menjadi satu tahun saja. House of Lords tidak memiliki prosedur seformal House of Commons, tetapi dapat melakukan penelitian dan pertimbangan tambahan untuk memperbaiki kinerja legislatif. Dalam melaksanakan fungsinya seba gai mahkamah tertinggi, perwakilannya dibatasi pada peers yang memiliki pengalaman hukum saja, termasuk the Lords of Appeal in Ordinary (Ahli hukum umum), life peers yang ditunjuk (sejak 1876) untuk meningkatkan kemampuan hukum House of Lords. The Peerage Act tahun 1963 memungkinkan hereditary peers mengundurkan diri dan memperoleh status dan hak anggota parlemen House of Commons. Dengan demikian, Inggris menganut sistem pembagian kekuasaan sebagai berikut. a. Kekuasaan legislative berada di tangan parlemen (House of Commons dan House of Lords). b. Kekuasaan eksekutif dipergang oleh ratu dan raja yang menjabat sebagai kepala Negara dan perdana menteri yang menjabat kepala pemerintahan bersama kabinetnya. Kabinet Inggris merupakan bagian dari Dewan Menteri (Privy Council, sebuah badan yang terdiri atas anggota kabinet yang bertindak sebagai dewan penasihat raja/ratu). c.
Kekuasaan yudikatid dipegang oleh Supreme Court of Judicature dan Dewan Pengadilan lain yang tunduk kepadanya. Dalam bidang kehakiman, kerajaan Inggris memakai sistem juri untuk menetapkan vonis. Juri berasal dari rakyat biasa yang bukan ahli hukum.
Berdasarkan uraian materi di atas, ciri-ciri penting sistem pemerintahan di Inggris, dapat diringkas sebagai berikut. a. Merupakan Negara kesatuan (unitary state), dengan sebutan United Kingdom, yang terdiri atas England, Scotland, Wales, dan Irlandia Utara. b. Konstitusinya,
yaitu
hukum
dasar
yang
memberikan
dan
membatasi
kekuasaannya untuk memerintah, adalah tidak tertulis, relative kuno, dan terusmenerus berevolusi. c.
Kekuasaan tidak dipisahkan, tetapi bercampur baur. Parlemen, yaitu badan legislative secara hukum dan secara politis adalah penguasa tuan dari Kabinet.
d. Parlemen adalah bikameral, terdiri dari House of Commons dan House of Lords. e. Parlemen mempunyai kekuasaan tak terbatas di bidang legislatif dan eksekutif. f.
Kabinet, terdiri dari menteri-menteri, adalah badan yang melakukan kepemimpinan administrasi dan parlemen.
g. Oposisi dilakukan oleh partai terbesar kedua. h. The rule of Law, terdiri atas 3 prinsip : 1. Hukum yang dibuat oleh Parlemen mempunyai supremasi absolut atas kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyangkut rakyat; 2. Kesamaan di depan hukum, klas-klas dianggap subjek-subjek yang sama oleh hukum, pegawai pemerintah mendapat perlakuan sama dengan warga negara biasa di depan pengadilan; 3. Konstitusi adalah akibat, bukan sebab dari hak-hak individu. Pengadilan menetapkan hak-hak ini atas dasar kebiasaan dan statuta yang ditetapkan oleh Parlemen. 4. Negara Kesejahteraan (Welfare state), karena rakyatnya telah bersepakat bahwa mereka harus mempunyai standar-standar minimum dalam kesejahteraan ekonomi dan sosial.
