BAB I PENDAHULUAN Di dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari. Kita berada di dalam sebuah system. Lalu, apa itu system. System adalah suatu kumpulan elemen-elemen yang saling berintegrasi untuk mencapai suatu tujuan. Suatu organisasi seperti perusahaan cocok dengan definisi ini. Di dalam perusahaan terdapat elemen-elemen yang membentuk perusahaan berupa sumber daya. Ada lima sumber daya dalam suatu perusahaan, yaitu manusia, mesin, material, uang, dan informasi. Kelima sumber daya itu bekerja menuju tujuan tertentu yang ditentukan oleh manajemen perusahaan. Menurut pengertiannya, politik sendiri dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk membuat, mempertahankan, dan memperbaiki aturan yang berada dalam lingkup kehidupannya. Dalam hal ini terjadilah sebuah hubungan yang terkait dengan konflik dan kerjasama antar manusia. Makna politik sendiri sangat luas, mencakup baik yang bersifat positif atau negatif. Bahkan Hannah Arendt memberikan definisi bahwa kekuatan politik p olitik adalah „akting dalam konser‟. Bahkan ada pula yang berpendapat bahwa politik merupakan penggunaan kekuasaan, keku asaan, pembuatan keputusan secara kolektif‟, dan hasil dari bentuk ben tuk manipulasi. Dalam hal ini terdapat beberapa perbedaan pandangan tentang politik, yang mencakup: Politik sebagai seni pemerintahan, politik sebagai masalah publik, politik sebagai keadaan kompromi dan konsensus, politik sebagai kekuasaan dan distribusinya. Sistem pemerintahan adalah sistem yang dimiliki suatu negara dalam mengatur pemerintahannya. Sistem pemerintahan mempunyai sistem dan tujuan untuk menjaga suatu kestabilan negara itu. Namun di beberapa negara sering terjadi tindakan separatisme karena sistem pemerintahan yang dianggap memberatkan rakyat ataupun merugikan rakyat. Sistem pemerintahan mempunyai fondasi yang kuat dimana tidak bisa diubah dan menjadi statis. Jika suatu pemerintahan mempunya sistem pemerintahan yang statis, absolut maka hal itu akan berlangsung selama-lamanya hingga adanya desakan kaum minoritas untuk memprotes hal tersebut
Page 1
BAB II PEMBAHASAN
2.1 Sejarah Rusia Rusia adalah sebuah negara yang membentang dengan luas di sebelah timur Eropa dan utara Asia. Dahulu Rusia pernah menjadi negara terbesar di Uni Soviet. Pada mulanya pemerintahan negara Rusia berbentuk kerajaan/kekaisaran dengan seorang Tsar atau kaisar sebagai kepala negara. Sebagian besar kaisar memerintah dengan bersifat otoriter dan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Hal ini menyebabkan industrialisasinya berkembang pesat. Kemajuan industri menyebabkan berkembangnya gerakan sosialisme di Rusia. Akibatnya Tsar Nicholas II menjadi korban dari gerakan sosialisme. Pada tahun 1917, Tsar Nicholas II diturunkan dari tahta kerajaannya dan dibuang ke Serbia. Pada saat Revolusi Rusia tahun 1905 memunculkan beberapa akibat yaitu adanya perubahan agraria dari Menteri Stolypin dan dibentuknya Dewan Perwakilan Rakyat (Duma). Rusia merupakan negara federal yang memiliki berbagai macam etnis, setelah keruntuhan Uni Soviet, Rusia mengalami masalah separatisme. Ada beberapa kelompok etnis yang ingin memisahkan diri dan mengakibatkan krisis berlarutlarut. Politik Rusia (dengan Federasi Rusia) terjadi dalam kerangka federal yang semi-presidensial republik. Menurut Konstitusi Rusia, Presiden Rusia adalah kepala negara dan dari sistem multipartai dengan kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh pemerintah, dipimpin oleh Perdana Menteri yang ditunjuk oleh Presiden dengan persetujuan parlemen. Kekuasaan legislatif dipegang oleh dua kamar dari Majelis Federal Federasi Rusia, sementara Presiden dan isu pemerintah banyak yang mengikat secara hukum.
Page 2
Sejak memperoleh kemerdekaannya dengan runtuhnya Uni Soviet pada akhir 1991, Rusia telah menghadapi tantangan serius dalam upayanya untuk menempa sebuah sistem politik untuk mengikuti tahun hampir tujuh puluh lima pemerintahan Soviet. Misalnya, tokoh-tokoh terkemuka di lembaga legislatif dan eksekutif telah mengajukan pandangan yang bertentangan arah politik Rusia dan instrumen pemerintah yang harus digunakan untuk mengikutinya. Bahwa konflik mencapai puncaknya pada bulan September dan Oktober 1993, ketika Presiden Boris Yeltsin menggunakan kekuatan militer untuk membubarkan parlemen dan menyerukan pemilu legislatif baru (lihat krisis konstitusional Rusia 1993). Acara ini menandai berakhirnya periode pertama konstitusi Rusia, yang didefinisikan oleh banyak-diubah konstitusi diadopsi oleh Soviet Agung Federasi Soviet Rusia Sosialis Republik pada tahun 1978. Sebuah konstitusi baru, menciptakan presiden yang kuat, telah disetujui oleh referendum pada bulan Desember 1993.
Dengan konstitusi baru dan parlemen baru yang mewakili berbagai kalangan dan faksi-faksi, struktur politik Rusia kemudian menunjukkan tanda-tanda stabilisasi. Sebagai periode transisi diperpanjang ke pertengahan 1990-an, kekuatan pemerintah nasional terus berkurang sebagai daerah Rusia memperoleh konsesi politik dan ekonomi dari Moskow . Meskipun perjuangan antara eksekutif dan legislatif sebagian diselesaikan oleh konstitusi baru, dua cabang terus mewakili fundamental menentang visi masa depan Rusia. Sebagian besar waktu, eksekutif adalah pusat reformasi, dan majelis rendah parlemen, Duma Negara , merupakan benteng antikomunis dan nasionalis reformasi.
Page 3
2.2 Struktur Pemerintahan di Rusia Power Sharing
Eksekutif
Kekuasaan Negara federasi Russia dibagi menjadi Legislatif, Kekuasaan Eksekutif dan yudikatif, dan badan-badan kekuasaan tersebut adalah independen. Kekuasaan Negara dilaksanakan oleh presiden, Majelis Federal (Dewan Fed erasi dan Duma Negara), Pemerintah, dan pengadilan Federasi Russia. Struktur Lembaga Eksekutif Rusia
Pemerintah Federasi Rusia
Ketua pemerintah
Deputi Ketua Pemerintah
Perdana Menteri
federasi Russia
Federasi Russia
Federasi Russia
Menteri Federasi Rusia
Kekuasaan Eksekutif dari Federasi Russia dilaksanakan oleh pemerintah Federasi Rusia. Pemerintah Federasi Rusia terdiri dari ketua pemerintah Federasi Rusia beserta deputi pertama premiers dan wakil Ketua Pertama Pemerintah Diangkat oleh Presiden atas persetujuan duma Negara. Presiden Federasi Rusia adalah kepala Negara. Dia adalah pejamin konstitusi dan hakhak warga Negara dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi kedaulatan dan kemerdekaan Federasi Russia dan integritas Negara. Selain itu juga menjamin hubungan koordinasi dan hubungan antara badan-badan kekuasaan Negara, serta menentukan garis utama kebijakan domestic maupun luar negeri. Presiden dipilih selama empat tahun oleh warga Negara Federasi Russia atas dasar hak pilih universal. Seorang warga Negara Federasi Russia yang adalah 35 Tahun atau lebih tua dan yang telah tinggal secara permanen di Federasi Russia untuk setidaknya 10 tahun mungkin dipilih. Orang yang sama tidak dapat memegang jabatan presiden Federasi Russia untuk lebih dari dua periode.
Page 4
Legislatif Struktur Lembaga Legislatif Russia
Majelis Federal
Dewan Federasi
Duma Negara
Majelis Federal sebagai parlemen dari Federasi Russia adalah wak il dan badan legislatif Federasi Russia. Majelis Federal memiliki dua kamar (bikameral) yaitu Dewan Federasi dan Duma Negara. Dewan Federasi memiliki dua perwakilan dari masing-masing konstituensi dari Federasi Russia, satu wakil masing-masing dari perwakilan dan badan-badan eksekutif kekuasaan negara. Duma Negara memiliki 450 deputi dan dipilih untuk jangka empat tahun. Seorang warga negara Federasi Russia yang telah mencapai usia 21 dan yang menikmati hak untuk mengambil bagian dalam pemilu dapat terpilih sebagai wakil Duma Negara. Deputi bekerja secara permanen profesional dan tidak dapat dalam pelayanan negara dan tidak dapat terlibat dalam kegiatan selain dibayar mengajar serta penelitian ilmiah dan kegiatan kreatif lainnya.
Yudikatif Struktur lembaga Yudikatif Russia
Mahkamah agung
P. Perdata
Arbitration Mahkamah agung
P.Pidana
Mahkamah konstitusi
P.Administratif
Page 5
Kekuasaan peradilan dilakukan dengan cara konstitusional, proses perdata, administratif dan pidana. Mahkamah Agung Federasi Russia adalah badan peradilan tertinggi untuk kasus perdata, pidana, administratif dan lainnya yang berada di bawah yurisdiksi peradilan umum. Bertugas mengawasi dalam bentuk prosedural yang ditetapkan dalam hukum federal. Sedangkan Arbitration Mahkamah Agung Federasi Russia adalah badan peradilan tertinggi untuk menyelesaikan litigasi ekonomi dan kasus lain yang didengar oleh pengadilan arbitrase, dan juga melakukan pengawasan peradilan sesuai dengan bentuk prosedural yang ditetapkan dalam hukum federal. Para hakim Mahkamah Konstitusi Federasi Russia, Mahkamah Agung Federasi Russia dan Arbitrase Mahkamah Agung Federasi Russia ditunjuk oleh Dewan Federasi atas permintaan Presiden Federasi Russia. Mahkamah Konstitusi Federasi Russia memiliki 19 hakim. Mahkamah Konstitusi adalah pengadilan dengan yurisdiksi subyek terbatas. Konstitusi 1993 memberdayakan Mahkamah Konstitusi untuk menengahi perselisihan antara cabang eksekutif dan legislatif dan antara Moskow dan pemerintah regional dan lokal. Pengadilan juga berwenang untuk memerintah atas pelanggaran hak konstitusional, untuk memeriksa banding dari berbagai badan, dan untuk berpartisipasi dalam proses impeachment terhadap Presiden.
2.3 Institusi Politik di Russia Russia merupakan negara federasi yang berideologi komunis d an telah memberikan pengaruhnya terhadap perkembangan federasi Russia. Namun dengan berjalannya waktu Federasi Rusia mengubah sistem pemerintahannya dengan lebih demokratis. Tetapi dampak pemerintahan komunis tetap melekat dan terbilang susah untuk dihilangkan dalam Federasi Rusia. Pada masa terdahulu Rusia juga mempunyai sebuah partai politik yang menjadi pengaruh besar terhadap pemerintahan Russia, yaitu Partai Komunis Russia. Dalam hal ini melihat bentuk pemerintahan Rusia pada tahun 80‟an hingga 90‟an. Dilihat bahwa Russia mempunyai bentuk pemerintahan yang tertutup Partai Komunis Russia
Hampir menyerupai China, Partai Komuis yang pernah terdapat di Russia juga sangat berperan tinggi pada pemerintahaannya. Russia dalam struktur pemerintahannya memiliki beberapa partai. Partai Komunis di Russia menjadi partai yang dominan dan bertugas untuk :
Memaksimalkan pengawasan dari pusat atas seluruh level peme rintahan.
Page 6
Partai komunis itu sendiri juga dijaga untuk tetap sebagai partai yang kecil, hal itu menekankan bahwa keanggotaan partai merupakan suatu hak istimewa dan suatu keharusan.
Majelis Federal dan State of Duma
Kedua badan tersebut merupakan bagian dalam parlemen. Majelis Federal merupakan majelis parlemen tinggi dan State of Duma merupakan majelis yang rendah dalam parlemen di Rusia.
Mahkamah Konstitusi Russia
Sistem hukum Rusia mempunyai dasar pada hukum perdata terkait tindakan legislatifnya. Dan mahkamah Konstitusi ini bertugas sebagai berikut:
Mahkamah Konstitusi Rusia diberdayakan oleh konstitusi 1993 untuk menengahi perselisihan antara cabang eksekutif dan legislatif .
Pengadilan Mahkamah Konstitusi juga berwenang untuk memerintah atas pelanggaran hak konstitusional, untuk memeriksa banding dari berbagai badan, dan untuk berpartisipasi dalam proses pendakwaan terhadap presiden. Pengadilan terbatas dalam lingkup isu yang bisa mendengar dan dilarang memeriksa kasus atas inisiatif sendiri. Dewan Federasi akan menunjuk hakim kepada Mahkamah Konstitusi yang direkomendasi dari presiden. Rusia dianggap mempunyai peradilan dan keadilan sistem yang lemah.
Meskipun pernah Pemerintah Rusia telah mulai mereformasi peradilan pidananya sistem dan lembaga peradilan, termasuk reintroduksi uji juri dalam kasus-kasus pidana tertentu. Namun, hakim hanya mulai untuk menegaskan kemerdekaan mereka secara konstitusional yang diamanatkan dari cabang-cabang lain dari pemerintah.
Page 7
BAB III PENUTUP Kesimpulan Bubarnya Komunisme di Eropa Timur ini berarti ikatan-ikatan partai, ke rjasama kepolisian, perdagangan ekonomi dan aliansi militer yang telah dibangun sejak Stalin memaksakan Komunis atas Eropa Timur setelah Perang Dunia II, lenyap.Republik Rusia mempunyai konstitusinya sendiri dan membentuk Kongres Wakil-wakil Rakyat dan Supreme Soviet. Dengan berakhirnya Uni Soviet, lembaga perwakilan ini menjadi organ utama dari kekuasaan legislatif. Boris Yeltsin dipilih sebagai presiden dari Federasi Russia pada bulan Juni 1991.Yeltsin menunjuk kepada model “Republik Presidensial”. Sebagaimana di Perancis, konstitusi mengakui dwi-eksekutif, di mana pemerintah memerlukan kepercayaan dari parlemen, tetapi presiden tidak. Presiden diberi kekuasaan untuk mengumumkan keputusan-keputusannya dengan kekuatan hukum, Presiden menunjuk perdana menteri atas persetujuan parlemen. State Duma telah muncul sebagai sebuah lembaga yang aktif. Oposisi PresidenYeltsin dan kebijakankebijakannya lebih banyak di lembaga ini daripada sekutu-sekutunya, tapi tidak ada satu pun partai atau koalisi yang merupakan mayoritas. Berbeda dengan Dewan Federasi, Duma diatur oleh faksi-faksi partai. Wakil masing-masing faksi mengisi badan pengarah, yaitu Dewan Duma. Dewan Duma membuat keputusan-keputusan dasar dalam Duma dengan menghormati agenda legislatif dan proses-proses yang tengah berlangsung di Duma, dan juga beberapa undangundang. Duma juga memiliki 23 komisi di mana kepemimpinan dan keanggotaannya didistribusikan secara tidak merata untuk tiap-tiap faksi.
DAFTAR PUSTAKA http://invest.gov.ru/en/russia/goverment/ http://www.stats.gov.cn/tjgb/rkpcgb/index.htm
http://www.scribd.com/doc/78034782/rusia
Page 8
