Sistem Pemerintahan Negara Indonesia

XII AK 1 SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA INDONESIA

DISUSUN OLEH: A HASLINDA LESTARI ABD KADIR JAELANI ACHMAD RIADY DIANA DAMAYANTI HARDIANA R YULIANTI TUGAS KELOMPOK XII AK 1

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga makalah ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Makalah ini disusun agar pembaca dapat memperluas pengetahuan tentang Sistem Pemerintahan Negara Indonesia. Penulis sadar dalam penyusunan Makalah ini masih banyak terdapat kekurangan oleh sebab itu penyusun mengharapkan saran yang membangun agar dapat menjadi acuan dalam penyusunan makalah yang akan datang. Semoga makalah ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada pembaca. Walaupun makalah ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Penyusun mohon untuk saran dan kritiknya. Terima kasih. Makassar, 7 September 2013

Penyusun

Sistem Pemerintahan Negara Indonesia

Page 2

DAFTAR ISI

Halaman Judul ....................................................................................................... 1 Kata Pengantar ...................................................................................................... 2 Daftar Isi.................................................................................................................. 3 BAB I. Pendahuluan Latar Belakang........................................................................................................ 4 BAB II. Pembahasan Pengertian Sistem Pemerintahan............................................................................ 5 Sistem Pemerintahan Negara RI Menurut UUD 1945 Di Awal Kemerdekaan……. 6 Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 Sebelum Amandemen (Perubahan)………………………………………………………………………………. 7 Pokok-pokok Sistem pemerintahan RI sebelum perubahan UUD 1945…………... 7 Sistem Pemerintahan Menurut UUD 1945 Awal Kemerdekaan……………………. 8 Sistem Pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 Setelah Amandemen (perubahan)………………………………………………………………………………. 13 Pokok-pokok sistem pemerintahan RI setelah perubahan UUD 1945…………….. 13 Mekanisme Pemberhentian Presiden Dan Atau Wakil Presiden Setelah Amandemen………………………………………………………………………………. 15 Bab III. Penutup Kesimpulan……………………………………………………………………………….. 16 Saran………………………………………………………………………………………. 17 Daftar Pustaka……………………………………………………………………………. 18


Page 3

BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang

Pembukaan UUD 1945 Alinea IV menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945, Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik. Selain bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Hal itu didasarkan pada Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi, “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undanag-Undang Dasar.”Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Untuk mengetahuinya, terlebih dahulu dibahas mengenai sistem pemerintahan.


Page 4

BAB II PEMBAHASAN A.

Pengertian Sistem Pemerintahan Istilah system pemerintahan berasal dari gabungan dua kata system dan pemerintahan. Kata system merupakan terjemahan dari kata system (bahasa Inggris) yang berarti susunan, tatanan, jaringan, atau cara. Sedangkan Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, dan yang berasal dari kata perintah. Dan dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata-kata itu berarti: a. Perintah adalah perkataan yang bermakna menyuruh melakukan sesuatau b. Pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah, atau, Negara. c. Pemerintahan adalaha perbuatan, cara, hal, urusan dalam memerintah Maka dalam arti yang luas, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislative, eksekutif, dan yudikatif di suatu Negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Dalam arti yang sempit, pemerintaha adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Sistem pemerintaha diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantungan dan memengaruhi dalam mencapaian tujuan dan fungsi pemerintahan. Kekuasaan dalam suatu Negara menurut Montesquieu diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu Kekuasaan Eksekutif yang berarti kekuasaan menjalankan undang-undang atau kekuasaan menjalankan pemerintahan; Kekuasaan Legislatif yang berate kekuasaan membentuk undangundang; Dan Kekuasaan Yudiskatif yang berate kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran atas undang-undang. Komponen-komponen tersebut secara garis besar meliputi lembaga eksekutif, legislative dan yudikatif. Jadi, system pemerintaha negara menggambarkan adanya lembaga-lembaga negara, hubungan antarlembaga negara, dan bekerjanya lembaga negara dalam mencapai tujuan pemerintahan negara yang bersangkutan. Tujuan pemerintahan negara pada umumnya didasarkan pada cita-cita atau tujuan negara. Misalnya, tujuan pemerintahan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. Lembagalembaga yang berada dalam satu system pemerintahan Indonesia bekerja secara


Page 5

bersama dan saling menunjang untuk terwujudnya tujuan dari pemerintahan di negara Indonesia. Dalam suatu negara yang bentuk pemerintahannya republik, presiden adalah kepala negaranya dan berkewajiban membentuk departemen-departemen yang akan melaksakan kekuasaan eksekutif dan melaksakan undang-undang. Setiap departemen akan dipimpin oleh seorang menteri. Apabile semua menteri yang ada tersebut dikoordinir oleh seorang perdana menteri maka dapat disebut dewan menteri/cabinet. Kabinet dapat berbentuk presidensial, dan kabinet ministrial.

1. 2. 3. 4. 5.

1. 2. 3. 4.

A. Sistem Pemerintahan Negara RI Menurut UUD 1945 Di Awal Kemerdekaan. Tidak satupun pasal dalam UUD 1945 yang menyebutkan dengan tegas bahwa sistem pemerintahanNegara RI adalah sistem presidensial. Namun prinsip sistem presidensial dapat kita pahami dari adanya ketentuan-ketentuan UUD 1945, sebagai berikut : Pasal 4 ayat 1 UUD 45 : “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar” Pasal 17 ayat 1 : “Presiden dibantu oleh menteri Negara” Pasal 17 ayat 2 : “ Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden” Pasal 17 ayat 3 : “Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan” Pasal 17 ayat 4 : “Pembentukan, pengubahan dan pembubaran kementerian Negara diatur dalam undang-undang” Dari ketentuan UUD 45 di atas dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut system pemerintahan presidensial : Presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Presiden adalah pihak yang menyusun kabinet atau dewan menteri. Para menteri bertanggung jawab kepada presiden bukan kepada DPR atau parlemen. Masa jabatan menteri tergantung kepercayaan dari presiden. Presiden dapat mengganti menteri yang dipandang tidak mampu melaksanakan tugas, karena presiden memiliki hak prerogative. Apabila kita bicara sistem pemerintahan Indonesia pada awal kemerdekaan, menurut ketentuan UUD 1945, maka sistem pemerintahan Indonesia bersifat Presidensial dalam arti bahwa para menteri tidak bertanggung jawab pada badan legislative atau parlemen/DPR, tetapi hanya bertindak sebagai pembantu presiden. Akan tetapi pada waktu itu MPR, DPR, dan DPA belum ada atau terbentuk sehingga presiden juga memegang kekuasaan legislative yang dibantu oleh KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat). Sistem pemerintahan Indonesia pernah mengalami perubahan menjadi sistem Parlementer, sejak bulan November 1945, berdasarkan Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945, yaitu tanggung jawab politik terletak di tangan para menteri. Inilah dasar dianutnya sistem Pemerintahan Parlementer di Indonesia sampai dengan dikeluarkannya dekrit presiden tangal 5 Juli 1959. Pada masa ini


Page 6

sistem politik dalam negeri tidak stabil karena menganut sistem banyak partai, sehingga mengakibatkan pergantian kabinet berkali-kali. Sejak tanggal 27 Desember 1949 Negara Kesatuan RI berubah menjadi ( Republik Indonesia Serikat-RIS), menurut konstitusi RIS presiden adalah sebagai kepala negara dan Kepala pemerintahan di tangan Perdana Menteri. Lembaga Negara di masa RIS adalah presiden, dewan menteri, senat, DPR, MA, dan BPK. Presiden tidak dapat salah atau dipersalahkan atau (The King can do no wrong). Kabinet bertanggung jawab pada parlemen. Begitu juga dengan sistem pemerintahan pada masa UUD Sementara 1950 adalah menganut sistem parlementer dengan lembaga negaranya adalah Presiden, Menteri-menteri, DPR, MA, dan DPA. Menurut UUDS 1950, Presiden sebagai kepala Negara dan tanggung jawab pemerintahan ditangan perdana Menteri bersama para menterinya. Presiden tidak bisa diganggu gugat. B. Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 Sebelum Amandemen (Perubahan) 1. Pokok-pokok Sistem pemerintahan RI sebelum perubahan UUD 1945 1. Indonesia adalah Negara hukum (rechstaat), artinya Negara Indonesia berdasarkan atas hukum bukan berdasarkan atas kekuasan belaka, maka Negara, pemerintah dan lembaga-lembaga Negara dalam melaksanakan tugasnya harus dilandasi serta dipertanggung jawabkan secara hukum. 2. Sistem konstitusional, artinya pemerintah berdasar atas system konstitusi atau hukum dasar untuk mengendalikan pemerintahan supaya tidak sewenang-wenang atau diktator. 3. Kekuasaan Negara tertinggi di tangan MPR, artinya kedaulatan rakyat dipegang oleh MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, dengan tugasnya sbb : 1) Menetapkan Undang-Undang Dasar. 2) Menetapkan GBHN ( garis-garis Besar haluan Negara). 3) Mengangkat kepala Negara (Presiden), wakil kepala Negara (wakil Presiden). Presiden menjalankan GBHN dan bertanggung jawab kepada MPR karena ia adalah mandataris MPR. Sedangkan wewenang MPR sbb: 1) Mengubah Undang-Undang Dasar 2) Memberhentikan Presiden dan wakil presiden. 3) Meminta pertanggung jawaban presiden. 4. Presiden ialah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi menurut UUD 1945, tanggung jawab penuh penyelenggaraan pemerintahan ada di tangan presiden. Presiden diberi tugas untuk melaksanakan garis-garis besar haluan Negara (GBHN). 5. Presiden tidak bertanggung jawab pada DPR, Kedudukan antara Presiden dan DPR adalah sejajar (neben) dan dalam menetapkan APBN dan UU Presiden harus mendapatkan persetujuan DPR, kedudukan presiden tidak tergantung dari DPR karena Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR tetapi kepada MPR. Antara Presiden dan DPR tidak dapat saling menjatuhkan.


Page 7

6. Menteri Negara ialah pembantu presiden, menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, Presiden memilih , mengangkat dan memberhentikan menterimenteri Negara. Kedudukan menteri tidak tergantung DPR. 7. Kekuasaan kepala Negara tidak tak terbatas, walaupun kepala Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, ia bukan diktator, sebab Presiden selain bertanggung jawab kepada MPR ia juga harus sungguh-sungguh memperhatikan suara DPR karena DPR mengawasi tindak tanduk preseiden dalam menjalankan tugas. Apabila presiden sungguh-sungguh melanggar haluan Negara maka DPR dapat memperingati presiden dengan mengeluarkan memorandum pertama selama 3 bulan, memorandum kedua selama 1 bulan. DPR dapat mengundang MPR untuk menggelar Sidang Istimewa untuk meminta pertanggungjawaban presiden. Bila pertanggung jawaban presiden ditolak, maka MPR berwenang memecat presiden. 2. Sistem Pemerintahan Menurut UUD 1945 Awal Kemerdekaan Sistem pemerintahan Indonesia pada masa UUD 1945 adalah presidensial. Dalam bentuk ketatanegaraan Indonesia sesuai dengan ketentuan UUD 1945, Presiden mempunyai tiga tugas pokok, yaitu sebagai berikut. a. Kepala pemerintahan 1. Pelaksanaan UU (eksekutif) : - memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD, misalnya dalam menetapkan keputusan presiden (pasal 4 ayat 1) - menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undangundang (pasal 5 ayat 2) - mengangkat dan memberhentikan menterimenteri Negara (pasal 17) 2. Pembentukan undang- undang (Legislatif) - membentuk undang- undang dengan persetujuan DPR (pasal 5 ayat 1) - menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang/Perpu (pasal 22) 3. di bidang kehakiman 9Yudikatif), memberikan grasi, amnesty, abolisi, dan rehabilitasi (pasal 14) b. Kepala Negara 1). Membuat perjanjian dengan Negara lain dengan persetujuan DPR (pasal 11) 2). Mengangkat duta dan konsul, serta menerima duta (pasal 13) 3). Memberi gelar, tanda jasa, dan lain- lain tanda kehormatan (pasal 15) c. Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata (Pasal 10) Sistem Pemerintahan Negara Indonesia

Page 8

1). Menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan persetujuan DPR (Pasal 15) 2). Menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12) Panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 18 agustus 1945 memilih Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden RI. Selanjutnya tanggal 22 Agustus 1945 sidang PPKI menetapkan beberapa pokok penyelenggaraan Negara dalam rangka melaksanakan aturan peralihan UUD 1945, diantaranya: a. membentuk partai politik sebagai alat perjuangan, yaitu Partai Nasional Indonesia; b. membentuk Badan keamanan Rakyat (BKR) c. membentuk Komite Nasional Indonesia (KNI) sebagai pembantu presiden sebelum DPR dan MPR dapat didirikan. Presiden pada masa ini dapat melaksankan kekuasaan yang besar, tanpa ada pengawasan dari badan lainnya . Keadaan ini berlangsung hingga dikeluarkanya maklumat wakil presiden No.X tanggal 16 Oktober 1945 yang berisi bahwa selama belum dibentuknya MPR dan DPR, maka KNIP diberi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN. Sejak saat itu kekuasaan presiden sebagian beralih kepada komite nasional Indonesia pusat ( KNIP ). Kedudukan KNIP yang semula sebagai badan pembantu presiden menjadi parlemen (Badan Perwakilan Rakyat). Untuk merintis jalan terbentuknya kabinet parlementer, atas usul BP-KNIP, pemerintah mengeluarkan maklumat pemerintah pada tanggal 3 November 1945. Dan sejak tanggal 14 November 1945 presiden Soekarno berkedudukan sebagai kepala negara, dan kekuasaan pemerinthan di pegang oleh perdana mentri yang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri bertanggung jawab kepada KNIP yang berfungsi sebagai DPR dan tidak bertanggung jawab kepada presiden seperti yang dikehendaki oleh UUD 1945. Ada beberapa Praktik kenegaraan yang dalam kurung waktu 1945-1949 dianggap tidak sesuai dengan UUD 1945, antara lain sebagai berikut: a. Berubahnya fungsi Komite Nasional Pusat (di bentuk PPKI, tanggal 22 Agustus 1945 ), yaitu dari pembantu presiden menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislatif ( seharusnya DPR ), dan ikut menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara ( sesungguhnya wewenang MPR ).keputusan ini berdasarkan maklumat wakil presiden No.X tanggal 16 Oktober 1945. b. Terjadinya perubahan istem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer berdasarkan usul Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat ( BP-KNIP ) pada tanggal 11 November 1945, yang kemudian disetujui oleh presiden dan di umumkan dengan maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945. Sistem Pemerintahan Negara Indonesia

Page 9

2. Sistem Pada Masa Konstitusi RIS 1949 Sistem pemerintahan Indonesia yang dianut oleh konstitusi RIS, (27 Desember 1949 s.d 17 Agustus 1950) adalah parlementer. Parlementer adalah suatu pemerintahan di mana kabinet bertanggung jawab kepada parlement. Penerapan sistem pemeri ntahan parlementer oleh konstitusi RIS adalah sistem pemerintah parlementer kabinet semu ( quasi parlementer ) yang didasarkan pada : a. Pasal 69 ayat 1 KRIS :”Presiden ialah kepala negara” b. Pasal 118 ayat 1 KRIS :”Presiden tidak dapat diganggu gugat” c. Pasal 118 ayat 2 KRIS:”Menteri-menteri betanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri dalam hal itu” Sistem pemerintahan parlementer, kabinet semu (quasi parlementer) yang dianut oleh konstitusi RIS, dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Pengangkatan perdana menteri dilakukan oleh presiden, bukan oleh parlemen sebagi mana lazinnya (Pasal 74 ayat 2). b. Kekuasaan perdana menteri masa dicampur tangani oleh presiden. Hal itu dapat dilihat pada ketentuan bahwa presiden dan menterimenteri bersama sama merupakan pemerintah. Seharusnya presiden hanya sebagai kepala Negara, sedangkan kepala pemerintahannnya dipegang oleh perdana menteri (Pasal 68 ayat 1) c. Kabinet dibentuk oleh presiden, bukan oleh parlemen (Pasal 74) d. Pertanggung jawaban menteri baik secara perorangan maupun bersama-sama adalah kepada DPR namun harus melalui keputusan pemerintan (Pasal 74 ayat 5) e. Parlemen tidak mempunyai hubungan erat dengan pemerintah sehingga DPR tidak punya pengaruh besar terhadap pemerinta. DPR juga tidak dapat menggunakan Mosi tidak percaya terhadap kabinet (Pasal 188 & 122) f. Presiden Ris mempunyai kedudukan rangkap yaitu sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan (Pasal 68 & 69) Berdasarkan uraian tersebut jelas bahwa sistem pemerintahan yang dianut pada masa konstitusi Ris bukan kabinet parlementer murni melainkan sistem parlementer kabinet semu (Quasi Parlementer) karena dalam sistem Parlementer murni, parlemen (legislative) mempunyai kedudukan yang sangat menentukan terhadap kekuasaan pemerintah (eksekutif), tapi kenyataannya parlemen kedudukannya hanya terbatas pada hal-hal tertentu saja Sistem Pemerintahan Negara Indonesia

Page 10

3. Sistem pemerintahan pada masa UUDS 1950 Sistem pemerintahan yang dianut oleh UUD sementara 1950 (17 Agustus 1950-5 Juli 1959), tidak jauh berbeda dengan konstitusi RIS 1949. Cirri sistem pemerintahan ini dapat dilihat dalam pasal 83 UUDS 1945 yaitu sebagai berikut a. Presiden & Wakil presiden tidak dapat diganggu gugat b. Menteri-menteri bertanggung jawab atas keseluruhan kebijaksanaan pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masingmasing untuk bagiannya sendiri-sendiri Ciri parlementer dapat dilihat juga pada ketentuan pasal 84 UUDS 1950 yang berbunyi “presiden berhak membubarkan dpr, keputusan presiden yang menyatakan kebubaran itu memerintahkan pula untuk mengadakan pemilihan DPR dalam 30 hari “ Dalam masa ini sistem yang dianut adalah kabinet parlementer dengan demokrasi liberal, yang tetap masih bersifat semu (Kuasi parlementer). Ketidak murnian (Semu) parlementer pada masa UUD 1950 ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut : a. Perdana menteri diangat oleh presiden (Seharusnya oleh parlemen) (Pasal 51 Ayat 2) b. Kekuasaan perdana menteri sebagai ketua dewan yang masing dicampur tangani oleh presiden (Seharusnya presiden hanya sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahannya adalah perdana menteri (Pasal 46 ayat 1) c. Pembentukan kabinet dilakukan oleh presiden dengan menunjuk seseorang atau beberapa orang pembentuk kabinet ( lazimnya oleh parlemen ) (pasal 50 jo. 51 ayat 1). d. Pengangkatan atau penghentian menteri-menteri dan kabinet melakukan dengan keputusan presiden (lazimnya oleh parlement) (pasal 51 ayat 5) e. Presiden dan wakil presiden berkedudukan selain sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan (seharusnya terpisa) (pasal 45 jo. 46 ayat 1)

Praktik-praktik sistem parlementer yang diterapkan pada masa UUDS 1950 tidak membawa bangsa Indonesia kearah kemakmuran, keteraturan, dan kestabilan politik. Hal ini tercermin dari jatuh bangun nya kabinet dalam kurung waktu 19501959, sampai terjadi pergantian kabinet yaitu : a. b. c. d.

Kabinet Natsir : 6-9-1950 s/d 27-4-1951 Kabinet Sukiman : 27-4-1951 s/d 3-4-1952 Kabinet Wilopo: 3-4-1952 s/d 30-7-1953 Kabinet Ali Sostroamidjojo:30-7-1953 s/d 12-8-1955


Page 11

e. Kabinet Burhanuddin Harahap: 12-8-1955 s/d 24-3-1956 f. Kabuet Ali Sostroamidjojo II : 24-3-1956 s/d 9-4-1957 g. Kabinet Karya (Djuanda): 9-4-1957 s/d 10-7-1959

Pada masa berlakunya UUD sementara 1950, Indonesia dapat melaksanakan pemilu (masa kabinet Burhanuddin Harahap ) yang pertama kalinya. pada tanggal 29 September 1955 (memilih parlemen) dan tanggal 15 Desember 1955 ( memilih anggota Konstituante) dengan UU Pemilu No.7 tahun 1953 . Sistem pemerintahan dalam UUDS 1950 adalah sistem parlementer yang masih terdapat pula cirri-ciri kabinet presidensil. Dan juga sistem pemerintahan yang dianut dalam konstitusi RIS, masih dapat di temukan dalam UUDS 1950

4. Sistem pemerintahan pada masa UUD 1945 a. Orde Lama ( ORLA ) (5 Juli 1959- 11 Maret 1966) Dekrit presiden 5 Juli 1959 merupakan peraturan yang dibuat oleh presiden untuk mengisi kekosongan UU , karna pada saat itu konstituante tidak berhasil membuat UU pengganti UUDS 1950. Kekosongan UU dapat membahayakan persatuan dan keselamatan negara. Dekrit presiden 5 Juli 1959 merupakan dasar hukum berlakunya kembali UUD 1945 dalam menggantikan UUDS 1950. Dekrit presiden 5 juli 1959, telah mengakhiri pertentangan yang terjadi dalam badan konstituante. Sistem pemerintahan parlementer di tinggalkan dan bangsa Indonesia, Kembali mnganut kabinet presidensial. Setelah berlakunya kembali UUD 1945, rakyat berharap kehidupan ketatanegaraan Indonesia kembali stabil dan pemerintahan presidensial yang demokratis. Pada masa orde lama , demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi terpimpin. c. Orde Baru (ORBA) Sistem pemerintahan orde lama berakhir dengan keluarnya surat perintah 11 Maret 1966. setelah itu lahirlah pemerintahan Orde baru yang dipimpim oleh pengemban Supersemar. Istilah orde baru muncul setelah diselenggarakan seminar II TNI/AD Ali SEKSOAD Bandung pada tanggal 25 -31April1966. Orde baru adalah suatu tatanan seluruh peri kehidupan rakyat, bangsa, dan negara yang diletakkan kembali kepada kemurniaan pancasila dan UUD 1945. Sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi pancasila maka orde baru menyelenggarakan pemilihan umum secara teratur, yaitu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Keberhasilan pemilu membuat pemerintahan orba, Sistem Pemerintahan Negara Indonesia

Page 12

lembaga negara, stabilitas keamanan, dan perekonomian semakin membaik. Soeharto sebagai presiden Indonesia telah dipilih MPR sebanyak 6 kali pemilu. Oleh karena itu, pada tanggal 21 Mei 1998 terjadi aksi- aksi demonstrasi mahasiswa bersama rakyat menuntut mundurnya Soeharto dari jabatannya sebagai presiden. Soeharto akhirnya menyerahkan jabatannya sebagai presiden kepada wakil presiden B.J Habibie berdasarkan pasal 8 UUD 1945. Kemudia MPR melantik B.J Habibie menjadi presiden ke-3 RI, dan dengan digantikannya Soeharto sebagai presiden oleh B.J Habibie sebagai presiden baru maka masa pemerintahan orde baru berakhir.

3. Sistem Pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 Setelah Amandemen (perubahan) Pokok-pokok sistem pemerintahan RI setelah perubahan UUD 1945 1. Negara Indonesia adalah Negara hukum, tercantum dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945, yaitu Negara Indonesia adalah Negara hukum. 2. Sistem Konstitusional, dapat dilihat dalam pasal UUD 1945 yaitu : a. Pasal 2 ayat 1, yaitu MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilu, dan diatur lebih lanjut dengan UU. b. Pasal 3 ayat 3, yaitu MPR hanya dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD. c. Pasal 4 ayat 1, yaitu Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD. d. Pasal 5 ayat 1, yaitu Presiden berhak mengajukan rancangan UU kepada DPR. e. Pasal 5 ayat 2, yaitu Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya. 3. Kekuasaan Negara tertinggi ada di MPR, sesuai dengan pasal 2 ayat 1 dan berdasarkan pasal 3 UUD 1945, wewenang dan tugas MPR, adalah: 1) Mengubah dan menetapkan UUD. 2) Melantik presiden dan/atau wakil presiden. 3) Dapat memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalammasa jabatannya menurut UUD. 4. Presiden ialah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi menurut UUD, dapat dilihat pada : 1) Pasal 4 ayat 1, yaitu Preaisen RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD. 2) Pasal 4 ayat 2, yaitu Dalam melaksanakan kewajibannya presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden 5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, sistem pemerintahan Indonesia masih menerapkan sistem presidensial. 6. Menteri Negara ialah pembantu presiden, menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, presiden dibantu oleh menteri-menteria diangkat dan


Page 13

diberhentikan oleh presiden, pembentukan, pembubaran, pengubahannya diatur dalam pasal 17 UUD 1945, yaitu: 1) Ayat 1 : Presiden dibantu oleh menteri-menteri Negara. 2) Ayat 2 : Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. 3) Ayat 3 : Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. 4) Ayat 4 : Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kemeterian Negara diatur dalam Undang-undang. 7. Kekuasaan kepala Negara tidak tak terbatas, MPR berwenang memberhentikan presiden dalam masa jabatannya sesuai dengan pasal 3 ayat 3 UUD 1945. Serta mengefektifkan hak-hak DPR dalam mengontrol jalannya pemerintahan oleh presiden sesuai dengan pasal 20 A ayat 2 dan 3 UUD 1945. Hak-hak DPR yaitu: 1) Interplasi, adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah. 2) Angket, adalah hak DPR untuk mengadakan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap melanggar UU. 3) Menyatakan pendapat dalam sidang DPR. 4) Mengajukan Pertanyaan dalam sidang DPR 5) Mengajukan usul dan pendapat tentang suatu rancangan Undang-undang. 6) Imunitas atau hak kekebalan hukum, adalah hak setiap anggota DPR dimana tidak bisa disomasi atau dituntut didepan pengadilan terhadap pernyataannya, pertanyaannya yang dikemukakan baik lisan dan tertulis dalam rapat DPR baik dalam sidang atau luar sidang yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPR. 7) Budget, adalah hak DPR untuk menetapkan APBN.


Page 14

Mekanisme Pemberhentian Presiden Dan Atau Wakil Presiden Setelah Amandemen : Usul datang dari DPR karena presiden atau wakil presiden telah melangar UU dan diajukan ke MK (Mahkamah Konstitusi ) dengan dukungan 2|3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR. MK wajib memeriksa, mengadili dan memutus paling lama 90 hari setelah permintaan dari DPR diterima. Bila presiden atau wakil presiden terbukti atau tidak terbukti maka MK menyampaikan hasil keputusan itu kepada DPR. Dalam hal terbukti maka DPR mengadakan sidang paripurna untuk meneruskan usul perberhentian kepada MPR. MPR wajib bersidang untuk memutuskan usul DPR paling lambat 30 hari sejak usul diterima dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurangnya 3/4 jumlah anggota. Keputusan disetujui sekurangnya 2/3 dari jumlah yang hadir setelah presiden atau wakil presiden menyampaikan penjelasan. Apabila usul DPR tidak diterima maka presiden atau wakil presiden terus mrenjabat, dan apabila usul DPR diterima maka presiden dan atau wakil presiden diberhentikan.


Page 15

BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik, dengan memakai sistem demokrasi, dimana kedaulatan berada ditangan rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensil, di mana Presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Para Bapak Bangsa yang meletakkan dasar pembentukan Negara Indonesia, setelah tercapainya kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Mereka sepakat menyatukan rakyat yang berasal dari beragam suku bangsa, agama, dan budaya yang tersebar di ribuan pulau besar dan kecil, di bawah payung NKRI. Indonesia pernah menjalani sistem pemerintahan federal di bawah Republik Indonesia Serikat selama tujuh bulan (27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950), namun kembali ke bentuk pemerintahan republik. Setelah jatuhnya Orde Baru (1996 -1997), pemerintah merespon desakan daerah-daerah terhadap sistem pemerintahan yang bersifat sangat sentralistis, dengan menawarkan konsep Otonomi Daerah untuk mewujudkan desentralisasi kekuasaan. Sistem politik Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam Negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum termasuk proses penentuan tujuan, upayaupaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi dan penyusunan skala prioritasnya. Konstitusi Negara Indonesia adalah UUD 1945, yang mengatur kedudukan dan tanggung jawab penyelenggara negara, kewenangan, tugas,dan hubungan antara lembaga-lembaga negara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif). UUD 1945 juga mengatur hak dan kewajiban warga negara. Lembaga legislatif terdiriatas Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Lembaga Eksekutif terdiri atas Presiden, yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang wakil presiden dan kabinet. Di tingkat regional, pemerintahan provinsi dipimpin oleh seorang gubernur, sedangkan di pemerintahan kabupaten/kota madya dipimpin oleh seorang bupati/walikota. Lembaga Yudikatif menjalankan kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga kehakiman tertinggi bersama badan-badan kehakiman lain yang berada di bawahnya. Fungsi MA adalah melakukan pengadilan, pengawasan, pengaturan, memberi nasehat, dan fungsi adminsitrasi. Saat ini UUD 1945 telah mengalami beberapa kali amandemen, yang telah memasuki tahap amandemen keempat. Amandemen konstitusi ini mengakibatkan perubahan mendasar terhadap tugas dan hubungan lembaga-lembaga negara.


Page 16

B. Saran Saya sangat menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saya sangat mengharap kritik dan saran yang membangun dari para pembaca, agar saya dapat memperbaiki pembuatan makalah saya di waktu yang akan datang.


Page 17

DAFTAR PUSTAKA

-

Amir Taat Nasution, “Kamus Politik Nasional” , energie. 1953

-

Arbi Sanit, “Sistem Politik Indonesia : Penghampiran dan Lingkungan” , yayasan ilmu – ilmu sosial & FIS – UI, 1980

-

Assosiasi Ilmu Politik Indonesia, “Jurnal Ilmu Politik” , Gramedia, 1986

-

Mariam Budiarjo, Dkk, “Dasar – dasar ilmu Politik” , Gramedia, 2003

-

Sukarna, “Sistem Politik Indonesia, Jilid 4” , Mandar maju, 1993


Page 18

Sistem Pemerintahan Negara Indonesia

Recommend Documents